Xcloud.id

Negara: Israel

  • Trump Diam-diam Ngebet Dapat Nobel Perdamaian

    Trump Diam-diam Ngebet Dapat Nobel Perdamaian

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump diduga punya hasrat meraih Nobel Perdamaian. Ini diisyaratkan lewat kabar berembus yang menyebut Trump diam-diam bertanya nominasi Nobel Perdamaian ketika menelepon menteri keuangan Norwegia bulan lalu.

    Beberapa negara termasuk Israel, Pakistan, dan Kamboja mencalonkan Trump untuk Nobel Perdamaian karena menjadi perantara perjanjian damai atau gencatan senjata.

    Trump dilaporkan harian bisnis Norwegia, Dagens Naeringsliv, mengaku pantas menerima penghargaan yang diberikan Norwegia tersebut. Nobel ini juga diterima oleh empat pendahulu Gedung Putih.

    “Tiba-tiba, ketika Menteri Keuangan Jens Stoltenberg sedang berjalan-jalan di Oslo, Donald Trump menelepon,” lapor Dagens Naeringsliv, mengutip sumber anonim dilansir Reuters, Kamis, 14 Agustus.

    “Dia menginginkan Hadiah Nobel – dan membahas tarif,” kata sumber itu.

    Gedung Putih, Kementerian Keuangan Norwegia, dan Komite Nobel Norwegia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Dengan ratusan kandidat yang dinominasikan setiap tahun, para pemenang dipilih oleh Komite Nobel Norwegia, yang lima anggotanya ditunjuk oleh parlemen Norwegia sesuai dengan keinginan industrialis Swedia abad ke-19, Alfred Nobel.

    Pengumuman tersebut akan diumumkan pada Oktober di Oslo.

    Surat kabar Norwegia tersebut mengatakan ini bukan pertama kalinya Trump menyinggung soal hadiah Nobel dalam percakapannya dengan Stoltenberg, mantan sekretaris jenderal aliansi militer NATO.

    Surat kabar tersebut mengutip Stoltenberg yang mengatakan panggilan telepon tersebut bertujuan untuk membahas tarif perdagangan dan kerja sama ekonomi sebelum Trump menelepon Perdana Menteri Norwegia Jonas Stoere.

    Ketika ditanya apakah Trump mempermasalahkan hadiah Nobel, Stoltenberg berkata: “Saya tidak akan membahas lebih jauh isi percakapan tersebut.”

    Beberapa pejabat Gedung Putih, termasuk Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, turut serta dalam panggilan telepon tersebut, kata Stoltenberg.

    Gedung Putih pada 31 Juli mengumumkan tarif 15% untuk impor dari Norwegia, sama seperti yang diberlakukan Uni Eropa.

    Stoltenberg mengatakan Norwegia dan Amerika Serikat masih dalam pembicaraan mengenai tarif tersebut.

  • Trump Diam-diam Ngebet Dapat Nobel Perdamaian

    Trump Diam-diam Ngebet Dapat Nobel Perdamaian

    JAKARTA – Presiden AS Donald Trump diduga punya hasrat meraih Nobel Perdamaian. Ini diisyaratkan lewat kabar berembus yang menyebut Trump diam-diam bertanya nominasi Nobel Perdamaian ketika menelepon menteri keuangan Norwegia bulan lalu.

    Beberapa negara termasuk Israel, Pakistan, dan Kamboja mencalonkan Trump untuk Nobel Perdamaian karena menjadi perantara perjanjian damai atau gencatan senjata.

    Trump dilaporkan harian bisnis Norwegia, Dagens Naeringsliv, mengaku pantas menerima penghargaan yang diberikan Norwegia tersebut. Nobel ini juga diterima oleh empat pendahulu Gedung Putih.

    “Tiba-tiba, ketika Menteri Keuangan Jens Stoltenberg sedang berjalan-jalan di Oslo, Donald Trump menelepon,” lapor Dagens Naeringsliv, mengutip sumber anonim dilansir Reuters, Kamis, 14 Agustus.

