Xcloud.id

Negara: Iran

  • Ngeri! Chat Aman Ternyata Cuma Ilusi, Ini Bahaya Tersembunyi WhatsApp hingga Telegram – Page 3

    Ngeri! Chat Aman Ternyata Cuma Ilusi, Ini Bahaya Tersembunyi WhatsApp hingga Telegram – Page 3

    Metadata seperti lokasi, waktu interaksi, dan frekuensi penggunaan masih dikumpulkan untuk kepentingan analitik dan iklan.

    Data tersebut juga bisa diberikan kepada pihak berwenang jika diminta secara legal, terutama di negara-negara dengan regulasi pengawasan ketat.

    Di beberapa negara, hanya dengan metadata saja, pemerintah bisa menyusun pola aktivitas seseorang secara detail, yang sangat berisiko bagi jurnalis, aktivis, atau tokoh oposisi.

    Ketika Privasi Harus Bernegosiasi dengan Kekuasaan

    Signal kerap disebut sebagai aplikasi pesan paling aman karena bersifat nirlaba dan mengutamakan privasi. Namun, aplikasi ini tetap beroperasi di bawah hukum Amerika Serikat, dan sistem terpusat yang digunakan tetap membuka kemungkinan intervensi hukum.

    Sementara itu, Telegram memang banyak digunakan karena fitur channel publik dan kemudahan aksesnya. Tetapi, enkripsi end-to-end tidak berlaku secara default di grup besar atau channel publik.

    Di beberapa kasus, Telegram juga pernah memenuhi permintaan pemerintah untuk menghapus konten tertentu demi tetap bisa beroperasi di negara tersebut.

    Enkripsi juga tidak mencegah aplikasi melakukan penyensoran. Banyak negara, seperti India, Iran, dan Belarus, menekan aplikasi pesan untuk menghapus konten yang dianggap melanggar.

    Bahkan di negara demokratis, platform bisa tunduk pada perintah hukum yang membatasi kebebasan berekspresi, sering kali tanpa sepengetahuan pengguna.

  • Iran Beri Pesan ke AS: Amunisi Kami Siap untuk Perang 10 Tahun

    Iran Beri Pesan ke AS: Amunisi Kami Siap untuk Perang 10 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran kembali memberikan pesan kepada pihak-pihak yang bereskalasi dengan negara itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani, Senin (14/7/2025).

    Berbicara di televisi pemerintah, Ashtiani mengatakan Iran telah keluar dari konflik bulan Juni dengan kerugian peralatan yang minimal. Ia mengatakan bahwa moral, bukan hanya kekuatan senjata, akan menentukan konflik di masa depan, dengan alasan bahwa musuh-musuh Iran tidak memiliki kemauan untuk berperang.

    “Yang terpenting adalah moral. Mereka mengatakan moral adalah tiga perempat dari pertempuran. Angkatan bersenjata kami berpengalaman, terlatih dengan baik, dilengkapi dengan sistem modern, dan mempertahankan moral yang tinggi,” katanya dikutip Newsweek.

    Ashtiani juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki stok persenjataan yang mumpuni selama 10 tahun. Hal ini juga akan melengkapi niatan berjuang yang dimiliki oleh masyarakat Iran.

    “Kami memiliki cukup persediaan untuk berperang selama sepuluh tahun jika perlu. Mereka mungkin memiliki peralatan, tetapi mereka tidak memiliki kemauan,” tambahnya.

    Komentar itu muncul saat anggota parlemen Iran menyetujui garis besar umum rancangan undang-undang yang ditujukan untuk memperluas kesiapan militer dan meningkatkan pendanaan pertahanan dalam menanggapi ancaman dari Israel. Ini melanjutkan peningkatan anggaran pertahanan sebesar 200% yang diumumkan pada Oktober 2024, sehingga saat ini bernilai US$ 46 miliar (Rp 747 triliun).

    Konvergensi retorika militer dan tindakan legislatif menyoroti doktrin keamanan Teheran yang terus berkembang setelah salah satu konfrontasi militer paling intens dalam sejarah kawasan tersebut. Dengan Israel dan AS yang menargetkan infrastruktur Iran, Teheran terus berupaya menegaskan ketahanan strategis dan menggalang momentum politik untuk ekspansi pertahanan.

