Negara: Irlandia

  • Pernyataan Biden hingga Macron Usai Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB

    Pernyataan Biden hingga Macron Usai Israel Serang Pasukan Perdamaian PBB

    Washington DC

    Para pemimpin negara-negara Barat mendesak Israel untuk berhenti menyerang pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di perbatasan Lebanon. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dirinya telah meminta Tel Aviv, sekutunya, untuk menghentikan serangan semacam itu.

    Laporan terbaru Pasukan Interim PBB di Lebanon, atau biasa disebut UNIFIL, menyebut sedikitnya lima tentara mereka mengalami luka-luka imbas serangan militer Israel yang bertempur melawan Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan. Terdapat dua tentara nasional Indonesia (TNI) di antara prajurit UNIFIL yang luka-luka.

    UNIFIL, dalam pernyataannya, menuduh militer Israel “secara sengaja” menembak posisi pasukannya di Lebanon bagian selatan.

    Kritikan dan kecaman pun menghujani Israel atas rentetan serangan yang melukai pasukan penjaga perdamaian PBB tersebut. Sejumlah pemimpin negara-negara Barat merilis pernyataan untuk mendesak Tel Aviv menghentikan serangan terhadap pasukan PBB di Lebanon.

    Berikut daftar pemimpin Barat yang menyerukan Israel berhenti menyerang pasukan UNIFIL, seperti dilansir AFP, Minggu (13/10/2024):

    – Presiden AS Joe Biden

    Biden mengatakan dirinya telah meminta Israel, sekutu dekat AS, untuk berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

    Pernyataan ini disampaikan Biden ketika dia ditanya wartawan di Gedung Putih soal apakah dia telah meminta Tel Aviv untuk berhenti melakukan serangan yang melukai prajurit PBB.

    “Tentu saja, secara positif,” jawab Biden singkat.

    – Presiden Prancis Emmanuel Macron

    Macron, dalam pernyataannya, menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon “secara sengaja ditargetkan”. Dia menegaskan hal semacam itu “sama sekali tidak dapat diterima”.

    Kementerian Luar Negeri Prancis telah memanggil Duta Besar Israel di Paris untuk mengingatkan bahwa insiden yang melukai prajurit PBB di Lebanon merupakan “pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan harus segera dihentikan”.

    Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

    – PM Italia Giorgia Meloni

    Meloni secara tegas mengutuk serangan Israel yang melukai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Dia menyebut serangan itu “tidak bisa diterima” dan telah melanggar resolusi PBB.

    Italia diketahui memiliki lebih dari 1.000 tentara yang dikerahkan dalam misi UNIFIL.

    – PM Spanyol Pedro Sanchez

    Sanchez memberikan reaksi keras terhadap serangan Israel yang melukai sejumlah pasukan penjaga perdamaian PBB. Dia secara tegas menuntut “diakhirinya semua kekerasan” teradap prajurit PBB di Lebanon.

    Menurut Sanchez, serangan yang melukai pasukan UNIFIL “benar-benar tidak dapat diterima”.

    – PM Irlandia Simon Harris

    Harris menyerukan Israel untuk memperhatikan “kekhawatiran masyarakat internasional” dan menahan diri untuk tidak menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon.

    “Israel harus berhenti menembaki pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas dengan UNIFIL di Lebanon. Israel harus mendengarkan suara dan keprihatinan masyarakat internasional,” tegasnya.

    Irlandia diketahui mengirimkan 347 tentara dalam misi UNIFIL, yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah Lebanon bagian selatan.

    Simak: Video Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel di UNIFIL yang Lukai Anggota TNI

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • Google dan Apple Kalah di Pengadilan Eropa

    Google dan Apple Kalah di Pengadilan Eropa

    Jakarta

    Google harus membayar denda sebesar 2,4 miliar euro yang dijatuhkan oleh Komisi Uni Eropa (UE) pada tahun 2017. Pengadilan Eropa ECJ di Luksemburg pada hari Selasa mengkonfirmasi keputusan serupa dari pengadilan sebelumnya, yaitu keputusan Pengadilan Umum Uni Eropa.

    ECJ berpendapat bahwa meskipun memegang posisi pasar yang dominan tidak bertentangan dengan hukum Uni Eropa, mengeksploitasi posisi ini untuk menghalangi persaingan dilarang. Mereka menekankan bahwa perilaku yang menghalangi persaingan berdasarkan prestasi dan berpotensi merugikan perusahaan lain dan konsumen tidak diperbolehkan.