    “Dia menginginkan Hadiah Nobel – dan membahas tarif,” kata sumber itu.

    Gedung Putih, Kementerian Keuangan Norwegia, dan Komite Nobel Norwegia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Dengan ratusan kandidat yang dinominasikan setiap tahun, para pemenang dipilih oleh Komite Nobel Norwegia, yang lima anggotanya ditunjuk oleh parlemen Norwegia sesuai dengan keinginan industrialis Swedia abad ke-19, Alfred Nobel.

    Pengumuman tersebut akan diumumkan pada Oktober di Oslo.

    Surat kabar Norwegia tersebut mengatakan ini bukan pertama kalinya Trump menyinggung soal hadiah Nobel dalam percakapannya dengan Stoltenberg, mantan sekretaris jenderal aliansi militer NATO.

    Surat kabar tersebut mengutip Stoltenberg yang mengatakan panggilan telepon tersebut bertujuan untuk membahas tarif perdagangan dan kerja sama ekonomi sebelum Trump menelepon Perdana Menteri Norwegia Jonas Stoere.

    Ketika ditanya apakah Trump mempermasalahkan hadiah Nobel, Stoltenberg berkata: “Saya tidak akan membahas lebih jauh isi percakapan tersebut.”

    Beberapa pejabat Gedung Putih, termasuk Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, turut serta dalam panggilan telepon tersebut, kata Stoltenberg.

    Gedung Putih pada 31 Juli mengumumkan tarif 15% untuk impor dari Norwegia, sama seperti yang diberlakukan Uni Eropa.

    Stoltenberg mengatakan Norwegia dan Amerika Serikat masih dalam pembicaraan mengenai tarif tersebut.

  • Bencana Kelaparan di Gaza, 1.000 Truk Pasokan Makanan Dibutuhkan Tiap Hari

    Bencana Kelaparan di Gaza, 1.000 Truk Pasokan Makanan Dibutuhkan Tiap Hari

    Jakarta –

    Bencana kelaparan saat ini menyelimuti warga Gaza. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut 1.000 truk pasokan makanan dibutuhkan tiap harinya masuk Gaza untuk memenuhi kebutuhan makanan para warga.

    Dilansir Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Juru bicara Badan Pertahanan Sipil Gaza, Bassal Mahmud, mengatakan saat ini pasokan makanan di Gaza sangat minim. Tiap harinya hanya ada 100 truk pemasok makanan yang diperbolehkan masuk wilayah Gaza.

    Jumlah ratusan truk pasokan makanan itu juga tidak semuanya bisa dinikmati warga. Bassal mengatakan sebagian besar diberikan kepada para pedagang untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Direktur Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, mengatakan sikap Israel yang melarang bantuan masuk Gaza membuat banyak orang kelaparan, termasuk anak-anak dan perempuan.

    Dia memperingatkan bahwa 40.000 anak di bawah usia satu tahun di Gaza menderita malnutrisi, 250.000 anak di bawah usia lima tahun menghadapi kekurangan pangan yang mengancam jiwa, dan 1,2 juta anak di bawah usia 18 tahun hidup dalam kerawanan pangan yang parah.

    “Kita menghadapi angka-angka yang luar biasa dan menakutkan,” ujar al-Bursh.

    Situasi itu diperburuk dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk jalur Gaza. Dilansir Al Jazeera, Selasa (12/8), kantor media pemerintah Gaza mengatakan sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk Gaza sejak bulan lalu setelah adanya tekanan publik internasional. Namun, Israel hingga saat ini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza.

    Ratusan jenis makanan itu mulai dari daging beku dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku dan buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit.

    Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagian yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya.

    Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan, dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya, dan menargetkan “57 pusat distribusi makanan dengan pemboman”.

    (ygs/jbr)

  • RI Kecam Keras Netanyahu Mau Caplok Palestina untuk Bikin ‘Israel Raya’

    RI Kecam Keras Netanyahu Mau Caplok Palestina untuk Bikin ‘Israel Raya’

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia mengecam keras ide Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat visi ‘Israel Raya’ dengan mencaplok sejumlah negara Arab yang mayoritas muslim termasuk Palestina. Pemerintah Indonesia menyebut rencana itu semakin mengecilkan perdamaian Palestina dan Timur Tengah.

