Negara: Israel

  • Kami Akan Terus Serang Gaza hingga Hamas Kalah Telak

    Kami Akan Terus Serang Gaza hingga Hamas Kalah Telak

    Jakarta

    Kepala Staf Angkatan Darat Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir mengatakan bahwa pihaknya terus melanjutkan rencana untuk fase selanjutnya dalam serangan di Gaza. Dia menyebut serangan itu terus dilakukan hingga Hamas kalah telak.

    “Hari ini kami menyetujui rencana untuk fase selanjutnya dari perang ini,” kata Eyal Zamir saat kunjungan lapangan ke wilayah Palestina, menurut sebuah pernyataan militer, dilansir AFP, Senin (18/8/2025).

    “Kami akan mempertahankan momentum Operasi ‘Kereta Perang Gideon’ dengan fokus pada Kota Gaza. Kami akan terus menyerang hingga Hamas kalah telak, dengan para sandera selalu menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

    Operasi skala besar di Gaza yang dijuluki ‘Kereta Perang Gideon’ itu dimulai pada pertengahan Mei.

    Menanggapi hal tersebut, Hamas mengatakan bahwa rencana tersebut akan mengakibatkan gelombang baru pemusnahan dan pengungsian massal.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencananya, yang telah disetujui oleh kabinet keamanannya, untuk fase baru operasi di Gaza.

    Israel mengatakan sedang bersiap untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya dengan tujuan mengalahkan Hamas dan membebaskan para sandera yang diculik dalam serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang selama 22 bulan.

    “Kampanye saat ini bukanlah kampanye yang tepat sasaran; ini hanyalah lapisan lain dalam strategi jangka panjang yang terencana,” tambahnya.

    (azh/azh)

  • Israel ‘Was-Was’, China Bantu Iran Produksi Rudal-Rudal Balistik untuk Persiapan Perang Berikutnya

    Israel ‘Was-Was’, China Bantu Iran Produksi Rudal-Rudal Balistik untuk Persiapan Perang Berikutnya

    GELORA.CO –  Israel dilaporkan khawatir atas meningkatnya kerja sama militer antara Iran dan China. Seperti laporan Yedioth Ahronoth dilansir the Cradle, Jumat (15/8/2025), kekhawatiran di kalangan elite Israel itu muncul terkait kerja sama Iran dan China dalam hal produksi rudal jarak jauh dari darat-ke-darat.

    Dalam laporan Yedioth Ahronoth juga disebutkan bahwa badan-badan intelijen Barat, khususnya Eropa mengawasi dengan seksama kerja sama antara Teheran dan Beijing itu.

    “Kami tidak tahu niat China, dan kami telah mengirim pesan jelas kepada mereka, tapi Beijing tidak mengonfirmasi bahwa mereka berniat memasok Iran dengan rudal darat-ke-darat,” ujar pejabat Israel dikutip Yedioth Ahronoth.

    Menurut laporan, China “saat ini sedang membangun kembali kemampuan rudal Iran.”

    Pada akhir Juli, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), Yechiel Leiter, mengingatkan, bahwa terdapat tanda-tanda ‘meresahkan’ dari dukungan China terhadap upaya Iran membangun kembali dan merestok rudal-rudal mereka pascaperang 12 hari melawan Iran pada Juni.

    “Ada lalu lintas yang mengganggu kami.. dan kami ingin memastikan bahwa kami tidak berurusan dengan (senjata) kimia dan kemampuan (Iran) untuk menyusun kembali program rudal balistik,” kata Leiter dalam wawancara dengan Voice of America.

    Leiter mengeklaim bahwa Israel bertanggung jawab memastikan bahwa “China atau aktor jahat lain tidak memperbolehkan mereka (Iran) untuk menyusun kembali” stok rudal. “Tidak ada alasan kenapa kami tidak bisa memiliki hubungan yang baik dengan rakyat China. Tapi tentunya tidak mau melihat China bersama mereka yang mengancam eksistensi kami.”

    Beberapa pekan sebelum pernyataan Leiter itu, Middle East Eye (MEE) melaporkan bahwa China mengirim betere rudal darat-ke-darat pascaperang 12 hari. Laporan itu menyebutkan bahwa, Teheran membayar rudal-rudal dari China itu dengan pengiriman minyak Iran.

