Xcloud.id

Negara: Iran

  • Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Trump Ancam Lonjakan Tarif Bagi Negara Pendukung BRICS

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang menunjukkan dukungan terhadap “kebijakan anti-Amerika,” merujuk kepada hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil, Minggu (6/6).

    BRICS, yang kini mewadahi lebih dari separuh populasi dunia dan 40% output ekonomi global, ingin menampilkan diri sebagai poros baru kerja sama multilateral, di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang kian memanas.

    KTT yang berlangsung di Rio de Janeiro sebabnya disebut-sebut sebagai forum tandingan atas kebuntuan di G7 dan G20, serta pendekatan unilateral “America First” yang diusung Trump.

    Ancaman tarif tanpa pengecualian

    Dalam pernyataan bersama yang dirilis Minggu sore waktu setempat, negara-negara BRICS mengingatkan bahwa kenaikan tarif global mengancam perdagangan dunia. Meski tak menyebut Trump secara eksplisit, kritik terhadap kebijakan tarif AS kuat membias pada dokumen akhir.

    Beberapa jam berselang, Trump mengeluarkan pernyataan keras di platform Truth Social. “Setiap negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan TARIF TAMBAHAN SEBESAR 10%. Tidak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatian Anda!”

    Dia tidak menjelaskan maksudnya mengenai “kebijakan anti-Amerika” yang dia tuduhkan. Pemerintahannya sendiri sedang berpacu menyelesaikan berbagai kesepakatan dagang sebelum tenggat 9 Juli, hari dimulainya tarif “balasan” yang lebih besar.

    BRICS berekspansi di tengah ketegangan global

    Dari tadinya cuma Brasil, Rusia, India, dan Cina pada KTT pertama tahun 2009, keanggotaan BRICS telah berkembang dengan tambahan Afrika Selatan, dan kini juga mencakup Mesir, Etiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, hadir di Brasil untuk KTT BRICS, dan menurut seorang pejabat kementerian kepada Reuters, dijadwalkan terbang ke AS pada Senin (7/7) untuk mengurus negosiasi tarif.

    Menurut Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, BRICS adalah “pewaris” alami Gerakan Non-Blok era Perang Dingin, kata dia dalam pidato pembukaan.

    “BRICS adalah penerus Gerakan Non-Blok,” kata Lula. “Ketika multilateralisme diserang, otonomi kita kembali dipertaruhkan.”

    Absennya dua tokoh utama

    KTT dua hari ini sedikit meredup oleh absennya dua pemimpin BRICS, yakni Presiden China Xi Jinping, yang untuk pertama kalinya absen sejak menjabat pada 2012, dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang hanya hadir secara virtual karena masih dibayangi surat penangkapan internasional terkait invasi Ukraina.

    Di antara sejumlah kepala negara yang hadir adalah Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Pertemuan berlangsung di Museum Seni Modern Rio pada Minggu dan Senin.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian batal hadir akibat eskalasi konflik dengan Israel, dan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dalam pidatonya, Araghchi mengajak seluruh anggota untuk mengecam keras Israel. Menurutnya, dampak perang di Timur Tengah “tidak akan terbatas pada satu negara saja”.

    Kritik terhadap tarif dan perang

    Dalam pernyataan bersama, BRICS mengutuk kenaikan tarif perdagangan global dan serangan terhadap Iran, tanpa secara eksplisit menyebut Presiden AS Donald Trump. Pernyataan bersama kelompok ini, yang juga mengkritik aksi militer Israel di Timur Tengah, secara mencolok juga tidak menyasar Rusia sebagai anggota, dan hanya menyebut konflik Ukraina satu kali.

    BRICS menyatakan dukungan atas keanggotaan penuh Etiopia dan Iran di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan mendesak pemulihan segera atas mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan WTO.

    Dalam sindiran terselubung terhadap AS, deklarasi BRICS mengungkapkan “keprihatinan serius” atas lonjakan tarif perdagangan global yang dinilai “tidak sejalan dengan aturan WTO”. Pembatasan tersebut dianggap mengancam perdagangan internasional, mengganggu rantai pasok global, dan menciptakan ketidakpastian.

    Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva, tuan rumah KTT, juga mengkritik keputusan NATO menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% PDB pada 2035. Kritik ini kemudian dimasukkan dalam deklarasi resmi.

    “Selalu lebih mudah berinvestasi untuk perang dibanding perdamaian,” ujar Lula dalam pidato pembukaan.

