Xcloud.id

Negara: Israel

  • Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Didorong Xi Jinping, KTT SCO Sepakat Bentuk Bank Pembangunan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden China Xi Jinping berhasil mengamankan kesepakatan dari negara mitra untuk membentuk bank pembangunan baru, mewujudkan ambisi lama Beijing sekaligus mempertegas pengaruhnya yang kian meluas.

    Mengutip Bloomberg pada Selasa (2/9/2025), Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa para anggota Shanghai Cooperation Organisation (SCO) sepakat mendirikan lembaga tersebut di akhir pertemuan puncak dua hari di Tianjin, yang mempertemukan sekutu internasional terdekat Xi.

    “Gagasan pembentukan bank pembangunan SCO yang digagas China lebih dari 10 tahun lalu akhirnya terwujud,” ujar Wang dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal SCO Nurlan Yermekbayev.

    Menurut Wang, kehadiran bank pembangunan itu akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial-ekonomi di negara-negara anggota SCO.

    Meski belum mengungkap detail lebih lanjut, kesepakatan ini menandai kemenangan diplomatik bagi Beijing yang sudah mendorong pendirian bank tersebut sejak 2010. Sebelumnya, Moskow menolak gagasan itu dan justru mengusulkan agar China bergabung dengan bank pembangunan yang dikendalikan Rusia, menurut Carnegie Moscow Center.

    Pengumuman Wang datang setelah Xi Jinping pada hari yang sama menyerukan agar pendirian bank segera direalisasikan. Wang juga menekankan bahwa prakarsa Xi tentang Global Governance Initiative menjadi salah satu hasil penting KTT, sekaligus mengkritik monopoli tata kelola global oleh segelintir negara tanpa menyebut nama.

    Pernyataan Wang sejalan dengan pidato Xi yang menyerukan agar blok menentang praktik intimidasi, sindiran yang diarahkan kepada Amerika Serikat. Xi juga berjanji meningkatkan investasi dan pinjaman ke negara mitra, memperkuat dukungan finansial bagi SCO sekaligus mempertegas pengaruh Beijing.

    “Semua anggota memiliki kedudukan yang sama. Namun, kita tidak bisa mengabaikan betapa pentingnya peran China,” ujar Yermekbayev, mantan Menteri Pertahanan Kazakhstan.

    Dalam deklarasi bersama, negara anggota menyatakan penolakan terhadap langkah koersif sepihak dan berkomitmen memfasilitasi perdagangan intra-blok. Mereka juga mengecam serangan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Juni lalu yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap norma internasional dan kedaulatan Iran.

    Di sela-sela KTT, Pakistan dan Armenia mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik formal dengan menandatangani komunike bersama. Langkah ini memperlihatkan bagaimana SCO kian menjadi arena penyelesaian sengketa.

    KTT SCO kali ini disebut sebagai yang terbesar sejak berdirinya pada 2001, menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, serta Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

    Kunjungan Modi ke China untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun juga diwarnai pertemuan bilateral dengan Xi. Keduanya berjanji memperbaiki hubungan di tengah tekanan tarif tinggi dari Washington terhadap Beijing dan New Delhi.

  • Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Sulitnya Pintu Masuk ke AS bagi Warga Palestina

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mempersulit masuknya warga Palestina, bahkan Presiden Palestina, ke negaranya. Hampir seluruh pengajuan visa dari warga negara Palestina ditolak AS.

    Dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menolak dan mencabut visa untuk para pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat, menjelang Sidang Umum PBB karena dianggap ‘merusak prospek perdamaian’.

    Kebijakan itu membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas tak bisa masuk ke AS jelang sidang umum PBB di New York. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang enggan disebut namanya mengatakan Abbas dan sekitar 80 warga Palestina lainnya terdampak oleh keputusan yang diumumkan pada Jumat (29/8) waktu setempat.

    Abbas telah merencanakan perjalanan ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB yang digelar secara tahunan. Tahun ini, Sidang Umum PBB digelar pada bulan September ini.

    Abbas juga dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak, yang digelar oleh Prancis dan Arab Saudi, di mana Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia telah berjanji secara resmi mengakui negara Palestina. Kantor Abbas mengatakan pihaknya terkejut dengan keputusan AS menolak dan mencabut visa tersebut. Palestina menyebut keputusan Trump melanggar ‘perjanjian markas besar’ PBB.