    Selama perang 12 hari, Angkatan Bersenjata Israel menyatakan, bahwa mereka berupaya mencegah Iran bisa mengirim rudal-rudal balisitik ke negara mereka, namun upaya itu gagal. Hantaman rudal-rudal Iran mengakibatkan kerusakan meluas di kota-kota Israel.

    Universitas-universitas, pusat-pusat penelitian, hingga kantor pusat intelijen porak poranda dihajar rudal-rudal Iran. Beberapa markas militer juga mengalami kerusakan, namun sensor terhadap media di Israel mencegah detail kerusakan dampak perang 12 hari dirilis ke publik.

    Laporan Yedioth Ahronoth muncul di tengah kembali meningkatnya eskalasi antara Israel dan Iran. Pejabat Israel secara terbuka telah melontarkan ancaman akan kembali menyerang Iran. 

    Pada 27 Juni, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan, bahwa dirinya menginstruksikan Angkatan Bersenjata Israel untuk bersiap untuk sebuah “rencana penguatan” melawan program rudal dan nuklir Iran. Teheran telah bersumpah akan tetap melanjutkan program pengayaan uranium dan program energi nuklir damai, di tengah ancaman Barat. 

    Berdasarkan asesmen intelijen internasional terkonfirmasi, bahwa serangan AS terhadap Iran memang merusak, namun gagal menghancurkan total program energi nuklir Iran seperti yang diklaim Presiden Donald Trump. Adapun, sebuah analisis dari Foreign Policy yang dirilis pada 11 Agustus mengungkap potensi pecahnya kembali perang Israel-Iran

    “Israel kemungkinan akan melancarkan serangan kembali terhadap Iran sebelum Desember, mungkin lebih cepat pada akhir Agustus. Iran menyongsong dan bersiap menghadapi serangan itu. Pada perang pertama (Iran) melancarkan serangan jarak jauh, lewat rudal-rudal. Pada perang berikutnya, Iran akan menyerang dengan balasan yang lebih keras tujuan untuk menghilangkan pergerakan apapun yang bisa ditundukkan oleh dominasi militer Israel,” demikian laporan Foreign Policy, yang juga mengingatkan bahwa perang selanjutnya akan “lebih berdarah dari yang pertama.”

    Angkatan Bersenjata Iran pada Sabtu (16/8/2025) menegaskan bahwa, Teheran akan memberikan respons yang jauh lebih kuat terhadap serangan Israel dan AS pada masa depan. “Sekali lagi, kami tegas mengingatkan kriminal Amerika, rezim jahat dan brutal Zionis untuk menanggalkan konspirasi dan kekerasan terhadap Iran yang kuat dan tak terkalahkan,” kata kata seorang Jenderal dari Angkatan Bersenjata Iran dalam pernyataan resminya dikutip Iran International.

    “Dalam event salah perhitungan atau aksi satanik, apa yang mencegah kami dari operasi yang lebih luas pada perang 12 hari tidak akan lagi diterapkan,” demikian peringatan dari Angkatan Bersenjata Iran.

    “Kali ini mereka akan menghadapi kejutan-kejutan baru dan pukulan yang lebih menghancurkan.”

  • Negara-Negara Arab dan Muslim Respons Rencana “Israel Raya” Netanyahu

    Negara-Negara Arab dan Muslim Respons Rencana “Israel Raya” Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Koalisi negara-negara Arab dan Muslim menyatakan kecaman keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang secara terbuka mendukung gagasan tentang “Israel Raya”. Pernyataan itu dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan kawasan serta pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

    Kecaman tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama 31 negara Arab dan Islam bersama Liga Arab. Mereka menilai pernyataan Netanyahu mencerminkan “pengabaian serius terhadap aturan hukum internasional serta fondasi hubungan internasional yang stabil”.

    “Pernyataan itu juga merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional Arab, kedaulatan negara-negara, serta perdamaian dan keamanan regional maupun internasional,” tulis pernyataan bersama tersebut, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (17/8/2025).

    Pernyataan Netanyahu muncul dalam wawancara dengan Sharon Gal di saluran Israel i24NEWS yang ditayangkan Selasa lalu. Saat ditanya apakah ia meyakini visi tentang “Israel Raya”, Netanyahu menjawab tegas: “Sangat meyakini.”

    Konsep “Israel Raya” yang banyak dianut kalangan ultranasionalis Israel dipahami sebagai visi ekspansionis yang mencakup klaim atas wilayah Tepi Barat, Gaza, sebagian Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania.

    Selain mengecam Netanyahu, negara-negara Arab dan Islam juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Kamis lalu yang berjanji akan melanjutkan ekspansi permukiman di Tepi Barat yang diduduki.

    “Langkah itu adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan serangan terang-terangan terhadap hak tak terpisahkan rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” kata pernyataan tersebut.

    Koalisi itu menegaskan Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki. Mereka juga menyinggung pernyataan Smotrich yang mengatakan akan menyetujui ribuan unit perumahan dalam proyek permukiman ilegal yang lama tertunda di Tepi Barat. Smotrich bahkan menyatakan langkah tersebut “mengubur ide negara Palestina”.

    Pernyataan itu muncul di tengah agresi militer Israel yang telah berlangsung 22 bulan di Gaza, menewaskan sedikitnya 61.827 orang dan melukai 155.275 lainnya. Pekan lalu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana Netanyahu untuk sepenuhnya menduduki Kota Gaza.

    Netanyahu juga kembali menyerukan agar warga Palestina “dibiarkan meninggalkan Gaza”. “Kami tidak mengusir mereka, tetapi kami mengizinkan mereka untuk pergi,” katanya.

    Aktivis hak asasi mengecam ucapan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk lain dari “pembersihan etnis” Gaza. Wilayah berpenduduk 2,1 juta jiwa itu sebagian besar dihuni oleh pengungsi dan keturunan pengungsi sejak Nakba 1948, ketika lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka yang kemudian menjadi negara Israel.

    Sebelumnya, gagasan untuk merelokasi penduduk Gaza juga pernah dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun wacana tersebut selalu memicu kekhawatiran akan terjadinya pengusiran paksa, serta mendapat kecaman luas dari komunitas internasional.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua DPR Tunjukan Komitmen Dukungan ke Palestina

    Ketua DPR Tunjukan Komitmen Dukungan ke Palestina

    JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres untuk mendesak penghentian agresi Israel dan operasi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sebagai representasi parlemen, langkah Puan dinilai sebagai bentuk komitmen RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

    “Surat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara konsisten meletakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian yang tidak boleh dikompromikan dalam upaya untuk turut serta mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Shofwan Al Banna Choiruzzad di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus. 

    Shofwan memuji bahasa lugas yang disampaikan cucu Bung Karno tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Puan berdasarkan fakta yang telah diakui secara luas oleh berbagai lembaga internasional.

    “Di saat berbagai pihak mencoba mengaburkan masalah, surat ini dengan jujur dan lugas mengatakan bahwa Israel telah secara sengaja dan sistematis menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan melanggar hukum internasional,” kata Shofwan.

    Shofwan juga menyoroti skeptisisme sebagian kalangan terhadap efektivitas PBB, di mana Indonesia disebut tetap memiliki ruang diplomatik untuk mendorong aksi nyata komunitas global.

    “Indonesia bisa mendorong Resolusi Uniting for Peace di Majelis Umum dan memobilisasi negara-negara yang peduli pada kemanusiaan dan perdamaian untuk memaksa Israel menghentikan blokade dan agresinya di Gaza dan Tepi Barat,” tambahnya.

    Di sisi lain, Shofwan menekankan pentingnya inisiatif kolektif dari negara-negara dunia untuk menjamin akses kemanusiaan di Gaza, seperti yang juga disampaikan oleh Puan.

    “Kalau masyarakat sipil seperti Greta Thunberg berani mencoba menembus blokade dan berhasil menghadirkan tekanan serius untuk Israel, bayangkan jika ratusan negara mengirimkan dokter dan bantuan makanan dalam sebuah konvoi kemanusiaan, dikawal oleh kapal berbagai negara? Tidak untuk menyerang siapapun, tapi untuk menjamin kemanusiaan sebagaimana piagam PBB,” kata Shofwan.

    Sebelumnya, Puan mengirimkan surat resmi kepada Sekjen PBB Antonio Guterres di New York, Amerika Serikat (AS). Dalam surat tersebut, Puan menegaskan apa yang terjadi di Gaza saat ini bukanlah sekadar krisis pangan. Menurutnya, kelaparan warga sipil diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan dijalankan secara sistematis.