    Menurut Komisi UE, Google secara tidak adil mengarahkan pengunjung ke layanan Google Shopping miliknya sendiri sehingga merugikan para pesaing. Oleh karena itu Google dianggap menyalahgunakan posisi dominannya, demikian argumen otoritas Brussels pada tahun 2017.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Google terancam denda berikutnya

    Pengawas persaingan usaha Komisi Uni Eropa telah menjatuhkan denda beberapa miliar dolar kepada Google dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah besar bagi perusahaan tersebut karena bisnis periklanan daringnya sedang booming.

    Pengadilan Uni Eropa akan memutuskan kasus serupa pada awal minggu depan. Pertanyaannya adalah apakah Google dalam layanan “AdSense for Search” secara tidak adil telah menghalangi penyedia lain, dan apakah denda Komisi UE sebesar 1,49 miliar euro dapat dibenarkan.

    Pengawas persaingan usaha dari Komisi Eropa telah menjatuhkan denda beberapa miliar dolar kepada Google dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hal ini tidak menimbulkan masalah besar bagi perusahaan tersebut karena bisnis periklanan daringnya sedang booming.

    Kesepakatan Apple dengan Irlandia – mendistorsi persaingan?

    Apple memiliki kantor pusat Eropa di Irlandia. Negara ini mengenakan tarif pajak yang sangat rendah kepada Apple, yaitu 0,005 persen. Menurut Komisi UE, hal ini melanggar pedoman bantuan negara bagi komunitas internasional dan juga mendistorsi persaingan. Pada tahun 2016, otoritasdi Brussels memerintahkan Apple untuk membayar pajak sebesar 13 miliar euro ditambah bunga, namun Apple menolaknya.

    Perusahaan teknologi tersebut selalu menekankan bahwa pendapatan kedua anak perusahaan Apple di Irlandia tersebut terutama dikenakan pajak di AS. Itu sebabnya Apple menganggap harus membayar dua kali lipat. Pada tahun 2020, kelompok tersebut menang pada tingkat pertama di pengadilan Uni Eropa, yang menyatakan bahwa tuntutan tambahan tersebut tidak sah. Komisi tEropa lalu mengajukan banding ke ECJ dan kini berhasil.

    yf/hp (dpa, afp, Reuters)

    (ita/ita)

  • Ratusan Orang Ditangkap Usai Kerusuhan di Inggris, WNI Diminta Waspada

    Ratusan Orang Ditangkap Usai Kerusuhan di Inggris, WNI Diminta Waspada

    Jakarta

    Hampir 400 orang telah ditangkap setelah kerusuhan yang meluas di sejumlah wilayah di Inggris dan Irlandia Utara enam hari terakhir, kata polisi. Warga negara Indonesia (WNI) di Inggris diimbau untuk “meningkatkan kewaspadaan”.

    Dirjen perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa KBRI London telah menyampaikan imbauan kepada WNI di Inggris, menyusul kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Inggris yang dipicu penikaman dalam sebuah kelas tari di Southport pada Senin (29/07).

    “Masyarakat WNI diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, mempertimbangkan urgensi jika beraktivitas di luar rumah, hindari kerumunan massa dan lokasi-lokasi yang berpotensi jadi tempat berkumpulnya demonstran,” ujar Judha Nugraha dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Selasa (06/08).

    Merujuk data Kementerian Luar Negeri, tercatat ada ribuan WNI di Inggris, di antaranya 3.279 orang di London, 134 orang di Liverpool, 228 orang di Bristol, 290 orang di Nottingham, 467 orang di Leeds, 532 orang di Manchester, dan 18 orang di Sunderland.

    Pada Senin (05/08) malam, polisi diserang oleh massa di Plymouth ketika mereka berupaya memisahkan pengunjuk rasa, sementara bom molotov dilemparkan ke petugas polisi di Belfast dan polisi menghadapi demonstrasi di Birmingham.

    Selama sepekan terakhir puluhan aparat polisi terluka, sedangkan toko-toko dan rumah rusak parah di Inggris.

    Kerusuhan ini terjadi pada malam setelah tiga anak terbunuh di Southport dalam serangan penikaman Senin (29/08) silam. Kerusuhan ini menyusul rumor yang menyebar secara online bahwa tersangka penikaman seorang pencari suaka muslim.

