Xcloud.id

Negara: Iran

  • Netanyahu Bilang Serangan Terbaru ke Gaza Segera Dimulai

    Netanyahu Bilang Serangan Terbaru ke Gaza Segera Dimulai

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap Jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke Jalur Gaza dengan “cukup cepat”.

    Hal tersebut, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Senin (11/8/2025), disampaikan Netanyahu setelah rapat dengan kabinet keamanan Israel menyetujui rencana yang banyak dikritik untuk mengambil alih kendali atas Jalur Gaza.

    Dikatakan oleh Netanyahu, pada Minggu (10/8), bahwa dirinya tidak memiliki pilihan selain “menyelesaikan pekerjaannya” dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera yang diculik dari wilayah Israel.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Minggu (10/8) malam bahwa sang PM Israel telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk membahas “rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza”.

    Netanyahu sebelumnya telah mengatakan bahwa serangan terbaru terhadap Jalur Gaza bertujuan untuk menyerang dua benteng Hamas yang tersisa, yang disebutnya sebagai satu-satunya pilihan karena penolakan kelompok yang didukung Iran tersebut untuk meletakkan persenjataan mereka.

    Hamas telah menegaskan bahwa mereka tidak akan melucuti persenjataan mereka kecuali negara Palestina yang merdeka didirikan.

    Tidak diketahui secara jelas kapan serangan terbaru Israel terhadap Jalur Gaza akan dimulai. Namun serangan terbaru ini akan menjadi bagian dari upaya Tel Aviv untuk membersihkan militan dari area Gaza City, kota terbesar di Jalur Gaza.

    “Kerangka waktu yang kami tetapkan untuk aksi ini cukup cepat. Kami ingin, pertama-tama, memungkinkan pembentukan zona aman agar para penduduk sipil Gaza City dapat pindah keluar,” ucap Netanyahu dalam pernyataannya.

    Dikatakan oleh Netanyahu bahwa para penduduk Gaza City, yang ditinggali satu juta orang sebelum perang berkecamuk, akan dipindahkan ke “zona-zona aman”. Namun banyak warga Palestina mengatakan bahwa zona aman tidak melindungi mereka dari serangan-serangan Israel sebelumnya.

    Panglima militer Israel, Eyal Zamir, menolak keras pendudukan sepenuhnya atas Jalur Gaza dan memperingatkan bahwa perluasan serangan dapat membahayakan nyawa para sandera yang masih ditahan Hamas di Jalur Gaza, serta menyeret pasukan Israel ke dalam perang gerilya yang berkepanjangan dan mematikan.

    Namun Netanyahu menegaskan bahwa tujuan dirinya bukanlah untuk menduduki Jalur Gaza.

    “Kami menginginkan sabuk keamanan tepat di sebelah perbatasan kami, tapi kami tidak ingin tetap berada di Gaza. Itu bukan tujuan kami,” kata Netanyahu.

    Hamas, dalam tanggapannya seperti dilansir AFP, menuduh Netanyahu berbohong. “Netanyahu terus berbohong, menipu dan berusaha untuk menyesatkan publik,” kata pejabat senior Hamas, Taher al-Nunu.

    “Semua yang dikatakan Netanyahu dalam konferensi pers adalah serangkaian kebohongan, dan dia tidak bisa menghadapi kebenaran; sebaliknya, dia bekerja untuk memutarbalikkan dan menyembunyikannya,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idn)

  • NATO Sambut Baik Kesepakatan Damai Armenia-Azerbaijan yang Dimediasi AS

    NATO Sambut Baik Kesepakatan Damai Armenia-Azerbaijan yang Dimediasi AS

    Jakarta –

    Armenia dan Azerbaijan menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi oleh Amerika Serikat. NATO menyambut baik hal tersebut dan menilai hal tersebut sebagai langkah maju untuk keamanan regional.

    “Kami menyambut baik kemajuan menuju perdamaian antara Armenia dan Azerbaijan dan berterima kasih kepada @POTUS (Presiden AS Donald Trump) atas investasinya dalam perdamaian,” tulis juru bicara NATO, Allison Hart, di X, dilansir Anadolu, Minggu (10/8/2025).

    Hart mengatakan penandatanganan deklarasi kesepakatan damai tersebut merupakan langkah maju yang signifikan bagi proses normalisasi dan keamanan regional secara lebih luas. NATO menyambut baik hal tersebut dan siap bekerja sama.

    “NATO akan terus bekerja sama dengan mitranya, Azerbaijan dan Armenia,” tambahnya.

    Sebelumnya, perseteruan panjang antara Armenia dan Azerbaijan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditandatangani di Gedung Putih, Amerika Serikat pada Jumat (8/8) waktu setempat. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi AS tersebut.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Armenia dan Azerbaijan telah berkomitmen untuk perdamaian abadi setelah konflik selama beberapa dekade. Kesepakatan damai ini disambut baik oleh Iran dan negara-negara Barat.

    Kedua bekas republik Uni Soviet tersebut “berkomitmen untuk menghentikan semua pertempuran selamanya, membuka perdagangan, perjalanan, dan hubungan diplomatik, serta saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Trump dalam acara penandatanganan di Gedung Putih.

    Tonton juga video “NATO Sebut Serangan AS ke Iran Tak Melanggar Hukum Internasional” di sini:

    (yld/idn)

  • Sukhoi Su-57 Rusia Dibekali Rudal Hipersonik dan Jelajah, Jangkauan Tembaknya Terjauh di Dunia

    Sukhoi Su-57 Rusia Dibekali Rudal Hipersonik dan Jelajah, Jangkauan Tembaknya Terjauh di Dunia

    JAKARTA – Jet tempur generasi kelima Rusia Sukhoi Su-57 akan menjadi jet tempur dengan kemampuan jangkauan tembak terjauh di dunia, termasuk mengungguli jet-jet tempur Barat, seiring penambahan dua persenjataan baru.

