Negara: Iran

  • AS Gempur Kota Pelabuhan Yaman, 8 Orang Tewas

    AS Gempur Kota Pelabuhan Yaman, 8 Orang Tewas

    Sanaa

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman menyebut sedikitnya delapan orang tewas dalam serangan udara yang menghantam kota pelabuhan Hodeidah. Houthi menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai dalang di balik serangan mematikan di Hodeidah tersebut.

    Serangan udara AS itu, seperti dilansir AFP, Rabu (9/4/2025), menghantam kota pelabuhan Hodeidah pada Selasa (8/4) waktu setempat. Hodeidah yang merupakan pelabuhan penting di tepi Laut Merah, dikuasai oleh Houthi yang didukung Iran.

    “Jumlah korban tewas akibat agresi Amerika di Hodeidah meningkat menjadi delapan martir dan 16 korban luka, dengan operasi pembersihan puing-puing masih berlangsung,” demikian dilaporkan Al-Masirah TV, yang dikelola Houthi, dengan mengutip Kementerian Kesehatan Houthi.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan, Anis al-Asbahi, sebelumnya melaporkan empat anak-anak dan dua wanita tewas dalam serangan itu.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa serangan udara itu menargetkan area permukiman di Hodeidah. Pada Selasa (8/4) malam, seorang wartawan AFP yang ada di area tersebut melaporkan dirinya mendengar tiga suara ledakan secara beruntun.

    Wilayah-wilayah Yaman yang dikuasai Houthi dilanda serangan hampir setiap hari sejak AS melancarkan rentetan serangan udara terhadap kelompok pemberontak itu pada 15 Maret lalu, untuk memaksa mereka berhenti mengancam kapal-kapal yang berlayar melintasi rute maritim utama.

    Sejak saat itu, Houthi juga mulai melancarkan serangan-serangan yang menargetkan kapal militer AS dan Israel, dengan mengklaim serangannya merupakan bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza.

    Pemberontak Houthi mulai menargetkan kapal-kapal yang melintasi Laut Merah dan Teluk Aden, serta wilayah Israel, setelah perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Houthi sempat menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza pada pertengahan Januari lalu.

    Namun ketika Israel menghentikan semua pasokan kemanusiaan ke Jalur Gaza pada awal Maret dan melanjutkan kembali serangan terhadap daerah kantong Palestina tersebut, Houthi melontarkan ancaman untuk melanjutkan serangan mereka di Laut Merah dan sekitarnya.

    Ancaman Houthi itu mendorong AS untuk melancarkan operasi militer terhadap kelompok pemberontak itu di wilayah Yaman.

    Serangan Houthi melumpuhkan rute penting Laut Merah, yang biasanya dilalui sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia, sehingga memaksa banyak perusahaan untuk mengambil rute pelayaran yang lebih jauh di sekitar ujung Afrika Selatan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Melindungi kepentingan geostrategis RI melalui forum multilateral

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi .

    Jakarta (ANTARA) – Berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sekitar tahun 1990-an ditandai dengan runtuhnya paham ideologi komunis di negara-negara Eropa Timur dan bersatunya kembali negara Jerman.

    Fenomena itu semakin menunjukkan kedigdayaan pihak Barat dalam memimpin hegemoni global yang sampai saat ini tetap mempertahankan North Atlantic Treaty Organization (NATO) sebagai organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara.

    Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan negara-negara non-Barat, yang dapat dirasakan dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah dan ketegangan di kawasan Asia.

    Menghadapi ketimpangan kekuatan hegemoni global pada era pasca-Perang Dingin, beberapa negara non-Barat membentuk suatu kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai penyeimbang kedigdayaan unipolar yang dipimpin AS, seperti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) yang dibentuk sekitar tahun 1996 dan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yaitu BRICS yang dicetuskan pertama kali tahun 2001.

    Indonesia pun ikut dalam keanggotaan BRICS pada 6 Januari 2025 dengan pertimbangan untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara para anggotanya termasuk sebagai upaya mempromosikan perdagangan bebas yang tidak diskriminatif. Selain itu juga sebagai pertimbangan strategi penguatan diplomasi multilateral Indonesia untuk menciptakan sistem yang lebih adil bagi negara-negara berkembang.

    Meski SCO lebih dulu dibentuk dibanding BRICS, namun banyak kalangan di Indonesia belum mengenal lebih dalam organisasi ini, karena awal pembentukannya diprakarsai oleh negara-negara yang dulunya diasosiasikan sebagai negara komunis yaitu China dan Rusia serta beberapa negara bekas pecahan Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Republik Kirgistan, dan Tajikistan, sehingga awalnya dikenal dengan Shanghai Five.

    Tujuan dibentuknya kerja sama multilateral ini adalah untuk menjadikan kolaborasi terukur di Eurasia dalam menghadapi tantangan geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional. Pada tahun 2001, setelah masuknya Uzbekistan, organisasi internasional tersebut berganti nama menjadi Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

    Tahun 2017, India dan Pakistan menjadi anggota penuh, lalu disusul Iran pada tahun 2023. Sejak tahun 2008, SCO telah memasukkan beberapa negara yang ikut serta sebagai mitra dialog, yaitu Azerbaijan, Armenia, Kamboja, Sri Lanka, Nepal, Mesir, Arab Saudi, Qatar, Maladewa, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Myanmar.

    Saat ini, SCO memiliki tiga negara pengamat, yaitu Belarus, Mongolia, dan Afghanistan yang juga berkeinginan untuk diterima sebagai keanggotaan penuh. Dengan demikian saat ini SCO menjadi organisasi regional terbesar di dunia dengan sepuluh negara anggota, yang mencakup 60 persen wilayah Eurasia, yang merupakan naungan bagi lebih dari tiga miliar orang, dan menyumbang seperempat dari ekonomi global.

    Meskipun secara umum cakupan kerja sama SCO meliputi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis regional, namun SCO juga memiliki aktivitas dalam menjalin konektivitas kerja sama global dan regional seperti PBB, negara-negara Persemakmuran, ASEAN, UNODC, dan badan internasional lainnya.