    “Apa yang kita saksikan di Gaza saat ini bukan lagi sekadar krisis pangan, melainkan kelaparan yang diakibatkan oleh kebijakan yang disengaja dan sistematis untuk menyasar warga sipil dengan menggunakan kelaparan sebagai senjata perang,” ungkap Puan. 

    Surat yang dikirim Puan ke Antonio Guterres berjudul ‘Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza’. Isi surat Puan pun menyoroti soal ratusan ribu warga Gaza yang kelaparan akibat pengeboman massal.

    Puan kemudian mengutip laporan UNICEF yang mengungkapkan saat ini terdapat lebih dari 1,1 juta warga yang menghadapi kerawanan pangan parah. Bahkan, ada 500.000 anak terindikasi malanutrisi akut.

    Selain itu, lebih dari 70 persen lahan pertanian, pasar, hingga toko makanan telah hancur. Dilaporkan pula akses terhadap makanan pokok dan pelayanan kesehatan juga dibatasi. Puan menegaskan tindakan Israel tidak bisa dibiarkan.

    Mantan Menko PMK itu mendorong PBB segera mengumumkan status darurat kelaparan di Jalur Gaza. Puan juga menuntut Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat, untuk mencegah penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan.

    Kepada PBB, Puan pun meminta agar organisasi organisasi antarpemerintah global tersebut memastikan penyediaan akses kemanusiaan secara penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan di seluruh Gaza.

    “Kami sepenuhnya mendukung kepemimpinan Anda secara moral dan kelembagaan, dan percaya bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertindak sesuai urgensi yang dibutuhkan krisis ini,” kata Puan Maharani.

  • Heboh Mantan Tentara Israel Bangun Vila di Bali, Imigrasi Ungkap Fakta Sebenarnya

    Heboh Mantan Tentara Israel Bangun Vila di Bali, Imigrasi Ungkap Fakta Sebenarnya

    Ada pun foto-foto yang beredar di media sosial adalah foto saat WNA itu mengikuti wajib militer saat tinggal di negara yang dipimpin Benyamin Netanyahu itu.

    Sementara itu, dari sisi keabsahan dokumen keimigrasian, lanjut dia, juga tidak ditemukan indikasi pelanggaran keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut.

    “Yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia dengan paspor Jerman sebagai investor. Kami harus hati-hati jangan sampai informasi yang berkembang di media sosial salah disikapi oleh aparat penegak hukum,” ucapnya.

    Ia berharap hasil penelusuran itu dapat memberikan pencerahan terkait isu yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir.

    Sebelumnya, viral di media sosial dua orang WNA yang merupakan pasangan, satu di antaranya disebut di media sosial berinisial SG merupakan eks anggota pasukan pertahanan Israel (IDF) yang menjadi investor di Bali.

     

  • PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    PM Denmark Sebut Netanyahu Kini Jadi ‘Masalah’

    Copenhagen

    Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen menyebut PM Israel Benjamin Netanyahu kini telah menjadi “masalah”. Frederiksen menyatakan dirinya akan berusaha menekan Tel Aviv terkait perang Gaza mengingat Denmark saat ini memegang jabatan Presiden Uni Eropa.

    “Netanyahu sendiri kini menjadi masalah,” kata Frederiksen dalam sebuah wawancara dengan harian Jyllands-Posten, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    Dia juga menyebut bahwa pemerintah Israel sudah bertindak “terlalu jauh”.

    Dalam wawancara tersebut, Frederiksen mengecam situasi kemanusiaan di Jalur Gaza yang disebutnya “sangat mengerikan dan merupakan bencana besar”. Dia juga mengecam proyek permukiman baru Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami adalah salah satu negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, tetapi kami belum mendapatkan dukungan dari anggota-anggota Uni Eropa,” ujarnya.

    Fredriksen menambahkan bahwa dirinya ingin mempertimbangkan “tekanan politik, sanksi, baik terhadap para pemukim, para menteri, atau bahkan Israel secara keseluruhan”, merujuk pada sanksi perdagangan atau penelitian.

    “Kami tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun sebelumnya. Sama seperti Rusia, kami merancang sanksi untuk menargetkan area yang kami yakini akan memberikan dampak terbesar,” ucapnya.

    Denmark tidak termasuk ke dalam negara-negara Eropa yang menyatakan akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.