    Chief of the Main Staff and First Deputy Commander in Chief of the Russian Aerospace Forces Letnan Jenderal Alexander Maksimtsev mengatakan, Su-57 telah dilengkapi dengan rudal hipersonik

    “Sesuai dengan perintah pertahanan negara, Angkatan Udara Rusia setiap tahun menerima sistem persenjataan canggih dan modern. Laju pengiriman pesawat Su-57 generasi kelima terus meningkat, seiring dengan sistem serangan udara modern dan senjata hipersonik,” jelasnya dalam sebuah wawancara, dilansir dari TASS 5 Agustus.

    Majalah Military Watch menyatakan, kelas rudal hipersonik yang dimaksud masih sangat belum pasti, meskipun telah dikonfirmasi turunan rudal jelajah hipersonik Zircon yang diluncurkan dari udara yang saat ini digunakan oleh kapal permukaan dan kapal selam Angkatan Laut Rusia sedang dalam pengembangan.

    Mengintegrasikan Zircon ke dalam Su-57, yang menggabungkan jangkauan yang sangat jauh dengan kemampuan siluman canggih, dapat secara signifikan meningkatkan ancaman terhadap sasaran musuh.

    Sukhoi Su-57 Rusia. (Wikimedia Commons/Anna Zvereva)

    Sejumlah kelas rudal baru yang canggih telah dikembangkan untuk Su-57. Media pemerintah melaporkan pada Oktober 2023, kelas baru rudal jelajah jarak sangat jauh berbasis Kh-101/102 yang diperlengkapi untuk pesawat pengebom strategis telah diintegrasikan ke dalam pesawat tempur tersebut. Rudal tersebut lebih kecil dari Kh-101/102, tetapi tetap mempertahankan jangkauan yang sama, yang diperkirakan sekitar 3.500 kilometer.

    Hal ini akan memberikan Su-57 jangkauan tempur terjauh di antara semua kelas pesawat tempur di dunia, dan dicapai melalui “pengurangan signifikan ukuran amunisi baru berkat desain sayap lipat dan tata letak internal yang disempurnakan, serta penggunaan mesin turbojet bypass berukuran kecil yang baru,” demikian menurut Majalah Military Watch.

    Rudal hipersonik 3M22 Zircon (NATO: SS-N-33) merupakan rudal bertenaga scramjet yang dapat terbang dengan kecepatan Mach 9—atau hampir 9.600 kilometer per jam, dikutip dari Defence Security Asia.

    Rudal Zircon, yang awalnya ditujukan untuk platform angkatan laut seperti fregat kelas Admiral Gorshkov dan kapal selam kelas Oscar, kini telah diadaptasi menjadi varian peluncuran udara yang mampu ditembakkan dari pesawat berkecepatan tinggi di ketinggian tinggi, sehingga intersepsi hampir mustahil dilakukan.

    Kecepatan Mach 9-nya memampatkan waktu respons sistem pertahanan udara musuh menjadi hanya beberapa detik, dan lapisan plasmanya membuatnya hampir tak terlihat oleh sistem radar.

    Tingkat kecepatan, kemampuan siluman, dan akurasi ini secara fundamental mengubah keseimbangan di setiap teater operasi, baik di Eropa, Indo-Pasifik, maupun Arktik.

    Selain varian Zircon, Su-57 juga dilengkapi dengan keluarga rudal jelajah jarak jauh Kh-101/102, dengan Kh-102 sebagai versi berkemampuan nuklir yang menawarkan jangkauan antarbenua hingga 3.500 kilometer.

    Ilustrasi militer Rusia uji coba penembakan rudal hipersonik Zircon dari Fregat Admiral Gorshkov. (Russian Ministry of Defense Press Office via TASS)

    Sementara itu, Kh-102 menghadirkan lapisan kedua pencegahan strategis pada persenjataan Su-57.

    Dirancang untuk menghindari radar dan terbang di ketinggian rendah untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh, Kh-102 dapat membawa hulu ledak termonuklir dan beroperasi di lingkungan tanpa GPS.

    Rudal-rudal ini, yang sebelumnya hanya digunakan oleh pesawat pengebom strategis berat Rusia seperti Tu-95MS Bear dan Tu-160 Blackjack, kini diadaptasi untuk dibawa secara eksternal dan internal oleh Su-57, perubahan yang mengubah dinamika postur nuklir global.

    Hal ini menjadikan Su-57 satu-satunya pesawat tempur siluman yang beroperasi di seluruh dunia yang mampu membawa muatan hipersonik dan nuklir, sekaligus menjadi preseden baru dalam evolusi peperangan jet tempur.

    Saat ini, baik jet tempur F-22 Raptor maupun F-35 Lightning II Amerika Serikat belum memiliki kemampuan rudal hipersonik operasional, dan tidak ada pesawat tempur siluman Barat yang tersertifikasi untuk pengiriman rudal jelajah nuklir.

    Angkatan Udara AS telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan pesawat pengebom B-1B Lancer-nya dengan tiang eksternal untuk senjata hipersonik masa depan, tetapi rencana ini masih dalam tahap pengembangan dan masih jauh dari siap tempur.

    Sedangkan J-20 Mighty Dragon Tiongkok telah diusulkan sebagai platform senjata hipersonik masa depan, tetapi belum ada konfirmasi resmi pesawat tersebut telah mencapai kemampuan serangan hipersonik operasional, terutama dengan senjata seperti DF-17 atau varian potensial yang diluncurkan dari udara.

    Bomber Rusia Tupolev Tu-95MSM membawa rudal Kh-101. (Wikimedia Commons/Dmitry Terekhov)

    Kemampuan Rusia mengintegrasikan teknologi rudal revolusioner langsung ke dalam badan pesawat siluman dikatakan memberikan implikasi sangat besar bagi teater regional.

    Di Eropa, pangkalan udara NATO yang beroperasi di garis depan, pusat komando penting, dan pusat logistik di Polandia, Jerman, dan negara-negara Baltik semuanya berada dalam jangkauan serangan Su-57 dari dalam wilayah udara Rusia.

    Sementara di Indo-Pasifik, Su-57 yang dipersenjatai dengan Zircon dapat memproyeksikan kekuatan melintasi zona maritim yang luas – termasuk Laut China Selatan, Laut Jepang, dan berpotensi hingga Guam atau Diego Garcia – tanpa pernah menembus perimeter pertahanan udara sekutu.

    Sedangkan di Timur Tengah, Su-57 yang dioperasikan Rusia yang berbasis di Suriah atau dipasok ke sekutu seperti Iran dapat membawa kepentingan Israel, Teluk, atau AS ke dalam jangkauan hipersonik langsung.

    Para ahli strategi militer percaya hal ini membuat kelompok penyerang kapal induk atau infrastruktur komando yang dikerahkan di garis depan rentan dengan cara yang sebelumnya hanya terancam oleh sistem rudal balistik.

    Yang membuat hal ini semakin ampuh adalah metode pengirimannya: sebuah pesawat tempur siluman yang menghindari radar terbang di bawah ambang batas deteksi hingga peluncuran senjata.

    Kombinasi kemampuan siluman, kecepatan, jangkauan, dan multi-muatan menandai paradigma baru dalam pencegahan strategis dan peperangan serangan presisi.

    Para analis di komando NATO dan STRATCOM AS telah mulai merevisi pemodelan skenario untuk memperhitungkan perluasan cakupan ancaman operasional Su-57, terutama di wilayah-wilayah yang diperebutkan seperti Baltik, Laut Hitam dan Lingkaran Arktik.

  • Armenia-Azerbaijan Teken Kesepakatan Damai, Trump Dipuji-puji

    Armenia-Azerbaijan Teken Kesepakatan Damai, Trump Dipuji-puji

    Jakarta –

    Perseteruan panjang antara Armenia dan Azerbaijan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditandatangani di Gedung Putih, Amerika Serikat pada Jumat (8/8) waktu setempat. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menandatangani kesepakatan damai yang dimediasi AS tersebut.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Armenia dan Azerbaijan telah berkomitmen untuk perdamaian abadi setelah konflik selama beberapa dekade. Kesepakatan damai ini disambut baik oleh Iran dan negara-negara Barat.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Pashinyan dan Aliyev mengatakan bahwa mediasi Trump tersebut seharusnya memberinya Hadiah Nobel Perdamaian — sebuah penghargaan yang telah lama diincar oleh pemimpin AS tersebut.

    Kedua bekas republik Uni Soviet tersebut “berkomitmen untuk menghentikan semua pertempuran selamanya, membuka perdagangan, perjalanan, dan hubungan diplomatik, serta saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial,” ujar Trump dalam acara penandatanganan di Gedung Putih.

    Kedua pemimpin akan memiliki “hubungan yang hebat,” kata Trump.

    “Tetapi jika terjadi konflik… mereka akan menghubungi saya dan kami akan menyelesaikannya,” katanya.

    Para pemimpin Azerbaijan dan Armenia berjabat tangan di bawah tatapan puas Trump, sebelum ketiganya menandatangani dokumen yang disebut Gedung Putih sebagai “deklarasi bersama.”

    Aliyev memuji “tanda tangan bersejarah” antara dua “negara yang berperang selama lebih dari tiga dekade.”

    “Hari ini kita membangun perdamaian di Kaukasus,” ujarnya.

    Armenia yang mayoritas penduduknya Kristen dan Azerbaijan yang mayoritas penduduknya Muslim, telah berseteru selama beberapa dekade mengenai perbatasan mereka dan status enklave etnis di wilayah masing-masing.

    Mereka berperang dua kali memperebutkan wilayah Karabakh yang disengketakan, yang direbut kembali Azerbaijan dari pasukan Armenia dalam serangan kilat pada tahun 2023, yang memicu eksodus lebih dari 100.000 etnis Armenia.

    Aliyev menawarkan untuk mengirimkan permohonan bersama, bersama Pashinyan, kepada komite Nobel, yang merekomendasikan Trump untuk menerima Hadiah Perdamaian.

    “Siapa, kalau bukan Presiden Trump, yang pantas menerima Hadiah Nobel Perdamaian?” tanyanya.

    Aliyev juga berterima kasih kepada Trump atas pencabutan pembatasan kerja sama militer AS dengan Azerbaijan, yang diumumkan pada hari Jumat.

    Pashinyan mengatakan “perjanjian damai ini akan membuka jalan untuk mengakhiri konflik puluhan tahun antara negara kita dan membuka era baru.”

    Pemimpin Armenia tersebut mengatakan “terobosan” ini tidak akan mungkin terjadi tanpa Trump, sang “pembawa perdamaian”.

    “Hari ini, kita dapat mengatakan bahwa perdamaian telah tercapai,” ujar Pashinyan dalam konferensi pers setelah penandatanganan kesepakatan.

    Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan koridor transit yang melewati Armenia untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklavenya, Nakhchivan, sebuah tuntutan lama pemerintah Azerbaijan.

    Amerika Serikat akan memiliki hak pengembangan untuk koridor tersebut — yang dijuluki “Rute Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Internasional” — di wilayah strategis dan kaya sumber daya tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Nggak Mau Hubungannya dengan Elon Musk Makin Memanas”
    [Gambas:Video 20detik]
    (ita/ita)

  • Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Gempar Israel Ingin Kuasai Gaza, Gimana Masa Depan Hamas?

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, meskipun ia mengeklaim “tidak ingin terus mendudukinya”. Lantas, bagaimana masa depan Hamas di Gaza dan akankah mereka terus bertahan?

    Beberapa hari sebelum pernyataan Netanyahu itu, kelompok bersenjata Hamas menegaskan kembali mereka menolak untuk meletakkan senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat berdiri.

    Pernyataan ini menanggapi salah satu tuntutan utama Israel dan AS dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.

    Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik.

    Dalam sebuah konferensi internasional PBB yang diketuai bersama oleh Arab Saudi dan Prancis di New York pekan lalu, 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab mengeluarkan deklarasi.

    Deklarasi itu menyerukan agar Hamas meletakkan senjata dan menyerahkan kendali Gaza guna mengakhiri perang.

    Mesir dan Qatar, yang biasanya menjadi mediator dalam perundingan mengenai Gaza, juga mencantumkan nama mereka dalam komunike itu. Namun, Israel dan AS tidak ikut menandatanganinya.

    Hamas akan lanjutkan pertempuran bersenjata

    Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menyerahkan senjata, “bahkan peluru bekas sekalipun”.

    Pernyataannya menegaskan kembali bahwa kelompok itu bersedia melanjutkan pertempuran bersenjatanya kecuali negara Palestina didirikan.

    Amr Alfiky / ReutersGhazi Hamad, pemimpin Hamas mengatakan kepada Al-Jazeera.

    Hossam Al-Dajany, profesor politik Palestina di Universitas Al-Ummah Gaza, meyakini, setelah konferensi itu, perhatian media banyak tertuju pada Pasal 11 dari deklarasi New York.

    Deklarasi resmi yang dirilis dari konferensi itu mengutip Pasal 11 yang menyatakan: “Tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di bawah otoritas Palestina.”

    Mungkin Anda tertarik:

    Al-Dajany menunjukkan beberapa dari 41 pasal lain dalam dokumen tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dan koeksistensinya dengan Israel.

    Menurutnya, hal ini berarti deklarasi itu menyebutkan sejumlah cara yang dapat mewujudkan berdirinya negara Palestina.

    “Jika [sisa] deklarasi New York diterapkan, Pasal 11 akan [sudah] terpenuhi,” ujar Al-Dajany kepada BBC.

    Negara Palestina

    Hamas ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.

    Kelompok ini menyatakan, setelah negara Palestina terbentuk, mereka akan menyerahkan senjata kepada otoritas Palestina yang akan datang.

    Namun, para analis menilai, Hamas telah kehilangan sebagian besar kendalinya atas Gaza.

    Meskipun demikian, Hamas masih mempertahankan kehadirannya sebagai badan pemerintahan di wilayah tersebut.

    Haitham Imad / EPA-EFE / REX / ShutterstockSeorang perwakilan Palang Merah berdiri di samping pasukan Hamas.

    Unit keamanan yang baru mereka bentuk, Sahmatau dikenal sebagai Unit Panahberoperasi dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah penjarahan.

    Sebagian warga sipil Palestina telah menyuarakan kemarahan mereka terhadap Hamas, dan kelompok itu telah menindak tegas aksi protes.

    Makanan dan bantuan sangat langka, sesuai dengan peringatan lembaga bantuan dan PBB, banyak orang meninggal karena kelaparan.

    Khamis Al-Rifi / ReutersSkenario terburuk kelaparan sedang terjadi di Gaza, menurut Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB pada akhir Juli.

    Banyak analis meyakini para pasukan Hamas kini kewalahan dan tidak menyangka akan berada dalam kondisi yang lemah seperti sekarang, ketika melancarkan serangan 7 Oktober.

    Para pejuang Hamas sudah kelelahan, 22 bulan setelah respons militer Israel terhadap serangan tersebut.

    EPASekelompok pasukan Hamas bersenjata saat penyerahan sandera Israel pada Februari lalu.

    Berdasarkan laporan dari sumber-sumber lokal, kelompok Hamas masih memiliki senjata, tetapi persediaannya terus menurun.

    Mereka dilaporkan mengandalkan pada daur ulang senjata sisa-sisa serangan Israel, terutama bom yang gagal meledak.

    Para pasukan mengambil bahan peledak dari bom tersebut untuk membuat bom rakitan guna menyerang tentara Israel.

    Mohammed Saber / EPA-EFE / REX / ShutterstockSerangan udara Israel telah menyebabkan kerusakan besar pada rumah dan bisnis di Gaza.

    Israel menolak akses bagi wartawan BBC ke Gaza, sehingga kami tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

    Di tingkat regional, kelompok pro kemerdekaan Palestina ini, kini memiliki sedikit sekutu yang tersisa.

    Setelah perang 12 hari antara Israel dan Iran, kemampuan Teheran untuk terus mendukung Hamas semakin berkurang.

    EPAMenteri Luar Negeri Inggris David Lammy (tengah kiri) memeluk Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Juli 2025.

    Milisi Hizbullah di Lebanon, yang berafiliasi dengan Iran, juga telah melemah akibat serangan Israel dan terbunuhnya para pemimpin mereka.

    Hizbullah sendiri sedang menghadapi tuntutan dari pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka, sehingga kecil kemungkinannya bagi milisi ini untuk memberikan dukungan eksternal.

    Liga Arab

    Liga Arab telah menandatangani deklarasi New York yang menyerukan agar Hamas melucuti senjata mereka.

    Organisasi ini beranggotakan 22 negara, termasuk negara-negara yang biasanya berteman dan ramah dengan Hamas, seperti Qatar.

    Profesor Yossi Mekelberg, konsultan senior di forum diskusi urusan global Chatham House yang berbasis di London, berpendapat Israel dan AS tetap pada posisi mereka yang biasa.

    Namun, ia menambahkan, nada bicara negara-negara Arab telah berubah.

    Ia menunjukkan, tekanan yang meningkat dari para pemain Arab dan regional dapat membuat Hamas “cukup terisolasi”.

    Para sandera

    Hamas menjadikan sandera Israel yang masih ditawan sebagai alat tawar-menawar.

    Para militan menyandera 251 orang selama serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang.

    Dalam perang berikutnya, lebih dari 60.000 orang tewas akibat serangan militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Menurut AS, setidaknya 20 sandera masih hidup di Gaza, setelah beberapa meninggal dan lainnya dikembalikan ke Israel.

    Dawoud Abu Alkas / ReutersKementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 60.000 orang tewas dalam serangan Israel.

    Pada awal Agustus, Hamas merilis sebuah video sandera Evatar David yang tampak lemah dan kurus.

    Para pengamat mengatakan, Hamas berharap video tersebut akan mendorong keluarga sandera memberikan tekanan lebih lanjut kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar mengakhiri perang.

    Setelah video itu beredar, keluarga sandera mendesak Netanyahu untuk memprioritaskan pembebasan para sandera.

    Pemimpin Hamas terbunuh

    Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh banyak pemimpin tinggi Hamas, termasuk pemimpin utama kelompok itu, Ismail Haniyeh, yang tewas dalam serangan di ibu kota Iran.

    Israel juga membunuh Yehya Sinwar, yang secara luas diyakini sebagai dalang serangan 7 Oktober.

    Menurut Mekelberg, para pemimpin Hamas di dalam Gaza memiliki kepentingan yang berbeda dengan mereka yang berada di luar.

    BBC

    Selain prioritas untuk bertahan hidup secara fisik, “mereka berusaha mempertahankan relevansi politik, yang masih memiliki dukungan untuk mencapai kesepakatan,” katanya.

    Namun, agar kelompok tersebut tetap relevan, para pemimpin yang tersisa harus mengambil keputusan yang sulit.

    Setelah pernyataan Netanyahu pada Kamis (07/08) lalu yang menyatakan niatnya untuk mengambil “kendali penuh” atas Gaza dan “menyingkirkan Hamas,” pilihan bagi kelompok itu semakin menipis dari hari ke hari.

    ReutersPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas Gaza.

    Masa depan Hamas

    Jadi, bisakah Hamas bertahan dari perang di Gaza ini?

    Jika negara Palestina terbentuk dan Hamas memenuhi komitmennya, mereka akan melepaskan penggunaan kekuatan bersenjata.

    Namun, pembentukan negara Palestina tampaknya masih jauh, kecuali pemerintah Israel saat ini mengubah posisinya.

    Meskipun hal itu terjadi, bukan berarti Hamas akan hilang.

    Amir Cohen / ReutersBangunan-bangunan yang hancur di Gaza utara, terlihat dari sisi perbatasan Israel.

    Yossi Mekelberg dari Chatham House, memprediksi kelompok itu mungkin masih memiliki kesempatan untuk “membangun kembali dirinya di masa depan” dan tetap menjadi bagian dari kancah politik Palestina.

    Hal ini bisa terjadi dari dalam atau luar wilayah Palestina.

    Banyak hal bergantung pada posisi Israel tentang potensi negara Palestina dan seberapa populer Hamas setelah situasi bencana yang dialami warga Gaza saat ini.

    (ita/ita)

  • Resmi! Tetangga RI Nominasikan Trump Dapat Nobel Perdamaian

    Resmi! Tetangga RI Nominasikan Trump Dapat Nobel Perdamaian

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet telah secara resmi menominasikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mendapatkan penghargaan bergengsi Nobel. Hal ini disampaikan langsung oleh kantor resminya, Kamis (7/8/2025).

    Dalam pernyataannya, Hun Manet mengaku telah mengirimkan surat nominasi ke Komite Nobel Norwegia agar dapat memberikan penghargaan bergengsi itu kepada Trump. Hal ini tak lepas dari peran Trump yang mendorong gencatan senjata dalam waktu cepat antara Phnom Penh dengan tetangganya, Thailand, beberapa waktu lalu.

    “Kebijaksanaan luar biasa Presiden Trump-yang ditandai dengan komitmennya untuk menyelesaikan konflik dan mencegah perang dahsyat melalui diplomasi yang visioner dan inovatif-baru-baru ini ditunjukkan dalam perannya yang menentukan dalam menengahi gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara Kamboja dan Thailand,” demikian bunyi pernyataan tersebut dikutip Newsweek.

    “Intervensi yang tepat waktu ini, yang berhasil mencegah konflik yang berpotensi menghancurkan, sangat penting dalam mencegah hilangnya banyak nyawa dan membuka jalan menuju pemulihan perdamaian antara kedua negara.”

    Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian terbaru ini merupakan indikasi lain dari peran yang dimainkan Trump dalam mencoba masuk ke dalam krisis global dan menyusul nominasi yang telah dibuat atau dijanjikan dari Israel dan Pakistan.

    Selain mengakui peran Trump, nominasi-nominasi yang memuji ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan perlakuan baik dari pemimpin ekonomi terbesar dan militer terkuat di dunia.

    Menurut Reuters, Trump telah menghubungi Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai dan memberi tahu mereka bahwa tidak akan ada kemajuan dalam negosiasi tarif perdagangan sampai mereka mengakhiri konflik mereka. Diketahui, pasukan hailand dan Kamboja bentrok di perbatasan yang telah lama dipersengketakan bulan lalu selama lima hari, menyebabkan lebih dari 40 orang tewas di kedua pihak dan memaksa sekitar 300.000 orang mengungsi.

    Gencatan senjata disepakati pada 28 Juli dan perjanjian gencatan senjata yang terperinci ditandatangani pada hari Kamis. Pasukan Thailand jauh lebih kuat daripada pasukan Kamboja.

    Komite Nobel Norwegia menerima ratusan nominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian setiap tahun. Setiap individu yang masih hidup atau organisasi atau institusi yang aktif dapat dianggap layak untuk penghargaan tersebut. Nama-nama para nomine tidak diungkap selama 50 tahun.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt juga memuji Trump karena mengakhiri konflik yang melibatkan Thailand dan Kamboja, Israel dan Iran, Rwanda dan Kongo, India dan Pakistan, Serbia dan Kosovo, serta Mesir dan Ethiopia.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Raksasa NATO Ini Mendadak Beri Pesan soal Nuklir, Sebut Ancaman Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jerman kembali mengutarakan sikapnya soal ketegangan nuklir yang melibatkan dua kekuatan besar, Rusia dan aliansi pimpinan Amerika Serikat (AS) NATO. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul dalam peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Rabu (7/8/2025).

    Dalam kesempatan itu, ia menyebut perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tidak mampu dilawan bila terjadi. Ia juga mengkritik Rusia yang selalu memberikan sinyal ancaman perang nuklir untuk menyikapi ketegangannya dengan NATO akibat perang di Ukraina.

    “Sayangnya, kami melihat negara seperti Rusia yang terlibat dalam pemerasan nuklir, yang mana hal ini mempertanyakan kembali aturan nuklir dan fungsinya sebagai pilar sentral keamanan global,” ujarnya dikutip Newsweek.

    Wadephul juga menyampaikan dedikasi Jerman untuk memastikan Iran tidak memegang senjata nuklir. Menurutnya, perlu ada upaya untuk mempromosikan perdamaian global dengan tidak melibatkan nuklir sebagai ancaman.

    “Untuk melindungi perdamaian dan keamanan, kita harus terus meningkatkan kemampuan menghambat dan melindungi, dan terus bekerja dalam dasar meneguhkan aturan internasional.”

    Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di NATO bahwa stabilitas nuklir global sedang terkikis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Dengan Rusia, hal ini disebabkan bantuan NATO kepada Ukraina, yang saat ini berada dalam perang dengan Moskow.

    Kekhawatiran internasional telah muncul atas program nuklir Iran. Teheran menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan untuk penggunaan energi sipil, tetapi pengamat internasional yakin negara tersebut telah memperkaya uranium melebihi kebutuhan untuk tujuan non-nuklir. Iran telah meminta dukungan dari Rusia setelah serangan udara AS dan Israel terhadap fasilitas nuklirnya.

    Wadephul menegaskan kembali komitmen Jerman bersama Prancis dan Inggris untuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi dan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.

    Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, yang ditandatangani pada tahun 1968, bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Dengan hampir 200 pihak, perjanjian ini merupakan perjanjian non-proliferasi nuklir yang paling banyak dipatuhi.

    Meski begitu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan kepada Financial Times bahwa negaranya memiliki teknologi untuk memulai kembali pengayaan uranium meskipun ada kerusakan pada fasilitasnya pasca serangan AS dan Israel.

    “Bangunan dapat dibangun kembali. Mesin dapat diganti karena teknologinya sudah ada. Kami memiliki banyak ilmuwan dan teknisi yang dulu bekerja di fasilitas kami,” ujarnya. “Namun, kapan dan bagaimana kami memulai kembali pengayaan bergantung pada keadaan.”

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Tarif Trump Mulai Berlaku, Brasil dan India ‘Digenjot’ Tarif Besar-Besaran

    Brasilia –

    Akhir Juli lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan serangkaian tarif resiprokatif baru yang akan diberlakukan pada 67 negara. Tarif impor mulai diberlakukan Kamis (7/8) dengan besaran berbeda-beda untuk tiap negara. Negara-negara yang membeli lebih banyak barang dari AS dari pada mengimpor barang ke AS, dikenakan tarif dasar sebesar 10%.

    Dalam sebuah pernyataannya Gedung Putih, Trump mengatakan, “kondisi yang tercermin dalam defisit perdagangan barang AS setiap tahun merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa terhadap keamanan nasional dan ekonomi AS, hal ini bersumber sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari luar AS.”

    Mitra dagang utama AS seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dikenakan tarif 15%. Negara-negara tersebut sebelumnya melakukan negosiasi perdagangan dengan Washington. Negara-negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia, akan dikenakan tarif antara 19% hingga 20%.

    Tarif dagang yang jauh lebih tinggi dikenakan pada negara dengan berpendapatan rendah, seperti Suriah yang baru saja terlepas dari perang saudara yang berlangsung lebih dari satu dekade (41%, tertinggi dalam daftar tarif), Myanmar yang masih dalam situasi perang saudara (40%), Laos (40%), dan Irak (35%).

    Meskipun merupakan mitra dagang yang signifikan, Swiss dikenakan tarif sebesar 39%, meningkat 8% dari tarif yang dikenakan sebelumnya. Swiss sedang menegosiasikan penurunan tarif ini. Presiden Swiss, Karin Keller-Sutter, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (6/8), namun sejauh ini belum ada indikasi perubahan tarif.

    Brasil dikenakan tarif tertinggi

    Presiden AS memberlakukan tarif sebesar 50% terhadap lebih dari sepertiga ekspor Brasil ke AS. Jauh dari alasan ekonomi, tarif besar-besaran yang dikenakan Trump ini merupakan respons atas penangkapan sekutu politiknya yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Bolsonaro sedang diadili atas tuduhan merencanakan kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.

    Trump menyebut penangkapan Bolsonaro sebagai “witch hunt’ (istilah yang menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Tarif 50% yang mulai diberlakukan kepada Brasil pada Rabu (6/8), menjadi tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Trump terhadap negara-negara yang ada di dunia.

    Beli Minyak Rusia, India ‘digenjot’ tarif tambahan

    Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada hari Rabu (6/8) mengenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sebesar 25% yang diberlakukan sebelumnya pada barang-barang ekspor asal India. Hal ini diakibatkan pembelian minyak asal Rusia. Tarif tambahan ini mulai diberlakukan pada 28 Agustus 2025, memberi jeda 22 hari bagi India-Rusia melakukan negosiasi.

    Sekitar 35%-40% impor minyak India berasal dari Rusia, naik sebesar 3% pada tahun 2021, setahun sebelum Rusia melancarkan invasi atas Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah utama untuk India. India pun tidak bergabung dengan negara-negara barat yang menetapkan sanksi terhadap Rusia.

    India telah menyatakan, tarif tersebut “tidak beralasan dan tidak wajar” dan akan mengambil “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi “kepentingan nasional dan keamanan ekonomi” negaranya. Tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap India, untuk menghentikan impor minyak dari Rusia serta mematuhi sanksi terhadap Iran, telah memperburuk hubungan Washington dan New Delhi, yang selama puluhan tahun menjalin kemitraan strategis yang kuat.

    Presiden Donald Trump mengatakan, AS dapat memberlakukan tarif serupa terhadap China senilai 25%, seperti yang diberlakukan pada India terkait pembelian minyak dari Rusia.

    “Bisa saja terjadi,” kata Trump kepada wartawan tanpa memberikan rincian tentang tarif yang mungkin diberlakukan. “Mungkin terjadi … Saya belum bisa memberitahu sekarang,” kata Trump. “Kami melakukannya dengan India. Kami mungkin melakukannya dengan beberapa negara lain. Salah satunya bisa jadi China.”

    Namun cengkeraman China atas pasokan mineral tanah jarang dapat berfungsi sebagai ‘kartu as’ yang digunakan Beijing untuk meredam tarif Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “LPS Sebut RI Tak Rugi soal Nego Tarif AS 19%, Ini Alasannya” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Kenapa Arab Saudi Giatkan Diplomasi demi Kemerdekaan Palestina?

    Riyadh –

    Sebagian menyebutnya sebagai “kelas master diplomasi” yang memperbesar peluang damai di Timur Tengah. Yang lain mencibir sebagai “aksi pencitraan” untuk memoles reputasi negara yang sering tersangkut kasus dugaan pelanggaran HAM.

    Lantas, mengapa Arab Saudi giat melobi dunia demi pengakuan internasional bagi Palestina?

    Dorongan monarki Riyadh agar lebih banyak negara yang mengakui kedaulatan Palestina sebenarnya telah dimulai sekitar setahun lalu. Pada September 2024, Arab Saudi bersama Norwegia meluncurkan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara, dan menggelar dua pertemuan pertama di Riyadh.

    Pada bulan Desember lalu, Majelis Umum PBB kembali melakukan pemungutan suara, untuk mengonfirmasi sebagian besar negara di dunia masih percaya bahwa Solusi Dua Negara adalah jawaban atas konflik antara Israel dan Palestina.

    Pekan lalu, Arab Saudi dan Prancis menjadi tuan rumah sebuah konferensi serupa. Selama dan setelah pertemuan, sejumlah negara seperti Prancis, Kanada, Malta, Inggris, dan Australia mengumumkan akan, atau tengah mempertimbangkan secara serius, untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan dokumen sepanjang tujuh halaman, Deklarasi New York, yang ditandatangani oleh semua negara Liga Arab, Uni Eropa, serta sekitar 17 negara lainnya.

    Deklarasi ini merumuskan jalur bertahap menuju Solusi Dua Negara. Dokumen itu menyerukan pembubaran Hamas, kelompok militan Palestina yang memimpin serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023, pembebasan sandera Israel yang tersisa, dan penyerahan kepemimpinan di Gaza.

    Fakta bahwa seluruh 22 anggota Liga Arab ikut menandatangani deklarasi tersebut dianggap sebagai terobosan diplomatik. Deklarasi itu menjadi kali pertama bagi sebagian besar negara Timur Tengah untuk secara terbuka mengecam Hamas.

    Arab Saudi, bersama Prancis, disebut-sebut sebagai inisiator utama di balik konsensus tersebut.

    “Mengingat posisi Arab Saudi dalam dunia Arab dan Islam, serta peran kerajaan sebagai penjaga situs-situs suci di Mekkah dan Madinah, apa pun yang dilakukan Arab Saudi akan membawa bobot tersendiri,” kata Kristian Coates Ulrichsen, peneliti Timur Tengah di Baker Institute for Public Policy, Rice University.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Mengapa baru sekarang?

    Sebelum serangan Hamas pada Oktober 2023 dan perang di Gaza, Saudi dan Israel sempat diisukan sedang membahas normalisasi hubungan diplomasi. Selama ini, Riyadh bersikeras pada kemerdekaan Palestina sebagai syarat perdamaian.

    Artinya, jika Saudi dan Israel berdamai, syarat Negara Palestina yang selama ini melandasi kebijakan luar negeri negara-negara Muslim tidak lagi menjadi bahan pertimbangan.

    Wacana tersebut menempatkan Arab Saudi dalam posisi pelik. Oleh masyarakat negara-negara Arab lain, Riyadh dicap sebagai “pengkhianat” terhadap perjuangan Palestina.

    Sebab itu pula, sebagian pengkritik menilai langkah Saudi di PBB baru-baru ini adalah upaya memperbaiki citra di dunia Arab dan Islam.

    Namun sesungguhnya, seperti ditulis analis Saudi dari lembaga think tank Gulf International Forum, Aziz Alghashian, dalam Cairo Review of Global Affairs, “salah satu kesalahpahaman yang terus bertahan adalah anggapan bahwa keinginan Saudi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah hal baru, padahal prosesnya sudah berlangsung sejak akhir 1960-an.”

    Ulrichsen menambahkan, upaya Saudi mewujudkan Solusi Dua Negara pun telah dimulai sejak lama.

    Pada 2002, Raja Abdullah dari Arab Saudi mengusulkan Inisiatif Perdamaian Arab. Dalam KTT Liga Arab di Beirut pada tahun yang sama, seluruh negara anggota menyepakati proposal Saudi, yang antara lain berkomitmen hanya akan mengakui Israel jika Palestina bebas dari pendudukan.

    Namun, seiring waktu, inisiatif ini mulai goyah akibat perbedaan pendapat dan kepentingan. Antara lain tentang hak kembali bagi warga Palestina yang terusir, serta gejolak Musim Semi Arab yang meruntuhkan sejumlah pemerintahan. Terakhir, sejumlah negara menandatangani Perjanjian Abraham dan berdamai dengan Israel.

    “Tetapi selama bertahun-tahun, Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi posisi dasar bagi Arab Saudi,” kata Ulrichsen, sebuah posisi yang ditegaskan kembali bahkan pada 2020.

    “Kini, situasi mendesak di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, membuat Saudi berpikir mereka tidak bisa lagi diam di tengah kehancuran dan penderitaan kemanusiaan sebesar ini,” lanjutnya.

    Deklarasi New York pekan lalu sebabnya disebut-sebut sebagai pembaruan dari Inisiatif Perdamaian Arab yang digagas Saudi pada 2002.

    Dorongan perdamaian untuk kepentingan monarki

    Para analis menilai ada keuntungan strategis bagi Saudi dengan mendorong kedaulatan Palestina. Yang paling jelas adalah stabilitas kawasan, yang krusial bagi Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak.

    “Kepemimpinan Riyadh dalam isu Palestina adalah bagian dari reposisi strategis Saudi yang telah diperhitungkan,” tulis media berbahasa Arab, Raseef22, dalam sebuah opini pekan lalu.

    “Arab Saudi telah mengubah Inisiatif Perdamaian Arab menjadi alat politik yang relevan secara internasional, membentuk blok suara Arab-Islam, memberinya pengaruh dalam negosiasi keamanan energi dan maritim dengan Barat, dan yang terpenting, memperkuat posisinya dalam arsitektur pascaperang di Gaza.”

    Akankah inisiatif Saudi-Prancis berhasil?

    “Terlalu dini untuk sebuah kesimpulan,” kata Coates Ulrichsen. “Namun kenyataan bahwa Inggris dan Kanada telah mengeluarkan pernyataan pengakuan bersyarat terhadap Palestina menunjukkan pendekatan Saudi-Prancis mulai membuahkan hasil.”

    Setelah pertemuan pekan lalu di New York, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menyerukan, agar lebih banyak negara anggota PBB mendukung Deklarasi New York sebelum Sidang Umum PBB berikutnya pada awal September.

    Peluangnya cukup besar. “Bagi Washington, inisiatif diplomatik Saudi-Prancis sesuai dengan kepentingan strategis AS dan menawarkan jalan keluar dari konflik berkepanjangan,” tulis Faisal J. Abbas, pengamat Saudi dan pemimpin redaksi Arab News dalam situs Semafor pekan lalu.

    “Inisiatif ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan kawasan dan mengurangi keterlibatan militer AS, sekaligus menawarkan jaminan keamanan jangka panjang bagi Israel — jika Israel bersedia meninggalkan tuntutan kelompok sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat serta posisi maksimalis lain,” lanjut Abbas.

    Namun, inisiatif Saudi-Prancis ini tetap menghadapi penolakan keras dari Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat.

    Baik Israel maupun AS tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan sama-sama melayangkan kritik. Pemerintahan Trump menyebutnya sebagai “aksi panggung”, dan duta besar Israel untuk PBB mengeluhkan bahwa “penyelenggara konferensi membahas hal-hal yang terputus dari realitas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga video “Arab Saudi Kecam Serangan AS ke Iran!” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Iran Dukung Keputusan Hizbullah Tolak Lucuti Persenjataan

    Iran Dukung Keputusan Hizbullah Tolak Lucuti Persenjataan

    Teheran –

    Iran menyatakan dukungan terhadap keputusan kelompok Hizbullah yang menolak rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti persenjataan kelompok tersebut. Teheran menegaskan pihaknya tidak melakukan intervensi apa pun terhadap keputusan Hizbullah, yang merupakan sekutunya.

    “Keputusan apa pun terkait masalah ini pada akhirnya akan berada di tangan Hizbullah sendiri,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, dalam sebuah wawancara televisi, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025).

    “Kami mendukungnya dari jauh, tetapi kami tidak mengintervensi keputusannya,” tegasnya.

    Araghchi menambahkan bahwa Hizbullah telah “membangun kembali kelompok mereka sendiri” setelah mengalami kemunduran selama perang sengit melawan Israel tahun lalu.

    Kelompok Hizbullah sebelumnya menolak untuk melucuti persenjataannya, seperti yang diputuskan oleh kabinet pemerintahan Lebanon pekan ini. Hizbullah menyebut keputusan pemerintah Lebanon itu sebagai “dosa besar” dan mengatakan kelompoknya akan menganggap keputusan itu “seolah-olah tidak ada”.

    “Keputusan ini melemahkan kedaulatan Lebanon dan memberikan kebebasan kepada Israel untuk mengutak-atik keamanan, geografi, politik dan eksistensi masa depannya… Oleh karena itu, kami akan menganggap keputusan ini seolah-olah tidak ada,” tegas Hizbullah dalam tanggapan pertama terhadap keputusan itu.

    Pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Nawaf Salam, pada Selasa (5/8), mengambil keputusan untuk melaksanakan perlucutan senjata Hizbullah setelah menggelar rapat kabinet maraton selama enam jam.

    Salam menugaskan militer Lebanon untuk “menetapkan rencana implementasi guna membatasi persenjataan” bagi tentara dan pasukan negara sebelum akhir tahun ini. Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui.

    Keputusan pemerintah Lebanon itu diambil setelah adanya tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) untuk melucuti persenjataan Hizbullah, dan di tengah kekhawatiran Israel akan memperluas serangannya terhadap Lebanon.

    Perlucutan senjata menjadi bagian dari implementasi gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu, yang bertujuan mengakhiri pertempuran sengit antara Hizbullah dan Israel yang berlangsung berbulan-bulan.

    Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa hanya militer dan layanan keamanan dalam negeri Lebanon yang seharusnya menjadi satu-satunya kekuatan bersenjata di Lebanon.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)