Negara: Iran

  • Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Trump Klaim AS Dekati Kesepakatan Nuklir dengan Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim kesepakatan nuklir dengan Iran berpeluang segera terwujud. 

    Pada konferensi pers di Gedung Putih, Sabtu (31/5/2025), Trump menyebut Iran lebih memilih untuk bernegosiasi dengan AS terkait dengan senjata nuklir yang dimiliki. 

    “Saya pikir kita berpeluang membuat kesepakatan dengan Iran. Mereka tidak mau dihancurkan, mereka lebih memilih untuk membuat kesepakatan,” ujar Trump di Gedung Putih AS, Washington DC, dikutip dari YouTube Gedung Putih, Minggu (1/6/2025). 

    Menurutnya, kesepakatan antara kedua negara bisa segera terwujud. Dia menilai kesepakatan bisa terwujud tanpa harus adanya ledakan-ledakan bom terus-terusan terjadi di kawasan Timur Tengah. 

    Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu mengatakan, dia menginginkan agar Iran menjadi negara yang berhasil dan aman, tanpa kepemilikan senjata nuklir.

    “Biarkan Iran menjadi negara yang hebat, tetapi mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir. Itu adalah hal yang sangat sederhana, dan saya pikir kita sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Iran,” ujarnya. 

    Sejauh ini, AS khawatir bahwa Iran berpotensi mengembangkan senjata nuklir dan memicu perang kawasan di Timur Tengah, serta mengancam Israel. 

    Sementara itu, Republik Islam Iran berharap agar dibebaskan dari sanksi dari Negeri Paman Sam itu. 

    Dilansir Reuters, delegasi dari kedua negara telah bertemu di Roma pekan lalu untuk membicarakan soal kesepakatan nuklir. 

    Diskusi berlangsung dalam beberapa tahapan, di mana Iran dan AS sama-sama memiliki ketegasan sikap. 

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araqchi menyebut terdapat kemajuan dalam pembahasan kesepakatan setelah Oman mengajukan sejumlah proposal. 

    “Proposal dan solusi akan dikaji kembali di masing-masing ibu kota negara [Washington dan Tehran] dan pembicaraan-pembicaraan selanjutnya akan dijadwalkan demikian,” kata Abbas di stasiun televisi milik negara, seperti diberitakan Reuters. 

    Adapun berdasarkan data The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), terdapat 12.331 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh 9 negara di dunia. AS, sebagai salah satu negara dengan kepemilikan hulu ledak terbanyak, diketahui memiliki 5.277 hulu ledak. 

    Kendati demikian, jumlah hulu ledak yang dimiliki AS masih kalah dari Rusia yaitu 5.449 buah hulu ledak. 

    Setelah Rusia dan AS, negara-negara yang memiliki hulu ledak nuklir yaitu China (600), Prancis (290), Inggris (225), Pakistan (180), India (170), Israel (90) dan Korea Utara (50). 

  • Iran Tegaskan Senjata Nuklir Tak Bisa Diterima!

    Iran Tegaskan Senjata Nuklir Tak Bisa Diterima!

    Jakarta

    Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa Iran menganggap senjata nuklir “tidak bisa diterima”. Ini menegaskan kembali posisi lama negara itu di tengah negosiasi yang rumit dengan Amerika Serikat.

    Pemerintah negara-negara Barat telah lama menuduh Iran berusaha mengembangkan kemampuan senjata nuklir untuk melawan persenjataan musuh bebuyutannya, Israel.

    “Jika masalahnya adalah senjata nuklir, ya, kami juga menganggap jenis senjata ini tidak dapat diterima,” kata Araghchi, negosiator utama Iran dalam perundingan tersebut, dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Kami setuju dengan mereka tentang masalah ini,” imbuhnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (31/5/2025).

    Iran telah mengadakan lima putaran pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan nuklir baru guna menggantikan kesepakatan dengan negara-negara besar, yang ditinggalkan Presiden Donald Trump selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018.

    Kedua pemerintah berselisih pendapat mengenai program pengayaan uranium Iran, yang menurut Washington harus dihentikan. Namun, Teheran bersikeras bahwa itu adalah haknya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

    Trump menambahkan bahwa ia telah memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak menyerang fasilitas nuklir Iran karena hal itu tidak akan “tepat saat ini”.

    Israel telah berulang kali mengancam tindakan militer, setelah menargetkan pertahanan udara Iran selama dua kali baku tembak tahun lalu.

    Trump tidak mengesampingkan tindakan militer, tetapi mengatakan ia menginginkan ruang untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu. Dia juga mengatakan bahwa Israel, dan bukan Amerika Serikat, yang akan memimpin dalam serangan militer semacam itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik di Gaza, Palestina masih terus terjadi. Namun ada beberapa perkembangan yang berlangsung.

    Berikut rangkumannya dikutip CNBC Indonesia dari AFP, Jumat (30/5/2025).

    1.Israel Setuju Gencatan Senjata Trump

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS), Gedung Putih, mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah menerima usulan Presiden Donald Trump untuk gencatan senjata di Gaza. Meski begitu, diskusi masih terus “berlanjut” dengan Hamas.

    Hamas sebelumnya mengatakan sedang memeriksa kesepakatan baru yang diusulkan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Kala itu, belum ada konfirmasi langsung dari Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” tambah Leavitt kepada wartawan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Hamas. Namun, ia yakin akan ada beberapa janji penting.

    “Jadi ada beberapa optimisme, beberapa optimisme penting,” kata Bruce.

    2.Gencatan Senjata 60 Hari?

    Laporan media Arab Saudi dan Israel menyebut kedua negara setuju gencatan senjata selama 60 hari. Namun pengumuman akan disampaikan Trump.

    Menurut dua sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut, proposal baru tersebut melibatkan gencatan senjata selama 60 hari, yang berpotensi diperpanjang hingga 70 hari. Lalu akan ada pembebasan 10 sandera hidup dan sembilan jenazah sebagai ganti tahanan Palestina selama minggu pertama.

    Dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, negosiasi antara kedua pihak yang bertikai telah berlangsung selama beberapa waktu di Doha, meskipun sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Menurut otoritas Palestina, kampanye militer IDF yang terjadi setelahnya telah merenggut nyawa lebih dari 50.000 penduduk daerah kantong berpenduduk padat tersebut.

    3.Respons Terbaru Hamas

    Di sisi lain pengumuman Gedung Putih telah mendatangkan respons baru dari Hamas. Dikatakan bahwa propossal baru ini masih akan membawa “kelanjutan pembunuhan dan kelaparandi warga Gaza serta tak akan menghentikan perang”.

    “Meskipun demikian, pimpinan gerakan itu sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal itu dengan tanggung jawab nasional penuh,” muat AFP, mengutip sumber Hamas.

    Seorang sumber lain yang dengan kelompok itu mengatakan versi baru itu “dianggap sebagai kemunduran” dari versi sebelumnya. Padahal di pembicaraan lama, proposal AS mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen”.

    4.Serangan Yaman ke Israel

    Sementara itu, tentara Israel mengatakan telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada hari Kamis setelah sirene serangan udara berbunyi di pusat negara itu dan ledakan terdengar di atas Yerusalem.

    “Setelah sirene yang berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat,” kata pernyataan militer.

    Kelompok Huthi Yaman mengklaim mereka menembakkan “rudal balistik hipersonik” ke bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv.

    “Operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya… memaksa jutaan penduduk Zionis (Israel) untuk melarikan diri ke tempat perlindungan dan menghentikan lalu lintas udara di bandara,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

    Upaya serangan itu terjadi dua hari setelah Israel mengatakan telah mencegat rudal dan proyektil lain yang ditembakkan dari Yaman, yang menurut pemberontak Huthi yang didukung Iran telah mereka tembakkan.

    Houthi telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023.

    Mereka mengatakan bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata Gaza selama dua bulan yang berakhir pada Maret, tetapi mulai lagi setelah Israel melanjutkan kampanye militernya di wilayah tersebut.

    5.Greta Thunberg akan mengunjungi Gaza

    Pegiat iklim Greta Thunberg dan aktivis lainnya akan berlayar pada hari Minggu menuju Gaza dengan kapal kemanusiaan. Ini menjadi bagian dari protes perang Israel di wilayah tersebut.

    Perjalanan tersebut diselenggarakan oleh Freedom Flotilla, sebuah koalisi kelompok yang menentang blokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Israel sudah melakukan blokir sejak 2 Maret dan baru-baru mengklaim telah mencabutnya.

    Rima Hassan, seorang anggota Parlemen Eropa yang juga ikut serta dalam perjalanan tersebut. Ia mengatakan operasi tersebut memiliki beberapa tujuan, termasuk mengutuk blokade kemanusiaan dan genosida yang sedang berlangsung.

    “Serta impunitas yang diberikan kepada negara Israel dan meningkatkan kesadaran internasional,” tambahnya.

    Sebelumnya, Thunberg, yang menjadi terkenal karena mengorganisir protes iklim remaja di negara asalnya Swedia, sempat dijadwalkan melakukan perjalanan ke Gaza dengan kapal Freedom Flotilla Coalition awal bulan ini, tetapi kapal tersebut rusak dalam perjalanan. Aktivis mengatakan bahwa mereka menduga serangan pesawat nirawak Israel menjadi penyebabnya.

    (sef/sef)

  • Trump Peringatkan Netanyahu Agar Israel Tunda Serang Iran

    Trump Peringatkan Netanyahu Agar Israel Tunda Serang Iran

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk menunda serangan terhadap Iran. Trump mengatakan bahwa hal itu akan “tidak pantas” di tengah pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir.

    “Baiklah, saya ingin jujur, ya saya telah melakukannya,” kata Trump ketika ditanya apakah ia telah memberi tahu Netanyahu dalam panggilan telepon minggu lalu untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang dapat mengganggu pembicaraan Washington dengan Teheran, dilansir AFP, Kamis (29/5/2025).

    Ketika didesak mengenai apa yang ia katakan kepada perdana menteri Israel, Trump menjawab: “Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak menganggapnya pantas, kami telah melakukan diskusi yang sangat baik dengan mereka.”

    Ia menambahkan: “Saya katakan kepadanya bahwa ini tidak pantas dilakukan sekarang karena kita sudah sangat dekat dengan solusinya”.

    “Saya pikir mereka ingin membuat kesepakatan, dan jika kita bisa membuat kesepakatan, akan menyelamatkan banyak nyawa.”

    Teheran dan Washington dalam beberapa minggu terakhir telah mengadakan 5 putaran pembicaraan yang difokuskan pada masalah tersebut–kontak tingkat tertinggi mereka sejak AS pada tahun 2018 menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 selama masa jabatan pertama Trump.

    Iran mengatakan sebelumnya pada Rabu (28/5) bahwa mereka mungkin mempertimbangkan untuk mengizinkan inspektur AS dengan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memeriksa fasilitasnya jika kesepakatan dicapai dengan AS.

    Trump tidak mengesampingkan tindakan militer tetapi mengatakan dia menginginkan ruang untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu — dan juga mengatakan bahwa Israel, dan bukan Amerika Serikat–akan memimpin dalam serangan semacam itu.

    Iran telah lama dituduh oleh kekuatan Barat berusaha mengembangkan senjata nuklir–klaim yang terus dibantah Teheran, bersikeras bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil yang damai.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Netanyahu Terpojok! Sekutu Dekat Israel Ramai-Ramai Balik Menyerang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah negara-negara Barat mulai melontarkan kecaman terhadap Israel. Mereka mengkritisi agresifitas berlebihan yang dilakukan Negeri Zionis itu di wilayah Gaza, Palestina, serta sejumlah daerah Arab lainnya.

    Berikut sejumlah negara ‘sekutu’ Israel yang telah berbalik mengkritisi negara itu dengan keras dirangkum berbagai sumber:

    1. Jerman

    Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kecaman paling tajam terhadap Israel sejak konflik Gaza kembali memanas. Dalam konferensi pers di Turku, Finlandia, Selasa (27/5/2025), Merz menyatakan bahwa serangan militer besar-besaran Israel ke Jalur Gaza “tak lagi dapat dipahami” dan “tidak lagi dapat dibenarkan” sebagai bagian dari perang melawan Hamas.

    Pernyataan tersebut menandai perubahan signifikan dalam posisi publik Jerman, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung paling setia Israel di kancah internasional, karena komitmen sejarahnya pasca-Holocaust. Namun, tekanan dari opini publik, partai koalisi, dan pejabat senior mulai mendorong pergeseran sikap di tingkat pemerintahan.

    “Serangan militer besar-besaran Israel di Jalur Gaza tidak menunjukkan logika apapun bagi saya. Bagaimana itu bisa melayani tujuan memerangi teror? Dalam hal ini, saya sangat, sangat kritis,” kata Merz, dilansir Reuters.

    “Saya bukan orang pertama yang mengatakannya… Tapi saya rasa waktunya sudah tiba untuk menyatakan secara terbuka bahwa apa yang saat ini terjadi sudah tidak bisa dipahami lagi.”

    Pernyataan Merz menyusul kritik dari Menteri Luar Negeri Johann Wadephul, serta seruan dari mitra koalisi junior Partai Sosial Demokrat (SPD) untuk menghentikan ekspor senjata ke Israel guna menghindari keterlibatan Jerman dalam potensi kejahatan perang.

    2. Inggris-Kanada-Prancis

    Tiga negara besar sekutu Israel – Inggris, Kanada, dan Prancis – pada Senin pekan lalu mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, jika negara tersebut tidak menghentikan ofensif militer barunya di Gaza dan mencabut pembatasan atas bantuan kemanusiaan.

    Langkah ini menandai tekanan internasional paling keras sejauh ini terhadap Israel dari sekutu tradisionalnya di Barat, yang selama ini mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri namun kini menilai eskalasi serangan sebagai tidak proporsional dan melanggar hukum internasional.

    “Penolakan Pemerintah Israel terhadap bantuan kemanusiaan esensial bagi warga sipil tidak dapat diterima dan berisiko melanggar Hukum Humaniter Internasional,” tulis ketiga negara dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh pemerintah Inggris, dikutip dari Reuters.

    Dalam pernyataan yang sama, Inggris, Kanada, dan Prancis juga menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, dan memperingatkan:

    “Kami tidak akan ragu mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi yang ditargetkan,” tegas mereka.

    Dalam pernyataan bersama itu, ketiga negara Barat tersebut menggarisbawahi bahwa dukungan mereka terhadap Israel bukanlah tanpa syarat.

    “Kami selalu mendukung hak Israel untuk membela warganya dari terorisme. Tapi eskalasi ini benar-benar tidak proporsional,” bunyi pernyataan bersama tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam saat Pemerintah Netanyahu melakukan tindakan keterlaluan seperti ini.”

    3. Amerika Serikat (AS)

    Intensitas dukungan Washington terhadap Israel mulai nampak berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi setelah Trump berkunjung ke sejumlah negara Timur Tengah dan bertemu dengan pemimpin negara yang anti dengan Tel Aviv.

    Pada 19 Mei lalu, Trump bertemu pemimpin Islamis Suriah, Ahmed al-Sharaa di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan itu membahas pencabutan seluruh sanksi yang dijatuhkan Negeri Paman Sam terhadap Suriah.

    “Dia punya potensi. Dia pemimpin sejati,” kata Trump kepada wartawan setelah berunding dengan Sharaa pada Rabu pekan lalu di Riyadh.

    Hal itu mengukuhkan munculnya tatanan Timur Tengah baru yang dipimpin Sunni – yang melampaui ‘poros perlawanan’ Iran dan mengesampingkan Israel. Menurut tiga sumber regional dan dua sumber Barat, ada pesan yang jelas dari Trump bagi Negeri Yahudi.

    Di tengah meningkatnya kejengkelan di Washington atas kegagalan Israel mencapai gencatan senjata di Gaza, lawatan Trump merupakan penghinaan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat AS, kata sumber tersebut.

    Sumber tersebut menyebut pesannya jelas: dalam visi diplomasi Timur Tengah Trump yang kurang ideologis dan lebih berorientasi pada hasil, Netanyahu tidak dapat lagi mengandalkan dukungan tanpa syarat AS untuk agenda sayap kanannya, kata sumber tersebut.

    “Pemerintahan ini sangat frustrasi dengan Netanyahu dan rasa frustrasi itu terlihat,” kata David Schenker, mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat di bawah mantan Presiden Republik George W. Bush.

    “Mereka sangat, sangat transaksional, dan Netanyahu tidak memberi mereka apapun saat ini.”

    Sumber tersebut mengatakan bahwa AS tidak akan meninggalkan Israel, yang tetap menjadi sekutu penting AS yang dukungannya di Washington sangat kuat dan bipartisan.

    “Namun, pemerintahan Trump ingin menyampaikan pesan kepada Netanyahu bahwa Amerika memiliki kepentingannya sendiri di Timur Tengah dan tidak suka jika dia menghalangi jalannya,” sumber tersebut menambahkan.

    “Kesabaran AS telah terkuras bukan hanya oleh penolakan Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza, tetapi juga penolakannya terhadap perundingan AS dengan Iran mengenai program nuklirnya.”

    “Meskipun secara terbuka menegaskan hubungan AS-Israel tetap kuat, pejabat pemerintahan Trump secara pribadi telah menyatakan kekesalannya dengan penolakan Netanyahu untuk mengikuti posisi Washington terkait Gaza dan Iran,” tambah sumber itu.

    (tps)

  • Iran Eksekusi Mati Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Iran Eksekusi Mati Pria yang Dituduh Jadi Mata-mata Israel

    Teheran

    Otoritas Iran mengeksekusi mati seorang pria yang dinyatakan bersalah telah menjadi mata-mata badan intelijen Israel, Mossad. Pria bernama Pedram Madani ini dituduh menyampaikan informasi rahasia dan melakukan pertemuan dengan agen Mossad.

    “Setelah identifikasi, penangkapan, dan proses hukum terhadap Pedram Madani, yang memata-matai untuk membantu rezim Zionis, dan mengikuti seluruh proses prosedur pidana dan konfirmasi akhir serta penegakan putusan Mahkamah Agung, dia dibawa ke pengadilan dan dieksekusi,” demikian dilaporkan Mizan Online yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Rabu (28/5/2025).

    Menurut laporan Mizan Online, Madani dituduh menyebarkan informasi rahasia dan mengadakan pertemuan dengan para agen Mossad di luar negeri, termasuk di Brussels, Belgia.

    Otoritas kehakiman Iran menyebut Madani bahkan melakukan perjalanan ke “wilayah pendudukan” — istilah yang digunakan oleh Teheran untuk menyebut Israel — sebelum penangkapannya pada tahun 2020-2021.

    Dia juga dihukum karena memperoleh “kekayaan gelap” dengan menerima pembayaran dalam bentuk mata uang Euro dan Bitcoin dari Israel.

    Disebutkan oleh Mizan Online bahwa Madani akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan “spionase atas nama dinas intelijen rezim Zionis (Mossad)” dengan tuduhan mengobarkan perang melawan Tuhan dan “korupsi di Bumi”, dan dijatuhi hukuman mati.

    Kasus Madani ini rentetan kasus eksekusi mati lainnya di Iran yang menargetkan orang-orang yang dituduh bekerja sama dengan Israel.

    Pada April lalu, Teheran mengeksekusi mati Mohsen Langarneshin atas tuduhan membantu Mossad dalam pembunuhan Kolonel Korps Garda Revolusi Iran Hassan Sayyad Khodaei di Teheran tahun 2022. Otoritas Iran menyebut Langarneshin memberikan dukungan teknis kepada Mossad dan bertemu agen Israel di luar negeri.

    Iran yang tidak mengakui Israel, telah berulang kali menuduh musuh bebuyutannya itu melakukan operasi rahasia di dalam negeri, termasuk serangan terhadap program nuklirnya dan pembunuhan para ilmuwannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Yakin Bisa Bertahan Meski Perundingan Nuklir dengan AS Gagal

    Iran Yakin Bisa Bertahan Meski Perundingan Nuklir dengan AS Gagal

    Teheran

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian meyakini negaranya akan mampu bertahan, jika perundingan nuklir dengan Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan, dan jika lebih banyak sanksi Barat diterapkan.

    Pernyataan Pezeshkian ini, seperti dilansir Reuters, Selasa (27/5/2025), disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan perundingan putaran kelima antara Teheran dan Washington pada akhir pekan berlangsung “sangat baik”. Namun otoritas Iran menyebut perundingan itu “rumit”.

    “Tidak seperti kita akan mati kelaparan jika mereka menolak untuk berunding dengan kita atau menjatuhkan sanksi-sanksi,” kata Pezeshkian dalam pernyataannya, merujuk pada perundingan dengan AS membahas program nuklir Iran, seperti dikutip media pemerintah Iran.

    “Kita akan menemukan cara untuk bertahan hidup,” tegasnya.

    Perundingan nuklir antara Iran dan AS yang dimulai sejak April lalu, merupakan kontak level tertinggi antara kedua negara sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir penting Teheran tahun 2015 saat masa jabatan pertama Trump.

    Perundingan itu bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan selama puluhan tahun mengenai ambisi nuklir Iran. Trump mengatakan dirinya mendukung dialog, namun juga mengancam Teheran dengan sanksi ekonomi yang melumpuhkan dan pengeboman jika tidak ada perjanjian nuklir baru yang dicapai.

    Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

    Pekan lalu, delegasi Iran dan AS baru saja menggelar putaran kelima perundingan nuklir di Roma, Italia. Meskipun tanda-tanda kemajuan terbatas muncul, namun ada banyak poin kesepakatan yang sulit dicapai, terutama masalah pengayaan uranium Teheran.

    Ketika ditanya soal laporan Iran akan membekukan pengayaan uraniumnya selama tiga tahun demi mencapai kesepakatan dengan AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan dalam konferensi pers: “Iran tidak akan pernah menerima hal itu.”

    Baqaei juga mengesampingkan kemungkinan kesepakatan nuklir sementara dengan Washington, dengan menepis laporan media soal kesepakatan interim sedang dipertimbangkan sebagai langkah sementara menuju kesepakatan akhir.

    Dia mengatakan bahwa Teheran sedang menunggu keterangan lebih lanjut dari mediator Oman mengenai waktu untuk putaran perundingan berikutnya.

    “Jika ada niat baik dari pihak Amerika, kami juga optimis, tetapi jika perundingan ditujukan untuk mengekang hak-hak Iran, maka perundingan tidak akan membuahkan hasil,” tegas Baqaei dalam pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hakim Iran Dibunuh Saat Berangkat Kerja, Pelaku Kabur

    Hakim Iran Dibunuh Saat Berangkat Kerja, Pelaku Kabur

    Teheran

    Seorang hakim pengadilan pidana di kota Shiraz, Provinsi Fars, Iran, tewas dibunuh saat berangkat kerja pada Selasa (27/5) pagi waktu setempat. Pelaku pembunuhan ini, yang diyakini terdiri atas dua orang, berhasil kabur usai menjalankan aksinya.

    “Pagi ini, dua individu menyerang dan membunuh hakim Ehsan Bagheri, kepala Pengadilan Pidana 2 Cabang 102 di Shiraz, saat dia sedang dalam perjalanan ke kantor,” demikian dilaporkan situs berita Mizan Online, yang dikelola otoritas kehakiman Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (27/5/2025).

    Tidak dijelaskan lebih lanjut soal kronologi pembunuhan hakim Bagheri. Otoritas kehakiman Iran menyebut pembunuhan ini sebagai “aksi teroris”.

    “Sangat disayangkan, sebagai akibat dari aksi teroris ini, dia menjadi martir,” sebut Mizan Online dalam laporannya.

    Laporan Associated Press menyebut hakim Bagheri tewas ditikam saat dalam perjalanan ke kantornya.

    Dua pelaku pembunuhan hakim Bagheri berhasil kabur usai beraksi dan saat ini masih bebas berkeliaran.

    Motif pembunuhan ini belum diketahui secara jelas. Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

    Tonton juga “Geger Calon Wali Kota Dibunuh saat Temui Pendukung di Meksiko” di sini:

    Hakim Bagheri yang berusia 38 tahun ini, memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman peradilan dan merupakan warga asli Provinsi Fars, yang ibu kotanya, Shiraz, terletak sekitar 900 kilometer sebelah selatan Teheran.

    Dia sebelumnya bertugas sebagai jaksa dan penyidik di Pengadilan Revolusioner Iran di beberapa kota, termasuk Shiraz, sebelum ditunjuk untuk memimpin Pengadilan Pidana Cabang 102. Pengadilan Revolusioner Iran biasa menangani kasus-kasus keamanan dan penyelundupan narkoba.

    Kepala otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, telah memerintahkan penyelidikan khusus atas pembunuhan hakim Bagheri.

    Serangan yang menewaskan hakim Iran ini terjadi setelah dua hakim lainnya tewas ditembak dalam serangan langka yang terjadi di dalam Mahkamah Agung Iran pada Januari lalu.

    Pada saat itu, seorang pria bersenjata melepaskan tembakan dalam apa yang digambarkan oleh pengadilan sebagai “aksi pembunuhan berencana”, yang menewaskan dua hakim veteran Iran bernama Ali Razini dan Mohammad Moghisseh. Pria bersenjata itu bunuh diri usai melakukan penembakan.

    Kedua hakim veteran yang tewas ditembak itu telah memimpin persidangan kasus-kasus keamanan nasional yang penting di Iran. Otoritas Teheran mengatakan pada saat itu bahwa penyelidikan sedang dilakukan, namun motif pembunuhan itu masih belum jelas.

    Sementara itu, serangan penembakan lainnya terjadi pada Senin (26/5) malam ketika seorang pria menewaskan empat orang di kota yang sama, sebelum ditembak dan ditangkap oleh pasukan keamanan Iran. Belum ada informasi lebih lanjut soal penembakan ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    RI Gabung BRICS, Menperin Ungkap Dampak bagi Kemajuan Industri Manufaktur

    Jakarta

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai bergabungnya Indonesia di dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa), akan berdampak bagi kemajuan sektor industri manufaktur. BRICS merupakan aliansi ekonomi negara-negara berkembang yang mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan hampir seperempat produk domestik bruto (PDB) global.

    Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada Januari 2025. Indonesia menjadi anggota ke-10 setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Bergabungnya Indonesia di BRICS semakin memperkuat posisi sebagai kekuatan ekonomi alternatif terhadap dominasi negara maju.

    “Keanggotaan Indonesia di dalam BRICS merupakan langkah strategis untuk memperluas kerja sama internasional, terutama dalam pengembangan industri, investasi teknologi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (20/5/2025).

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bergabungnya Indonesia dalam BRICS membuka peluang dan berdampak positif bagi Indonesia, termasuk di sektor ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Dari segi ekonomi, BRICS dapat membuka akses pasar yang lebih luas, akses pendanaan dari New Development Bank (NDB), dan diversifikasi mitra dagang.

    Sementara secara diplomasi, BRICS menjadi platform untuk memperjuangkan reformasi ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Sedangkan, secara keuangan, BRICS dapat membantu mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menciptakan sistem finansial alternatif.

    Agus menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan membuka peluang untuk mendorong transformasi industri dalam negeri menuju industri 4.0. Hal ini sejalan dengan peta jalan Making Indonesia 4.0.

    “Indonesia berkomitmen dalam memajukan transformasi digital, smart manufacturing, dan otomatisasi industri guna meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Ini sejalan dengan semangat BRICS dalam memperkuat kerja sama teknologi dan inovasi,” ungkapnya.

    Agus mengungkapkan pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri utama melalui inovasi teknologi, percepatan pengembangan industri hijau berkelanjutan, serta membangun rantai pasok yang inklusif dan kuat.

    Selain sektor industri besar, Agus juga menekankan pentingnya dukungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Melalui kolaborasi BRICS, Indonesia akan memperluas akses pelaku IKM terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

    “Digitalisasi dan AI bukan hanya milik industri besar. IKM kita harus bisa mengakses teknologi ini agar tidak tertinggal. Inilah pentingnya kerja sama dalam BRICS untuk memperkecil kesenjangan teknologi,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Agus menyoroti potensi Indonesia di sektor bioindustri dan ekonomi sirkular. Dengan kekayaan hayati dan sumber daya alam terbarukan, Indonesia dapat menjadi pemasok bioindustri global.

    “Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi lumbung bioindustri dunia. Kerja sama BRICS akan mempercepat pengembangan teknologi bioindustri dan mendorong ekonomi sirkular yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Agus menyampaikan BRICS menjadi hal penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi industri nasional dalam perekonomian global yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi.

    “Secara global, posisi Indonesia dalam industri manufaktur menunjukkan capaian yang membanggakan melalui hasil nilai Manufacturing Value Added (MVA),” ucapnya.

    Berdasarkan data World Bank, MVA Indonesia mencapai US$ 255,96 miliar pada tahun 2023. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-4 sebagai negara yang memiliki nilai MVA terbesar dari anggota BRICS setelah China (US$ 4.658,79 miliar), India (US$ 461,38 miliar), dan Brasil (US$ 289,79 miliar).

    Sementara itu, negara anggota BRICS lainnya dengan MVA di bawah Indonesia, yakni Rusia sebesar US$251,58 miliar, disusul Iran (US$78,54 miliar), Mesir (US$59 miliar), Uni Emirat Arab (US$55,76 miliar), Afrika Selatan (US$49,35 miliar), dan Ethiopia (US$7,33 miliar).

    Sedangkan, di kawasan Asia, posisi Indonesia menempati urut ke-5 setelah China, Jepang, India, dan Korea Selatan. Adapun di kawasan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas, melampaui Thailand dan Vietnam.

    (anl/ega)

  • DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    DPR RI siap jadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Uni Parlemen OKI

    PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan badan legislatif ini siap untuk menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, mulai 12 hingga 15 Mei 2025.

    Puan mengatakan bahwa perhelatan konferensi di Indonesia ini bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun (silver jubilee) PUIC sejak didirikan pada tahun 1999.

    “Ini merupakan kehormatan karena Indonesia menjadi tuan rumah perayaan 25 tahun PUIC. DPR RI siap menyambut hangat delegasi dari negara-negara sahabat,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Puan mengemukakan bahwa perhelatan sidang umum parlemen negara-negara OKI tersebut bukan semata-mata kehormatan administratif semata, melainkan juga menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kembali perannya sebagai motor diplomasi dunia Islam yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada solusi.

    Dengan demikian, kata dia, menjadi tuan rumah PUIC 2025 tidak hanya soal menjadi penyelenggara, tetapi soal kepemimpinan moral dan politik luar negeri.

    Ia menegaskan bahwa Indonesia, khususnya DPR RI, siap hadir sebagai jembatan dialog, kolaborasi, dan transformasi antarparlemen dunia Islam.

    Mengusung tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience untuk PUIC 2025, DPR RI ingin menekankan bahwa ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.

    Untuk itu, DPR RI berkomitmen mengarahkan diskusi PUIC menuju solusi konkret guna menjawab krisis multidimensi yang dihadapi banyak negara anggota OKI, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

    “DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Isu Palestina, penguatan kelembagaan, hingga perdamaian regional adalah isu-isu krusial yang harus menjadi pembahasan prioritas,” ucap dia.

    Konferensi PUIC Ke-19 rencananya dihadiri oleh 500 peserta dari delegasi negara-negara OKI, termasuk negara observer atau pengamat. Hingga saat ini, sebanyak 11 ketua parlemen dan delapan wakil ketua parlemen negara OKI telah menyatakan akan datang ke Indonesia untuk mengikuti konferensi PUIC, mulai Minggu (11/5).

    Puan menilai kehadiran para pemimpin parlemen dari berbagai kawasan dunia, termasuk negara-negara ASEAN seperti Malaysia, menjadi pertanda positif keberhasilan gelaran PUIC di Indonesia.

    “PUIC 2025 akan menjadi forum lintas batas yang mengarah pada diplomasi berbasis solusi, bukan sekadar seremonial,” tuturnya.

    Lewat PUIC, kata dia, akan dibangun panggung kepemimpinan untuk menyatukan suara, memperkuat solidaritas, dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana telah diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) dahulu.

    Ia menekankan pentingnya momen PUIC karena berdekatan dengan Peringatan 70 Tahun KAA yang digelar di Bandung, Jawa Barat, 18 April 2025.

    Dengan begitu, lanjut Puan, perhelatan PUIC 2025 akan menjadi kelanjutan dari semangat Bandung yang mengilhami perjuangan negara-negara Asia dan Afrika dalam menegakkan kedaulatan, keadilan, dan kerja sama yang setara.

    Puan berharap kehadiran pimpinan dan perwakilan negara sahabat juga dapat mempererat kerja sama antara negara anggota OKI.

    PUIC atau Uni Parlemen Negara Anggota OKI didirikan pada tanggal 17 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarparlemen negara-negara anggota OKI dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

    PUIC juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan peran parlemen dalam menghadapi tantangan global.

    Adapun PUIC berkantor pusat di Teheran, Iran, dengan jumlah anggota OKI sebanyak 57 negara. Perhelatan PUIC oleh DPR RI sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai Presiden Ke-19 PUIC.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025