    “Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel tentang ‘Israel Raya’ melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan,” tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam pernyataannya di akun X (Twitter), Kamis (14/8/2025).

    “Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah,” imbuhnya.

    Kemlu menerangkan ide Netanyahu itu melanggar hukum internasional. Kemlu menegaskan Indonesia memegang prinsip perdamaian yang adil hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina.

    “Bagi Indonesia, perdamaian yang adil & berkelanjutan hanya dapat terwujud dg menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati,” tulis Kemlu.

    “Indonesia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel – di Palestina atau di mana pun di kawasan,” tulis Kemlu.

    “Serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian,” imbuhnya.

    Dilansir Middle East Eye dan Times of Israel, pernyataan Netanyahu itu dilontarkan saat wawancara dengan i24 News yang disiarkan pada Selasa (12/8) petang. Netanyahu menjawab pertanyaan pembawa acara, Sharon Gal, terkait visi ‘Israel Raya’ dan dia menyebut “sangat” terhubung dengan itu.

    Rencana ‘Israel Raya’ mencakup wilayah Palestina yang tengah diduduki dan sebagian wilayah Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Menurut versi lain, ini juga mencakup wilayah Arab Saudi.

    (whn/jbr)

  • 17 Warga Gaza Tewas Akibat Bom Israel, Termasuk 6 Orang yang Tunggu Bantuan

    17 Warga Gaza Tewas Akibat Bom Israel, Termasuk 6 Orang yang Tunggu Bantuan

    Jakarta –

    Tentara Israel terus meningkatkan serangan di wilayah Gaza. Dalam 24 jam terakhir, 17 orang dilaporkan meninggal dunia terkena bom Israel.

    “Korban tewas termasuk enam warga sipil yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan,” kata Juru Bicara Pertahanan Sipil, Mahmud Bassal, dilansir AFP, Kamis (14/8/2025).

    Bassal mengatakan pasukan Israel sedang mengintensifkan serangan di wilayah Zeitun, Gaza, hari ini. Serangan di wilayah tersebut telah terjadi selama empat hari terakhir.

    “Untuk hari keempat berturut-turut, wilayah tersebut telah menjadi sasaran operasi militer, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera,” kata Bassal.

    “Sejak fajar hari ini, kami telah menerima 28 panggilan dari keluarga dan penduduk di lingkungan ini, beberapa di antaranya anak-anak telah tewas,” sambungnya.

    Bassal menambahkan, warga di wilayah Zeitun saat ini juga terjebak karena artileri Israel mengepung tempat tersebut.

    “Banyak orang tidak dapat meninggalkan daerah ini karena tembakan artileri,” kata Bassal.

    Pada hari Rabu (13/8), kepala militer Israel mengatakan ia telah menyetujui rencana baru untuk operasi di Jalur Gaza yang bertujuan membebaskan semua sandera dan mengalahkan Hamas.

    Militer bermaksud untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya, beberapa wilayah terpadat di wilayah Palestina, yang telah hancur akibat perang selama lebih dari 22 bulan. Selama tiga hari terakhir, Zeitun telah menjadi sasaran serangan udara berulang kali.

    Tonton juga video “Israel Gempur Gaza, Ratusan Orang Tewas dalam Sehari” di sini:

    (ygs/jbr)

  • Kiamat Air di Negara Arab, Warga Antre Beli-Danau Kering Kerontan

    Kiamat Air di Negara Arab, Warga Antre Beli-Danau Kering Kerontan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Krisis air melanda Lebanon. Hal ini nampak dari pasokan air pemerintah di Beirut yang mengalami kekurangan terburuk dalam beberapa tahun.