    Anjing polisi dikerahkan untuk menghalau massa di Plymouth. (Getty Images)

    Akhir pekan silam, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengutuk kerusuhan tersebut dengan menyebut kerusuhan itu sebagai “premanisme sayap kanan” dan pada Senin (05/08) dia berjanji “meningkatkan” undang-undang untuk menangani kekerasan seksual.

    Pada Senin (05/08) polisi di Plymouth mengatakan telah terjadi “peningkatan kekerasan” terhadap petugas dan sebuah mobil polisi telah dirusak.

    “Kami mengambil tindakan terhadap individu yang berniat melakukan kriminalitas,” ujar Inspektur Polisi Devon dan Cornwall, Russ Dawe.

    Dawe menambahkan “beberapa” petugas terluka dan sejumlah penangkapan telah dilakukan karena “berbagai pelanggaran ketertiban umum dan penyerangan”.

    Getty ImagesDemonstrasi di Plymouth pada Senin, 5 Agustus 2024.

    Berbicara dalam konferensi pers, Dawes mengatakan dia ingin meyakinkan masyarakat bahwa pasukannya “bersumber daya penuh saat ini, dengan kehadiran polisi yang kuat”.

    Dawe kemudian menambahkan bahwa mereka yang berniat melakukan kejahatan dan melanggar ketertiban umum akan “ditangani dengan tegas”.

    Dia melanjutkan sejumlah penangkapan telah dilakukan karena “berbagai pelanggaran dan penyerangan ketertiban umum”.

    Sementara itu, pada Senin (05/08) malam di Birmingham terjadi keributan setelah ratusan orang berkumpul di kawasan Bordesley Green, menyusul laporan palsu bahwa demonstrasi sayap kanan telah direncanakan digelar di sana.

    Bendera Palestina dikibarkan dan nyanyian anti-Liga Pertahanan Inggris terdengar.

    Sekelompok pemuda kemudian memisahkan diri dari kerumunan dan melakukan serangan terhadap beberapa kendaraan dan sebuah pub.

    Aktivis sayap kanan mengadakan demonstrasi “Enough is Enough” pada 2 Agustus 2024 di Sunderland, Inggris. Setelah pembunuhan tiga gadis di Southport, misinformasi menyebar melalui media sosial dan memicu aksi kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan di seluruh Inggris. (Getty Images).

    Kepolisian West Midlands merilis pernyataan pada Senin (05/08) malam yang menyatakan petugas sedang menyelidiki laporan penyerangan dan kerusakan pada sebuah pub.

    Kepolisian mengatakan: “Belum ada penangkapan yang dilakukan pada tahap ini tapi ada sejumlah insiden yang sporadis dan kami sedang menyelidiki laporan penyerangan, tindakan kriminal yang merusak sebuah pub di Stoney Lane, sebuah mobil yang jendelanya pecah di Alcombe Grove, Stechford, dan kerusakan akitab tindakan kriminal pada kendaraan yang bannya rusak di Belchers Lane, Bordesley Green.

    “Kami juga menyelidiki laporan tentang seorang pria yang memiliki senjata ofensif.”

    Kepala Inspektur Richard North menambahkan: “Untungnya rumor tentang aktivitas demonstrasi di kota tidak menjadi kenyataan.

    “Ada beberapa insiden kriminalitas yang sporadis pada malam hari dan kami akan bekerja keras untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab.”

    Di Belfast Selatan, petugas petugas kepolisian Irlandia Utara diserang saat tim anti huru hara dikerahkan di Sandy Row.

    Hal ini menyusul kericuhan yang terjadi pada akhir pekan silam yang menyebabkan tempat usaha rusak setelah demonstrasi anti-imigrasi di kota tersebut pada Sabtu (03/08).

    Pada Senin (05/08), sedikitnya satu bom molotov dan batu dilemparkan ke arah petugas.

    Polisi kemudian membubarkan diri tepat setelah tengah malam.

    Pada Senin (05/08), sepekan setelah serangan di Southport di Merseyside, massa berkumpul untuk memperingati kematian tiga anak perempuan yang tewas terbunuh.

    Bebe King, Elsie Dot Stancombe, dan Alice Dasilva Aguiar masing-masing berusia 6,7 dan 9 tahun diserang saat mereka menghadiri kelas tari bertema Taylor Swift. Sebanyak 10 orang lainnya terluka parah.

