Xcloud.id

Negara: Iran

  • Gawat, Ibu Kota Iran Terancam Kehabisan Air

    Gawat, Ibu Kota Iran Terancam Kehabisan Air

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan tentang konsumsi air yang berlebihan, yang menurutnya tidak dapat ditoleransi. Ia memperingatkan ibu kota Teheran menghadapi kekurangan air yang parah, diperkirakan puncaknya pada bulan September atau Oktober.

    Lantaran salah urus dan konsumsi yang terlalu berlebihan, Iran telah berulang kali menghadapi kekurangan listrik, gas, dan air pada saat bulan-bulan permintaan puncak.

    “Di Teheran, jika kita tidak mampu mengelola dan masyarakat tidak bekerja sama dalam mengendalikan konsumsi, bendungan-bendungan tidak akan memiliki air pada bulan September atau Oktober,” ujar Pezeshkian yang dikutip detikINET dari Reuters.

    Iran memang sudah menghadapi kondisi kekeringan selama lima tahun terakhir. Organisasi Meteorologi mencatat penurunan curah hujan sebesar 40% selama empat bulan terakhir.

    “Mengabaikan pembangunan berkelanjutan telah menyebabkan kita menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti air,” ujar kepala Environmental Protection Organisation, Sheena Ansari.

    Konsumsi air yang berlebihan merupakan tantangan besar bagi pengelolaan air di Iran. Kepala perusahaan air dan air limbah provinsi Teheran, Mohsen Ardakani, mengatakan bahwa 70% penduduk Teheran mengonsumsi lebih dari standar 130 liter per hari.

    Air memang pada dasarnya langka di negara yang gersang ini. Para ahli khawatir Teheran, yang berpenduduk sekitar 10 juta orang, bisa kehabisan air sepenuhnya jika tingkat konsumsi tidak dikurangi.

    Semua ini diperparah lagi oleh fenomena perubahan iklim. Iran juga dilanda panas yang ekstrem. Suhu melonjak di atas 50 derajat Celcius di beberapa wilayah negara ini bulan ini.

    Menanggapi krisis ini, pihak berwenang telah mengurangi tekanan air di Teheran hampir setengahnya, yang memengaruhi sekitar 80% rumah tangga. Bagi penduduk yang tinggal di apartemen tinggi, hal ini bisa berarti tidak ada pasokan air sama sekali. Seorang pria yang tinggal di lantai 14 di Teheran mengatakan keran airnya sering kering.

    (fyk/fay)

  • Iran di Ambang Krisis Air yang Parah

    Iran di Ambang Krisis Air yang Parah

    JAKARTA – Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan tentang konsumsi air yang berlebihan. Masoud mengatakan konsumsi air tersebut tidak dapat ditoleransi oleh negara dan dapat menyebabkan Teheran menghadapi kekurangan air yang parah pada September.

    Menghadapi salah urus sumber daya dan konsumsi berlebihan, Iran berulang kali menghadapi kekurangan listrik, gas, dan air selama bulan-bulan puncak permintaan.

    “Di Teheran, jika kita tidak mampu mengelola dan masyarakat tidak bekerja sama dalam mengendalikan konsumsi, bendungan-bendungan tidak akan memiliki air pada bulan September atau Oktober,” ujar Pezeshkian dilansir Reuters, Kamis, 31 Juli.

    Negara ini telah menghadapi kondisi kekeringan selama lima tahun terakhir, menurut direktur Organisasi Perlindungan Lingkungan Sheena Ansari.

    Organisasi Meteorologi mencatat penurunan curah hujan sebesar 40% selama empat bulan terakhir dibandingkan dengan rata-rata jangka panjang.

    “Mengabaikan pembangunan berkelanjutan telah menyebabkan kita menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti tekanan air,” ujar Ansari kepada media pemerintah pada Kamis.

    Konsumsi air yang berlebihan merupakan tantangan besar bagi pengelolaan air di Iran.

    Kepala perusahaan air dan air limbah provinsi Teheran, Mohsen Ardakani, mengatakan kepada kantor berita Mehr bahwa 70% penduduk Teheran mengonsumsi lebih dari standar 130 liter per hari.

    Pengelolaan sumber daya alam telah menjadi tantangan kronis bagi pihak berwenang, baik dalam hal konsumsi gas alam maupun penggunaan air, karena solusinya membutuhkan reformasi besar, terutama di sektor pertanian yang menyumbang hingga 80% konsumsi air.

    Pada Rabu, Pezeshkian menolak usulan pemerintah untuk menetapkan hari libur pada Rabu atau liburan selama satu minggu selama musim panas, dengan mengatakan penutupan adalah upaya menutup-nutupi dan bukan solusi untuk masalah kekurangan air.

    Pada musim panas 2021, protes terhadap kekurangan air terjadi di Iran barat daya.

  • Kinerja Industri RI Masih Lesu, Ini Buktinya

    Kinerja Industri RI Masih Lesu, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Kinerja sektor manufaktur Indonesia masih mengalami kontraksi meski sudah membaik. Hal itu terlihat dari Purchasing Managers’ Index (PMI) yang berada di level 49,2 pada Juli 2025, naik dari 46,9 pada bulan sebelumnya.

    PMI di bawah 50 menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi, bukan ekspansi. Aktivitas manufaktur Indonesia sudah berada di zona kontraksi selama empat bulan berturut-turut.

    “Kondisi operasional di sektor manufaktur Indonesia terus menurun pada awal semester II-2025, namun demikian laju kontraksi melambat,” tulis keterangan resmi S&P Global, Jumat (1/8/2025).

    Faktor utama penyebab penurunan angka PMI Indonesia di bawah 50 adalah karena penurunan produksi berkelanjutan. Tingkat penurunan bisnis baru juga berkurang pada Juli 2025, di mana perusahaan menyebut penurunan ini sebagian diatasi oleh beberapa proyek baru.

    Namun demikian, permintaan asing atas barang produksi Indonesia kembali turun ke wilayah kontraksi tiga kali selama empat bulan setelah sempat stabil pada Juni 2025. Sejalan dengan tren permintaan baru, tumpukan pekerjaan kini menurun dalam empat bulan terakhir sehingga tingkat tenaga kerja juga turun.

    “Akibatnya perusahaan sering menyebutkan bahwa stok barang jadi yang ada digunakan untuk memenuhi pesanan, menyebabkan penurunan stok pasca produksi dalam empat bulan terakhir,” jelas S&P Global.

    Kemudian aktivitas pembelian turun pada tingkat sedang di Juli 2025, yang menurut perusahaan disebabkan oleh penurunan kebutuhan produksi. Pada waktu yang sama, bukti menunjukkan bahwa perusahaan berupaya untuk mengurangi inventaris pembelian yang menyebabkan penurunan stok pembelian selama empat bulan berturut-turut.

    “Dilaporkan adanya tekanan tambahan terhadap pasokan karena waktu tunggu rata-rata untuk pengiriman input meningkat untuk kedua kali dalam tiga bulan, seiring keterlambatan pengiriman dan gangguan akibat konflik Iran-Israel,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Kampus Diminta Kerja Sama Riset dengan Industri

    (acd/acd)

  • Israel Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Uni Emirat Arab, Ada Apa?

    Israel Perintahkan Diplomatnya Tinggalkan Uni Emirat Arab, Ada Apa?

    Abu Dhabi –

    Pemerintah Israel memerintahkan sebagian besar diplomatnya untuk segera meninggalkan wilayah Uni Emirat Arab. Perintah itu dirilis setelah Dewan Keamanan Nasional Israel memperketat peringatan perjalanan untuk setiap warga Israel yang ada di negara Teluk tersebut.

    Perintah evakuasi tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency dan Reuters, Jumat (1/8/2025), dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel dengan menyebut potensi ancaman keamanan sebagai alasannya. Media-media lokal Israel melaporkan dirilisnya perintah itu dalam laporan pada Kamis (31/7) tengah malam.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Israel soal perintah evakuasi tersebut.

    Surat kabar Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa perintah evakuasi semacam itu berlaku bagi para diplomat dan staf di Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi dan di Konsulat Israel di Dubai. Perintah serupa juga diberlakukan untuk keluarga para diplomat Israel yang ada di negara tersebut.

    “Perintah yang tidak biasa ini dikaitkan dengan kemungkinan ancaman yang kredibel,” sebut Yedioth Ahronoth dalam laporannya.

    Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk mengomentari laporan media tersebut.

    “Kami tidak mengomentari instruksi keamanan yang diberikan kepada para pegawai kami,” jelas Kementerian Luar Negeri Israel.

    Terlepas dari hal tersebut, perintah evakuasi tersebut dirilis setelah Dewan Keamanan Nasional Israel memperketat peringatan perjalanan untuk wilayah Uni Emirat Arab. Peringatan perjalanan itu ditujukan bagi setiap warga negara Israel yang tinggal di negara tersebut.

    Dalam perintahnya, Dewan Keamanan Nasional menyinggung juga soal Iran dan kelompok proxy-nya seperti Hamas dan Hizbullah, yang dituduh meningkatkan upaya-upaya untuk membahayakan warga Israel di mana pun.

    “Kami menekankan peringatan perjalanan ini mengingat pemahaman kami bahwa organisasi-organisasi teroris (Iran, Hamas, Hizbullah, dan Jihad Global) sedang meningkatkan upaya-upaya mereka untuk membahayakan Israel,” sebut Dewan Keamanan Nasional Israel dalam pernyataannya.

    Dewan Keamanan Nasional juga memperingatkan kemungkinan adanya upaya-upaya menargetkan warga Israel dan Yahudi yang ada di Uni Emirat Arab, terutama pada saat hari raya Yahudi dan Shabbat.

    Komunitas warga Israel dan Yahudi di Uni Emirat Arab semakin bertambah jumlahnya sejak tahun 2020, ketika Uni Emirat Arab menjadi negara Arab paling terkemuka, dalam 30 tahun terakhir, yang menjalin hubungan formal dengan Israel di bawah Abraham Accords yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).

    Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab belum memberikan tanggapan langsung atas laporan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Jatuhkan ‘Bom’ Terbesar ke Iran, Teheran Siap Melawan

    AS Jatuhkan ‘Bom’ Terbesar ke Iran, Teheran Siap Melawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) kembali menjatuhkan sanksi besar terhadap Iran, kali ini menargetkan lebih dari 100 individu, perusahaan, dan kapal laut yang disebut sebagai bagian dari jaringan pengiriman minyak global yang dikendalikan keluarga dekat pemimpin tertinggi Iran.

    Departemen Keuangan AS pada Rabu (30/7/2025) mengumumkan sanksi terhadap 115 entitas dan individu yang disebut terlibat dalam penghindaran sanksi minyak Iran dan Rusia. Paket ini disebut sebagai “tindakan terbesar terkait Iran sejak 2018”.

    “Jaringan ini mengangkut minyak dan produk minyak bumi dari Iran dan Rusia ke pembeli di seluruh dunia, menghasilkan keuntungan puluhan miliar dolar,” kata Departemen Keuangan dalam pernyataan resmi, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (31/7/2025).

    Jaringan yang dimaksud dikendalikan oleh Mohammad Hossein Shamkhani, putra Ali Shamkhani, penasihat politik senior Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hossein disebut memanfaatkan struktur perusahaan fronting yang kompleks untuk menjalankan operasionalnya tanpa terdeteksi.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa sanksi ini menjadi bukti bagaimana elit Iran menggunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi.

    “Kekaisaran pelayaran keluarga Shamkhani menyoroti bagaimana elit rezim Iran memanfaatkan posisi mereka untuk mengumpulkan kekayaan besar dan mendanai perilaku berbahaya rezim tersebut,” ujar Bessent.

    Departemen Keuangan juga mengungkap bahwa keluarga Shamkhani menguasai sebagian besar ekspor minyak mentah Iran. Meskipun Ali Shamkhani sudah dikenai sanksi sejak 2020, mereka tetap leluasa menjalankan bisnis global berkat kepemilikan properti eksklusif dan paspor asing.

    “Lapisan perusahaan depan yang tampak tidak berbahaya dan tidak memiliki hubungan langsung dengan jaringan Shamkhani memungkinkan keuntungan besar mengalir tanpa pengawasan eksternal,” tulis lembaga tersebut.

    Sanksi ini mencakup 15 perusahaan pelayaran, 52 kapal, 12 individu, dan 53 entitas lain di 17 negara termasuk Panama, Italia, dan Hong Kong. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini akan membuat Iran “jauh lebih sulit” untuk menjual minyaknya, meski diperkirakan tidak mengganggu pasar minyak global secara signifikan.

    China diketahui sebagai pembeli utama minyak Iran saat ini, meskipun dalam pernyataan resmi, pemerintah AS tidak secara langsung menyebut negara tersebut sebagai target sanksi.

    Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut sanksi ini sebagai “contoh nyata permusuhan Amerika terhadap bangsa Iran”, menurut laporan Iranian Student News Agency (ISNA).

    Menanggapi situasi yang memanas, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa setiap agresi baru terhadap Iran akan memicu balasan yang tegas.

    “Iran, negara dengan budaya 7.000 tahun, tidak akan pernah tunduk pada bahasa ancaman dan intimidasi. Jika agresi terulang, kami tidak akan ragu untuk bereaksi dengan cara yang lebih tegas dan TIDAK MUNGKIN untuk ditutup-tutupi,” tulis Araghchi melalui akun X.

    Ia juga memperingatkan bahwa Iran telah berinvestasi besar dalam pengembangan teknologi pertahanan dalam negeri yang tidak bisa diabaikan oleh pihak asing. “Tidak ada orang waras yang akan mengabaikan hasil investasi besar dalam teknologi damai yang menyelamatkan nyawa,” katanya.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Inggris Akan Akui Negara Palestina Jika Israel Tak Hentikan Perang Gaza

    Jakarta –

    Inggris akan mengakui negara Palestina pada September, kecuali Israel mengambil langkah signifikan untuk mengakhiri “kondisi yang sangat memprihatinkan” di Gaza dan memenuhi beberapa syarat lainnya, kata Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pada Selasa (29/07).

    “Tujuan kami tetap sama: Israel yang aman, berdampingan dengan negara Palestina yang layak dan berdaulat,” ujar Starmer dalam pernyataannya dari Downing Street.

    Ia menyampaikan bahwa pemerintah Inggris sebenarnya sudah lama berniat mengakui negara Palestina “sebagai kontribusi terhadap proses perdamaian demi memberikan dampak maksimal bagi solusi dua negara,” yang menurutnya “kini sedang terancam.”

    “Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian ini, saya mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Sidang Umum PBB pada September, kecuali pemerintah Israel mengambil langkah nyata untuk mengakhiri kondisi yang memprihatinkan di Gaza,” tegas Starmer.

    Starmer: Krisis kemanusiaan ini butuh solusi jangka panjang

    Starmer juga menyerukan agar Israel “menyetujui gencatan senjata dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang dan berkelanjutan, serta menghidupkan kembali prospek solusi dua negara.”

    Ini termasuk “mengizinkan PBB untuk kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menegaskan bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat,” lanjutnya.

    Ia juga kembali menegaskan sikap pemerintahannya terhadap Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan menguasai Jalur Gaza.

    Di tengah kekhawatiran besar akan kelaparan massal di Gaza, Starmer menyerukan agar lebih banyak bantuan dapat menjangkau rakyat Palestina di wilayah tersebut.

    “Kita perlu memastikan sedikitnya 500 truk masuk ke Gaza setiap hari. Namun, pada akhirnya satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini adalah melalui penyelesaian jangka panjang,” jelasnya.

    PM Inggris ini juga menyatakan dukungannya terhadap upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai “gencatan senjata yang sangat penting.”

    “Gencatan senjata itu harus berkelanjutan dan mengarah pada rencana perdamaian yang lebih luas, yang sedang kami kembangkan bersama mitra-mitra internasional kami,” tambahnya.

    Sama seperti AS, Uni Eropa dan Israel, Inggris telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. Jika Hamas nantinya tetap terlibat dalam pemerintahan, hal ini dapat mempersulit upaya pengakuan kenegaraan Palestina.

    Israel: Inggris telah ‘memberi hadiah’ pada Hamas

    Pernyataan Starmer ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengatakan akan secara resmi mengakui negara Palestina pada September.

    Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat selama beberapa minggu terakhir, mulai dari desakan untuk mengakhiri kampanye militer hingga mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Desakan ini juga diiringi dengan peringatan dari kelompok bantuan serta PBB mengenai ancaman kelaparan di Jalur Gaza.

    Sejauh ini, Israel justru meremehkan atau bahkan menolak klaim tentang kelaparan massal tersebut.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan Starmer “memberi hadiah pada terorisme keji Hamas dan menghukum para korbannya”

    “Negara jihadis di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis Netanyahu dalam unggahan di platform X.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menolak pernyataan Starmer tersebut dengan mengatakan bahwa Inggris “menyusul langkah Prancis dan tekanan politik dalam negeri, merupakan hadiah bagi Hamas dan merusak upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza serta kerangka kerja pembebasan para sandera.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Tezar Aditya dan Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

  • Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%, Pemerintah Genjot Stimulus Fiskal Jelang Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengakselerasi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, hingga investasi lewat sejumlah stimulus sebagai strategi jangka pendek untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2% pada 2025.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso bahwa tantangan global masih menjadi momok untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi. Dia mencontohkan eskalasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang belum selesai hingga di Timur Tengah antara Iran-Israel.

    Selain itu, negosiasi dagang atau kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) masih penuh ketidakpastian, termasuk hasil negosiasi tarif negara-negara kawasan dengan Negeri Paman Sam. Apalagi, banyak negara masih bernegosiasi dengan AS.

    “Dampaknya ke ekonomi luar biasa. Terutama urusan supply chain [rantai pasok], urusan logistic cost [biaya logistik], dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono dalam forum Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perdagangan 2025. Dia mencontohkan IMF yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% (Januari 2025) menjadi 2,8% (April 2025); inflasi global dari 4,2% (Januari 2025) menjadi 4,3% (April 2025); dan pertumbuhan volume perdagangan global dari 3,2% (Januari 2025) menjadi 1,7% (April 2025).

    Susiwijono menjelaskan dampak gejolak global juga merambat hingga ke perekonomian dalam negeri. Misalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 yang baru menyentuh 4,87%, sementara kuartal II/2025 juga diproyeksikan masih berada di angka 4,9%.

    “Mudah-mudahan kuartal III dan IV, banyak kebijakan yang kita dorong, mudah-mudahan bisa, lah, untuk mewujudkan [pertumbuhan ekonomi] sepanjang 2025 di 5,2%,” jelasnya 

    Oleh sebab itu, Susiwijono mengungkap kebijakan fiskal diarahkan ke dua sisi: sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Keduanya ditempuh melalui program konkret seperti perluasan bantuan sosial, diskon tarif transportasi, serta insentif pajak untuk sektor strategis seperti otomotif dan properti.

    Dia mencontohkan selama semester I/2025, untuk menopang permintaan, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan tunai, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pangan, hingga subsidi upah, hingga stimulus musiman seperti THR, gaji ke-13 untuk memperkuat daya beli masyarakat.

    Pemerintah juga membebaskan PPh bagi sektor padat karya, sebagai insentif agar pelaku usaha tetap menjaga tingkat upah pekerja dan mencegah PHK.

    Di sisi penawaran, insentif fiskal diberikan lewat PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor otomotif dan properti. Pemerintah juga memperluas FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), termasuk skema KUR untuk mendukung pembelian rumah.

    Paruh Kedua 2025 Jadi Kunci

    Susiwijono menjelaskan bahwa semester II/2025 akan menjadi penentu tercapainya target pertumbuhan tahunan. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 5,4% pada semester II/2025 agar target sepanjang tahun (full year) 5,2% bisa tercapai.

    Dia memaparkan kebijakan pendorong ekonomi yang akan digenjot pada semester II/2025 yaitu konsumsi pemerintah, terutama dengan mendorong akselerasi penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan anggaran besar.

    Apalagi, sambungnya, konsumsi pemerintah terkontraksi pada kuartal I/2025 (-1,38%) secara tahunan. Dia tidak menampik bahwa kontraksi itu akibat kebijakan efisien anggaran, namun kini Kementerian Keuangan akan membebaskan K/L untuk membelanjakan anggarannya.

    “K/L kita balikin untuk mulai punya ruang untuk melakukan aktivitasnya. Nah, tapi jangan dipahami, ‘Wah K/L dikasih duit, suruh belanja,’ bukan gitu. Tapi intinya kita kembalikan pos-pos belanja pemerintah ini supaya tidak kontraksi seperti di periode sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, pemerintah akan menggenjot investasi mulai dari dorong kinerja Kawasan Ekonomi Khusus, kredit investasi padat karya, perluas program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari target pembangunan 220.00 menjadi 350.000 unit rumah, implementasi kredit program perumahan, hingga penyerapan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

    Susiwijono juga mengungkapkan pemerintah akan mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli melalui optimalisasi penyerapan program padat karya tunai hingga usulan paket stimulus ekonomi sektor pariwisata jelang liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Paket stimulusnya ya masih hampir sama [dengan semester I/2025]. Ada event-event program khusus, ada PPN DTP untuk tiket, dan sebagainya. Strateginya masih kayak yang saya sampaikan tadi,” jelasnya.

  • Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Mendag AS Sebut Gencatan Perang Dagang dengan China Diperpanjang 90 Hari

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat kemungkinan akan memperpanjang gencatan senjata dagang dengan China selama 90 hari, seiring berlangsungnya putaran baru perundingan antara kedua negara di Stockholm.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (29/7/2025), Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan perpanjangan kesepakatan tarif tersebut tampaknya menjadi arah yang mungkin ditempuh, meski keputusan final tetap berada di tangan Presiden Donald Trump.

    “Apakah itu kemungkinan besar? Ya, tampaknya begitu. Tapi mari kita serahkan kepada Presiden Trump untuk memutuskannya,” ujar Lutnick dalam wawancara dengan Fox News menanggapi laporan bahwa Washington dan Beijing mempertimbangkan untuk mempertahankan kesepakatan tarif selama tiga bulan lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dimulainya putaran negosiasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia. Kali ini, pembicaraan berlangsung di Stockholm dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent memimpin delegasi masing-masing.

    Dalam putaran sebelumnya, kedua negara sepakat mengurangi tarif balasan dan melonggarkan pembatasan ekspor atas teknologi tertentu serta mineral tanah jarang. Langkah tersebut sempat meredakan ketegangan yang mengguncang pasar keuangan di tengah upaya Trump memberlakukan kebijakan tarif secara luas.

    Namun, kesepakatan yang ada saat ini akan berakhir pada 12 Agustus, sehingga memunculkan kebutuhan akan negosiasi lanjutan guna memperpanjang masa gencatan dagang. 

    Tujuan perpanjangan ini adalah memberi waktu lebih bagi kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu krusial seperti tarif terkait perdagangan fentanil serta kekhawatiran atas pembelian minyak dari Rusia dan Iran oleh China yang sedang dikenai sanksi. Perundingan akan dilanjutkan pada Selasa.

    Negosiasi dagang dengan China ini juga berbarengan dengan tenggat waktu lain yang dihadapi AS terhadap berbagai mitra dagang lainnya. Tarif balasan (reciprocal tariffs) direncanakan mulai berlaku pada 1 Agustus terhadap puluhan negara. Tarif tersebut pertama kali diumumkan pada April lalu, namun kemudian ditunda setelah memicu gejolak pasar. 

    Penundaan ini memberi kesempatan bagi negara-negara terkait untuk merundingkan tarif yang lebih rendah dengan AS.

    Kendati demikian, hanya sedikit kesepakatan yang berhasil dicapai. Presiden Trump bahkan telah memperpanjang tenggat awal dari pertengahan Juli menjadi Agustus. 

    Saat ini, Trump mulai mengirimkan surat penetapan tarif secara sepihak kepada negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan. Ia menyebut lebih dari 150 negara akan menerima surat serupa, dan tengah mempertimbangkan tarif sebesar 15% hingga 20%.

    Lutnick menegaskan bahwa Presiden Trump masih menimbang sejumlah kesepakatan, meskipun tenggat waktu tinggal beberapa hari.

    “Dia sudah menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan besar. Semua kartu ada di tangannya. Seperti yang dia katakan, dia yang akan memutuskan berapa tarifnya dan seberapa besar negara-negara ini akan membuka pasarnya,” ujar Lutnick. 

    Dia mengatakan, minggu ini, Trump akan mempertimbangkan beberapa kesepakatan. Lutnick juga memastikan, Trump akan menetapkan tarif untuk semua negara sebelum akhir pekan. 

    Presiden Trump juga menunjukkan fleksibilitas dalam menurunkan tarif bagi negara-negara yang mengajukan penawaran baru, bahkan setelah pengumuman tarif. 

    Salah satu contoh kasus tersebut adalah Jepang yang semula dikenai tarif 25% mulai 1 Agustus, namun berhasil menegosiasikan penurunan menjadi 15%, termasuk untuk ekspor otomotif. Kesepakatan tersebut juga mencakup rencana pembentukan dana investasi senilai US$550 miliar untuk proyek di AS.

    Korea Selatan juga tengah berupaya mencapai kesepakatan serupa. Negosiator dari negeri ginseng itu membahas kemungkinan pembentukan dana investasi untuk proyek-proyek di AS guna mendapatkan tarif yang lebih rendah, termasuk untuk ekspor otomotif mereka.

    Lutnick menyebut tim negosiator Korea Selatan bahkan terbang langsung ke Skotlandia, lokasi kunjungan Presiden Trump, untuk bertemu dengannya dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

    “Bayangkan betapa besar keinginan mereka untuk mencapai kesepakatan,” ujar Lutnick menegaskan.

  • IHSG ditutup menguat seiring respon positif kesepakatan AS-Uni Eropa

    IHSG ditutup menguat seiring respon positif kesepakatan AS-Uni Eropa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring respon positif kesepakatan AS-Uni Eropa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 18:22 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat seiring pelaku pasar merespon positif kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).

    IHSG ditutup menguat 71,27 poin atau 0,94 persen ke posisi 7.614,77. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 8,71 poin atau 1,10 persen ke posisi 803,22.

    “IHSG dan bursa regional Asia cenderung menguat, didukung sikap pelaku pasar yang merespon kesepakatan perdagangan AS dan Uni Eropa,” sebut Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

    Dari mancanegara, pelaku pasar merespon positif kesepakatan dagang antara AS dan Uni Eropa, yang mencakup tarif 15 persen untuk sebagian besar barang Eropa, atau jauh lebih rendah daripada tarif 30 persen yang awalnya diancamkan oleh AS.

    Kesepakatan itu meredakan kekhawatiran terhadap konflik perdagangan yang lebih luas.

    Selain itu, pelaku pasar menantikan putaran baru perundingan perdagangan antara AS dan China yang akan dimulai di Stockholm, Swedia, pada hari ini.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan optimisme gencatan senjata perdagangan saat ini akan diperpanjang, dengan mencatat bahwa negosiasi tidak hanya akan mencakup tarif namun juga isu-isu yang lebih luas seperti pembelian energi China dari Rusia dan Iran.

    Di sisi lain, pelaku pasar menantikan pertemuan bank sentral AS The Fed pada 29 dan 30 Juli 2027, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan tetap pada level 4,25 sampai 4,5 persen.

    Dari dalam negeri, pasar domestik tampaknya masih ditopang seiring membaiknya kesepakatan tarif dagang sejumlah negara dengan AS. Selain itu, juga ditopang oleh rilis laporan kinerja emiten semester I-2025 dan menjelang rebalancing indeks LQ45 yang efektif awal Agustus tahun ini.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor keuangan yang naik sebesar 3,18 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang baku yang naik masing- masing sebesar 2,51 persen dan 0,32 persen.

    Sedangkan, satu sektor melemah yaitu sektor kesehatan turun sebesar 0,08 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu AMIN, BUVA, SOLA, CLAY dan SMMT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FUJI, RGAS MERI, NICL, dan PANR.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.605.732 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,81 miliar lembar saham senilai Rp16,94 triliun. Sebanyak 363 saham naik 244 saham menurun, dan 199 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 436,23 poin atau 1,05 persen ke 41.020,00, indeks Shanghai menguat 4,28 poin atau 0,12 persen ke 3.597,19, indeks Hang Seng melemah 173,27 poin atau 0,68 persen ke posisi 25.562,31, dan indeks Straits Times melemah 11,58 poin atau 0,27 persen ke 4.249,09.

    Sumber : Antara

  • Donald Trump umumkan AS telah berhasil serang tiga lokasi nuklir Iran

    Donald Trump umumkan AS telah berhasil serang tiga lokasi nuklir Iran

    Minggu, 22 Juni 2025 10:39 WIB

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun dari helikopter Marine One saat kembali ke Gedung Putih di Washington D.C, Amerika Serikat, Sabtu (21/6/2025). Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan terhadap tiga lokasi nuklir di Iran yaitu Fordow, Natanz dan Esfahan. ANTARA FOTO/Xinhua/Hu Yousong/nym.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun berjalan di kawasan Gedung Putih di Washington D.C, Amerika Serikat, Sabtu (21/6/2025). Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan terhadap tiga lokasi nuklir di Iran yaitu Fordow, Natanz dan Esfahan. ANTARA FOTO/Xinhua/Hu Yousong/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.