    Berdasarkan ‘perjanjian markas besar’ PBB tahun 1947, AS secara umum diwajibkan untuk mengizinkan akses bagi para diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington mengatakan mereka dapat menolak visa dengan alasan keamanan, ekstremisme, dan kebijakan luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS membenarkan keputusannya itu dengan melontarkan kembali tuduhan lama soal PLO dan Otoritas Palestina telah gagal dalam menolak ekstremisme dan menuding ada upaya mendorong ‘pengakuan sepihak’ atas negara Palestina.

    “Ini demi kepentingan keamanan nasional kami untuk meminta pertanggungjawaban PLO dan Otoritas Palestina atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen mereka, dan karena merusak prospek perdamaian,” sebut Departemen Luar Negeri AS.

    Tonton juga video “Liam Cunningham: Jika Benarkan Israel, Masa Depan Manusia Terancam” di sini:

    Para pejabat Palestina menolak tuduhan tersebut. Mereka mengatakan perundingan-perundingan yang dimediasi AS selama puluhan tahun telah gagal mengakhiri pendudukan Israel dan mengamankan negara Palestina yang merdeka.

    Departemen Luar Negeri AS kembali membalas dan menyatakan mereka mendesak PLO dan Otoritas Palestina untuk ‘secara konsisten menolak terorisme’, termasuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Abbas, dalam surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Juni, mengecam serangan Hamas dan menyerukan pembebasan sandera.

    Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan mereka terbuka untuk kembali terlibat ‘jika Otoritas Palestina/PLO memenuhi kewajiban mereka dan secara nyata mengambil langkah konkret untuk kembali ke jalur kompromi yang konstruktif dan hidup berdampingan secara damai dengan negara Israel’.

    Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan misi Palestina untuk PBB, yang terdiri atas para pejabat yang bermarkas permanen di sana, akan terhindar dari pembatasan tersebut. Menanggapi situasi tersebut, juru bicara PBB Stephane Dujarric menyatakan PBB akan membahas masalah visa dengan Departemen Luar Negeri AS sesuai dengan perjanjian markas besar PBB antara PBB dan AS.

    Prancis Kritik AS

    Prancis pun melontarkan kritik terhadap AS yang menolak visa para pejabat Otoritas Palestina, termasuk Presiden Abbas, jelang Sidang Majelis Umum PBB di New York. Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan seharusnya tidak ada pembatasan akses untuk Sidang Umum PBB yang dijadwalkan pada September ini di markas besar PBB di Manhattan, New York.

    “Pertemuan Sidang Umum PBB seharusnya tidak dikenakan pembatasan akses apa pun,” kata Barrot saat berbicara dalam pertemuan para Menlu Uni Eropa di Denmark seperti dilansir AFP.

    Sejumlah Menlu negara-negara Eropa yang menghadiri pertemuan di Copenhagen menyuarakan seruan senada dengan Prancis. Mereka meminta AS mengizinkan akses masuk bagi delegasi Palestina.

    AS Tangguhkan Visa bagi Hampir Semua WN Palestina

    AS pun menangguhkan persetujuan visa bagi hampir semua pemegang paspor Palestina. Langkah itu memperluas pembatasan visa untuk para pengunjung dari Jalur Gaza, yang sebelumnya diumumkan oleh pemerintahan Trump.

    Tonton juga video “Bendera Palestina Raksasa Berkibar di Festival Perang Tomat Spanyol” di sini:

    Dilansir Reuters dan Anadolu Agency, media terkemuka AS, New York Times, melaporkan kebijakan terbaru itu akan mencegah warga negara Palestina bepergian ke AS untuk perawatan medis, kuliah, ataupun perjalanan bisnis. Hal itu setidaknya berlaku untuk sementara.

    Pembatasan besar-besaran yang diuraikan dalam kabel Departemen Luar Negeri AS ke misi-misi diplomatik AS di seluruh dunia pada 18 Agustus lalu disebut akan mencegah banyak warga negara Palestina dari Tepi Barat dan komunitas diaspora Palestina untuk mendapatkan visa non-imigran. Penangguhan visa bagi warga Palestina ini menyusul pembatasan visa yang diumumkan dua pekan lalu, ketika Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan semua visa kunjungan bagi individu-individu dari Jalur Gaza, sembari mereka melakukan peninjauan ‘sepenuhnya dan menyeluruh’.