    Sementara itu, kantor berita Fars Iran melaporkan bahwa Presiden Iran Masoud Pezeshkian terluka dalam serangan Israel terhadap fasilitas bawah tanah rahasia di Teheran pada 16 Juni. Menurut Fars, enam bom menghantam semua titik akses dan sistem ventilasi, memutus aliran listrik dan menjebak orang-orang di dalamnya.

    Pezeshkian mengalami cedera kaki saat melarikan diri melalui terowongan darurat. Laporan tersebut masih belum diverifikasi, dan Israel belum berkomentar.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Tegaskan Prancis Dukung Solusi Dua Negara untuk Konflik Israel-Palestina

    Prabowo Tegaskan Prancis Dukung Solusi Dua Negara untuk Konflik Israel-Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa Prancis mendukung solusi dua negara atau two-states solution untuk penyelesaian konflik di Palestina. 

    Hal itu disampaikan Prabowo kepada wartawan sehari setelah dijamu makan malam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Senin (14/7/2025). 

    Prabowo membenarkan bahwa keduanya turut membahas soal solusi dua negara pada jamuan makan malam secara tertutup itu. 

    “Iya, iya, iya, dibahas. Prancis mendukung two states solution,” ungkapnya di Bandara Orly, Paris, dikutip Selasa (15/7/2025). 

    Dilansir Reuters, Prancis dan Arab Saudi telah menginisiasi konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) tentang solusi dua negara antara Israel dan Palestina. 

    Namun, sebagaimana diberitakan Reuters Juni 2025 lalu, konferensi yang tersebut ditunda usai serangan militer Israel ke fasilitas nuklir Iran. Hal itu menyebabkan negara-negara di kawasan itu sulit untuk menempuh perjalanan ke luar negeri. 

    Setelah serangan itu, Iran pun membalas serangan Israel dengan meluncurkan rudal ke beberapa titik di negara tersebut. 

    Meski ditunda, Macron menyatakan bahwa komitmen Prancis terhadap solusi tersebut tetap kuat. 

    “Penundaan ini tidak bisa mengurangi keteguhan kami untuk melanjutkan implementasi solusi dua negara,” ujarnya pada konferensi pers, dikutip Reuters. 

    Macron juga pernah menyatakan bahwa akan mengakui Palestina sebagai negara. 

    Sementara itu, pada pertemuan dengan Macron di Istana Kepresidenan, Jakarta, Mei 2025 lalu, Prabowo juga sempat menyatakan siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila Palestina diakui sebagai negara yang berdaulat.

  • Trump dan Fenomena Sepak Bola sebagai Alat Politik

    Trump dan Fenomena Sepak Bola sebagai Alat Politik

    JAKARTA – Panggung final Piala Dunia Antarklub 2025 dicoba dicuri sorot kameranya oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Laga final yang berlangsung panas antara Chelsea menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion MetLife, New York, Senin pagi WIB, itu seolah-olah menjadi kesempatan emas bagi Trump untuk muncul dan mengambil alih sorotan dunia.

    Sejatinya panggung final dalam kompetisi dengan format baru ini adalah milik Chelsea yang menghajar jawara Liga Champions musim ini, Paris Saint-Germain, dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

    Jika ditanya seseorang yang layak memperoleh sorotan utama tentu saja aksi dari Cole Palmer yang membawa The Blues jawara setelah menyumbangkan dua gol dan satu assits dalam laga ini.

    Pemain tim nasional Inggris tersebut juga diganjar gelar pemain terbaik turnamen atas aksinya yang begitu konsisten hingga mengantarkan Chelsea juara.

    Namun, sorotan utama seakan dicuri dari Palmer, setelah Trump muncul sebagai cameo dalam laga final ini.

    Trump dan sorotan

    Dalam kondisi suhu New York yang berada di titik 30 derajat celcius, upacara pengangkatan trofi Piala Dunia Antarklub 2025 justru terkesan bertele-tele.

    Secara susunan waktu, kick-off laga ini juga terlambat selama sembilan menit dari waktu yang dijadwalkan.

    Upacara seremoni pengangkatan trofi dilakukan pada pukul 22.58 waktu setempat, atau memakan kurang lebih durasi 40 menit untuk mempersiapkan panggung upacara seremoni.

    Seremoni pengangkatan trofi juga tak berjalan baik, ketika Trump yang seharusnya meninggalkan podium malah ikut berselebrasi di samping kapten Chelsea, Reece James.

    Padahal aksi Trump tersebut menuai tanda tanya dan reaksi dari para pemain Chelsea yang berdiri di belakangnya seperti Robert Sanchez, Marc Cucurella, dan Cole Palmer.

    Dalam sebuah seremoni, tak seharusnya Trump ikut berdiri merayakan kemenangan dengan tim juara terlepas posisinya kini sebagai Presiden Amerika Serikat.

    Ini menjadi seremoni buruk yang terkesan menjadi panggung bagi para politisi khususnya Trump yang ingin mencuri perhatian publik melalui gelaran turnamen sepak bola.

    Padahal kehadiran Trump sejak awal memang tak begitu dianggap setelah serangkaian cemooh dilontarkan para penggemar di stadion ketika kamera menyorot dan menampilkannya di layar raksasa saat pertandingan akan dimulai.

    Namun, Presiden berusia 79 tahun tersebut tetap memanfaatkan panggung sepak bola ini sebagai salah satu momentum mendapatkan sorotan publik.

    Trump mengungkapkan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alat untuk bisa menyatukan perdamaian dunia.

    “Ini tentang persatuan, tentang semua orang berkumpul, banyak cinta antara negara-negara. Saya rasa ini adalah olahraga yang paling internasional, itu benar-benar bisa menyatukan dunia,” kata Trump sebagaimana dikutip dari DAZN.

    Segala cara kini coba dilakukan oleh Trump yang memang tengah dalam sorotan sebagai salah satu dalang di balik sejumlah kebijakan kontroversial seperti mengenai penetapan tarif perdagangan Amerika Serikat hingga keikutsertaan Amerika Serikat dalam perang antara Israel melawan Iran.

    Sepak bola sebagai alat politik

    Trump bukanlah satu-satunya politisi yang memanfaatkan sepak bola sebagai momen untuk bisa memperoleh sorotan dunia.

    Sepak bola sebagai ajang olahraga yang paling digemari oleh publik di seluruh jagad raya ini memang kerap dimanfaatkan oleh politisi untuk bisa menuai popularitas hingga membangun citra.

    Ajang sepak bola kini tak bisa dipisahkan dengan alat propaganda politik, bahkan fenomena ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu.

    Hal yang mendasari fenomena ini bisa terjadi adalah karena sepak bola bisa menjadi magnet yang kuat untuk bisa menarik berbagai aspek kepentingan.

    Sebut saja gelaran Piala Dunia 1934 yang berlangsung di Italia sebagai alat politik dari Benito Mussolini.

    Mussolini kala itu ingin menanamkan paham fasisme agar lebih kuat mengakar di Italia, serta memperkenalkan fasisme ke dunia dengan menghelat ajang sepak bola yang punya muatan dan kental dengan hal-hal berbau fasis.

    Lalu Piala Dunia 1978 yang berlangsung di Argentina sebagai alat propaganda dari Jorge Rafael Videla yang tengah berupaya membangun citra kepada dunia pasca kudeta.

    Jorge Rafael Videla yang naik takhta dan memimpin Argentina sejak Maret 1976 memang mempersiapkan ajang Piala Dunia 1978 untuk memoles citranya sebagai pemimpin yang baik-baik saja dan memperkuat nasionalisme penduduk Argentina.

    “Piala Dunia 1978 amat penting bagi Videla. Ajang empat tahunan FIFA itu bahkan bisa memberikan dampak besar terhadap kekuasaannya: menunjukkan Argentina masih baik-baik saja, memperkuat semangat nasionalisme, hingga memberikan kesempatan lebih besar bagi Videla untuk membungkam musuh-musuhnya,” tulis Jonathan Wilson dalam bukunya Angel with Dirty Faces (2015).

    Hal yang sama juga terjadi di gelaran Piala Dunia 2018, ketika Rusia selaku tuan rumah ingin memanfaatkan ajang tersebut sebagai panggung untuk memperbaiki citra dan reputasi mereka di mata dunia internasional.

    Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menuding Presiden Rusia Vladimir Putin mencurigai bahwa ajang Piala Dunia 2018 dimanfaatkan sebagai propaganda Rusia.

    Melihat sorotan yang begitu besar diperoleh dari pentas sepak bola, rasanya terlalu naif jika para politisi tak memanfaatkannya bahkan untuk sekedar soft selling. Melepaskan sepak bola dengan politisi seakan menjadi mitos dan bualan semata yang dijual hingga kini.

  • Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Kabar Buruk yang Jadi Sandungan Prabowo Geber Ekonomi

    Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti ketidakpastian global yang semakin tinggi. Perang dagang hingga perang militer yang terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Gaza, hingga Israel-Iran dinilai telah menekan strategi ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (14/7/2025).

    Sri Mulyani menyebut hari-hari ini dunia menjadi terfragmentasi. Beberapa negara bahkan mengambil langkah perang untuk memperjuangkan kepentingan tanpa memikirkan dampaknya secara universal.

    “Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionis dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat mudah untuk menjawab sebuah kepentingan dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia,” tuturnya.

    Awalnya Sri Mulyani menjelaskan ada delapan strategi ekonomi yang dicanangkan Prabowo yakni (1) ketahanan pangan, (2) ketahanan energi, (3) makan bergizi gratis, (4) program pendidikan, (5) program kesehatan, (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM, (7) pertahanan semesta, serta (8) akselerasi investasi dan perdagangan global.

    Delapan hal di atas dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Sayangnya untuk mencapai itu, lingkungan dalam kondisi tidak pasti.

    “Lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu, tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global makin tinggi. Hari-hari ini mungkin hari di mana multipolaritas menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi,” ungkap Sri Mulyani.

    Untuk itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi andalan sebagai instrumen menjaga ketahanan, baik yang menekan secara ekonomi ataupun risiko pertahanan ke depan.

    “Kemenkeu menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya,” jelas Sri Mulyani.

    (acd/acd)

  • Israel Disebut Pakai Ilmu Hitam Hancurkan Palestina, Ada Buktinya

    Israel Disebut Pakai Ilmu Hitam Hancurkan Palestina, Ada Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tudingan mengejutkan datang dari seorang pejabat senior Iran yang menyebut Israel memakai ilmu hitam dalam konflik Timur Tengah. Klaim tersebut disampaikan Abdollah Ganji, mantan editor media milik Garda Revolusi Iran (IRGC), lewat unggahan di media sosial X.

    Ganji menyebut telah ditemukan jimat bertuliskan simbol Yahudi di jalanan Teheran usai perang 12 hari yang belum lama terjadi.

    “Setelah perang baru-baru ini, ditemukan beberapa lembar kertas di jalanan Teheran berisi jimat dengan simbol-simbol Yahudi,” tulisnya seperti dilaporkan Iran International, dikutip Senin (14/7/2025)

    Ia juga merujuk laporan-laporan sebelumnya soal dugaan pertemuan PM Israel Benjamin Netanyahu dengan pakar ilmu gaib saat awal serangan di Gaza.

    Beberapa tahun lalu, Pemimpin Tertinggi juga pernah menyatakan bahwa negara-negara musuh serta dinas intelijen Barat dan Ibrani menggunakan ilmu gaib dan makhluk jin untuk tujuan mata-mata.

    Pernyataan itu segera mendapat tanggapan sinis dari Mossad, badan intelijen Israel, yang menyindir Ganji melalui akun resmi berbahasa Farsi yang mengatakan: “Gunakan narkoba dan bicara dengan jin bukan karakter yang pantas untuk pemimpin negara.”

    Pernyataan itu juga diunggah ulang oleh penasihat politik Israel di PBB, Waleed Gadban, dengan caption singkat “Jin, jin ada di mana-mana,” disertai emoji hantu.

    Sebagai informasi, dalam Islam, jin merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan kekuatan luar biasa.

    Mereka pertama kali disebutkan dalam Al-Qur’an dan dalam Islam dipahami sebagai “makhluk paralel dengan manusia yang mampu memilih antara kebaikan dan kejahatan, dan karena itu akan mengalami keselamatan atau kebinasaan,” menurut Britannica.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Jakarta –

    Kaum Kurdi, dengan jumlah populasi yang diperkirakan mencapai 25 hingga 30 juta jiwa, merupakan kelompok etnis terbesar di dunia yang belum memiliki negara sendiri. Mereka tersebar di Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Fragmentasi dan kepentingan regional yang kompleks ini selalu menjadikan isu Kurdi di Timur Tengah sebagai isu yang sangat sensitif dan kerap kali bersifat eksplosif. Namun kini, sebuah titik balik tampaknya mulai tampak di cakrawala.

    Partai Pekerja Kurdistan PKK di Turki, yang sejak tahun 1984 telah mengobarkan perjuangan bersenjata demi hak-hak Kurdi melawan negara Turki. Kini mereka menyatakan bahwa konflik tersebut kini telah berakhir dan mereka tengah memulai proses pelucutan senjata. Pada hari Jumat (11/07) , sebanyak 30 pejuang PKK—baik pria maupun perempuan—secara simbolis meletakkan senjata mereka dan menghancurkannya di Dukan, wilayah Kurdistan Irak.

    Pemerintah Turki menyambut gembira langkah ini, menganggapnya sebagai tonggak sejarah penting dan peluang untuk masa depan yang bebas dari teror. Pemerintah menjanjikan dukungan terhadap proses pelucutan senjata, stabilitas, dan rekonsiliasi. Bahkan sebelumnya, Abdullah Öcalan, pemimpin PKK yang telah dipenjara sejak 1999, telah menyerukan kepada para pengikutnya agar mengakhiri perjuangan bersenjata, karena penolakan terhadap eksistensi kaum Kurdi yang menjadi akar konflik, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi.

    Apakah ini akan menjadi awal dari sebuah era perdamaian baru bagi persoalan Kurdi yang telah lama menemui jalan buntu? Dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapainya?

    Tuntutan dan hambatan di jalan menuju perdamaian

    Dalam pernyataannya pada hari Kamis (10/7), PKK menegaskan bahwa pelucutan senjata hanyalah awal dari sebuah proses panjang, yang keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dan respons konstruktif dari pemerintah Turki.

    Aksi simbolik penyerahan senjata dianggap sebagai bukti nyata dari kehendak damai mereka, meskipun pihak Turki dinilai belum memenuhi “pekerjaan rumah” mereka. Untuk benar-benar melucuti dan membubarkan diri, PKK menyatakan bahwa langkah-langkah politik, hukum, dan sosial harus diambil oleh pemerintah Turki.

    Secara konkret, PKK menuntut pembebasan pemimpin PKK Abdullah Öcalan sebagai syarat utama dalam proses perdamaian yang sejati. Mereka juga menyerukan perubahan dalam undang-undang pidana yang memungkinkan pembebasan ribuan tahanan politik Kurdi, terutama yang sudah lanjut usia dan sakit. Untuk para pejuang yang menyerahkan senjata, PKK menuntut amnesti dan peluang untuk beralih ke jalur politik legal.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan (dari Partai AKP) dan mitra koalisinya, Devlet Bahçeli, ketua Partai MHP yang ultranasionalis, juga harus mengamankan dukungan dari partai dan masyarakat. Setelah lebih dari 40 tahun konflik dengan korban jiwa mencapai lebih dari 40.000 orang, meyakinkan masyarakat bukanlah perkara mudah.

    Direktur Institut Riset Politik dan Sosial di Diyarbakir, Vahap Cokun melihat pendekatan hati-hati ini sebagai sesuatu yang wajar. Dalam proses perdamaian yang sulit, kepercayaan timbal balik biasanya tumbuh secara perlahan, seiring dengan saling adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Hambatan pertama, yakni dimulainya proses pelucutan senjata, kini telah terlampaui.

    Masa depan para kaum militan dan persenjataan

    Negosiasi dengan organisasi yang selama ini oleh negara dianggap sebagai “musuh nomor satu” merupakan tantangan luar biasa. Pemerintah Turki kini berada tepat dalam situasi seperti itu. Karena itulah Erdoan menekankan bahwa PKK harus membubarkan seluruh struktur organisasinya terlebih dahulu sebelum Ankara dapat mengambil langkah berikutnya.

    Menurut Partai DEM yang pro-Kurdi, sebuah komisi di parlemen Turki akan dibentuk pada minggu depan. Setelah reses musim panas berakhir pada bulan Oktober, komisi ini akan mulai merancang proposal untuk “proses masyarakat demokratis dan damai”.

    Dalam diskusi ini juga akan dibahas nasib pemimpin PKK Abdullah Öcalan dan para pejuang lainnya. Jumlah mereka tidak pasti, tetapi diperkirakan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 orang. Sementara itu, jumlah pasti dan lokasi senjata mereka juga belum sepenuhnya diketahui.

    Cokun memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, kelompok-kelompok kecil beranggotakan 40–50 pejuang akan turun dari pegunungan dan menyerahkan senjata mereka. Media yang dekat dengan pemerintah melaporkan bahwa lokasi tertentu akan ditetapkan untuk penyerahan senjata, yang akan diawasi bersama oleh pemerintah pusat Irak dan otoritas wilayah otonom Kurdistan.

    Di tempat-tempat ini, senjata akan didata dan dihancurkan untuk mencegah agar tidak jatuh ke tangan kelompok Kurdi lainnya. Pemerintah otonom Kurdi di Irak mendukung proses pendekatan ini antara Ankara dan PKK.

    Meski menyetujui rencana ini, PKK tidak ingin serta-merta melepaskan seluruh kendali mereka. Sebagian pejuang mereka mungkin akan bergabung dengan organisasi saudara seperti “Partai Kehidupan Bebas di Kurdistan” (PJAK) di Iran atau milisi Kurdi “Unit Perlindungan Rakyat” (YPG) di Suriah. Hal ini terungkap dalam sebuah pernyataan pekan ini. Ankara sendiri memandang YPG sebagai cabang PKK di Suriah dan bertekad untuk mencegah hal tersebut.

    Peluang keberhasilan dan dimensi internasional

    Cokun menaruh optimisme terhadap keberhasilan proses perdamaian ini. Ia meyakini bahwa pemerintah dan PKK telah belajar dari kegagalan-kegagalan pendekatan di masa lalu. Dulu, proses negosiasi sering kali berlarut-larut tanpa hasil yang jelas. Kali ini, pemerintah ingin mempercepat prosesnya. Mulai Oktober, ketika parlemen kembali bersidang, upaya untuk mencari solusi politik akan dimulai. “Untuk itu, perubahan dalam hukum pidana Turki, khususnya hukum antiterorisme dan pelaksanaan hukuman, sangatlah dibutuhkan,” jelas Cokun.

    Partai DEM yang pro-Kurdi juga menuntut hak-hak yang lebih besar bagi rakyat Kurdi dan pengakuan atas identitas mereka, yang berarti perlunya perubahan dalam konstitusi Turki.

    Proses perdamaian ini tidak hanya akan berdampak pada dinamika politik dalam negeri, tetapi juga pada hubungan internasional Turki. Cokun percaya bahwa hubungan Ankara dengan komunitas Kurdi di Irak dan Suriah bisa membaik. Hubungan Turki dengan Kurdi Irak pada dasarnya baik, namun kerap terganggu oleh aktivitas PKK di wilayah tersebut. Pemerintahan otonom Kurdi di Suriah juga selama ini dipandang Turki sebagai ancaman besar karena hubungan erat mereka dengan PKK. Namun kini, situasi itu bisa berubah.

    Selain itu, isu Kurdi juga kerap dijadikan alat tekanan terhadap Turki oleh pihak luar. Cokun meyakini bahwa penyelesaian konflik Kurdi dapat memberi Ankara ruang gerak lebih besar dalam politik luar negeri. Hal ini berpotensi menjadikan Turki pemain yang lebih penting di kawasan Timur Tengah.

    Sebuah pernyataan bersejarah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan dijadwalkan akan diumumkan pada hari Sabtu ini. Namun masih belum jelas apakah pernyataan tersebut benar-benar akan mendorong proses perdamaian muda ini ke arah kemajuan dan apakah pelucutan senjata serta kemungkinan pembubaran PKK akan membawa ketenangan di kawasan Timur Tengah yang telah lama dilanda konflik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat juga Video ‘Turki Balas Aksi Teror dengan Menyerang Markas Militan Kurdi’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ledakan Guncang Permukiman di Iran, 7 Orang Luka-luka

    Ledakan Guncang Permukiman di Iran, 7 Orang Luka-luka

    Teheran –

    Sebuah ledakan mengguncang sebuah gedung permukiman di area Pardisan, kota Qom, Iran. Sedikitnya tujuh orang mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut.

    Seorang sumber anonim yang dikutip kantor berita Fars, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (14/7/2025), mengatakan ledakan itu bukan akibat serangan militer Israel.

    “Empat unit hunian mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Penilaian awal menunjukkan bahwa penyebab insiden tersebut adalah kebocoran gas, dan tindak lanjut terkait hal ini masih terus dilakukan,” sebut direktur pemadam kebakaran kota Qom saat berbicara kepada kantor berita Fars.

    Disebutkan dinas pemadam kebakaran setempat bahwa penghuni gedung permukiman yang dilanda ledakan tersebut adalah warga biasa.

    Israel, musuh bebuyutan Iran, memiliki rekam jejak pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, yang mereka anggap sebagai bagian dari program yang secara langsung mengancam Tel Aviv. Teheran telah berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai.

    Pada 13 Juni lalu, Israel melancarkan operasi pengeboman besar-besaran terhadap target militer dan nuklir Iran, yang memicu kekhawatiran akan konflik regional yang lebih luas.

    Perang antara Iran dan Israel itu juga menyeret Amerika Serikat (AS), yang melancarkan pengeboman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap tiga fasilitas nuklir Teheran, yakni Fordow, Isfahan, dan Natanz.

    Pertempuran udara itu berhenti setelah kedua negara sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata yang dimediasi AS, yang berlangsung sejak 24 Juni lalu.

    Rentetan serangan udara Israel itu menewaskan sejumlah komandan militer senior dan para ilmuwan nuklir Teheran. Otoritas Iran, dalam pengumuman terbaru awal pekan ini, menyebut sedikitnya 1.060 orang tewas akibat serangan Israel selama perang 12 hari.

    Iran sempat membalas serangan Israel dengan melancarkan rentetan serangan drone dan rudal, yang menurut laporan otoritas Tel Aviv, telah menewaskan sedikitnya 28 orang tewas di negara Yahudi tersebut.

    Sejak berakhirnya perang 12 hari antara Iran dan Israel tersebut, beberapa ledakan telah terjadi di negara Syiah tersebut. Namun sejauh ini, otoritas Iran belum menyalahkan Israel.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir soal rumor (serangan Israel). Jika aksi permusuhan terjadi di negara ini, berita tersebut akan segera sampai ke masyarakat dan alarm akan berbunyi secara bersamaan di Wilayah Pendudukan,” sebut kantor berita Fars dalam laporannya, mengutip sumber Iran yang tidak disebut namanya, setelah ledakan mengguncang kota Qom.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Drone Peledak Ditembak Jatuh Dekat Markas Tentara AS di Irak

    Drone Peledak Ditembak Jatuh Dekat Markas Tentara AS di Irak

    Baghdad –

    Sebuah drone yang bermuatan bahan peledak berhasil ditembak jatuh di dekat Bandara Arbil, Irak, pada Senin (14/7) waktu setempat. Bandara yang menjadi markas pasukan Amerika Serikat (AS) dari koalisi antijihadis internasional di wilayah otonomi Kurdistan.

    Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat serangan drone peledak tersebut.

    “Pukul 02.20 waktu setempat, sebuah drone bermuatan peledak ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil, tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan,” kata dinas kontraterorisme pada pasukan keamanan wilayah Kurdistan Irak dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025).

    Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Itu menjadi drone kedua yang ditembak jatuh di Bandara Arbil sepanjang bulan ini.

    Bandara Arbil, yang mencakup pangkalan koalisi antijihadis internasional pimpinan AS, sering menjadi target serangan roket dan drone beberapa tahun terakhir.

    Pada 3 Juli lalu, otoritas setempat melaporkan sebuah drone ditembak jatuh di dekat bandara, dengan Kementerian Dalam Negeri menyalahkan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) sebagai dalang serangan tersebut.

    Lihat Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    PMF yang disebut kelompok Hashed al-Shaabi dalam bahasa Arab, merupakan koalisi bekas pasukan paramiliter pro-Iran yang kini berintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata reguler Irak.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Irak dilanda serentetan serangan drone dan roket, termasuk beberapa drone yang terjatuh di area terbuka.

    Irak yang sejak lama dilanda konflik, telah sering menjadi medan pertempuran untuk serangan semacam itu, yang seringkali dikaitkan dengan perebutan proksi regional. Negara ini baru-baru ini mulai mendapatkan kembali stabilitas setelah puluhan tahun perang dan pergolakan.

    Lihat juga Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Perkuat Pertahanan Siber, Investasi ke Israel Ditambah

    AS Perkuat Pertahanan Siber, Investasi ke Israel Ditambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) meningkatkan investasi ke Israel guna memperkuat sektor keamanan siber. 

    Sekitar 40% dari investasi besar AS di bidang keamanan siber kini diarahkan ke perusahaan teknologi siber Israel berdasarkan laporan terbaru Startup Nation Central (SNC) Israel.

    Laporan tersebut memprofilkan lebih dari 500 perusahaan Israel yang aktif di berbagai bidang keamanan siber. Hasilnya, 60% dari perusahaan teknologi siber Israel tersebut merupakan perusahaan rintisan yang baru mencapai tahap awal perkembangan. 

    Sebanyak 16% perusahaan lokal telah mencapai tahap pertumbuhan, lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata 7% untuk sub industri lainnya.

    Untuk tenaga kerja, sekitar 20% perusahaan siber Israel saat ini mempekerjakan antara 51 hingga 200 orang. Sementara itu 11% lainnya mempekerjakan lebih dari 200 orang, yang menjadi proporsi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan segmen teknologi lainnya.

    Meski perusahaan siber di Israel hanya mencakup 75 dari seluruh bisnis teknologi di sana, mereka dilaporkan telah menarik sejumlah 38% dari seluruh investasi pada tahun 2024. Itu merupakan peningkatan dua kali lipat sejak 2023.

    Laporan SNC juga mengungkapkan bahwa distribusi investasi internasional di Israel telah berubah.

    Meskipun investasi Eropa dan Asia pada Israel cenderung menurun, tetapi AS telah meningkatkan investasinya dalam dua tahun terakhir.

    “Keamanan siber menjadi lebih penting dari sebelumnya, seiring meningkatnya ancaman digital dan berkembangnya teknologi seperti komputasi awan dan AI” Kata CEO SNC, Avi Hasson, yang menjelaskan pentingnya keamanan siber bagi negaranya, dilansir JNS, Senin (14/7/2025).

    Hasson juga mengungkapkan bahwa semakin dunia bergantung pada teknologi digital, semakin besar pula ketergantungannya pada infrastruktur informasi. Tren investasi perusahaan keamanan siber tersebut menurutnya akan menjadi solusi bagi Israel untuk bersaing pada keamanan siber global.

    Sejalan dengan keamanan siber di Israel, Wakil Kepala Pertahanan Siber Israel, Nitzan Amar, melaporkan bahwa negaranya menghadapi peningkatan sebesar 300% serangan siber Iran dan Hizbullah.

    “Terlepas dari upaya musuh kami, tidak ada satu pun serangan yang menargetkan entitas Israel yang mampu membahayakan infrastruktur nasional kami maupun kebebasan operasional IDF untuk menjalankan misinya sejak 7 Oktober.” Kata Amar, sembari mengakui kenaikan ancaman dan mengklaim bahwa Israel berhasil mengatasi serangan, dikutip dari All Israel News.

    Direktorat Siber Nasional Israel (INCD) juga melaporkan, bahwa pada 2024, mereka berhasil mengidentifikasi pemerasan informasi dan perusakan layanan digital yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel dan sekutu. 

    Menurut badan tersebut, Iran mengambil sistem pemerintah untuk kemudian digunakan untuk melakukan serangan siber pada Israel. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)