    Upaya hindari sanksi

    Meski Lula lantang menyerukan reformasi lembaga global yang didominasi Barat, Brasil tetap memilih jalur moderat untuk menghindari risiko ekonomi.

    Trump sebelumnya sempat mengancam akan mengenakan tarif 100% jika BRICS mencoba melemahkan dominasi dolar. Usulan ini didorong Rusia sejak tahun lalu, demi membangun sistem pembayaran alternatif guna menghindari sanksi Barat pascainvasi Ukraina.

    Menurut Prof. Ana Garcia dari Universitas Federal Pedesaan Rio de Janeiro, Brasil sengaja mengarahkan KTT kali ini ke isu-isu yang tidak kontroversial seperti kerja sama perdagangan dan kesehatan global.

    “Brasil ingin menghindari kerusakan dan tidak menarik perhatian pemerintahan Trump demi menjaga stabilitas ekonomi nasional,” kata Garcia.

    Inisiatif Baru: jaminan multilateral dan etika AI

    Negara-negara anggota mendukung inisiatif BRICS Multilateral Guarantees yang akan dijalankan melalui New Development Bank. Tujuannya adalah menurunkan biaya pembiayaan dan memperbesar investasi di negara anggota.

    Dalam pernyataan terpisah terkait kecerdasan buatan (AI), para pemimpin menyerukan perlindungan terhadap penyalahgunaan AI, pembatasan pengumpulan data yang berlebihan, dan mekanisme pembayaran yang adil bagi penyedia data.

    Isu iklim dan peran Brasil

    Menjelang COP29 PBB yang juga akan digelar di Brasil, Lula memanfaatkan momentum KTT BRICS untuk menunjukkan komitmen negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Trump, sebaliknya, dikabarkan memperlambat inisiatif iklim AS.

    Sumber Reuters menyebut bahwa Cina dan UEA menyatakan niat untuk berinvestasi dalam Tropical Forests Forever Facility, skema Brasil untuk konservasi hutan hujan global yang terancam punah.

    Editor: Hendra Pasuhuk

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS

    Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Prabowo tegaskan Indonesia dukung penuh arah baru kerja sama BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap arah baru kerja sama BRICS 2025 yang tertuang dalam “Leaders’ Declaration”.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di Rio de Janeiro, Brasil, waktu setempat (6/7) menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut berfokus pada sejumlah hal, mulai dari penguatan multilateralisme hingga pembangunan berkelanjutan.

    “Kemudian ‘outcomes’ daripada pertemuan tadi, salah satunya adalah ‘leader declaration’ dan dalam ‘leader declaration’ itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralisme dan ‘reform’ daripada ‘global governance’,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Poin kedua berfokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas internasional, serta pendalaman kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Bagi Indonesia, agenda ini sangat penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

    “Nah poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia,” kata Airlangga.

    Airlangga juga menjelaskan bahwa poin ketiga dalam deklarasi menyangkut komitmen terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. Negara-negara BRICS sepakat bahwa transisi energi dan pembangunan hijau harus tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara berkembang.

    “Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan ‘climate change’ dan ‘promoting sustainable’ yang ‘fair and inclusive development’,” kata dia.

    Poin keempat dari Leaders’ Declaration adalah penguatan kemitraan dalam bidang pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan. Indonesia menilai kerja sama ini penting untuk mendorong transformasi sosial yang merata dan saling memperkuat di antara negara-negara anggota.

    “Yang keempat adalah ‘partnership for promotion, human, social, and cultural development’. Nah itu ‘outcome’ dari ‘leaders declaration’,” ujarnya.

    KTT BRICS tahun ini menjadi pertemuan keempat yang digelar di Brasil dan yang kedua dipimpin langsung oleh Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Selain Presiden Prabowo, juga hadir beberapa pemimpin negara anggota baru, antara lain Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly, Putra Mahkota Abu Dhabi Khalid bin Mohammed bin Zayed, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi.

    Para pemimpin negara anggota baru itu melengkapi kehadiran negara-negara pendiri seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

    Sumber : Antara

  • Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Negara BRICS Kecam Kenaikan Tarif 10% Donald Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Negara-negara anggota BRICS secara tegas mengecam kenaikan tarif 10 persen yang di umumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Trump saat para pemimpin BRICS sedang melaksanakan pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil.