    Langkah tersebut menuai kecaman dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Menurut analisis data bulanan yang tersedia pada situs resmi Departemen Luar Negeri AS pada saat itu, Washington telah mengeluarkan lebih dari 3.800 visa kunjungan B1/B2, yang memungkinkan warga negara asing untuk berobat di AS, kepada para pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Angka tersebut mencakup 640 visa yang dirilis pada Mei lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • 11 Staf PBB di Yaman Disandera Usai PM Houthi Tewas dalam Serangan Israel

    11 Staf PBB di Yaman Disandera Usai PM Houthi Tewas dalam Serangan Israel

    JAKARTA – Houthi melakukan penggerebekan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sanaa pada Minggu buntut serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri Houth. Sebanyak 11 personel PBB di Yaman ditahan.

    Houthi tidak memberikan alasan penggerebekan tersebut. Tapi mereka menahan sejumlah pegawai Yaman di PBB dan badan-badan bantuan lainnya di masa lalu karena dicurigai melakukan mata-mata.

    Serangan Israel pada Kamis pekan lalu, yang pertama kali menewaskan para pejabat tinggi, menghantam sejumlah besar orang yang berkumpul untuk menonton pidato yang disiarkan televisi yang direkam oleh pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi, dan menewaskan sebagian besar anggota kabinet kelompok tersebut.

    Israel mengatakan serangan udaranya menargetkan kepala staf Houthi, menteri pertahanan, dan pejabat senior lainnya, dan mereka sedang memverifikasi hasilnya.

    Sementara Mohammed Miftah, yang kini secara de facto menjadi kepala pemerintahan yang bersekutu dengan Iran di Sanaa, bersumpah untuk membalas dendam sekaligus menindak tegas para mata-mata dalam keamanan internal.

    “Kita menghadapi kekaisaran intelijen terkuat di dunia, yang menyasar pemerintah – seluruh entitas Zionis (yang terdiri dari) pemerintahan AS, entitas Zionis, orang-orang Arab Zionis, dan mata-mata di Yaman,” ujar Miftah kepada kerumunan pelayat di Masjid Al Saleh dilansir Reuters, Senin, 1 September.

    Miftah menjadi pelaksana tugas kepala pemerintahan Houthi pada hari Sabtu setelah tewasnya Perdana Menteri Ahmad Ghaleb al-Rahwi dalam serangan Israel.

    Al-Rahwi sebagian besar merupakan tokoh figuran dan bukan bagian dari lingkaran kekuasaan dalam. Miftah sebelumnya adalah wakilnya.

  • Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Panas! Giliran Houthi Serang Kapal Tanker Israel di Laut Merah

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman mengatakan mereka telah menembakkan rudal dalam serangan terhadap sebuah kapal tanker yang berlayar di perairan Laut Merah. Serangan terbaru Houthi ini dilancarkan setelah kematian Perdana Menteri (PM) yang memimpin pemerintahan mereka di Yaman.

    Houthi, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), menyebut para petempurnya menargetkan kapal tanker berbendera Liberia bernama Scarlet Ray dalam serangan terbarunya. Kelompok yang didukung Iran ini telah menenggelamkan dua kapal tanker lainnya pada Juli lalu.

    Diklaim oleh Houthi bahwa serangan terbarunya itu mengenai langsung kapal tanker tersebut. Namun Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) mengatakan bahwa serangan di Laut Merah itu meleset dari target.

    Perusahaan keamanan maritim Ambrey menambahkan bahwa kapal tanker yang diserang Houthi tersebut merupakan milik Israel.

    UKMTO, yang memantau kawasan tersebut, mengatakan para awak kapal “menyaksikan percikan di dekat kapal mereka dari proyektil yang tidak diketahui dan mendengar suara ledakan keras”.

    “Semua awak selamat dan kapal melanjutkan pelayarannya,” sebut UKMTO dalam laporannya.

    Klaim serangan terbaru itu disampaikan setelah Houthi, pada Sabtu (30/8), mengonfirmasi bahwa PM mereka, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, bersama sejumlah pejabat lainnya tewas akibat serangan Israel pada Kamis (28/8) lalu.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut serangan mereka di Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi telah menewaskan Rahawi. Dia menjadi pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman yang terjadi selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Usai kematian Rahawi, menurut sumber keamanan Yaman yang berbicara kepada AFP, Houthi telah menangkap puluhan orang di Sanaa dan beberapa area lainnya “karena dicurigai bekerja sama dengan Israel”.

    Pada Minggu (31/8), kelompok Houthi menyerbu markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menahan setidaknya 11 pekerja PBB. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut.

    Menurut utusan PBB untuk Yaman Hans Grundberg, Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan tahun 2023.

    Houthi mengklaim penangkapan yang dilakukan pada Juni 2024 melibatkan “jaringan mata-mata Amerika-Israel” yang beroperasi di bawah naungan organisasi-organisasi kemanusiaan. Tuduhan itu dengan tegas dibantah keras oleh PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Jerman Desak Israel Segera Perbaiki Kondisi Kemanusiaan di Gaza

    Jerman Desak Israel Segera Perbaiki Kondisi Kemanusiaan di Gaza

    Berlin –

    Otoritas Jerman mendesak Israel untuk “segera” memperbaiki kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza yang terus dilanda perang. Berlin juga mengutuk penderitaan “tak terkira” yang dirasakan warga sipil Gaza, terutama anak-anak, akibat perang tanpa henti sejak Oktober 2023 lalu.

    Pernyataan tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (1/9/2025), disampaikan oleh perwakilan pemerintah Jerman untuk hak asasi manusia (HAM) dan bantuan kemanusiaan, Lars Castellucci. Dia juga merupakan anggota parlemen dari partai Sosial Demokrat, yang berkuasa bersama kubu konservatif Kanselir Friedrich Merz.

    Pernyataan itu disampaikan menjelang kunjungan Castellucci ke Israel dan wilayah Palestina.

    Hingga saat ini, Israel telah menikmati dukungan luas dari seluruh spektrum politik di Jerman. Namun beberapa waktu terakhir, nada bicara Merz terhadap Israel semakin tajam saat situasi kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk.

    Bulan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan bencana kelaparan di Jalur Gaza, setelah laporan yang didukung PBB memperingatkan bahwa 500.000 orang sedang menghadapi kondisi “bencana” di wilayah yang dilanda perang tersebut.

    “Pemerintah Israel harus segera memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza, secara komprehensif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional,” tegas Castellucci dalam desakannya.

    Dalam pernyataannya, Castellucci mengutuk penderitaan “tak terkira” warga sipil Gaza, terutama anak-anak, yang terjebak dalam konflik dan “tidak bersalah ataupun bertanggung jawab”.

    Tonton juga video “Jerman Setop Kirim Senjata ke Israel Buntut Serangan Tewaskan Jurnalis” di sini:

    Dikatakan oleh Castellucci bahwa bantuan kemanusiaan Jerman untuk Jalur Gaza “telah ditingkatkan beberapa kali lipat” tetapi “percuma” selama tidak menjangkau orang-orang yang membutuhkan di sana.

    Lebih lanjut, Catellucci menegaskan kembali “tanggung jawab khusus” Jerman atas keamanan Israel dan menyerukan “pembebasan segera” para sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Namun dia juga menekankan urgensi gencatan senjata di Jalur Gaza dan menganjurkan “solusi dua negara”.

    Data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, melaporkan bahwa sedikitnya 63.459 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel di wilayah tersebut. Data tersebut dinyatakan kredibel oleh PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Houthi Bersumpah Gencarkan Serangan ke Israel Usai PM Tewas

    Houthi Bersumpah Gencarkan Serangan ke Israel Usai PM Tewas

    Sanaa –

    Pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, bersumpah akan semakin meningkatkan serangan terhadap Israel, setelah Perdana Menteri (PM) yang memimpin pemerintahan Houthi tewas akibat serangan terbaru Tel Aviv di Yaman.

    Houthi, yang didukung Iran, telah mengonfirmasi bahwa PM mereka, Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi, bersama sejumlah pejabat lainnya tewas akibat serangan Israel pada Kamis (28/8) waktu setempat.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, menyebut serangan mereka di Sanaa, ibu kota Yaman, yang dikuasai Houthi telah menewaskan Rahawi. Dia menjadi pejabat paling senior yang diketahui tewas dalam serangan di Yaman yang terjadi selama perang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dalam pidato yang disiarkan Al-Masirah TV yang dikelola Houthi, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), pemimpin kelompok tersebut bersumpah untuk terus “menargetkan Israel dengan rudal dan drone” dan untuk meningkatkan serangan-serangan ini.

    Al-Houthi menegaskan, dalam pernyataannya pada Minggu (31/8), bahwa serangan Israel baru-baru ini di area-area yang dikuasai Houthi di Yaman tidak akan melemahkan kelompoknya atau membuat para petempurnya patah semangat.

    Kelompok Houthi melancarkan rentetan serangan drone dan rudal terhadap target-target di Israel sejak perang Gaza berkecamuk pada Oktober 2023. Mereka mengklaim serangannya sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur militer Tel Aviv.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    Israel membalas dengan melancarkan serangkaian serangan terhadap target-target Houthi di wilayah Yaman.

    Sumber keamanan Yaman mengatakan kepada AFP pada Sabtu (30/8) bahwa otoritas Houthi telah menangkap puluhan orang di Sanaa dan beberapa area lainnya “karena dicurigai bekerja sama dengan Israel”.

    Dalam pernyataannya, Al-Houthi menegaskan bahwa “dalam beberapa hari mendatang akan ada keberhasilan tambahan… dalam menggagalkan upaya musuh Israel untuk melakukan kejahatan terhadap rakyat kita tercinta atau untuk menargetkan lembaga resmi dan kota-kota”.

    Simak Video ‘PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Israel Akan Caplok Tepi Barat Jika Prancis Cs Akui Negara Palestina

    Tepi Barat –

    Pemerintah Israel sedang mengkaji aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat. Langkah itu disebut sebagai kemungkinan respons pemerintah Israel atas pengakuan resmi yang diberikan Prancis dan beberapa negara Barat lainnya terhadap negara Palestina.

    Pertimbangan otoritas Tel Aviv untuk pencaplokan Tepi Barat itu, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh tiga pejabat Israel, yang enggan disebut namanya. Disebutkan juga bahwa gagasan tersebut dibahas lebih lanjut oleh otoritas Israel pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    Israel yang menghadapi kritikan internasional yang semakin meningkat atas perang Gaza, marah dengan janji-janji Prancis, Inggris, Kanada dan Australia untuk secara resmi mengakui negara Palestina dalam pertemuan puncak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September ini.

    Perluasan kedaulatan Israel ke Tepi Barat — aneksasi de-facto atas wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah tahun 1967 silam — disebut masuk dalam agenda rapat kabinet keamanan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, pada Minggu (31/8) malam, yang fokus membahas perang Gaza.

    Tidak diketahui secara jelas di mana tepatnya langkah semacam itu akan diterapkan dan kapan, apakah hanya di area permukiman Israel atau beberapa di antaranya, atau di wilayah-wilayah tertentu di Tepi Barat seperti Lembah Yordan, dan apakah akan ada langkah konkret, yang kemungkinan memerlukan proses legislatif yang panjang, menyusul pembahasan tersebut.

    Setiap langkah menuju aneksasi di Tepi Barat kemungkinan akan menuai kecaman luas dari Palestina, yang menginginkan wilayah tersebut untuk negara mereka di masa depan. Kecaman juga mungkin datang dari negara-negara Arab dan Barat.

    Belum diketahui secara jelas di mana posisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam masalah ini.

    Juru bicara Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, tidak merespons permintaan komentar mengenai apakah sang menteri membahas langkah tersebut dengan Menlu AS Marco Rubio selama kunjungannya ke Washington DC pekan lalu.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    Kantor Netanyahu juga tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai apakah sang PM Israel mendukung aneksasi Tepi Barat, dan jika iya, di mana area yang akan dianeksasi.

    Janji Netanyahu sebelumnya untuk mencaplok area permukiman Yahudi dan Lembah Yordan dibatalkan pada tahun 2020 demi normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, melalui Perjanjian Abraham yang dimediasi Trump pada masa jabatan pertamanya.

    Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas belum menanggapi laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Houthi Tahan 11 Staf PBB Usai Serangan Israel Tewaskan PM

    Houthi Tahan 11 Staf PBB Usai Serangan Israel Tewaskan PM

    Jakarta –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa kelompok Houthi menahan setidaknya 11 stafnya dalam serangan ke kompleks PBB pada hari Minggu (31/8) waktu setempat. Itu terjadi setelah kelompok pemberontak di Yaman itu melakukan banyak penangkapan menyusul tewasnya perdana menteri (PM) mereka akibat serangan Israel.

    Houthi belum mengomentari laporan serangan itu, tetapi kelompok tersebut sebelumnya telah menangkap para pekerja bantuan internasional.

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (1/9/2025), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pembebasan segera dan tanpa syarat” para pekerja PBB tersebut. Pemimpin badan dunia itu membenarkan bahwa 11 personel PBB telah menjadi sasaran “penahanan sewenang-wenang… oleh otoritas de facto Houthi”.

    Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, mengatakan penahanan tersebut, yang dilakukan di ibu kota Sanaa dan kota Hodeidah, terjadi setelah Houthi “masuk paksa ke kompleks PBB dan menyita properti PBB”.

    Grundberg mengatakan bahwa Houthi telah menahan 23 personel PBB, beberapa di antaranya sejak tahun 2021 dan 2023. Pada bulan Januari lalu, pemberontak Houthi menahan delapan pekerja PBB.

    Pada hari Minggu (31/8) waktu setempat Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan salah satu stafnya telah ditahan di ibu kota Sanaa yang dikuasai Houthi.

    Tonton juga video “PM dan Sejumlah Menteri Houthi Yaman Tewas Akibat Serangan Israel” di sini:

    WFP menyatakan “sedang mencari informasi tambahan secara mendesak” dari Houthi, yang merebut Sanaa pada tahun 2014 dan kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman.

    Grundberg mengatakan penangkapan tersebut melanggar “kewajiban mendasar untuk menghormati dan melindungi keselamatan, martabat, dan kemampuan mereka (personel PBB) untuk melaksanakan pekerjaan penting mereka di Yaman”.

    Perang saudara selama satu dekade telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari separuh penduduknya bergantung pada bantuan kemanusiaan.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan sedang mengkaji rencana pascaperang di Jalur Gaza. Dalam rencana baru itu, seluruh penduduk Gaza akan direlokasi dan AS akan mengambil alih kendali atas daerah kantong Palestina tersebut.

    Rencana baru tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post dalam laporannya pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    The Washington Post menuliskan dalam laporannya bahwa Jalur Gaza, yang hancur menjadi puing-puing akibat perang sejak Oktober 2023, akan diubah menjadi semacam “trusteeship” atau perwakilan yang dikelola oleh AS setidaknya selama 10 tahun.

    Trusteeship merupakan sistem di mana pihak ketiga diberi mandat atau kepercayaan untuk mengelola harta, dana, atau wilayah tertentu demi kepentingan penerima manfaat atau penduduk setempat.

    Menurut laporan The Washington Post, tujuan lainnya dari rencana yang disusun berdasarkan visi Trump untuk menjadikan wilayah itu sebagai “Riviera-nya Timur Tengah” adalah untuk mengubah Jalur Gaza menjadi resor wisata dan pusat teknologi tinggi.

    Laporan The Washington Post ini didasarkan pada prospektus setebal 38 halaman yang menguraikan rencana tersebut.

    Rencana AS itu menyerukan setidaknya relokasi sementara untuk seluruh penduduk Gaza, yang jumlahnya mencapai dua juta jiwa, baik melalui pemindahan “sukarela” ke negara lainnya maupun ke zona terbatas dan aman yang ada di dalam Jalur Gaza selama rekonstruksi berlangsung.

    Nantinya, menurut rencana AS yang dilaporkan The Washington Post, para penduduk Gaza yang memiliki tanah akan diberikan “token digital” oleh pihak trust yang mengelola wilayah itu sebagai imbalan atas hak untuk mengembangkan properti mereka.

    Tonton juga video “Trump Desak Akhiri Perang di Gaza, Dorong Jalur Diplomatik” di sini:

    Para penerima dapat menggunakan token digital itu untuk memulai hidup baru di tempat lain atau pada akhirnya menukarkannya dengan sebuah apartemen di salah satu dari delapan “kota-kota pintar bertenaga AI” baru yang akan dibangun di Jalur Gaza.

    Belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih soal laporan tersebut.