    Wawancara Frederiksen itu mencuat setelah kepala staf militer Israel, pada Rabu (13/8), mengatakan rencana telah disetujui untuk serangan baru di Jalur Gaza, yang bertujuan untuk mengalahkan kelompok Hamas dan membebaskan semua sandera yang tersisa.

    Militer Israel bermaksud untuk menguasai Kota Gaza dan kamp-kamp pengungsi di sekitarnya, beberapa area terdapat di wilayah tersebut, yang hancur akibat perang selama lebih dari 22 bulan.

    Dalam beberapa hari terakhir, penduduk Kota Gaza mengatakan kepada AFP bahwa serangan udara lebih sering menargetkan area-area permukiman. Awal pekan ini, Hamas mengecam serangan darat Israel yang “agresif” di area tersebut.

    Militer Israel, pada Jumat (15/8) waktu setempat, mengatakan pasukannya sedang melakukan berbagai operasi di area pinggiran Kota Gaza.

    Lihat juga Video ‘PM Selandia Baru: Gaza Mengerikan, Netanyahu Kehilangan Akal Sehat’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • PBB Catat 1.760 Kematian di Gaza Saat Cari Bantuan Kemanusiaan

    PBB Catat 1.760 Kematian di Gaza Saat Cari Bantuan Kemanusiaan

    Gaza City

    Kantor hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sedikitnya 1.760 warga Palestina tewas saat mencari bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza sejak akhir Mei lalu. Sebagian besar kematian itu disebut didalangi oleh pasukan militer Israel.

    Angka itu tercatat melonjak sejak data terakhir yang dipublikasikan PBB pada awal Agustus.

    Data yang dilaporkan PBB itu, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025), tercatat sejak organisasi kemanusiaan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Israel, mulai menyalurkan bantuan kemanusiaan di beberapa titik di Jalur Gaza.

    Penyaluran bantuan itu dilakukan tanpa kerja sama dengan PBB, yang menolak berkoordinasi dengan GHF karena meragukan netralitas organisasi tersebut.

    “Sejak 27 Mei, dan hingga 13 Agustus, kami telah mencatat bahwa setidaknya 1.760 warga Palestina telah tewas saat mencari bantuan; 994 orang (tewas) di sekitar lokasi GHF dan 766 orang (tewas) di sepanjang rute konvoi pasokan. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan oleh militer Israel,” kata badan PBB untuk wilayah Palestina dalam pernyataannya.

    Data itu dibandingkan dengan sedikitnya 1.373 korban tewas yang dilaporkan pada 1 Agustus lalu.

    Update ini disampaikan ketika badan pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 38 orang tewas tewas akibat tembakan Israel pada Jumat (15/8), termasuk 12 orang yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa pasukannya sedang berupaya “menghancurkan kemampuan militer Hamas”, dan menambahkan bahwa pasukannya telah mengambil tindakan pencegahan “untuk mengurangi korban sipil”.

    Pembatasan media di Jalur Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang disampaikan oleh badan pertahanan sipil Gaza maupun militer Israel.

    Sementara itu, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya 61.827 warga Palestina tewas akibat perang yang berkecamuk sejak Oktober 2023.

    Lihat Video ‘Tolong! 13 Ribu Anak di Gaza Menderita Malnutrisi Parah’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Hizbullah Tolak Lucuti Senjata-Ancam Kerusuhan, PM Lebanon Mengecam!

    Hizbullah Tolak Lucuti Senjata-Ancam Kerusuhan, PM Lebanon Mengecam!

    Beirut

    Perdana Menteri (PM) Lebanon Nawaf Salam mengecam dan menuduh pemimpin kelompok Hizbullah Naim Qassem telah melontarkan ancaman “yang tidak dapat diterima” untuk memicu perang sipil di negara tersebut.

    Kecaman itu disampaikan PM Lebanon setelah Qassem menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah Beirut untuk melucuti persenjataan Hizbullah.

    Qassem mengingatkan bahwa melucuti senjata Hizbullah akan merusak keamanan nasional Lebanon. Dia juga memperingatkan jika senjata Hizbullah disingkirkan, maka pemerintah Lebanon akan bertanggung jawab atas kerusuhan internal atau pertempuran yang mungkin terjadi akibat keputusan itu.

    Qassem bahkan mengancam “tidak akan ada kehidupan di Lebanon” jika pemerintah berusaha melucuti persenjataan Hizbullah secara paksa.

    Salam, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025), mengecam pernyataan Qassem, yang disebutnya sebagai “ancaman tersirat untuk perang sipil”.

    “Ancaman atau intimidasi apa pun yang terkait dengan perang semacam itu sama sekali tidak dapat diterima,” tegas sang PM Lebanon dalam pernyataan via media sosial X.

    Dalam pernyataannya, Salam juga mengkritik Hizbullah yang menyebut upaya perlucutan senjata sebagai upaya Amerika Serikat (AS) dan Israel.

    “Keputusan kami murni keputusan Lebanon, dibuat oleh kabinet kami, dan tidak ada yang memberitahu kami mengenai apa yang harus dilakukan,” ucapnya.

    “Rakyat Lebanon memiliki hak atas stabilitas dan keamanan… yang tanpanya, negara ini tidak akan dapat pulih, dan tidak akan ada rekonstruksi atau investasi yang dilakukan,” kata Salam dalam pernyataannya.

    Qassem, dalam pidato yang disiarkan televisi terkait Hizbullah, sebelumnya menuduh pemerintah Lebanon “sedang melaksanakan perintah Amerika-Israel untuk mengakhiri perlawanan, bahkan jika itu mengarah pada perang sipil dan pertikaian internal”.

    “Perlawanan tidak akan menyerahkan senjatanya selama agresi berlanjut, selama pendudukan berlanjut, dan kami akan melancarkan pertempuran ala Karbala jika diperlukan, dan kami meyakini bahwa kami akan menang,” tegasnya, merujuk pada agresi dan pendudukan Israel.

    Pernyataan Qassem itu disampaikan setelah pertemuan dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang negaranya telah sejak lama mendukung kelompok Hizbullah.

    Hizbullah muncul dalam kondisi sangat lemah akibat perang tahun lalu dengan Israel, dan di bawah tekanan AS, pemerintah Lebanon telah memerintahkan militer negara itu untuk menyusun rencana perlucutan senjata Hizbullah pada akhir tahun.

    Pada Selasa (12/8) waktu setempat, Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan kepada seorang pejabat senior Iran bahwa tidak ada kelompok di Lebanon yang diizinkan memiliki senjata atau bergantung pada dukungan asing.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Menlu Bantah RI Negosiasi dengan Israel soal Penampungan Warga Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tidak melakukan negosiasi dengan Israel mengenai penampungan warga Gaza. 

    Pernyataan tersebut seiring adanya pemberitaan media asing yang menyebut Israel tengah melobi Amerika Serikat (AS) untuk meyakinkan sejumlah negara untuk menampung warga Gaza.

    Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Sugiono memastikan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomasi maupun bernegosiasi dengan Israel. Dia mengaku tidak tahu apabila ada perundingan yang dilakukan Israel dengan negara-negara lain.

    “Enggak tahu kalau mereka yang melakukannya [perundingan] sama siapa? Tapi kita enggak [bernegosiasi dengan Israel],” katanya, dikutip Sabtu (16/8/2025).

    Adapun, mengenai rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza di Pulau Galang, Sugiono memastikan itu adalah niat baik pemerintah. Hal itu, katanya, pertama kali disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Yordania pada April 2025 lalu.

    Prabowo, terangnya, mengatakan bakal membantu menyembuhkan warga Gaza yang membutuhkan pengobatan akibat serangan militer Israel yang diketahui telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu.

    “Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini adalah upaya kemanusiaan kita,” tutur Sekjen Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, pada 7 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi mengungkap bahwa Indonesia sedang mengusahakan gencatan senjata dan mengirimkan pasukan perdamaian.

    Hasan mengulang pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, termasuk juga bantuan kemanusiaan. Sebanyak dua buah pesawat Hercules disebut bakal terlibat dalam operasi penerjunan bantuan lewat udara atau airdrop.

    Di samping itu, dia turut mengungkap Prabowo memberikan arahan untuk bantuan pengobatan 2.000 warga Gaza yang menjadi korban dari serangan militer Israel.

    “Yang luka-luka, yang mengalami mungkin kena bom, kena reruntuhan, dan segala macam, dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza” tuturnya.

  • Kelaparan, Putus Sekolah & Jadi Yatim, Ini Realita Anak-Anak di Gaza

    Kelaparan, Putus Sekolah & Jadi Yatim, Ini Realita Anak-Anak di Gaza

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama dua tahun terakhir, puluhan ribu anak di wilayah Gaza, Palestina telah terbunuh, terluka, dan menjadi yatim piatu. Masa kanak-kanak yang indah tak lagi mereka rasakan dan menyisakan trauma mendalam.

    Seperti yang dirasakan Rahma Abu Abed berusia 12 tahun yang mengaku rumahnya di Gaza Selatan telah rata dengan tanah akibat perang dengan Israel. Sebagian besar pakaiannya tertimbun reruntuhan.

    Rahma sekarang tinggal di gudang peralatan memancing bersama orang tua dan empat saudara kandungnya, yang berbagi tempat dengan beberapa keluarga pengungsi lainnya. Ia biasanya makan satu kali sehari.

    Melansir laporan The New York Times, setelah 22 bulan kondisi perang, masa kanak-kanak di Gaza hampir tidak terasa. Terdapat sekitar 1,1 juta anak di wilayah tersebut dan membutuhkan dukungan kesehatan mental atau psikososial, menurut penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    PBB mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah putus sekolah selama hampir dua tahun. Setelah blokade pangan Israel selama 11 minggu tahun ini, semua anak di bawah usia 5 tahun berisiko mengalami malnutrisi akut.

    Operasi militer Israel, yang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 18.000 warga Palestina di bawah usia 18 tahun, menurut otoritas kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

    Investigasi New York Times tahun lalu menemukan bahwa sejak dimulainya perang, militer Israel telah secara signifikan melonggarkan perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi warga sipil, termasuk anak-anak.

    “Tanda-tanda normal masa kanak-kanak telah hilang, digantikan oleh kelaparan, ketakutan, dan trauma yang menguras tenaga. Perang ini dilancarkan seolah-olah masa kanak-kanak tidak memiliki tempat di Gaza,” kata James Elder, juru bicara UNICEF yang secara rutin mengunjungi Gaza selama perang.

    Militer Israel menyatakan bahwa mereka berupaya meminimalkan kerugian bagi semua warga sipil, termasuk anak-anak, dan menyalahkan militan Hamas karena bersembunyi di antara mereka dan terkadang bersama keluarga mereka sendiri.

    Tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melaporkan melihat anak-anak digunakan sebagai pengintai oleh kelompok militan Palestina, yang juga menculik dan membunuh anak-anak pada 7 Oktober 2023.

    “Kerusakan yang disengaja terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dilarang keras dan sepenuhnya bertentangan dengan hukum internasional dan perintah mengikat IDF,” kata militer dalam sebuah pernyataan.

    Hidup dalam kelaparan

    Kehidupan di Gaza telah dipenuhi kelaparan. Israel telah membatasi pasokan makanan ke wilayah kantong itu sejak awal perang, dan situasinya semakin memburuk sejak Maret, ketika Israel memulai blokade.

    Pada akhir Mei, Israel mengizinkan sebagian distribusi makanan kembali ke wilayah tersebut, dengan menggunakan kontraktor swasta untuk mendistribusikan makanan dari beberapa lokasi.

    Namun bagi keluarga seperti Rahma, hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebab untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut sangat berbahaya dan melelahkan, bahkan sebagian lokasi dibangun di belakang garis militer Israel dan jauh dari tempat tinggal kebanyakan orang.

    Ratusan orang telah ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel saat mereka mencoba mencapai lokasi tersebut, dan mereka yang berhasil sampai di sana tanpa cedera seringkali mendapati makanan telah diambil.

    Meskipun beberapa makanan tersedia di pasar, harganya seringkali tidak terjangkau bagi keluarga seperti Rahma; orang tuanya, seperti sebagian besar warga Gaza, tidak memiliki pekerjaan. Meskipun harga pangan telah turun dalam beberapa hari terakhir setelah peningkatan pengiriman, harganya masih sangat tinggi.

    Pada 13 Agustus, menurut Kamar Dagang dan Industri Gaza, harga tepung lebih dari 10 kali lipat harga sebelum perang.

    Untuk meringankan krisis pangan, yang menuai kecaman global, Israel baru-baru ini melonggarkan pembatasan konvoi pangan PBB dan mengizinkan angkatan udara asing untuk menjatuhkan paket bantuan melalui udara di atas Gaza.

    Dunia tanpa sekolah

    Di Gaza saat ini, permainan berpura-pura sebagai guru merupakan cara paling dekat bagi kebanyakan anak untuk mendapatkan sekolah. Sekitar 95 persen sekolah rusak akibat pertempuran, menyebabkan sebagian besar anak-anak kehilangan pendidikan selama hampir dua tahun ajaran, menurut data PBB.

    Banyak sekolah telah diubah menjadi kamp pengungsian. Israel secara teratur menyerang mereka, dengan mengatakan bahwa para pemimpin Hamas telah menggunakannya sebagai kedok.

    Di kamp pengungsian, saat ini tidak ada sekolah. Selama beberapa bulan, para relawan di kamp tersebut menjalankan ruang kelas darurat, mengajar kelas ad hoc di tenda, tetapi sistem itu berakhir ketika gencatan senjata terakhir berakhir pada bulan Maret.

    PBB mencoba menyediakan pengajaran dasar melalui portal daring. Beberapa guru juga mengirimkan materi pendidikan kepada orang tua melalui WhatsApp. Namun, bagi beberapa keluarga, internet seringkali tidak dapat diakses.

    Sulit untuk terhubung ke jaringan telepon dalam waktu lama, dan baterai telepon cepat habis. Tak jarang, beberapa orang tua lebih memilih mengajarkan anaknya sendiri.

    Masa kecil tanpa orang tua

    Israel terus merampas masa kecil dari anak-anak Gaza. Tak cukup dengan membunuh tubuh dan mengebiri pendidikan, mereka juga mencabut anak-anak dari pelukan orang tua.

    Di salah satu halaman buku catatannya, Sajed al-Ghalban yang berusia 10 tahun, ia menggambar ibu dan ayahnya di rumah lama mereka di Khan Younis, Gaza selatan. Di halaman lain, terdapat gambar ibunya yang sedang mengajaknya ke kios sayur.

    Inilah pelukan terdekat yang bisa Sajed dapatkan dari orang tuanya. Ayahnya, Muhammad, dan ibunya, Shireen, tewas dalam serangan yang juga menghancurkan rumah mereka pada minggu ketiga perang di tahun 2023.

    Militer Israel mengatakan rumah itu telah digunakan untuk tujuan teror dan menolak berkomentar apakah Muhammad al-Ghalban adalah targetnya. Salah satu bibi Sajed yang masih hidup, Amany Abu Salah, mengatakan ayah Sajed tidak memiliki hubungan dengan kelompok militan Hamas. 

    Sajed selamat dari serangan itu tanpa cedera, tetapi saudara perempuannya, Alma, yang kini berusia 12 tahun, dan saudara laki-lakinya, Abdallah, yang kini berusia 8 tahun, mengalami cedera kepala, menurut video setelah kejadian dan kerabat mereka yang selamat. Alma kemudian dievakuasi ke Turki untuk perawatan, ungkap kerabat kepada The Times.

    Selama hampir dua tahun, Sajed dan Abdallah dirawat oleh seorang bibi lain. Kemudian, pada bulan Juli, bibi tersebut tewas dalam sebuah serangan di tenda terdekat yang juga melukai kedua anak laki-laki tersebut, menurut Abu Salah, bibi yang selamat. Kini, mereka tinggal di tenda lain bersama Abu Salah dan ketiga anaknya.

    Kedua bersaudara itu termasuk di antara sedikitnya 40.000 anak yang telah kehilangan sedikitnya satu orang tua sejak dimulainya perang, menurut statistik yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina di Tepi Barat, yang mempekerjakan ribuan pejabat di Gaza.

    Anak-anak tersebut tinggal di sebuah perkemahan yang dibangun oleh para relawan lokal, terutama untuk merawat mereka yang yatim piatu akibat perang; di kamp ini saja, terdapat sekitar 1.200 anak yatim piatu.

    Tanpa orang tua dan seorang adik laki-laki yang harus dirawat, Sajed berada dalam kondisi terombang-ambing antara masa kanak-kanak dan dewasa dini. Terkadang ia menggambar gambar-gambar kekanak-kanakan di buku catatannya. Atau ia bermain kelereng dan petak umpet dengan anak-anak lain di kamp. Namun, ia juga semakin berupaya membantu bibinya menjaga keutuhan rumah tangga sementara mereka.

    “Sayalah orangnya sekarang. Saya akan pergi membeli apa yang kita butuhkan,” kata Sajed kepada bibinya.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]