Xcloud.id

Negara: Irak

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London –

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Pidato di PBB, Menlu Rusia Tolak Keras Rencana Israel Caplok Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengkritik rentetan serangan Israel ke negara-negara di Timur Tengah (Timteng). Lavrov menyebut aksi Israel itu seperti ingin sengaja meledakkan wilayah Timteng.

    Hal itu disampaikan Lavrov saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Sabtu (27/9). Dia menyebut serangan Israel ke negara-negara Timteng merupakan tindakan illegal.

    “Penggunaan kekuatan ilegal Israel terhadap Palestina dan tindakan agresif terhadap Iran, Qatar, Yaman, Lebanon, Suriah, dan Irak hari ini mengancam akan meledakkan seluruh Timur Tengah,” kata Lavrov dilansir AFP, Minggu (28/9/2025).

    Lavrov juga mengecam rencana Israel dalam mencaplok wilayah Tepi Barat di Palestina. Dia menyebut aksi itu merupakan upaya dalam mematikan negara Palestina yang merdeka.

    “Tidak ada pembenaran atas rencana aneksasi Tepi Barat. Kita pada dasarnya sedang menghadapi upaya semacam kudeta yang bertujuan mengubur keputusan PBB tentang pembentukan negara Palestina,” kata Lavrov.

    Prancis, Inggris, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina selama sepekan terakhir. Mereka menyuarakan kekesalan terhadap perang Israel yang tak henti-hentinya di Gaza.

    Amerika Serikat, pendukung utama Israel, sangat menentang deklarasi kenegaraan tersebut, tetapi Presiden Donald Trump juga telah memberi tahu Netanyahu untuk tidak mencaplok Tepi Barat setelah mitra-mitra Arab AS menyuarakan kekhawatiran.

    Lavrov mencemooh pengakuan Barat atas negara Palestina. Dia menyindir pengakuan tersebut seharusnya telah dikeluarkan sejak lama

    “Dengan menunggu hingga Sidang Umum, mereka mungkin berharap “tidak akan ada apa pun dan tidak seorang pun yang tersisa untuk diakui” sementara Israel melanjutkan serangannya, kata Lavrov.

    Rusia telah mengakui negara Palestina sejak zaman Soviet meskipun Israel juga berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Moskow karena pengaruh regionalnya dan komunitas Yahudi yang cukup besar di Rusia.

    Lavrov juga menuduh kekuatan Barat menyabotase diplomasi terhadap Iran melalui penerapan kembali sanksi PBB yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa jam.

    “Penolakan terhadap tawaran Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang batas waktu akhirnya mengungkap kebijakan Barat yang menyabotase upaya mencari solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB, serta keinginannya untuk mendapatkan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan,” kata Lavrov.

    (ygs/ygs)

  • Suporter Timnas Indonesia Dapat Jatah 4 Ribu Tiket di Kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI Beri Imbauan

    Suporter Timnas Indonesia Dapat Jatah 4 Ribu Tiket di Kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI Beri Imbauan

    JAKARTA – PSSI memberi imbauan kepada suporter Timnas Indonesia terkait tiket Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi. Hal ini diutarakan terkait kuota pembelian yang sudah ditetapkan penyelenggara.

    Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung awal Oktober 2025 di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah pada tanggal 9 Oktober 2025 WIB disusul kontra Irak di tanggal 12 Oktober 2025 WIB.

    Terkait pertandingan mendatang, Arya Sinulingga selaku Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI memberi imbauan kepada para suporter agar berhati-hati dalam membeli tiket. Pasalnya, akan ada pembatasan kuota di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

    “Perlu banget kami sampaikan, sampai hari ini kita dapat jatah delapan persen dari jatah kursi yang ada di stadion. Itu delapan persen dari sekitar 50 ribu kursi. Jadi, total jatah kita sekitar empat ribu tiket.”

    “Nah, tolong kepada masyarakat Indonesia. Yang beli tiket di sana, tolong hati-hati beli tiket, karena ada tiket yang betul-betul haknya teman-teman dari suporter Arab Saudi.”

    “Nanti kalau Anda beli di sana, seperti pengalaman kita sebelumnya, itu kursinya enggak ditempatkan di situ,” ujar Arya Sinulingga di Jakarta dikutip Jumat, 26 September 2025.

    Arya mewanti-wanti karena suporter Indonesia bisa menumpuk di satu area tribune jika ada pembelian tiket melebihi kuota yang disediakan.

    “Teman-teman kalau pakai (jersey) merah, teman-teman akan digeser ke suporter yang ada di Indonesia. Nah, ketika digeser ke sana, bayangkan tuh, kursi bebas. Jadi, duduknya nanti akan menumpuk di sana.”