    Kejadian ini pun memaksa warga untuk membeli air yang didistribusikan dengan truk. Setelah curah hujan yang mencapai rekor terendah dan sumur-sumur lokal mengering, sektor publik yang tidak efisien kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

    “Air pemerintah biasanya datang setiap dua hari, sekarang menjadi setiap tiga hari,” kata Rima Al Sabaa, 50, saat mencuci piring dengan hati-hati di Burj Al Baranjeh, pinggiran selatan Beirut, kepada AFP, Kamis (14/8/2025).

    Ia menambahkan, bahkan ketika air pemerintah mengalir, hanya sedikit yang menetes ke tangki penampungan keluarganya.

    Begitu habis, mereka harus membeli air yang diangkut dengan truk, yang dipompa dari mata air dan sumur pribadi. Air ini harganya lebih dari US$ 5 (Rp 90 ribu) per 1.000 liter dan hanya bertahan beberapa hari. Kualitasnya yang payau juga membuat perabot berkarat. Di beberapa area, harganya bahkan bisa dua kali lipat.

    Seperti banyak warga Lebanon, Sabaa, yang berprofesi sebagai asisten lansia, mengandalkan air botol untuk minum. Namun, di tengah krisis ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dampak perang Israel-Hizbullah, biaya-biaya ini terus membengkak.

    “Dari mana saya harus mendapatkan uangnya?” keluhnya.

    Kelangkaan air sudah lama menjadi masalah umum di Lebanon. Pemerintah sendiri mengakui bahwa hanya sekitar setengah dari populasi yang “memiliki akses yang teratur dan memadai terhadap layanan air publik”.

    Menurut strategi air nasional, fasilitas penyimpanan permukaan seperti bendungan tidak memadai. Selain itu, setengah dari pasokan air pemerintah dianggap “air non-pendapatan,” hilang karena kebocoran pipa dan sambungan ilegal.

    Penjatahan Air

    Menteri Energi dan Air, Joseph Saddi, mengatakan pekan lalu bahwa “situasi saat ini sangat sulit”. Kelangkaan ini terasa berbeda di berbagai wilayah di Beirut Raya, di mana banyak tangki air berjejer di atap, truk-truk air memenuhi jalanan, dan sebagian besar warga yang terhubung dengan jaringan pemerintah tidak memiliki meteran air.

    Bulan lalu, pemerintah meluncurkan kampanye yang mendorong konservasi air, menampilkan mata air dan danau yang mengering atau berkurang di seluruh negeri. Di utara ibu kota, level air di beberapa bagian stasiun pompa Dbayeh terlihat rendah, padahal seharusnya mengalir deras.

    “Saya sudah 33 tahun bekerja di sini dan ini adalah krisis terburuk dalam hal jumlah air yang kami terima dan dapat dipompa ke Beirut,” kata pekerja stasiun pompa tersebut, Zouhair Azzi/

    Antoine Zoghbi dari Beirut and Mount Lebanon Water Establishment mengatakan penjatahan air di Beirut biasanya dimulai pada Oktober atau November, setelah musim panas dan sebelum musim hujan.

    “Namun, tahun ini dimulai beberapa bulan lebih awal karena kami kekurangan 50% dari jumlah air yang dibutuhkan di beberapa mata air,” katanya kepada AFP bulan lalu.

    Penjatahan dimulai di beberapa sumur pada Juni untuk mengurangi risiko penggunaan berlebihan dan masuknya air laut. Zoghbi menekankan perlunya penyimpanan tambahan, termasuk bendungan.

    Pada Januari, Bank Dunia menyetujui pendanaan lebih dari US$ 250 juta (Rp 4 triliun) untuk meningkatkan layanan air di Beirut Raya dan sekitarnya. 

    Pada tahun 2020, Bank Dunia membatalkan pinjaman untuk sebuah bendungan di selatan ibu kota setelah para aktivis lingkungan mengatakan proyek itu dapat merusak lembah yang kaya akan keanekaragaman hayati.

     

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Mandek, Rencana Sanksi Uni Eropa terhadap Israel di Tengah Krisis Gaza

    Jakarta –

    Usulan Komisi Eropa memberlakukan sanksi terhadap Israel untuk yang pertama kalinya, masih terhenti hingga dua minggu pasca usulan tersebut dilayangkan, akibat ketidaksepakatan di antara negara-negara anggota blok tersebut.

    “Jerman adalah satu di antara negara-negara yang menunda dan meminta waktu lebih lama untuk meninjau,” kata sejumlah diplomat Uni Eropa (UE) kepada DW. Tanpa dukungan pemerintah di Berlin, rencana tersebut kemungkinan besar tidak akan maju.

    “Penderitaan kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dengan kelaparan yang terjadi di depan mata kita,” eksekutif UE memberi peringatan pada Sabtu, (12/7/2025).

    Dalam upaya menekan Israel untuk mengubah kebijakan, UE mengusulkan untuk melarang startup Israel mengakses sebagian dana penelitian UE yang dikenal sebagai “Horizon Europe” pada akhir Juli.

    Usulan itu menandai pergeseran dalam pendekatan Uni Eropa , di mana untuk kali pertama blok tersebut mengambil tindakan konkret setelah setahun setengah melontarkan kritik tajam.

    Uni Eropa: Israel melanggar hak asasi manusia

    “Dengan intervensinya di Jalur Gaza dan bencana kemanusiaan yang terjadi, termasuk ribuan kematian warga sipil dan peningkatan drastis angka malnutrisi ekstrem, terutama pada anak-anak, Israel melanggar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, sehingga melanggar prinsip dasar kerja sama UE-Israel,” tulis Komisi Eropa dalam proposalnya pada Senin (28/7/2025).

    Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mengusulkan tanggal 13 Agustus sebagai tanggal kemungkinan untuk pengesahan jika konsensus tercapai. Namun, sumber-sumber UE mengatakan kepada DW, hingga saat ini tidak ada pergeseran posisi yang signifikan dalam pertemuan virtual menteri-menteri UE pada Senin (11/8). Artinya, untuk saat ini, tidak ada lampu hijau.

    Kementerian Luar Negeri Israel menyesalkan proposal Brussels untuk membatasi dana tersebut, dan mengklaim bahwa langkah-langkah hukuman semacam itu hanya akan memperkuat Hamas, hal yang dibantah oleh Uni Eropa.

    ‘Langkah terkecil’ terbukti menjadi masalah

    Penundaan tindakan UE telah memicu kemarahan dari aktivis dan organisasi pemantau hak asasi manusia, yang telah lama menuduh blok tersebut gagal memanfaatkan potensi pengaruhnya.

    “Fakta bahwa UE bahkan tidak bisa sepakat pada langkah terkecil, adalah sebuah aib. Batasannya sudah sangat rendah, namun UE dan beberapa negara anggotanya masih saja tersandung di sana,” kata Bushra Khalidi dari Oxfam kepada DW.

    Perbedaan internal yang menghambat tindakan bukanlah hal baru.Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, blok tersebut bersatu untuk mengecam kelompok militan Hamas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE dan menyerukan pembebasan sandera Israel. Namun, setiap pernyataan tentang hubungan Eropa dengan Israel menjadi perdebatan sengit pasca kecaman tersebut.

    Tidak ada kesepakatan

    Perpecahan di antara negara-negara anggota UE kini berpusat pada apakah dan bagaimana menanggapi tinjauan UE yang menemukan bahwa tindakan Israel di Gaza, mulai dari pembatasan masuknya bantuan hingga menargetkan jurnalis, kemungkinan melanggar kesepakatan yang mengatur perdagangan dan hubungan UE-Israel.

    Dalam surat yang bocor yang dilihat oleh DW, Israel mengecam penyelidikan UE sebagai kegagalan moral dan metodologis berdasarkan bukti yang bias, tetapi blok UE tetap bersikukuh pada temuan mereka.

    Kini, Spanyol, yang sering dianggap sebagai kritikus keras pemerintah Israel, menyerukan agar perjanjian UE-Israel secara keseluruhan ditangguhkan.

    Negara anggota UE lainnya, termasuk Belanda dan Swedia, yang secara tradisional dianggap kurang kritis terhadap Israel, ingin membekukan aspek perdagangan perjanjian tersebut. Langkah ini akan membuat ekspor perusahaan Israel ke UE, mitra dagang utama Israel, menjadi lebih sulit dan mahal.

    Jerman, di sisi lain, melihat dirinya memiliki tanggung jawab historis terhadap keamanan Israel, karena masa lalunya sebagai Nazi dan pembunuhan sistematis enam juta orang Yahudi selama Holocaust.

    Meskipun Berlin menahan diri dari langkah-langkah UE tingkat pertama, Kanselir Merz mengumumkan pekan lalu bahwa Jerman akan menghentikan sebagian ekspor senjata yang dapat digunakan di Jalur Gaza oleh pasukan Israel. Pernyataan Merz ini menandakan perubahan nada Jerman atas Israel.

    Perjanjian bantuan tidak memuaskan

    Uni Eropa menyatakan prioritasnya adalah memastikan bantuan mengalir ke di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah. Setelah mengancam dengan sanksi, blok tersebut mengumumkan apa yang tampaknya menjadi terobosan pada bulan lalu.

    “Langkah-langkah signifikan telah disepakati oleh Israel untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Jalur Gaza,” kata diplomat terkemuka UE Kaja Kallas dalam pernyataan “kesepakatan bersama” pada Kamis (10/07), yang juga dibantu difasilitasi oleh Jerman.

    Namun, beberapa minggu kemudian, banyak negara anggota Uni Eropa mengatakan hal ini jauh dari memadai. Dengan proposal untuk aksi nyata mandeg dalam kebuntuan institusional, pejabat UE terus mengeluarkan pernyataan kecaman.

    Pada Minggu (3/8), Manajer Krisis Uni Eropa, Hadja Lahbib, menyampaikan “Saya mendesak Hamas dan Jihad Islam untuk segera membebaskan semua sandera Israel.” Ia juga mendesak “Israel untuk menghentikan blokade bantuan pangan di Gaza dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan secara efektif dan besar-besaran.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Rahka Susanto dan Agus Setiawan

    Tonton juga video “RI-Uni Eropa Akhirnya Sepakati Perjanjian Dagang IEU-CEPA” di sini:

    (ita/ita)

  • Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

    Sudan Selatan Bantah Perundingan dengan Israel Soal Relokasi Warga Gaza

    Jakarta –

    Pemerintah Sudan Selatan membantah adanya perundingan dengan Israel mengenai potensi relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara Afrika Timur tersebut.

    Kantor berita Associated Press sebelumnya melaporkan bahwa kedua negara terlibat dalam perundingan mengenai usulan Israel untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Sudan Selatan. Media tersebut mengutip enam orang yang mengetahui masalah tersebut.

    “Dengan tegas membantah laporan media baru-baru ini yang mengklaim bahwa Pemerintah Republik Sudan Selatan terlibat dalam pembicaraan dengan negara Israel mengenai penempatan warga negara Palestina dari Gaza di Sudan Selatan,” kata Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (13/8) waktu setempat.

    Dilansir media Al Jazeera, Kamis (14/8/2025), Kementerian Luar Negeri Sudan menyatakan bahwa klaim tersebut “tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi atau kebijakan resmi” pemerintah Sudan Selatan.

    Beberapa pejabat Israel sebelumnya telah mengusulkan relokasi warga Palestina dari Gaza. Hal ini menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia akan dianggap sebagai pengusiran paksa, pembersihan etnis, dan melanggar hukum internasional.

    Para kritikus rencana pemindahan tersebut khawatir warga Palestina tidak akan pernah diizinkan kembali ke Gaza. Mereka juga khawatir pemindahan massal tersebut dapat membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok wilayah kantong tersebut dan membangun kembali permukiman Israel di sana, sebagaimana diserukan oleh para menteri sayap kanan di pemerintahan Israel.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengatakan ia ingin mewujudkan apa yang disebutnya “migrasi sukarela” bagi sebagian besar penduduk Gaza, sebuah kebijakan yang ia kaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya.