    Di samping itu, SCO juga aktif dalam memerangi masalah ekstremisme dan narkoterorisme demi perdamaian dan kesejahteraan. Dalam struktur organisasinya, SCO memiliki Komite Eksekutif Struktur Antiteroris Regional (RATS) yang berkantor pusat di Tashkent, Uzbekistan, dan bertugas untuk mempromosikan kerja sama negara-negara anggota melawan tiga kejahatan: terorisme, separatisme, dan ekstremisme.

    RATS juga menangani secara khusus pada terorisme siber, forensik digital, dan ransomware. Selain itu SCO juga melakukan upaya untuk mengatasi masalah wilayah sengketa perbatasan dan mengatasi ancaman keamanan negara para anggotanya.

    Bagi Indonesia, organisasi multilateral ini sepertinya sangat cocok terlebih bila ditinjau dari semangat yang dibangun dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO di Dushanbe, Tajikistan.

    Para anggotanya sepakat untuk menentang intervensi dalam urusan internal negara lain dengan alasan kemanusiaan dan melindungi hak asasi manusia; dan mendukung upaya satu sama lain dalam menjaga kemerdekaan nasional, kedaulatan, integritas teritorial, dan stabilitas sosial masing-masing negara anggotanya.

    Hal ini selaras dengan tujuan nasional Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyerukan penghapusan penjajahan di dunia. Pembukaan konstitusi tersebut juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, terlebih saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan-tantangan separatisme, kerawanan wilayah perbatasan yang begitu luas, terorisme, serta penyelundupan narkoba yang ditengarai sebagai suatu “pembiaran” oleh otoritas negara lain.

    Oleh karena itu, SCO sangat penting bagi Indonesia bila dilihat posisi geografis Indonesia yang di antaranya dikelilingi negara-negara yang berafiliasi poros tertentu.

    Kita tidak ingin terulang peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi beberapa wilayah Indonesia masih memiliki potensi separatisme yang ditunggangi oleh negara-negara lain, ditambahnya adanya penempatan pasukan di kawasan negara lain yang berbatasan dengan Indonesia.

    Maka Indonesia perlu bersinergi dengan kekuatan yang sama-sama mengutuk manuver yang mengancam kedaulatan Indonesia.

    Di samping ancaman kedaulatan, Indonesia selama ini juga sering mendapatkan serangan terorisme yang aktor intelektualnya justru berasal dari negara tetangga, oleh karena itu SCO sangat penting, karena juga bergerak dalam hal kerja sama counterterrorism.

    Sebagai kekuatan yang sedang berkembang dalam tatanan global multipolar saat ini, Indonesia sebagai negara bebas aktif dalam konstitusinya memerlukan akses ke berbagai forum multilateral.

    Langkah Indonesia bergabung dalam BRICS perlu diapresiasi meskipun hal tersebut mendapatkan berbagai tantangan dari negara-negara yang mensinyalir bahwa organisasi multilateral tersebut sebagai reaksi dari adanya ketegangan perang ekonomi global.

    Namun Indonesia perlu berhati-hati juga dalam menentukan bergabung atau tidaknya pada platform kerja sama internasional, seperti Belt and Road Initiative (BRI) yang dulunya dikenal juga dengan nama One Belt One Road (OBOR), yang cenderung tidak bersifat konsultatif maupun transparan.

    Bahkan perjanjian multilateral tersebut terkesan merupakan ambisi China untuk mencapai kepentingan hegemoniknya di Eurasia. Semua perjanjian BRI di kawasan tersebut mengamanatkan bahwa negara penerima harus mengalihkan kendali yang lebih besar atas aset tersebut ke Beijing jika mereka gagal membayar pinjaman. Kondisi pinjaman yang ketat telah menyebabkan banyak negara, termasuk Tajikistan, Republik Kirgistan, Iran, Rusia, dan Pakistan, masuk ke dalam “perangkap utang” China dalam BRI.

    Keterlibatan Indonesia dengan SCO dan platform multilateral lainnya harus dilihat berdasarkan kebijakan luar negeri proaktif pemerintah saat ini untuk menjaga ruang strategis Indonesia dalam konteks dan pertimbangan geopolitik dan geoekonomi yang berubah dengan cepat.

    Bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional akan memberi kesempatan untuk melindungi, mempromosikan, dan memproyeksikan kepentingan geostrategis dan geoekonomi Indonesia serta menjadikan platform untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghidupkan kembali dan memperdalam ikatan peradaban, spiritual, dan budaya yang telah berusia berabad-abad dengan anggota kelompok negara lain.

    *) Irjen Pol Chaidir MSi MPP MHan adalah Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI

    Copyright © ANTARA 2025

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141: Delegasi AS dan Rusia Gelar Pembicaraan di Istanbul Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari 2022 telah memasuki hari ke-1.141 pada Rabu (9/4/2025).

    Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia dijadwalkan menggelar pembicaraan penting di Istanbul pada Kamis (10/4/2025), The Guardian melaporkan.

    Senat Amerika Serikat telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.141:

    Pertemuan delegasi AS dan Rusia  bertujuan untuk membahas pemulihan beberapa operasi diplomatik yang telah dibatasi secara signifikan sejak invasi Rusia ke Ukraina.

    Konfirmasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana dilansir oleh berbagai media internasional.

    Pembicaraan ini dipandang sebagai langkah awal untuk memperbaiki jalur komunikasi bilateral yang selama ini terganggu akibat ketegangan geopolitik.

    Sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022, hubungan diplomatik antara kedua negara semakin memburuk.

    Banyak staf kedutaan yang ditarik, serta sejumlah layanan konsuler penting terhenti atau dibatasi.

    Washington dan Moskow disebut akan fokus pada isu-isu teknis terkait operasional diplomatik, seperti pengelolaan visa, logistik diplomatik, serta penempatan staf yang tersisa di kedutaan besar masing-masing.

    Meski tidak mencakup negosiasi soal konflik Ukraina secara langsung, pertemuan ini tetap dinilai penting sebagai upaya membangun kembali jalur komunikasi dasar di tengah memanasnya hubungan kedua negara.

    Belum ada informasi resmi mengenai siapa saja pejabat tinggi yang akan hadir dalam pembicaraan tersebut.