    Laporan ini dirilis setelah Trump, pekan lalu, memimpin rapat besar membahas rencana pascaperang untuk Gaza. Namun Gedung Putih tidak merilis pernyataan atau mengumumkan keputusan apa pun setelah rapat digelar.

    Lebih lanjut disebutkan laporan The Washington Post bahwa badan yang akan mengelola Jalur Gaza di bawah rencana yang dipertimbangkan AS itu akan disebut “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration, and Transformation Trust” atau disingkat “GREAT Trust”.

    Proposal itu dikembangkan oleh beberapa pihak dari Israel yang juga mendirikan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yayasan yang menyalurkan bantuan makanan ke Jalur Gaza namun menuai banyak kritikan karena dianggap tidak netral.

    Tonton juga video “Donald Trump Komentarin Pertunangan Taylor Swift-Travis Kelce Nih” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gaza Hadapi Wabah Virus Mematikan, Gejalanya Disebut Mirip COVID-19

    Gaza Hadapi Wabah Virus Mematikan, Gejalanya Disebut Mirip COVID-19

    Jakarta –

    Sebuah strain virus baru dilaporkan menyebar cepat di kalangan warga Palestina yang mengungsi di Jalur Gaza, dengan anak-anak menjadi kelompok paling terdampak.

    Dikutip dari The Palestine Chronicle, gejalanya mirip dengan yang muncul saat pandemi COVID-19, namun penyakit ini terbukti lebih mematikan. Kondisi malnutrisi, kelaparan, serta blokade yang terus berlangsung membuat daya tahan tubuh warga sangat lemah.

    Pejabat kesehatan Gaza melaporkan infeksi terus meningkat setiap hari, membuat rumah sakit kewalahan. Fasilitas medis sudah sejak lama tidak mampu menangani lonjakan pasien karena kekurangan obat-obatan, bahan bakar, dan peralatan.

    Munir al-Bursh, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa virus ini paling banyak menyerang kelompok rentan, terutama anak-anak.

    Rumah sakit kini dipenuhi pasien dengan gejala mirip flu parah. Menurutnya, malnutrisi serta ketiadaan nutrisi dasar seperti buah-buahan dan vitamin C membuat sistem kekebalan tubuh anak-anak tidak mampu melawan infeksi, yang berujung pada meningkatnya angka kematian.

    Tidak adanya laboratorium dan alat diagnostik semakin memperparah krisis, sehingga penyakit musiman yang biasanya ringan berubah menjadi ancaman mematikan, terutama di tempat penampungan pengungsi yang padat di seluruh Jalur Gaza.

    Rumah Sakit Kolaps

    Ismail al-Thawabta, Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, mengatakan ribuan kasus telah tercatat pada anak-anak, lansia, serta pasien dengan penyakit kronis, dengan jumlah yang terus meningkat secara mengkhawatirkan setiap harinya.

    Ia menambahkan, sedikit rumah sakit yang masih bertahan setelah berulang kali dibombardir Israel kini beroperasi dalam kondisi yang sangat buruk. Fasilitas kesehatan tersebut menghadapi kekurangan tenaga medis dan pasokan, sehingga hanya mampu memberikan perawatan terbatas dan sering kali bersifat darurat atau seadanya.

    Obat-obatan efektif untuk strain virus baru ini hampir sepenuhnya tidak tersedia, sementara jumlah yang ada jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien.

    Al-Thawabta menegaskan bahwa blokade Israel yang terus berlangsung telah menghalangi masuknya puluhan jenis obat penting, melanggar Pasal 56 Konvensi Jenewa IV, dan semakin memperparah bencana kesehatan di Gaza.

    Sejak Oktober 2023, Israel terus melancarkan serangan ke Gaza dengan menyasar rumah sakit dan infrastruktur kesehatan, sekaligus memperketat blokade yang mencekik hingga membuat sistem kesehatan di wilayah itu nyaris kolaps total.

    Sementara itu, kondisi kelaparan yang secara resmi dinyatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin memperburuk malnutrisi di seluruh Jalur Gaza. Jutaan warga Palestina kini kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, sementara krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengancam nyawa anak-anak, lansia, dan orang sakit.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Warga Gaza Malnutrisi Parah, Sampai Makanan Harus Dikenalkan Ulang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/naf)