Xcloud.id

Negara: Iran

  • 2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya Surabaya 30 Oktober 2025

    2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya Surabaya 30 Oktober 2025

    2 WNA Iran Dideportasi Karena Mencuri di Nganjuk Jatim, Ini Modusnya
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bapak dan anak, dua warga negara asing (WNA) asal Iran dideportasi Imigrasi Kediri, Jawa Timur pada Oktober 2025, usai terlibat pencurian di sebuah toko di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Mei 2025.
    Kepala Humas Imigrasi Kediri, Pandapotan, mengatakan, aksi pencurian yang dilakukan pelaku berinisial ZAR dan ER, anaknya, di sebuah toko di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk itu sempat viral di media sosial.
    “Iya dulu itu sempat viral di Kabupaten Nganjuk. Akhirnya mereka ditangkap pihak berwajib,” ujar Pandapotan pada
    Kompas.com
    , Kamis (30/10/2025).
    Adapun modus operandi yang mereka lakukan adalah melakukan pembelian barang di toko atau warung dengan berbagi peran.
    Peran sebagai pembeli dilakukan oleh ZAR. Setelah membayar, pelaku ZAR akan meminta kembalian uang pecahan kecil atau menukar uang pecahan kecil.
    Dalam kondisi ini, penjaga toko akan teralihkan perhatiannya dan kemudian sang anak berinisial ER akan mencuri uang di dalam laci kasir atau mengambil barang berharga di atas meja kasir.
    Dari laporan pemilik toko selaku korban, kedua pelaku berhasil ditangkap polisi pada 19 Mei 2025.
    Pelaku kemudian menjalani proses hukum dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan penjara.
    Keduanya diputuskan bersalah melanggar pasal pasal 363 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan putusan Nomor: 216/Pid.B/2025/PN NJK.
    Lalu pada 16 Oktober 2025 setelah keduanya menjalani masa hukuman, dilakukan sera terima oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk kepada Kantor Imigrasi Kediri.
    Mereka kemudian dideportasi pada 24 Oktober 2025.
    Selain deportasi, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa penangkalan nama atau blacklist.
    Kepala Imigrasi Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, mengatakan, deportasi dan sanksi yang ada sudah melalui pemeriksaan dan kekuatan hukum tetap.
    “Bagi kedua warga negara Iran ini, tindakan deportasi ini dilakukan setelah mendapat kekuatan hukum tetap dan setelah selesai menjalani hukum pidana” ujar Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra.
    Frizky, panggilan akrab Kepala Imigrasi Kediri ini menambahkan, pihaknya mengimbau masyarakat turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan permasalahan dengan warga negara asing.
    “Mari kita pastikan bahwa hanya warga negara asing yang memberikan manfaat saja yang boleh beraktifitas di wilayah kita.” pungkas Frizky.
    Sebelumnya diberitakan, Kantor Imigrasi Kediri, Jawa Timur, mendeportasi dua warga negara asing asal Iran usai terlibat pidana.
    Keduanya berinisial ZAR dan ER yang merupakan bapak dan anak, yang dipulangkan ke negara asalnya pada 24 Oktober 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).

    Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.

    Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.

    Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.

    Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.

    “Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan,” ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (28/10/2025).

    Sementara, politikus senior The Democratic Action Party (DAP) Teng Chang Khim menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian.

    Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.

    Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerja sama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS, seperti Rusia dan Iran.

    Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing.

    Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan bea, kuota, atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika.

    PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. “Jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional,” tambah Azmin.

    Pengamat politik Eric See-To menegaskan, perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS.

    “Jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS,” ujarnya.

    Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS.

  • Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat

    Trump Ancam Cabut Dukungan Jika Israel Nekat Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut dukungan jika Israel mencaplok Tepi Barat. Pernyataan ini diutarakan Trump dalam wawancaranya dengan majalah Time.

    Dilansir AFP, Kamis (23/10/2025), komentar Trump tersebut, menurut majalah Time, disampaikan melalui telepon pada 15 Oktober lalu.

    “Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Dan Anda tidak bisa melakukan itu sekarang. Kami telah mendapat dukungan besar dari Arab,” kata Trump ketika ditanya apa konsekuensinya bagi Israel jika pencaplokan Tepi Barat terjadi.

    “Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” kata Trump.

    Trump yakin Arab Saudi akan bergabung dengan Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, pada akhir tahun. “Ya, saya yakin. Saya yakin,” katanya ketika ditanya apakah ia yakin Riyadh akan bergabung dalam jangka waktu tersebut.

    “Lihat, mereka punya masalah. Mereka punya masalah Gaza dan mereka punya masalah Iran. Sekarang mereka tidak punya dua masalah itu,” kata Trump merujuk pada perang Israel di Gaza dan program nuklir Iran, yang menjadi target serangan udara AS awal tahun ini.

    Trump juga akan membuat keputusan apakah Israel harus membebaskan tahanan Palestina terkemuka, Marwan Barghouti, sebagai bagian dari langkah-langkah perdamaian. Barghouti tokoh Fatah yang termasuk di antara tahanan Palestina ingin dibebaskan Hamas sebagai bagian dari kesepakatan Gaza, menurut media pemerintah Mesir.

    Trump telah mengirimkan sejumlah pejabat tinggi ke Israel dalam beberapa hari terakhir untuk memperkuat gencatan senjata Gaza yang rapuh.

    Namun, ketika Wapres AS James David Vance mengakhiri kunjungan 3 harinya di Israel, anggota parlemen Israel mengajukan dua rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi aneksasi Tepi Barat.

    Vance mengatakan itu adalah “Aksi politik yang sangat bodoh dan saya pribadi merasa sedikit terhina karenanya”.

    Ketika Sekretaris Luar Negeri AS Maerco Rubio meninggalkan Washington, ia memperingatkan Israel agar tidak mencaplok Tepi Barat, dengan mengatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh parlemen dan kekerasan pemukim mengancam gencatan senjata Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (isa/rfs)

  • Riwayat Mobil Nasional Timor, Terjual Nyaris 20 Ribu Unit sebelum Dihantam Krisis

    Riwayat Mobil Nasional Timor, Terjual Nyaris 20 Ribu Unit sebelum Dihantam Krisis

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghidupkan kembali cita-cita Indonesia memiliki mobil nasional. Prabowo mengatakan dalam tiga tahun ke depan, Indonesia bakal mempunyai mobil nasional. Menilik sejarahnya, Indonesia sempat memiliki mobil nasional bernama Timor. Mobil ini sempat terjual hingga nyaris 20 ribu unit sebelum dihantam krisis.

    Dalam catatan detikOto, mobil nasional Timor hadir lantaran keinginan mantan Presiden Soeharto untuk membuat mobil nasional pada awal 1990-an. Dia kemudian membuat aturan soal pajak impor mobil. Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional.

    Aturan tersebut ibarat memberi karpet merah buat pembentukan mobil nasional Timor. Contohnya tertuang dalam poin kedua nomor dua, di mana Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

    a. pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih diperlukan;
    b. pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan mobil yang diproduksi;
    c. pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

    Timor sendiri merupakan gagasan salah satu anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau biasa dikenal Tommy Soeharto. Tommy diketahui memiliki hobi di dunia otomotif dan mengoleksi sejumlah mobil mewah, mulai Lamborghini, hingga Audi.

    Dalam perjalanannya, Tommy dengan bantuan pengusaha Setiawan Djody membangun perusahaan di Bermuda yang dinamakan Megatech. Kemudian dia memutuskan untuk membeli Lamborghini tahun 1994 dengan maksud dipelajari. Tommy dan Djody mendapat bantuan dari Vector Aeromotive karena dia diketahui memiliki 57% saham di Vector.

    Pada tanggal 19 Februari 1996, Tommy kembali membuat perusahaan yang disebut PT Timor Putra Nasional (TPN). Timor sendiri merupakan singkatan dari Teknologi Industri Mobil Rakyat. Nah, saat itu Timor dikabarkan akan meminjam desain dan teknologi dari Lamborghini.

    Namun, 28 Februari 1996, Soeharto meminta Menteri Ekonomi Indonesia yang saat itu dijabat Tungky Ariwibowo untuk mempercepat pengembangan mobil nasional Indonesia. Soeharto bahkan rela menggelontorkan sejumlah uang demi terwujudnya mobil nasional Indonesia. Banyak perusahaan berminat untuk membantu membuat mobil di Tanah Air untuk mendapatkan suntikan dana tersebut, namun rupanya Timor yang dipilih.

    Mobil Timor Foto: ROMEO GACAD / AFP

    Keputusan itu kabarnya membuat kecewa beberapa brand mobil asal Jepang seperti Toyota dan Suzuki. Alasannya sederhana, Timor tidak memiliki prototipe mobil sama sekali.

    Tungky kemudian memberi tahu Timor setidaknya Timor harus memproduksi 15.000 mobil pada September 1996. Kalau Timor gagal, maka mereka harus mengembalikan uang pinjaman dari pemerintah tersebut.

    Perusahaan Tommy ini kemudian dengan cepat membangun pabrik mobilnya di kawasan Cikampek. Pada 8 Juli 1996, Timor mengenalkan model S515 yang ternyata hanya me-rebadged mobil Korea Selatan, Kia Sephia. Saat itu Tommy optimistis mobil Timor bisa terjual 70.000 unit per tahunnya.

    Target tersebut terbilang cukup besar untuk pemain baru sekelas Timor. Soalnya, pasar mobil di Indonesia kala itu hanya 150.000 unit per tahunnya. Di bulan yang sama, mobil sudah bisa dipesan dan pengiriman baru dilakukan bulan September.

    Konsumen Indonesia tak banyak pilihan saat akan membeli mobil Timor karena hanya ada satu warna saja yang ditawarkan yakni metalik dengan harga US Dolar 250 atau saat itu di kisaran Rp 35-37 jutaan.

    Banyak nada miring yang mengatakan Timor bukanlah mobil nasional Indonesia yang sesungguhnya, karena hanya mengganti logo Kia dengan Timor. Kia disebut sebagai satu-satunya yang mau menjual mobilnya di Indonesia tanpa emblem Kia. Selain Kia ada Lada dan Khodro asal Iran yang juga masuk dalam radar Tommy dalam proyek mobil nasionalnya ini.

    Kendati didatangkan dari luar, Timor dijual dengan harga murah karena dibebaskan dari pajak-pajak dan bea lainnya yang biasa dikenakan pada mobil-mobil lain yang dijual di Indonesia. Namun Kia Sephia yang dijual di Indonesia ini tak memiliki fitur seperti airbag dan ABS, padahal di negara asalnya fitur tersebut ada.

    Gara-gara dinilai curang, Timor pun digugat ke WTO (World Trade Organization) oleh perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang tersebut menang dan WTO memutuskan, supaya Indonesia mencabut keputusan penghapusan bea masuk dan pajak barang mewah mobil Timor.

    Meski banyak diliputi kontroversi, mobil nasional Timor bisa dibilang cukup sukses secara penjualan. Berdasarkan data distribusi milik Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), di tahun pertamanya Timor bisa merangsek ke posisi enam besar penjualan mobil di Indonesia tahun 1997. Timor mampu menjual hingga nyaris 20 ribu unit atau lebih tepatnya 19.471 unit. Penjualan ini lebih besar dari Nissan yang saat itu hanya menjual 9.037 unit. Masih dalam data yang sama, Timor tampak ada dalam data Gaikindo terakhir pada tahun 2008 yakni sebesar 4 unit saja.

    Sayangnya, pamor Timor tak bertahan lama. Merek ini ikutan runtuh setelah krisis ekonomi Asia yang menyebabkan Kia Motors pada tahun 1997 bangkrut (pada tahun 1998 dibeli oleh Hyundai). Selain itu rezim Soeharto juga jatuh, maka proyek mobil nasional Timor juga ditutup.

    (lua/rgr)

  • Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Iran Batalkan Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Nuklir PBB

    Teheran –

    Pemerintah Iran telah membatalkan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani dengan badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, pada September lalu.

    Pembatalan itu, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025), disampaikan oleh seorang pejabat keamanan top Iran, yang dikutip media pemerintah Teheran. Kesepakatan dibatalkan itu memungkinkan IAEA untuk melanjutkan inspeksi fasilitas nuklirnya, jika negara-negara Barat menerapkan kembali sanksi PBB.

    “Kesepakatan itu telah dibatalkan,” kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, saat bertemu dengan mitranya dari Irak di ibu kota Teheran.

    “Tentu saja, jika badan tersebut memiliki proposal, kami akan meninjaunya di sekretariat,” tambahnya.

    Pembatalan itu diumumkan sekitar tiga pekan setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa negaranya akan membatalkan kesepakatan dengan IAEA tersebut.

    Sanksi PBB untuk Iran telah diberlakukan kembali sejak bulan lalu.

    Konfirmasi yang disampaikan Teheran ini akan menjadi kemunduran bagi IAEA yang berupaya membangun kembali kerja sama dengan Iran sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) mengebom fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu.

    Sebelumnya pada Sabtu (18/10) lalu, otoritas Iran mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi terikat oleh pembatasan program nuklir setelah kesepakatan penting antara Teheran dan negara-negara kekuatan dunia, yang berlangsung selama 10 tahun, telah berakhir.

    Kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu, yang ditandatangani di Wina oleh Iran, China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan AS, mengatur pencabutan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklirnya.

    Kesepakatan nuklir itu berantakan setelah Washington secara sepihak menarik diri selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, dan Iran kemudian menarik kembali komitmennya.

    Hari berakhirnya kesepakatan nuklir tersebut ditetapkan pada 18 Oktober 2025, tepat 10 tahun setelah diabadikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

    Otoritas Iran menilai penerapan kembali sanksi-sanksi PBB bulan lalu membuat kesepakatan nuklir itu secara efektif tidak berlaku kembali.

    “Mulai sekarang, semua ketentuan (kesepakatan), termasuk pembatasan program nuklir Iran dan mekanisme terkaitnya, dianggap berakhir,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran pada hari berakhirnya kesepakatan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Trump Ancam Musnahkan Hamas Jika Langgar Gencatan Senjata

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dirinya akan memberikan kesempatan kepada kelompok Hamas untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun, Trump juga memperingatkan jika Hamas gagal menghormati kesepakatan, maka kelompok itu akan “dimusnahkan”.

    “Kita membuat kesepakatan dengan Hamas bahwa mereka akan bersikap sangat baik, mereka akan berperilaku baik, mereka akan bersikap baik,” kata Trump saat berbicara dengan wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP, Selasa (21/10/2025).

    “Dan jika mereka tidak demikian, kita akan pergi dan memusnahkan mereka, jika perlu. Mereka akan dimusnahkan, dan mereka mengetahui hal itu,” ucap Trump dalam pernyataan pada Senin (20/10) waktu setempat.

    Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika dua utusan utama AS bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, setelah rentetan kekerasan pada akhir pekan mengancam akan meruntuhkan gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza.

    Lebih lanjut, Trump menegaskan bahwa pasukan militer AS tidak akan terlibat langsung dalam melawan Hamas. Dia mengatakan bahwa puluhan negara, yang telah menyetujui untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional untuk Jalur Gaza, akan “senang hati untuk masuk” ke wilayah tersebut.

    “Selain itu, Israel akan masuk dalam dua menit, jika saya meminta mereka untuk masuk.” ujar Trump dalam pernyataannya.

    “Tetapi saat ini, kita belum mengatakan itu. Kita akan memberinya sedikit kesempatan, dan semoga kekerasan yang terjadi akan sedikit berkurang. Tetapi saat ini, Anda tahu, mereka adalah orang-orang yang kejam,” sebutnya.

    Trump mengatakan bahwa Hamas sekarang jauh lebih lemah, terutama mengingat pendukung regionalnya, Iran, saat ini tidak mungkin ikut turun tangan setelah serangan-serangan Israel dan AS pada Juni lalu.

    Gencatan senjata Gaza terancam kolaps setelah serangan mematikan melanda pasukan Israel di area Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, pada Minggu (19/10). Militer Israel, seperti dilansir The Times of Israel, melaporkan dua tentaranya tewas dan tiga orang lainnya luka-luka akibat serangan tersebut.

    Tel Aviv menyalahkan Hamas sebagai dalang di balik serangan tersebut, yang mereka sebut sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata”.

    Namun Hamas menyebut serangan itu terjadi di area yang berada di bawah kendali Israel, di mana mereka mengklaim tidak ada kontak dengan anggota mereka selama berbulan-bulan.

    Sejak serangan mematikan itu terjadi, Israel menggempur area Rafah pada Minggu (19/10) pagi, dengan menurut sumber militer setempat, lebih dari 20 target diserang oleh pasukan Israel.

    Serangan-serangan Israel itu, menurut data sejumlah rumah sakit di Jalur Gaza, menewaskan sedikitnya 44 orang di beberapa wilayah Jalur Gaza.

    Simak juga Video Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Houthi Tahan 20 Staf PBB dalam Penyerbuan di Yaman

    Houthi Tahan 20 Staf PBB dalam Penyerbuan di Yaman

    Jakarta –

    Kelompok Houthi kembali menahan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kantor PBB di Yaman mengatakan bahwa kelompok pemberontak itu masih menahan 20 stafnya setelah mereka menyerbu kantor badan dunia tersebut di Sanaa, ibu kota Yaman, sehari sebelumnya.

    Sebelumnya pada hari Sabtu (18/10) lalu, kantor PBB mengatakan pasukan keamanan Houthi telah “masuk tanpa izin” ke kompleksnya.

    “Lima staf nasional dan lima belas staf internasional masih ditahan di dalam kompleks tersebut,” kata Jean Alam, juru bicara koordinator PBB di negara itu, dilansir kantor berita AFP, Senin (20/10/2025).

    PBB telah menghubungi otoritas di Sanaa, negara-negara anggota terkait, dan pemerintah Yaman “untuk menyelesaikan situasi serius ini secepat mungkin, mengakhiri penahanan semua personel, dan memulihkan kendali penuh atas fasilitasnya di Sanaa”, imbuh juru bicara tersebut.

    Pada Minggu malam, seorang pejabat PBB, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan kepada AFP bahwa perwakilan UNICEF di Yaman, Peter Hawkins, termasuk di antara mereka yang ditahan.

    Dua sumber keamanan Houthi mengonfirmasi bahwa Hawkins termasuk di antara mereka yang ditahan.

    Para pemberontak sebelumnya juga telah menyerbu kantor PBB di Sanaa pada 31 Agustus, menahan lebih dari 11 karyawan, menurut PBB.

    Para karyawan tersebut dicurigai menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel, ujar seorang pejabat senior Houthi kepada AFP saat itu dengan syarat identitasnya dirahasiakan.

    Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan: “Kami akan terus menyerukan diakhirinya penahanan sewenang-wenang terhadap 53 rekan kami.”

    Ia pun menanggapi pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis lalu oleh pemimpin Houthi, Abdelmalek al-Huthi.

    Ia mengklaim pasukannya telah membongkar “salah satu sel mata-mata paling berbahaya”, yang katanya “terkait dengan organisasi kemanusiaan seperti Program Pangan Dunia dan UNICEF”.

    Dujarric menyebut tuduhan tersebut “berbahaya dan tidak dapat diterima”.

    Penyerbuan Houthi ke kantor PBB pada hari Sabtu tersebut terjadi bersamaan dengan penangkapan puluhan personel PBB yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah yang dikuasai oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Sejak 31 Agustus 2025, 21 personel PBB telah ditangkap, selain 23 anggota dan mantan anggota LSM internasional yang telah ditahan, menurut PBB.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Iran Eksekusi Mati Mata-mata Mossad Israel

    Iran Eksekusi Mati Mata-mata Mossad Israel

    Jakarta –

    Pemerintah Iran melakukan eksekusi mati kepada seorang pria yang diduga sebagai mata-mata Israel. Pihak yang dieksekusi disinyalir bekerja untuk badan intelijen Israel, Mossad.

    “Eksekusi mata-mata ini dilakukan setelah konfirmasi oleh Mahkamah Agung dan penolakan permohonan grasinya di Penjara Qom,” kata Kepala Pengadilan Provinsi Qom, Kazem Mousavi, dilansir AFP, Senin (20/10/2025).

    Identitas pria yang dihukum mati belum diungkap pemerintah Iran. Eksekusi telah dilakukan di kota Qom pada Sabtu (18/10) waktu setempat.

    Menurut otoritas Iran, tersangka mulai menghubungi intelijen Israel pada Oktober 2023 dan ditangkap antara Januari dan Februari 2024. Penyidik mengatakan ia mengaku bekerja sama dengan Mossad dan menyebarkan informasi rahasia secara daring.

    Dilansir Al Jazeera, tersangka secara aktif melakukan pertemuan dengan pihak Mossad. Tersangka juga disebut rutin memberikan informasi rahasia Iran kepada Mossad.

    “Individu ini, atas alasan pribadi dan profesional, memulai kontak dengan dinas-dinas rezim zionis, mengadakan pertemuan dengan para perwira Mossad, terlibat dalam kerja sama intelijen, dan mulai mengirimkan informasi rahasia di dunia maya kepada rezim zionis palsu dan pembunuh anak-anak tersebut. Namun, melalui tindakan cepat dan cerdas oleh aparat intelijen dan peradilan negara, ia berhasil diidentifikasi dan kebocoran informasi sensitif tersebut dapat dicegah,” kata Mousavi.

    (ygs/ygs)

  • Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

    Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor ke Timur Tengah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan kinerja ekspor melalui pembukaan akses pasar serta memberi dorongan pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di Kawasan Timur Tengah. Upaya ini ditempuh melalui skema Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) danIndonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Hal tersebut dikemukakan Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial saat membuka seminar bertajuk “Potensi Bisnis Indonesia di Timur Tengah (UAE, Iran) melalui UAE CEPA dan Iran PTA”, Sabtu, (18/10). Seminar ini bagian dari rangkaian acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten.

    “Hal paling penting adalah memanfaatkan perjanjian dagang yang ada secara maksimal. Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dikutip Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyampaikan, pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Namun, pelaku usaha Indonesia perlu memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan itu untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Mayoritas penduduk UEA merupakan ekspatriat dari berbagai negara. Setiap kelompok memiliki preferensi budaya dan perilaku konsumsi berbeda. Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ujar Widy.

    Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Broto Probohascaryo, menyampaikan, Iran menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia. Salah satunya melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia-Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi Pemerintah Indonesia. Melalui perjanjian ini, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi nol persen. Perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk kita,” ujar Broto.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    “Selain itu, Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya,” jelas Broto.

    Co-Founder Jatra Design Studio Dina Istova turut menyampaikan pengalamannya dalam menembus pasar Timur Tengah, khususnya UEA dan Iran. Dina menuturkan, kunci sukses memasuki pasar tersebut bukan hanya terletak pada produk, tetapi juga pada kemampuan membaca budaya dan membangun relasi jangka panjang.

    “Orang Timur Tengah suka suasana kekeluargaan. Jadi, ketika mereka datang ke sini, kami sambut seperti keluarga sendiri. Hal kecil tapi bagi mereka sangat berarti. Mereka merasa dihargai dengan tulus, bukan sekadar transaksi. Ketika rasa percaya itu tumbuh, mereka tidak akan mudah berpindah ke penyedia lain meskipun mungkin ada yang lebih murah,” urai Dina.

    Selanjutnya, perwakilan dari PT Bin Auf Exindo Indonesia Aswin Dwi Ramadhan yang juga menjadi peserta di seminar tersebut menyampaikan antusiasmenya mengikuti seminar ini. Menurutnya, seminar ini sangat berdampak positif bagi pelaku usaha yang ingin merambah pasar internasional.

    “Kesan saya luar biasa. Acara ini sangat bagus dan mendukung pelaku usaha Indonesia yang ingin memperluas pasar ke luar negeri. Harapannya, acara seperti ini bisa rutin diadakan agar banyak pelaku usaha bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Aswin.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Kemendag Pacu Peningkatan Ekspor RI ke Timur Tengah, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pemerintah terus memacu kinerja ekspor Indonesia melalui pembukaan akses pasar dan mendorong pelaku usaha untuk aktif memanfaatkan perjanjian dagang di kawasan Timur Tengah.

    Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa peningkatan ekspor Indonesia ke Timur Tengah bisa ditempuh melalui skema Indonesia—United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Indonesia—Iran Preferential Trade Agreement (PTA).

    Danang menuturkan bahwa kedua perjanjian ini memberikan peluang besar bagi peningkatan ekspor produk unggulan Indonesia di tengah dinamika global. Untuk itu, dia meminta agar dunia usaha harus memanfaatkan perjanjian dagang secara maksimal.

    “Jangan sampai perjanjian dagang yang sudah ada hanya berhenti pada kesepakatan di atas kertas, kita harus bisa mengoptimalkan pemanfaatannya. Dengan perjanjian dagang tersebut, kita memperoleh akses pasar yang jauh lebih mudah,” ujar Danang dalam keterangan tertulis, Minggu (19/10/2025).

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menuturkan bahwa pasar Uni Emirat Arab (UEA) terus menunjukkan tren positif. Meski begitu, dia meminta agar pelaku usaha Indonesia memahami karakteristik pasar dan konsumen di kawasan UEA untuk bisa masuk pasar tersebut.

    “Produk Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dan diterima asalkan mampu menyesuaikan dengan selera dan kebutuhan dari berbagai komunitas tersebut,” ucap Widy.

    Sama seperti UEA, Wakil Ketua Komite Bilateral Iran dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Broto Probohascaryo mengatakan bahwa Iran juga menawarkan berbagai peluang strategis bagi pelaku usaha Indonesia melalui pemanfaatan perjanjian Indonesia—Iran PTA yang memberikan keuntungan tarif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

    “Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dagang dengan Iran pada 23 Mei 2023. Meskipun demikian, perjanjian ini masih dalam proses ratifikasi pemerintah Indonesia,” ujar Broto.

    Melalui perjanjian ini, kata Broto, banyak tarif produk ekspor Indonesia yang diturunkan, bahkan ada yang menjadi 0%. Dia juga menyebut perjanjian ini memberi keunggulan kompetitif besar bagi produk Indonesia.

    Broto menambahkan, Iran juga berperan sebagai hub kawasan sehingga dapat memperluas akses pasar bagi produk ekspor Indonesia.

    Di samping itu, Broto memandang bahwa Iran memiliki sejumlah zona bebas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia sebagai pintu masuk produk ke kawasan sekitarnya.