    Dikutip dari CNBC, Senin (7/7/2025), lewat pernyataan bersama para pemimpin BRICS, blok yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran itu mengecam praktik perdagangan yang sewenang-wenang dan tidak pandang bulu.

    Mereka juga mengemukakan kekhawatiran terhadap kebijakan dagang sepihak, seperti tarif dan pembatasan impor yang bisa merusak keadilan perdagangan global. Mereka mengingatkan, jika praktik ini terus menyebar, bukan hanya ekonomi dunia yang terguncang, tapi juga jurang ketimpangan antarnegara akan semakin lebar.

    Mereka menyoroti betapa blok BRICS selama ini berupaya membangun tatanan ekonomi internasional yang lebih inklusif, dengan mengurangi dominasi dolar AS dan memperkuat suara negara-negara Selatan Global.

    Langkah Trump memaksa para anggota untuk bersatu lebih kokoh, bukan hanya demi melindungi kepentingan perdagangan mereka, tetapi juga sebagai perwujudan solidaritas politik dan diplomatik.

    “Proliferasi tindakan pembatasan perdagangan,” demikian mereka menambahkan, “akan mengganggu stabilitas ekonomi dunia dan melukai kerja sama antarnegara berkembang.”

    Menanggapi ancaman Trump lewat unggahan di Truth Social pada Minggu malam di AS, para pemimpin BRICS justru menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan dan saling mendukung satu sama lain termasuk menawarkan dukungan simbolis kepada Iran atas serangan militer yang dilancarkan kepadanya.

    Dengan sikap tegas ini, BRICS bukan sekadar menentang kebijakan tarif AS, melainkan juga memperlihatkan tekad mereka untuk terus memperluas pengaruh dan solidaritas di panggung global, menantang lembaga-lembaga dominan Barat demi keadilan dan keseimbangan ekonomi dunia.

     

  • Momentum Reformasi Industri Nasional

    Momentum Reformasi Industri Nasional

    Jakarta –

    Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang meletus pada pertengahan Juni lalu menyulut kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dan kelancaran rantai logistik internasional. Selat Hormuz, yang menjadi jalur pengangkutan hampir sepertiga minyak dunia, terancam menjadi medan konflik.

    Rute dagang strategis seperti Terusan Suez juga mengalami tekanan akibat meningkatnya aksi kelompok bersenjata. Bagi Indonesia, yang selama ini masih bergantung besar pada energi dan bahan baku impor, kondisi ini menjadi pengingat keras bahwa kemandirian industri bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

    Dampaknya sudah terasa. Harga minyak Brent naik signifikan, bergerak di kisaran USD 73–92 per barel sepanjang Juni 2025. Analis memperingatkan kemungkinan harga menembus USD 100 jika konflik bereskalasi dan Selat Hormuz benar-benar ditutup.

    Ketegangan ini mendorong volatilitas tajam pasar energi dan bahan baku industri, memicu lonjakan biaya logistik hingga 200 persen, serta memperpanjang waktu pengiriman Asia–Eropa hingga dua pekan lebih lama dari biasanya.

    Di tengah kondisi ini, data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Pada April 2025, PMI turun ke level 46,7 — kontraksi paling dalam dalam hampir empat tahun terakhir. Sempat membaik ke 47,4 pada Mei 2025, namun pada bulan Juni PMI Indonesia kembali anjlok di angka 46,9. PMI di bawah 50 menunjukkan aktivitas di bawah ambang batas kontraksi.

    Sinyal ini bukanlah alarm biasa. Ini adalah panggilan untuk melakukan evaluasi mendasar atas arah pembangunan industri nasional. Sudah terlalu lama sektor industri kita berjalan tanpa arsitektur kebijakan yang tangguh.

    Di saat negara-negara besar menggunakan krisis sebagai pendorong reformasi, kita justru masih menunggu “the new normal” untuk bergerak. Padahal, dunia telah berubah, dan kita harus berubah bersamanya.

    Amerika Serikat telah menggelontorkan lebih dari USD 300 miliar melalui Inflation Reduction Act (IRA) dan CHIPS Act hanya dalam dua tahun untuk memperkuat basis industrinya, termasuk kendaraan listrik dan semikonduktor. India lewat program Atmanirbhar Bharat berhasil menarik gelombang relokasi industri global dengan pendekatan insentif produksi dan perlindungan pasar domestik. Sementara itu, Indonesia masih mengandalkan pasar ekspor komoditas mentah dan struktur impor bahan baku yang rapuh terhadap gangguan eksternal.

    Krisis ini semestinya menjadi “momentum reformasi”. Seyogyanya Pemerintah membentuk sistem cadangan darurat industri nasional, semacam “BNPB untuk sektor industri”, yang memiliki fungsi monitoring, mitigasi, dan respons cepat terhadap gangguan rantai pasok, fluktuasi nilai tukar, maupun lonjakan biaya logistik. Sistem ini bisa berupa pusat pemantauan logistik nasional, gudang cadangan bahan baku seperti semikonduktor, pupuk, dan baja, serta dana tanggap industri yang bisa digunakan secara fleksibel di masa krisis.

    Selain itu, arah hilirisasi nasional perlu diperluas. Hilirisasi selama ini lebih difokuskan pada sektor mineral dan tambang, padahal jantung industri Indonesia ada di manufaktur padat karya seperti tekstil, makanan dan minuman, furnitur, alas kaki, dan otomotif ringan. Sektor-sektor ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menopang konsumsi rumah tangga nasional. Namun saat ini, mereka menghadapi tekanan berat.

    Sektor otomotif dan elektronik, yang 65 persen produksinya bergantung pada impor komponen, menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu. Potensi kerugian ekspor diperkirakan mencapai USD 500 juta.

    Di sisi lain, sektor tekstil dan alas kaki menghadapi penyusutan margin laba hingga 7 persen akibat kenaikan tajam biaya logistik dan asuransi. Situasi ini diperparah oleh membanjirnya produk impor murah dari negara produsen besar seperti Tiongkok, di tengah lemahnya proteksi pasar domestik.

    Sementara itu, industri petrokimia nasional menghadapi beban ganda. Di satu sisi, kapasitas produksi dalam negeri baru mencapai 3,5 juta ton dari kebutuhan 8 juta ton plastik per tahun. Di sisi lain, bahan baku utama seperti nafta masih 100 persen impor, dengan volume mendekati 3 juta ton per tahun. Ketika harga minyak mentah melonjak dan jalur distribusi terganggu, industri dalam negeri menghadapi tekanan luar biasa.

    Di sinilah pentingnya mengembangkan bio-nafta berbasis CPO (crude palm oil), di mana Indonesia memiliki keunggulan sebagai produsen sawit terbesar dunia. Hilirisasi CPO bukan hanya soal ekspor, tetapi juga solusi strategis untuk menggantikan bahan baku fosil dalam industri petrokimia.

    Hanya saja, semua ini tidak akan berjalan tanpa reformasi kebijakan energi yang menyeluruh. Pemerintah mengalokasikan subsidi energi dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 394,3 triliun. Namun, menurut kajian Bank Dunia, sekitar 72 persen subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat 40 persen teratas.

    Subsidi yang tidak tepat sasaran ini tidak memperkuat fondasi industri. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan sudah lama memiliki cadangan strategis energi setara konsumsi 200–240 hari. Indonesia? Masih nihil.

    Kita perlu merumuskan ulang kebijakan industri dan energi dalam satu ekosistem terintegrasi. Kementerian Perindustrian harus diberi mandat lebih kuat sebagai “arsitek industrialisasi nasional”, didukung oleh koordinasi lintas sektor: fiskal (Kemenkeu), investasi (BKPM), BUMN, dan perdagangan. Roadmap industri harus terintegrasi dari hulu ke hilir, dari bahan baku hingga produk jadi, dari pasar lokal hingga ekspor.

    Investasi baru yang masuk harus dipastikan membawa teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok dalam negeri. Infrastruktur yang dibangun pun harus mendukung kawasan industri, pusat logistik, dan pelabuhan produksi. Kita tidak hanya butuh investasi yang besar, tetapi investasi yang bermakna dan berkelanjutan.

    Terakhir, kita perlu memahami bahwa industri bukan lagi sekadar sektor ekonomi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, industri adalah alat pertahanan nasional.

    Di Amerika Serikat, kebijakan industri ditautkan langsung dengan strategi keamanan nasional. India memosisikan sektor manufakturnya sebagai pengungkit kekuatan geopolitik. Maka Indonesia pun harus menjadikan industri sebagai bagian dari sistem pertahanan non-militer — karena siapa yang menguasai pasokan energi dan pangannya sendiri, akan bertahan.