    Menurut media Channel 12, selain Sudan Selatan, Israel juga dilaporkan tengah berunding membahas penempatan warga Gaza tersebut dengan empat negara lainnya, yakni Indonesia, Somaliland, Uganda dan Libya.

    Tonton juga video “Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza” di sini:

    “Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” ujar seorang sumber diplomatik Israel kepada media Channel 12, seperti dilansir media Israel, The Times of Israel, Kamis (14/8/2025). Sumber itu menyebut Indonesia dan Somaliland sangat terbuka akan gagasan itu. Namun, belum ada keputusan konkret yang dibuat soal ini.

    Somaliland adalah wilayah yang memisahkan diri dari Somalia yang dilaporkan berharap mendapatkan pengakuan internasional melalui kesepakatan tersebut.

    Dalam wawancara dengan saluran berita i24News, Netanyahu menyuarakan dukungannya terhadap emigrasi massal warga Gaza. Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berkomunikasi dengan “beberapa negara” untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah yang dilanda perang tersebut.

    “Saya pikir ini adalah hal yang paling wajar,” kata Netanyahu. “Semua orang yang peduli terhadap Palestina dan mengatakan ingin membantu Palestina harus membuka pintu bagi mereka. Apa yang Anda khotbahkan kepada kami? Kami tidak mengusir mereka – kami memungkinkan mereka untuk pergi… pertama-tama, [meninggalkan] zona pertempuran, dan juga Jalur Gaza itu sendiri, jika mereka mau.”

    Ketika ditanya mengapa proses tersebut belum mengalami kemajuan, Netanyahu menjawab: “Anda membutuhkan negara-negara penerima. Kami sedang berbicara dengan beberapa negara – saya tidak akan merincinya di sini.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza Nasional 14 Agustus 2025

    Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza Nasional 14 Agustus 2025

    Kemenlu Bantah Indonesia Berunding dengan Israel untuk Evakuasi Warga Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela membantah Indonesia turut berunding dengan Israel untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
    Dia mengatakan, tidak pernah ada perundingan antara Indonesia dengan pemerintah Israel seperti yang diisukan oleh media Israel, The Times of Israel.
    “Mengenai pertanyaan di atas (terkait dengan perundingan Israel dan Indonesia), dapat kami sampaikan bahwa tidak ada perundingan dengan Israel,” ucapnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (14/8/2025).
    Adapun media The Times of Israel mengutip laporan Channel 12 yang menyebut sumber diplomatik Israel sedang berunding dengan lima negara untuk menerima warga Gaza, Palestina.
    Lima negara tersebut adalah Indonesia, Somalia, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya.
    “Beberapa negara menunjukkan keterbukaan yang lebih besar daripada sebelumnya untuk menerima imigrasi sukarela dari Jalur Gaza,” kata sumber diplomatik tersebut sambil menyebut Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang melakukan perundingan.
    Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan evakuasi sementara 2.000 warga Gaza korban perang ke Pulau Galang.
    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Pulau Galang dipilih karena fasilitas penampungan sudah siap, mengingat tempat tersebut pernah dijadikan lokasi isolasi saat pandemi Covid-19.
    “Kemarin Presiden (Prabowo) menyebut Pulau Galang, kita sedang melihat, karena waktu itu kan pernah dipakai untuk tempat perawatan Covid-19, jadi ada infrastruktur yang sudah di sana,” ucap Sugiono, saat ditemui di kantor Kemenlu RI, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
    Sugiono mengatakan, upaya persiapan untuk menampung warga Palestina di Indonesia ini terus dimatangkan.
    Karena itu, Presiden Prabowo Subianto, kata Sugiono, pernah meminta izin kepada negara-negara tetangga Palestina untuk melakukan evakuasi.
    “Jadi, sewaktu-waktu itu bisa dilaksanakan, ya kita sudah siap,” imbuh dia.
    Sugiono menuturkan, dalam pertemuan terakhir Prabowo dengan otoritas Palestina, mereka mengizinkan warga negaranya dirawat di Indonesia.
    Namun, untuk izin dari negara-negara tetangga, Sugiono menyebut bahwa persetujuan masih dalam proses pembicaraan terus-menerus.
    “Belum sampai ke sana (persetujuan), ya kan kemarin itu disampaikan, kita ada permintaan. Permintaan yang ngomongnya lebih teknis juga belum seperti apa, makanya kalau misalnya itu tiba-tiba terjadi, kita sudah siap,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Akan Bangun 3 Ribu Rumah Pemukim, Kubur Ide Negara Palestina

    Israel Akan Bangun 3 Ribu Rumah Pemukim, Kubur Ide Negara Palestina

    Jakarta –

    Menteri garis keras Israel Bezalel Smotrich mengumumkan bahwa ia berencana untuk menyetujui tender pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah di proyek permukiman E1 yang sangat kontroversial antara Yerusalem dan Ma’ale Adumim di Tepi Barat. Dia mengatakan bahwa langkah tersebut “mengubur ide tentang negara Palestina.”

    Proyek tersebut sebelumnya telah dibekukan selama beberapa dekade, di tengah pertentangan sengit dari komunitas internasional, yang khawatir lingkungan permukiman baru tersebut akan menghalangi pembentukan negara Palestina.

    “Persetujuan rencana pembangunan di E1 mengubur gagasan negara Palestina dan melanjutkan berbagai langkah yang kami ambil di lapangan sebagai bagian dari rencana kedaulatan de facto yang telah kami mulai laksanakan dengan pembentukan pemerintah,” kata Smotrich yang menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam sebuah pernyataan, dilansir The Times of Israel, Kamis (14/8/2025).

    Proyek kontroversial yang akan membagi Tepi Barat menjadi utara dan selatan itu telah dibekukan selama beberapa dekade karena tekanan internasional.

    “Setelah puluhan tahun tekanan dan pembekuan internasional, kami melanggar konvensi dan menghubungkan Ma’ale Adumim dengan Yerusalem. Inilah Zionisme yang terbaik – membangun, menetap, dan memperkuat kedaulatan kami di Tanah Israel,” kata Smotrich, yang juga seorang menteri di Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas isu-isu sipil Tepi Barat.

    Potensi pembangunan permukiman baru untuk permukiman Ma’ale Adumim di zona yang disebut E1, telah lama menimbulkan kekhawatiran di komunitas internasional. Hal ini akan membagi Tepi Barat menjadi wilayah utara dan selatan dan mencegah pembangunan kota metropolitan Palestina yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Betlehem dan Ramallah, yang telah lama diharapkan oleh Palestina akan menjadi fondasi negara masa depan mereka.

    Tonton juga video “Israel Gempur Gaza, Ratusan Orang Tewas dalam Sehari” di sini:

    Namun, menurut lembaga pengawas permukiman Peace Now, rencana yang disetujui bukanlah untuk proposal E1 yang asli, melainkan permukiman terpisah dari Ma’ale Adumim.

    “3.300 unit rumah di Ma’ale Adumim mewakili peningkatan sekitar 33% dalam stok perumahan permukiman tersebut – sebuah ekspansi yang sangat besar untuk permukiman yang populasinya stagnan di sekitar 38.000 jiwa selama dekade terakhir dan telah mengalami migrasi keluar bersih. Tender tersebut ditujukan untuk sebuah lingkungan besar yang akan menghubungkan kawasan terbangun Ma’ale Adumim dengan kawasan industri di sebelah timurnya,” demikian pernyataan Peace Now.

    Sebelumnya pada bulan Maret, kabinet keamanan Israel menyetujui pembangunan jalan pintas “Fabric of Life” khusus Palestina di wilayah Yerusalem, dalam upaya untuk memisahkan lalu lintas Israel dan Palestina serta memperkuat kehadiran Israel di luar Garis Hijau.

    Lihat Video ‘Israel Dikabarkan Berunding dengan 5 Negara untuk Terima Warga Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)