    “Misalnya empat ribu dibeli, kemudian ada yang beli jatahnya Arab Saudi, maka kita akan digeser oleh keamanannya ke situ (tempat suporter Indonesia).”

    “Karena enggak ada sistem kursi, jumlah nomornya enggak ada. Jadi, jangan sampai (kejadian) teman-teman di sana. Kecuali Anda pakaiannya suporter Arab Saudi, silakan. Kalau enggak, diusir nanti, digeser,” tutur Arya.

  • Fenomena Aneh Sungai Kering di Arab Muncul Emas, Ternyata Ada Hadisnya

    Fenomena Aneh Sungai Kering di Arab Muncul Emas, Ternyata Ada Hadisnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah fenomena aneh muncul di sungai yang berada di Raqqa Suriah. Sungai Eufrat yang mengering itu ternyata memunculkan emas mentah.

    Masyarakat setempat heboh setelah mengetahui fenomena tersebut. Bahkan banyak orang langsung menyerbu bantaran sungai untuk mencari emas.

    “Awalnya hanya rasa penasaran, tapi sekarang semua orang ikut mencari. Ini seperti mimpi,” ujar salah satu warga kepada media lokal Shafaq News.

    Bahkan hal ini menggerakkan ekonomi mikro setempat. Harga peralatan tambang bekas mengalami peningkatan dan calo informasi bermunculan untuk memenuhi permintaan.

    Para penambang itu bisa bergerak tanpa izin. Sebab wilayah itu belum memiliki regulasi resmi atau pengawasan dari otoritas lokal.

    Namun seorang insinyur geologi, Khaled al-Shammari meminta masyarakat tidak terburu-buru membuat kesimpulan tanah berkilau itu adalah emas.

    “Sedimen berkilau bisa saja berasal dari mineral lain. Hanya analisis geologi yang bisa memastikan kandungan emasnya,” tegasnya.

    Sungai Eufrat yang mengalir di Turki, Suriah, dan Irak, memang telah menyusut beberapa tahun terakhir karena pembangunan bendungan dan perubahan iklim. Hal ini pada akhirnya memicu kekeringan dan perebutan hak air antar negara.

    Sementara itu, mengeringnya Sungai Eufrat dan munculnya bongkahan emas dibahas oleh sabda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab RA, Rasulullah SAW bersabda:

    لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو

    Artinya: “Kiamat tidak akan terjadi sampai al-Furat (Sungai Eufrat) mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap seratus orang (yang memperebutkannya), terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, ‘Mudah-mudahan aku-lah orang yang selamat.” (HR Muslim)

    Menurut Abu ‘Ubaidah dalam ta’liqnya pada kitab An Nihayah Fi Al Fitan wa Al Malahim oleh Ibnu Katsir mengatakan gunung emas dalam hadist tanda kiamat adalah kiasan. Diibaratkan sebagai mintak bumi, karena nilai manfaat yang sama, dikutip dari Detik.com.

    Sementara itu, hadist lain dari Abu Hurairah RA juga menjelaskan emas pada Sungai Eufrat. Nabi SAW bersabda:

    عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: “يُوشِكُ الفُرَاتُ يَحْسِرُ عن كَنْزِ مِنْ ذّهَبِ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً

    Artinya: “Hampir terbuka al-Furat dengan (berisi) simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya.” (HR At Tirmidzi)

    Mengutip buku Al Jannah: Misteri Sugra Terungkap di Akhir Zaman susunan Billy El-Rasheed, Imam Nawawi melalui Syarah Shahih Muslim menyebutkan Sungai Eufrat yang mengering dalam hadits diartikan sebagai terbukanya dasar sungai karena air yang surut. Penyebabnya dia mengatakan karena adanya perubahan aliran sungai.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Israel Sudah Menggila di Tanah Arab, Turki Jadi Target Berikutnya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman ekspansionis Israel dinilai mulai meluas di kawasan Timur Tengah. Setelah melancarkan serangan ke Qatar, sejumlah analis menilai Turki bisa menjadi titik panas berikutnya dalam konstelasi geopolitik regional.

    Michael Rubin, peneliti senior American Enterprise Institute di Washington, menyebut Turki berisiko menjadi sasaran Israel berikutnya.

    “Israel tidak boleh bergantung pada keanggotaan NATO Turki sebagai tameng perlindungan,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (22/0/2025).

    Akademisi Israel Meir Masri bahkan menulis di media sosial: “Hari ini Qatar, besok Turki.”

    Ankara merespons dengan keras. Seorang penasihat senior Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel sebagai “anjing Zionis” dan mengancam akan menghapus Israel dari peta.

    Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga menegaskan visi “Israel Raya” yang digaungkan Benjamin Netanyahu bertujuan melemahkan negara-negara tetangga.

    “Israel berupaya membuat negara-negara di kawasan tetap lemah, tidak efektif, dan terpecah,” ujar Fidan.

    Ia menambahkan visi yang diyakini sebagian Zionis religius meluas hingga Suriah, Lebanon, Mesir, dan Yordania modern, pada dasarnya ingin memecah belah kawasan.

    Omer Ozkizilcik, peneliti Atlantic Council, mengatakan Ankara memandang retorika anti-Turki sebagai tanda Israel ingin membangun hegemoni regional.

    “Turki makin merasa bahwa agresi Israel tidak memiliki batas dan menikmati dukungan Amerika,” ujarnya.

    Sementara menurut pensiunan laksamana Turki Cem Gurdeniz, manifestasi awal ketegangan kemungkinan muncul di Suriah.

    “Manifestasi pertama ketegangan Turki-Israel kemungkinan besar akan muncul di front Suriah, baik di darat maupun udara,” katanya.

    Meski begitu, analis King’s College London Andreas Krieg menekankan konflik terbuka belum tentu terjadi. “Ancaman Israel terhadap Turki bukanlah agresi militer konvensional, melainkan penargetan kepentingan Turki melalui cara tidak langsung,” ujarnya.

    Dengan meningkatnya tensi, Turki diperkirakan memperkuat sistem pertahanan udara, intelijen, dan memperluas koalisi dengan Qatar, Yordania, serta Irak. Namun dengan dukungan penuh AS terhadap Israel, rivalitas Ankara-Tel Aviv diprediksi bakal terus memanas.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akankah Serangan Israel Dorong Pembentukan NATO ala Timur Tengah?

    Akankah Serangan Israel Dorong Pembentukan NATO ala Timur Tengah?

    Jakarta –

    Hampir tak ada yang bisa diperbuat Qatar ketika Doha dihantam rudal Israel dua pekan silam.

    Pada hari itu, 10 jet tempur Israel terbang dari arah Laut Merah, meniti langit tanpa melintasi wilayah udara negara lain. Mereka lalu melepas tembakan yang dalam istilah militer disebut over the horizon atau tembakan di luar cakrawala, alias tak terlihat.

    Dalam serangan semacam ini, rudal balistik meluncur hingga ke atmosfer atas Bumi, sebelum menghujam target dengan kecepatan tinggi. Targetnya adalah pertemuan sekelompok petinggi Hamas di pengasingan. Di kota dengan hotel berbintang, gedung kaca, dan diplomasi tinggi. Enam orang tewas. Menurut kabar, bukan orang-orang yang dibidik Israel.

    Qatar, negeri kecil berpengaruh besar, mendadak seakan tak punya pelindung dari serangan Israel. Padahal di sana lah berdiri pangkalan militer terbesar Amerika di Timur Tengah. Padahal, Qatar juga diberi gelar sekutu utama non-NATO, setelah membantu evakuasi serdadu AS dari Afganistan 2022 silam.

    Namun, status “sekutu” tak cukup kuat mencegah Israel melancarkan serangan pertama terhadap negara Teluk. Pakar mempertanyakan, apakah AS mengetahui serangan ini? Jika ya, mengapa membiarkannya?

    Amerika tak lagi bisa diandalkan

    “Serangan Israel mengguncang keyakinan negara-negara Teluk terhadap Amerika Serikat dan akan mendorong mereka semakin mendekat satu sama lain,” tulis Kristin Diwan, peneliti senior di Arab Gulf States Institute, Washington.

    “Raja-raja minyak ini terlalu mirip satu sama lain… serangan langsung terhadap kedaulatan dan rasa aman mereka adalah sesuatu yang tak bisa ditoleransi,” imbuhnya.

    Dalam konteks ini, wacana pembentukan pakta pertahanan bergaya NATO kembali menguat dalam sepekan terakhir.

    Pada pertemuan darurat yang digelar Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pekan lalu, para pejabat Mesir mengusulkan pembentukan pasukan tugas bersama ala NATO untuk negara-negara Arab. Dalam pidatonya di forum tersebut, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani juga menyerukan pendekatan kolektif untuk keamanan Timur Tengah.

    Enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC)—Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—sepakat mengaktifkan ketentuan dalam perjanjian pertahanan bersama yang diteken tahun 2000, yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua, serupa pasal 5 perjanjian NATO.

    Setelah KTT darurat itu, para menteri pertahanan Teluk menggelar pertemuan lanjutan di Doha dan sepakat berbagi informasi intelijen, laporan situasi udara, serta mempercepat sistem peringatan dini rudal balistik di kawasan. Latihan militer bersama juga diumumkan.

    Pada minggu yang sama, Arab Saudi menandatangani “perjanjian pertahanan timbal balik strategis” dengan adidaya nuklir Pakistan. Kedua negara menyatakan bahwa “setiap agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya.”

    Menuju “NATO Islam”?

    Apakah ini cikal bakal dari terbentuknya “NATO Islam”? Kenyataannya tidak sesederhana itu, kata sejumlah pengamat kepada DW.

    “Aliansi ala NATO tak realistis karena akan memaksa negara-negara Teluk terikat dalam konflik yang tak mereka anggap vital. Tak ada pemimpin Teluk yang ingin terseret konflik dengan Israel demi Mesir, misalnya,” ujar Andreas Krieg, dosen senior di School of Security Studies, King’s College London.

    Meski begitu, serangan ke Doha telah mengubah kalkulasi keamanan kawasan.

    “Keamanan Teluk selama ini berdasar pada logika upeti: membayar pihak lain untuk menjamin perlindungan. Tapi mentalitas ini mulai bergeser setelah serangan ke Doha,” lanjut Krieg. “Meski perubahan itu masih berjalan lambat.”

    Alih-alih “NATO Islam”, dunia kemungkinan akan melihat format “6+2”, jelas Cinzia Bianco, pakar Teluk dari European Council on Foreign Relations (ECFR). Format “6+2” mengacu pada enam negara GCC ditambah Turki dan Mesir.

    Menurut Bianco, format ini kemungkinan tengah dibahas di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pekan ini.

    “Namun ini bukan tentang pasal semacam Article 5 dalam NATO,” katanya kepada DW. “Komitmen pertahanan antarnegara Teluk tak sekuat antaranggota NATO. Ini lebih ke arah kolektivisasi posisi pertahanan dan keamanan, dan yang paling penting: pesan pencegahan terhadap Israel.”

    Dukungan militer dari luar

    Format “6+2” dinilai lebih masuk akal ketimbang “NATO Islam”, lanjut Krieg. Turki, menurutnya, adalah “mitra non-Barat paling kredibel bagi negara-negara Teluk, dengan pasukan yang telah ditempatkan di Qatar sejak 2017 dan kapabilitas nyata untuk bertindak cepat saat krisis.”

    Mesir, lanjut Krieg, lebih rumit. Negara itu memang punya kekuatan militer besar, tetapi keandalannya masih dipertanyakan oleh sejumlah negara Teluk.

    Namun jika format “6+2” benar-benar akan diwujudkan, prosesnya akan berlangsung perlahan dan tertutup, tegas Krieg dan Bianco.

    “Perubahan besar akan terjadi di balik layar,” kata Krieg. “Publik mungkin akan melihat komunike, KTT, dan latihan militer gabungan. Tapi kerja penting seperti berbagi data radar, integrasi sistem peringatan dini, atau pemberian hak pangkalan militer akan tetap berlangsung diam-diam.”

    Negara-negara Teluk, yang selama ini bergantung pada AS, juga mulai membuka opsi memperluas hubungan pertahanan dengan negara lain.

    “Pasti ada aktor lain seperti Rusia dan Cina yang siap menggantikan AS,” ujar Sinem Cengiz, peneliti di Pusat Studi Teluk Universitas Qatar. “Namun kecil kemungkinan ada pihak yang bisa menggantikan AS dalam waktu singkat.”

    Negara-negara Teluk memang tak ingin menggantikan AS sepenuhnya, tambah Bianco. Mereka masih sangat bergantung pada teknologi militer AS.

    “Setelah serangan ke Doha, Qatar langsung meminta jaminan dari AS bahwa mereka masih menjadi mitra,” ungkapnya.

    “Catatan pentingnya, AS sebenarnya tak pernah menentang regionalisasi pertahanan seperti ini,” ujar Bianco. “Washington justru mendukung adanya arsitektur pertahanan rudal balistik tunggal untuk negara-negara Teluk.”

    Faktanya, semakin dalam integrasi militer di kawasan, peran AS justru semakin penting, karena sistem pertahanan regional masih bertumpu pada teknologi militer Amerika.

    “Tapi makna politiknya telah berubah,” pungkas Krieg. “Washington tak lagi dilihat sebagai penjamin utama keamanan, melainkan mitra yang dukungannya bersifat kondisional dan transaksional. Para pemimpin Teluk kini mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa AS punya kepentingan, bukan sekutu, dan tengah membangun poros keamanan yang dipimpin Teluk sendiri—posisi tengah antara Iran dan Israel.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • 3 Presiden FIFA: Dulu Tak Ada yang Bayangkan RI di Kualifikasi Piala Dunia Nasional

    3 Presiden FIFA: Dulu Tak Ada yang Bayangkan RI di Kualifikasi Piala Dunia Nasional

    Presiden FIFA: Dulu Tak Ada yang Bayangkan RI di Kualifikasi Piala Dunia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan, di masa lalu, tidak ada seorang pun yang membayangkan Timnas Indonesia bisa bertanding menuju Kualifikasi Piala Dunia.
    Namun, kini, Timnas Indonesia telah berada di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia.
    “Sampai beberapa waktu lalu, tak seorang pun membayangkan bahwa Indonesia akan bermain di dua laga krusial untuk Kualifikasi Piala Dunia,” ujar Gianni usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, Rabu (24/9/2025).
    Gianni menyampaikan, Piala Dunia merupakan ajang puncak bagi para pemain dan penggemar sepak bola.
    Untuk itu, Gianni mendoakan kesuksesan Timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026.
    “Piala Dunia tentu saja adalah puncak bagi setiap pemain, bagi setiap penggemar. Jadi saya ucapkan semoga sukses untuk Indonesia. Saya ucapkan semoga sukses untuk semua yang berpartisipasi. Dan kita harus menyatukan sepak bola,” imbuhnya.
    Diketahui, Timnas Indonesia mulai menghitung mundur menuju putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026.
    Dalam belasan hari ke depan, Timnas Indonesia akan memulai pertandingan melawan Arab Saudi di laga pertama pada Kamis (9/10/2025) pukul 00.15 WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.
    Tergabung di Grup B, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak untuk memperebutkan satu tiket otomatis ke Piala Dunia 2026.
    Segala persiapan telah dilakukan untuk meraih hasil maksimal di Jeddah.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Jejak Presiden RI di Panggung Majelis Umum PBB: Dari Soekarno hingga Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selalu menjadi panggung diplomasi penting bagi para pemimpin dunia. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Asia Tenggara, telah berulang kali memanfaatkan forum ini untuk menyuarakan kepentingan nasional sekaligus memperjuangkan aspirasi negara berkembang.

    Sejumlah Presiden Republik Indonesia tercatat pernah tampil dalam forum tersebut dengan membawa pesan perdamaian, keadilan, hingga kerja sama global.

    Berikut kilas balik momen penting kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB dari masa ke masa. 

    1. Presiden Soekarno – SMU PBB ke-15 (1960)

    Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno berpidato dalam SMU PBB ke-15 pada 30 September 1960. Ia berbicara pada hari ke-7 dengan urutan ke-46.

    Pidato Bung Karno yang terkenal dengan judul “To Build the World Anew” menekankan pentingnya tatanan dunia baru yang lebih adil dan seimbang, di tengah ketegangan Perang Dingin. Kehadirannya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara Non-Blok yang aktif dalam perjuangan perdamaian internasional.

    2. Presiden Soeharto – SMU PBB ke-47 (1992)

    Pada 2 Oktober 1992, Presiden ke-2 RI Soeharto tampil dalam SMU PBB ke-47. Berpidato di hari ke-4 dengan urutan ke-61, Soeharto menekankan urgensi membangun tatanan dunia baru yang lebih adil, mengedepankan kerja sama internasional dalam pembangunan dan menjaga perdamaian global.

    3. Presiden Megawati Soekarnoputri – SMU PBB ke-58 (2003)

    Megawati Soekarnoputri, Presiden perempuan pertama Indonesia, berpidato dalam SMU PBB ke-58 pada 23 September 2003. Berlangsung di hari pertama dengan urutan ke-17, Megawati menyoroti pentingnya diplomasi multilateral dan penegakan hukum internasional, terutama pasca tragedi 11 September dan invasi Irak.

    4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – SMU PBB ke-62, 67, dan 69

    SBY tercatat tiga kali berpidato di Sidang Umum PBB yaitu pada SMU PBB ke-62 (2007): 25 September 2007, hari pertama urutan ke-20. Kemudian, SMU PBB ke-67 (2012): 12 September 2012, hari pertama urutan ke-27. Terakhir, SMU PBB ke-69 (2014): 24 September 2014, hari pertama urutan ke-16.

    Dalam pidatonya, SBY menekankan isu demokrasi, perdamaian dunia, serta pembangunan berkelanjutan, mencerminkan diplomasi Indonesia yang semakin aktif di ranah global.

    5. Presiden Joko Widodo – SMU PBB ke-75 dan 76 (2020 dan 2021)

    Pandemi Covid-19 mengubah format Sidang Umum PBB. Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia pertama yang berpidato secara virtual. Jokowi tidak pernah hadir satu kalipun secara fisik dalam perhelatan tahunan tersebut. 

    SMU PBB ke-75 (2020) pada 22 September 2020, hari pertama urutan ke-16, dengan fokus pada solidaritas global, akses vaksin adil, dan kerja sama kesehatan dan SMU PBB ke-76 (2021) pada 22 September 2021, hari pertama urutan ke-16, menekankan inklusivitas ekonomi global, krisis iklim, dan pembangunan berkelanjutan.

    6. Presiden Prabowo Subianto – SMU PBB ke-80 (2025)

    Presiden Prabowo Subianto melakukan debutnya di SMU PBB ke-80 pada 23 September 2025. Dia menjadi salah satu dari pembicara awal, tampil di hari pertama dengan urutan ke-3 dari 188 negara.

    Pidato Prabowo menandai langkah baru diplomasi Indonesia, menegaskan komitmen bangsa dalam kerja sama internasional menghadapi tantangan global mulai dari ketahanan pangan, perubahan iklim, hingga perdamaian dunia.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, kehadiran para Presiden RI di Sidang Majelis Umum PBB menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, kedaulatan negara berkembang, dan kerja sama multilateral.

    Forum ini tetap menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global yang terus berkembang.

  • Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Daftar Negara yang Mengakui dan Tidak Mengakui Palestina – Page 3

    Berikut daftar negara yang sudah mengakui Palestina:

    Pengakuan Terhadap Palestina Mulai 2024-2025

     

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Armenia 21 Juni 2024

    Slovenia 4 Juni 2024

    Irlandia 22 Mei 2024

    Norwegia 22 Mei 2024

    Spanyol 22 Mei 2024

    Bahama 8 Mei 2024

    Trinidad dan Tobago 3 Mei 2024

    Jamaika 24 April 2024

    Barbados 20 April 2024

    Prancis 22 September 2025

    Luksemburg 22 September 2025

    Malta 22 September 2025

    Monako 22 September 2025

    Belgia 22 September 2025

    Andorra 22 September 2025

    Inggris 21 September 2025

    Australia 21 September 2025

    Kanada 21 September 2025

    Portugal 21 September 2025

    Meksiko 20 Maret 2025

     

    2010-2019

     

    Ekuador 27 Desember 2010

    Bolivia 17 Desember 2010

    Argentina 6 Desember 2010

    Islandia 15 Desember 2011

    Brasil 3 Desember 2011

    Grenada 25 September 2011

    Antigua dan Barbuda 22 September 2011

    Dominika 19 September 2011

    Belize 9 September 2011

    St. Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011

    Honduras 26 Agustus 2011

    El Salvador 25 Agustus 2011

    Suriah 18 Juli 2011

    Sudan Selatan 14 Juli 2011

    Liberia 1 Juli 2011

    Lesotho 3 Mei 2011

    Uruguay 16 Maret 2011

    Paraguay 29 Januari 2011

    Suriname 26 Januari 2011

    Peru 24 Januari 2011

    Guyana 13 Januari 2011

    Chili 7 Januari 2011

    Thailand 18 Januari 2012

    Haiti 27 September 2013

    Guatemala 9 April 2013

    Swedia 30 Oktober 2014

    St. Lucia 14 September 2015

    Tahta Suci 26 Juni 2015

    Kolombia 3 Agustus 2018

    St. Kitts dan Nevis 29 Juli 2019

     

    1991-2009

     

    Eswatini 1 Juli 1991

    Bosnia dan Herzegovina 27 Mei 1992

    Georgia 25 April 1992

    Turkmenistan 17 April 1992

    Azerbaijan 15 April 1992

    Kazakstan 6 April 1992

    Uzbekistan 25 September 1994

    Tajikistan 2 April 1994

    Kirgistan 1 November 1995

    Afrika Selatan 15 Februari 1995

    Papua Nugini 13 Januari 1995

    Malawi 23 Oktober 1998

    Timor Leste 1 Maret 2004

    Montenegro 24 Juli 2006

    Pantai Gading 1 Desember 2008

    Lebanon 30 November 2008

    Kosta Rika 5 Februari 2008

    Republik Dominika 15 Juli 2009

    Venezuela 27 April 2009

     

     1988-1989

     

    Bhutan 25 Desember 1988

    Republik Afrika Tengah 23 Desember 1988

    Burundi 22 Desember 1988

    Botswana 19 Desember 1988

    Nepal 19 Desember 1988

    Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988

    Polandia 14 Desember 1988

    Oman 13 Desember 1988

    Gabon 12 Desember 1988

    Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988

    Mozambik 8 Desember 1988

    Angola 6 Desember 1988

    Republik Kongo 5 Desember 1988

    Sierra Leone 3 Desember 1988

    Uganda Desember 3, 1988

    Laos 2 Desember 1988

    Chad 1 Desember 1988

    Ghana 29 November 1988

    Togo 29 November 1988

    Zimbabwe 29 November 1988

    Maladewa 28 November 1988

    Bulgaria 25 November 1988

    Tanjung Verde 24 November 1988

    Korea Utara 24 November 1988

    Niger 24 November 1988

    Rumania 24 November 1988

    Tanzania 24 November 1988

    Hongaria 23 November 1988

    Mongolia 22 November 1988

    Senegal 22 November 1988

    Burkina Faso 21 November 1988

    Kamboja 21 November 1988

    Komoro 21 November 1988

    Guinea 21 November 1988

    Guinea-Bissau 21 November 1988

    Mali 21 November 1988

    Tiongkok 20 November 1988

    Belarus 19 November 1988

    Namibia 19 November 1988

    Rusia 19 November 1988

    Ukraina 19 November 1988

    Vietnam 19 November 1988

    Siprus 18 November 1988

    Republik Ceko 18 November 1988

    Mesir 18 November 1988

    Gambia 18 November 1988

    India 18 November 19881

    Nigeria 18 November 1988

    Seychelles Slowakia 18 November 1988

    Sri Lanka 18 November 1988

    Albania 17 November 1988

    Brunei Darussalam 17 November 1988

    Djibouti 17 November 1988

    Mauritius 17 November 1988

    Sudan 17 November 1988

    Afganistan 16 November 1988

    Bangladesh 16 November 1988

    Kuba 16 November 1988

    Yordania 16 November 1988

    Madagaskar 16 November 1988

    Nikaragua 16 November 1988

    Pakistan 16 November 1988

    Qatar 16 November, 1988

    Arab Saudi 16 November 1988

    Serbia 16 November 1988

    Uni Emirat Arab 16 November 1988

    Zambia 16 November 1988

    Aljazair 15 November 1988

    Bahrain 15 November 1988

    Indonesia 15 November 1988

    Irak 15 November 1988

    Kuwait 15 November 1988

    Libya Malaysia 15 November 1988

    Mauritania 15 November 1988

    Maroko 15 November 1988

    Somalia 15 November 1988

    Tunisia 15 November 1988

    Turki 15 November 1988

    Yaman 15 November 1988

    Iran 4 Februari 1988

    Filipina 1 September 1989

    Vanuatu 21 Agustus 1989

    Benin 1 Mei 1989

    Guinea Khatulistiwa 1 Mei 1989

    Kenya 1 Mei 1989

    Etiopia 4 Februari 1989

    Rwanda 2 Januari 1989

  • Daftar Perseteruan Indonesia-Kuwait Memanjang usai Penentuan Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Daftar Perseteruan Indonesia-Kuwait Memanjang usai Penentuan Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    JAKARTA – FIFA sudah merilis daftar wasit yang akan memimpin laga Timnas Indonesia di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Pada Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan dipimpin wasit asal Kuwait saat melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025 waktu setempat.

    Dari wasit utama hingga asisten wasit, semua berasal dari Kuwait. Bahkan, video assistant referee (VAR) pun diisi wasit-wasit asal negara yang sama. Hanya pengawas wasit yang berasal dari Uzbekistan, yaitu Vladislav Tseytlin.

    Bila ditarik ke belakang, penunjukan wasit Kuwait untuk laga Timnas Indonesia ini membuat hubungan kedua federasi memanas.

    PSSI dan Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA) sebelumnya sudah pernah bersinggungan saat FIFA Matchday pada September 2025.

    PSSI pernah mengagendakan Timnas Indonesia melawan Kuwait pada FIFA Matchday awal September lalu yang sebetulnya sudah disepakati.

    Namun, mendekati hari pertandingan, Kuwait memilih mundur dari agenda itu. Situasi itu membuat PSSI menggantinya dengan China Taipei.

    “Kalau dulu ‘kan kenapa kami ingin bermain dengan negara Timur Tengah (Kuwait), ya, tentu karena untuk persiapan. Karena ada satu hal yang lain, kami harus mencari opsi.”

    “Kami bertanding dengan China Taipei yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kami. Dalam waktu pendek, mereka akan hadir pada tanggal 5 (September 2025),” kata Ketum PSSI, Erick Thohir ketika itu.

    Lucunya, tak lama kemudian Kuwait malah mengumumkan laga FIFA Matchday mereka melawan Suriah. Hal itu pun membuat PSSI kecewa sampai melaporkan kepada AFC.

    “Baru diumumkan Kuwait melawan Suriah. Ya, kami enggak bisa apa-apa ‘kan? Tentu kalau secara hitam di atas putih, ya, kami sudah punya approval.”

    “Makanya, kami juga akan melaporkan ke AFC. Namun, dengan waktu yang sangat sempit, saya berterima kasih juga ada negara yang ingin membantu kami untuk persiapan,” ujar Erick Thohir lagi.

    Insiden yang membuat hubungan PSSI-KFA memanas pada FIFA Matchday itu diperparah dengan penunjukan wasit Kuwait pada laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Ketum PSSI menyiratkan bahwa seakan-akan ada sebuah kesengajaan untuk mengganggu Timnas Indonesia dari mulai persiapan di FIFA Matchday hingga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    PSSI pun sudah melayangkan protes kepada FIFA soal penunjukan wasit tersebut yang dinilai tidak fair karena berasal dari regional sama dengan Arab Saudi yang akan jadi lawan Timnas Indonesia.

    “Sekjen (PSSI) sudah kirim surat resmi ke FIFA, saya juga akan kirim surat resmi ke AFC, mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata wasitnya dari regional yang sama, dari Kuwait.”

    “Kami sedang coba melobi, kalau bisa wasitnya lebih netral seperti Australia, Jepang, China, atau bahkan Eropa. Ya, kita lihat hasilnya.”

    “Memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, ada juga pihak-pihak yang mengantisipasi berlebihan.”

    “Padahal, sepak bola itu yang diciptakan untuk kompetisi yang sehat, tapi realitanya hal-hal seperti ini terjadi,” kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.

    Tak hanya soal wasit, gangguan buat Skuad Garuda juga datang dari berbagai lini. Mulai dari penunjukan tuan rumah, jadwal pertandingan, hingga pembatasan suporter.

    “Tekanan terus tinggi. Satu, tadinya tuan rumah netral, sekarang sudah ditentukan tuan rumahnya (Arab Saudi).”

    “Kedua, kemarin jadwal pertandingan Timnas Indonesia (sebelumnya) ditaruh jam 6 sore (waktu setempat), lalu kami kirim surat, intinya protes dan alhamdulillah disetujui. Sekarang jadwalnya jam 08.15 (malam waktu setempat).”

    “Suporter juga dibatasi dalam jumlah kecil. Hal-hal seperti ini yang kami antisipasi karena bisa merugikan kami, salah satunya wasit itu,” ujar Ketum PSSI pada kesempatan yang sama.

    Gangguan-gangguan menjelang penampilan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari hasil buruk Arab Saudi ketika berjumpa Skuad Garuda.

    Pada Grup C Putaran Ketiga, Arab Saudi tercatat tidak pernah mengalahkan Timnas Indonesia dalam dua pertemuan.

    Green Falcon hanya bermain seri 1-1 di kandang dan kalah 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hasil itu membuat mereka gagal lolong langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akhirnya didapat Jepang dan Australia pada Grup C Putaran Ketiga.

    Arab Saudi hanya menempati peringkat ketiga dengan 13 poin, berselisih satu poin dari Timnas Indonesia yang ada di peringkat keempat yang membawa kedua tim melanjutkan pencarian tiket Piala Dunia 2026 ke Putaran Keempat.

    Sementara itu, pada laga melawan Timnas Indonesia vs Irak di Putaran Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, wasit yang akan memimpin terbilang netra.

    FIFA manugaskan wasit utama, asisten wasit, hingga VAR berasal dari China, sementara pengawas wasit berasal dari Singapura.

    Daftar Wasit Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

    Indonesia vs Arab Saudi (8 Oktober 2025)

    Wasit: Ahmad Al Ali (Kuwait)

    Hakim Garis 1: Abdulhadi Alanezi (Kuwait)

    Hakim Garis 2: Ahmad Abbas (Kuwait)

    Wasit Keempat: Ammat Ashkanani (Kuwait)

    VAR: Abdullah Jamali (Kuwait)

    VAR: Abdullah Alkandari (Kuwait)

    Pengawas Wasit: Vladislav Tseytlin (Uzbekistan)

    Irak vs Indonesia (11 Oktober 2025)

    Wasit: Ning Ma (China)

    Hakim Garis 1: Fei Zhou (China)

    Hakim Garis 2: Cheng Zhang (China)

    Wasit Keempat: Jingyuan Jin (China)

    VAR: Ming Fu (China)

    VAR: Jianxin Dun (China)

    Pengawas Wasit: John Cia Eng Wah (Singapura)