    Sejarah membuktikan hal ini. Saat industri nasional tumbang pada krisis 1998, tekanan sosial dan politik meningkat tajam. Namun saat industri bangkit pada era pasca-2004, stabilitas dan pertumbuhan berjalan beriringan. Maka menjaga industri bukan hanya menjaga ekonomi, tapi menjaga masa depan bangsa.

    Penurunan PMI selama dua bulan terakhir bukanlah kebetulan statistik. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Pemerintah, DPR, pelaku industri, dan masyarakat harus duduk bersama membangun arah baru: sebuah peta jalan industrialisasi yang bukan hanya berorientasi ekonomi, tetapi berlandaskan pada kemandirian, keberlanjutan, dan ketahanan nasional.

    Indonesia punya segalanya: pasar domestik yang besar, tenaga kerja muda (bonus demografi), sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Dengan kepemimpinan nasional yang kuat di bahwa Presiden Prabowo, Indonesia seharusnya optimis bisa menjadi jangkar stabilitas kawasan lewat kekuatan industrinya. Semoga..

    Ilham Permana. Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Golkar

    (imk/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk BRICS, China Bilang Gini

    Trump Ancam Tarif Tambahan 10% untuk BRICS, China Bilang Gini

    Beijing –

    China mengomentari ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif tambahan sebesar 10 persen untuk negara-negara yang berpihak dengan blok BRICS. Ditegaskan oleh Beijing bahwa BRICS tidak mencari “konfrontasi” dengan kubu mana pun.

    BRICS merupakan organisasi negara berkembang dengan empat anggota awal, yakni Brasil, Rusia, India dan China. Saat ini, BRICS menjadi organisasi dengan 11 negara anggota, dengan tambahan anggota seperti Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    “Mengenai pengenaan tarif, China telah berulang kali menyatakan posisinya bahwa perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang dan proteksionisme tidak menawarkan jalan ke depan,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025).

    Trump, dalam pernyataannya, mengatakan dirinya akan akan mengirimkan surat tarif pertama ke berbagai negara pada Senin (7/7), beberapa hari sebelum berakhirnya batas waktu bagi mitra-mitra dagang untuk mencapai kesepakatan.

    Pada Minggu (6/7), dia mengatakan akan mengirimkan gelombang pertama yang terdiri atas 15 surat tarif. Trump juga memperingatkan bahwa pungutan AS atas impor akan kembali ke level tinggi yang dia tetapkan pada April lalu, jika negara-negara gagal membuat kesepakatan.

    Kemudian dalam postingan media sosial, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara yang disebutnya berpihak pada “kebijakan anti-Amerika” dari BRICS. Ancaman ini dilontarkan setelah para pemimpin negara BRICS mengecam tarif yang dikenakan Trump.

    “Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” tegas Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social.

    Trump tidak mengklarifikasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudnya sebagai “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya tersebut.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Ancaman Trump itu dilontarkan saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7) waktu setempat.

    BRICS yang dicetuskan dua dekade lalu sebagai forum bagi ekonomi yang tumbuh pesat, kini dipandang sebagai penyeimbang yang digerakkan China terhadap kekuatan AS dan Eropa Barat.

    Namun Beijing membela blok BRICS yang disebutnya sebagai “platform penting untuk kerja sama antara pasar berkembang dan negara berkembang”.

    “Itu menganjurkan keterbukaan, inklusivitas, dan kerja sama yang menguntungkan,” sebut Mao dalam pernyataannya, merujuk pada blok BRICS.

    “Itu tidak terlibat dalam konfrontasi antar kubu dan tidak menargetkan negara mana pun,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Balas Tarif Impor EV, Tiongkok Batasi Pembelian Perangkan Medis Eropa – Page 3

    Balas Tarif Impor EV, Tiongkok Batasi Pembelian Perangkan Medis Eropa – Page 3

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara anggota BRICS.

    “Setiap Negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif TAMBAHAN sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini,” tulis Trump dalam postingan di plarform media sosial Truth Social, dikutip dari CNBC International, Senin (7/7/2025).

    Pengumuman Trump muncul saat blok negara-negara berkembang BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil untuk sebuah pertemuan puncak.

    Sebagai informasi, negara anggota BRICS meliputi Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.

  • Mengenal BRICS, Kelompok Negara yang Terancam Kena Tarif 10% – Page 3

    Mengenal BRICS, Kelompok Negara yang Terancam Kena Tarif 10% – Page 3

    BRICS merupakan akronim yang merujuk pada kumpulan negara-negara yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Wacana pembentukan BRICS pertama kali diusulkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada 2006, demikian dikutip dari as-coa.org.

