Selama 24 jam terakhir otoritas kesehatan Gaza melaporkan ada 60 orang Palestina terbunuh dan 343 terluka akibat serangan Israel. 31 orang di antaranya meninggal ketika berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan.
Terhitung sudah ada 62.064 korban jiwa dan 156,573 terluka akibat serangan Israel ke Gaza sejak Oktober 2023. Sejak gencatan senjata terakhir pada 18 Maret 2025 korban jiwa bertambah sebanyak 10.518 orang.
Jakarta –
Perdana Menteri Yordania Jafar Hassan mengecam pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, yang mendukung gagasan ‘Israel Raya’. Hassan mengatakan gagasan itu hanyalah ilusi.
“Kami mendengar tentang visi dan usulan yang menyiratkan perang abadi tanpa akhir, seperti ilusi Israel Raya yang dikhayalkan oleh politisi ekstremis di Israel,” kata Hassan dalam pertemuan di Amman dengan mitranya dari Lebanon, Nawaf Salam, dilansir Anadolu Agency, Rabu (20/8/2025).
Hassan mengatakan Israel terisolasi dan terkepung karena kebijakan ekstremisnya. Hassan mengatakan masyarakat dunia serta kawasan tidak akan pernah memaafkan Israel.
“Seluruh realitas menunjukkan kebijakan (Israel) yang memperdalam kebencian dan dendam akibat pembantaian yang terus berlanjut, dan masyarakat dunia serta kawasan ini tidak akan memaafkan mereka,” tambahnya dalam komentarnya yang disiarkan oleh kantor berita resmi Petra.
Istilah ‘Israel Raya’ merujuk pada interpretasi Alkitab mengenai wilayah negara tersebut pada masa Raja Salomo, atau Raja Sulaiman, yang tidak hanya mencakup wilayah Palestina saat ini, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Lebanon dan Suriah era modern.
Seperti diketahui, Benjamin Netanyahu ingin mewujudkan visi ‘Israel Raya’ dan mencaplok sejumlah negara Arab. Hal itu diungkap Netanyahu ketika ditanya pada Selasa (12/8) oleh wartawan i24NEWS, Sharon Gal, soal apakah dirinya mendukung “visi Israel Raya” tersebut, Netanyahu menjawab: “Tentu saja.”
“Jika Anda bertanya kepada saya mengenai apa yang saya pikirkan, kami siap,” katanya.
(whn/whn)
JAKARTA – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengecam Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir yang mengejek tahanan asal Palestina, Marwan Barghouti di dalam selnya.
Menteri berideologi sayap kanan itu bahkan berupaya memprovokasi dengan membagikan rekaman video tindakannya terhadap Barghouti yang ditahan Israel dalam akun media sosial X.
Juru bicara Kantor HAM PBB Thameen Al-Kheetan mengatakan mempublikasikan rekaman itu tidak dapat diterima.
“Perilaku menteri dan publikasi rekaman tersebut merupakan serangan terhadap martabat Barghouti,” kata Kheetan, Selasa 19 Agustus, dikutip dari AFP.
Barghouti, yang kini berusia 66 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2004 atas tuduhan “teroris” karena berperan dalam intifada kedua, atau pemberontakan dari tahun 2000-2005.
Barghouti sering menduduki puncak jajak pendapat para pemimpin Palestina populer dan terkadang digambarkan oleh para pendukungnya sebagai “Mandela-nya Palestina”.
“Hukum internasional mewajibkan semua orang yang ditahan diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan hak asasi manusia mereka dihormati dan dilindungi,” kata Kheetan.
Kheetan memperingatkan bahwa tindakan Itamar Ben Gvir terhadap Barghouti yang ditahan Israel dapat memicu “pembiaran” kekerasan terhadap tahanan warga Palestina hingga terjadinya pelanggaran HAM di penjara-penjara Israel.
Jakarta –
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim surat ke Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyalahkan rencana Macron mengakui negara Palestina karena bisa memicu antisemitisme atau antiYahudi.
“Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan. Seruan ini menghadiahi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda,” tulis Netanyahu dalam suratnya, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).
Dalam surat yang dikirimkan kepada Macron, Netanyahu mengatakan antisemitisme telah melonjak di Prancis setelah pengumuman tersebut. Netanyahu mendesak Macron untuk menghadapi antisemitisme di Prancis.
Ia mengatakan Macron harus mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad, dan melakukannya pada Tahun Baru Yahudi yang disebutnya jatuh 23 September.
Seperti diketahui, Macron mengatakan Prancis akan resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan PBB di bulan September. Israel telah mengecam hal itu.
Lihat juga Video ‘Pemandangan dari Langit Saat Ratusan Ribu Warga Israel Turun ke Jalan’:
(maa/haf)
Jakarta –
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel yang berbulan-bulan melarang bantuan tenda untuk warga Palestina di Gaza. Padahal, warga Palestina selalu berpindah-pindah gegara serangan Israel.
