Xcloud.id

Negara: Iran

  • Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menjadi penghinaan bagi Amerika Serikat jika ia tidak menerima Nobel Perdamaian. Trump mengklaim perannya sendiri dalam menyelesaikan berbagai perang.

    Dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), Trump telah lama menginginkan hadiah yang akan diumumkan pada 10 Oktober nanti, menyampaikan dukungan terbarunya sehari setelah ia mengumumkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Apakah Anda akan mendapatkan Hadiah Nobel? Tentu saja tidak. Mereka akan memberikannya kepada orang yang tidak melakukan apa pun,” kata Trump dalam pidatonya di hadapan ratusan perwira tinggi militer AS.

    “Itu akan menjadi penghinaan besar bagi negara kita, saya katakan itu. Saya tidak menginginkannya, saya ingin negara ini mendapatkannya,” tambahnya.

    “Negara ini harus mendapatkannya, karena belum pernah ada yang seperti itu.

    Trump, kandidat Partai Republik, telah lama kesal dengan fakta bahwa eks Presiden AS Barack Obama, kandidat Partai Demokrat, memenangkan hadiah tersebut pada tahun 2009. Dalam pidatonya pada Selasa (30/9), Trump mengulangi klaimnya baru-baru ini bahwa telah menyelesaikan tujuh perang sejak kembali menjabat pada bulan Januari.

    Trump mengatakan bahwa jika rencana perdamaian Gaza yang ia luncurkan bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih berhasil, “kita akan memiliki delapan, delapan dalam delapan bulan. Itu cukup bagus”. Hamas belum menanggapi rencana tersebut.

    Namun, peluang Trump memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini dianggap mendekati nol di Oslo. “Itu sama sekali tidak terpikirkan,” ujar Oeivind Stenersen, seorang sejarawan yang telah melakukan penelitian dan ikut menulis buku tentang Hadiah Nobel Perdamaian.

    Komite Nobel Norwegia juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kampanye Trump untuk hadiah tersebut.

    “Tentu saja, kami memperhatikan adanya banyak perhatian media terhadap kandidat tertentu,” ujar sekretaris komite, Kristian Berg Harpviken. “Namun, hal itu sama sekali tidak berdampak pada diskusi yang sedang berlangsung di komite.”

    Pemerintahan Trump baru-baru ini mencantumkan tujuh perang yang katanya telah diakhirinya, yaitu antara Kamboja dan Thailand; Kosovo dan Serbia; Republik Demokratik Kongo dan Rwanda; Pakistan dan India; Israel dan Iran; Mesir dan Etiopia; serta Armenia dan Azerbaijan.

    Namun, meskipun Trump dengan cepat mengklaim beberapa hal, misalnya dengan mengumumkan gencatan senjata antara Delhi dan Islamabad yang bersenjata nuklir pada bulan Mei, banyak klaim tersebut bersifat parsial atau tidak akurat.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Washington DC –

    Ratusan petinggi dan perwira senior militer Amerika Serikat (AS) dari seluruh dunia akan melakukan pertemuan langka di sebuah pangkalan militer yang terletak di dekat Washington DC pada Selasa (30/9) waktu setempat. Presiden Donald Trump akan hadir dan berpidato dalam pertemuan tersebut.

    Sejauh ini, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), belum ada alasan resmi yang disampaikan Pentagon atau pemerintahan Trump untuk pertemuan sangat tidak biasa yang dijadwalkan digelar di pangkalan militer Quantico, negara bagian Virginia tersebut.

    Pertemuan ini digelar di tengah kontroversi yang dihadapi militer AS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan di dua kota yang dikuasai Partai Demokrat dan memerintahkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga mengangkut narkoba di Karibia.

    Trump, yang memerintahkan “pembersihan” langka para perwira senior AS setelah menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, juga telah memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran dan pemberontak Houthi yang didukung Teheran.

    Panduan pers harian Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump akan menyampaikan “pidato kepada Departemen Perang” pada pukul 09.00 waktu setempat. Departemen Perang merujuk pada nama baru yang diberikan Trump untuk Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon.

    Saat ditanya soal pertemuan itu pekan lalu, Trump melontarkan pujian. “Saya menyukainya. Maksud saya, saya pikir ini hebat,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Biarkan dia bersikap ramah kepada para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia,” kata Trump, merujuk pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyelenggarakan pertemuan langka tersebut.

    Di tengah spekulasi tentang alasan mengumpulkan semua petinggi militer AS di satu tempat, Wakil Presiden AS JD Vance bersikeras mengatakan hal tersebut “sebenarnya tidak aneh sama sekali”.

    “Yang aneh justru kalian telah menjadikannya berita berita,” ucapnya kepada wartawan.

    Pentagon belum memberikan penjelasan publik mengenai pertemuan tersebut, dengan juru bicara Pentagon Sean Parnell hanya mengatakan bahwa Hegseth “akan berbicara kepada para pemimpin militer senior awal pekan depan”.

    Kabarnya, acara langka itu akan mempertemukan para perwira militer di posisi komando dengan pangkat bintang satu ke atas — yang berarti menarik sejumlah besar personel di posisi kunci dari tugas mereka di seluruh dunia.

    Namun, kurangnya kejelasan mengenai tujuan pertemuan tersebut telah memicu spekulasi bahwa pengumuman besar akan disampaikan.

    Lihat juga Video: Suasana Panik saat Iran Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Polda Metro Jaya sita 1,14 ton narkoba senilai Rp1,13 triliun

    Polda Metro Jaya sita 1,14 ton narkoba senilai Rp1,13 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya bersama jajaran polres mengungkap 1.719 kasus narkoba dan menyita 1,14 ton barang bukti dengan nilai total mencapai Rp1,13 triliun dalam tiga bulan terakhir, yakni sejak Juli hingga September 2025.

    “Jumlah tersangka sebanyak 2.318 orang, di antaranya enam orang sebagai produsen, satu tersangka sebagai bandar, 769 tersangka sebagai pengedar dan 1.542 tersangka sebagai pecandu atau pemakai atau korban,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David di Jakarta, Selasa.

    Dia merinci barang bukti yang disita, yakni sabu sebanyak 604 kilogram (kg), 221 kg ganja, 67,7 kg sabu cair, 23 ribu butir ekstasi, 569 ribu butir obat keras, 9,1 kg tembakau sintetis, 19,8 kg bibit sintetis, 6 kg ketamin, dan 164 kg happy five.

    “Keseluruhan barang bukti ini apabila dikonversi dengan nilai jual di peredaran gelap narkoba senilai Rp1,13 triliun dan telah menyelamatkan 4.563.791 nyawa manusia masyarakat Jakarta dari bahaya narkoba,” ujar Ahmad.

    Menurut dia, sebagian narkoba yang disita itu berasal dari jaringan Iran, China, dan Malaysia, dengan modus operandi menggunakan sistem drop point, jasa pengiriman dan media sosial.

    Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suheri mengatakan barang bukti narkoba yang disita itu kemudian dimusnahkan.

    “Polda Metro Jaya akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba hasil pengungkapan dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran selama periode Juli-September 2025, dengan total 1,14 ton,” tutur Asep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Bukan Pertempuran, Senjata Barat Ini Bisa “Bunuh” Iran Pelan-Pelan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.

    Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.

    Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.

    Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.

    Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.

    “Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil,” kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. “Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka,” ujarnya kepada Al Jazeera.

    “Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat.”

    Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai “kerugian belaka”.

    Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.

    “Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut,” ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.

    Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka “mengganggu keamanan psikologis masyarakat” dengan menerbitkan “konten provokatif tentang kenaikan harga”.

    Mekanisme Snapback

    Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

    Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.

    Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.

    Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.

    Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    Didesak Inggris Dkk, PBB Kembali Terapkan Embargo Senjata untuk Iran

    New York –

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberlakukan kembali embargo senjata dan sanksi lainnya terhadap Iran. Embargo itu menyusul proses yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan utama Eropa yang telah diperingatkan oleh Teheran akan ditanggapi dengan respons keras.

    Dilansir Reuters, Minggu (28/9/2025), Inggris, Prancis, dan Jerman memicu kembalinya sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB atas tuduhan negara itu melanggar kesepakatan tahun 2015 yang bertujuan menghentikan pengembangan bom nuklir. Iran telah membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

    Berakhirnya kesepakatan nuklir selama satu dekade yang awalnya disepakati oleh Iran, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Apalagi, Israel dan AS telah mengebom situs-situs nuklir Iran.

    Sanksi PBB yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan dalam resolusi yang diadopsi antara tahun 2006 dan 2010 diberlakukan kembali. Upaya untuk menunda penerapan kembali semua sanksi terhadap Iran gagal di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB.

    “Kami mendesak Iran dan semua negara untuk sepenuhnya mematuhi resolusi-resolusi ini,” ujar para Menteri Luar Negeri Prancis, Inggris, dan Jerman dalam pernyataan bersama.

    Iran pun memperingatkan akan adanya respons yang keras. Meski demikian, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tidak berniat meninggalkan Perjanjian Non-Proliferasi.

    Iran mengatakan mereka akan memanggil duta besarnya untuk Inggris, Prancis, dan Jerman untuk konsultasi. Rusia telah menolak penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    “Itu melanggar hukum, dan tidak dapat dilaksanakan,” kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

    Dia juga mengaku telah menulis surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang memperingatkan bahwa akan menjadi ‘kesalahan besar’ untuk mengakui penerapan kembali sanksi PBB terhadap Iran.

    Negara-negara Eropa sendiri menawarkan penundaan penerapan kembali sanksi hingga 6 bulan untuk memberi ruang bagi perundingan mengenai kesepakatan jangka panjang. Syaratnya, Iran harus memulihkan akses bagi inspektur nuklir PBB, mengatasi kekhawatiran tentang stok uranium yang diperkaya, dan terlibat dalam perundingan dengan Amerika Serikat.

    “Negara-negara kami akan terus menempuh jalur diplomatik dan negosiasi. Penerapan kembali sanksi PBB bukanlah akhir dari diplomasi. Kami mendesak Iran untuk menahan diri dari tindakan eskalasi apa pun dan untuk kembali mematuhi kewajiban perlindungan yang mengikat secara hukum,” kata para menteri luar negeri Inggris, Prancis, dan Jerman.

    Presiden AS Donald Trump telah menegaskan diplomasi masih menjadi pilihan bagi Iran dan kesepakatan tetap merupakan hasil terbaik bagi rakyat Iran dan dunia.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih Nasional 27 September 2025

    Negara Anggota BRICS Plus Kompak Dukung Palestina, Indonesia Ucapkan Terima Kasih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menggelar pertemuan bilateral dengan negara-negara anggota BRICS Plus di Amerika Serikat, Jumat (27/9/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan ucapan terima kasih kepada para negara anggota BRICS Plus yang kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
    “Tadi juga rapat mengadres situasi yang terjadi di Palestina, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada dukungan negara-negara BRICS yang selalu konsisten dalam rangka membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan video, Sabtu (27/9/2025).
    Pertemuan tertutup itu juga membahas reformasi organisasi multilateral, termasuk memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Menurut Sugiono, reformasi PBB diperlukan untuk menjawab tantangan global seperti perubahan iklim hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI).
    “Artificial Intelligence itu juga belum tercakup di dalam UN Chapter dan juga ada beberapa keinginan dari beberapa negara untuk mengembangkan keanggotaan Dewan Keamanan, baik anggota permanen maupun anggota non-permanen,” katanya.
    Selain reformasi PBB, para anggota BRICS membahas Sustainable Development Goals (SDGs) yang belum terlaksana dengan sempurna.
    “Indonesia menyampaikan bahwa dari SDGs yang dilaksanakan hanya 15 persen targetnya yang saat ini on track, kemudian ada kesenjangan pembiayaan antar negara yang berkembang hingga mencapai 4 triliun USD,” ucap Sugiono.
    “Dan untuk itu diperlukan suatu komitmen politik dan mobilisasi sumber daya, di mana BRICS juga mempunyai kemampuan untuk itu,” tandasnya.
    Sebagai informasi, BRICS merupakan aliansi ekonomi yang diprakarsai lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
    Indonesia baru bergabung pada 2024 dan menjadi anggota ke-11 dalam organisasi yang kini dinamakan BRICS Plus.
    Negara yang kini menjadi anggota BRICS adalah Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Ethiopia, Indonesia, dan Iran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai-ramai Delegasi Walk Out saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

    Ramai-ramai Delegasi Walk Out saat PM Israel Netanyahu Pidato di PBB

    Jakarta –

    Ada hal tak biasa saat Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu hadir di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Para delegasi ramai-ramai meninggalkan lokasi atau walk out bahkan sebelum Netanyahu menyampaikan pidato.

    Sidang Umum PBB ke-80 hari ke-4 berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) dan disiarkan langsung di YouTube United Nations, pada Jumat (26/8/2025). Pimpinan sidang mulanya mempersilakan Netanyahu naik ke atas podium.

    Begitu Netanyahu naik ke podium, delegasi dari berbagai negara ramai-ramai keluar ruangan. Terdengar juga teriakan, namun ada juga yang memberikan tepuk tangan.

    “Tolong bertahan di ruangan, dan tolong duduk,” kata pimpinan sidang.

    Keluarnya para delegasi itu membuat banyak bangku kosong di ruang sidang. Netanyahu tampak diam di atas podium sambil bersiap untuk pidato.

    “Bapak Presiden, keluarga dari para sandera kami mendekam di bawah penjara Gaza,” demikian kata Netanyahu memulai pidatonya.

    Membuka pidatonya, Netanyahu tampak mengangkat peta, yang menurutnya menunjukkan poros teror Iran.

    “Hadirin sekalian, tahun lalu saya berdiri di podium ini dan saya memperlihatkan peta ini, ini menunjukan poros teror Iran. Akses ini mengancam kedamaian dari seluruh dunia,” kata Netanyahu.

    Netanyahu Puji-puji Trump

    Di pidatonya, Netanyahu memuji pasukan Israel dan AS karena melumpuhkan kemampuan militer Iran selama perang 12 hari pada bulan Juni lalu. Netanyahu juga memuji-muji Presiden AS Donald Trump.

    “Pilot-pilot pemberani kami menetralkan pertahanan rudal Iran dan menguasai langit Teheran. Pilot pesawat tempur Israel dan pilot B-2 Amerika mengebom situs-situs pengayaan nuklir Iran,” ujar Netanyahu dalam sidang umum PBB, New York, Amerika Serikat (AS), seperti dilansir Aljazeera .

    “Perang ini akan tercatat dalam sejarah militer,” imbuhnya.

    Netanyahu kemudian memuji Trump “atas tindakannya yang berani dan tegas, Presiden Trump dan saya berjanji untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir, dan kami menepati janji itu,” tutur dia.

    Netanyahu juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan kembali sanksi ke Iran. Dia menyebut stok uranium Iran harus dimusnahkan.

    “Kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berpikiran jernih. Kita tidak boleh membiarkan Iran membangun kembali kapasitas nuklir militernya,” tambahnya.

    “Stok uranium yang diperkaya Iran, harus dimusnahkan,” imbuhnya.

    Tonton Video: Ekspresi Netanyahu Disambut Aksi Walk Out saat Pidato di PBB

    Halaman 2 dari 3

    (whn/idh)

  • Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung gencatan senjata di Gaza. Masoud mengatakan pemerintahannya akan mendukung kesepakatan apa pun asalkan menyelamatkan warga Gaza.

    “Kesepakatan apa pun yang dapat menghentikan tragedi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perempuan dan anak-anak menderita kelaparan, kami akan mendukungnya sepenuh hati,” ujar Pezeshkian kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/whn)