    Analis menilai pertemuan ini mencerminkan adanya keinginan dari kedua pihak untuk menghindari keretakan total hubungan diplomatik, yang bisa berdampak lebih luas pada stabilitas global.

    Elbridge Colby Dikonfirmasi Jadi Penasihat Pentagon

    Senat AS telah mengonfirmasi penunjukan Elbridge Colby sebagai penasihat kebijakan utama di Departemen Pertahanan (Pentagon).

    Keputusan ini diambil meskipun sejumlah senator menyuarakan kekhawatiran atas pandangan kontroversial Colby terkait Rusia dan Presiden Vladimir Putin.

    Seperti dilaporkan sejumlah media AS, Colby sebelumnya sempat meragukan apakah Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.

    Pernyataannya itu dianggap menggemakan narasi keliru yang disebarkan Kremlin.

    Dalam beberapa kesempatan, Colby menghindari menjawab langsung saat ditanya apakah ia meyakini bahwa Rusia telah menginvasi Ukraina.

    Namun, akhirnya ia mengakui bahwa invasi memang terjadi.

    Meski sikap awalnya menuai kritik, Colby tetap mendapat konfirmasi dari mayoritas anggota Senat untuk menduduki posisi strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional.

    Penunjukan ini dinilai sensitif, mengingat ketegangan global yang masih berlangsung akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022.

    Para pengamat menilai bahwa posisi Colby ke depan akan diawasi ketat, terutama dalam menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan agresi militer dan keamanan global.

    Rusia Klaim Kuasai Hampir Seluruh Wilayah Kursk Barat

    Rusia mengklaim hampir sepenuhnya merebut kembali kendali atas wilayah Kursk barat, menyusul pengusiran pasukan Ukraina dari salah satu benteng terakhir mereka di kawasan tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilaporkan sejumlah media internasional.

    Dalam sebuah video yang dirilis oleh kementerian, ditampilkan momen yang mereka klaim sebagai perebutan kembali permukiman Guyevo.

    Video tersebut disertai musik dramatis dan memperlihatkan kepulan asap dari bangunan-bangunan yang hancur.

    Salah satu adegan menunjukkan seorang tentara Rusia mengibarkan bendera dari jendela gereja Ortodoks yang rusak berat.

    Pasukan Rusia juga terlihat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, untuk memastikan tidak ada tentara Ukraina yang masih bersembunyi di area tersebut.

    Ukraina Belum Beri Tanggapan soal Rusia Kuasai Kursk

    Hingga kini, pihak Ukraina belum memberikan komentar resmi atas klaim terbaru dari Rusia.

    Namun dalam pernyataan terpisah, Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa angkatan udara mereka telah melancarkan serangan terhadap kompleks hanggar dan bangunan militer di wilayah yang sama.

    Fasilitas tersebut disebut digunakan oleh operator drone dan teknisi perawatan militer Rusia.

    Perebutan wilayah Kursk barat ini menjadi bagian dari dinamika terbaru di garis depan pertempuran antara kedua negara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

    Masing-masing pihak terus saling melancarkan klaim dan serangan untuk menunjukkan dominasi militer mereka di wilayah perbatasan.

    Serangan Drone Besar-Besaran Rusia di Dnipro dan Kharkiv Lukai Belasan Warga Sipil

    Pasukan Rusia kembali melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan pesawat nirawak (drone) ke sejumlah kota di Ukraina, termasuk Dnipro dan Kharkiv, pada Selasa (8/4/2025) malam.

    Serangan tersebut menyebabkan kebakaran besar, kerusakan infrastruktur dan melukai sedikitnya 17 warga sipil, menurut laporan pejabat daerah yang dikutip oleh Reuters.

    Di Kota Dnipro, serangan memicu kobaran api yang menghanguskan rumah-rumah dan kendaraan warga.

    Sebanyak 14 orang dilaporkan terluka, ungkap Gubernur Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, melalui kanal resmi Telegram-nya.

    Sementara itu, di Kota Kharkiv, serangan serupa juga menyebabkan kerusakan dan korban luka, meskipun belum dirinci jumlah pasti korban di wilayah tersebut.

    Di bagian timur Ukraina, wilayah Donetsk—yang telah menjadi garis depan konflik sepanjang 1.000 km selama lebih dari tiga tahun terakhir—juga dilanda serangan.

    Kawasan permukiman di Kramatorsk menjadi sasaran dan pejabat setempat menyebutkan bahwa sejumlah warga mengalami luka akibat serangan itu.

    Serangan terbaru ini menambah daftar panjang serangan udara yang menargetkan wilayah sipil di Ukraina, memperlihatkan eskalasi berkelanjutan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina.

    Ukraina Tembak Jatuh 32 Drone Shahed Rusia dalam Serangan Udara Besar-Besaran

    Pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menangkis serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Rusia pada Rabu (9/4/2025) dini hari, Suspilne melaporkan.

    Dilaporkan oleh Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina, total sebanyak 32 drone serang Shahed buatan Iran berhasil ditembak jatuh dalam serangan yang terjadi Selasa (8/4/2025) mulai pukul 20.00 malam waktu setempat.

    Dalam total serangan tersebut, Rusia mengerahkan 55 drone tempur Shahed dan sejumlah drone simulator dari beberapa lokasi, termasuk Kursk, Millerovo, dan Primorsko-Akhtarsk di Rusia, serta Chauda di wilayah Krimea.

    Selain yang berhasil dihancurkan, 8 drone lainnya dinyatakan hilang di lapangan, tanpa menimbulkan dampak tambahan.

    Pihak Ukraina menyatakan serangan ini berhasil ditangkis berkat kombinasi kekuatan dari pasukan udara, rudal antipesawat, unit perang elektronik, dan tim penembak bergerak dari Pasukan Pertahanan Ukraina.

    “Hingga pukul 08.30 pagi, penembakan jatuh 32 UAV serang Shahed telah dikonfirmasi di wilayah utara dan timur Ukraina,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan Angkatan Udara.

    Wilayah yang terdampak serangan terutama adalah Kharkiv dan Dnipropetrovsk, dua kawasan strategis yang selama ini kerap menjadi sasaran dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Rusia Pindahkan Meriam Koksan Korea Utara ke Krimea, Ukraina Selatan Terancam Serangan Jarak Jauh – Halaman all

    Rusia Pindahkan Meriam Koksan Korea Utara ke Krimea, Ukraina Selatan Terancam Serangan Jarak Jauh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia dilaporkan mulai memindahkan sistem artileri jarak jauh buatan Korea Utara ke wilayah Krimea yang dianeksasi.  

    Laporan ini diungkap oleh lembaga penyiaran Jerman, ZDF, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Pemindahan ini menunjukkan meningkatnya keterlibatan militer Korea Utara dalam perang Rusia-Ukraina.  

    Menurut ZDF, sebuah video yang muncul secara daring pada Rabu (26/3/2025) memperlihatkan meriam self-propelled Koksan milik Korea Utara diangkut dengan kereta api melintasi wilayah utara Krimea.

    Sebelumnya, pasukan Korea Utara hanya diketahui beroperasi di wilayah Kursk, Rusia, tempat Rusia melancarkan serangan balasan sejak Agustus 2024.  

    Namun, setelah pasukan Ukraina dipukul mundur dari Kursk, Rusia diperkirakan dapat segera mengerahkan kontingen Korea Utara ke Krimea untuk menyerang pasukan Ukraina di selatan.

    Sistem artileri Koksan kaliber 170 mm dikenal sebagai salah satu artileri lapangan konvensional dengan jangkauan tembak terjauh di dunia.  

    Senjata ini mampu menjangkau target hingga 40 kilometer dengan peluru standar dan hingga 60 kilometer dengan amunisi berbantuan roket.

    Analis militer Barat memperingatkan bahwa jika artileri Koksan dikerahkan di wilayah Zaporizhzhia, senjata ini dapat digunakan untuk membombardir kota-kota utama seperti Kherson dan Zaporizhzhia, yang sebagian masih dikuasai Ukraina.

    Unit Koksan sebelumnya digunakan dalam serangan Rusia di Kursk, meski lima di antaranya berhasil dihancurkan oleh drone Ukraina.  

    Namun, menurut ZDF, Korea Utara diyakini telah memasok **hingga 200 unit** sistem artileri ini ke Rusia.

    Keterlibatan Korea Utara dalam perang dikonfirmasi pada akhir 2024.  

    Laporan intelijen saat itu menyebut bahwa sekitar 11.000 tentara Korea Utara telah dikirim untuk membantu Rusia.  

    Korea Selatan memperkirakan sekitar 5.000 dari mereka tewas atau terluka, dan pada awal 2025, Pyongyang mengirim 3.000 tentara tambahan.

    Selain personel militer, Korea Utara juga memasok Rusia dengan rudal balistik jarak pendek, sistem artileri gerak sendiri, dan lebih dari 200 peluncur roket ganda.

    Kemitraan Strategis Moskow-Pyongyang

    Kerja sama militer Rusia dan Korea Utara menguat setelah kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Pyongyang pada musim panas 2024.  

    Dalam kunjungan itu, Putin dan Kim Jong-Un menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang mencakup komitmen bantuan pertahanan bersama jika salah satu diserang.

    Pada 21 Maret 2025, kepala Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengunjungi Pyongyang untuk bertemu Kim Jong Un.  

    Dalam pertemuan tersebut, Kim kembali menegaskan dukungan penuh terhadap Rusia dan komitmen Korea Utara terhadap pakta pertahanan bersama itu.

    Pejabat Barat memperingatkan bahwa meningkatnya aliansi militer ini tidak hanya akan memperpanjang konflik Ukraina, tetapi juga dapat melemahkan sanksi internasional yang diberlakukan terhadap kedua rezim.

    Kekuatan dan Sejarah Koksan

    Situs militer defense.ua menyebut Koksan sebagai sistem artileri yang unik karena kaliber 170 mm-nya yang tidak lazim.  

    Dua teori menjelaskan pilihan kaliber ini:  

    – Terinspirasi dari howitzer Jepang 150 mm era Perang Dunia II.  

    – Berdasarkan howitzer Jerman 170 mm yang pernah diserahkan Uni Soviet ke Korea Utara.

    Nama “Koksan” merujuk pada kota di Korea Utara tempat sistem ini pertama kali terdeteksi pada 1979.  

    Ada dua varian utama:  

    – M-1979 dipasang di atas sasis T-54 atau Type 59 milik China, tanpa tempat penyimpanan amunisi.  

    – M-1989 memiliki kompartemen untuk menyimpan 12 butir peluru.

    Koksan dirancang untuk serangan jarak jauh dan digunakan dalam baterai berisi 36 unit.  

    Kemampuannya menjangkau wilayah dalam Korea Selatan membuatnya menjadi salah satu aset strategis utama Pyongyang.

    Koksan sempat diuji dalam Perang Iran-Irak (1980–1988) dan terbukti efektif sebagai senjata penangkal baterai.

    Iran diketahui memiliki setidaknya 30 unit varian M-1979.  

    Saat ini, Koksan digunakan oleh Korea Utara, Rusia, dan Iran.

    Dengan kehadiran Koksan di Krimea, Rusia memperkuat barisan artilerinya yang sudah mencakup sistem kaliber besar seperti self-propelled Pion dan mortir berat Tyulpan  menambah tekanan terhadap Ukraina di medan tempur selatan.

    (Tribunnewc.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Bidik Proksi Iran, AS Tewaskan Petinggi Intelijen Houthi, Israel Lenyapkan Komandan Hizbullah – Halaman all

    Bidik Proksi Iran, AS Tewaskan Petinggi Intelijen Houthi, Israel Lenyapkan Komandan Hizbullah – Halaman all

    Proksi-Proksi Iran Dibidik, AS Tewaskan Petinggi Intelijen Houthi Yaman, Israel Lenyapkan Komandan Hizbullah

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam apa yang digambarkan sebagai perang terkoordinasi melawan Iran, militer Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan yang membidik proksi-proksi Iran di kawasan.

    Di Yaman, serangan udara AS dilaporkan menewaskan pejabat intelijen senior Houthi, Abdul Nasser Al-Kamali tewas dalam serangan udara AS yang menargetkan beberapa lokasi di Yaman, RNTV melaporkan, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Media yang berafiliasi dengan Houthi mengonfirmasi kalau AS melancarkan gelombang serangan udara pada Selasa pagi.

    Serangan udara AS itu menghantam beberapa lokasi termasuk ibu kota Sanaa, Jarban, Al Jamimah, dua lokasi di Pulau Kamaran di Al-Hudaydah, dan tiga di Distrik Majzar di Kegubernuran Ma’rib.

    Serangan itu menyusul pengumuman Houthi pada Senin malam yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak di lokasi militer di Israel.

    Houthi juga menyatakan menargetkan dua kapal perusak AS di Laut Merah dengan rudal jelajah dan pesawat nirawak.

    Ini terjadi tak lama setelah militer Israel mengatakan telah mencegat pesawat nirawak yang mendekat wilayah pendudukannya dari timur.

    Daerah-daerah di bawah kendali Houthi telah menghadapi serangan udara AS yang sering terjadi sejak Washington melancarkan kampanye militernya pada tanggal 15 Maret sebagai tanggapan atas serangan Houthi yang sedang berlangsung terhadap kapal-kapal yang mereka klaim terkait dengan Pendudukan Israel.

    Kelompok Houthi mengatakan serangan berkelanjutan mereka terhadap kapal-kapal AS dan Israel merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Operasi mereka di Laut Merah dan Teluk Aden dimulai setelah perang Gaza meletus pada Oktober 2023.

    Mereka menghentikan serangan selama gencatan senjata pada Januari, tetapi melanjutkannya setelah pasukan “Israel” memperbarui serangan mereka di Gaza pada Maret.

    Aktivitas Houthi telah mengganggu salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia—yang digunakan oleh sekitar 12 persen perdagangan global—sehingga memaksa banyak perusahaan untuk mengubah rute kapal di sekitar Afrika.

    SERANGAN UDARA – Militer Israel melakukan serangan udara peringatan di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Jumat (28/3/2025). Serangan udara Israel ini merupakan sebuah prosedur standar menjelang potensi serangan skala penuh ke lokasi sasaran. (RNTV/TangkapLayar)

    Israel Klaim “Lenyapkan” Komandan Hizbullah dalam Serangan ke Lebanon

    Adapun serangan Israel pada Senin (7/4/2025) di Lebanon selatan dilaporkan menewaskan tiga orang, menurut kementerian kesehatan.

    Atas serangan itu, militer Israel (IDF) mengklaim telah “melenyapkan” seorang komandan Hizbullah.

    Israel terus menyerang Lebanon sejak gencatan senjata pada tanggal 27 November yang sebagian besar menghentikan pertempuran selama lebih dari setahun dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, termasuk perang habis-habisan selama dua bulan.

    “Serangan “musuh Israel” pada hari Senin di kota Taybeh, dekat perbatasan, “menyebabkan kematian satu warga”,” kata kementerian kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan.

    Militer Israel mengatakan pasukannya, “Menghancurkan… komandan artileri Hizbullah di wilayah Taybeh”.

    IDF menuduh bahwa selama perang, komandan Hizbullah tersebut telah “mengarahkan dan melakukan sejumlah serangan proyektil ke wilayah Galilea Atas” di Israel utara.

    Kantor Berita Nasional (NNA) resmi Lebanon mengatakan serangan itu terjadi “di depan bengkel sepeda motor” di kota itu, di distrik Marjayoun, Lebanon selatan.

    Kemudian pada Senin, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan “serangan pesawat nirawak musuh Israel di jalan Dardara menewaskan dua warga Suriah dan melukai seorang warga negara”, juga di Marjayoun.

    NNA juga telah melaporkan jumlah korban.

    Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan dua orang lainnya terluka dalam serangan di selatan tersebut.

    Jumlah korban terbaru ini muncul setelah Lebanon pada hari Minggu mengatakan serangan Israel menewaskan dua orang di Zibqin, Lebanon selatan, sementara militer Israel mengatakan serangan itu menargetkan operasi Hizbullah di daerah tersebut.

    NNA juga melaporkan serangan Israel terhadap rumah-rumah prefabrikasi di wilayah Naqura, Lebanon selatan, pada hari Minggu.

    Bangunan-bangunan seperti itu biasanya dibangun untuk warga yang kembali dari rumah-rumah yang hancur akibat konflik.

    Serangan Israel minggu lalu juga menargetkan lokasi lain di Lebanon selatan serta benteng Hizbullah di Beirut selatan.

    BENDERA HIZBULLAH LEBANON – Foto ini diambil dari Telegram Hizbullah Lebanon pada Senin (17/3/2025), memperlihatkan bendera Partai Hizbullah dalam postingan yang mengatakan mereka tidak ada hubungannya dengan peristiwa penembakan tiga tentara Suriah di perbatasan Lebanon-Suriah. (Telegram Hizbullah Lebanon)

    Hizbullah Melemah

    Sebagai informasi, kesepakatan gencatan senjata yang sempat terjadi didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan pasukan Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjadi satu-satunya pasukan di Lebanon selatan, dan menyerukan pelucutan senjata semua kelompok non-negara.

    Pada akhir pekan kemarin, wakil utusan khusus AS untuk Timur Tengah Morgan Ortagus yang sedang berkunjung membahas situasi di Lebanon selatan dan reformasi ekonomi dengan pejabat senior Lebanon, dengan pembicaraan juga membahas perlucutan senjata Hizbullah.

    “Hizbullah menjadi sangat lemah dalam perang terakhir,” kata ulasan RNTV.

    Dalam wawancara dengan saluran televisi Lebanon LBCI yang disiarkan pada hari Minggu, Ortagus mengatakan Washington terus menekan pemerintah Lebanon “untuk sepenuhnya memenuhi penghentian pertempuran, dan itu termasuk melucuti senjata Hizbullah dan semua milisi”.

    Utusan AS itu menambahkan hal itu harus terjadi “secepat mungkin”.

    Presiden Lebanon Joseph Aoun pada hari Senin mengatakan masalah tersebut perlu diselesaikan “melalui komunikasi dan dialog karena pada akhirnya, Hizbullah adalah komponen (bagian dari) Lebanon”.

    “Pihak berwenang akan segera mulai bekerja untuk menyusun “strategi keamanan nasional”, imbuh Aoun yang telah berjanji untuk mengawali era baru di mana negara Lebanon akan memiliki “monopoli atas persenjataan”.

    Berdasarkan gencatan senjata, Hizbullah harus menarik pejuang dari selatan Sungai Litani Lebanon dan membongkar infrastruktur militer yang tersisa di sana.

    Israel bermaksud menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan, tetapi tetap mempertahankan lima posisi yang dianggapnya “strategis”.

    Aoun mendesak Washington untuk menekan Israel agar menarik diri dari lima titik perbatasan, dengan mengatakan bahwa kehadiran pasukan yang terus berlanjut “mempersulit situasi”.

     

    (oln/rntv/*)

     

  • Kebocoran Gas di Tambang Batu Bara Iran, 7 Pekerja Tewas

    Kebocoran Gas di Tambang Batu Bara Iran, 7 Pekerja Tewas

    Teheran

    Kebocoran gas terjadi di sebuah tambang batu bara yang ada di wilayah Iran bagian utara. Sedikitnya tujuh pekerja tewas dalam insiden ini, dengan Presiden Masoud Pezeshkian memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut.

    Tiga pekerja yang tewas di antaranya, seperti dilansir Associated Press dan kantor berita IRNA, Selasa (8/4/2025), merupakan pekerja asing yang berstatus warga negara Afghanistan. Empat pekerja lainnya yang tewas merupakan warga negara Iran.

    Laporan kantor berita IRNA menyebut insiden itu sebagai keracunan karbon monoksida. Penyebab insiden ini belum diketahui secara jelas.

    Pezeshkian telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden mematikan, yang terjadi pada Senin (7/4) sore di dekat kota Damghan, yang berjarak 270 kilometer sebelah barat laut ibu kota Teheran.

    Pezeshkian telah merilis arahan kepada Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran, Mohammad Atabak, untuk memulai penyelidikan.

    Menurut laporan kantor berita IRNA, langkah-langkah keselamatan mungkin telah diabaikan dalam insiden di Provinsi Semnan tersebut.

    Pezeshkian juga menyampaikan penyesalan mendalam dan memerintahkan pengerahan segera tim pakar untuk mengidentifikasi penyebab insiden tersebut, juga untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang, membantu para korban luka dan keluarga korban tewas, serta membangun kembali infrastruktur yang rusak.

    Laporan kantor berita IRNA menambahkan bahwa Pezeshkian meminta agar laporan detail soal insiden itu segera diserahkan ke kantornya.

    Kecelakaan industri dilaporkan menewaskan sekitar 700 pekerja di Iran setiap tahunnya. Pekan lalu, sebuah tambang bijih besi runtuh hingga menewaskan sedikitnya satu pekerja di area barat laut Iran.

    Kemudian pada September tahun lalu, sebuah ledakan mengguncang tambang batu bara di wilayah Iran bagian timur, yang menewaskan puluhan pekerja.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Houthi Lancarkan Serangan Drone ke Tel Aviv, AS Beri Peringatkan: Situasi Akan Semakin Buruk! – Halaman all

    Houthi Lancarkan Serangan Drone ke Tel Aviv, AS Beri Peringatkan: Situasi Akan Semakin Buruk! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Houthi di Yaman kembali meningkatkan tensi konflik dengan meluncurkan serangan terhadap target militer di Tel Aviv, Israel dan dua kapal perang Amerika Serikat (AS) di Laut Merah.

    Pada Senin (7/4/2025), juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan pasukannya menyerang situs militer di wilayah Yafa, pinggiran Tel Aviv, menggunakan drone “Yafa”, seperti dilaporkan al-Masirah TV.

    “Angkatan bersenjata Yaman melancarkan operasi untuk menghancurkan pangkalan militer Israel di wilayah pendudukan Yafa,” ujar Saree, dikutip dari TASS.

    Drone Yafa disebut sebagai hasil modifikasi dari drone Samad-3 milik Iran, yang memiliki jangkauan jelajah jauh dan mampu menjalankan misi ganda: pengintaian dan serangan.

    Selain menyerang Tel Aviv, Houthi juga mengklaim telah meluncurkan rudal jelajah dan drone ke arah dua kapal perusak milik AS di Laut Merah.

    Serangan ini dikatakan sebagai balasan atas agresi udara AS terhadap Yaman.

    “Serangan ke kapal perang Amerika merupakan tanggapan atas kejahatan AS terhadap rakyat Yaman,” kata Saree.

    Ia merujuk pada serangan udara AS ke sebuah rumah di Sanaa pada Minggu (6/4/2025), yang menewaskan sedikitnya empat orang dan melukai lebih dari 20 lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak.

    Saree menegaskan Houthi akan terus melancarkan operasi hingga agresi Israel ke Jalur Gaza berhenti dan blokade dicabut.

    Kelompok ini menyatakan aksinya sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas dan rakyat Palestina.

    Israel Klaim Tembak Jatuh Drone

    Militer Israel (IDF) mengklaim telah mencegat sebuah drone yang mendekati wilayah udaranya dari arah timur.

    Drone tersebut dihancurkan di atas Gurun Aravah, bagian selatan Israel, menurut laporan The Times of Israel.

    AS Tingkatkan Operasi Militer

    Ketegangan antara Houthi dan AS meningkat sejak 15 Maret, ketika Presiden AS Donald Trump mengizinkan operasi militer untuk menargetkan basis-basis Houthi di Yaman.

    Washington menilai kelompok ini sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi di Laut Merah.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan bahwa operasi militer terhadap Houthi akan terus berlanjut dan menjadi lebih intensif.

    “Ini adalah pekan-pekan yang buruk bagi Houthi, dan akan terus memburuk,” ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya (8/4/2025).

    Hegseth menyebut serangan udara AS menargetkan bunker senjata, sistem pertahanan udara, dan markas bawah tanah Houthi.

    Ia juga memperingatkan Iran agar menghentikan dukungannya terhadap kelompok tersebut.

    “Kami memiliki lebih banyak opsi dan tekanan untuk diberikan,” tegasnya.

    Dukungan dari Arab Saudi dan Operasi Lanjutan

    Menurut pernyataan Pentagon, Hegseth juga melakukan pembicaraan dengan Menhan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, guna membahas operasi militer terhadap Houthi serta kerja sama pertahanan regional.

    Juru bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan bahwa keduanya sepakat pentingnya menegakkan kebebasan navigasi di Laut Merah dan melemahkan kekuatan Houthi.

    Presiden Trump menegaskan bahwa beberapa tokoh senior Houthi telah tewas dalam serangan udara terbaru, meski belum ada bukti publik yang disampaikan oleh Gedung Putih.

    Sebagai bagian dari operasi, militer AS dilaporkan telah mengerahkan pesawat pengebom siluman B-2 di Samudra Hindia, pesawat yang sebelumnya digunakan dalam serangan ke situs bawah tanah Houthi pada Oktober lalu.

    Latar Belakang Konflik dan Eskalasi Terbaru

    Ketegangan ini merupakan kelanjutan dari konflik panjang antara Houthi dan Israel sejak eskalasi di Gaza 2023.

    Meski sempat mereda karena gencatan senjata pada Januari, konflik kembali memanas sejak Maret, ketika Houthi mengancam menyerang kapal dagang dan pangkalan militer Israel.

    Kelompok ini juga memperingatkan akan menyerang kapal komersial yang terkait dengan Israel di perairan Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Eksekusi Mati di Seluruh Dunia Capai Rekor Tertinggi

    Jakarta

    Iran, Arab Saudi, dan Irak menyumbang 90% dari kasus hukuman mati secara global, dan menjadi penyebab utama lonjakan tajam jumlah eksekusi mati secara Global. Iran berada di posisi teratas karena mengeksekusi setidaknya 972 orang, dan angka ini naik dari 853 kasus pada tahun sebelumnya.

    Di Arab Saudi, angkanya dua kali lipat, yakni menjadi sedikitnya 345. Amnesty International mencatat ini adalah jumlah tertinggi yang pernah dicatat untuk negara itu. Di Irak, hukuman mati diterapkan sebanyak 63 kali, hampir empat kali lipat dibandingkan tahun 2023.

    Amnesty International menobatkan Cina sebagai “eksekutor utama dunia” dalam laporan tahunannya, dengan menyatakan bahwa informasi yang tersedia menunjukkan ribuan eksekusi dilakukan di sana. Namun, Cina menolak mengungkapkan data. Amnesty International juga mencurigai Korea Utara dan Vietnam banyak menggunakan hukuman mati.

    Membungkam perbedaan pendapat

    Arab Saudi mengalami peningkatan tajam dalam eksekusi, meskipun Putra Mahkota Mohammad bin Salman mengusung agenda modernisasi dan berjanji akan membatasi penggunaan hukuman mati. Amnesty International menyebut bahwa penindasan terhadap perbedaan pendapat politik menjadi motif utama.

    LSM tersebut mengatakan bahwa otoritas Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk menghukum warga dari minoritas Syiah yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara 2011 dan 2013.

    Pada Agustus 2024, pihak berwenang mengeksekusi Abdulmajeed al-Nimr atas tuduhan terkait terorisme karena bergabung dengan Al-Qaeda, meskipun dokumen pengadilan awal menunjukkan keterlibatannya dalam protes.

    “Di media, kita melihat bagaimana pihak berwenang memutar kasus ini sebagai narasi terkait terorisme, yang menunjukkan bahwa istilah terorisme bisa digunakan untuk menciptakan persepsi bahwa hukuman mati diperlukan untuk meredam perbedaan pendapat dan melindungi publik,” kata pakar hukuman mati Amnesty, Chiara Sangiorgio.

    “Mereka yang berani menantang otoritas menghadapi hukuman paling kejam, terutama di Iran dan Arab Saudi, dengan hukuman mati digunakan untuk membungkam mereka yang cukup berani untuk berbicara,” kata Sekjen Amnesty International, Agns Callamard.

    Kejahatan narkoba

    Lebih dari 40% eksekusi pada 2024 terkait kejahatan narkoba. Hukuman mati untuk kejahatan narkoba juga banyak diterapkan di Singapura dan Cina, menurut laporan Amnesty.

    “Dalam banyak konteks, menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan narkoba terbukti berdampak tidak proporsional pada mereka yang berasal dari latar belakang kurang mampu, dan tidak terbukti efektif mengurangi peredaran narkoba,” kata Callamard.

    Ia mengatakan bahwa negara-negara yang saat ini mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan narkoba, seperti Maladewa, Nigeria, dan Tonga, harus dikritisi dan didorong untuk menempatkan hak asasi manusia di pusat kebijakan narkoba mereka.

    Namun, di Malaysia, sekitar 1.000 narapidana hukuman mati, banyak di antaranya karena kasus narkoba, mendapat pengampunan sebagai hasil reformasi yang dimulai pada 2023. Negara itu menghapus hukuman mati wajib untuk kejahatan termasuk peredaran narkoba.

    Pengecualian: Amerika Serikat

    Amerika Serikat tetap menjadi pengecualian di antara negara-negara demokrasi Barat dalam penggunaan hukuman mati. Meskipun hanya terjadi sedikit peningkatan dari 24 menjadi 25 eksekusi pada 2024, Amnesty International mencatat tren yang mengkhawatirkan.

    “Angka tersebut memang menunjukkan jumlah eksekusi dan vonis yang sangat rendah secara historis, tetapi tahun lalu kami juga menyaksikan empat negara bagian kembali melaksanakan eksekusi: South Carolina, Georgia, Utah, dan Indiana. Ini sangat mengkhawatirkan karena eksekusi tidak dilakukan di negara bagian tersebut selama beberapa tahun,” kata peneliti AI, Sangiorgio.

    Di Alabama, jumlah eksekusi meningkat dua kali lipat dan mencakup penggunaan gas nitrogen. Pengawas PBB menyatakan bahwa kematian dengan hipoksia nitrogen bisa dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan.

    Adanya harapan baru

    Meskipun lonjakan eksekusi pada 2024 sangat mengkhawatirkan, Amnesty International mencatat bahwa hanya 15 negara yang masih melakukan eksekusi, angka yang tetap rendah dalam dua tahun berturut-turut.

    “Ini menunjukkan pergeseran dari hukuman yang kejam dan tidak manusiawi,” ujar Callamard. Ia menambahkan, negara yang masih mempertahankan hukuman mati kini adalah kelompok kecil yang semakin terisolasi.

    Saat ini, 145 negara telah menghapus hukuman mati secara hukum atau dalam praktik. Untuk pertama kalinya, dua pertiga anggota Majelis Umum PBB juga mendukung moratorium atau penghentian sementara penggunaan hukuman mati.

    Pada 2024, Zimbabwe menghapus hukuman mati melalui undang-undang, meskipun tetap membuka kemungkinan untuk diberlakukan kembali dalam situasi darurat. Sekitar 60 narapidana diperkirakan akan mendapat perubahan hukuman. Sejak 2021, enam negara Afrika lainnya juga telah mengambil langkah serupa.

    Pakar Amnesty, Chiara Sangiorgio, menyebut perkembangan ini sebagai kisah sukses dari Afrika. “Ini adalah cerita tentang harapan, kepemimpinan dalam hak asasi manusia, dan penolakan terhadap anggapan bahwa hukuman mati adalah solusi cepat untuk masalah kejahatan,” ujarnya.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.

    Lihat juga Video ‘Putri Eksekusi Mati Debt Collector Sukabumi, 48 Adegan Diperagakan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    AS Beri Peringatan ke Houthi: Situasi Akan Semakin Buruk!

    Washington DC

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS), Pete Hegseth, melontarkan peringatan keras kepada kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman. Hegseth mengatakan bahwa operasi gempuran AS terhadap Houthi yang sedang berlangsung “akan semakin buruk”.

    Peringatan itu disampaikan Hegseth saat militer AS terus melancarkan serangan udara terhadap wilayah Yaman, yang berlangsung tiga pekan terakhir dan diklaim bertujuan untuk melemahkan kemampuan militer Houthi. Gempuran AS ini menjadi respons atas serangan Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah.

    Setelah pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), Hegseth menegaskan kembali sikap tegas pemerintah AS, dengan mengatakan kepada wartawan: “Tiga pekan ini merupakan pekan yang buruk bagi Houthi, dan akan semakin buruk.”

    Dia menggambarkan operasi militer AS itu sebagai operasi yang “menghancurkan”, dengan menargetkan fasilitas-fasilitas bawah tanah, bunker produksi senjata, para petempur Houthi, dan sistem pertahanan udara.

    Hegseth juga melontarkan kritikan terhadap Iran, dengan memperingatkan Teheran agar tidak terus mendukung Houthi.

    “Kami memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak tekanan untuk diberikan,” tegasnya.

    Sementara itu, menurut pernyataan Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Hegseth juga berbicara dengan Menhan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman untuk membahas operasi militer terhadap Houthi dan upaya memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.

    Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, mengatakan bahwa Hegseth dan Pangeran Khalid saling bertukar pandangan tentang keamanan regional, termasuk soal “kemajuan operasi AS untuk melemahkan kemampuan Houthi dan menegakkan kebebasan navigasi di Laut Merah”.

    Presiden Donald Trump menegaskan kembali klaim pemerintahannya bahwa serangan-serangan udara AS telah menewaskan beberapa tokoh senior dan pakar senjata Houthi yang ada di Yaman. Namun Gedung Putih belum memberikan bukti untuk mendukung pernyataan tersebut.

    Saat ketegangan terus meningkat, Hegseth pekan lalu memerintahkan pengerahan pasukan tambahan dan aset militer AS ke kawasan tersebut. Beberapa pesawat pengebom siluman B-2, yang mampu membawa bom penghancur bunker seberat 30.000 pon, telah disiagakan di Samudra Hindia.

    Sejumlah pesawat jenis tersebut telah dikerahkan dalam serangan menargetkan situs bawah tanah Houthi pada Oktober tahun lalu, dan dikerahkan juga dalam operasi yang diperintahkan Trump sejak 15 Maret lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Ungkap AS-Iran sedang Berunding Bahas Kesepakatan Nuklir

    Trump Ungkap AS-Iran sedang Berunding Bahas Kesepakatan Nuklir

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa negaranya dan Iran sedang melakukan perundingan langsung membahas kesepakatan nuklir. Trump memperingatkan bahwa Teheran akan berada dalam “bahaya besar” jika perundingan itu gagal.

    Pernyataan ini, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (8/4/2025), disampaikan Trump saat menjamu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin (7/4) waktu setempat. Iran sebelumnya menolak untuk berunding langsung membahas kesepakatan nuklir dengan AS.

    Namun Trump mengatakan bahwa pertemuan “tingkat sangat tinggi” akan digelar di Oman pada Sabtu (12/4) mendatang.

    “Kami memiliki pertemuan yang sangat besar, dan kita akan melihat nanti apa yang bisa terjadi. Dan saya pikir semua orang setuju bahwa mencapai kesepakatan akan lebih baik,” katanya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih setelah melakukan pertemuan dengan Netanyahu.

    Trump juga memperingatkan jika perundingan itu tidak berhasil, maka: “Saya pikir Iran akan berada dalam bahaya besar.”

    Lebih lanjut, Trump mengatakan dirinya lebih memilih adanya kesepakatan mengenai program nuklir Iran, daripada konfrontasi militer. Dikatakan juga oleh Trump bahwa dirinya pada 7 Maret lalu telah menulis surat kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei untuk menyarankan adanya perundingan.

    Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Selama masa jabatan pertamanya, tahun 2017 hingga tahun 2021, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia, yang dirancang untuk mengekang pengembangan nuklir Teheran dengan imbalan keringanan sanksi-sanksi.

    Trump juga memberlakukan kembali sanksi-sanksi AS yang luas terhadap Iran. Sejak saat itu, Iran telah melanggar batas pengayaan uranium yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut.

    Negara-negara Barat menuduh Teheran memiliki agenda rahasia untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir dengan memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian fisil yang tinggi, di atas apa yang mereka sebut bisa dibenarkan untuk program energi atom sipil.

    Iran menegaskan program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan energi sipil. Sama seperti presiden-presiden AS sebelumnya, Trump mengatakan bahwa Teheran tidak dapat dibiarkan mengembangkan senjata nuklir.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini