Negara: Israel

  • Pimpinan Komisi I DPR Sebut Tantangan Djamari Chaniago Besar dan Berbahaya
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        18 September 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Sebut Tantangan Djamari Chaniago Besar dan Berbahaya Nasional 18 September 2025

    Pimpinan Komisi I DPR Sebut Tantangan Djamari Chaniago Besar dan Berbahaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyebut tantangan yang akan dihadapi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) baru, Djamari Chaniago, tidaklah mudah dan berbahaya.
    “Saya berharap beliau sebagai Menko Polkam dapat menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah dan di masa dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta kepada Kompas.com, Kamis (18/9/2025).
    Sukamta meyakini Presiden Prabowo Subianto pasti sudah melakukan pertimbangan matang, sehingga memutuskan untuk menunjuk Djamari Chaniago menggantikan Budi Gunawan.
    “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Djamari Chaniago untuk mengemban amanah dan menjalankan tugas sebagai Menko Polkam. Presiden Prabowo memilih beliau pasti sudah dengan pertimbangan yang matang,” kata politikus PKS ini.
    Sukamta menjelaskan, tantangan ke depan terdiri dari tantangan di dalam negeri dan tantangan dari eksternal.
    Untuk tantangan di dalam negeri, di antaranya terkait menurunnya kualitas kehidupan demokrasi Indonesia.
    Dia menyebut, skor indeks demokrasi Indonesia belakangan ini trennya menurun.

    Walhasil, Indonesia ditempatkan sebagai negara
    flawed democracy
    (demokrasi yang cacat).
    Lalu, kata Sukamta, juga terkait dengan situasi dalam negeri yang akhir-akhir ini memanas dan bergejolak.
    “Rakyat marah terhadap DPR dan juga lembaga-lembaga pemerintah lainnya, seperti kepolisian (Brimob), Menteri Keuangan, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam untuk tetap bisa menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi,” paparnya.
    Selanjutnya, tantangan berikutnya berasal dari eksternal, yang mana terkait dengan dinamika dan gejolak geopolitik global.
    Sukamta lantas menyinggung PR besar konflik di Timur Tengah yang belum menemukan titik temu, seperti persoalan Palestina dan Israel.
    Dia menilai, persoalan ini memiliki peta konflik yang rumit, yang melibatkan negara-negara lintas benua lain, sehingga akan memiliki dampak secara tidak langsung terhadap Indonesia.
    “Dinamika kawasan terkait dengan konflik perbatasan negara juga menjadi PR, seperti tempo hari Thailand dan Kamboja. Belakangan juga muncul kembali isu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia,” jelas Sukamta.
    “Dengan pengalaman beliau selama ini, semoga tugas-tugas berat tadi dapat kita hadapi dan selesaikan bersama-sama,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Menlu Palestina: Pengakuan Negara Palestina Jadi Pesan Jelas untuk Israel

    Ramallah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menilai pengakuan yang akan diberikan negara-negara Barat terhadap negara Palestina, selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengirimkan pesan yang jelas kepada Israel tentang “ilusi” mereka untuk melanjutkan pendudukan.

    Pernyataan itu, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), disampaikan Shahin dalam wawancara dengan kantor berita AFP pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    “Pengakuan ini bukanlah simbolis. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Israel tentang ilusi mereka untuk melanjutkan pendudukan mereka selamanya,” kata Shahin, merujuk pada pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Jalur Gaza.

    “Ini mengirimkan pesan yang jelas kepada Palestina bahwa ‘kami mendukung hak Anda untuk menentukan nasib sendiri’. Dan ini memberdayakan dan memperkuat konsep dan solusi dua negara. Dan hal ini memberikan kami dorongan untuk masa depan, karena kami akan membangunnya,” ucapnya.

    Wawancara ini dilakukan menjelang langkah beberapa negara Barat, seperti Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, dan Australia, untuk memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), bulan ini.

    Pengakuan resmi akan disampaikan negara-negara tersebut dalam pertemuan puncak PBB yang diketuai oleh Arab Saudi dan Prancis yang dijadwalkan pada 22 September mendatang.

    Lebih lanjut, Shahin menyebut setiap pengakuan yang diberikan oleh negara lainnya adalah penting bagi Palestina. “Setiap negara yang mengakui akan memiliki komitmen berdasarkan pengakuan tersebut,” sebutnya.

    “Setiap pengakuan penting. Kita tidak dapat meniadakan fakta bahwa pengakuan membawa kita lebih dekat pada perwujudan negara yang sebenarnya, tetapi kita juga perlu mengupayakan gencatan senjata permanen dan mengupayakan aspek-aspek lainnya yang perlu dilakukan agar rakyat dapat melihat masa depan di Palestina,” jelas Shahin dalam pernyataannya.

    Shahin, yang mengaku “terkejut” oleh ketidakpedulian Uni Eropa atas perang yang berkecamuk hampir dua tahun di Gaza, mengatakan bahwa dorongan diplomatik terbaru ini menjadi pemenuhan yang telah lama ditunggu-tunggu dari janji yang dibuat oleh komunitas internasional kepada Palestina.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa “tidak akan ada negara Palestina”. Bulan lalu, otoritas Tel Aviv menyetujui pembangunan permukiman besar di Tepi Barat, yang telah menuai kritikan komunitas internasional karena dinilai akan mengancam kelangsungan negara Palestina.

    “Dunia saat ini memahami dan melihat apa yang mampu dilakukan Israel sebagai negara (pendudukan), sebagai negara ekspansionis dan pelaku aneksasi, dan memahami apa yang dikatakan Israel karena mereka tidak ragu untuk mengatakannya,” ujar Shahin merespons penolakan Israel terhadap negara Palestina.

    “Tidak adanya pengakuan akan memperkuat para ekstremis di pihak mana pun karena ekstremis tidak ingin melihat dua negara,” ucapnya.

    “Israel tidak bisa terus bertindak sebagai negara yang berada di atas hukum, karena jika ingin Israel hidup di wilayah tersebut dengan damai dan aman, mereka harus bertindak sebagai negara yang normal,” cetus Shahin dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Penyelidik PBB Berharap Pemimpin Israel Diadili terkait Genosida di Gaza

    Jenewa

    Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Navi Pillay, yang pekan ini menuduh Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, mengatakan dirinya melihat kesamaan dengan pembantaian yang terjadi di Rwanda. Pillay mengharapkan para pemimpin Israel akan diadili dan dijebloskan ke penjara.

    Pillay, yang seorang mantan hakim Afrika Selatan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (18/9/2025), pernah memimpin pengadilan internasional untuk genosida Rwanda tahun 1994 silam dan juga menjabat sebagai kepala hak asasi manusia PBB.

    Dalam wawancara dengan AFP, Pillay mengakui bahwa keadilan merupakan “proses yang lambat”. Namun dia mengutip pernyataan mendiang ikon anti-apartheid Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang mengatakan bahwa “selalu terasa mustahil sampai hal itu terjadi”.

    “Saya menganggap bukannya tidak mungkin akan ada penangkapan dan pengadilan (di masa mendatang),” katanya.

    Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI) yang dipimpin Pillay, yang tidak mewakili PBB secara resmi, baru saja merilis laporan mengejutkan pada Selasa (16/9) yang menyimpulkan bahwa “genosida sedang terjadi di Gaza” — tuduhan yang dibantah keras oleh Israel.

    Para penyelidik COI juga menyimpulkan bahwa Presiden Israel Isaac Herzog, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant telah “menghasut dilakukannya genosida”.

    Israel dengan tegas menolak temuan penyelidikan tersebut, dan mengecam laporan itu sebagai “distorsi dan keliru”.

    Namun bagi Pillay, kesamaan apa yang terjadi di Jalur Gaza dengan Rwanda — tempat sekitar 800.000 orang, sebagian besar etnis Tutsi dan Hutu, dibantai — sudah jelas. Sebagai ketua Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda, Pillay mengatakan dirinya menyaksikan rekaman warga sipil dibunuh dan disiksa yang membekas “seumur hidup” baginya.

    Pemimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen (COI), Navi Pillay, yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza Foto: AFP

    Dikatakan oleh Pillay bahwa “saya melihat kemiripan” dengan apa yang terjadi di Jalur Gaza dan Rwanda. Dia juga menyebut soal “metode yang sama”.

    “Semua bukti (menunjukkan) bahwa Palestina sebagai kelompok yang menjadi sasaran (di Jalur Gaza),” sebutnya.

    Para pemimpin Israel, kata Pillay, telah melontarkan pernyataan yang mengingatkan pada retorika jahat yang juga digunakan selama genosida Rwanda. Dia membandingkan komentar pemimpin Israel yang menyebut warga Palestina sebagai “binatang”, dengan komentar ketika Tutsi disebut “kecoak”.

    Dalam kedua kasus, menurut Pillay, populasi yang menjadi target telah mengalami “dehumanisasi” atau dihilangkan harkat kemanusiaannya, yang menandakan bahwa “tidak apa-apa untuk membunuh mereka”.

    Akan Susun Daftar Tersangka untuk Pelanggaran di Gaza

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah merilis surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas dugaan kejahatan perang. Pillay mengakui bahwa mengamankan akuntabilitas tidak akan mudah, dan menekankan bahwa ICC “tidak memiliki sheriff atau kepolisian sendiri untuk melakukan penangkapan”

    Namun dia juga menekankan bahwa tuntutan rakyat dapat membawa perubahan mendadak, seperti yang terjadi di negara asalnya, Afrika Selatan. “Saya tidak pernah menyangka apartheid akan berakhir semasa hidup saya,” ucapnya.

    Pillay menambahkan bahwa ke depannya, COI akan menyusun daftar tersangka pelaku pelanggaran-pelanggaran di Jalur Gaza, dan juga menyelidiki dugaan “keterlibatan” negara-negara pendukung Israel.

    Namun pekerjaan itu sementara akan diserahkan kepada penggantinya, karena Pillay yang berusia 83 tahun ini akan meninggalkan COI pada November, dengan alasan usia dan masalah kesehatannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Bagaimana Australia dan Negara Lain Tanggapi Genosida yang Dilakukan Israel?

    Di tengah kengerian yang muncul akibat perang di Gaza, temuan terbaru yang menyatakan Israel sudah melakukan genosida bisa dilihat sebagai laporan PBB yang lagi-lagi mengkategorikan penderitaan dengan bahasa yang tidak memihak.

    PBB sebelumnya merilis laporan terperinci tentang tentara Israel yang melakukan kekerasan seksual sistematis terhadap warga Palestina.

    Mereka menemukan Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang fasilitas kesehatan dan perawatan warga Palestina yang ditahan.

    Sejumlah kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia, pakar hukum, dan pakar genosida juga sudah menyatakan Israel melakukan genosida di Gaza.

    Namun, laporan yang diterbitkan PBB kemarin, yang menyatakan Israel telah menunjukkan “niat genosida”, merupakan kecaman PBB paling signifikan terhadap perang di Gaza.

    Lembaga Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, sebagai bagian dari Human Rights Council (HRC) secara khusus memeriksa apakah Israel melakukan genosida.

    Jawaban pastinya, “ya”, muncul setelah setiap kelompok hak asasi manusia besar dan banyak pakar genosida di dunia sudah menyatakan sebelumnya.

    Laporan tersebut menemukan niat melakukan genosida adalah satu-satunya kesimpulan masuk akal yang dapat ditarik dari pola perilaku Israel.

    Pada dasarnya laporan ini menyatakan penyangkalan Israel bertentangan dengan banyaknya bukti yang beredar.

    Yang menjadi penentu apakah laporan masuk dalam daftar penyelidikan lain yang mengejutkan namun terabaikan, adalah apakah temuan terbaru ini bisa mendorong pemerintah mana pun, termasuk Australia, untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

    Laporan ini mendesak negara-negara untuk mengambil “segala cara yang mungkin untuk mencegah terjadinya genosida,” seperti menghentikan transfer apa pun ke Israel yang dapat digunakan dalam perang.

    Di Australia, hal itu bisa berarti komponen pesawat tempur F-35 yang diproduksinya, atau bahan baku apa pun yang dapat digunakan dalam produksi senjata.

    Laporan ini mendorong pemerintah untuk menyelidiki apakah ada warga negara mereka yang terlibat dalam temuan-temuan ini.

    Laporan tersebut juga mengatakan pemerintah-pemerintah di dunia harus memberlakukan sanksi terhadap negara Israel, bukan hanya individu.

    “Pemerintah Australia benar-benar perlu menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang Sanksi bergaya Magnitsky untuk memastikan semua entitas Australia, perusahaan dan individu, tidak terlibat dengan cara apa pun dalam apa yang ditetapkan sebagai tindakan genosida,” ujar Melanie O’Brien, presiden Asosiasi Internasional Cendekiawan Genosida, kepada ABC.

    “Saya berharap ini akan menjadi dorongan lain bagi pemerintah untuk memperluas sanksi tersebut.”

    “Kita memiliki kapasitas, kita memiliki undang-undang yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi secara luas berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia, dan kami seharusnya menggunakannya.”

    Sebagaimana laporan lain dari komisi ini, Israel menyebut laporan itu “palsu” dan mengatakan laporan tersebut didasarkan pada bukti yang telah dibantah.

    ‘Tanggung jawab mencegah genosida’

    Sejauh ini, Australia menolak mengambil tindakan secara langsung terhadap pemerintah Israel, kemungkinan besar karena takut akan reaksi balik dari Amerika Serikat.

    Namun, tekanan internasional dari negara-negara lain perlahan meningkat.

    Pekan lalu, presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen, mengumumkan pemotongan dana untuk program-program Israel dan mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa-Israel.

    Spanyol dan Irlandia sudah mengambil tindakan langsung terhadap Israel. Bahkan Jerman, yang secara historis enggan mengkritik negara Yahudi tersebut, sudah menangguhkan beberapa ekspor senjata.

    Negara-negara yang mengaku mematuhi hukum internasional tidak dapat lagi mengklaim jika mereka tidak sadar dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka.

    “Negara-negara seharusnya menyadari risiko bahwa Israel melakukan genosida di Gaza beberapa bulan yang lalu,” ujar Janina Dill, salah satu direktur Oxford Institute for Ethics, Law, and Armed Conflict, yang juga seorang spesialis dalam persyaratan hukum untuk penggunaan kekuatan militer, kepada ABC.

    “Setiap negara yang menjadi anggota Konvensi Genosida memiliki kewajiban untuk mencegah genosida.”

    “Laporan ini mungkin menjadi titik data lebih lanjut yang mengurangi plausibilitas argumen bahwa negara mana pun belum menyadari risiko tersebut.”

    Komisi tersebut secara khusus mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya dan mengizinkan badan-badan internasional beroperasi secara bebas di Gaza.

    Namun, kecil kemungkinan pemerintah Israel akan mengindahkan laporan ini.

    Israel sebelumnya sudah merendahkan dewan hak asasi manusia di PBB, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai “badan anti-semit, busuk, pendukung teroris, dan tidak relevan.”

    Israel menolak temuan ini dan membantah semua temuan genosida sebelumnya dari kelompok-kelompok hak asasi manusia.

    Masih harus dilihat apakah negara-negara lain, seperti Australia, akan bertindak.

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Usai Trump Akhiri Kunjungan Kenegaraan

    London

    Inggris akan memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan ini. Pengakuan resmi akan diberikan Inggris setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang keputusan itu, telah meninggalkan negara tersebut di akhir kunjungan kenegaraannya.

    Rencana pengakuan resmi Inggris itu, seperti dilansir Reuters dan The Times of Israel, Kamis (18/9/2025), diungkapkan oleh surat kabar Inggris The Times dalam laporan terbarunya, tanpa mengutip sumber apa pun, pada Rabu (17/9) waktu setempat.

    Disebutkan oleh The Times dalam laporannya bahwa Perdana Menteri (PM) Keir Starmer berencana untuk mengakui negara Palestina bahkan sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, pekan depan.

    Pemerintah Inggris, sebut The Times, akan menyampaikan pengumuman setelah Trump menyelesaikan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9) waktu setempat.

    Menurut The Times, Starmer berada di bawah tekanan besar dari kalangan internal Partai Buruh, yang dipimpinnya, untuk mengambil langkah tersebut, tetapi akan menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu tersebut tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada Kamis (18/9).

    Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan langsung terhadap laporan The Times tersebut.

    Pada Juli lalu, Starmer melontarkan peringatan bahwa Inggris akan mengambil tindakan tersebut kecuali Israel mengambil langkah-langkah untuk meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata untuk perang yang berkecamuk selama hampir dua tahun terakhir dengan kelompok Hamas.

    Tel Aviv sebelumnya mengecam rencana pengakuan untuk negara Palestina oleh negara-negara Barat itu akan menguntungkan Hamas.

    Trump, pada Juli lalu, mengatakan dirinya tidak keberatan jika Inggris mengambil langkah tersebut. Namun sejak saat itu, AS telah menegaskan sikapnya menentang langkah semacam itu oleh sekutu-sekutunya di Eropa.

    Selain Inggris dan Prancis, ada Kanada, Australia, dan Belgia yang juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi untuk negara Palestina.

    Langkah Inggris tersebut mencuat saat Starmer mendapat tekanan dari beberapa anggota Partai Buruh untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

    Starmer sebelumnya mengatakan Inggris akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk meredakan situasi di Jalur Gaza.

    Inggris telah sejak lama mendukung kebijakan “solusi dua negara” untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan sebelumnya mengatakan bahwa hal tersebut hanya dapat terjadi ketika waktunya tepat.

    “Saya selalu mengatakan kami akan mengakui negara Palestina sebagai kontribusi bagi proses perdamaian yang tepat, di saat solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, inilah saatnya bertindak,” kata Starmer sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Komisi I DPR harap Menkopolkam baru jawab tantangan ke depan

    Komisi I DPR harap Menkopolkam baru jawab tantangan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) baru, Djamari Chaniago, mampu menjawab tantangan bangsa ke depan setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

    “Saya mengucapkan selamat kepada Pak Djamari Chaniago untuk mengemban amanah sebagai Menkopolkam. Presiden Prabowo pasti telah mempertimbangkan matang penunjukan beliau, saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah,” kata Sukamta kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan tantangan yang akan dihadapi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika eksternal.

    Ia menjelaskan tantangan domestik mencakup menurunnya kualitas demokrasi. Berdasarkan catatan, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2024 turun menjadi 6,44 dari 6,5 pada 2023 dan 6,7 pada 2022, dari skala 10. Menurutnya, angka itu menempatkan Indonesia sebagai negara flawed democracy atau demokrasi cacat.

    Menurut Sukamta, aspek yang mendorong penurunan indeks meliputi kebebasan sipil, kesetaraan, dan kelembagaan demokrasi. Kondisi ini, lanjutnya, ditambah situasi politik dalam negeri yang belakangan memanas dengan meningkatnya kemarahan publik terhadap DPR, kepolisian, maupun kementerian tertentu.

    “Ini tantangan besar bagi Menkopolkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan tanpa mengabaikan demokrasi serta kebebasan sipil masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

    Di sisi eksternal, ia menyoroti dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah seperti Palestina dan Israel, yang berimplikasi terhadap Indonesia.

    Selain itu, konflik kawasan juga menjadi perhatian, misalnya ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja hingga isu sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang kembali muncul.

    “Dengan pengalaman beliau selama ini, semoga tugas-tugas berat tadi dapat kita hadapi dan selesaikan bersama,” kata Sukamta menambahkan.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perdana, Pimpinan Hamas Angkat Bicara Momen Serangan Israel di Doha

    Perdana, Pimpinan Hamas Angkat Bicara Momen Serangan Israel di Doha

    Jakarta

    Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, bicara untuk pertama kalinya setelah serangan Israel beberapa hari lalu di Doha, Qatar. Dia menjelaskan rinci momen serangan Israel dan cara menyelamatkan diri dari serangan itu.

    “Kami sedang rapat, bersama delegasi negosiasi dan beberapa penasihat. Kurang dari satu jam setelah kami mulai meninjau proposal Amerika yang kami terima dari mediator Qatar, kami mendengar ledakan keras,” ujar Ghazi Hamad kepada Al Jazeera sebagaimana dilansir, Kamis (18/9/2025).

    Dia mengatakan setelah mendengar ledakan itu, mereka yang sedang rapat langsung meninggalkan lokasi. Setelah mendengar ledakan, dia mengaku tahu bahwa itu serangan Israel.

    “Kami segera meninggalkan lokasi kejadian, karena kami tahu sejak awal bahwa ledakan itu adalah tembakan Israel. Kami pernah tinggal di Gaza dan mengalami tembakan Israel sebelumnya,” tambah Hamad.

    Serangan itu menewaskan lima anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar. Dia mengatakan lokasi mereka diserang belasan roket.

    “Penembakan itu begitu intens, situasinya mengerikan, dan roket-roket terus berjatuhan tanpa henti. Ada sekitar 12 roket dalam waktu kurang dari satu menit, tetapi atas ketetapan Tuhan … kami selamat dari agresi ini,” katanya.

    AS Dinilai Tak Layak Jadi Perantara

    Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengubah Timur Tengah membutuhkan respons Arab.

    Dia juga mengatakan Hamas memiliki pengalaman “pahit” selama negosiasi gencatan senjata. Hamas menilai AS tidak memiliki kredibilitas sebagai perantara yang jujur.

    “Dia (Trump) tidak membuat kami takut,” kata Hamad, mengomentari ancaman Trump terkait perlakuan terhadap tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

    Hamad menegaskan para sandera diperlakukan “sesuai nilai-nilai kami” dan hanya berada dalam bahaya akibat tindakan Israel.

    (zap/yld)

  • Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Komisi Eropa Ancam Setop Perjanjian Dagang dengan Israel, Ancam Tarif Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Eropa pada Rabu (17/9/2025) mengusulkan penangguhan perjanjian perdagangan bebas yang selama ini memberi akses istimewa bagi barang-barang Israel senilai sekitar 5,8 miliar euro.

    Langkah ini diajukan sebagai respons atas perang di Gaza, namun sejauh ini belum memiliki dukungan memadai dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk diberlakukan.

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Kaja Kallas turut mengajukan paket sanksi terhadap dua menteri Israel berhaluan kanan ekstrem, para pemukim radikal yang terlibat kekerasan, serta 10 pejabat senior kelompok militan Hamas.

    Dua menteri yang masuk daftar adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

    Israel kini menghadapi tekanan internasional semakin besar seiring ofensif yang hampir dua tahun berlangsung di Gaza, ditambah memburuknya situasi kemanusiaan. Uni Eropa sendiri adalah mitra dagang terbesar Israel, dengan total perdagangan barang mencapai 42,6 miliar euro tahun lalu.

    Jika kesepakatan perdagangan bebas ditangguhkan, Israel akan dikenai tarif bea masuk setara dengan negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dagang dengan blok tersebut. Perhitungan Komisi Eropa memperkirakan bea tambahan bisa mencapai 227 juta euro per tahun.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, mengecam keras usulan tersebut sebagai “sesat secara moral maupun politik” dan berharap tidak akan disahkan.

    Proposal ini, yang pertama kali disuarakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, membutuhkan dukungan mayoritas berkualifikasi—yakni 15 dari 27 negara anggota yang mewakili 65% populasi UE.

    Namun, para diplomat menilai peluangnya tipis, dengan posisi Jerman sebagai faktor penentu. Hingga kini Berlin masih enggan menyetujui langkah sanksi terhadap Israel.

    Juru bicara pemerintah Jerman menyatakan belum mengambil sikap final atas usulan tersebut, seraya menekankan pentingnya menjaga saluran komunikasi terbuka dengan Israel. Usulan sanksi terhadap para menteri Israel diperkirakan juga sulit lolos karena membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh negara anggota.

    Meski begitu, proposal ini mencerminkan perubahan arah politik dalam hubungan Uni Eropa dengan Israel. Komisi Eropa juga menangguhkan dukungan bilateral kepada pemerintah Israel, tanpa memengaruhi kerja sama dengan masyarakat sipil maupun Yad Vashem, pusat memorial Holocaust utama di Israel.

    Konflik saat ini berawal dari serangan Hamas pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 sandera. Serangan balasan Israel sejak itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.

  • Israel Gali Situs Arkeologi Diduga Tempat Makam Nabi

    Israel Gali Situs Arkeologi Diduga Tempat Makam Nabi

    Jakarta

    Sekelompok arkeolog mulai melakukan penggalian di Khirbet Tibnah di Tepi Barat, Israel pada Agustus 2022. Di sana ada sebuah situs di mana manusia menetap sekitar empat ribu tahun dan yang diyakini sebagai tempat tinggal dan dimakamkannya Nabi Yosua (dalam ajaran Kristen) alias Nabi Yusya (dalam ajaran Islam).

    Nabi Yusya adalah sosok yang disebut dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, Alkitab, dan Tanakh. Dia adalah murid Nabi Musa dan sosok yang mewarisi kepemimpinannya atas Bani Israil sepeninggalnya. Dalam ajaran Yahudi dan Kristen, sosok ini disebut Yosua.

    Penggalian dipimpin oleh Dr Dvir Raviv dan mahasiswa dari Department of Land of Israel Studies and Archaeolog Bar-Ilan, bersama dengan sukarelawan dari Israel dan luar negeri.

    Khirbet Tibnah terletak di sebuah bukit di barat daya wilayah Samaria, timur Shoham dekat Halamish. Situs ini dihuni dari Zaman Perunggu hingga awal periode Ottoman, menurut Bar-Ilan.

    Dikutip dari The Jerusalem Post, situs ini juga diidentifikasi sebagai Timnat-sini atau Timnat-serah, sebuah kota yang menurut Kitab Yosua, diberikan oleh orang Israel kepada sang nabi dan di mana dia tinggal dan dimakamkan. Makam Caleb juga diyakini berada di situs tersebut.

    Situs ini disurvei pada tahun 1800-an dan disebutkan dalam sejumlah dokumen sejarah. Sisa-sisa dari periode Alkitab, periode Hasmonean, periode Romawi dan periode Ottoman, ditemukan di situs ini sepanjang tahun 1900-an.

    Pemetaan rinci situs dilakukan oleh Raviv pada tahun 2015. Ia membuat sketsa makam, mengumpulkan pecahan tembikar dan mendokumentasikan berbagai sisa-sisa dan gua pemakaman. Temuan ini menunjukkan bukti keberadaan pemukiman Yahudi di daerah tersebut di masa lalu.

    Penggalian arkeologi pertama Khirbet Tibnah

    Khirbet Foto: Israel Antiquities Authority

    Sementara survei dilakukan di permukaan, ini adalah penggalian arkeologi pertama di Khirbet Tibnah. Pekan lalu, selama persiapan dan survei yang dilakukan di situs puncak bukit menjelang pembukaan musim penggalian, para arkeolog menemukan sejumlah artefak, termasuk kepala tombak Romawi yang berasal dari abad ke-2 Masehi. Ujung tombaknya bengkok, menandakan benda itu mengenai sesuatu.

    “Mungkin ini adalah bukti perjuangan. Pada titik ini, kami hanya bisa menebak,” kata Raviv dalam pernyataan pers Bar-Ilan, seraya menambahkan bahwa penemuan senjata Romawi dianggap langka di Israel.

    “Biasanya, temuan jenis ini ditemukan di gua-gua penampungan yang digunakan oleh para pemberontak tentara Romawi. Dalam penggalian saat ini, saya harap kita dapat menghubungkan temuan itu dengan kehadiran militer Romawi atau dengan pemberontakan Bar Kochba,” sambungnya.

    Tembikar dan 18 koin juga ditemukan di situs tersebut, dengan empat koin terawetkan dengan cukup baik untuk memungkinkan identifikasi. Salah satu koin adalah koin Romawi dari tahun 58-59 M, sementara yang lain adalah koin perak dari periode Mamluk (1260-1277) yang di atasnya terpampang patung singa. Sosok singa adalah simbol dari Sultan Baibars Mamluk.

    “Daerah ini adalah yang terbesar dan paling mudah diakses di antara Yerusalem dan Samaria. Selain itu, ini adalah ibu kota sebuah distrik dan merupakan situs benteng penting selama banyak periode,” kata Raviv.

    Dia menambahkan, tujuan proyek penggalian ini adalah untuk memahami garis besar arsitektur pemukiman: apakah memang dibentengi seperti yang dijelaskan dalam sumber.

    “Siapa yang tinggal di sana pada periode pra-Hasmonean? Apakah pemukiman menyebar di luar puncak gundukan, menuju lereng? Akankah kita menemukan barang-barang di dalamnya yang dapat dikaitkan dengan kehadiran militer di periode yang berbeda? Tampaknya Khirbet Tabna akan menghasilkan temuan yang signifikan dan menarik,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video POV: Lihat Langsung Koleksi Artefak Bersejarah di BRIN”
    [Gambas:Video 20detik]
    (rns/rns)

  • Tank Gelar Operasi Darat, Israel Buka Rute Tambahan Jalur Warga Gaza Mengungsi

    Tank Gelar Operasi Darat, Israel Buka Rute Tambahan Jalur Warga Gaza Mengungsi

    JAKARTA – Militer Israel membuka rute tambahan selama 48 jam yang dapat digunakan warga Palestina untuk meninggalkan Kota Gaza seiring dengan peningkatan upaya mereka untuk mengosongkan kota dari warga sipil dan menghadapi ribuan pejuang Hamas.

    Ratusan ribu orang berlindung di kota tersebut dan banyak yang enggan mengikuti perintah Israel untuk bergerak ke selatan karena bahaya di sepanjang jalan, kondisi yang buruk, kekurangan makanan di wilayah selatan, dan kekhawatiran akan pengungsian permanen.

    “Sekalipun kami ingin meninggalkan Kota Gaza, adakah jaminan kami bisa kembali? Akankah perang berakhir? Itulah mengapa saya lebih suka mati di sini, di Sabra, lingkungan saya,” ujar Ahmed, seorang guru sekolah, melalui telepon dilansir Reuters, Rabu, 17 September.

    Dilaporkan 30 orang tewas di Jalur Gaza pada Rabu dalam serangan terbaru Israel, termasuk 19 orang di Kota Gaza, kata otoritas kesehatan setempat.

    Sehari setelah Israel mengumumkan peluncuran serangan darat untuk merebut kendali pusat kota utama Gaza, tank-tank telah bergerak dalam jarak pendek menuju wilayah tengah dan barat kota dari tiga arah, tetapi tidak ada kemajuan besar yang dilaporkan.

    Seorang pejabat Israel mengatakan operasi militer difokuskan untuk mengungsikan warga sipil ke selatan dan pertempuran akan semakin intensif dalam satu atau dua bulan ke depan.

    Pejabat itu mengatakan Israel memperkirakan sekitar 100.000 warga sipil akan tetap berada di kota itu.

    Operasi tersebut dapat ditangguhkan jika gencatan senjata dicapai dengan kelompok militan Hamas.

    Prospek gencatan senjata tampak kecil setelah Israel menyerang para pemimpin politik Hamas di Doha pekan lalu, yang membuat Qatar, salah satu mediator dalam perundingan gencatan senjata, marah.

    Menentang kritik global atas serangan tersebut, termasuk kecaman dari sekutu setia Israel, Amerika Serikat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan menyerang para pemimpin Hamas di mana pun.

    Saat berkunjung ke Doha pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan “waktu yang sangat singkat” di mana gencatan senjata dapat terjadi, yang tampaknya merujuk pada rencana Israel untuk menghancurkan Hamas dengan kekerasan di Gaza.