Xcloud.id

Negara: Israel

  • Google Bantah Kabar Dibayar Pemerintah Israel Tutupi Isu Kelaparan di Gaza

    Google Bantah Kabar Dibayar Pemerintah Israel Tutupi Isu Kelaparan di Gaza

    Bisnis.com, JAKARTA— Google membantah laporan yang menyebut perusahaan menerima bayaran dari Pemerintah Israel untuk menyebarkan propaganda di tengah meningkatnya kecaman internasional atas pengepungan dan penghancuran Jalur Gaza.

    Sebelumnya, beredar laporan bahwa Pemerintah Israel dilaporkan membayar Google sebanyak US$45 juta atau sekitar Rp741,9 miliar. 

    Dana tersebut disebut-sebut digunakan untuk menutup isu kelaparan yang dialami masyarakat Gaza dengan memanfaatkan iklan digital. 

    Google menegaskan informasi tersebut tidak benar. Perwakilan Google mengungkap dokumen yang menjadi dasar pemberitaan itu bukanlah perjanjian antara perusahaan dengan Pemerintah Israel.

    “Kami secara konsisten memastikan bahwa semua iklan mematuhi kebijakan kami,” ujar perwakilan Google kepada Bisnis pada Kamis (11/9/2025). 

    Melansir laman New Arab pada Selasa (9/9/2025) kabar Pemerintah  Israel membayar Google diungkap oleh investigasi Drop Site News awal pekan ini. 

    Menurut laporan tersebut, pembahasan di Knesset (parlemen Israel) mengenai kampanye hubungan masyarakat ini dimulai hanya beberapa jam setelah pemerintah Israel mengumumkan penghentian total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke jalur Gaza pada 2 Maret 2025.

    Para anggota Knesset disebut lebih mengkhawatirkan citra Israel di mata dunia ketimbang kondisi kemanusiaan warga sipil Palestina yang terdampak.  Sejak kebijakan itu diterapkan, setidaknya 367 warga Gaza meninggal akibat kelaparan, termasuk 131 anak-anak. 

    Kontrak senilai US$45 juta tersebut diteken pada akhir Juni 2025 untuk sebuah kampanye iklan berdurasi enam bulan.  Saat itu, pasukan Israel gencar menyerang warga Palestina yang tengah berdesakan di lokasi distribusi bantuan yang dijalankan Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang justru kerap dicap negatif oleh pemerintah Israel. 

    Serangan udara ke kawasan sipil Gaza pun terjadi setiap hari. Kampanye ini diusulkan oleh Avichay Adraee, juru bicara militer Israel untuk dunia Arab, yang menyarankan agar diluncurkan kampanye digital untuk membantah adanya kelaparan. 

    “Kita bisa meluncurkan kampanye digital dalam konteks ini, untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan data,” kata Adraee. 

    Salah satu iklan paling menonjol muncul di YouTube, platform berbagi video milik Google, yang memperlihatkan warga Palestina sedang menyiapkan dan memakan makanan. 

    Video tersebut diakhiri dengan kalimat, “Ada makanan di Gaza. Klaim lain adalah kebohongan.”

    Iklan itu tayang di tengah meningkatnya kecaman global terhadap kasus kelaparan dan gizi buruk di Gaza, serta hanya beberapa saat sebelum PBB secara resmi menyatakan terjadinya kelaparan di Kota Gaza dan wilayah sekitarnya.

    Selain dengan Google, pemerintah Israel juga dilaporkan membayar US$3 juta atau sekitar Rp49,5 miliar kepada platform media sosial X (sebelumnya Twitter) untuk kampanye serupa. 

    Mereka bahkan mendatangkan influencer asal Amerika Serikat ke Gaza untuk menyebarkan narasi pro-Israel, sementara jurnalis internasional dilarang masuk dan wartawan Palestina kerap menjadi target serangan. Meski berusaha membantah adanya kelaparan, sejumlah menteri Israel secara terbuka justru pernah menyerukan agar warga Gaza dibuat kelaparan. 

    “Menurut saya, mereka bisa dikepung. Tidak ada air, tidak ada listrik, mereka bisa mati kelaparan atau menyerah,” kata Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. 

    Pernyataan senada juga datang dari Menteri Warisan Amichay Eliyahu yang menegaskan bahwa warga Palestina perlu dibuat kelaparan kecuali mereka mau meninggalkan Gaza.

    Langkah Israel menggandeng Google ini juga muncul setelah salah satu pendiri Google, Sergey Brin, menyebut PBB sebagai lembaga yang secara transparan antisemit usai Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, mengkritik Google karena mendapat keuntungan dari agresi Israel dengan menyediakan layanan cloud bagi pemerintah Israel.

  • PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    Yerusalem –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat berbicara pada upacara penandatanganan proyek permukiman besar di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami,” kata Netanyahu pada acara di Maale Adumim, sebuah permukiman Israel di sebelah timur Yerusalem, dilansir AFP, Jumat (12/9/2025).

    “Kami akan menjaga warisan kami, tanah kami, dan keamanan kami… Kami akan menggandakan populasi kota ini,” imbuhnya.

    Israel telah lama berambisi membangun di atas lahan seluas kurang lebih 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai E1. Akan tetapi rencana tersebut telah tertunda selama bertahun-tahun karena adanya pertentangan internasional.

    Lokasi tersebut terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim, dekat dengan rute yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Palestina.

    Bulan lalu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mendukung rencana pembangunan sekitar 3.400 rumah di atas lahan yang sangat sensitif tersebut.

    Pengumumannya menuai kecaman. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa permukiman tersebut secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan menimbulkan “ancaman eksistensial” bagi negara Palestina yang bersebelahan.

    Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

    Beberapa pemerintah Barat, termasuk Inggris dan Prancis, telah mengumumkan niat mereka untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa akhir bulan ini.

    Inggris menyatakan akan mengambil langkah tersebut jika Israel gagal menyetujui gencatan senjata dalam perang Gaza.

    Para menteri sayap kanan Israel dalam beberapa bulan terakhir secara terbuka menyerukan aneksasi Israel atas wilayah tersebut.

    LSM Israel, Peace Now, yang memantau aktivitas permukiman di Tepi Barat, mengatakan pekan lalu bahwa pekerjaan infrastruktur di E1 dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan perumahan dalam waktu sekitar satu tahun.

    Lembaga tersebut menyatakan bahwa rencana E1 “mematikan bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai solusi dua negara yang damai”.

    Tidak termasuk Yerusalem timur yang dianeksasi Israel, Tepi Barat adalah rumah bagi sekitar tiga juta warga Palestina, serta sekitar 500.000 pemukim Israel.

    (lir/lir)

  • Israel Bombardir Doha, Qatar Gelar Pertemuan Darurat Arab-Islam

    Israel Bombardir Doha, Qatar Gelar Pertemuan Darurat Arab-Islam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di kawasan Teluk meningkat tajam setelah Qatar mengumumkan akan menjadi tuan rumah KTT Darurat Arab-Islam pada 14-15 September mendatang untuk membahas serangan udara Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha.

    Pengumuman ini disampaikan Kamis (11/9/2025), melalui kantor berita resmi QNA, menyusul serangan militer Israel yang disebut Doha sebagai “tindakan pengecut” dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Pada Selasa, jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke arah kompleks yang diduga menjadi markas Hamas di Doha. Hamas mengonfirmasi bahwa enam anggotanya tewas, sementara pimpinan utamanya selamat.

    “Musuh gagal membunuh saudara-saudara kami dari delegasi perunding,” kata pernyataan Hamas.

    Qatar mengecam keras langkah Israel, memperingatkan tidak akan menoleransi “perilaku sembrono” tersebut.

    Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menilai serangan itu telah menghancurkan harapan untuk penyelesaian isu sandera di Gaza.

    “Apa yang dilakukan Netanyahu kemarin, dia baru saja membunuh segala harapan bagi para sandera itu,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN.

    Sheikh Mohammed menambahkan bahwa Doha kini sedang “meninjau ulang segalanya” terkait peran mereka dalam perundingan gencatan senjata Gaza. Ia menegaskan pihaknya tengah berdiskusi dengan Washington mengenai langkah selanjutnya setelah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah kaya energi tersebut.

    Adapun serangan Israel di jantung Qatar-sekutu dekat Amerika Serikat-mengejutkan kawasan yang selama ini relatif terlindungi dari konflik langsung. Insiden itu juga menimbulkan keraguan besar terhadap upaya Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata Gaza bersama Mesir dan AS.

    Situasi makin pelik karena hanya tiga bulan sebelumnya Iran meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Qatar, menandakan rapuhnya jaminan keamanan di kawasan Teluk.

    Israel, melalui Menteri Pertahanan Israel Katz, menegaskan akan “bertindak melawan musuh di manapun mereka berada.”

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan mendesak Qatar mengusir pejabat Hamas atau menindak mereka. “Karena jika kalian tidak melakukannya, kami yang akan melakukannya,” kata Netanyahu.

    Adapun Qatar sendiri sejak 2012 menjadi tuan rumah biro politik Hamas dengan restu Washington, dan berperan penting dalam negosiasi terkait Gaza.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Secuil Plot Serangan Gagal Israel, Petinggi Hamas Selamat karena Tinggalkan Ruang Rapat untuk Shalat

    Secuil Plot Serangan Gagal Israel, Petinggi Hamas Selamat karena Tinggalkan Ruang Rapat untuk Shalat

    GELORA.CO – Hingga Rabu (10/9/2025) malam, para pejabat Israel tak memberikan informasi jelas atas hasil serangan udara mereka ke Doha, Qatar sehari sebelumnya yang menargetkan pimpinan Hamas. Pada jam-jam pertama setelah serangan dilancarkan, media-media Israel memberitakan dengan nada optimistis bahwa serangan berujung sukses dengan terbunuhnya para petinggi Hamas.

    Namun, pada Rabu dini hari pukul 1:00 waktu setempat, pesimisme di kalangan Israel mulai menyeruak tatkala media-media Arab khususnya Al Jazeera berani mengonfirmasi, para petinggi Hamas berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Mereka yang terbunuh dan mengalami luka-luka berasal dari kalangan pengawal pribadi dan staf Hamas.

    Pada Rabu malam, beberapa media Arab yang kemudian dilansir Jerusalem Post mengungkap cerita, bahwa para pemimpin Hamas selamat karena mereka secara bersama-sama meninggalkan telepon seluler di dalam suatu ruangan untuk melaksanakan ibadah shalat. Jika merujuk pada waktu serangan yakni pukul 15:46 waktu Doha, para petinggi Hamas itu menunaikan ibadah shalat Ashar.

    Media-media Israel memunculkan spekulasi bahwa, serangan udara di Doha pada Selasa menggunakan munisi spesifik ketimbang bom yang lebih besar sehingga, para petinggi Hamas berhasil selamat. Penggunaan rudal-rudal dengan eksplosivitas lebih kecil digunakan dengan tujuan untuk menghindari korban jatuh dari kalangan masyarakat sipil Qatar.

    Pada Rabu, bocor informasi di kalangan media Israel, bahwa Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir menentang operasi serangan udara ke Qatar, namun akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk tetap menjalankan operasi setelah keputusan diambil oleh kabinet. Berbeda dengan Zamir, Pelaksana tugas Badan Keamanan Israel, Shin Bet berinisial S setuju dengan keputusan kabinet Netanyahu.

    Direktur Mossad David Barnea juga dilaporkan sebagai pihak yang menentang operasi serangan udara ke Doha. Barnea dilaporkan, secara konsisten lebih menginginkan jalur negosiasi untuk membebaskan sandera tersisa Israel ketimbang melancarkan operasi pembunuhan terhadap negosiator Hamas.

    Apalagi, menurut Barnea, Mossad memandang Qatar sejauh ini sebagai pihak yang memiliki dampak positif terhadap proses negosiasi antara Israel dan Hamas. Pandangan itu berdasarkan dua kali fase pembebasan sandera hasil dari proses negosiasi: pertama pada November 2023 dan kedua pada Januari 2025.

    Bantuan Turki dan Qatar

    Berhasil selamatnya petinggi Hamas dari serangan udara Israel disebut-sebut juga atas andil bantuan informasi intelijen dari Turki dan Mesir seperti laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa (8/9/2025). Dua negara itu sudah memberikan peringatan kepada pimpinan Hamas agar memperketat pengamanan pertemuan mereka di Doha menimbang pergerakan militer Israel beberapa waktu terakhir.

    Menurut laporan WSJ, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan otorisasi serangan setelah menerima laporan dari pemimpin militer bahwa mereka memiliki kesempatan menarget pejabat senior Hamas. Sedikitnya 10 pesawat jet melepaskan munisi jarak jauh dari luar ruang udara Qatar, lalu menghantam gedung tempat di mana para pemimpin Hamas menggelar rapat.

    Mengutip beberapa pejabat Israel dan Arab, pertemuan itu digelar guna membahas proposal gencatan senjata Gaza yang disodorkan oleh Amerika Serikat (AS) lewat utusan, Steve Witkoff. Pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya dan Zaher Jabarin di antara yang hadir, dan selamat dari upaya pembunuhan.

    Menurut WSJ, Gedung Putih diinformasikan oleh Israel terkait rencana serangan hanya beberapa menit setelah jet-jet tempur dikirim menuju ke Doha, namun tidak diberi tahu titik targetnya. Gedung Putih pun, menurut laporan WSJ, baru diberi tahu setelah rudal-rudal ditembakkan, dan Presiden Donald Trump kemudian mengekspresikan “ketidaksenangannya” atas serangan dan lokasi serangan.

    Trump frustrasi

    Donald Trump dilaporkan WSJ, mengadakan panggilan telepon yang emosional dengan Benjamin Netanyahu pada Selasa (9/9/2025), menyampaikan rasa frustrasi dan terkejut atas serangan Israel terhadap pimpinan Hamas di Qatar. Pejabat senior AS mengungkapkan, Trump menilai, keputusan Netanyahu untuk menyerang para pemimpin politik kelompok perjuangan Palestina itu adalah tidak bijaksana.

    Trump dilaporkan, “sangat marah bahwa seolah-olah serangan dilancarkan dari pangkalan militer AS, bukan dari Israel, dan rudal tersebut menyerang wilayah sekutu AS lainnya yang sedang memediasi negosiasi untuk mengakhiri perang Gaza.”

    Netanyahu menanggapi dengan mengatakan bahwa ia memiliki waktu singkat untuk melancarkan serangan dan memanfaatkan kesempatan itu. Namun pada panggilan telepon kedua yang berlangsung hangat, kata para pejabat, Trump bertanya kepada Netanyahu apakah serangan itu berhasil, yang tidak dapat dijawab Netanyahu dengan pasti.

    Meskipun Trump dikenal sebagai pendukung setia Israel, ia semakin frustrasi dengan Netanyahu, yang terus-menerus membatasinya dengan langkah-langkah agresif yang diambil tanpa masukan AS yang bertentangan dengan tujuan Timur Tengah Trump sendiri, menurut WSJ.

    Qatar dilaporkan tengah mengevaluasi kemitraan keamanan mereka dengan AS usai serangan Israel ke Doha yang menargetkan pimpinan Hamas pada Selasa (9/9/2025). Hal itu berdasarkan laporan Axios, Kamis (11/9/2025), yang menyebut bahwa Perdana Menteri Qatar Mohammad bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani menginformasikan kepada Washington bahwa serangan Israel sebagai “aksi pengkhianatan” oleh Washington.

    Lebih jauh, Al-Thani dilaporkan berkara kepada Utusan Spesial AS, Steve Witkoff bahwa, Qatar akan menggelar “sebuah evaluasi mendalam atas kemitraan keamanan mereka” dengan AS, “dan mungkin akan mencari mitra-mitra lain,” menurut laporan Axios dilansir Jerusalem Post.

    Al-Thani, pada Rabu, mengatakan bahwa respon regional kolektif sedang dipersiapkan untuk melawan serangan Israel di Doha. Ia menekankan bahwa konsultasi sedang berlangsung dengan mitra Arab dan Islam.

    “Akan ada respon dari kawasan ini. Respon ini saat ini sedang dikonsultasikan dan didiskusikan dengan mitra lain di kawasan ini,” ujar Al Thani kepada CNN dilansir Anadolu.

    Dia mengonfirmasi bahwa Doha akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak Arab-Islam dalam beberapa hari mendatang untuk memutuskan langkah-langkah terhadap serangan Israel tersebut.

    Perdana Menteri menyuarakan kemarahannya atas serangan tersebut, dengan menyatakan: “Saya tidak dapat mengungkapkan betapa marahnya kami atas tindakan seperti itu, ini adalah teror negara,” katanya. “Kami dikhianati.”

    Dia juga menuduh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu menghancurkan harapan bagi para sandera di Jalur Gaza yang ditahan oleh Hamas, dan menghalangi upaya gencatan senjata.

    Netanyahu “telah menghancurkan harapan bagi para sandera itu … Dia harus diadili … Dia melanggar setiap hukum – dia melanggar setiap hukum internasional,” ujarnya.

  • Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB Akan Soroti Palestina hingga Visi Asta Cita

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkap sejumlah topik yang akan dibicarakan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat menuturkan, pihaknya belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. 

    Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah dinamika global saat ini, termasuk isu-isu di Timur Tengah seperti serangan Israel terhadap Qatar dan juga agresi yang dilakukan terhadap Palestina.

    “Pasti, isu Palestina juga akan dibawa,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Selain itu, Tri menuturkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita. Topik lain yang kemungkinan akan dibahas adalah perlunya reformasi sistem bilateral di tengah ketidakpastian global.

    Dia melanjutkan, Prabowo juga akan membahas dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara global south yang dipedomani oleh semangat Bandung yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 lalu.

    Adapun, agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu. 

    Tri menuturkan, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri.

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

  • Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Prabowo Bakal Pidato Urutan Ketiga di Sidang Umum PBB, Setelah Lula dan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyebut Presiden Prabowo Subianto akan berpidato pada urutan ketiga dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 mendatang.

    Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva pada urutan pertama dan Presiden AS Donald Trump (urutan kedua).

    “Pak Presiden akan diberikan kesempatan sebagai pembicara ketiga, atau berdasarkan hasil undian sebetulnya menjadi pembicara pertama. Tetapi, karena mengikuti urutan yang menjadi tradisi sejak PBB berdiri, pembicara pertama selalu Brasil, dan pembicara kedua adalah Presiden Amerika Serikat,” kata Tri dalam media briefing di Kantor Kemenlu, Jakarta pada Kamis (11/9/2025).

    Tri melanjutkan, Prabowo akan diberi kesempatan untuk berpidato selama 15 menit. Durasi tersebut sesuai dengan batas waktu yang direkomendasikan dalam Sidang Majelis Umum PBB.

    Adapun, Tri belum dapat memperinci seluruh poin-poin yang akan dibicarakan Prabowo dalam pidatonya. Namun, dia mengatakan, salah satu hal yang akan dibahas dalam pidato Presiden Prabowo adalah kondisi global saat ini, termasuk serangan yang dilakukan Israel terhadap Qatar di Timur Tengah.

    Selain itu, Tri menuturkan Prabowo juga akan membahas isu Palestina dalam pidatonya. Dia menambahkan, Prabowo juga akan membicarakan tentang pelaksanaan program-program kerjanya serta visi Asta Cita.

    “Kita juga menyadari perlunya satu reformasi sistem bilateral, lalu juga dorongan peranan yang lebih penting bagi negara-negara Global South yang dipedomani oleh semangat Bandung,” lanjut Tri.

    Agenda ini sekaligus menjadi penampilan perdana Prabowo di mimbar PBB setelah dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024 lalu

    Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 mendatang akan menjadi momen diplomatik bersejarah bagi Indonesia

    “Ini belum pernah terjadi. Presiden Indonesia bicara nomor tiga di Sidang Umum PBB, itu suatu kehormatan luar biasa. Karena pasti nomor satu Amerika, nomor dua Brasil, dan kali ini Indonesia nomor tiga. Itu artinya seluruh dunia akan memperhatikan, dari utara, selatan, timur, dan barat,” ujarnya

    Menurut Dino, posisi tersebut menempatkan Indonesia dalam sorotan global di tengah dinamika geopolitik dunia yang ditandai rivalitas Amerika Serikat–China, menguatnya kelompok BRICS, serta melemahnya multilateralisme.

  • PM Israel: Tidak Akan Ada Negara Palestina

    Dituduh Netanyahu Lindungi Hamas, Qatar Beri Balasan Menohok!

    Jakarta –

    Pemerintah Qatar memberikan balasan menohok atas tuduhan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahwa Qatar melindungi dan membiayai para pejabat kelompok Hamas. Qatar juga mengecam desakan Netanyahu agar otoritas Qatar mengusir atau mengadili Hamas, jika tidak, Israel sendiri yang akan melakukannya.

    Qatar menyebut pernyataan Netanyahu itu “sembrono” dan menyebutnya sebagai “ancaman eksplisit pelanggaran kedaulatan negara di masa mendatang”.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan sehari setelah Israel melancarkan serangan yang menargetkan para pejabat Hamas di ibu kota Qatar, Doha pada Selasa (9/9) lalu. “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, kalian usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” kata perdana menteri Israel tersebut dalam pidato untuk memperingati serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025).

    Dalam pidatonya, Netanyahu juga menuduh Qatar melindungi, membiayai Hamas, dan memberikan para pemimpinnya rumah-rumah mewah.

    Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam pernyataan Netanyahu tersebut.

    “Netanyahu sepenuhnya menyadari bahwa penempatan kantor Hamas terjadi dalam kerangka upaya mediasi Qatar yang diminta oleh Amerika Serikat dan Israel,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan di media sosial X.

    “Negosiasi selalu dilakukan secara resmi dan transparan, dengan dukungan internasional dan di hadapan delegasi AS dan Israel. Sindiran Netanyahu bahwa Qatar diam-diam melindungi delegasi Hamas adalah upaya putus asa untuk membenarkan kejahatan yang dikutuk oleh seluruh dunia,” imbuh kementerian, dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (11/9/2025).

    Qatar, bersama Mesir, telah memediasi perundingan damai antara Hamas dan Israel. Qatar memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Doha dapat menggagalkan perundingan tersebut.

    “Kami akan bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk memastikan Netanyahu dimintai pertanggungjawaban dan tindakannya yang sembrono dan tidak bertanggung jawab itu dihentikan,” tandas Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Serangan udara Israel ke Qatar disebut menargetkan pertemuan para pemimpin tinggi Hamas. Mereka dikabarkan sedang berkumpul di Doha untuk membahas proposal gencatan senjata sandera baru yang disponsori Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Pertemuan tersebut diyakini melibatkan seluruh pimpinan tertinggi Hamas di luar Gaza, termasuk pemimpin unit Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya; Zaher Jabarin, yang memimpin Hamas di Tepi Barat; Muhammad Darwish, ketua Dewan Syura Hamas; dan Khaled Mashaal, ketua Hamas di luar negeri.

    Hamas bersikeras bahwa tidak ada tokoh kepemimpinannya yang tewas dalam serangan itu, tetapi lima anggota tingkat bawah tewas, termasuk putra Khalil al-Hayya – pemimpin Hamas untuk Gaza dan negosiator utamanya – serta tiga pengawal dan kepala kantor al-Hayya.

    Tonton juga video “Pangeran MBS Mengutuk Keras Serangan Israel ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Jakarta –

    Aktivis sayap kanan Amerika Serikat (AS) Charlie Kirk meninggal dunia usai ditembak saat menjadi pembicara acara di Universitas Utah Valley di Orem, Utah. Charlie Kirk tewas dengan luka tembak di leher. Kabar ini sangat ramai di media sosial, khususnya X.

    Dilansir detikNews, Kamis (11/9/2025), rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan Kirk tengah berbicara di acara Universitas Utah Valley. Saat itu, Kirk sedang menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam acara kampus.

    Setelah itu, tiba-tiba Kirk ditembak. Sebuah pernyataan oleh Universitas Utah Valley yang dikirimkan ke media AS, termasuk New York Times dan Fox News, mengatakan tembakan dilepaskan dari sebuah gedung sekitar 200 yard (182 meter) jauhnya.

    Para netizen terbelah, ada yang menyebut Charlie pantas mendapatkan hukuman, yang lain berduka untuknya. Ia memang kerap mengutarakan pendapat kontroversial, bahkan merendahkan beberapa kelompok masyarakat. Ia juga pembela kepemilikan senjata api.

    “Kita belum tahu apa yang memotivasi orang yang menembak dan membunuh Charlie Kirk, tapi kekerasan keji semacam ini tidak memiliki tempat dalam demokrasi kita. Michelle dan saya akan mendoakan keluarga Charlie malam ini, terutama istrinya, Erika, dan kedua anak mereka yang masih kecil,” tulis mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama di X.

    “Charlie Kirk adalah seorang ayah dan suami. Dia manusia. Saya tidak peduli jika Anda tidak sependapat dengannya secara politik, tidak ada yang membenarkan tindakan keji ini,” tulis sebuah akun.

    “Charlie Kirk baru-baru ini berkata kepada seorang Palestina bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Nah, sekarang lihat… tidak ada lagi yang namanya Charlie Kirk,” sebut yang lain.

    “Jika Anda ngeri dengan penembakan Charlie Kirk, maka mungkin lihatlah kekerasan yang lebih mengerikan yang dilakukan Israel terhadap orang-orang (terutama anak-anak) di Gaza setiap hari, sebuah genosida yang kebetulan didukung oleh Charlie Kirk,” tegas sebuah akun.

    “Orang-orang ingin bersimpati atas insiden Charlie Kirk, tapi dia dan para pendukungnya tidak pernah menunjukkan simpati ke mereka yang mendorong perbaikan undang-undang senjata setelah penembakan massal dan penembakan di sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Kini, dia menjadi contoh lain mengapa undang-undang senjata diperlukan dan ini adalah kenyataan pahit Amerika,” sebut sebuah akun.

    Ada pula yang menyebut teori konspirasi bahwa Kirk sengaja dikorbankan sebagai pengalihan isu. “Setelah melihat respons Trump, saya cukup yakin MAGA baru saja mengorbankan Charlie Kirk dalam upaya menyelamatkan Trump dari Epstein Files dan perang yang tidak dapat dihentikannya,” cetusnya.

    “Charlie Kirk bukanlah seorang martir. Ia adalah korban kekerasan yang ia picu,” sebut sebuah akun.

    (fyk/fyk)

  • Konflik Gaza Jadi Perhatian Dunia Perfilman

    Konflik Gaza Jadi Perhatian Dunia Perfilman

    Jakarta –

    Lebih dari 1.200 insan perfilman ternama, termasuk di dalamnya Tilda Swinton (Film “Narnia”), Olivia Colman (“The Favourite”), Mark Ruffalo (“Hulk”), dan sutradara Yorgos Lanthimos (“Poor Things”), menandatangani petisi yang digagas kelompok “Film Workers for Palestine”.

    Dalam petisi tersebut mereka menyatakan tidak akan bekerja sama dengan lembaga film Israel yang dianggap terlibat dalam tindakan genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina. Seperti festival-festival film besar di Israel yang masih bekerja sama dengan pemerintah.

    Namun, para penandatangan petisi menekankan bahwa boikot ini ditujukan pada institusi, bukan pada individu pembuat film asal Israel.

    Asosiasi produser film Israel menyebut petisi ini salah arah dan menyasar pihak yang keliru.

    Aksi ini terinspirasi dari inisiatif “Filmmakers United Against Apartheid” yang muncul di akhir tahun 1980an, menyerukan boikot budaya terhadap rezim apartheid di Afrika Selatan. Aksi yang digagas sutradara Martin Scorsese.

    “The Road Between Us: The Ultimate Rescue” sempat batal tayang

    Film terkait konflik Gaza antara Palestina dan Israel turut hadir dalam Festival Film Internasional Toronto yang digelar 4-14 September 2025.

    Pada Rabu (10/09) film dokumenter “The Road Between Us: The Ultimate Rescue” akan tayang perdana. Film ini menceritakan kisah seorang pensiunan jenderal yang melakukan perjalanan ke Kibbutz Nahal Oz pada 7 Oktober 2023 untuk menyelamatkan putra dan keluarganya dari serangan Hamas.

    Film yang diproduksi di Kanada oleh sutradara Barry Avrich ini menggunakan rekaman dari pihak Hamas yang merekam serangan. Karena kurangnya “izin penggunaan material film secara hukum” film ini sempat batal tayang dan dihapus dari program festival, meski pada akhirnya kembali diputar setelah menghadapi serangkaian protes dan tuduhan penyensoran.

    Lebih dari 1.000 orang dari industri hiburan, termasuk warga Amerika Amy Schumer dan Debra Messing, menandatangani petisi yang menuduh Festival Film Toronto ingin membungkam suara Yahudi.

    Penyelenggara pun meminta maaf dan mengumumkan bahwa mereka telah menemukan solusi untuk mengatasi masalah hukum tersebut. Sutradara Barry Avrich, dalam wawancaranya dengan majalah film Deadline, berencana membawa tim keamanannya sendiri untuk menghadiri festival.

    “Standing Ovations” untuk ” The Voice of Hind Rajab”

    Film “The Voice of Hind Rajab” karya sutradara Tunisia, Kaouther Ben Hania, juga akan turut diputar di Toronto. Film yang digarap dari kisah nyata seorang gadis kecil yang tewas dalam serangan udara Israel di Jalur Gaza pada Januari 2024 ini berhasil memenangkan penghargaan Silver Lion pada Festival Film Venesia di Italia. Film ini membuat para penonton yang hadir pada penayangan perdananya begitu terharu dan memberikan tepuk tangan meriah selama lebih dari 20 menit.

    Namun film ini juga memicu reaksi keras. Sutradara Kaouther Ben Hania mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa kru filmnya menerima “ribuan bahkan puluhan ribu” pesan intimidasi pasca pemutaran perdananya.

    Seruan atau petisi di industri film belum satu suara. Dalam sebuah opini di New York Times, jurnalis Sharon Waxman menulis bahwa Timur Tengah adalah “isu sensitif” bagi Hollywood, yang memicu “emosi yang mendalam dan kemarahan” di mana-mana.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Diserang Israel, Qatar Tegaskan Tetap Mediasi Gencatan Senjata Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Netanyahu Desak Qatar Usir Hamas: Jika Tidak, Kami Akan Melakukannya!

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mendesak otoritas Qatar untuk mengusir atau mengadili para anggota politbiro Hamas, “karena jika tidak, kami yang akan melakukannya.” Hal ini disampaikannya sehari setelah Israel melancarkan serangan yang menargetkan para pejabat Hamas di ibu kota Qatar, Doha.

    “Saya katakan kepada Qatar dan semua negara yang melindungi teroris, kalian usir mereka atau bawa mereka ke pengadilan. Karena jika tidak, kami yang akan melakukannya,” kata perdana menteri Israel tersebut dalam pidato untuk memperingati serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/9/2025).

    Dalam pidatonya, Netanyahu membandingkan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dengan serangan 11 September 2001 di AS, di mana hampir 3.000 orang tewas ketika empat pesawat dibajak oleh kelompok Al-Qaeda.

    “Apa yang dilakukan Amerika setelah 11 September?” tanya Netanyahu. “Amerika berjanji untuk memburu para teroris yang melakukan kejahatan keji ini, di mana pun mereka berada. Dan Amerika juga mengesahkan resolusi di Dewan Keamanan PBB, dua minggu kemudian, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan perlindungan kepada teroris,” cetus pemimpin negeri Yahudi itu.

    Israel mengikuti pendekatan itu, kata Netanyahu, seraya menuduh Qatar melindungi, membiayai Hamas, dan memberikan para pemimpinnya rumah-rumah mewah.

    “Kami melakukan persis seperti yang dilakukan Amerika ketika memburu teroris al-Qaeda di Afghanistan dan setelah mereka pergi dan membunuh Osama bin Laden di Pakistan,” ujar Netanyahu, seraya menambahkan bahwa negara-negara yang sama yang memuji AS atas pembunuhan Osama bin Laden seharusnya malu pada diri mereka sendiri karena mengutuk Israel.

    Serangan Israel ke Qatar yang menargetkan Hamas pada hari Selasa (9/9) lalu telah menuai kecaman dari sekutunya, Amerika Serikat dan negara-negara lain. Gedung Putih pada hari Selasa (9/9) waktu setempat mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump tidak setuju dengan keputusan Israel untuk mengambil tindakan militer di wilayah sekutu AS tersebut.

    Namun, Duta Besar (Dubes) Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan negaranya tidak selalu bertindak demi kepentingan sekutunya, Amerika Serikat.

    “Kami tidak selalu bertindak demi kepentingan Amerika Serikat. Kami berkoordinasi, mereka memberi kami dukungan yang luar biasa, kami menghargai itu, tetapi terkadang kami membuat keputusan dan memberi tahu Amerika Serikat,” kata Danon kepada sebuah stasiun radio Israel, dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/9/2025).

    “Itu bukan serangan terhadap Qatar; itu adalah serangan terhadap Hamas. Kami tidak menentang Qatar, atau terhadap negara Arab mana pun, kami saat ini menentang organisasi teroris,” katanya.

    Tonton juga video “Netanyahu di Ruang Operasi Militer Israel saat Serangan ke Qatar” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)