Xcloud.id

Negara: Iran

  • Trump Copot Bos Intelijen Usai Beda Laporan soal Dampak Serangan ke Iran

    Trump Copot Bos Intelijen Usai Beda Laporan soal Dampak Serangan ke Iran

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencopot Kepala Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) dan dua perwira senior lainnya. Ini merupakan pemecatan terbaru dari serangkaian pemecatan militer tahun ini.

    Pemecatan Letnan Jenderal Jeffrey Kruse, yang memimpin DIA sejak awal 2024, terjadi setelah badan tersebut mengeluarkan penilaian awal yang menyatakan, bahwa serangan AS terhadap Iran belum lama ini, hanya berdampak memperlambat program nuklir Teheran beberapa bulan saja.

    Penilaian tersebut yang banyak diberitakan oleh media AS, bertentangan dengan klaim Presiden Donald Trump. Penilaian itu memicu kemarahan Trump dan para pejabat di pemerintahannya. Pasalnya, Trump mengklaim serangan AS tersebut telah menghancurkan total situs-situs nuklir Iran.

    “Kruse tidak akan lagi menjabat sebagai direktur DIA,” ujar seorang pejabat senior pertahanan yang tidak ingin disebutkan namanya, tanpa memberikan penjelasan lebih detail tentang pencopotannya, dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (23/8/2025).

    Sebelum menjadi direktur DIA, Kruse menjabat sebagai penasihat urusan militer untuk direktur intelijen nasional. Dia juga pernah memegang berbagai posisi, termasuk direktur intelijen untuk koalisi melawan kelompok ekstremis ISIS.

    Secara terpisah, seorang pejabat AS dengan syarat anonim, mengatakan bahwa dua perwira senior lainnya, yakni Wakil Laksamana Nancy Lacore, Kepala Cadangan Angkatan Laut, dan Laksamana Muda Milton Sands, Komandan Komando Perang Khusus Angkatan Laut, juga meninggalkan posisi mereka.

    Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Amerika Serikat melancarkan operasi besar-besaran terhadap tiga lokasi nuklir Iran, sebuah upaya yang melibatkan lebih dari 125 pesawat militer AS serta sebuah kapal selam berpeluru kendali.

    Trump menyebut serangan itu sebagai “keberhasilan militer yang spektakuler”, dan berulang kali mengatakan bahwa serangan itu “melenyapkan” situs-situs nuklir tersebut. Namun, penilaian awal DIA menimbulkan keraguan terhadap klaim presiden AS tersebut.

    Pemerintahan Trump menanggapinya dengan menyerang media-media AS, bersikeras bahwa operasi itu sukses total dan mengecam para jurnalis karena melaporkan penilaian tersebut.

    Sejak memulai masa jabatan keduanya pada bulan Januari, Trump telah memimpin pembersihan para perwira tinggi militer. Mereka termasuk Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles “CQ” Brown, yang dipecatnya tanpa penjelasan pada bulan Februari lalu.

    Para perwira senior lainnya yang dipecat tahun ini termasuk kepala Angkatan Laut dan Penjaga Pantai, jenderal yang memimpin Badan Keamanan Nasional, wakil kepala staf Angkatan Udara, seorang laksamana Angkatan Laut yang ditugaskan untuk NATO, dan tiga pengacara militer terkemuka.

    Kepala Staf Angkatan Udara juga baru-baru ini mengumumkan pengunduran dirinya tanpa penjelasan, hanya dua tahun dari masa jabatan empat tahunnya.

    Awal tahun ini, kepala Pentagon juga memerintahkan pengurangan setidaknya 20 persen jumlah jenderal dan laksamana bintang empat yang bertugas aktif di militer AS, serta pengurangan 10 persen jumlah keseluruhan jenderal dan perwira tinggi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Polisi Iran Tewas Diserang Kelompok Jihadis di Sistan-Baluchistan

    5 Polisi Iran Tewas Diserang Kelompok Jihadis di Sistan-Baluchistan

    Tehran –

    Polisi Iran yang sedang berpatroli di dekat kota Iranshahr, provinsi Sistan-Baluchistan, tiba-tiba diserang kelompok yang tak dikenal. Setidaknya lima polisi Iran tewas dalam insiden di wilayah tenggara Iran yang bergejolak tersebut.

    “Dalam aksi teroris ini, lima petugas keamanan dan perdamaian gugur,” demikian pernyataan polisi setempat dilansir AFP, Jumat (22/8/2025).

    Sistan-Baluchistan, wilayah yang berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan, telah lama menjadi titik api bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata, termasuk pengedar narkoba dan separatis.

    Provinsi itu rumah bagi minoritas Muslim Sunni Baluch yang besar. Sistan-Baluchistan merupakan salah satu wilayah termiskin di negara mayoritas Syiah tersebut.

    Polisi mengatakan para petugas sedang melakukan patroli rutin ketika mereka diserang. Kantor media Iran, Fars, menerbitkan gambar sebuah mobil pikap polisi yang penuh lubang peluru dengan mayat-mayat tergeletak di tanah di dekatnya.

    Kemudian dalam sebuah unggahan di aplikasi perpesanan Telegram, kelompok jihadis Sunni Jaish al-Adl (Tentara Keadilan) mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

    Pihak berwenang menyalahkan kelompok militan Sunni, termasuk Jaish al-Adl, atas serangan semacam itu.

    Serangan terbaru ini terjadi setelah pihak berwenang mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan tujuh anggota kelompok bersenjata lain, Ansar al-Furqan, pada pekan lalu saat mereka menggagalkan upaya serangan.

    Sehari sebelumnya, seorang petugas polisi tewas dalam serangan yang kemudian diklaim oleh Jaish al-Adl.

    (fas/fca)

  • Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Kemenbud Siap Gelar Konferensi Budaya Internasional ‘CHANDI 2025’ di Bali

    Jakarta –

    Kementerian Kebudayaan siap menggelar konferensi budaya internasional Culture, Heritage, Arts, Narratives, Diplomacy, and Innovations (CHANDI) 2025. Mengusung tema “Culture for The Future”, perhelatan ini akan berlangsung pada tanggal 2-5 September 2025 di Denpasar, Bali.

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan CHANDI 2025 bukan hanya sekedar forum pertemuan internasional semata, namun menjadi sebuah perhelatan yang membuka ruang promosi, diplomasi, dan kerja sama kebudayaan lintas negara.

    “Ini juga menjadi salah satu tonggak menjelang keberadaan Kementerian Kebudayaan yang sudah memasuki masa kerja satu tahun sekaligus menjadi rangkaian peringatan HUT RI ke-80. Kami berharap CHANDI 2025 dapat membawa budaya kita yang sangat kaya dan beragam ini dapat semakin visible dan dikenal oleh dunia,” ucap Fadli dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan perhelatan CHANDI 2025 menjadi sebuah highlight dari kekayaan budaya Indonesia. Ia berharap ajang ini dapat menjadi momentum memperkenalkan dan mempromosikan keragaman budaya Indonesia.

    “Ini adalah satu cara promosi budaya yang lebih sistematis melalui berbagai kegiatan, seperti performance, diskusi, dialog budaya, hingga sharing dengan sejumlah negara yang hadir yang melibatkan para Menteri dan Wakil Menteri Kebudayaan, serta perwakilan institusi budaya. Kita harapkan networking ini akan bisa mengakselerasi promosi, kerja sama dan diplomasi budaya dengan banyak negara sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 Pasal 32 dan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan,” ucapnya.

    “Kita juga akan mengundang para ahli budaya dari berbagai negara, terutama mereka yang sudah mengkaji budaya Indonesia, seperti pengamat, penulis, pelaku, serta pecinta budaya Indonesia yang berasal dari berbagai negara,” jelasnya.

    Fadli menjelaskan ‘Culture for the Future’ menjadi tema utama dari penyelenggaraan CHANDI 2025. Tema ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa budaya menjadi perekat perbedaaan sekaligus soft power yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara, seperti Amerika dengan Hollywood, India dengan Bollywood, serta Korea Selatan dengan Korean Pop.

    “Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam menghitung Gross Domestic Product atau GDP dalam menghitung seberapa jauh dampak kebudayaan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia,” ucap Bambang.

    Selama tiga hari pelaksanaan, CHANDI 2025 akan menghadirkan beragam agenda, antara lain dialog tingkat tinggi antara Menteri Kebudayaan RI dengan para pembuat kebijakan internasional; sesi pleno dan diskusi panel bersama tokoh budaya dunia; serta lokakarya interaktif seputar pembuatan keris dan batik. Ada pula pameran pertunjukan budaya yang menampilkan seni, musik, kuliner, dan kerajinan tradisional dari Indonesia dan negara sahabat.

    Gelaran CHANDI 2025 juga akan dihadiri oleh para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, organisasi internasional, akademisi, seniman, hingga praktisi budaya dari berbagai negara yakni, Singapura, Libya, Jordan, Kamboja, Timor Leste, Zimbabwe, Palestina, Thailand, Georgia, Uzbekistan, India, Venezuela, Kenya. Kemudian, Bangladesh, Belgia, United Kingdom, Fiji, Oman, Prancis, Amerika Serikat, Iran, Cyprus, Arab Saudi, Mongolia, Irlandia, Armenia, Albania, Korea Selatan, Pakistan, dan Tanzania.

    Untuk informasi lengkap, publik dapat mengakses situs resmi https://www.chandisummit2025.org.

    Sebagai informasi tambahan, mendampingi Menteri Kebudayaan, taklimat media CHANDI 2025 turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Endah T.D. Retnoastuti; Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Ahmad Mahendra; Inspektur Jenderal, Fryda Lucyana; Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan, Anindita Kusuma Listya; Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan, Masyitoh Annisa Ramadhani; Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik, M. Asrian Mirzal; Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga, Rachmanda Primayuda; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; dan jajaran pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Kebudayaan.

    (akn/ega)

  • Bernardo Tavares Masih Gelisah, Belum Bisa Full Skuad Hadapi Semen Padang,

    Bernardo Tavares Masih Gelisah, Belum Bisa Full Skuad Hadapi Semen Padang,

    FAJAR.CO.ID,PADANG — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengungkap fakta menarik jelang laga menghadapi Semen Padang.

    Bernardo Tavares skuad belum bisa tampil dengan kekuatan penuh untuk menghadapi pertandingan ini.

    Menurutnya sampai saat ini masih ada pemain yang belum bisa ia turun di semua pertandingan Super League.

    Kemungkinan yang dimaksud Tavares adalah pemain asing Savio Roberto yang sampai saat ini belum bisa didaftarkan.

    Sampai pekan ketiga ajang Super League 2025/2026 ini Savio Roberto belum bisa menjalani debutnya.

    Nama Savio Roberto tak kunjung terdaftar sebagai pemain PSM Makassar di situs operator sepak bola Indonesia ileague.id.

    Pemain asal Brazil itu disebut belum bisa didaftarkan karena International Transfer Certificate (ITC) belum terbit.

    Adapun untuk ITC ini adalah sebuah tanda pemain telah putus hubungan dengan klub lamanya.

    Savio Roberto musim lalu bermain di Liga Iran bersama Esteghlal Khz. Dokumen ini menjadi syarat wajib bagi klub untuk mendaftarkan pemain dalam kompetisi baru.

    “Persiapan kita apa adanya, kita sudah di Minggu ketiga,” kata Bernardo Tavares jelang laga hadapi Semen Padang.

    “Kita belum bisa menggunakan semua pemain kita ini seperti pramusim,” sebutnya.

    “Harusnya saat ini administrasi semua pemain kelar sehingga tenaga mereka bisa digunakan di laga penting,” jelasnya.

    Adapun laga seru bakal berlangsung di pekan ketiga ajang Super League 2025/2026 antara Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    Laga Semen Padang menghadapi PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/8/2025) pukul 16.30 WITA.

  • Update Rusia: Putin Marah Besar-Ukraina Siap Hentikan Perang

    Update Rusia: Putin Marah Besar-Ukraina Siap Hentikan Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peperangan Rusia-Ukraina masih terus terjadi. Meski kedua negara sudah dalam koridor pembicaraan perdamaian yang diinisiasi Amerika Serikat (AS), pertempuran masih sengit antara dua negara eks Soviet itu.

    Berikut sejumlah perkembangan terbarunya dikutip berbagai sumber dalam beberapa jam terakhir per Jumat (22/8/2025):

    1. NATO Arahkan Jet Tempur Mendekat Ukraina.

    Ketegangan di perbatasan timur NATO kembali meningkat setelah Polandia mengumumkan pengerahan jet tempur dan peningkatan kesiapan pertahanan udara menyusul serangan rudal jarak jauh Rusia ke wilayah Ukraina yang berdekatan dengan perbatasannya.

    Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi risiko meluasnya serangan lintas batas yang berulang kali mengkhawatirkan negara-negara anggota aliansi.

    “Sehubungan dengan aktivitas penerbangan jarak jauh Federasi Rusia yang melancarkan serangan ke wilayah Ukraina, termasuk dengan penggunaan rudal hipersonik, pesawat Angkatan Udara Polandia dan penerbangan sekutu beroperasi di wilayah udara Polandia,” tulis militer Polandia di platform X, Kamis (21/8/2025).

    Komando Operasional Angkatan Bersenjata Polandia menegaskan bahwa seluruh kekuatan dan aset yang tersedia telah diaktifkan sesuai prosedur. “Pasangan jet tempur siaga telah dikerahkan, sementara sistem pertahanan udara dan radar pengintaian mencapai tingkat kesiapan tertinggi,” ungkap pernyataan itu.

    Militer Polandia menambahkan tindakan tersebut diambil untuk “memastikan keamanan wilayah Republik Polandia dan warganya,” khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan terdampak operasi militer Rusia.

    Langkah Polandia muncul setelah Rusia melancarkan serangan udara semalam ke kota Lviv, Ukraina barat, yang hanya berjarak puluhan kilometer dari perbatasan Polandia. Wali Kota Lviv, Andriy Sadovyi, mengatakan kota itu kembali mengalami malam mencekam akibat serangan kombinasi drone Shahed buatan Iran dan rudal Rusia.

    “Lviv mengalami malam yang bising. Musuh melancarkan serangan gabungan dengan drone Shahed dan rudal. Mereka kembali menghantam Jalan Olena Stepanivna, sama seperti sebulan lalu. Laporan awal menunjukkan adanya korban jiwa,” tulis Sadovyi di Telegram.

    “Satu orang meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat serangan ini. Semua layanan darurat telah bekerja di lokasi. Informasi mengenai kebakaran di beberapa lokasi lain juga sudah diterima dan sedang diperiksa. Komisi tanggap darurat sedang dibentuk,” imbuhnya.

    2. Rusia Tembak 574 Drone ke Ukraina

    Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar tahun ini. Menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan semalam yang terjadi pada hari Kamis (21/8/2025) melibatkan total 574 drone dan 40 rudal balistik serta jelajah. Sebagai respons, sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 546 drone dan 31 rudal.

    Fokus utama serangan ini adalah wilayah barat Ukraina, area yang selama ini relatif aman dan diyakini menjadi lokasi penyimpanan sebagian besar bantuan militer dari sekutu Barat. Serangan tersebut juga secara spesifik menghantam sebuah pabrik elektronik milik Amerika Serikat yang berlokasi di dekat perbatasan Hungaria. Presiden American Chamber of Commerce di Ukraina, Andy Hunder, mengatakan bahwa serangan itu merupakan pukulan langsung terhadap investasi AS di negara tersebut.

    Menurut keterangan resmi, setidaknya satu orang tewas dan 15 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Pada saat serangan terjadi, dilaporkan ada sekitar 600 pekerja shift malam di dalam pabrik elektronik yang diserang. Meskipun sebagian besar berhasil selamat, enam orang di antaranya mengalami luka-luka.

    Serangan ini terjadi di tengah upaya diplomatik yang kembali digencarkan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama tiga tahun. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk serangan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Rusia ini membuktikan bahwa Moskow tidak memiliki niat tulus untuk berdamai. 

    Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa serangan mereka menargetkan “perusahaan kompleks industri militer Ukraina,” termasuk pabrik drone, depot penyimpanan, lokasi peluncuran rudal, dan area di mana pasukan Ukraina berkumpul. Rusia membantah tuduhan menargetkan warga sipil. 

    3. Bos Nuklir Rusia Buka-bukaan Ada Ancaman Kolosal

    Kepala Badan Energi Atom Rusia (Rosatom) Alexey Likhachev memperingatkan bahwa Rusia menghadapi “ancaman kolosal” sehingga harus terus memperkuat persenjataan nuklirnya.

    “Dalam situasi geopolitik saat ini, ini adalah masa ancaman kolosal terhadap eksistensi negara kita,” ujar Likhachev pada Kamis (21/8/2025), dikutip kantor berita RIA Novosti.

    Menurutnya, senjata nuklir menjadi benteng terakhir kedaulatan Rusia.

    “Perisai nuklir, yang juga merupakan pedang, adalah jaminan kedaulatan kita. Hari ini kita memahami bahwa perisai nuklir di tahun-tahun mendatang harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

    Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan nuklir antara Rusia dan aliansi pertahanan NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS), sejak Moskow menginvasi Ukraina.

