Negara: Irlandia

  • Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Korea Selatan Blokir Layanan AI DeepSeek, Simak Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Korea Selatan telah memblokir akses ke layanan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) DeepSeek dari perangkat pemerintah karena masalah keamanan. 

    Melansir Bloomberg yang mengutip Kantor Berita Yonhap pada Kamis (6/2/2025), Kementerian pertahanan, Kementerian luar negeri, dan Kementerian perdagangan Korea Selatan telah membatasi akses pejabat ke layanan tersebut di komputer pemerintah, berdasarkan informasi dari beberapa sumber yang tidak disebutkan namanya. 

    Kementerian pertahanan mengatakan kepada Bloomberg bahwa mereka telah mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan pada komputer yang digunakan di tempat kerja karena masalah keamanan dan teknis atas layanan AI generatif.

    Sementara itu, kementerian luar negeri Korea Selatan mengatakan, pemerintah tengah melakukan peninjauan keamanan atas layanan tersebut. Namun, mereka menolak untuk mengonfirmasi tindakan pengamanan khusus apa yang telah diambilnya. 

    Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi telah membatasi sementara akses ke DeepSeek di komputer yang dapat terhubung secara eksternal.  

    Dengan pemblokiran ini, Korea Selatan bergabung dengan sejumlah perusahaan dan negara yang telah lebih dulu mengambil tindakan untuk membatasi penggunaan chatbot kecerdasan buatan perusahaan rintisan China tersebut. 

    Perusahaan dan lembaga pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi akses ke DeepSeek karena kekhawatiran tentang potensi kebocoran data ke pemerintah China dan lemahnya perlindungan privasi. 

    Australia telah melarang layanan AI DeepSeek dari semua sistem dan perangkat pemerintah, sedangkan Italia memerintahkan pemblokirannya untuk melindungi data konsumen.  

    Irlandia telah meminta informasi lebih lanjut dari perusahaan tersebut atas potensi pelanggaran hukum privasi Uni Eropa. 

    Jepang secara efektif telah melarang penggunaan layanan AI generatif untuk semua perangkat pemerintah yang menangani informasi yang sangat sensitif, meskipun diserahkan kepada masing-masing kementerian untuk memutuskan penggunaan untuk perangkat lain, menurut Menteri Transformasi Digital Masaaki Taira. 

    Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait masalah pemblokiran ini. 

    Ratusan perusahaan swasta juga telah mengambil tindakan pencegahan dengan memblokir akses ke DeepSeek. 

    AI China tersebut dikembangkan oleh Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., dan bersaing dengan layanan ChatGPT yang lebih mapan dari OpenAI Inc. di AS.

  • Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    Petinggi Dunia Kecam Donald Trump, Tolak Usulan AS Ambil Alih Gaza Gusur Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Usulan Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih kepemilikan Jalur Gaza, mendapat banyak kecaman dari sejumlah pihak termasuk para sekutu Amerika.

    Dalam keterangan resminya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS akan mengambil alih Jalur Gaza, sementara orang-orang Palestina yang tinggal di sana harus pergi.

    Menurut Trump, Gaza telah lama dianggap sebagai “zona kehancuran” (demolition site) yang perlu dibangun kembali dari nol.

    Alasan tersebut yang mendorong ambisi Trump untuk mengubah wilayah itu menjadi Riviera-nya Timur Tengah. 

    Riviera sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ikonik di Italia, terkenal dengan pantai-pantainya yang eksotis, desa-desa berwarna-warni di tebing, serta kaya sejarah dan kuliner khas.

    Trump mengungkapkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza, menguasainya, membersihkannya dari sisa-sisa perang, termasuk bom yang belum meledak.

    Setelah itu Trump akan mengembangkannya secara ekonomi, Trump tampaknya ingin agar Gaza bisa mengalami transformasi serupa layaknya seperti Riviera ala Italia.

    “AS akan mengambil alih Jalur Gaza, membersihkannya dari senjata berbahaya, mengembangkan ekonomi di sana, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan menjadikannya sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah,” kata Trump.

    Namun usulan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, mereka dengan tegas mengecam gagasan mendeportasi orang-orang dari Gaza, menilai tindakan Trump sebagai pelanggaran internasional.

    “Sekretaris Jenderal akan mengatakan bahwa dalam mencari solusi, kita tidak boleh memperburuk masalah. Sangat penting bagi kita untuk tetap setia pada dasar hukum internasional,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric dikutip dari Al Jazeera.

    “Sangat penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis. Dan, tentu saja, ia akan menegaskan kembali solusi dua negara,” imbuhnya.

    Kecaman Serupa juga turut dilontarkan para pejabat dunia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk lain dari “cancel culture” yang dilakukan oleh Barat.

    Berikut daftar pemimpin dunia yang kecam usulan Trump relokasi warga dan kuasai Gaza.

    Arab Saudi

    Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa mereka menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka. 

    Hal itu juga diungkap Putra Mahkota Mohammed bin Salman yang menegaskan posisi kerajaan dengan ‘jelas dan eksplisit’ yang tidak dapat ditafsirkan dalam kondisi apapun.

    OKI

    Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait seruannya untuk menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.

    Dalam sebuah pernyataan, OKI menilai hal ini berkontribusi pada konsolidasi pendudukan, pemukiman kolonial dan perampasan tanah Palestina dengan paksa, merupakan pelanggaran hukum internasional.

    CAIR

    Kelompok advokasi Muslim AS (CAIR) mengatakan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina, bukan milik Amerika Serikat, dan seruan Presiden Trump untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka sama sekali tidak dapat diterima

    “Jika suatu saat nanti rakyat Palestina diusir secara paksa dari Gaza, kejahatan terhadap kemanusiaan ini akan memicu konflik yang meluas, mengakhiri hukum internasional, dan menghancurkan sisa-sisa citra dan kedudukan bangsa kita di mata internasional,” ujar Dewan Hubungan Amerika-Islam.

    Yordania

    Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan pemukiman [Israel], dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina.

    Inggris

    Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa solusi yang harus dicapai adalah dua negara. 

    Warga Palestina harus dapat hidup dan berkembang di tanah mereka sendiri, baik di Gaza maupun di Tepi Barat.”

    “Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat warga Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat.” ujar Lammy.

    Brazil

    Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan usulan Trump “tidak masuk akal”.

    “Di mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza,” kata Lula.

    Australia 

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintah terus mendukung solusi dua negara “di mana baik warga Israel maupun Palestina dapat hidup dalam damai dan aman”.

    “Kami mendukung gencatan senjata, kami mendukung pembebasan sandera, dan kami mendukung masuknya bantuan ke Gaza,” katanya.

    Irlandia

    “Arah perjalanan di sini sangat jelas: Kita memerlukan solusi dua negara dan rakyat Palestina serta rakyat Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing, dan di situlah fokusnya harus diarahkan,” kata Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Harris.

    “Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.” imbuhnya.

    Jerman

    Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyatakan bahwa Jalur Gaza adalah milik warga Palestina dan pengusiran mereka tidak dapat diterima serta bertentangan dengan hukum internasional.

    “Itu juga akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru… Tidak boleh ada solusi yang dipaksakan tanpa melibatkan warga Palestina.”

    Prancis

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis Christophe Lemoine menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk pemindahan paksa penduduk Palestina dari Gaza.

    Sekutu AS ini menilai tindakan Trump akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina, serta hambatan besar bagi solusi dua negara dan faktor destabilisasi utama bagi mitra dekat kami seperti Mesir dan Yordania, serta seluruh Kawasan.

    Spanyol

    Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares dengan sangat jelas menyatakan Gaza adalah tanah warga Palestina Gaza, dan mereka harus tetap tinggal di sana.

    “Gaza adalah bagian dari negara Palestina masa depan yang didukung Spanyol, dan harus hidup berdampingan dengan menjamin kemakmuran serta keamanan negara Israel.” tegas Albares

    Mesir 

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati berdiskusi dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengenai pentingnya melanjutkan proyek pemulihan di Gaza tanpa mengusir penduduknya dari wilayah tersebut.

    Rusia

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov meyakini bahwa penyelesaian konflik di Timur Tengah hanya dapat terjadi berdasarkan solusi dua negara.

    “Ini adalah prinsip yang tercantum dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, didukung oleh sebagian besar negara yang terlibat dalam permasalahan ini. Kami berpegang pada prinsip ini, mendukungnya, dan meyakini bahwa ini adalah satu-satunya solusi yang mungkin,” kata Peskov.

    China

    Kementerian Luar Negeri China berharap semua pihak menjadikan gencatan senjata dan tata kelola pasca-konflik sebagai kesempatan untuk mengembalikan masalah Palestina ke jalur penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.”

    Turki

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengecam Komentar Presiden AS Donald Trump mengenai rencana mengambil alih Gaza adalah “tidak dapat diterima”.

    Ia menegaskan bahwa segala rencana yang mengabaikan keberadaan warga Palestina hanya akan memperburuk konflik.

    Iran

    Pejabat senior Iran tidak setuju dengan segala bentuk pemindahan warga Palestina dan telah menyampaikan sikap ini melalui berbagai saluran diplomatik.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Trump Akan Akhiri Status Kewarganegaraan AS Berdasar Kelahiran

    Trump Akan Akhiri Status Kewarganegaraan AS Berdasar Kelahiran

    Jakarta

    Perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri status kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran memicu persoalan hukum dan menyebabkan keluarga imigran dalam ketidakpastian.

    Selama hampir 160 tahun, Amandemen ke-14 Konstitusi AS menjamin status kewarganegaraan secara otomatis bagi siapa pun yang lahir di negara tersebut.

    Akan tetapi, Trump berupaya mengubah penafsiran hukum kewarganegaraan ini dan menolak status kewarganegaraan anak-anak migran yang berada di negara tersebut secara ilegal atau dengan visa sementara.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir pada atau setelah 19 Februari 2025 dan tidak mempengaruhi mereka yang lahir sebelum tanggal tersebut.

    Namun, bagaimana kebijakan kewarganegaraan baru di AS ini jika dibandingkan dengan undang-undang kewarganegaraan di seluruh dunia?

    Kewarganegaraan berdasar kelahiran di seluruh dunia

    Kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran, atau asas ius soli, tidak diberlakukan di seluruh dunia.

    AS adalah salah satu dari sekitar 30 negarakebanyakan berada di benua Amerikayang memberikan status kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di dalam garis perbatasan negara mereka.

    Ini kontras dengan hukum kewargengaraan yang diberlakukan di banyak negara di Asia, Eropa dan sebagian Afrika.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Negara-negara itu menerapkan status kewarganegaraan berdasar hubungan darah, atau asas ius sanguinis.

    Anak-anak mewarisi kewarganegaraan mereka dari orang tua mereka, terlepas dari tempat kelahiran mereka.

    Beberapa negara mengombinasikan dua hukum kewarganegaraan tersebut, juga memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak dari mereka yang memiliki izin tinggal tetap di negara tersebut.

    BBC

    Indonesia adalah salah satu negara yang mengombinasikan asas kewarganegaraan tersebut.

    Asas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

    Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

    Sementara, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak yang ketentuannya diatur lebih rinci dalam undang-undang.

    Asas-asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

    Getty ImagesAsas kewarganegaraan di Indonesia adalah asas ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas.

    John Skrentny, profesor sosiologi di Universitas California, San Diego, AS, meyakini bahwa status kewarganegaraan berdasar tempat lahir biasa diterapkan di negara-negara di benua Amerika, “masing-masing negara memiliki cara yang unik dalam penerapannya”.

    “Misalnya, beberapa melibatkan budak dan mantan budak, beberapa tidak. Sejarah itu pelik,” katanya.

    Di AS, Amandemen ke-14 diadopsi untuk mengakomodir status hukum budak yang dibebaskan.

    Bagaimanapun, Skrentny berargumen kesamaan dari penerapan status kewarganegaraan berdasar kelahiran itu adalah “membangun sebuah bangsa dan negara dari bekas jajahan”.

    “Mereka harus menempuh kebijakan strategis tentang siapa yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan dikecualikan, dan bagaimana menjadikan negara-bangsa dapat diatur,” jelasnya.

    Baca juga:

    “Bagi banyak orang, kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, berdasarkan tempat kelahiran di wilayah tersebut, sesuai dengan tujuan pembangunan negara mereka.”

    Skrentny melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa bagi sebagian orang, status kewarganegaraan berdasar kelahiran ini mendorong imigrasi dari Eropa.

    “Bagi yang lain, itu memastikan bahwa penduduk asli dan mantan budak, serta anak-anak mereka, akan dimasukkan sebagai anggota penuh, dan tidak dibiarkan tanpa kewarganegaraan,” jelasnya.

    “Itu adalah strategi khusus untuk waktu tertentu, dan waktu itu mungkin telah berlalu,” ujarnya kemudian.

    Perubahan kebijakan dan pembatasan yang diperketat

    Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah merevisi undang-undang kewarganegaraan mereka.

    Beberapa di antaranya memperketat atau mencabut kewarganegaraan berdasarkan kelahiran karena kekhawatiran atas imigrasi ilegal, identitas nasional, dan apa yang disebut “wisata kelahiran”, yakni ketika orang mengunjungi suatu negara untuk melahirkan.

    India misalnya, negara ini pernah memberikan status kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di negara itu.

    Namun, seiring berjalannya waktu, kekhawatiran akan imigrasi ilegal, terutama dari Bangladesh, memicu kebijakan kewarganegaraan yang lebih ketat.

    Baca juga:

    Sejak Desember 2004, anak yang lahir di India bisa memiliki kewarganegaraan India asal kedua orang mereka merupakan orang India, atau salah satu dari mereka adalah warga negara India dan lainnya bukan dikategorikan sebagai migran gelap.

    Banyak negara-negara di Afrika, yang secara historis menganut asas ius soli di bawah sistem hukum era kolonial, kemudian meninggalkannya setelah memperoleh kemerdekaan.

    Saat ini, sebagian besar mengharuskan setidaknya satu orang tua menjadi warga negara atau penduduk tetap.

    Status kewarganegaraan lebih ketat diberlakukan di kebanyakan negara-negara Asia, seperti yang terjadi di China, Malaysia, dan Singapura.

    Negara-negara itu menerapkan hukum kewarganegaraan yang ditentukan oleh garis keturunan.

    Getty ImagesStatus kewarganegaraan lebih ketat diberlakukan di kebanyakan negara-negara Asia. seperti yang terjadi di China, Malaysia, dan Singapura.

    Eropa juga mengalami perubahan hukum kewarganegaraan yang signifikan.

    Irlandia adalah negara terakhir di kawasan tersebut yang mengizinkan asas ius soli tanpa batas.

    Negara itu menghapus kebijakan tersebut setelah jajak pendapat pada Juni 2024, ketika 79% pemilih menyetujui amandemen konstitusi yang mengharuskan setidaknya satu orang tua menjadi warga negara, penduduk tetap, atau penduduk sementara yang sah.

    Pemerintah mengatakan perubahan itu diperlukan karena banyak perempuan asing yang bepergian ke Irlandia untuk melahirkan agar bisa mendapatkan paspor Uni Eropa bagi anak mereka.

    ReutersKelompok yang mengadvokasi HAM khawatir putusan pengadilan konstitusi di Republik Dominika akan mencabut kewarganegaraan puluhan ribu orang, sebagian besar dari mereka adalah keturunan Haiti.

    Salah satu perubahan kebijakan kewarganegaraan yang drastis terjadi Republik Dominika, saat amandemen konstitusional mendefinisikan ulang kewarganegaraan dengan mengecualikan anak-anak migran tidak berdokumen pada 2010.

    Putusan Mahkamah Agung pada 2013 memberlakukan hal ini secara retroaktif hingga 1929, yang berdampak mencabut kewarganegaraan Dominika puluhan ribu orangsebagian besar keturunan Haiti.

    Kelompok hak asasi memperingatkan bahwa hal ini dapat membuat banyak orang kehilangan kewarganegaraan, karena mereka juga tidak memiliki dokumen sebagai warga Haiti.

    Baca juga:

    Langkah yang ditempuh pemerintah Republik Dominika ini dikecam secara luas oleh organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Inter-Amerika.

    Sebagai akibat dari protes publik, Republik Dominika mengesahkan undang-undang pada 2014 yang menetapkan sistem untuk memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak imigran kelahiran Dominika, khususnya mereka yang keturunan Haiti.

    Skrentny memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari tren global yang lebih luas.

    “Kita sekarang berada di era migrasi massal dan transportasi yang mudah, bahkan lintas samudra.”

    “Sekarang, individu juga dapat bersikap strategis tentang kewarganegaraan. Itulah sebabnya kita melihat perdebatan ini di AS sekarang.”

    Gugatan hukum

    Hanya dalam hitungan jam setelah Trump mengeluarkan perintah eksekutif tentang kebijakan kewarganegaraan baru tersebut, 22 negara bagian yang dipimpin Demokrat, kota San Francisco, Distrik Columbia, dan kelompok hak-hak sipil menggugat pemerintah federal, menentang tindakan tersebut.

    Perintah eksekutif tersebut langsung menghadapi ganjalan ketika pada hari keempat masa jabatan Trump, Hakim Pengadilan Distrik AS John Coughenour memblokirnya untuk sementara, dengan menyebutnya “jelas tidak konstitusional”.

    Kebanyakan pakar hukum sepakat bahwa Presiden Trump tidak dapat mengakhiri status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dengan perintah eksekutif.

    ReutersPerintah eksekutif Trump telah menghadapi gugatan hukum.

    “Dia melakukan suatu hal yang akan membuat banyak orang kecewa, tapi pada akhirnya hal ini akan diputuskan oleh pengadilan,” kata Saikrishna Prakash, seorang pakar konstitusi dan profesor di Fakultas Hukum Universitas Virginia.

    “Ini bukan sesuatu yang dapat ia putuskan sendiri.”

    Perintah eksekutif Presiden Trump meminta penafsiran ulang atas amandemen konstitusi yang ada.

    Untuk mengubahnya, diperlukan suara mayoritas dua pertiga di kedua majelis Kongres, ditambah persetujuan dari tiga perempat negara bagian AS.

    Perintah presiden tersebut kini ditangguhkan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, tetapi pengacara pemerintah federal mengatakan mereka berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan memperkirakan kasus tersebut akan berakhir di Mahkamah Agung AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Intip Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di 69 Negara

    Intip Uang Saku Beasiswa LPDP 2025 di 69 Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Beasiswa LPDP 2025 memberikan bantuan mencakup biaya pendidikan dan uang saku yang disesuaikan dengan standar hidup di 69 negara tujuan. Pemerintah kembali membuka pendaftaran Beasiswa LPDP hingga 17 Februari 2025.

    Beasiswa LPDP adalah salah satu yang paling diminati karena memberikan kesempatan emas untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 secara gratis, baik di dalam maupun luar negeri.

    Tak hanya menanggung biaya pendidikan sepenuhnya, LPDP juga memberikan benefit lainnya, termasuk uang saku bulanan yang sangat membantu selama masa studi. Menariknya, besaran uang saku yang diterima setiap penerima beasiswa berbeda-beda tergantung negara tujuan studi.

    Berdasarkan buku LPDP Scholarship Funding Components atau sekitar April 2024, berikut adalah besaran uang saku LPDP di 69 negara:

    Afrika Selatan: US$ 920 atau sekitar Rp 14 juta.Amerika Serikat: US$ 2.000–2.600 atau sekitar Rp 31 juta-Rp 40 juta.Arab Saudi: 3.100 riyal Arab Saudi atau sekitar Rp 13 juta.Argentina: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Australia: 2.500-2.800 dolar Australia atau sekitar Rp 26 juta-Rp 29 juta.Austria: 1.200 euro atau sekitar Rp 21 juta.Belanda: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Belarus: US$ 520 atau sekitar Rp 8 juta.Belgia: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Brasil: 2.500 real Brasil atau sekitar Rp 8 juta.Brunei Darussalam: 570 dolar Brunei Darussalam atau sekitar Rp 6 juta.Bulgaria: 980 lev Bulgaria atau sekitar Rp 8 juta.Chili: US$ 1.400 atau sekitar Rp 22 juta.Ceko: US$ 670 atau sekitar Rp 10 juta.Denmark: 1.400-1.600 euro atau sekitar Rp 24 juta-Rp 28 juta.Estonia: 710 euro atau sekitar Rp 12 juta.Filipina: 35.100 peso Filipina atau sekitar Rp 10 juta.Finlandia: 1.200 euro atau sekitar Rp 21 juta.Hong Kong: 12.700 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 25 juta.Hungaria: 780 euro atau sekitar Rp 14 juta.India: 33.400 rupee India atau sekitar Rp 6 juta.Inggris: 1.400-1.900 poundsterling atau sekitar Rp 27 juta-Rp 37 juta.Iran: 950 euro atau sekitar Rp 16 juta.Irlandia: 1.600 euro atau sekitar Rp 28 juta.Islandia: US$ 1.700 atau sekitar Rp 26 juta.Italia: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Jepang: 170.000-195.000 Yen Jepang atau sekitar Rp 17 juta-Rp 19 juta.Jerman: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Kanada: 2.300-2.900 dolar Kanada atau sekitar Rp 26 juta-Rp 33 juta.Kazakhstan: 310.000 tenge Kazakhstan atau sekitar Rp 10 juta.Kenya: US$ 480 atau sekitar Rp 7 juta.Korea Selatan: 1.500.000 won Korea Selatan atau sekitar Rp 17 juta.Kroasia: 630 euro atau sekitar Rp 11 juta.Latvia: 630 euro atau sekitar Rp 11 juta.Lebanon: US$ 1.400 atau sekitar Rp 22 juta.Lituania: 720 euro atau sekitar Rp 12 juta.Luksemburg: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Makau: 7.800 pataca Makau atau sekitar Rp 15 juta.Malaysia: 2.700 ringgit Malaysia atau sekitar Rp 9 juta.Maroko: 540 euro atau sekitar Rp 9 juta.Meksiko: US$ 1.300 atau sekitar Rp 20 juta.Mesir: US$ 880 atau sekitar Rp 14 juta.Norwegia: 12.700 Krone Norwegia atau sekitar Rp 18 juta.Oman: US$ 860 atau sekitar Rp 13 juta.Pakistan: US$ 410 atau sekitar Rp 6 juta.Prancis: 1.500 euro atau sekitar Rp 26 juta.Polandia: 710 euro atau sekitar Rp 12 juta.Portugal: 800 euro atau sekitar Rp 13 juta.Qatar: 6.000 riyal Qatar atau sekitar Rp 25 juta.Rusia: US$ 700-880 atau sekitar Rp 11 juta-Rp 14 juta.Selandia Baru: 2.300 dolar Selandia Baru atau sekitar Rp 21 juta.Singapura: 2.300 dolar Singapura atau sekitar Rp 26 juta.Siprus: 750 euro atau sekitar Rp 13 juta.Slovenia: 650 euro atau sekitar Rp 11 juta.Spanyol: 1.400 euro atau sekitar Rp 24 juta.Sudan: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Swedia: 12.300 krona Swedia atau sekitar Rp 18 juta.Swiss: 2.400 franc Swiss atau sekitar Rp 43 juta.Taiwan: US$ 1.100 atau sekitar Rp 17 juta.Thailand: 24.800 baht Thailand atau sekitar Rp 11 juta.Tiongkok: 6.600 yuan Tiongkok atau sekitar Rp 14 juta.Tunisia: 2.300 dinar Tunisia atau sekitar Rp 12 juta.Turki: 490 euro atau sekitar Rp 8,5 juta.Uni Emirat Arab: 6.100 dirham UAE atau sekitar Rp 26 juta.Uzbekistan: US$ 720 atau sekitar Rp 11 juta.Vietnam: 10.790.000 dong Vietnam atau sekitar Rp 6,5 juta.Yaman: US$ 700 atau sekitar Rp 11 juta.Yordania: US$ 810 atau sekitar Rp 13 juta.Yunani: 600 euro atau sekitar Rp 10 juta.

    Besaran uang saku beasiswa ini menyesuaikan dengan biaya hidup di setiap negara dan dapat berubah sesuai kebijakan LPDP di tahun 2025.

  • Apple Intelligence Tambah Dukungan 8 Bahasa Baru Mulai April 2025 – Page 3

    Apple Intelligence Tambah Dukungan 8 Bahasa Baru Mulai April 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Fitur kecerdasan buatan inovatif yang diperkenalkan Apple, Apple Intelligence, bersama seri iPhone 16 pada bulan September lalu jadi game changer bagi pengguna Apple.

    Pada awal saat diperkenalkan, fitur Apple Intelligence ini tersedia hanya di beberapa negara tertentu. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Irlandia, Selandia Baru hingga Afrika Selatan.

    Sayangnya, keterbatasan dukungan bahasa yakni hanya bahasa Inggris membatasi aksesibilitasnya bagi pengguna yang lebih luas.

    Kini, Apple pun mengonfirmasi adanya pembaruan atau update bahasa yang didukung Apple Intelligence dan akan menambahkan lebih banyak bahasa ke daftar tersebut.

    Mengutip Gizchina, Selasa (4/2/2025), selama rapat pendapatan Apple Q4 2024, CEO Apple Tim Cook mengungkapkan berita menarik ini untuk pengguna global. Apple Intelligence akan segera mendukung lebih dari enam bahasa baru dengan update yang dijadwalkan untuk rilis April mendatang.

    Menurut Tim Cook, perluasan bahasa ini bertujuan untuk membuat fitur kecerdasan buatan ini lebih inklusif dan dapat diakses oleh wilayah yang tidak berbahasa Inggris.

    “Pada bulan April, kami akan menghadirkan Apple Intelligence dalam lebih banyak bahasa, termasuk Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Spanyol, Jepang, Korea, dan Mandarin sederhana. Bahasa Inggris juga akan dilokalkan ke Singapura dan India,” kata Tim Cook.

    Raksasa ponsel Apple meluncurkan iPhone terbaru dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, yang disebut sebagai Apple Intelligence. Para pesaingnya juga banyak memanfaatkan AI. Persaingan memanfaatkan AI ini terjadi, di tengah upaya menggairahkan ke…

  • Inilah Foto Terbaik 2024 Versi UNICEF – Halaman all

    Inilah Foto Terbaik 2024 Versi UNICEF – Halaman all

    Untuk ke-25 kalinya, UNICEF Jerman memilih foto terbaik yang mendokumentasikan realita anak-anak di seluruh dunia sepanjang tahun 2024.

    “Fotografi dokumenter berkualitas tinggi dapat membuka mata kita,” kata Georg Graf Waldersee, Direktur UNICEF Jerman, seperti dirilis badan amal anak-anak milik PBB tersebut. “Karya seni yang mendapat penghargaan setiap tahun dalam kompetisi foto UNICEF benar-benar membuka mata kita terhadap situasi anak-anak di dunia.”

    Sarat trauma dan duka

    Stav, bocah berusia delapan tahun di Israel, selamat dari serangan organisasi teroris Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Serangan itu secara tiba-tiba mengakhiri masa kecilnya yang riang. Wajahnya kini mencerminkan rasa sakit dan kehilangan. Fotografer Israel Avishag Shaar-Yashuv memotret Stav dan anak-anak lainnya di tempat penampungan darurat, setelah rumah mereka tidak lagi bisa dihuni. Reportasenya didaulat sebagai karya foto anak terbaik tahun ini.

    Anak-anak di Palestina

    Dareen yang berusia sebelas tahun dan Kinan yang berusia lima tahun berhasil diselamatkan setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Qatar. Kedua saudara kandung berasal dari Jalur Gaza. Seluruh keluarga mereka tewas dalam serangan bom oleh Angkatan Udara Israel. Masa depan Dareen dan Kinan pun menjadi tidak pasti.

    Fotografer perempuan Palestina Samar Abu Elouf, yang belajar fotografi secara otodidak dengan kamera pinjaman, telah mendokumentasikan korban perang di Jalur Gaza. Anak-anak kebanyakan tidak lagi memiliki lengan, kaki, atau penglihatan. Dalam semua fotonya, Abu Elouf berhasil memulihkan martabat anak-anak korban perang, bahkan di tengah-tengah tekanan eksistensial. Dia juga mendapat penghargaan sebagai juara pertama.

    Kongo: Ancaman wabah virus

    Japhet baru berusia tujuh bulan ketika terinfeksi virus Mpox, yang lebih dikenal sebagai “cacar monyet”. Meski vaksin untuk Mpox telah dipasarkan, negara-negara miskin seperti Republik Demokratik Kongo, negara asal Japhet, kesulitan menutupi kebutuhan warganya.

    Di antara yang paling berisiko tertular adalah anak-anak. Menurut Uni Afrika, 1.000 orang telah meninggal dunia dan banyak lagi yang sudah terinfeksi. Japhet kecil beruntung. Ibunya membawanya ke pusat kesehatan di mana pustulanya diobati dengan obat antiseptik. Meski tidak dilengkapi dengan baik, klinik tersebut mampu menyelamatkan sang bocah.. Jurnalis foto Prancis Pascal Maitre dianugerahi tempat ke-2 untuk gambar ini.

    Prancis: Perjuangan hidup

    Gabin adalah salah satu dari sepuluh persen anak di seluruh dunia yang lahir prematur, menurut sebuah penelitian oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Dengan berkurangnya waktu di dalam kandungan, proses persalinannya menjadi lebih dramatis. Bocah lelaki itu lahir setelah dikandung kurang dari enam bulan, tetapi memiliki tekad yang kuat untuk bertahan hidup. Fotografer Prancis Maylis Rolland menangkap momen mengharukan ketika Gabin, yang masih mengenakan masker pernapasan, meraih hidung ibunya, Doriane. Juara ke-3 untuk foto ini.

    Selain tiga tempat pertama, juri ahli independen UNICEF juga memberikan penghargaan kehormatan kepada foto-foto lainnya.

    Sudan: Tragedi tak terdeteksi

    Luput dari perhatian dunia adalah bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Sudan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 14 juta penduduk di negara Afrika Timur itu telah melarikan diri dari perang saudara sejak 2023. Sekolah dan klinik kesehatan dihancurkan, bocah laki-laki direkrut secara paksa menjadi tentara, sementara anak-anak perempuan diperkosa. Kelaparan menjalar di mana-mana. Sekitar 730.000 anak Sudan tercatat mengalami kekurangan gizi parah. Fotografer Irlandia Ivor Prickett, yang juga bekerja untuk Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, menangkap kesengsaraan masyarakat di tengah perang di Sudan.

    Kanada: Ketika seorang bocah berhenti berbicara

    Milo menderita penyakit langka sejak berusia enam tahun. Di rumah, dia bisa mengobrol riang, tetapi di luar lingkup keluarga mulutnya membisu tanpa alasan.

    Dalam dunia kedokteran, fenomena ini disebut “mutisme selektif” alias kebisuan yang muncul dalam kondisi tertentu. Ibunya, fotografer Kanada-Meksiko Patricia Krivanek, memberi Milo sebuah kamera untuk mengekspresikan perasaannya ke dalam gambar dan sekaligus menuliskan apa yang mengganggunya. Adalah Krivanek pula yang mengambil foto Milo ini.

    Zambia: Masa kecil tanpa orang tua

    Mereka tinggal di panti asuhan atau hidup sendirian di jalanan: Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa sekitar 140 juta anak di seluruh dunia berstatus tuna wisma. Di Zambia, tidak semua orang berduka karena kehilangan sanak saudara karena perang, epidemi, atau kelaparan. Banyak pula yang berasal dari keluarga bermasalah, di mana mereka mengalami kekerasan dan pelecehan. Fotografer Italia Valerio Bispuri ingin memberikan suara kepada orang-orang yang “tak terlihat” ini. Mereka yang hidup tanpa diketahui dan dilupakan seakan “tidak pernah dilahirkan”.

    Nigeria: Menari demi kepercayaan diri

    Balet tidak menyaratkan kemewahan atau panggung mengkilap layaknya Theater Bolshoi di Moskow. Di Lagos, ibu kota Nigeria, sebanyak 20 anak secara rutin berlatih di halaman belakang di bawah bimbingan Daniel Ajala, sambil diawasi hewan ternak. Grup balet ini awalnya dirasa asing bagi warga permukiman kumuh di Lagos. Tapi Ajala ingin memberikan perspektif baru kepada anak-anak. Program ini membantu mereka, katanya, “untuk menyuarakan pendapat dan membela diri.”

    Fotografer Prancis Vincent Boisot menangkap adegan di mana seorang gadis menggantung kostum balet yang baru dicuci di tali jemuran agar kering.

    Prancis: Merangkak ke dalam ponsel

    Ponsel pintar kini sudah menjadi peranti wajib di kamar anak-anak; termasuk di usia balita. Efek negatif pada keterampilan sosial dan komunikasi serta kemampuan belajar anak telah lama terbukti secara ilmiah. Fotografer Prancis Jérôme Gence menangkap kecanduan ponsel melalui kameranya: anak-anak duduk bersama dan menatap ponsel mereka alih-alih berbicara satu sama lain. Beberapa peneliti otak sudah mengatakan bahwa generasi muda menderita “demensia digital,” tidak hanya di Prancis, tetapi di seluruh dunia.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

  • Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    Pengamat Sebut Prabowo Hanya Lanjutkan 5-10 Persen Program Jokowi: Lebih Menyentuh Rakyat Kecil

    PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini, program kerja Presiden Prabowo Subianto santer disebut-sebut melanjutkan program mantan presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, pengamat politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie justru berpandangan lain. Menurutnya, persentase program Jokowi yang dilanjutkan Prabowo hanya 5-10 persen.

    “Secara average (rata-rata) program Prabowo sangat menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan 10 tahun 1 dekade Jokowi berkuasa yang mana banyak terjadi perampokan dan penggusuran tanah milik masyarakat kecil dan itu mulai diubah Prabowo,” kata Jerry kepada Pikiran-rakyat.com, Minggu, 2 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Jerry menuturkan, memang ada 37 proyek dan semuanya harus dibatalkan lantaran berpotensi merusak lingkungan dan alam Nusantara. Proyek ini tidak memberikan manfaat bagi rakyat, tetapi hanya menguntungkan kaum feodal dan oligarki.

    “Program kelanjutan IKN belum tentu akan dilanjutkan apalagi anggaran di Kementerian PU terbatas dan ASN ditunda pindah ke IKN,” tuturnya.

    Sementara itu, program Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tambahan Rp71 triliun untuk APBN 2025, nantinya bakal ditambah menjadi Rp171 triliun.

    “Bukan hanya itu, namun pemeriksaan kesehatan gratis dengan total anggaran Rp4,7 triliun. Selain itu Prabowo mengadopsi penghentian program impor yang sukses ala Soeharto yakni jagung, beras, garam, dan gula. Seperti diketahui impor pangan di era Jokowi sangat ugal-ugalan,” ujarnya.

    Jerry mengatakan, nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi 13,8 miliar dolar AS atau sekira Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan pada 2022 sebesar 13,11 miliar dolar AS. Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus 3,68 miliar dolar AS atau sekira Rp57,44 triliun.

    Tak hanya itu, program lain akan mengikuti di antaranya, sekolah rakyat gratis, pembangunan 3 juta perumahan, diskon tarif listrik 50 persen. Kalau program pemutihan utang 1 juta nelayan, petani, dan UMKM sudah dilakukan. Utang petani-nelayan yang dihapus, yakni Rp500 juta untuk badan usaha dan Rp300 juta untuk perseorangan.

    “Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo saya kira akan menyamai prestasi Republik Irlandia yang surplus Rp125 triliun dan Argentina yang dipimpin Presiden Javier Milei surplus Rp26,7 triliun. Menurut saya ini langkah brilian dan cerdas saat Prabowo memangkas 90 persen anggaran belanja ATK yang mencapai Rp44 triliun. Bahkan anggaran pemerintah dipangkas Rp300 triliun,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pentagon Blokir DeepSeek Usai Data Pegawainya Menyangkut di Server China

    Pentagon Blokir DeepSeek Usai Data Pegawainya Menyangkut di Server China

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), Pentagon, akan memblokir akses jaringannya ke model kecerdasan buatan DeepSeek setelah data sejumlah karyawan mereka yang tersangkut di peladen atau server China.

    Persyaratan layanan DeepSeek secara eksplisit menyatakan bahwa mereka akan menyimpan data pengguna di server China dan data tersebut diatur di bawah hukum  China — yang mewajibkan kerja sama dengan badan intelijen negara tersebut.

    Namun, hal itu tidak menghentikan karyawan Departemen Pertahanan AS untuk ikut serta menggunakan DeepSeek yang saat ini menjadi buah bibir karena dianggap lebih canggih dari ChatGPT. 

    Bloomberg melaporkan, Jumat (31/1/2025), Pentagon mendapati karyawannya menghubungkan komputer kerja mereka ke server China, menggunakan layanan tersebut setidaknya selama dua hari. 

    Atas temuan tersebut, Pentagon memutuskan memblokir DeepSeek di beberapa jaringannya. 

    Kekhawatiran terhadap Deepseek juga diperlihatkan oleh negara-negara di Eropa. Pemerintah Italia dan Irlandia mengirim surat kepada Deepseek meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan data pengguna yang dilakukan platform kecerdasan buatan (AI) asal China tersebut.

    Deepseek memiliki waktu 20 hari untuk memberi tanggapan. Pada saat bersamaan aplikasi tersebut hilang dari play store di kedua negara. 

    Komisi Perlindungan Data Irlandia mengirim catatan kepada DeepSeek untuk meminta perincian mengenai bagaimana data warga negara di Irlandia diproses oleh perusahaan tersebut. 

    “Komisi Perlindungan Data (DPC) telah menulis surat kepada DeepSeek untuk meminta informasi mengenai pemrosesan data yang dilakukan terkait dengan subjek data di Irlandia,” kata seorang juru bicara, dilansir dari Techcrunch, Kamis (30/1/2025). 

    Surat dari DPA Irlandia dikirim kurang dari 24 jam setelah pengawas perlindungan data di Italia mengirim catatan serupa kepada perusahaan tersebut. DeepSeek belum menanggapi kedua permintaan tersebut secara publik. Namun, aplikasi selulernya tidak lagi muncul di toko aplikasi Google dan Apple di Italia.

    Langkah Italia tersebut tampaknya merupakan langkah besar pertama dari salah satu lembaga pengawas tersebut sejak DeepSeek menjadi sangat viral dalam beberapa hari terakhir.

    Euroconsumers, sebuah koalisi kelompok konsumen di Eropa, telah mengajukan keluhan kepada Otoritas Perlindungan Data Italia terkait dengan cara DeepSeek menangani data pribadi terkait dengan GDPR , kerangka kerja regulasi perlindungan data di Eropa. 

  • Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

    Jakarta

    Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

    Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

    Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

    Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

    AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

    Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

    Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

    Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

    Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

    Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

    Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

    Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

    Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

    Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

    Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

    Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

    Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

    Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

    Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

    Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

    Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

    Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

    Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

    Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

    Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

    Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

    Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

    Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

    Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

    Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

    Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

    Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

    Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

    Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

    Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

    Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

    Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

    Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

    Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

    Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

    Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

    Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

    Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

    Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

    Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

    Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

    Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

    Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

    Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

    Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

    Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

    Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

    Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

    McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

    Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

    McGuinness membantah tuduhan tersebut.

    Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

    Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

    Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

    Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

    Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

    Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

    Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

    Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

    Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

    Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

    Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

    M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

    Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

    Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

    Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

    Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

    Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

    Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

    Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

    Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Peta Konflik Dunia di 2025: AS Awas, Rusia Untung, Perhatian Timur Tengah, Situasi Korea hingga Cina – Halaman all

    Peta Konflik Dunia di 2025: AS Awas, Rusia Untung, Perhatian Timur Tengah, Situasi Korea hingga Cina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dewan Urusan Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah merilis jajak pendapat tahunan para ahli kebijakan luar negeri dengan pertimbangan konflik saat ini atau potensial yang dapat memengaruhi kepentingan Negeri Paman Sam.

    Laporan tersebut dirilis dengan latar belakang perang dan meningkatnya ketegangan di sejumlah kawasan dan saat Presiden AS Donald Trump memaparkan prioritas kebijakan luar negerinya untuk masa jabatan keduanya.

    Newsweek menghubungi Departemen Luar Negeri AS melalui email untuk meminta komentar.

    Laporan tersebut disusun dari informasi yang dikumpulkan pada bulan November dari 15.000 akademisi, pejabat pemerintah, dan pakar kebijakan luar negeri lainnya.

    Hasilnya menunjukkan bahwa tahun 2025 dapat menjadi tahun yang paling berbahaya sejak Dewan Urusan Luar Negeri mulai melakukan Survei Prioritas Pencegahan.

    Ada lebih banyak skenario yang lebih mungkin terjadi dan memiliki dampak potensial yang lebih tinggi terhadap kepentingan Washington daripada sebelumnya dalam 17 tahun jajak pendapat oleh lembaga pemikir yang berkantor pusat di Washington DC.

    Timur Tengah Masih Memanas

    Timur Tengah dianggap sebagai area yang memerlukan perhatian khusus.

    Menurut laporan tersebut, masih menjadi sorotan konflik Israel dan Hamas di Gaza, kemudian bentrokan dengan Hizbullah yang berpusat di Lebanon, dan meningkatnya permusuhan dengan pendukung kedua kelompok paramiliter—Iran.

    Tidak jelas bagaimana gencatan senjata minggu lalu antara Israel dan Hamas dan kembalinya ratusan ribu warga Palestina yang mengungsi dari Gaza selatan ke utara akan memengaruhi hasil survei.

    Keuntungan Militer Rusia

    Lalu perang Rusia melawan Ukraina juga masuk dalam kategori konflik Tingkat I tertinggi. 

    Kini, perang yang telah memasuki tahun ketiga dinilai memiliki kemungkinan besar untuk terus berlanjut dan berdampak besar pada kepentingan AS.

    Laporan itu memprediksi berbagai  spekulasi yang bisa terjadi.

    “Keuntungan militer besar Rusia di Ukraina, termasuk penghancuran infrastruktur penting secara luas, dan berkurangnya bantuan asing ke Kyiv menyebabkan gencatan senjata yang menguntungkan Moskow.”

    Tekanan Militer Cina ke Taiwan

    Skenario Tingkat 1 yang dianggap cukup mungkin terjadi tetapi dengan dampak potensial yang tinggi adalah “peningkatan tekanan militer dan ekonomi oleh Tiongkok terhadap Taiwan ” yang dapat memicu krisis Selat Taiwan yang dapat menarik AS dan negara lain di kawasan Pasifik.

    Konflik Afghanistan

    Afghanistan masuk dalam kategori risiko rendah Tier II.

    Para ahli merasa penindasan Taliban dan kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung di Afghanistan dapat memicu kekerasan sektarian, yang dapat memperburuk krisis kemanusiaannya.

    Skenario ini dianggap memiliki kemungkinan yang tinggi meskipun dampaknya rendah terhadap masalah kebijakan AS saat ini.

    Provokasi Perbatasan Korea

    Sementara itu, “uji coba senjata dan provokasi perbatasan” oleh Korea Utara tidak mungkin mengakibatkan konfrontasi penuh dengan Korea Selatan, menurut para ahli.

    Kontinjensi ini turun ke Tingkat II, turun dari Tingkat 1 tahun lalu, tetapi akan berdampak besar pada kawasan tersebut dan kemungkinan akan melibatkan AS, yang menempatkan sekitar 28.000 tentara di Korea Selatan yang bersekutu.

    Di antara potensi krisis dalam kategori Tingkat III adalah meningkatnya ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh meningkatnya terorisme dan melemahnya kewenangan pemerintah di Nigeria timur laut.

    ALUTSISTA KOREA UTARA – Meriam howitzer M1989 Koksan Korea Utara dikabarkan telah dikirim ke Rusia. Uji coba senjata dan provokasi perbatasan” oleh Korea Utara disebut pakar tidak mungkin mengakibatkan konfrontasi penuh dengan Korea Selatan. (NK News)

    Kemungkinan ini dianggap sedang dan berdampak rendah pada kepentingan Washington.

    Direktur Pusat Aksi Pencegahan di Council on Foreign Relations, Paul Stares, memberikan analisis terkait peta konflik dunia di 2025.

    “Tingkat kecemasan yang dirasakan responden survei tentang risiko konflik kekerasan selama 12 bulan mendatang tidak pernah sebesar ini. Dari 30 kemungkinan yang disurvei, 28 dinilai sangat mungkin terjadi dalam 12 bulan mendatang. Delapan belas di antaranya akan berdampak tinggi atau sedang terhadap kepentingan AS.”

    Untuk menghindari berbagai krisis yang terjadi secara bersamaan dengan konsekuensi yang mengerikan bagi Amerika Serikat, Stares menyarankan pemerintahan Trump untuk berpikir jernih dan berupaya mengurangi risiko konflik.

    Indeks Perdamaian Dunia

    Pada Juni 2024 lalu, Indeks Perdamaian Global (GPI) 2024 merilis peta konflik terbanyak sejak Perang Dunia II.

    Terdapat 56 konflik, 92 negara terlibat dalam konflik di luar perbatasan, yang merupakan jumlah terbanyak sejak GPI didirikan.

    Laporan yang dihasilkan oleh lembaga pemikir internasional, Institute for Economics & Peace (IEP), yang mengungkap bahwa dunia berada di persimpangan jalan. Tanpa upaya bersama, ada risiko lonjakan konflik besar, seperti dikutip dari visionofhumanity.org.

    Adapun 97 negara mengalami penurunan tingkat kedamaian, lebih banyak dari tahun mana pun sejak dimulainya Indeks Perdamaian Global pada tahun 2008.

    Konflik di Gaza dan Ukraina merupakan pendorong utama penurunan tingkat kedamaian global, karena kematian akibat pertempuran mencapai 162.000 pada tahun 2023.

    92 negara saat ini terlibat dalam konflik di luar perbatasan mereka, lebih banyak daripada kapan pun sejak dimulainya GPI.

    Sistem penilaian militer pertama dari jenisnya menunjukkan bahwa kemampuan militer AS hingga tiga kali lebih tinggi daripada Tiongkok.

    Dampak ekonomi global dari kekerasan meningkat menjadi $19,1 triliun pada tahun 2023, mewakili 13,5 persen dari PDB global. Paparan terhadap konflik menimbulkan risiko rantai pasokan yang signifikan bagi pemerintah dan bisnis.

    Militerisasi mencatat penurunan tahunan terbesarnya sejak dimulainya GPI, dengan 108 negara menjadi lebih termiliterisasi.

    110 juta orang menjadi pengungsi atau mengungsi di dalam negeri karena konflik kekerasan, dengan 16 negara kini menampung lebih dari setengah juta pengungsi.

    Amerika Utara mengalami kemerosotan regional terbesar, yang disebabkan oleh peningkatan kejahatan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan.

    Jumlah negara yang terlibat konflik tertinggi sejak Perang Dunia II

    PEMBEBASAN SANDERA ISRAEL – Foto ini diambil pada Jumat (31/1/2025) dari publikasi resmi Telegram Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) pada Kamis (30/1/2025), menunjukkan warga Palestina dan anggota Brigade Al-Qassam menyaksikan pertukaran tahanan ketiga di Jalur Gaza pada Kamis (30/1/2025). Hamas menyerahkan 3 sandera Israel dan 5 warga Thailand kepada ICRC sebelum dibawa ke negara masing-masing. (Telegram Brigade Al-Qassam)

    Saat ini terdapat 56 konflik, yang terbanyak sejak Perang Dunia II.

    Konflik-konflik tersebut telah menjadi lebih internasional dengan 92 negara terlibat dalam konflik di luar perbatasan mereka, yang terbanyak sejak dimulainya GPI.

    Meningkatnya jumlah konflik kecil meningkatkan kemungkinan terjadinya lebih banyak konflik besar di masa mendatang.

    Misalnya, pada tahun 2019, Ethiopia, Ukraina, dan Gaza semuanya diidentifikasi sebagai konflik kecil.

    Tahun lalu tercatat 162.000 kematian terkait konflik. Ini adalah jumlah korban tertinggi kedua dalam 30 tahun terakhir, dengan konflik di Ukraina dan Gaza yang menyumbang hampir tiga perempat kematian.

    Ukraina mewakili lebih dari separuhnya, mencatat 83.000 kematian akibat konflik, dengan perkiraan sedikitnya 33.000 untuk Palestina hingga April 2024.

    Dalam empat bulan pertama tahun 2024, kematian terkait konflik secara global berjumlah 47.000.

    Jika angka yang sama berlanjut hingga akhir tahun ini, ini akan menjadi jumlah kematian konflik tertinggi sejak genosida Rwanda pada tahun 1994.

    Dampak ekonomi global akibat kekerasan pada tahun 2023 adalah $19,1 triliun atau $2.380 per orang.

    Ini merupakan peningkatan sebesar $158 miliar, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan kerugian PDB akibat konflik sebesar 20 persen.

    Pengeluaran untuk pembangunan perdamaian dan pemeliharaan perdamaian berjumlah total $49,6 miliar, yang mewakili kurang dari 0,6?ri total pengeluaran militer.

    Islandia tetap menjadi negara paling damai, posisi yang telah dipegangnya sejak 2008, diikuti oleh Irlandia, Austria, Selandia Baru, dan Singapura – pendatang baru di lima besar.

    Yaman telah menggantikan Afghanistan sebagai negara paling tidak damai di dunia. Diikuti oleh Sudan, Sudan Selatan, Afghanistan, dan Ukraina.

    Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) tetap menjadi kawasan yang paling tidak damai.

    Kawasan ini merupakan rumah bagi empat dari sepuluh negara yang paling tidak damai di dunia dan dua negara yang paling tidak damai, Sudan dan Yaman.

    Meskipun demikian, UEA mencatat peningkatan kedamaian terbesar di kawasan ini – naik 31 peringkat ke peringkat 53 pada tahun 2024.

    Meskipun sebagian besar indikator kedamaian memburuk selama 18 tahun terakhir, ada peningkatan dalam angka pembunuhan yang turun di 112 negara, sementara persepsi kriminalitas membaik di 96 negara.

    Perubahan sifat konflik

    Seiring meluasnya konflik dan semakin mendunianya konflik, meningkatnya kompleksitas mengurangi kemungkinan tercapainya solusi yang langgeng. Ukraina dan Gaza adalah contoh dari keluhan historis yang terus berlanjut atau “perang abadi” tanpa resolusi yang jelas.

    Jumlah konflik yang menghasilkan kemenangan yang menentukan bagi kedua belah pihak telah turun dari 49 persen pada tahun 1970-an, menjadi kurang dari 9 persen pada tahun 2010-an.

    Selama periode yang sama, jumlah konflik yang berakhir melalui perjanjian damai turun dari 23 persen menjadi lebih dari 4%.

    Faktor kunci lain yang membentuk kembali konflik adalah dampak teknologi peperangan asimetris, yang memudahkan kelompok non-negara, serta negara yang lebih kecil atau kurang kuat, untuk bersaing dalam konflik dengan negara atau pemerintah yang lebih besar.

    Jumlah negara yang menggunakan pesawat nirawak meningkat dari 16 menjadi 40, peningkatan 150% antara tahun 2018 dan 2023.

    Selama periode yang sama, jumlah kelompok non-negara yang melakukan setidaknya satu serangan pesawat nirawak meningkat dari 6 menjadi 91, peningkatan lebih dari 1.400%.

    Kemampuan militer global

    Sejak dimulainya perang Ukraina, militerisasi telah meningkat di 91 negara, membalikkan tren 15 tahun sebelumnya.

    Mengingat komitmen ke depan banyak negara terhadap pengeluaran militer, hal itu tidak mungkin membaik dalam beberapa tahun mendatang.

    Perubahan dalam dinamika peperangan telah menyebabkan jumlah pasukan berkurang sementara kecanggihan teknologi meningkat.

    Selama dekade terakhir, 100 negara mengurangi personel angkatan bersenjata mereka, sementara kemampuan militer global meningkat lebih dari 10%.

    Penelitian pertama yang dilakukan oleh IEP menghitung kemampuan militer suatu negara dengan menggabungkan kecanggihan militer, teknologi, dan kesiapan tempur.

    Penelitian ini mengungkap bahwa AS memiliki kemampuan militer yang jauh lebih tinggi daripada China, yang diikuti oleh Rusia.

    Pendekatan tradisional untuk mengukur kemampuan militer umumnya hanya menghitung jumlah aset militer.

    Sorotan regional

    Eropa tetap menjadi kawasan paling damai, namun, kawasan ini mencatat peningkatan pengeluaran militer tahunan terbesar sejak dimulainya GPI.

    Amerika Utara mencatat penurunan perdamaian regional terbesar dengan penurunan hanya di bawah 5%.

    Baik AS maupun Kanada mengalami penurunan yang signifikan, terutama didorong oleh peningkatan kejahatan kekerasan dan ketakutan akan kekerasan.

    Afrika Sub-Sahara sekarang menjadi kawasan paling tidak damai kedua setelah MENA karena menghadapi beberapa krisis keamanan – terutama meningkatnya kerusuhan politik dan terorisme di Sahel Tengah.

    Asia-Pasifik tetap menjadi kawasan paling damai kedua dengan sedikit penurunan perdamaian.

    Papua Nugini mencatat penurunan terburuk di kawasan tersebut, yang disebabkan oleh meningkatnya kekerasan suku akibat perselisihan atas wilayah dan kepemilikan tanah.

    Amerika Tengah dan Karibia mengalami sedikit penurunan perdamaian, karena negara-negara seperti Haiti memerangi kejahatan terorganisasi tingkat tinggi dan kerusuhan sipil.

    Meskipun demikian, El Salvador mencatat peningkatan perdamaian paling signifikan di dunia.

    Amerika Selatan mengalami penurunan perdamaian terbesar kedua dengan penurunan sebesar 3,6%.

    Perubahan terbesar terjadi pada indikator Tingkat Pembunuhan, Skala Teror Politik, dan Intensitas Konflik Internal.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)