    Chris Rimmer, sepupu Leanne Lucas guru yoga yang menggelar kelas dansa tersebut mengatakan kepada BBC bahwa kerusuhan harus dihentikan dan hal itu “menjijikkan”.

    Dia mengatakan kepada BBC: “Mengapa terjadi kerusuhan, itu tidak akan membantu,” seraya menambahkan bahwa dia akan meminta para perusuh untuk “menghentikannya. Menyedihkan Pulang saja”.

    Sebaliknya dia mengatakan bahwa penghormatan, bunga, peringatan dan dukungan telah memberikan “kekuatan” kepada keluarganya dan telah membuat dia “tersenyum”.

    Kerusuhan di Belfast, Plymouth dan Birmingham pada Senin (05/08) terjadi satu hari setelah sejumlah orang yang didakwa terkait kerusuhan tersebut muncul di pengadilan.

    Di antara mereka adalah Leanne Hodgson, 43, dari Holborn Road, Sunderland, dan Josh Kellett, 29, dari Southcroft, Washington, yang mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di Sunderland dalam sidang di Pengadilan Magistrat South Tyneside.

    Andrew Smith, 41, dari High Street East di Sunderland, juga mengakui pelanggaran yang sama di Pengadilan Newcastle Crown. Ketiganya akan dijatuhi vonis bulan depan.

    Menyusul kekacauan di Liverpool pada Sabtu (04/08), seorang anak laki-laki berusia 14 tahun termasuk di antara mereka yang juga hadir di pengadilan pada Senin (05/08).

    Dia mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di pengadilan pemuda di Liverpool.

    Sebanyak 378 penangkapan sejauh ini telah dilakukan secara nasional sejak kerusuhan bermula pada Selasa (30/08), menurut Dewan Kepolisian Nasional Inggris.

    Polisi mengatakan mereka bekerja “sepanjang waktu” untuk mengidentifikasi dan menangkap lebih banyak orang. Berikut ini adalah sejumlah penangkapan yang dilakukan di sejumlah wilayah di Inggris:

    Southport: Sepuluh tersangka telah hadir di Pengadilan Magistrat Liverpool sehubungan dengan kekacauan di Southport pada 30 Juli dan di Liverpool selama akhir pekan.London: Polisi Metropolitan mengatakan 111 orang ditangkap di pusat kota London pada Rabu malam selama demonstrasi di Whitehall. Pelanggaran yang dilakukan termasuk kekacauan akibat kekerasan, penyerangan terhadap petugas, kepemilikan pisau dan senjata ofensif, dan pelanggaran ketentuan protes.Middlesbrough: Polisi Cleveland mengonfirmasi pada Senin (05/08) bahwa total 43 penangkapan telah dilakukan sejauh ini sehubungan dengan kekacauan di daerah tersebut.Sunderland: Polisi mengatakan 14 orang telah ditangkap. Enam orang telah hadir di Pengadilan Hakim Tyneside Selatan.Manchester: Polisi Greater Manchester mengonfirmasi bahwa 19 orang ditangkap dan delapan orang, termasuk remaja, telah didakwa, setelah demonstrasi saingan diadakan pada akhir pekan. Dakwaan tersebut termasuk kepemilikan senjata dan penyerangan.Bristol: Polisi mengatakan sedikitnya 16 orang telah ditangkap. Dua pria telah didakwa dengan pelanggaran ketertiban umum Bagian 4 , satu orang didakwa tambahan atas kepemilikan obat kokain Kelas A.Hartlepool: Setidaknya 11 orang dilaporkan telah ditangkap. Seorang pria telah mengaku bersalah atas kekacauan kekerasan di Pengadilan Magistrat Teeside, sementara seorang perempuan yang didakwa melakukan pelanggaran yang sama tidak mengajukan pembelaan.Rotherham: Setidaknya enam orang telah ditangkap. Satu orang telah didakwa, dan enam orang masih ditahan.Hull: Polisi Humberside mengkonfirmasi pada Senin (05/08) bahwa 29 orang telah ditangkap sejauh ini. Seorang pria telah hadir di pengadilan dengan dakwaan kekerasan, tiga dakwaan perampokan, dua dakwaan perampokan dan tindak pidana pengrusakan.Hampshire: Polisi mengatakan pada akhir pekan bahwa lima pria ditangkap karena kekacauan selama protes di sebuah hotel yang menampung pencari suaka di Aldershot pada Rabu (31/07).Belfast: Empat pria telah ditangkap dan didakwa dengan serangkaian pelanggaran.

    Getty ImagesSebuah mobil polisi dibakar saat aktivis sayap kanan menggelar demonstrasi pada 2 Agustus 2024 di Sunderland, Inggris.

    Perdana Menteri Keir Starmer telah mengumumkan pada Senin bahwa “pasukan tetap” yang terdiri dari petugas polisi spesialis akan siap dikerahkan jika terjadi kerusuhan lebih lanjut.

    Berbicara setelah rapat kabinet darurat, Starmer mengatakan dia ingin nama tersangka diungkap “sedini mungkin”, dan sistem peradilan pidana akan “ditingkatkan”.

    “Apapun motivasinya, ini bukan demonstrasi, ini murni kekerasan dan kami tidak akan mentolerir serangan terhadap masjid atau komunitas Muslim kami,” katanya.

    Sir Keir tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pasukan tetap.

    Juru bicara pemerintah Inggris kemudian mengatakan tidak ada rencana untuk melibatkan militer dalam perisitiwa ini.

    Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk memastikan misinformasi dan disinformasi dihilangkan, kata juru bicara tersebut.

    Neil Basu mantan kepala kontra-terorisme di Kepolisian Metropolitan mengatakan kepada BBC bahwa menurutnya sebagian dari kerusuhan tersebut merupakan “tindakan kekerasan serius yang dirancang untuk menimbulkan teror pada sebagian komunitas”.

    Basu menambahkan bahwa dia merasa beberapa tindakan telah “melewati batas dan menjadi teror”.

    (ita/ita)

  • PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    PM Baru Inggris Soal Pengakuan Atas Palestina: Tak Bisa Disangkal!

    London

    Perdana Menteri (PM) baru Inggris Keir Starmer berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Dengan Abbas, Starmer membahas soal pengakuan terhadap negara Palestina yang disebutnya sebagai “hak yang tidak bisa disangkal”.

    Sedangkan dengan Netanyahu, Starmer menyebut gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza menjadi “kebutuhan yang jelas dan mendesak”.

    Seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (9/7/2024), Starmer berbicara via telepon dengan Abbas dan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dalam percakapan telepon itu, Starmer pada dasarnya membahas hal yang tidak jauh berbeda, yakni soal mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Namun secara khusus, menurut juru bicara Downing Street atau kantor PM Inggris, Starmer membahas soal komitmen negaranya dalam mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses yang menghasilkan solusi dua negara berdampingan dengan Israel.

    Starmer menyebut pengakuan bagi negara Palestina merupakan “hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina”.

    “Perdana Menteri memberikan informasi kepada Presiden Abbas mengenai prioritas-prioritas mendesaknya, termasuk mengamankan gencatan senjata, pemulangan para sandera, peningkatan dan percepatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina,” demikian pernyataan yang dirilis kantor PM Inggris.

    “Membahas pentingnya reformasi, dan memastikan legitimasi internasional bagi Palestina, Perdana Menteri mengatakan bahwa kebijakannya sejak lama soal pengakuan untuk berkontribusi pada proses perdamaian tidak berubah, dan itu adalah hak rakyat Palestina yang tidak bisa disangkal,” imbuh pernyataan itu.

    Menurut kantor berita Palestina, WAFA News Agency, Abbas menekankan pentingnya Inggris mengakui negara Palestina secara resmi saat berbicara via telepon dengan Starmer.

    Palestina telah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh lebih dari 140 negara, dengan Irlandia, Spanyol dan Norwefia menjadi negara-negara Eropa terbaru yang memberikan pengakuan resmi pada akhir Mei lalu.

    Starmer Serukan Gencatan Senjata Gaza Saat Telepon Netanyahu

    Selain berbicara dengan Abbas, Starmer juga melakukan percakapan telepon dengan Netanyahu pada Minggu (7/7) waktu setempat. Dengan Netanyahu, Starmer disebut membahas soal pentingnya gencatan senjata segera untuk perang yang berkecamuk di Jalur Gaza.

    Dia juga menyerukan pembebasan para sandera dan peningkatan aliran bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    “Perdana Menteri mengemukakan kebutuhan jelas dan mendesak untuk gencatan senjata, pemulangan para sandera, dan peningkatan segera untuk jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga sipil,” demikian disampaikan kantor PM Inggris dalam pernyataannya.