    Rusia diketahui memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dan dalam beberapa tahun terakhir gencar memodernisasi armadanya, termasuk dengan rudal hipersonik yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan Barat.

    4. Ukraina: Perlu Bekukan Permusuhan di Medan Perang.

    Salah satu skenario untuk mengakhiri konflik Ukraina-Rusia adalah Kyiv menerima pembekuan permusuhan di sepanjang garis pertempuran saat ini. Hal ini disampaikan penasihat senior untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak.

    Berbicara kepada surat kabar Italia La Repubblica dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis, ajudan senior itu mengomentari potensi konsesi yang bisa diberikan Kyiv untuk kesepakatan damai.

    “Posisi awal Ukraina adalah sebagai berikut: kami memahami bahwa salah satu skenario dasar untuk keluar dari perang ini adalah membekukan konflik di sepanjang garis depan,” kata Podolyak. Beberapa wilayah akan tetap menjadi wilayah Rusia secara “de facto,” tambahnya.

    “Secara de jure, tidak ada yang akan mengakui wilayah-wilayah itu sebagai wilayah Rusia, dan upaya besar perlu dikerahkan melalui “alat ekonomi, diplomatik, dan lainnya untuk mendapatkannya kembali,” kata Podolyak.

    Dalam skenario seperti itu, Kyiv juga harus dimasukkan ke dalam aliansi, tambah Podolyak. “Bukan NATO, tetapi aliansi tetap,” katanya. Menurut Podolyak, pengerahan kontingen militer ke Ukraina dari “berbagai negara” sedang dalam diskusi dengan sekitar sepuluh negara, terutama Prancis.

    5. Moskow Beri Syarat Pertemuan Putin-Zelensky.

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menguraikan syarat untuk pertemuan Putin-Zelensky. Hal ini disampaikannya pada hari Kamis (21/8/2025).

    Dalam pernyataannya, Lavrov mengatakan bahwa Presiden Rusia berulang kali menyatakan bahwa dia siap untuk bertemu, termasuk dengan Zelensky, jika ada pemahaman bahwa semua masalah yang memerlukan pertimbangan di tingkat tertinggi telah dibahas secara menyeluruh oleh para ahli dan menteri.

    “Pemimpin Ukraina mendesak pertemuan cepat dengan Putin karena dia ingin tetap menjadi sorotan dan khawatir bahwa perhatian komunitas internasional terhadapnya menurun,” kata Lavrov.

    Diplomat tinggi itu mencatat bahwa Zelensky sebelumnya menolak setiap pembicaraan dengan Putin dan bahkan menandatangani dekret pada tahun 2022 yang melarang negosiasi semacam itu, yang hingga kini belum dia batalkan.

    “Jelas, aktivitasnya terkait dengan penyelenggaraan pertemuan puncak dengan pemimpin Rusia juga memiliki tujuan untuk menampilkan fokusnya yang konon konstruktif pada proses penyelesaian, tetapi pada kenyataannya, ini hanyalah tentang mengganti kerja serius, keras, dan sulit dalam menyepakati prinsip-prinsip resolusi krisis yang berkelanjutan… dengan efek khusus dan trik dalam gaya KVN dan Kvartal 95,” katanya, merujuk pada acara-acara di mana Zelensky muncul selama masanya sebagai seorang komedian.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hizbullah Tolak Letakkan Senjata, Lebanon di Ambang Perang Saudara?

    Hizbullah Tolak Letakkan Senjata, Lebanon di Ambang Perang Saudara?

    Beirut –

    Sejak puluhan tahun Hizbullah dituntut meletakkan senjata, termasuk dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

    Perlucutan senjata secara konkret juga tercantum dalam perjanjian yang dimediasi Amerika Serikat dan Prancis, yang disetujui Israel dan Lebanon pada November lalu, untuk mengakhiri serangan terhadap wilayah selatan Lebanon.

    Kabinet Lebanon pada awal bulan ini mulai membahas rancangan undang-undang, untuk menegakkan monopoli negara atas kepemilikan senjata hingga akhir tahun. Namun, milisi yang oleh banyak negara Barat digolongkan sebagai organisasi teroris itu menolak perlucutan senjata.

    Hizbullah menafsirkan seruan yang tertuang dalam perjanjian itu “hanya berlaku di Lebanon selatan”, demikian menurut analisis International Crisis Group pada awal Agustus.

    Pemimpin Hizbullah, Naim Kassim, pekan lalu kembali menegaskan penolakannya dengan kata-kata tajam. Menurutnya, perlucutan senjata hanya melayani kepentingan AS dan Israel dan akan menjerumuskan Lebanon ke dalam “krisis berat.”

    Jika pemerintah mencari konfrontasi dengan Hizbullah, “maka tidak akan ada kehidupan di Lebanon.”

    Kassim secara gamblang memperingatkan akan terjadi “perang saudara” – yang membuat Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, menyatakan ancaman itu setara dengan deklarasi perang. Di platform X dan dalam wawancara surat kabar berbahasa Arab, dia menegaskan “setiap ancaman atau upaya intimidasi terkait perang saudara benar-benar tidak dapat diterima.”

    Perjuangkan kelangsungan politik

    “Tidak ada yang tahu berapa banyak senjata yang masih dimiliki milisi itu. Misteri ini adalah satu-satunya kartu yang bisa mereka mainkan. Dengannya mereka bisa mencoba meningkatkan pengaruh politik. Karena pada akhirnya, segalanya adalah soal kelangsungan politik Hizbullah,” ujar Abbass.

    Namun, milisi Syiah yang disokong Iran itu telah banyak kehilangan kekuatan dan pengaruh usai digempur Israel tahun lalu. Serangan Israel bukan hanya menghancurkan gudang senjata, tapi jajaran kepemimpinan – terutama Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada September 2024.

    Dukungan internasional bagi Hizbullah juga menurun, ketika misalnya pada Desember tahun lalu sekutu dekatnya Bashar Assad di Suriah tumbang. Bahkan Iran, sponsor utama Hizbullah selama puluhan tahun, kini tak lagi bisa leluasa menyuplai senjata karena terputusnya jalur darat melalui Suriah.

    Keterlibatan Iran?

    “Secara prinsip, perlucutan Hizbullah bukan hal mustahil, meski sulit secara politik,” kata analis politik Lebanon Ronnie Chatah kepada DW. Dia menyinggung contoh sukses di negara lain, seperti kelompok pemberontak IRA di Irlandia, FARC di Kolombia atau ETA di Spanyol.

    Menurut Chatah, syarat utama perlucutan senjata adalah perundingan internasional dengan melibatkan Iran sebagai pendukung utama Hizbullah. “Bisa dikatakan Iran kini memimpin Hizbullah. Karena itu Ali Larijani, kepala keamanan resmi Iran, baru saja mengunjungi Lebanon.”

    Kesepakatan dengan Iran adalah prasyarat perlucutan Hizbullah. Secara politik, hal itu sulit dibayangkan saat ini, namun Chatah tetap melihat peluang di masa depan, yakni “melalui keterlibatan AS, atau lewat pembukaan jalur lain,” ujarnya.

    “Mayoritas warga Lebanon sebenarnya mendukung perlucutan senjata Hizbullah,” kata Merin Abbass menambahkan. “Tapi dari sudut pandang sebagian besar warga, integritas teritorial Lebanon masih menjadi ancaman terbesar – terutama dari Israel. Tentara Israel sering melanggar kedaulatan nasional Lebanon.”

    Sejak gencatan senjata November lalu, Israel berkali-kali melanggar perjanjian, termasuk melancarkan banyak pembunuhan terarah. “Selain itu, Israel masih menduduki lima pos di dalam wilayah Lebanon, yang tentu memberi Hizbullah legitimasi besar,” kata Abbass.

    Israel bersikeras tumpas Hizbullah

    Walau begitu, pendapat warga Lebanon sendiri terbelah soal perlucutan senjata Hizbullah. Seorang perempuan, yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan dia menolak perlucutan, dengan alasan agresi militer Israel.

    “Karena itu saya menolak perlucutan Hizbullah. Tentara reguler Lebanon tidak punya cukup kemampuan untuk mempertahankan wilayah negara.”

    Warga lain menuntut hal yang lebih mendesak: “Negara ini bangkrut dan hancur. Perlucutan senjata harus dilakukan setelah rekonstruksi – bukan di awal.”

    Seorang warga Lebanon lainnya merujuk pada situasi di selatan, yang sejak puluhan tahun berada di bawah tekanan Israel. “Karena itu mereka merasa lebih aman jika Hizbullah masih bersenjata.”

    Namun dia pribadi mendukung perlucutan, karena “dengan begitu Israel tidak punya alasan lagi untuk memulai perang baru.”

    Israel sendiri menegaskan, operasi militer terhadap Hizbullah sejak musim gugur 2023 dipicu serangan roket Hizbullah. Tembakan salvo dari selatan Lebanon muncul sebagai reaksi atas perang yang dilancarkan Israel di Jalur Gaza. Setelah gencatan senjata pun, Hizbullah masih menyerang wilayah Israel.

    Penguatan struktur negara

    “Dalam situasi saat ini, Lebanon harus memperkuat kewenangan negara di semua lini,” kata Merin Abbass. “Strategi kedaulatan yang kredibel harus dimulai dari titik terlemah Lebanon: legitimasi dan kapasitas. Hal ini mencakup reformasi politik menuju sistem sekuler, pemulihan kedaulatan fiskal dan berkurangnya ketergantungan pada pendanaan asing, serta pemulihan peran negara sebagai penyedia utama layanan dasar.”

    Namun, Abbass mewanti-wanti terhadap sulitnya situasi, khususnya pada aspek militer. Hingga kini, tentara Lebanon dinilai masih lebih lemah dibandingkan Hizbullah.

    “Karena itu kehadiran pasukan pengamat PBB (UNIFIL) di Lebanon selatan tetap sangat penting,” katanya, merujuk pada pembahasan tentang perpanjangan mandat UNIFIL. “Tentara Lebanon tidak akan mampu menjalankan tugas itu sendirian. Mereka akan kewalahan.”

    Hal itu bisa membuat Israel sewaktu-waktu kembali masuk ke Lebanon selatan jika merasa kepentingannya terancam oleh aktivitas Hizbullah.

    Di sisi lain, Hizbullah sendiri sudah menegaskan belum siap untuk meletakkan senjata.

    “Lebanon memiliki masalah mendasar,” kata analis Ronnie Chatah, yakni perpecahan sektarian yang kuat, disertai pola pikir berbasis kelompok. “Masalah ini akan terus berlangsung. Dan akan terus melemahkan negara.”

    Meski begitu, Hizbullah harus berkembang menjadi partai politik murni, lanjutnya. Jika tidak, risiko serangan Israel maupun perpecahan baru di masyarakat akan tetap ada – “dengan kualitas yang belum pernah kita kenal sebelumnya.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Hizbullah Ancam Bakal Serang Israel Jika Perang Lebanon Berlanjut’:

    (nvc/nvc)

  • 79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    79 Penumpang Bus yang Diusir dari Iran Tewas di Afghanistan

    Jakarta –

    Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 21 Agustus 2025 sudah merangkum laporan utama di sejumlah negara selama 24 jam terakhir.

    Kita mulai dengan berita kecelakaan di Afghanistan.

    Puluhan penumpang bus tewas di Afghanistan

    Sebuah bus penuh sesak yang mengangkut warga Afghanistan yang diusir dari Iran mengalami kecelakaan dan menewaskan sedikitnya 79 orang, termasuk 17 anak-anak.

    Ahmdullah Muttaqi, kepala departemen informasi pemerintah provinsi Herat, mengatakan bus penumpang tersebut terlibat kecelakaan dengan sebuah truk dan sepeda motor di jalan raya Herat-Kabul, sebelah barat Afghanistan.

    Abdul Mateen Qaniee, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bus tersebut terbakar usai mengalami tabrakan.

    Rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan api yang besar membakar bus, sementara sebuah truk pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.

    Gempa tujuh kali di Bekasi

    Gempa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjadi sebanyak tujuh kali kemarin menjelang pukul 8 malam, dengan kekuatan 4,9SR yang kemudian dimutakhirkan menjadi 4,7SR.

    Dilansir dari Detik, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan gempa ini merupakan gempa bumi dangkal.

    “Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh sumber gempa sesar naik busur belakang Jawa Barat,” ujarnya.

    Reaksi PM Australia dan Israel dikecam

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sama-sama dikecam karena “perang kata-kata” yang dilontarkan masing-masing oleh salah satu kelompok komunitas Yahudi di Australia.

    Dalam sebuah surat, Dewan Eksekutif Yahudi Australia menulis mereka sangat kecewa atas perdebatan sengit antara kedua negara tersebut.

    Dalam surat tersebut, Presiden ECAJ, Daniel Aghion, menulis PM Albanese berperilaku “berlebihan dan tanpa alasan menghina” ketika mengatakan PM Netanyahu “menyangkal” konsekuensi perang di Gaza.

    “Tidak pantas bagi seorang perdana menteri Australia untuk menyimpang dari norma-norma diplomatik terkait pemimpin negara yang telah menjalin hubungan persahabatan dengan Australia selama beberapa dekade,” tulis Aghion.

    Hakim tolak permintaan buka segel kasus Eipstein

    Seorang hakim federal Amerika Serikat yang memimpin kasus perdagangan seks terhadap Jeffrey Epstein, telah menolak permintaan Presiden Donald Trump untuk membuka segel transkrip dewan juri agung terkait pelecehan seksual yang telah berlangsung puluhan tahun.

    Putusan yang dikeluarkan kemarin oleh Hakim Richard Berman di Manhattan muncul setelah hakim dari kasus Ghislaine Maxwell, mantan pacar Epstein, juga menolak permintaan pemerintah.

    Putusan ini juga muncul setelah Departemen Kehakiman AS setuju untuk memberikan dokumen-dokumen dari investigasi perdagangan seks Epstein kepada Kongres.

    Dokumen-dokumen Kongres akan diserahkan kepada komite pada hari Jumat, tetapi belum jelas dokumen mana atau berapa banyak dokumen yang mungkin diserahkan.

    (nvc/nvc)

  • Iran Hukum Gantung Terpidana Pembunuhan di TKP, Ditonton Publik

    Iran Hukum Gantung Terpidana Pembunuhan di TKP, Ditonton Publik

    Teheran –

    Iran kembali melakukan eksekusi mati di depan umum, dengan menghukum gantung seorang terpidana kasus pembunuhan di lokasi kejahatannya, atau di tempat kejadian perkara (TKP), pada Kamis (21/8) waktu setempat. Eksekusi mati ini dilaksanakan dua hari setelah eksekusi serupa yang juga dilakukan di depan umum.

    Sebagian besar eksekusi mati di Iran dilaksanakan di dalam kompleks penjara. Eksekusi mati di depan umum biasanya dilakukan untuk pelanggaran hukum yang memicu kemarahan publik.

    Kepala pengadilan setempat, Heidar Asiabi, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025), mengatakan bahwa hukuman gantung terbaru telah dilaksanakan pada Kamis (21/8) dini hari di kota Kordkuy.

    “Dilakukan di tempat kejadian perkara dan di depan umum,” kata Asiabi dalam pernyataan kepada situs berita Mizan Online yang dikelola otoritas peradilan Iran.

    Mizan Online melaporkan bahwa terpidana yang dihukum gantung, berjenis kelamin laki-laki namun tidak disebut identitasnya, dijatuhi hukuman mati karena membunuh “sepasang suami-istri dan seorang perempuan muda dengan senapan berburu” pada akhir tahun lalu.

    Eksekusi mati itu dilakukan setelah otoritas Iran, pada Selasa (19/8), menghukum gantung seorang terpidana pria di depan umum di wilayah Provinsi Fars, Iran bagian selatan. Terpidana itu dinyatakan bersalah telah membunuh seorang ibu dan ketiga anaknya dalam sebuah perampokan.

    Istri dari terpidana pria itu juga dijatuhi hukuman mati, dan akan dieksekusi di kompleks penjara tempatnya ditahan pada tanggal yang belum ditentukan.

    Menurut kelompok hak asasi manusia (HAM) Amnesty International, Iran telah mengeksekusi mati lebih banyak orang daripada negara-negara lainnya di dunia, kecuali China.

    Kantor HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bulan lalu, mendesak Teheran untuk menghentikan pemberlakuan hukuman mati, dengan alasan “peningkatan eksekusi mati yang mengkhawatirkan”, dengan laporan PBB menyebut sedikitnya 612 orang telah dieksekusi mati pada paruh pertama tahun ini.

    Iran, dalam tanggapannya, menegaskan mereka membatasi penggunaan hukuman mati hanya untuk “kejahatan yang paling berat”.

    Tindak pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, dan beberapa kejahatan narkoba merupakan pelanggaran pidana yang memiliki ancaman hukuman mati di Iran. Pelanggaran hukum lainnya yang dikategorikan sebagai “permusuhan terhadap Tuhan” dan “korupsi di Bumi” juga dapat dihukum mati.

    Lihat juga Video ‘Bus Migran Kecelakaan dan Terbakar di Afghanistan, 79 Orang Tewas’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Israel Mulai Operasi Caplok Kota Gaza, Hamas Beri Peringatan!

    Israel Mulai Operasi Caplok Kota Gaza, Hamas Beri Peringatan!

    Gaza City –

    Kelompok Hamas memberikan reaksi keras terhadap pengumuman militer Israel soal dimulainya operasi untuk mengambil alih kendali atas Kota Gaza, kota terbesar di Jalur Gaza. Hamas menuduh Israel mengabaikan upaya mediasi untuk menghentikan pertempuran dan pembebasan sandera.

    “Pengumuman hari ini oleh tentara pendudukan teroris tentang dimulainya operasi terhadap Kota Gaza dan hampir satu juta penduduk serta pengungsi di sana…menunjukkan…pengabaian secara terang-terangan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh para mediator,” kata Hamas dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Kamis (21/8/2025).

    Hamas juga mengkritik kurangnya tanggapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terhadap proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan para mediator. Hamas sebelumnya telah memberikan persetujuan untuk proposal terbaru yang diajukan Qatar dan Mesir sebagai mediator.

    Hamas, dalam pernyataannya, menuduh Netanyahu sebagai “penghalang nyata bagi kesepakatan apa pun”. Kelompok yang didukung Iran ini juga menuding sang PM tidak peduli dengan nyawa para sandera Israel.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada Rabu (20/8) menyetujui rencana militer untuk menaklukkan Kota Gaza. Dia mengizinkan pemanggilan sekitar 60.000 tentara cadangan Israel, yang semakin meningkatkan tekanan terhadap Hamas saat para mediator terus mendorong terwujudnya gencatan senjata.

    Perintah Katz untuk mengirimkan lebih banyak pasukan ke Kota Gaza, yang dikonfirmasi kepada AFP oleh juru bicaranya, muncul ketika seorang pejabat Israel mengatakan secara terpisah bahwa pemerintah tetap teguh pada seruannya untuk pembebasan semua sandera dalam kesepakatan apa pun.

    Kerangka kerja yang disetujui Hamas dalam proposal gencatan senjata terbaru itu mengatur soal gencatan senjata awal selama 60 hari, pembebasan sandera secara bertahap, pembebasan beberapa tahanan Palestina, dan ketentuan yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Setelah mendapatkan persetujuan Katz tersebut, militer Israel mengumumkan bahwa langkah pertama operasi untuk merebut Kota Gaza telah dimulai. Tel Aviv mengklaim saat ini pasukannya telah menguasai pinggiran Kota Gaza.

    “Kami telah memulai operasi pendahuluan dan serangan tahap pertama terhadap Kota Gaza, dan saat ini pasukan IDF (Angkatan Bersenjata Israel) telah menguasai area pinggiran Kota Gaza,” kata juru bicara militer Israel, Brigadir Jenderal Effie Defrin, dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Defrin mengatakan pasukan Israel sudah beroperasi di pinggiran Kota Gaza dan mengklaim Hamas kini menjadi pasukan gerilya yang “babak belur”.

    “Kami akan memperdalam serangan terhadap Hamas di Kota Gaza, benteng teror pemerintah dan militer bagi organisasi teroris tersebut,” sebutnya.

    Sementara itu, kepala komite darurat di Gaza, Mustafa Qazzaat, menyebut situasi terkini di Kota Gaza sebagai “bencana besar” dengan “sejumlah besar” orang mengungsi dari area permukiman di bagian timur.

    Salah satu warga Kota Gaza, Anis Daloul (64), mengatakan bahwa militer Israel telah “menghancurkan sebagian besar bangunan di Zeitoun dan membuat ribuan orang mengungsi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Negara Ini Jadi Opsi Pertemuan Putin-Zelensky

    Berlin –

    Para pemimpin Eropa terlihat lega karena upaya intensif mereka untuk memastikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mendapat tempat dalam pembicaraan masa depan Ukraina akhirnya membuahkan hasil. Hanya saja, tantangan diplomatik yang sesungguhnya justru baru akan dimulai.

    Pertanyaannya, di mana lokasi yang benar-benar bisa mempertemukan Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin?

    “Di Eropa Ada Banyak Tempat Layak”

    Kepada DW, Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa ada “banyak tempat layak di Eropa” untuk melakukan negosiasi. Berlin, kata dia, tidak berniat menjadi tuan rumah dan menyebut Swiss sebagai lokasi yang “selalu layak dari dulu”.

    Namun, menemukan “lokasi netral” dalam artian harfiah, antara Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, dan mungkin negara-negara Eropa lainnya bukan hal mudah. Secara hukum, hal itu juga cukup rumit.

    Vladimir Putin saat ini menjadi buronan internasional. Dia didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam kasus dugaan kejahatan perang, termasuk pemindahan anak-anak secara ilegal dari wilayah Ukraina yang diduduki ke Rusia. Tuduhan ini, dibantah oleh Putin.

    Oleh karena itu, dakwaan ICC tersebut membuat perjalanan internasional Putin menjadi rumit. Secara teknis, 125 negara yang menjadi anggota ICC wajib menangkap siapa pun yang menjadi subjek surat perintah ICC jika memasuki wilayah mereka.

    Baik Rusia maupun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga muncul perdebatan hukum soal kekebalan yang dimiliki Putin. Pada hari Rabu (20/08), Washington meningkatkan tekanan diplomatik terhadap ICC dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim.

    Jerman dan Prancis Andalkan Swiss

    Menlu Swiss Ignazio Cassis mengatakan negaranya “lebih dari siap” untuk menjadi tuan rumah pertemuan tersebut. Pihak Prancis juga menyetujui hal tersebut dan mengatakan Jenewa adalah lokasi ideal untuk negosiasi perdamaian.

    Meskipun Swiss adalah anggota ICC, tapi pemerintahnya mengatakan Putin akan diberikan “kekebalan” untuk pembicaraan.

    Hanya saja, dosen hukum pidana Internasional dari University of Amsterdam Mathhias Holvoet mengatakan bahwa hal tersebut cukup lemah dari kaca mata hukum. Kepada DW dia mengatakan, dalam sistem demokrasi liberal, pihak yudikatif yang independen nonpemerintah, harusnya mengambil keputusan soal penangkapan tersebut.

    “Pada kenyataannya, saya menduga akan ada semacam kesepakatan antara eksekutif dan yudikatif untuk tidak mengeksekusi surat perintah penangkapan ini,” papar Holvoet, sambil mencatat bahwa ada sedikit konsekuensi untuk mengabaikan aturan ICC.

    Swiss memiliki sejarah panjang dalam hal netralitas. Mereka menjadi markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hingga menjaga jarak dengan Uni Eropa dan aliansi militer NATO. Namun, Swiss telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas invasi ke Ukraina.

    Pemerintah Swiss mengatakan mereka telah terlibat dalam 30 proses perdamaian, termasuk pembicaraan tentang Armenia, Siprus, Mozambik, dan Sudan. Pada tahun 2021, Jenewa menjadi tuan rumah pembicaraan antara Putin dan mantan presiden AS Joe Biden.

    Wilayah Uni Eropa, di Luar NATO: Austria

    Kanselir Austria juga menawarkan ibu kota negaranya, Wina, sebagai calon tempat yang potensial. Austria adalah anggota Uni Eropa, tetapi telah netral secara militer sejak tahun 1950-an dan tetap berada di luar NATO.

    “Austria membayangkan dirinya sebagai jembatan antara timur dan barat,” kata Reinhard Heinisch, seorang profesor ilmu politik di University of Salzburg, kepada DW.

    Dia menyoroti rekam jejak Austria dalam hal diplomatik. Mulai dari pembicaraan AS-Rusia saat era Perang Dingin, hingga negosiasi tentang program nuklir Iran dalam dekade ini.

    Sebagai anggota ICC, Austria menghadapi dilema hukum yang sama dengan Swiss. Hanya saja, kata Heinisch, “Austria terkenal dengan komprominya,” dan menambahkan bahwa banyak hal dalam hukum Austria yang “masih bisa ditafsirkan.”

    Profesor hukum Holvoet menyebut penundaan surat perintah bisa dilakukan lewat kesepakatan dengan pihak Dewan Keamanan PBB. Hanya saja opsi itu, kata dia, secara politik tidak realistis.

    Kenangan Buruk di Budapest

    Pihak Paman SAM dikabarkan mempertimbangkan Hungaria sebagai lokasi. Negara Eropa Tengah tersebut mundur dari ICC awal 2025, setelah pengadilan mengeluarkan dakwaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang merupakan sekutu dekat pemimpin Hungaria Viktor Orban.

    Secara hukum internasional, opsi ini mungkin lebih mudah, tapi secara politik, Budapest tidak disukai banyak negara Eropa. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk bahkan mengingatkan bahwa Ukraina pernah mendapat jaminan keamanan yang gagal di Budapest pada 1994. Saat itu Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya, sebagai imbalannya Ukraina mendapat jaminan dari AS, Rusia, dan Inggris.

    “Mungkin saya agak percaya dengan takhayul, tapi kali ini saya akan mencari tempat lain,” tulis Tusk di akun X resminya.

    Hungaria, juga dikenal sebagai pihak bermasalah utama di Uni Eropa. Mereka sering kali memblokir atau meringankan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    “Banyak pihak Uni Eropa melihat Orban sebagai semacam ‘kuda troya’ bagi kepentingan Rusia,” papar Heinisch. Namun, dia menambahkan, Eropa mungkin kesulitan menolak jika Trump dan Putin sepakat memilih Budapest, ibu lota Hungaria, sebagai lokasi pertemuan.

    Turki: Anggota NATO, Tapi di Luar ICC

    Media Turki mulai berspekulasi soal pertemuan Zelenskyy dan Putin di negara tersebut. Hal itu menyusul komunikasi antara Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan Putin pada Rabu (20/08).

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Putin berterima kasih atas “upaya Erdogan memfasilitasi pembicaraan Rusia-Ukraina di Istanbul.”

    Turki telah menjadi tuan rumah beberapa putaran pembicaraan tingkat rendah antara Kyiv dan Moskow tahun 2025 ini, termasuk pertukaran tahanan.

    Secara geografis, Turki berada di persimpangan Eropa dan Asia, dan seperti Rusia dan Ukraina, mereka memiliki garis pantai di Laut Hitam.

    Turki adalah anggota NATO, tapi bukan bagian dari Uni Eropa dan tidak menandatangani Statuta ICC. Meski telah memasok senjata ke Ukraina, Turki tetap menjaga hubungan baik dengan Moskow.

    Potensi Kawasan Teluk

    Kemungkinan pertemuan dilakukan di luar kawasan Eropa juga disebut-sebut, mulai dari Arab Saudi hingga Qatar. Keduanya memiliki rekam jejak sebagai mediator internasional dan bukan anggota ICC.

    Awal 2025, pejabat dari Ukraina, AS, dan Rusia mengadakan pembicaraan di Kota Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan Washington untuk kembali berbagi informasi intelijen kepada Kyiv.

    Qatar, tetangga Saudi, juga telah memediasi pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan antara Rusia dan Ukraina untuk memulangkan sejumlah anak.

    Uni Eropa sebelumnya telah mendorong negara-negara Teluk agar lebih kritis terhadap Moskow, memperketat pengawasan terhadap pelanggaran sanksi, dan memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rahka Susanto

    (nvc/nvc)