    Ketika itu, Rusia mengajak Brasil, Rusia, India, dan China untuk membentuk kelompok kemitraan antarnegara sebagai reaksi terhadap ancama krisis global.

    Pertemuan kepala negara BRIC pertama berlangsung pada bulan Juni 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin membahas pentingnya menciptakan sistem moneter internasional yang lebih beragam, dengan berkurangnya ketergantungan pada dolar sebagai mata uang cadangan global.

    KTT kedua diadakan pada tahun berikutnya di Brasil, dan dihadiri oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Ketika itu, para pemimpin negara yang hadir membahas topik program nuklir Iran dan pentingnya kerja sama di bidang energi dan ketahanan pangan.

    Afrika Selatan secara resmi diundang menjadi anggota kelima grup tersebut pada Desember 2010. BRIC secara resmi menjadi BRICS pada pertemuan puncak ketiga di Hainan, China pada April 2011.

    KTT keempat diadakan di New Delhi, India pada April 2012. Ketika itu para kepala negara menyerukan perluasan hak suara di Dana Moneter Internasional (IMF). Para delegasi juga mulai mempertimbangkan bank pembangunan alternatif yang dipimpin BRICS, sebuah proposal yang secara resmi disetujui pada pertemuan puncak kelima di Afrika Selatan pada Maret 2013.

    KTT BRICS keenam diadakan di Fortaleza, Brasil pada Juli 2014. Para pemimpin negara BRICS menandatangani perjanjian untuk mendirikan bank pembangunan dan kumpulan cadangan mata uang. Diskusi juga menyinggung kurangnya reformasi yang dilakukan IMF untuk memastikan keterwakilan yang lebih besar dari negara-negara berkembang, serta pembangunan berkelanjutan.

     

     

  • Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Prinsip Prabowo Gabung BRICS: Seribu Kawan Terlalu Sedikit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT BRICS 2025 yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin (7/7/2025).

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa kehadiran Presiden Ke-8 Ri itu menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia ikut serta sebagai anggota penuh BRICS.  

    Apalagi, kata Teddy, langkah Indonesia bergabung dalam BRICS merupakan inisiatif langsung Prabowo di tahun pertamanya menjabat.

    “Masuknya Indonesia dalam keanggotaan BRICS merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo di tahun pertamanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan disambut baik oleh seluruh anggota BRICS. Indonesia pun diterima dengan cepat menjadi anggota ke-11 BRICS,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/7/2025).

    Kini, BRICS memiliki 11 anggota, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Etiopia, Iran, dan Indonesia. Blok ini mewakili sekitar 50% populasi dunia serta mencakup 35% dari Produk Domestik Bruto (GDP) global.

    Seskab Teddy menambahkan, Kepala negara memandang keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi di panggung internasional.

    “Presiden Prabowo optimistis dengan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS akan memperkuat posisi Indonesia di kancah global, serta menekankan pentingnya kerja sama antarnegara melalui forum seperti BRICS untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran dunia,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga kembali menegaskan prinsip yang selama ini dipegang teguh dalam diplomasi internasional, yaitu memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis demi mendukung perdamaian dan kesejahteraan global.

    “Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan BRICS ini merupakan perwujudan prinsip yang selalu dipegang oleh Kepala Negara bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak,” pungkas Teddy.

  • Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7/2025). (ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto).

    Presiden Prabowo usul South-South Economic Compact di KTT Ke-17 BRICS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 07 Juli 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan negara-negara anggota BRICS menjadi penggerak terbentuknya kerja sama ekonomi selatan-selatan (south-south economic compact) untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara berkembang yang berada di belahan Bumi bagian selatan (global south).

    Usulan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS yang membahas multilateralisme, keuangan, dan kecerdasan buatan (AI).

    “Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact, di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya menjadi bagian dari supply chain,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir membagikan salah satu usulan Presiden Prabowo dalam KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, Minggu (6/7) waktu Brazil.

    Wamenlu Arrmanatha beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian acara KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro pada 6–7 Juli 2025. Pertemuan puncak BRICS itu berlangsung tertutup, tetapi sempat terbuka saat sambutan tuan rumah sekaligus Ketua BRICS tahun ini, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva.

    Presiden Prabowo hadir untuk pertama kalinya dalam KTT BRICS sebagai anggota penuh BRICS. Dalam pembukaan KTT, Presiden Lula pun menyambut secara khusus kehadiran Presiden Prabowo. Dalam pertemuan puncak BRICS tahun ini, negara-negara anggota sepakat BRICS perlu memimpin negara-negara global south memperkuat kembali multilateralisme, yang saat ini diyakini semakin tergerus dan ditinggalkan.

    “Dalam hal ini, diharapkan BRICS bisa bersatu, menyatukan negara-negara global south, untuk terus mengingatkan bahwa hukum internasional, sistem multilateral yang kuat itu dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, untuk bisa menciptakan situasi kondusif untuk pembangunan,” kata Wamenlu Arrmanatha di Rio de Janeiro, Minggu malam.

    KTT Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro dihadiri oleh para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

    Presiden Prabowo berbicara pada urutan ke-6 setelah PM China saat KTT Ke-17 BRICS berlangsung, Minggu.

    Hasil dari pertemuan itu kemudian terangkum dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Dalam deklarasi itu, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menyoroti pentingnya mereformasi global governance dan memperkuat multilateralisme, tetapi juga ikut mengecam serangan Israel terhadap Iran, dan mendesak Israel segera menghentikan aksinya menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap warga Palestina di Gaza.

    BRICS, yang resmi terbentuk sejak 2009, saat ini mencakup 40 persen dari total populasi dunia, dan sepertiga dari perekonomian dunia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • 2 Personel Garda Revolusi Iran Tewas Saat Jinakkan Bom Sisa Perang Israel

    2 Personel Garda Revolusi Iran Tewas Saat Jinakkan Bom Sisa Perang Israel

    Teheran –

    Dua personel Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) tewas pada Minggu (6/7) saat berupaya menjinakkan peledak sisa perang dengan Israel di wilayah barat negara tersebut. Wilayah tersebut dilanda rentetan serangan udara Israel saat perang berkecamuk bulan lalu.

    Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari yang dipicu oleh operasi pengeboman oleh Tel Aviv pada 13 Juni lalu. Rentetan serangannya, menurut Israel pada saat itu, bertujuan untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir — sebuah ambisi yang terus-menerus dibantah oleh Teheran.

    Laporan kantor berita Tasnim yang mengutip pernyataan IRGC, seperti dilansir AFP, Senin (7/7/2025), menyebut dua personel IRGC tewas dalam insiden saat membersihkan bom sisa perang di area Khorramabad.

    “Dua anggota Garda (Revolusi Iran) tewas pada Minggu (6/7) di Khorramabad saat membersihkan area tersebut dari peledak yang ditinggalkan oleh agresi rezim Zionis,” sebut IRGC dalam pernyataannya, menggunakan sebutan khas Iran untuk Israel.

    Serangan-serangan Israel selama perang berlangsung pada pertengahan Juni lalu menewaskan sejumlah komandan Angkatan Bersenjata Iran, termasuk para anggota IRGC, serta para ilmuwan nuklir terkemuka negara tersebut.

    Secara terpisah, kantor berita Fars melaporkan pada Minggu (6/7) mengenai kematian seorang tentara Iran di wilayah Yazd, Iran bagian tengah, akibat luka-luka yang dideritanya selama salah satu serangan Israel.

    Serangan-serangan Tel Aviv, menurut otoritas peradilan Teheran, telah menewaskan lebih dari 900 orang di seluruh wilayah Iran. Sementara serangan rudal balasan Iran, menurut angka resmi Tel Aviv, menewaskan sedikitnya 28 orang di wilayah Israel.

    Lihat juga Video Kondisi TKP Ledakan Bom Ikan di Bulukumba: Rumah Hancur-1 IRT Tewas

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pertempuran udara yang sengit antara kedua negara diakhiri dengan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 24 Juni.

    Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu (5/7) waktu setempat, muncul untuk pertama kalinya di depan publik sejak perang meletus. Laporan media pemerintah menyebut Khamenei menghadiri sebuah seremoni keagamaan di Teheran.

    Otoritas Iran mengumumkan pembukaan kembali wilayah udaranya pada Kamis (3/7) waktu setempat, termasuk di Teheran, yang ditutup sejak hari pertama perang.

    Lihat juga Video Kondisi TKP Ledakan Bom Ikan di Bulukumba: Rumah Hancur-1 IRT Tewas

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini