Xcloud.id

Negara: Iran

  • India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    India Dekati Taliban di Tengah Konflik Melawan Pakistan

    Jakarta –

    Hubungan Pakistan dan Afganistan merosot ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, menyusul bentrokan mematikan lintas batas yang menewaskan puluhan orang. Sejumlah jalur perdagangan utama, termasuk pintu perbatasan Torkham dan Chaman, ditutup. Penutupan ini melumpuhkan arus barang, yang mengakibatkan lonjakan harga, dan memperdalam jurang ketegangan antara kedua negara.

    Penutupan perlintasan perbatasan Pakistan dengan Afganistan juga memicu pergeseran besar dalam pola perdagangan regional. India berusaha memetik keuntungan maksimal dari perseteruan antara sekutu lama itu dengan tampil sebagai mitra dagang alternatif.

    Perdagangan Pakistan–Afganistan anjlok

    Konflik yang berlangsung memangkas hampir separuh volume perdagangan antara Pakistan dan Afganistan. Pada tahun fiskal 2024–2025, nilai perdagangan bilateral sempat tumbuh 25 persen dan mendekati US$ 2 miliar. Namun, akibat penutupan perbatasan dan meningkatnya ketegangan militer, angka tersebut kini turun menjadi sekitar US$ 1 miliar, kata anggota Dewan Kamar Dagang Afganistan, Khan Jan Alokozay.

    Penurunan ini berdampak besar bagi Afganistan, negara yang nilai ekspornya hanya mencapai US$ 992 juta, sementara impor menembus US$ 5,76 miliar pada 2022, menurut data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Afganistan berpaling ke India

    Menyusutnya hubungan dagang dengan sekutu lama Pakistan mendorong Afganistan—yang sejak kembalinya Taliban relatif terisolasi dari komunitas internasional—untuk mencari jalur perdagangan alternatif. India bergerak cepat memosisikan diri sebagai mitra utama.

    Menteri Perdagangan Afganistan Nooruddin Azizi baru-baru ini mengunjungi New Delhi untuk merundingkan perluasan kerja sama ekonomi. Pembahasan mencakup peningkatan penerbangan kargo ke Kabul dari kota-kota India seperti Delhi, Amritsar, dan Mumbai. Kedua negara juga menunjuk atase perdagangan di masing-masing kedutaan guna memfasilitasi hubungan dagang.

    Chabahar, gerbang strategis India

    Inti strategi India adalah Pelabuhan Chabahar di Iran, yang memberi Afganistan—negara tanpa akses laut—jalur langsung ke perairan internasional tanpa melalui wilayah Pakistan. India menanamkan investasi besar di pelabuhan tersebut, yang menjadi rute alternatif bagi impor kebutuhan pokok Afganistan.

    Sejak hubungan Kabul–Islamabad memburuk, para pedagang Afganistan mulai mengalihkan impor pangan, bahan bangunan, komoditas, dan barang konsumsi melalui Chabahar.

    Dia juga menyoroti pentingnya memanfaatkan pembebasan sanksi Amerika Serikat terhadap Chabahar yang diberikan pada Oktober lalu. Menurutnya, India harus menawarkan keunggulan kecepatan dan keandalan guna menandingi jalur Pakistan yang lebih cepat dan murah.

    Pandangan serupa disampaikan mantan duta besar India untuk Afganistan, Gautam Mukhopadhaya. Ia menyebut krisis Pakistan–Afganistan membuka peluang strategis bagi India untuk mengukuhkan diri sebagai gerbang utama perdagangan Afganistan. Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan bergantung pada apakah rute Chabahar dapat dibuktikan andal dan menguntungkan secara komersial.

    Tantangan infrastruktur dan ketidakpastian

    Pakar Afganistan Shanthie Mariet D’Souza menilai Chabahar masih membutuhkan peningkatan besar, mulai dari derek pelabuhan hingga fasilitas penyimpanan, untuk menampung potensi perdagangan Afganistan senilai lebih dari US$ 2 miliar. Ia menekankan pentingnya aktivasi jalur kereta Chabahar–Zahedan.

    Namun, tantangan utama tetap ada, terutama sanksi Amerika Serikat terhadap Iran, yang berpotensi menghambat pengembangan infrastruktur. Ketidakpastian durasi blokade perdagangan Pakistan–Afganistan juga membuat perbaikan sistemik sulit diwujudkan dalam jangka pendek.

    D’Souza menilai India perlu mengamankan pengaruh jangka panjang dengan membingkai kerja sama dagang yang mendorong kemandirian ekonomi Afganistan. Dia menyebut India memiliki modal reputasi yang baik di kalangan masyarakat Afganistan, serta hubungan yang relatif pragmatis dengan Taliban.

    Dipenuhi sikap waspada

    Meski belum mengakui pemerintahan Taliban secara resmi, India dan Afganistan rajin merangkai kerja sama bilateral dalam beberapa bulan terakhir, didorong oleh kebutuhan dan dinamika geopolitik di kawasan.

    Namun, jika Pakistan melonggarkan blokade dan memperbaiki hubungan dengan Kabul, jalur dagang India diperkirakan akan sulit bersaing. Meski demikian, pengalaman Afganistan menghadapi kebijakan penutupan perbatasan Pakistan di masa lalu dapat mendorong Kabul memilih jalur yang lebih stabil dan terdiversifikasi.

    Mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, T.C.A. Raghavan, mengingatkan agar India tidak menganggap gangguan perdagangan saat ini sebagai perubahan struktural permanen. Ia menilai keterbatasan infrastruktur dan isu sanksi masih menjadi hambatan besar.

    “Saya tidak melihat kebuntuan ini akan berlangsung bertahun-tahun, tetapi juga kecil kemungkinan ada perbaikan cepat dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Lagi-lagi, Houthi Tangkap 10 Staf PBB di Yaman

    Jakarta –

    Kelompok Houthi di Yaman kembali menangkap 10 staf lokal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (18/12) waktu setempat. Ini merupakan penangkapan terbaru kelompok militan yang didukung Iran tersebut terhadap para pegawai badan dunia itu.

    Kelompok Houthi telah mengganggu dan menahan puluhan staf PBB dan pekerja kemanusiaan di Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Houthi menuduh mereka menjadi mata-mata untuk Amerika Serikat dan Israel — tuduhan yang dapat dihukum mati di Yaman, dan yang telah ditolak keras oleh PBB.

    Milisi tersebut telah meningkatkan penangkapan semacam itu sejak dimulainya perang Gaza lebih dari dua tahun lalu, dan baru-baru ini, setelah serangan Israel melenyapkan hampir setengah dari pemerintahan Houthi termasuk perdana menterinya pada bulan Agustus lalu.

    “Kami dapat mengkonfirmasi penahanan sewenang-wenang hari ini terhadap 10 anggota staf PBB oleh otoritas de facto Houthi di Sanaa, sehingga jumlah total tahanan PBB menjadi 69 orang,” kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dilansir Al Arabiya dan AFP, Jumat (19/12/2025).

    PBB mengkonfirmasi bahwa semua staf tersebut adalah warga Yaman.

    Penangkapan terbaru ini terjadi beberapa hari setelah Guterres membahas penahanan staf PBB dan pekerja kemanusiaan tersebut dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq, yang telah berperan sebagai mediator dalam konflik Yaman.

    Pekan lalu, Guterres mengatakan beberapa karyawan yang ditangkap telah dibawa ke pengadilan khusus Houthi, mendesak kelompok tersebut untuk membatalkan keputusannya dan membebaskan mereka.

    Houthi telah menggunakan sistem peradilan mereka untuk menargetkan LSM, jurnalis, dan lawan politik.

    Bulan lalu, pengadilan Houthi menjatuhkan hukuman mati kepada 17 orang atas tuduhan menjadi mata-mata untuk kekuatan asing, menurut media Houthi.

    Pada pertengahan September, koordinator kemanusiaan PBB di Yaman dipindahkan dari Sanaa, ibu kota Yaman ke kota Aden, pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

    PBB menyatakan bahwa sepuluh tahun perang saudara telah menjerumuskan Yaman ke dalam salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Memanas! Israel Kembali Gempur Lebanon

    Memanas! Israel Kembali Gempur Lebanon

    Jakarta –

    Militer Israel kembali melancarkan beberapa serangan di Lebanon selatan dan timur pada hari Kamis (18/12). Militer Israel mengatakan mereka menargetkan infrastruktur Hizbullah termasuk sebuah kompleks militer.

    Meskipun gencatan senjata disepakati pada November 2024, yang seharusnya mengakhiri permusuhan lebih dari setahun antara Israel dan kelompok militan Hizbullah, Israel terus melakukan serangan di Lebanon. Israel juga mempertahankan pasukannya di lima wilayah Lebanon selatan yang dianggap strategis.

    Kantor berita Lebanon, National News Agency yang dikelola pemerintah, melaporkan beberapa serangan di daerah pegunungan di Lebanon selatan dan timur.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (18/12/2025), militer Israel mengatakan mereka menargetkan “situs infrastruktur teror di beberapa wilayah di Lebanon termasuk sebuah kompleks militer yang digunakan oleh Hizbullah untuk melakukan pelatihan dan kursus” bagi anggota kelompok yang didukung Iran tersebut.

    Dalam pernyataan lain, militer Israel (IDF) juga mengatakan: “Beberapa saat yang lalu, IDF menyerang seorang Hizbullah di daerah Taybeh di Lebanon selatan.”

    Serangan-serangan ini terjadi menjelang pertemuan komite pemantau gencatan senjata, yang meliputi Amerika Serikat dan Prancis, pada hari Jumat (29/12) besok.

    Sekitar 340 orang telah tewas akibat serangan Israel di Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata diberlakukan, menurut perhitungan AFP berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Lebanon.

    Lihat Video ‘Detik-Detik Israel Ledakan Gedung di Tayr Filsay Lebanon’:

    (ita/ita)

  • Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Total Warga 39 Negara Dilarang Trump Masuk AS Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) memperluas batasan bagi warga negara asing masuk ke negaranya. Terbaru, Presiden AS Donald Trump melarang 7 warga negara asing masuk ke Paman Sam, sehingga total menjadi 39 negara.

    Dilansir Deutsche Welle (DW), aturan itu tertuang dalam deklarasi yang diteken oleh Donald Trump. Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Warga Negara yang Dilarang Total Masuk AS

    Warga negara yang dilarang total masuk AS adalah warga dari Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Jika ditotal, ada 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan penuh, ditambah Otoritas Palestina.

    Larangan Secara Parsial

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa Saja Dibatasi Masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump Perketat Pembatasan

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Lihat juga Video ‘Imbas Tarif Trump, Perusahaan Teknologi AS Menuju Kebangkrutan’:

    Halaman 2 dari 2

    (lir/fas)

  • Kapal Tanker LCO Seharga Rp1,17 Triliun Gagal Dilelang, Kejagung Buka Suara

    Kapal Tanker LCO Seharga Rp1,17 Triliun Gagal Dilelang, Kejagung Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap pelelangan satu unit kapal Tanker MT Arman 114 bermuatan minyak mentah ringan atau Light Crude Oil (LCO) dengan nilai Rp1,17 triliun masih belum terealisasi.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan lelang tanker babak pertama itu gagal lantaran peminat yang mengajukan masih belum memenuhi persyaratan.

    “Lelang pertama tidak ada peminat yang memenuhi syarat,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan saat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI tengah melakukan evaluasi terkait pelelangan kapal tanker perdana itu.

    Oleh sebab itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya masih belum memastikan apakah kapal itu akan dilelang atau dieksekusi melalui mekanisme lain.

    “Dan saat ini masih dalam proses evaluasi apakah akan dilelang ulang atau dengan mekanisme lain sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya.

    Sebelumnya, lelang kapal tanker itu bakal dilakukan pada Selasa (2/12/2025). Lelang itu dilakukan secara daring melalui situs https://lelang.go.id.

    Kapal tanker terkait terpidana Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba dilelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 941/Pid.Sus/2023/PN.Btm tanggal 10 Juli 2024.

    Berdasarkan spesifikasinya, kapal tanker ini berbendera Iran IMO 9116412 dengan tahun pembuatan 1997 di Korea Selatan. Adapun, kapal ini memuat minyak mentah ringan dengan volume 166.975,36 metrik ton atau 1.245.166,9 barrel. Kapal tanker ini memiliki nilai Rp1,17 triliun.

  • Trump Blokade Kapal Tanker di Venezuela, Sebut Maduro Teroris

    Trump Blokade Kapal Tanker di Venezuela, Sebut Maduro Teroris

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan “blokade total” terhadap semua kapal tanker minyak, yang dikenai sanksi, yang memasuki atau meninggalkan perairan Venezuela. Trump juga menyebut pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai “organisasi teroris asing”.

    “Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan,” tulis Trump dalam pernyataan via Social Truth, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025).

    Trump mengatakan bahwa blokade akan tetap diberlakukan hingga Caracas mengembalikan “semua minyak, wilayah, dan aset-aset lainnya, yang sebelumnya mereka curi dari kita” — diduga merujuk pada nasionalisasi aset-aset AS pada dekade sebelumnya.

    Dia menuduh rezim Maduro menggunakan pendapatan minyak Venezuela untuk mendanai “terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan”. Trump juga mengatakan bahwa warga-warga Venezuela yang sebelumnya dikirimkan ke AS sedang dipulangkan “dengan cepat”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara, dengan Trump terus menuntut Maduro mundur dari kekuasaan dan menyatakan bahwa semua opsi, termasuk kekuatan militer, tetap terbuka di tengah peningkatan pengerahan militer besar-besaran di kawasan tersebut.

    AS telah melancarkan sedikitnya 22 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Sedikitnya 87 orang tewas dalam rentetan serangan Washington sejak operasi yang diklaim bertujuan memerangi narkoba itu dimulai di Laut Karibia dan Pasifik Timur pada awal September lalu.

    Caracas baru-baru ini menuduh AS melakukan “pembajakan maritim” dan mengecam “kebijakan paksaan dan agresi yang berkelanjutan” setelah Washington menyita pengiriman minyak Venezuela di perairan internasional.

    Pemerintahan Trump membenarkan penyitaan kapal tanker minyak itu, dengan mengatakan bahwa kapal tersebut digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi dari Venezuela dan Iran dalam “jaringan pengiriman minyak ilegal yang mendukung organisasi teroris asing”.

    Dalam penegasannya, pemerintahan Trump juga mengatakan bahwa langkah mereka menargetkan Venezuela merupakan bagian dari upaya untuk memerangi perdagangan narkoba di kawasan tersebut.

    Namun Caracas menuduh Washington berupaya “mengambil alih cadangan minyak Venezuela yang sangat besar melalui penggunaan kekuatan militer yang mematikan dan bahwa upaya anti-narkoba hanyalah dalih untuk menggulingkan rezim Maduro secara ilegal.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Trump Larang Warga dari 39 Negara Masuk AS Mulai 2026

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani sebuah deklarasi yang semakin membatasi masuknya warga negara asing ke kawasan Paman Sam.

    Dalam dokumen yang ditandatangani pada Selasa (16/12) waktu setempat, AS membagi kategori pembatasan dalam bentuk larangan total dan sebagian.

    Daftar negara yang dilarang total untuk masuk AS

    Suriah, serta negara-negara Afrika seperti Burkina Faso, Mali, Niger, dan Sudan Selatan kini dikenai larangan perjalanan total.

    Pemerintahan Trump juga sepenuhnya membatasi masuknya orang-orang yang menggunakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Otoritas Palestina.

    AS sebelumnya telah melarang keras pemegang paspor Otoritas Palestina untuk memperoleh dokumen perjalanan mengunjungi AS untuk keperluan bisnis, pekerjaan, wisata, atau pendidikan.

    Warga negara Sierra Leone dan Laos, yang sebelumnya dikenai pembatasan perjalanan parsial, kini sepenuhnya dilarang masuk ke AS.

    Warga negara Afganistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman, sejak Juni 2025 telah dikenai larangan perjalanan penuh.

    Daftar negara yang dilarang secara parsial untuk masuk ke AS

    Sebanyak 15 negara tambahan dimasukkan ke dalam daftar negara yang menghadapi pembatasan parsial, terutama dari kawasan Afrika sub-Sahara.

    Negara-negara Afrika tersebut adalah Angola, Benin, Pantai Gading, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe.

    Antigua dan Barbuda, Dominika, serta Tonga juga dikenai larangan parsial.

    Negara Burundi, Kuba, Togo, dan Venezuela tetap berada di bawah larangan perjalanan parsial yang sebelumnya telah diberlakukan sejak Juni 2025.

    Artinya, kini terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan parsial setelah AS pada Selasa (16/12) mencabut penangguhan parsial perjalanan bagi warga Turkmenistan.

    Siapa saja yang dibatasi masuk ke AS?

    Pembatasan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin mengunjungi AS, seperti turis, pelajar, dan pelaku perjalanan bisnis, hingga pihak yang ingin bermigrasi ke sana.

    Orang-orang yang telah memiliki visa, berstatus penduduk tetap sah di AS, atau memiliki kategori visa tertentu seperti diplomat atau atlet dikecualikan dari pembatasan ini.

    Pihak yang masuk ke AS dan dianggap melayani kepentingan AS juga dikecualikan dari pembatasan.

    Pemerintah AS menyatakan bahwa pembatasan terbaru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

    Alasan Trump perketat pembatasan perjalanan ke AS

    Meskipun Donald Trump menjadikan pengetatan imigrasi sebagai salah satu pilar utama masa kepresidenannya, larangan perjalanan terbaru ini tampaknya dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa baru-baru ini.

    Pemerintahan Trump pertama kali mengisyaratkan perluasan pembatasan perjalanan setelah penangkapan seorang warga negara Afganistan yang diduga terlibat dalam penembakan dua anggota Garda Nasional pada November 2025.

    Sejak penembakan tersebut, AS menghentikan seluruh keputusan terkait klaim suaka dan menangguhkan proses permohonan imigrasi dari 19 negara awal yang dikenai pembatasan perjalanan.

    Trump juga sempat mengancam akan melakukan aksi militer terhadap Nigeria pada awal November 2025. Dia mengklaim bahwa umat Kristen dianiaya di negara tersebut, tapi klaim ini kemudian dibantah oleh Nigeria.

    Terbaru, pada Sabtu (13/12), Trump bersumpah akan melakukan “pembalasan yang sangat serius” terhadap Suriah setelah dua tentara AS dan seorang penerjemah tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pelaku “ISIS”.

    Dalam pernyataannya, Gedung Putih mengaku sulit memverifikasi warga dari banyak negara yang terdampak pembatasan baru ini karena “korupsi yang meluas, dokumen sipil yang palsu atau tidak dapat diandalkan, hingga catatan kriminal”.

    Gedung Putih juga mengatakan bahwa beberapa negara memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warga negaranya.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Prihardani Purba

    (ita/ita)

  • Dunia Mengutuk Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia

    Dunia Mengutuk Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia

    Sydney –

    Penembakan massal terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, dan menyebabkan 15 orang tewas. Dunia pun mengutuk penembakan massal tersebut.

    Dirangkum detikcom, Senin (15/12/2025), pelaku penembakan yang merupakan ayah dan anak melepas tembakan ke arah kerumunan orang yang memadati Pantai Bondi untuk memulai perayaan Hanukkah pada Minggu (14/12) malam waktu setempat.

    Polisi mengkonfirmasi ayah berusia 50 tahun itu memiliki izin untuk memiliki enam senjata api yang mereka yakini digunakan dalam penembakan tersebut.

    Setidaknya, 15 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam penembakan yang terjadi saat acara perayaan festival Yahudi, Hanukkah, tersebut. Otoritas Kesehatan New South Wales, seperti dikutip Sydney Morning Herald, menyebut 27 orang masih menjalani perawatan medis di berbagai rumah sakit di kota Sydney akibat penembakan massal tersebut.

    Sementara, Kepolisian Australia mengidentifikasi kedua pelaku penembakan sebagai seorang ayah yang bernama Sajid Akram (50) dan anak laki-lakinya, Naveed Akram (24). Kepolisian meyakini tidak ada pelaku lainnya dalam penembakan massal itu.

    Sajid Akram tewas ditembak polisi, sementara Naveed Akram dalam kondisi kritis. Berbagai negara kemudian menyampaikan kecaman terhadap pelaku dan peristiwa itu.

    RI Kutuk Penembakan Massal

    Pemerintah Indonesia mengecam penembakan massal di Pantai Bondi tersebut. Kementerian Luar Negeri RI juga menyampaikan duka dan rasa solidaritas untuk para korban.

    “Pemerintah Republik Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember 2025, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka,” tulis Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X resminya, Selasa (15/12/2025).

    “Ungkapan belasungkawa kami yang mendalam kepada keluarga dan sahabat para korban, serta turut mendoakan para korban yang mengalami luka-luka. Indonesia menyampaikan rasa solidaritas kepada Pemerintah dan rakyat Australia di masa yang sulit ini,” ujar Kemlu.

    Arab Saudi Kecam Penembakan Massal

    Pemerintah Arab Saudi juga mengutuk serangan mematikan di Pantai Bondi. Saudi menyebut insiden tersebut sebagai ‘serangan teroris’.

    “Kerajaan menegaskan pendiriannya terhadap semua bentuk kekerasan, terorisme, dan ekstremisme,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Senin (15/12/2025).

    “Belasungkawa tulus kepada keluarga para korban dan kepada pemerintah serta rakyat Australia, dan mendoakan agar para korban luka segera pulih,” imbuh kementerian.

    Trump Sebut Serangan Teroris Anti-Yahudi

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, turut mengecam penembakan massal yang menewaskan total 15 orang di Pantai Bondi. Menurutnya, peristiwa tersebut sebagai ‘serangan anti-Semit murni’.

    “Itu adalah serangan yang mengerikan, 11 orang tewas, 29 orang terluka parah. Dan itu jelas merupakan serangan anti-Semit,” kata Trump dalam perayaan Natal di Gedung Putih dilansir AFP, Senin (15/12).

    Seperti diketahui, otoritas setempat awalnya menyebut korban tewas berjumlah 11 orang. Jumlah korban tewas kemudian bertambah menjadi 15 orang.

    Netanyahu Salahkan PM Australia

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese atas penembakan massal di Pantai Bondi. Netanyahu menuduh Albanese semakin ‘mengobarkan api antisemitisme’ dengan mengakui negara Palestina.

    Ini bukan pertama kalinya Netanyahu mengkritik Albanese. Netanyahu sebelumnya menyebut Albanese sebagai pemimpin yang lemah setelah Australia memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina pada September lalu.

    Dalam pidato yang berapi-api, seperti dilansir ABC News dan Sydney Morning Herald, Senin (15/12), Netanyahu mengatakan bahwa ‘antisemitisme adalah kanker’ dan ‘menyebar ketika para pemimpin tetap diam’.

    “Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, sikap lunak dengan tekad. Sebaliknya, Perdana Menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan sikap lunak dengan lebih banyak sikap lunak,” kata Netanyahu.

    Australia telah mengakui negara Palestina dalam rangkaian Sidang Umum PBB pada September lalu setelah Albanese mengumumkan rencana pengakuan itu pada 11 Agustus. Netanyahu, dalam pidatonya, menyinggung surat yang dikirimkannya kepada Albanese pada saat itu.

    “Saya menulis: ‘Seruan Anda untuk negara Palestina justru menyulut api antisemitisme. Itu memberikan hadiah kepada teroris Hamas. Itu memberikan keberanian kepada mereka yang mengancam orang Yahudi Australia dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini berkeliaran di jalanan Anda’,” ujar Netanyahu.

    Iran Kutuk Serangan di Pantai Bondi

    Pemerintah Iran mengutuk keras penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12) yang menargetkan acara perayaan Yahudi. Teheran menyebut penembakan itu sebagai ‘serangan kekerasan’.

    “Kami mengutuk serangan kekerasan di Sydney, Australia,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (15/12).

    “Teror dan pembunuhan manusia, di mana pun itu dilakukan, ditolak dan dikutuk,” tegas Baghaei

    Lihat juga Video ‘Detik-detik 2 Pelaku Penembakan di Australia Dilumpuhkan’:

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Iran Kutuk Keras Penembakan Massal di Pantai Bondi

    Iran Kutuk Keras Penembakan Massal di Pantai Bondi

    Teheran –

    Pemerintah Iran mengutuk keras penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12) yang menargetkan acara perayaan Yahudi. Teheran menyebut penembakan itu sebagai “serangan kekerasan”.

    “Kami mengutuk serangan kekerasan di Sydney, Australia,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pernyataan via media sosial X, seperti dilansir AFP, Senin (15/12/2025).

    “Teror dan pembunuhan manusia, di mana pun itu dilakukan, ditolak dan dikutuk,” tegas Baghaei.

    Penembakan massal di area Pantai Bondi, yang merupakan salah satu daya tarik wisata terbesar di Sydney, menewaskan sedikitnya 15 orang tewas dan melukai puluhan orang lainnya.

    Kepolisian Australia mengidentifikasi dua pelaku penembakan sebagai seorang ayah yang bernama Sajid Akram (50) dan anak laki-lakinya, Naveed Akram (24).

    Sajid tewas ditembak polisi di lokasi kejadian, sedangkan Naveed mengalami luka kritis dan kini berada di bawah penjagaan kepolisian di sebuah rumah sakit setempat. Otoritas Australia menyebut Sajid memiliki enam senjata api secara legal.

    Motif pasti di balik penembakan massal itu masih diselidiki. Namun diketahui bahwa penembakan itu terjadi selama acara tahunan “Hanukkah by the Sea” yang digelar oleh umat Yahudi di Pantai Bondi. Kepolisian setempat menyebut acara itu dihadiri lebih dari 1.000 orang.

    Kepolisian Australia telah menetapkan penembakan massal itu sebagai “insiden teroris” dan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan dugaan “peledak rakitan” di dalam sebuah kendaraan terkait pelaku yang ditemukan terparkir di dekat area pantai.

    Kutukan Iran untuk penembakan di Australia itu dilontarkan saat hubungan kedua negara memburuk secara signifikan sepanjang tahun ini. Pada Agustus lalu, Canberra menyalahkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) atas dua serangan pembakaran pada tahun 2024 yang menargetkan komunitas Yahudi setempat.

    Serangan pembakaran itu menargetkan sebuah restoran kosher di Sydney dan sebuah sinagoge di Melbourne, namun tidak memicu korban jiwa.

    Menyusul serangan itu, pemerintah Australia menyatakan Duta Besar Iran sebagai persona non grata. Canberra hanya memberikan waktu seminggu kepada sang Duta Besar beserta tiga diplomat Teheran untuk meninggalkan negara tersebut.

    Otoritas Australia juga menarik pulang Duta Besarnya dari Teheran dan menangguhkan aktivitas kedutaannya di ibu kota Iran.

    Iran pada saat itu mengecam tindakan Australia dan bersumpah akan melakukan “tindakan balasan”.

    Kemudian pada November lalu, pemerintah Australia menetapkan IRGC sebagai kelompok sponsor teror. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam langkah tersebut sebagai “tindakan yang menghina dan tidak dapat dibenarkan”, serta merupakan “pelanggaran terhadap aturan dan norma hukum internasional yang berkaitan dengan kedaulatan nasional negara”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    PM Israel Salahkan PM Australia Soal Serangan ke Umat Yahudi di Sydney

    Para pemimpin dunia menyampaikan belasungkawa dan reaksi terhadap serangan penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, hari Minggu kemarin (15/12).

    Serangan terjadi saat umat Yahudi di Sydney sedang merayakan hari pertama di pekan Hanukkah.

    Sejauh ini 15 korban serangan tewas. Satu dari dua pelaku penembakan juga tewas di lokasi kejadian.

    Sebanyak 38 orang lainnya, termasuk dua petugas polisi, terluka dan telah dibawa ke rumah sakit di seluruh kota.

    Berikut reaksi dari para pemimpin dunia tersebut.

    Israel

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyalahkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas serangan penembakan mematikan di Bondi.

    Dalam pidatonya yang berapi-api semalam, Netanyahu mengatakan “antisemitisme adalah kanker” yang “menyebar ketika para pemimpin tetap diam.”

    “Saya menyerukan kepada Anda untuk mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad. Sebaliknya, perdana menteri, Anda mengganti kelemahan dengan kelemahan dan upaya meredakan dengan lebih banyak upaya untuk meredakan,” ujar Netanyahu.

    “Pemerintahan Anda tidak melakukan apa pun untuk menghentikan penyebaran antisemitisme di Australia. Anda tidak melakukan apa pun untuk mengekang sel-sel kanker yang tumbuh di negara Anda.

    “Anda tidak mengambil tindakan apa pun. Anda membiarkan penyakit ini [anti-Semitisme] menyebar dan hasilnya adalah serangan mengerikan terhadap orang Yahudi yang kita saksikan hari ini.”

    Amerika Serikat

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengomentari serangan mengerikan itu dan menyebutnya “murni serangan anti-Semit.”

    “Di Australia terjadi serangan yang mengerikan,” katanya pada hari Minggu, waktu AS, dalam perayaan Natal di Gedung Putih.

    “Ini adalah serangan yang mengerikan, 11 tewas, 29 luka parah. Dan itu jelas merupakan serangan anti-Semit.

    “Saya hanya ingin menyampaikan belasungkawa saya kepada semua orang.”

    Negara-negara Muslim

    Dalam pernyataannya Arab Saudi menegaskan sikapnya yang “menantang segala bentuk kekerasan, terorisme, ekstremisme” dan menyampaikan belang sungkawa terhadap keluarga korban serta pemerintah dan rakyat Australia.

    Kementerian Luar Negeri Iran turut mengecam serangan insiden penembakan di Pantai Bondi.

    “Serangan kekerasan terhadap warga sipil di Sydney. Teror dan pembunuhan massal harus dikecam, di mana pun terjadi, sebagai tindakan melawan hukum dan kriminal,” demikian pernyataan yang diunggah di akun X.

    Pernyataan yang serupa sudah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri di Turki, Uni Emirat Arab, serta Qatar.

    Inggris

    Raja Charles mengatakan ia dan istrinya, Ratu Camilla “sangat terkejut dan sedih” mendengar berita serangan teroris anti-Semit terhadap warga Yahudi yang sedang merayakan Hanukkah di Bondi.

    “Hati kami turut berduka cita kepada semua orang yang terkena dampak begitu mengerikan, termasuk para petugas polisi yang terluka saat melindungi anggota komunitas mereka,” katanya dalam pesan yang dirilis oleh Istana Buckingham.

    “Kami memuji polisi, layanan darurat, dan anggota masyarakat yang tindakan heroiknya tidak diragukan lagi mencegah kengerian dan tragedi yang lebih besar.

    “Di saat-saat sulit, warga Australia selalu bersatu dalam persatuan dan tekad. Saya tahu bahwa semangat kebersamaan dan cinta yang bersinar begitu terang di Australia, dan cahaya di jantung Festival Hanukkah, akan selalu menang atas kegelapan kejahatan semacam itu.”

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan ini adalah berita yang sangat menyedihkan dari Australia.

    “Inggris menyampaikan simpati dan belasungkawa kami kepada semua orang yang terkena dampak serangan mengerikan di pantai Bondi. Saya terus menerima informasi terbaru tentang perkembangan situasi ini,” uajrnya.

    Prancis

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan “Prancis menyampaikan belasungkawa kepada para korban, yang terluka, dan orang-orang terkasih mereka.”

    “Kami turut merasakan duka cita rakyat Australia dan akan terus berjuang tanpa henti melawan kebencian anti-Semit, yang menyakiti kita semua, di mana pun terjadi,” katanya.

    Malaysia

    Melalui akun X-nya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan “tindakan kekerasan di Sydney telah merenggut nyawa yang tak bersalah.”

    “Saya sangat prihatin dengan serangan kekerasan di Sydney yang telah merenggut nyawa orang tak bersalah dan menyebabkan banyak lainnya terluka,” bunyi pernyataannya.

    “Saya mengutuk tindakan ini dengan sekeras-kerasnya. Tidak ada pembenaran untuk kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil, apalagi serangan yang menargetkan orang berdasarkan ras atau agama, kapan pun dan di mana pun.”

    Ukraina

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga turut menyampaikan belasungkawanya.

    “Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang tewas dan mendoakan kesembuhan yang cepat dan sepenuhnya bagi semua yang terluka,” ujar Presiden Zelenskyy.

    “Teror dan kebencian tidak boleh pernah gagal, keduanya harus dikalahkan di mana pun dan kapan pun.”

    Kanada

    Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan “Hanukkah adalah waktu terang di tengah kegelapan dan peringatan akan ketahanan bangsa Yahudi.”

    “Semoga kita semua mendukung dan memperkuat ketahanan itu untuk melindungi komunitas Yahudi kita dan untuk memastikan, yang lebih mendasar, bahwa semua orang dapat berkembang dalam setiap aspek masyarakat kita.

    Selandia Baru

    Perdana Menteri Selandia Baru Christoper Luxon mengungkapkan rasa terkejutnya setelah mengatakan “Australia dan Selandia Baru lebih dari sekadar teman, kami adalah keluarga.”

    “Saya terkejut melihat insiden menyerikan di Bondi, tempat yang dikunjungi warga Selandia Baru setiap hari. Pikiran saya, dan pikiran seluruh warga Selandia Baru, bersama mereka yang terkena dampak,” ujarnya.