Dilansir AFP, Selasa (19/8/2025), Juru Bicara Badan Kemanusiaan PBB OCHA, Jens Laerke, mengatakan barang-barang untuk tempat tinggal sementara telah dilarang memasuki Gaza selama sekitar 5 bulan. Selama periode itu lebih dari 700.000 orang telah mengungsi atau kembali mengungsi di Gaza.
“Mereka mungkin telah diberikan tenda dan kemudian mereka mengungsi lagi dan mereka tidak memiliki kemungkinan untuk membawa tenda tersebut,” ujarnya dalam jumpa pers di Jenewa.
Dia mengatakan Israel dapat mengklasifikasikan tenda sebagai barang dwiguna atau barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Israel menganggap tenda lebih berpotensi untuk tujuan militer.
PBB juga menyoroti rencana Israel mengambil alih Kota Gaza. Saat itu, Israel mengeluarkan perintah pengungsian lain kepada penduduk Palestina
Laerke mengatakan perintah tersebut tidak mengubah situasi di lapangan. Dia mengatakan tenda-tenda masih belum diizinkan masuk ke wilayah tersebut.
Dia mengatakan warga Palestina di Al-Mawasi memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses ke layanan dan pasokan penting, termasuk makanan, air, listrik, dan tenda.
Lihat juga Video ‘Lautan Manusia saat Warga Israel Demo Minta Perang Gaza Dihentikan’:
(maa/haf)
JAKARTA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa menuding PM Australia Anthony Albanese meninggalkan komunitas Yahudi Australia dan mengkhianati Israel.
Pernyataan ini dapat semakin memperburuk hubungan diplomatik yang teruji oleh perang di Gaza.
Pernyataan Netanyahu ini menyusul pencabutan visa diplomat Australia untuk Otoritas Palestina oleh Israel pada Senin, menyusul keputusan Canberra untuk mengakui negara Palestina dan membatalkan visa seorang anggota parlemen Israel.
“Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya, seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia,” ujar Netanyahu di akun X perdana menteri dilansir Reuters, Selasa, 19 Agustus.
Anggota parlemen Israel yang dibatalkan visanya dijadwalkan bertemu dengan komunitas Yahudi Australia yang menghadapi peningkatan tajam serangan antisemit (anti Yahudi) sejak dimulainya perang Israel dengan kelompok militan Palestina, Hamas, di Gaza, hampir dua tahun lalu.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Senin menyebut langkah balasan pencabutan visa Israel sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan”.
Dia mengatakan pemerintahan Netanyahu semakin memperketat isolasi diplomatik Israel.
Israel telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat atas dampak serangan militernya terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza yang hancur.
Albanese sebelumnya menyebut Netanyahu “menyangkal” krisis kemanusiaan di Gaza.
Albanese menyampaikan pernyataannya sehari setelah mengumumkan Australia mungkin akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September, menyusul Prancis, Inggris, dan Kanada.
Netanyahu mengatakan ini akan menjadi hadiah atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang memicu perang Gaza.
Rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza di jantung daerah kantong Palestina telah menimbulkan kekhawatiran di luar negeri dan di dalam negeri, di mana puluhan ribu warga Israel pada hari Minggu (17 Agustus) mengadakan beberapa protes terbesar sejak perang dimulai, mendesak kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran dan membebaskan 50 sandera yang tersisa yang ditawan di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Para pejabat Israel yakin 20 orang masih hidup. (GIL COHEN-MAGEN / AFP)
Jakarta –
Militer Israel terus menggempur Jalur Gaza, Palestina. Serangan Israel menyebabkan 60 orang tewas dalam 24 jam terakhir.
Dilansir kantor berita Al-Jazeera, Selasa (19/8/2025), Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan 60 warga Palestina tewas dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, 343 warga Palestina lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan banyak korban akibat serangan Israel masih tertimbun reruntuhan. Kementerian Kesehatan menyebut ambulans serta kru tidak dapat menjangkau mereka.
Jumlah korban tewas akibat serangan Israel bertambah menjadi 62.064 sejak 7 Oktober 2023, dengan 156.573 warga lainnya mengalami luka-luka. Sejak 18 Maret ketika Israel secara sepihak mengakhiri gencatan senjata, 10.518 orang telah tewas dan 44.532 luka-luka.
Kementerian Kesehatan menyatakan sejak dimulainya perang, 1.996 orang tewas dan lebih dari 14.898 orang terluka saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan. Kementerian Kesehatan mengatakan mereka yang tewas dalam 24 jam terakhir di antaranya 31 orang yang mencari bantuan dan 197 orang luka-luka.
Kementerian juga melaporkan 3 kematian dalam 24 jam akibat kelaparan. Total korban tewas akibat kelaparan menjadi 266 orang, termasuk 112anak-anak.
(whn/haf)
Caracas –
Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pihak Maduro pun melawan.
Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar jutaan anggota milisi untuk merespons sayembara penangkapan dirinya. Para milisi akan dipersenjatai untuk membendung operasi antinarkoba pihak AS yang ingin menggunakan kekuatan militer.
“Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).
Milisi Venezuela dibentuk presiden pendahulu Maduro, mendiang Hugo Chavez. Milisi ini diklaim beranggotakan sekitar 5 juta personel. Meski begitu, jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.
Maduro, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS di kawasan Karibia.
Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh “di semua sektor”.
“Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela,” tegas Maduro.
Dia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai “seruan ancaman yang buruk”. Salah satu dukungan dilakukan otoritas Caracas yang melakukan pengerahan serupa.
“Kami mengerahkan ke seluruh Karibia… di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela,” kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.
Awal Agustus, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar. Sayembara penangkapan itu dikeluarkan atas tuduhan perdagangan narkoba pemerintahan Maduro.
Pengumuman penambahan imbalan untuk penangkapan Maduro itu disampaikan oleh Jaksa Agung AS, Pam Bondi, dalam pernyataan video yang diposting ke media sosial, seperti dilansir AFP, Jumat (8/8).
“Hari ini, Departemen Kehakiman dan Departemen Luar Negeri mengumumkan hadiah bersejarah sebesar US$ 50 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Nicolas Maduro,” ucap Bondi dalam pernyataan video yang dirilis pada Kamis (7/8) waktu setempat.
“Dia merupakan salah satu pengedar narkoba terbesar di dunia dan merupakan ancaman bagi keamanan nasional kita,” sebutnya.
Imbalan itu bertambah banyak jika dibandingkan dengan imbalan yang ditawarkan AS pada Januari lalu, yang mencapai US$ 25 juta (Rp 407,5 miliar).
Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.
Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.
Lihat Video ‘Presiden Venezuela Sebut Israel Lakukan Genosida di Lebanon’:
Halaman 2 dari 3
(jbr/jbr)
Tel Aviv –
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam PM Australia Anthony Albanese yang disebutnya sebagai “politikus lemah” dan menuduhnya telah mengkhianati Israel. Kata-kata pedas ini dilontarkan saat kedua negara bersitegang setelah Canberra mengumumkan rencananya mengakui negara Palestina.
“Sejarah akan mengingat Albanese untuk siapa dia sebenarnya: Seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan orang-orang Yahudi di Australia,” kata Netanyahu dalam pernyataan bernada keras via akun media sosial resmi kantor PM Israel, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).
Kecaman semacam ini dilontarkan Netanyahu setelah Albanese, pekan lalu, mengumumkan rencana Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang. Langkah Australia ini menyusul Prancis, Inggris dan Kanada.
Keputusan untuk mengakui negara Palestina, sebut Albanese, merupakan keputusan yang didasarkan pada komitmen yang diterima Australia dari Otoritas Palestina, termasuk bahwa kelompok Hamas tidak akan memiliki keterlibatan dalam pembentukan negara mana pun di masa mendatang.
“Australia akan mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 pada bulan September, untuk berkontribusi pada momentum internasional menuju solusi dua negara, gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan para sandera,” tegas Albanese dalam konferensi pers pada 11 Agustus lalu di Canberra.
Israel dan Australia juga terlibat cekcok diplomatik terbaru soal pembatalan visa seorang anggota parlemen Israel bernama Simcha Rothman, yang partainya masuk dalam koalisi pemerintahan Netanyahu.
Pada Senin (18/8), pemerintah Australia membatalkan visa Rothman yang dijadwalkan untuk berbicara di berbagai acara yang diselenggarakan Asosiasi Yahudi Australia (AJA).
Tel Aviv membalas beberapa jam kemudian dengan Menteri Luar Negeri Gideon Saar mengumumkan Israel telah mencabut visa perwakilan Australia untuk Otoritas Palestina.
“Saya juga menginstruksikan Kedutaan Besar Israel di Canberra untuk memeriksa dengan saksama setiap permohonan visa resmi Australia untuk masuk ke Israel,” ucapnya.
“Hal ini menyusul keputusan Australia untuk mengakui ‘negara Palestina’ dan dengan latar belakang penolakan Australia yang tidak beralasan untuk memberikan visa kepada sejumlah tokoh Israel,” ujar Saar dalam penjelasannya.
Langkah Israel itu menuai kritikan tajam dari Menlu Australia Penny Wong yang, pada Selasa (19/8), menyebut pencabutan visa diplomat sebagai “reaksi yang tidak dapat dibenarkan” oleh Tel Aviv.
“Ketika dialog dan diplomasi semakin dibutuhkan, pemerintahan Netanyahu mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional menuju perdamaian dan solusi dua negara,” kritiknya.
“Ini adalah reaksi yang tidak dapat dibenarkan, menyusul keputusan Australia untuk mengakui Palestina,” tegas Wong.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)