    “Dia (Starmer-red) menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan adanya kondisi jangka panjang untuk solusi dua negara, termasuk memastikan Otoritas Palestina memiliki sarana keuangan untuk beroperasi secara efektif,” imbuh pernyataan tersebut.

    Dalam percakapan telepon dengan Netanyahu, Starmer juga menegaskan komitmen negaranya untuk “melanjutkan kerja sama penting Inggris dan Israel untuk mencegah ancaman jahat”. Dia juga menyatakan harapannya untuk memperdalam hubungan erat antara London dan Tel Aviv.

    Kantor PM Israel tidak merilis pernyataan apa pun soal percakapan telepon dengan Starmer tersebut.

    Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Gaza, telah menewaskan lebih dari 38.000 orang. Lebih dari 87.000 orang lainnya mengalami luka-luka dan ribuan orang lainnya dilaporkan hilang.

    Starmer, yang sebelumnya menjadi pemimpin oposisi Inggris dari Partai Buruh, pernah dituding tidak menyerukan gencatan senjata, yang menjadi sikap yang sama dengan mantan PM Rishi Sunak dari Partai Konservatif. Dia baru menyerukan gencatan senjata pada Februari lalu setelah tekanan publik yang intens.

    Tidak hanya itu, menurut Al Jazeera, Starmer juga pernah dikritik secara luas karena mengatakan Israel “berhak” untuk memutus pasokan air dan listrik ke Jalur Gaza saat berbicara dalam podcast media LBC pada Oktober tahun lalu.

    Juru bicara Partai Buruh, pada saat itu, membantah Starmer membenarkan tindakan Israel memblokade pasokan air dan listrik untuk warga Gaza. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa komentar Starmer itu merespons pertanyaan soal hak Israel untuk mempertahankan diri.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hizbullah-Israel Memanas, AS hingga Rusia Minta Warganya Tak Datangi Lebanon

    Hizbullah-Israel Memanas, AS hingga Rusia Minta Warganya Tak Datangi Lebanon

    Ankara

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) meminta warganya tak melakukan perjalanan menuju Lebanon. Permintaan itu menyusul meningkatnya keterangan antara kelompok Hizbullah di Lebanon dengan militer Israel.

    Dilansir Anadolu Agency, Kamis (27/6/2024), Kedutaan Besar AS di Beirut meminta warga negaranya untuk mempertimbangkan kembali perjalanan ke Lebanon. Sementara, bagi warga AS yang berada di Lebanon agar menghindari perjalanan ke Lebanon selatan serta daerah perbatasan dengan Suriah.

    Kedutaan Besar AS mengatakan pemerintah Lebanon tidak dapat menjamin perlindungan warga AS terhadap pecahnya kekerasan dan konflik bersenjata mendadak.

    Kedutaan Besar Rusia di Beirut juga merekomendasikan warganya di Lebanon untuk menahan diri bepergian ke negara tersebut. Duta Besar Rusia Alexander Rudakov, dalam wawancara dengan saluran Rossiya 24, meminta warga negaranya menunggu hingga situasi di Lebanon tenang.

    Kementerian Luar Negeri Irlandia juga menyarankan semua perjalanan ke wilayah tertentu di Lebanon diurungkan. Irlandia juga mengimbau warganya yang saat ini berada di Lebanon selalu berhati-hati.

    “Situasi keamanan di Lebanon dapat memburuk dengan cepat,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

    “Ada peningkatan risiko kekerasan, termasuk bentrokan antara kelompok bersenjata dan Angkatan Bersenjata Lebanon,” sambung Kemlu Irlandia.

    “FCDO menyarankan agar semua perjalanan ke Lebanon tidak dilakukan karena risiko yang terkait dengan konflik antara Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina,” kata Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan dalam sebuah pernyataan.

    Peringatan serupa terhadap perjalanan ke Lebanon juga dibuat oleh Swiss dan Australia. Kuwait adalah negara pertama yang meminta warganya menghindari perjalanan ke Lebanon. Mereka yang berada di Lebanon diminta meninggalkan negara tersebut sesegera mungkin ‘mengingat situasi keamanan yang terjadi di wilayah tersebut’.

    Jerman, Belanda, Kanada dan Makedonia Utara juga mendesak warganya untuk meninggalkan negara tersebut di tengah meningkatnya risiko perang besar-besaran di Lebanon.

    Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel di tengah serangan lintas batas antara kelompok Hizbullah Lebanon dan pasukan Israel. Peningkatan terjadi ketika Tel Aviv terus melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 37.700 orang sejak Oktober 2023.

    (taa/haf)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Apple dan Meta Hadapi Tantangan Regulasi di Eropa, Kenapa?

    Apple dan Meta Hadapi Tantangan Regulasi di Eropa, Kenapa?

    Jakarta

    Dua perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Apple dan Meta dilaporkan tengah menghadapi tantangan regulasi baru di Eropa. Apple terkait toko aplikasinya App Store, sedangkan Meta berpusat pada asisten kecerdasan buatan (AI).

    Berdasarkan laporan dari Financial Times (FT), Komisi Eropa (European Commission/EC) akan mengajukan tuntutan terhadap Apple. Perusahaan pembuat iPhone itu tidak mematuhi persyaratan yang mengizinkan para pengembang aplikasi mengarahkan para pengguna kepada penawaran-penawaran yang tersedia di luar App Store tanpa membebankan biaya kepada mereka.

    Jika tuntutan tersebut benar-benar diajukan terhadap Apple, ini bisa menjadi yang pertama kalinya bagi EC melakukannya di bawah Digital Markets Act (DMA) yang baru saja diterapkan, menurut laporan tersebut.

    Komisi Eropa mengatakan pada bulan Maret bahwa mereka menggunakan wewenangnya di bawah DMA untuk menyelidiki Apple, Alphabet, dan Meta.
    Laporan tersebut menambahkan bahwa regulator hanya membuat temuan awal, mereka dapat menilai kembali keputusan akhir apa pun jika Apple mengubah praktiknya, dan bahwa waktu keputusan apa pun dapat berubah.

    “Kami yakin rencana kami sesuai dengan DMA, dan kami akan terus terlibat secara konstruktif dengan Komisi Eropa saat mereka melakukan penyelidikan,” Pernyataan Apple sebagaimana dikutip detiKINET dari PYMNTS.

    Sementara itu Meta, mengatakan sebelumnya bahwa mereka telah menghentikan sementara rencana peluncuran asisten AI-nya, Meta AI, di Eropa setelah Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC), atas nama otoritas perlindungan data Eropa (DPA), memintanya untuk menunda pelatihan model bahasa besar (LLM) dengan konten yang dibagikan oleh orang dewasa di platform Facebook dan Instagram Meta.

    Meta mengatakan dalam pembaruan bahwa mereka kecewa dengan permintaan tersebut, bahwa mereka telah memasukkan umpan balik dari DPA Eropa dan bahwa permintaan tersebut menandai langkah mundur untuk inovasi Eropa.

    “Kami berkomitmen untuk menghadirkan Meta AI, bersama dengan model yang mendukungnya, kepada lebih banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Eropa,” kata Meta dalam pembaruan tersebut.

    “Namun, sederhananya, tanpa menyertakan informasi lokal, kami hanya dapat menawarkan pengalaman kelas dua kepada orang-orang. Ini berarti kami tidak dapat meluncurkan Meta AI di Eropa saat ini,” sambungnya.

    (jsn/afr)

  • Israel Serang Kamp di Rafah, DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    Israel Serang Kamp di Rafah, DK PBB Gelar Pertemuan Darurat

    Jakarta

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) akan mengadakan pertemuan darurat secara tertutup pada Selasa (28/05) setelah Israel melancarkan serangan udara mematikan di Jalur Gaza bagian selatan, demikian menurut para diplomat.

    Pertemuan darurat tersebut digelar atas permintaan dari Aljazair, negara perwakilan Arab di DK PBB. Permintaan Aljazair didukung oleh Slovenia.

    Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang dikuasai Hamas sebelumnya mengatakan, 45 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara pada Minggu (26/05) malam waktu setempat, yang menghantam tenda-tenda tempat para pengungsi tinggal. Mereka menambahkan, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

    PBB kutuk serangan Israel

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan udara mematikan Israel di daerah dekat kota Rafah di Gaza selatan tersebut.

    “Saya mengutuk tindakan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil tak berdosa yang hanya mencari perlindungan dari konflik mematikan ini,” kata Guterres dalam sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Senin (27/05).

    “Tidak ada tempat yang aman di Gaza. Kengerian ini harus dihentikan,” tambahnya.

    Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Trk, pada Senin (27/05), turut mengecam serangan Israel tersebut.

    “Serangan pada hari Minggu itu sekali lagi menggarisbawahi, tidak ada tempat yang aman di Gaza,” pungkasnya seraya menambahkan: “Saya menyerukan Israel untuk menghentikan serangan militernya di Rafah, seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Pidaha Internasional (ICJ).”

    ICJ sebelumnya telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya di Gaza selatan pada Jumat (24/05).

    Tidak hanya itu, Trk juga menyerukan gencatan senjata dalam perang antara Israel dan kelompok militan Hamas, yang diklasifikasikan oleh beberapa negara termasuk Israel sebagai organisasi teroris.

    Suara pengakuan negara Palestina bertambah?

    Spanyol, Irlandia dan Norwegia pada Selasa (28/05) akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    Tiga negara itu akan menambah daftar panjang negara, lebih dari 140 negara anggota PBB, yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama.

    Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Hungaria, Malta, Polandia, dan Rumania, telah mengakui negara Palestina sebelum bergabung dengan Uni Eropa (UE), sementara Swedia menawarkan pengakuannya pada tahun 2014.

    Slovenia juga telah mengatakan akan mengumumkan keputusannya, terkait kemungkinan akan mengakui negara Palestina pada hari Kamis (30/05) mendatang.

    Merespons langkah Spanyol yang mengakui negara Palestina, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz pada Senin (27/05), menuduh hal tersebut sebagai “penghargaan terhadap teror.”

    gtp/rs/as (AP, AFP, Reuters, dpa)

    (ita/ita)

  • Spanyol Resmi Akui Negara Palestina

    Spanyol Resmi Akui Negara Palestina

    Jakarta

    Pemerintah Spanyol pada Selasa (28/5) secara resmi mengakui negara Palestina, dalam sebuah keputusan yang disetujui oleh kabinetnya. Keputusan ini sejalan dengan langkah serupa yang dilakukan Irlandia dan Norwegia.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/5/2024), juru bicara pemerintah Spanyol, Pilar Alegria mengatakan kabinet telah “mengambil keputusan penting untuk mengakui negara Palestina, yang memiliki satu tujuan: membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian”.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez mengatakan pada Selasa pagi waktu setempat, bahwa pemerintahnya akan menyetujui langkah untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    “Ini adalah keputusan bersejarah yang memiliki satu tujuan – untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina,” katanya dalam pidatonya di Madrid.

    Sanchez menekankan bahwa Spanyol akan mengakui negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, hanya mengakui perubahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

    “Meskipun Spanyol tidak berhak menentukan perbatasan negara lain, posisi kami sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, … dan dengan posisi yang secara tradisional dipegang oleh Uni Eropa,” katanya.

    Sanchez mengatakan Spanyol juga akan mengakui negara Palestina bersatu yang diperintah oleh Otoritas Palestina, yang oleh Sanchez disebut sebagai “mitra kami untuk perdamaian.”

    Tindakan mengakui Palestina bukan berarti menentang Israel, namun “menunjukkan penolakan langsung kami terhadap Hamas – yang menentang solusi dua negara,” tegasnya.

    Pada hari Selasa ini, Norwegia dan Irlandia juga akan secara resmi mengakui negara Palestina.

    “Keputusan hari ini didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap tatanan berbasis aturan – prinsip-prinsip yang memandu kita, apa pun konteksnya,” kata Sanchez.

    Pemimpin Spanyol itu menambahkan bahwa mulai besok, fokusnya adalah mendorong solusi dua negara untuk membawa perdamaian abadi di wilayah tersebut.

    Untuk mencapai solusi dua negara yang bertahan lama, Sanchez mengatakan prioritas utama adalah “mengakhiri krisis di Gaza,” yang mencakup mencapai gencatan senjata permanen, akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan pembebasan semua sandera Israel.

    Terakhir, ia mengatakan Spanyol akan “terus memupuk kerja sama dengan mitra-mitra yang berkomitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran di kawasan” untuk menyelenggarakan konferensi perdamaian internasional yang akan menerapkan solusi dua negara.

    “Dengan keputusan hari ini, kami memikul tanggung jawab kami dalam mengupayakan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan semua orang,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)