Xcloud.id

Negara: Irak

  • 2025 Bisa Jadi Tahun Petaka: di mana-mana Panas-Siaga Perang

    2025 Bisa Jadi Tahun Petaka: di mana-mana Panas-Siaga Perang

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – International Crisis Group atau ICG merilis daftar 10 potensi konflik yang harus diantisipasi masyarakat dunia. Berbagai konflik ini merupakan perpanjangan masalah dari konflik yang sudah panas pada tahun-tahun sebelum 2025.

    Konflik ini akan terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari kawasan Amerika, Timur Tengah, Asia Timur, hingga lintas kawasan. Bahkan, potensi konflik bisa makin buruk setelah makin rusaknya norma-norma perdamaian secara global.

    “Jika Israel mencaplok Tepi Barat dengan restu AS, atau Washington secara sepihak mengebom kartel Meksiko, norma-norma yang sudah melemah berisiko semakin hancur. Pihak yang berperang akan lebih sedikit memperhatikan penderitaan sipil,” tuis ICG dalam artikel berjudul 10 Conflicts to Watch in 2025, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Adapun 10 konflik yang perlu diwaspadai sepanjang 2025 menurut ICG sebagai berikut:

    1. Suriah

    Setelah jatuhnya rezim diktator Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, Suriah tampak mulai bangkit meredam perang internal di dalam negerinya sendiri. Namun, ICG menganggap, banyak risiko konflik kembali meletus di negara itu pada 2025.

    Kelompok milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mantan afiliasi al-Qaeda memang telah berhasil mengalahkan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) setelah menyerang pemerintahan Bashar pada 27 November. Pemerintahan Assad pun jatuh dalam waktu kurang dari dua minggu setelah menguasai negara itu selama 54 tahun secara turun menurun.

    Menurut ICG, kekalahan tentara Suriah sebagian disebabkan oleh persiapan matang kekuatan HTS dan sebagian lagi karena pembusukan rezim itu sendiri. Assad, mengandalkan dukungan dari Hizbullah, Iran dan Rusia, mengabaikan pasukannya sendiri, mengandalkan wajib militer, cadangan bergaji rendah, dan milisi predator.

    Melihat kelemahannya, pendukung eksternal Assad berdiri saat pemberontak maju. Sebagian besar unit Hizbullah yang telah membela rezim itu, bagaimanapun, telah kembali ke Lebanon untuk memerangi Israel, di mana mereka menderita kerugian besar.

    Iran, yang tengah sibuk menghadapi Israel, tidak bisa membantu Assad. Rusia, yang kekuatan udaranya telah mengubah gelombang perang hampir satu dekade lalu, terjebak di Ukraina.

    Ketika pertahanan rezim runtuh, Moskow dan Teheran tampaknya telah menerima jaminan HTS bahwa Iran dapat dengan aman menarik aset-asetnya keluar secara aman, dan Rusia menarik kembali pasukannya ke pelabuhan Mediterania di Tartus atau pangkalan udara di Latakia.

    HTS dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa menurut ICG sejauh ini hanya mengamankan kota-kota besar di Suriah, namun untuk di kawasan pedesaan tengah dan barat memiliki risiko konflik yang kacau ke depan. Sebab, pasukan HTS hanya 30.000, tak cukup untuk mengamankan negara seluas 185.180 kilometer persegi.

    Mantan pemberontak lainnya, termasuk beberapa di dalam Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, lebih sulit diatur. Di Hama, Homs dan Latakia, orang-orang bersenjata telah menjarah, secara acak membunuh anggota kelompok minoritas yang dituduh mendukung rezim Assad, dan secara langsung mengeksekusi beberapa kaki tangannya.

    Bahaya lain berasal dari luar. Ketika Assad jatuh, bom Israel meratakan pangkalan angkatan udara Suriah, fasilitas angkatan laut dan depot senjata, termasuk, menurut Israel, fasilitas senjata kimia.

    Israel, yang mencaplok bagian dari Dataran Tinggi Golan pada 1981, juga mengirim pasukan ke zona demiliterisasi, termasuk posisi puncak bukit di Suriah, meskipun Sharaa, sambil mengkritik pemboman dan serangan, berjanji untuk mematuhi perjanjian yang ada dengan Israel.

    Di timur laut, SNA yang didukung Turki telah mengusir SDF dari beberapa kota, membuat ribuan orang mengungsi. Mereka sekarang mengancam Kobani, kota mayoritas Kurdi di perbatasan Turki.

    Ankara memandang SDF sebagai pelengkap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah diperjuangkan di Turki dan Irak utara selama beberapa dekade. Lebih banyak pertempuran dapat mencabut ribuan nyawa orang lagi dan semakin membebani transisi Suriah.

    SDF menjaga ribuan mantan pejuang ISIS, yang pelariannya dapat memperkuat sisa-sisa kelompok yang sudah berkumpul kembali di padang pasir.

    Turki, harus membiarkan otoritas baru Suriah bernegosiasi dengan SDF tentang reintegrasi timur laut dengan persyaratan yang dapat diterima semua orang. Akhirnya, sanksi Barat dan PBB yang menghalangi bantuan dan investasi yang dibutuhkan Suriah setelah bertahun-tahun perang harus dilonggarkan.

    2. Sudan

    Perang Sudan, dengan jumlah pengungsi dan kelaparan, adalah yang paling menghancurkan di dunia. Sekitar 12 juta orang Sudan – lebih dari sepertiga dari populasi sebelum perang – telah meninggalkan rumah mereka.

    Lebih dari setengahnya menghadapi kekurangan pangan akut, dengan beberapa bagian wilayah Darfur menderita kelaparan. Pejabat PBB menggambarkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai “mengejutkan”. Negara ini tampak menuju konflik kekerasan.

    Milisi Sudan, RSF yang dipimpin Mohamed “Hemedti” Hamdan Dagalo terus melawan tentara Sudan, yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Burhan. Setelah penggulingan Omar al-Bashir pada 2019, Hemedti dan Burhan mulanya berbagi kekuasaan dengan politisi sipil dan kemudian mengusir mereka sebelum saling berbalik.

    Angkatan darat, tanpa banyak infanteri, bergantung pada kekuatan udara, termasuk drone yang dipasok asing, dan tanpa pandang bulu mengebom daerah-daerah di bawah kendali RSF. Mereka telah beralih ke milisi, terutama yang dimobilisasi oleh kaum Islamis yang berpengaruh di bawah Bashir.

    Mantan pemberontak Darfuri telah membantu memukul mundur serangan RSF di ibu kota Darfur Utara, El Fasher. RSF berjuang untuk mempertahankan tanah di luar benteng baratnya tetapi tetap kuat ketika terlibat dalam serangan cepat. Pasukannya sering membawa pembantaian saat mereka maju.

    Namun, perang di Sudan akan semakin kompleks setelah makin maraknya campur tangan asing, salah satunya Uni Emirat Arab melalui bisnis Emirates. Dukungan Emirat untuk RSF (yang dibantah Abu Dhabi, meskipun ada dokumentasi oleh PBB dan lainnya) mencerminkan upaya pencarian pengaruh dan keuntungannya di cekungan Laut Merah.

    Ethiopia, yang memiliki hubungan dekat dengan Uni Emirat Arab, telah berusaha untuk tetap netral, khawatir bahwa tentara Sudan akan membantu oposisi bersenjata Ethiopia, tetapi mungkin masih sebatas dugaan.

    Adapun tentara Sudan, mereka mengandalkan dukungan dari Mesir, terlepas dari hubungan Islamisnya, sebagai taruhan yang lebih baik daripada paramiliter RSF yang sulit diatur. Eritrea, yang curiga terhadap UEA dan ingin memiliki penyangga di perbatasan baratnya, sedang melatih kelompok-kelompok sekutu tentara Sudan. Iran dilaporkan telah memasok tentara dengan senjata termasuk drone canggih.

    Arab Saudi, yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak, telah menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian di Jeddah dengan sedikit keberhasilan.

    Setelah lebih dari setahun perang, Amerika Serikat akhirnya menunjuk utusan Sudan, sebuah langkah yang disambut baik.

    Sementara itu, Hemedti tampaknya bersedia untuk berbicara tetapi menginginkan tentara baru – dan peran komando di dalamnya untuk loyalis, sesuatu yang ditentang dengan keras oleh para kepala militer, Islamis, dan mantan pemberontak Darfuri. Politisi sipil yang berfaksi juga tidak dapat bersatu di belakang persyaratan gencatan senjata dan pengaturan tindak lanjut.

    Yang mengkhawatirkan, beberapa orang di Sudan, terutama di antara para pengikut rezim Bashir, berbicara tentang partisi, dengan alasan bahwa penyalahgunaan RSF mengesampingkan hidup berdampingan. Mereka menuntut pemotongan, meninggalkan tentara yang mengendalikan utara dan timur, termasuk Khartoum, dan RSF menguasai barat dan tambal sulam daerah-daerah lain.

    3. Ukraina dan Keamanan Eropa

    Presiden terpilih AS Donald Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dengan mengajukan negosiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan gencatan senjata dalam negosiasi itu menurut ICG sulit terealisasi apalagi kesepakatan damai.

    Pertahanan Ukraina mungkin tidak akan runtuh dalam waktu dekat, sebab ICH memperoleh informasi dari sumber-sumber di Rusia yang mengatakan Putin cenderung mengharapkan keuntungan bertahap, bukan kekalahan mendadak Ukraina.

    Titik mencuatnya masalah adalah Putin menuntut agar Ukraina melakukan demiliterisasi, atau setidaknya membatasi ukuran tentaranya, dan melupakan jaminan keamanan. Kyiv dan ibukota Eropa, pada gilirannya, melihat bahaya eksistensial dalam kesepakatan semacam itu. karena pasukan Rusia akan maju lagi. bahkan berpotensi berani menakut-nakuti Moldova,

    4. Israel-Palestina

    Serangan Israel ke Gaza, yang diluncurkan sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, telah menghancurkan jalur Gaza.

    Menewaskan lebih dari 45.000 warga Palestina. Sebagian besar adalah warga sipil – setidaknya sepertiga dari mereka anak-anak. Ribuan mayat lainnya hilang, mungkin di bawah puing-puing. Dua pertiga bangunan dan infrastruktur rusak atau hancur, dengan seluruh lingkungan diratakan.

    Sementara banyak pemimpin Hamas telah terbunuh dan aset militer kelompok itu hancur, pejabat Barat dan bahkan beberapa orang Israel diam-diam mengakui bahwa tidak ada otoritas yang dapat memerintah Gaza atau menjalankan fungsi sipil tanpa persetujuan Hamas.

    Perubahan apa yang akan dibawa oleh Presiden AS Donald Trump yang akan datang tidak jelas. Dia dilaporkan telah mengatakan kepada Netanyahu bahwa dia ingin perang Gaza berakhir sebelum dia menjabat tetapi tanpa mengisyaratkan syaratnya. Secara keseluruhan, pilihan kabinetnya sebagian besar tampaknya cenderung memberi Netanyahu keleluasaan yang lebih banyak.

    Pertempuran lain terletak di Tepi Barat, yang tampaknya siap untuk dianeksasi Israel. Di bawah Menteri Keuangan ultranasionalis Bezalel Smotrich, Israel mengalihkan pengelolaan wilayah dari militer ke kontrol sipil, memperluas kedaulatan, memerintahkan lebih banyak rumah Palestina dihancurkan, dan melegalkan pos-pos pemukim.

    Bahkan tanpa aneksasi formal, Israel dapat lebih mempercepat taktik yang telah digunakan selama bertahun-tahun: memindahkan lebih banyak pemukim dan memeras warga Palestina ke kantong-kantong yang lebih kecil dengan paksa.

    5. Iran vs AS dan Israel

    Serangan Israel terhadap Iran pada akhir Oktober menurunkan pertahanan udara dan simpanan rudalnya. Ketika pemberontak Suriah menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember, Iran kehilangan sekutu yang telah dibiayai miliaran dolar untuk menopang Iran, serta rute udara dan darat utama yang digunakan untuk memasok kembali Hizbullah.

    Teheran masih memiliki ribuan rudal balistik (pada bulan Oktober, sekitar 30 dari 180 rudal Israel yang menembus pertahanan), ditambah milisi sekutu di Irak dan Houthi, yang terus menembaki Israel dari Yaman.

    Hizbullah mungkin masih bisa berkumpul kembali. Tetapi di sekitar perimeter Israel, Poros Perlawanan, yang dilihat Iran sebagai pencegah terhadap serangan Israel atau AS, rusak. Dari perspektif Teheran, juga mengkhawatirkan seberapa mampu badan-badan intelijen Israel dan seberapa tinggi toleransi risikonya.

    Pemimpin Tertinggi Iean Ayatollah Ali Khamenei tampaknya masih melihat konsesi nuklir sebagai tiket untuk mencabut sanksi dan memulai ekonomi yang terhenti. Dia mungkin juga khawatir bahwa badan intelijen Israel atau AS dapat mendeteksi upaya Iran untuk memprosuksi nuklir sebagai persenjataan.

    Beberapa penasihat Trump, seperti beberapa orang Israel, melihat kelemahan Iran sebagai peluang untuk melumpuhkan program nuklirnya atau bahkan pemerintahnya. Mencoba menggulingkan rezim, yang tidak populer tetapi tidak rapuh.

    Kematiannya akan memicu kekacauan seperti yang terjadi di Irak pasca-2003, dengan Garda Revolusi garis keras kemungkinan akan menjadi yang teratas. Bahkan menghancurkan situs nuklir, yang terletak jauh di bawah tanah, akan membutuhkan kampanye udara yang melibatkan amunisi penghancur bunker.

    Serangan semacam itu mungkin mendorong rezim, melihat bahaya eksistensial, untuk menanggapi dengan semua yang dimilikinya. Sementara jangkauan Teheran sering dilebih-lebihkan, ribuan rudal yang ditembakkan ke Israel, bersama dengan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan serangan Houthi di jalur pelayaran Laut Merah, dapat menyeret Amerika Serikat ke dalam perang yang tidak diinginkan Trump.

    6. Haiti

    Sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada Juli 2021, geng-geng telah merebut sebagian besar Haiti.

    Pada awal 2024, aliansi geng yang sebelumnya bertikai, yang dikenal sebagai Viv Ansanm, mengepung ibu kota Port-au-Prince. Ariel Henry, seorang perdana menteri yang tidak populer yang mengambil alih setelah Moïse terbunuh, berada di Nairobi pada saat itu mengawasi pembentukan misi polisi dan tidak dapat terbang pulang.

    Henry mengundurkan diri, di bawah tekanan dari tetangga Karibia, Amerika Serikat dan lainnya.

    Pada bulan Juni, pasukan Kenya mulai berdatangan, diberi mandat untuk bekerja dengan polisi Haiti untuk memerangi geng-geng, yang anggotanya diperkirakan berjumlah 12.000 orang.

    Pada 2024 saja, kekerasan yang melibatkan geng menewaskan lebih dari 5.300 orang, membuat 700.000 orang mengungsi, dan menyebabkan hampir setengah dari warga Haiti menghadapi kerawanan pangan akut.

    7. AS-Meksiko

    Selama kampanye pemilu AS, Donald Trump – sekarang presiden terpilih – berjanji untuk mengenakan tarif tinggi pada Meksiko, mengirim kembali jutaan migran, dan bahkan mengebom kartel.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo telah membalas ancaman Trump, menyarankan bahwa – tanpa kerja sama Meksiko – karavan migran menuju ke utara akan dilanjutkan. Dia telah meminta Washington untuk mendeportasi migran ke negara asal mereka, bukan Meksiko. Dia juga mungkin berharap bahwa memperkuat peran Meksiko sebagai penyangga migran atau koordinasi kontranarkotika yang lebih ketat akan menenangkan Trump.

    Aksi militer sepihak terhadap kartel hampir pasti akan menjadi bumerang. Menyingkirkan lebih banyak pemimpin geng akan memicu lebih banyak perang wilayah dan fragmentasi, sementara bila tidak melakukan apa pun untuk mengekang produksi narkoba, laboratorium fentanil berteknologi rendah dan mudah dibangun kembali.

    Meksiko akan membalas, mungkin dengan langkah melawan kepentingan ekonomi AS. Hubungan antara dua negara yang saling berhubungan dengan perdagangan, investasi, dan ikatan keluarga akan menimbulkan bencana bagi keduanya.

    8. Myanmar

    Pertengahan tahun 2024, rezim militer Myanmar tampaknya terhuyung-huyung, karena pemberontak telah merebut sebagian besar dataran tinggi serta pangkalan militer utama. Sejak itu, China, yang khawatir akan keruntuhan Myanmar, terlibat aktif di negara itu.

    Tetapi junta masih menghadapi perlawanan yang gigih. Pemungutan suara pada 2025, jika berjalan sesuai rencana, akan membawa pertumpahan darah lebih lanjut.

    Perang saudara yang telah merobek Myanmar sejak militer merebut kekuasaan pada 2021 telah membuat negara itu mundur beberapa dekade: Lebih dari 3 juta orang mengungsi secara internal, sistem kesehatan dan pendidikan telah runtuh, kemiskinan meroket, dan mata uang Myanmar, kyat, telah jatuh.

    9. Semenanjung Korea

    24 dimulai dengan pidato mengejutkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di mana ia membatalkan kebijakan penyatuan damai Korea Utara yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Korea Selatan dan menyatakan Seoul sebagai musuh utama Pyongyang.

    Dalam pidatonya pada Januari, Kim bertujuan untuk lebih menutup Korea Utara, terutama dari ekspor budaya Korea Selatan – K-Pop, dengan kata lain – sambil memperketat cengkeramannya pada ekonomi.

    Tetapi memutuskan hubungan lebih lanjut, termasuk hampir semua komunikasi antar-Korea, membuat negara-negara itu memiliki sedikit pilihan untuk mengelola insiden pada saat gesekan meningkat.

    Kembalinya Trump menambah lapisan ketidakpastian lainnya. Terlepas dari ketidaksukaannya pada sekutu, dia tidak mungkin menarik Washington keluar dari perjanjian pertahanannya dengan Korea Selatan atau menarik pasukan AS.

    Tetapi dia mungkin menuntut agar Seoul membayar lebih banyak untuk perlindungan. Itu akan meningkatkan seruan, terutama di kalangan warga Korea Selatan biasa, agar Seoul memperoleh persenjataan nuklirnya sendiri. Setiap ambiguitas tentang komitmen Washington terhadap Seoul juga berisiko membuat Kim berani.

    Terlepas dari peringatan dari pengamat Korea, Kim tampaknya tidak mungkin meluncurkan perang besar-besaran, yang akan berisiko menjadi nuklir, menimbulkan bencana bagi Asia dan ekonomi dunia, dan kemungkinan berujung pada kematiannya sendiri.

    10. China-AS

    Orang-orang di lingkaran Trump berpikir Washington harus membatasi diri untuk menghalangi kekuatan Beijing di Asia. Eksekutif teknologi Elon Musk, yang melakukan bisnis di China, menginginkan hubungan yang lebih bersahabat.

    Trump sendiri telah mengirim sinyal yang beragam: konfrontatif dalam perdagangan, suam-suam kuku pada pertahanan Taiwan, tidak peduli tentang komitmen AS kepada sekutu Asia, dan sering mengagumi otoritas Xi.

    Janji kampanye Trump untuk mengenakan tarif setidaknya 60 persen pada barang-barang China – kenaikan tajam dari tarif masa jabatan pertamanya, yang sebagian besar dipertahankan Biden – tampaknya lebih mungkin menjadi salvo pembuka dalam pembicaraan daripada pendahuluan perang dagang.

    Tarif akan melemahkan perlambatan pertumbuhan China, tetapi Beijing dapat membalas – seperti yang sudah dimulai – dengan melarang ekspor mineral penting, misalnya, atau meluncurkan penyelidikan antimonopoli ke raksasa teknologi AS.

    Seberapa serius bahaya yang ditimbulkan Trump terhadap perdamaian yang rapuh di sekitar Taiwan tidak jelas. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah bertujuan untuk mencegah Tiongkok menginvasi Taiwan dengan memperkuat pertahanan pulau itu, tanpa memperluas jaminan keamanan sambil mencegah Taipei untuk mendeklarasikan kemerdekaan atau memprovokasi Beijing.

    Tetapi presiden baru Taiwan, Lai Ching-te, lebih bermusuhan daripada pendahulunya. Tiongkok telah meningkatkan serangan ke wilayah udara Taiwan dan latihan agresif di sekitar pulau itu, termasuk latihan Desember baru-baru ini – operasi maritim terbesarnya dalam beberapa dekade menurut Taiwan – yang melibatkan hampir 90 kapal angkatan laut dan penjaga pantai.

    Begitu dia menjabat, Trump mungkin akan kembali mengungkapkan skeptisisme tentang apakah membela Taiwan layak atau mencoba membuat pulau itu, yang secara teratur dia tuduh menunggangi kemurahan hati AS, untuk batuk lebih banyak untuk pertahanannya. Atau dia juga dapat mengizinkan penjualan senjata ofensif yang lebih cepat ke Taiwan dan lebih banyak operasi angkatan laut AS di Selat Taiwan. Kedua jalur dapat meminta tanggapan.

    Yang lebih genting adalah Laut Cina Selatan, di mana klaim maritim Tiongkok tumpang tindih dengan klaim negara-negara lain (seperti yang dikonfirmasi oleh putusan pengadilan khusus tahun 2016 mengenai Filipina, meskipun Beijing menolak putusan tersebut). Di sekitar bebatuan dan terumbu karang yang disengketakan di lepas pantai Filipina, sekutu perjanjian A.S., gesekan telah meningkat menjadi bentrokan di laut.

    Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengupayakan hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, memberikan akses ke lebih banyak pangkalan militer Filipina, termasuk beberapa yang dekat dengan Taiwan, melakukan latihan bersama, dan bekerja sama lebih erat dengan sekutu AS lainnya. Xi menuduh Manila memainkan insiden untuk mendapatkan peralatan dan investasi militer AS tambahan, dan Washington, pada gilirannya, mengeksploitasi gesekan untuk menarik pemerintah Asia ke dalam jaringan anti-China.

    Bentrokan yang mengakibatkan kematian Filipina dapat menyebabkan Marcos meminta pakta pertahanan negaranya dengan Washington. Trump, bahkan jika enggan menanggapi dengan tegas, akan menghadapi tekanan dari pejabat Departemen Pertahanan untuk melakukannya. Triknya adalah menghindari spiral eskalasi tanpa menandakan kepasifan yang dapat membuat Beijing berani, terutama jika para pemimpin China melihat tanda-tanda lain dari hubungan AS dengan sekutu.

    Sekutu AS lainnya, termasuk Jepang dan Korea Selatan, telah meningkatkan pengeluaran pertahanan mereka, yang ketakutan oleh perilaku Tiongkok dan inkonsistensi AS. Konstituen besar di Tokyo dan Seoul percaya negara mereka harus memperoleh pencegah nuklir mereka sendiri. Spekulasi tentang tawar-menawar besar Trump-Xi hampir tidak menenangkan saraf, bahkan jika kesepakatan seperti itu tampak mengada-ada. Di tengah persaingan yang semakin intensif antara dua kekuatan besar dunia, pandangan redup Trump tentang aliansi mengguncang Asia hampir sama seperti halnya Eropa.

    (dce)

  • Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Joe Biden yang akan lengser tidak akan mencabut penetapan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagaimana diungkapkan pejabat AS pada 8 Januari, dan menyerahkan keputusan kepada pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Pejabat senior yang berbicara dengan Washington Post mengatakan HTS “harus menunjukkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, khususnya Al-Qaeda sebelum label tersebut dapat dicabut.” 

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada harian AS tersebut.

    Pemerintah de facto Suriah baru-baru ini mempromosikan ekstremis asing ke jabatan tinggi di angkatan bersenjata baru.

    Menurut laporan, Washington memiliki “kekhawatiran yang masih ada” setelah penguasa baru de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa – mantan wakil komandan ISIS dan pendiri Al-Qaeda di Suriah – memberikan lampu hijau untuk promosi ekstremis asing ke jajaran perwira di angkatan bersenjata yang baru dibentuk.

    Beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Suriah dan bangkitnya HTS, Sharaa menyerukan kepada warga negara asing yang bergabung dengan HTS untuk menerima kewarganegaraan Suriah , dengan mengatakan bahwa mereka adalah “bagian dari gerakan yang menyebabkan jatuhnya Assad dan harus dirayakan.”

    Sebagai bagian dari perang rahasia yang didukung AS terhadap bekas pemerintah Suriah, pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi mengirim wakilnya Abu Mohammad al-Julani – nama samaran Sharaa – dan sekelompok pejuang ekstremis dari Irak ke Suriah pada bulan Agustus 2011 untuk mendirikan Front Nusra, cabang resmi Al-Qaeda di Suriah.

    Kelompok Sharaa, yang kemudian ia beri nama baru HTS, melakukan serangan bom bunuh diri di Damaskus pada Desember 2011 dan Januari 2012 sebelum mengumumkan keberadaan mereka. 

    Ribuan ekstremis agama Salafi dari puluhan negara, termasuk Inggris, Belgia, Prancis, Tiongkok, Chechnya, Tunisia, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Arab Saudi, bergabung dengan Sharaa dalam perang melawan Damaskus.

    HTS menguasai Suriah setelah kudeta yang berhasil terhadap pemerintahan Bashar al-Assad bulan lalu. Dalam beberapa minggu sejak itu, pejabat senior dari AS, Eropa, dan Teluk Persia telah melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu dengan Sharaa dan menawarkan dukungan mereka terhadap pemerintahan de facto .

    Washington juga mengangkat hadiah sebesar $10 juta untuk kepala Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengumumkan bulan lalu, dengan mengutip “pesan positif” yang diterimanya selama pertemuan dengan Sharaa.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Bagaimana Strategi Ganda Erdogan terhadap Kaum Kurdi?

    Jakarta –

    Dalam pidato tahun barunya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, betapa “ke depan kami akan mengambil langkah tegas untuk mewujudkan visi negara Turki dan seluruh kawasan yang bebas teror,” kata dia.

    Ucapannya itu merujuk pada upaya rekonsiliasi antara pemerintah di Ankara dengan kaum Kurdi. Prosesnya berawal mengejutkan, karena digagas oleh tokoh ultranasional Devlet Bahceli. Padahal, ketua umum Partai Gerakan Nasional, MHP, itu selama ini dikenal lantang menuntut vonis mati bagi ketua Partai Pekerja , PKK, Abdullah Öcalan, yang berada di tahanan.

    MHP, yang sejak 2015 berkoalisi dengan Erdogan, mengusulkan agar Öcalan diundang berpidato di hadapan parlemen, demi mengajak gerilayawan PKK meletakkan senjata.

    Rekonsiliasi di depan mata?

    Kelompok paramiliter PKK, yang didirikan pada tahun 1978, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Mereka terlibat konflik bersenjata melawan pemerintah Turki sejak tahun 1984.

    Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, bangsa Kurdi yang sekarang berjumlah sekitar 30 juta orang, bermukim di wilayah antara Turki, Suriah, Iran, dan Irak.

    Sejak saat itu, suku Kurdi berjuang untuk memiliki negara sendiri atau setidaknya demi hak otonomi. Status tersebut ditolak oleh Turki hingga kini. Konflik kekerasan antara Turki dan PKK Kurdi dikatakan telah menelan sekitar 40.000 korban antara tahun 1984 dan 2009. Pendiri PKK Öcalan telah berada di dalam penjara di Pulau Imrali di Laut Marmara sejak 1999.

    Dengan latar belakang ini, tokoh ultranasionalis Turki, Davlet Bahçeli mengejutkan publik pada awal Oktober 2024 ketika dia berjabat tangan dengan perwakilan “Partai Emansipasi Rakyat dan Demokrasi atau DEM yang pro-Kurdi di parlemen. Hanya beberapa hari kemudian, dia mengimbau pemimpin PKK Abdullah Öcalan untuk meletakkan senjatanya.

    Menyusul permohonan Bahçeli, dua perwakilan DEM yang pro-Kurdi mengunjungi Öcalan di penjara Imrali pada tanggal 28 Desember dan mengatakan prosesnya “penuh harapan.” Saat ini sedang berlangsung konsultasi antara politisi DEM dan perwakilan pemerintah Erdoan serta oposisi.

    Segalanya untuk Erdoan?

    Beberapa pengamat menduga bahwa inisiatif ini dibuat untuk memungkinkan Erdoan mencalonkan diri setelah 2028, yang sejatinya dilarang konstitusi.

    Secara teknis, Erdoan dihadapkan pada dua pilihan, mengubah konstitusi dengan mayoritas mutlak atau mendorong parlemen memutuskan pemilihan umum dini. Masalahnya, koalisi pemerintah kekurangan 45 kursi untuk membuat keputusan tersebut. DEM memiliki total 57 anggota di parlemen, dengan bantuan mereka, pemilihan umum dapat dimajukan.

    Ilmuwan politik Berk Esen dari Universitas Sabanci di Istanbul melihat kemungkinan latar belakang lain. AKP, kata Esen kepada DW, tidak bisa lagi memenangkan pemilu karena tidak memiliki suara Kurdi.

    “Sistem Erdoan sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang besar. Kami melihat ini di pemilihan lokal pada musim semi 2023. Dalam kondisi saat ini, pemilih Kurdi lebih suka memilih kandidat oposisi” – sebuah tren yang ingin dibalikkan oleh Erdoan.

    Menurut berbagai perkiraan, suku Kurdi mencakup sekitar 15 hingga 20 persen populasi Turki. “Koalisi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menghentikan tren penurunan perolehan suara,” kata Esen. Selain itu, inisiatif tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh MHP: “Dalam sistem otoriter kita, seseorang tidak akan berani mengambil langkah seperti itu tanpa persetujuan Erdoan,” Esen yakin.

    Tiada rekonsiliasi di balik perbatasan

    Tapi ketika pemerintah sibuk mempromosikan rekonsiliasi dengan Öcalan dan PKK di dalam negeri, milisi yang didukung Turki gencar menyerang gerilayawan Kurdi YPG di wilayah perbatasan di Suriah. Turki melihat milisi yang didukung Amerika Serikat itu sebagai ancaman terhadap integritas teritorialnya, sama seperti PKK.

    Ankara menuntut agar pemerintah transisi Suriah membubarkan milisi Kurdi YPG, yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah utara. “Namun tuntutan Turki tidak realistis dari sudut pandang Kurdi,” jelas ilmuwan politik Esen: “Setelah bertahun-tahun pertumpahan darah, YPG telah memantapkan dirinya sebagai faktor kekuatan di Suriah timur laut. Terlepas dari jenis kesepakatan apa yang mungkin dicapai di Turki, sangat tidak mungkin bahwa mereka akan meletakkan senjata.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

    Lihat juga Video ‘Heboh Erdogan Disebut Walk Out Saat Prabowo Pidato di KTT D-8’:

    (ita/ita)

  • Dihancurkan ISIS, Situs Mesopotamia Kuno di Irak Kini Disusun Lagi

    Dihancurkan ISIS, Situs Mesopotamia Kuno di Irak Kini Disusun Lagi

    Nimrud –

    Sekitar tiga milienium lalu, pernah berdiri kerajaan Asiria di wilayah Irak dan sekitarnya. Namun artefak peninggalan salah satu peradaban Mesopotamia kuno ini sempat dihancurkan oleh ISIS sekitar satu dekade lalu. Kini peninggalan kuno itu mulai disusun kembali, serpih demi serpih.

    Lokasi peninggalan arkeologis peradaban Asiria ada di Nimrud, sekitar 30 km dari Mosul, Irak. Peninggalan peradaban kuno di sini dihancurkan ISIS pada 2014 silam.

    Dilansir AFP, Jumat (10/1/2025), video propaganda yang dirilis oleh ISIS pada tahun 2015 menunjukkan para jihadis menghancurkan monumen-monumen dengan buldoser, menghancurkannya dengan kapak, atau meledakkannya. Salah satu monumen tersebut adalah kuil Nabu yang berusia 2.800 tahun, dewa kebijaksanaan dan dewa tulisan Mesopotamia. Untungnya, ISIS bisa dikalahkan di Irak tahun 2017.

    Kini, patung-patung dan relief di sini sudah banyak yang hancur menjadi ribuan pecahan kecil-kecil. Menteri Kebudayaan Irak, Ahmed Fakak Al Badrani mengatakan ini adalah pekerjaan yang sulit untuk menyatukan pecahan-pecahan arkeologis. Paling tidak, butuh 10 tahun untuk melihat hasilnya.

    “Setiap kali kami menemukan sebuah potongan dan membawanya ke tempat asalnya, itu seperti penemuan baru,” kata Abdel Ghani Ghadi, seorang ahli berusia 47 tahun yang bekerja di situs tersebut, kepada AFP.

    Mohamed Kassim dari Institut Riset Akademik Irak menjelaskan bahwa tahap yang mereka jalankan saat ini adalah proses pengumpulan, klasifikasi, dan identifikasi artefak. Bahan-bahan sudah terkumpul 70%.

    Situs peninggalan bangsa Asiria di Nimrud, Irak, yang dihancurkan ISIS kini mulai direkonstruksi. (Zaid Al Obeidi/AFP)

    Lebih dari 500 artefak telah hancur berkeping-keping di sini. Ekskavasi oleh arkeolog Irak telah mendapati lebih dari 35 ribu pecahan artefak. Relief-relief, patung-patung, dan lempengan disusun kembali dengan sangat hati-hati.

    Situs peninggalan bangsa Asiria di Nimrud, Irak, yang dihancurkan ISIS kini mulai direkonstruksi. (Zaid Al Obeidi/AFP)

    Nampak gambaran sosok dengan rambut keriting dan bunga di pergelangan tangannya, karena restorasi tersebut menghidupkan kembali detail-detail kaya yang diukir di batu ribuan tahun lalu. Artefak lain menunjukkan tahanan yang diborgol dari wilayah yang memberontak terhadap pasukan Asyur yang perkasa.

    Lamassus yang direkonstruksi sebagian — penggambaran dewa Asyur dengan kepala manusia, tubuh banteng atau singa, dan sayap burung — tergeletak miring, tidak jauh dari lempengan tablet yang memuat teks paku kuno.

    Lihat juga Video ‘FBI soal Penabrak Kerumunan di AS: Terinspirasi ISIS-Beraksi Sendiri’:

    (dnu/zap)

  • Tantangan Besar Menanti Patrick Kluivert

    Tantangan Besar Menanti Patrick Kluivert

    JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) akhirnya mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih terbaru. Mantan penggawa AC Milan dan Barcelona ini diikat kontrak dua tahun sampai 2027 dengan opsi perpanjangan.

    Kluivert juga akan dibantu oleh sejumlah asisten pelatih dari Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, PSSI juga menegaskan akan ada dua pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih.

    Namun penunjukkan Patrick Kluivert sebagai pengganti Shin Tae-yong (STY) mengundang pro dan kontra. Tak sedikit suporter Tim Nasional Indonesia kecewa dengan pergantian pelatih mendekati pertandingan krusial putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

    Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong (kanan) memerhatikan pergerakan para pemainnya pada laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). (ANTARA/Muhammad Adimaja/aww)

    Tapi di sisi lain, kinerja STY selama lima tahun terakhir juga dipertanyakan. Pengamat sepak bola mengkritik gaya kepelatihan STY yang kerap ‘coba-coba’ taktik saat pertandingan penting.

    Antusias Besut Indonesia

    Ketua PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dalam konferensi pers yang digelar di Menara Danareksa, Jakarta, Senin (6/1/2025). Dalam kesempatan itu, PSSI mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut demi kebaikan Timnas Indonesia.

    “Tentu kita ucapkan terima kasih kepada kinerja coach Shin Tae-yong selama ini dan hubungan saya sangat baik,” kata Erick.

    Ia tidak menjelaskan secara rinci soal alasan PSSI memutus kerja sama dengan STY. Namun Erick Thohir menegaskan pemecatan ini tidak dilakukan secara mendadak. Keputusan ini, menurut PSSI, sudah dipikirkan sejak Oktober 2024 ketika Indonesia melawat ke China dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

    Tak butuh waktu lama bagi PSSI untuk kemudian menunjuk suksesor STY. Pilihan tersebut jatuh kepada Patrick Kluivert, pria asal Belanda yang memiliki karier cemerlang sebagai pemain.

    Patrick Kluivert saat membela timnas Belanda. (Transfermarkt)

    Kluivert mengawali karier bermainnya bersama Ajax Amsterdam, di mana ia menyabet berbagai gelar mayor mulai dari Eredivisie, Liga Champions, Piala Super UEFA, hingga Piala Interkontinental. Ia kemudian berseragam AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan terakhir Lille sebelum gantung sepatu pada 2008.

    Meski mentereng saat masih aktif bermain, karier Kluivert sebagai pelatih bisa dibilang biasa-biasa saja. Ia mengawali karier kepelatihannya sebagai asisten Louis van Gaal di Timnas Belanda pada Piala Dunia 2014 di Brasil.

    Pada 2015, ia menukangi Timnas Curacao untuk kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan akademi Barcelona, melatih tim Ajax U-19, dan menjadi asisten Clarence Seedorf di Timnas  Kamerun.

    Sebelum setuju menukangi Indonesia, Patrick Kluivert melatih klub Turki, Adana Demirspor. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur akademi Barcelona.

    Patrick Kluivert saat menjadi asisten pelatih Louis Van Gaal yang menukangi timnas Belanda. (KNVB)

    Sesaat setelah diumumkan sebagai pelatih Indonesia menggantikan STY, Kluivert mengaku sangat antusias dengan pekerjaan barunya.

    “Perasaannya tentu luar biasa dan tentu sangat menginspirasi. Semua orang tahu Indonesia memiliki budaya sepak bola yang sangat bersemangat dan passion luar biasa untuk permainan ini,” kata Kluivert di akun media sosial Fabrizio Romano.

    “Menjadi bagian dari negara ini dengan aspirasi yang sangat besar adalah sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar bagi saya,” lanjut pria kelahiran 1 Juli 1976 tersebut.

    Tantangan Besar

    Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan berat bersama Tim Garuda. Jay Idzes dan kolega akan menghadapi laga krusial putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

    Skuad Garuda telah melakoni enam pertandingan dan menempati peringkat tiga dengan enam poin di Grup C. Masih ada empat laga tersisa yang akan menjadi penentu kelolosan timnas ke ajang sepak bola terbesar ini.

    Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menghadapi Bahrain dan China di Jakarta, serta terakhir menghadapi Jepang pada 10 Juni.

    Ini bisa dikatakan target jangka pendek bagi Kluivert, sekaligus menjadi momen untuk membuktikan kepada para peragu soal kemampuannya menukangi timnas.

    Pertandingan tandang ke Sydney menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. (ANTARA/Hafidz Mubarak)

    “Tentu saya sangat bersemangat memberikan kontribusi untuk kemajuan serta kesuksesan tim ini dan saya menantikan untuk bekerja sama dengan semua orang untuk tujuan kami,” ucap Kluivert.

    “Misi kami tentu saja lolos ke Piala Dunia tahun depan. Saya pikir kami memiliki kemampuan dan kekuatan dan gairah untuk mencapainya,” kata Kluivert lagi.

    Namun tantangan Patrick Kluivert tentu saja bukan sekadar bagaimana memenangkan pertandingan di lapangan. Ia masih harus memenangkan hati suporter timnas yang sejauh ini masih memandang sebelah mata kehadirannya.

    Dan yang pasti, Patrick Kluivert mesti lebih dulu membangun chemistry dengan para pemain. Adanya friksi di ruang ganti antara sejumlah pemain dan STY disebut menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan tim.

    Erick Thohir sendiri mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab pemecatan STY dari jabatan pelatih timnas. Pertama komunikasi, kedua taktik.

    STY hanya bisa berbahasa Korea Selatan meski sudah lima tahun membesut Timnas Indonesia. Tanpa bahasa Inggris, yang merupakan bahasa internasional, padahal penggawa timnas diisi mayoritas pemain diaspora yang bermain di luar negeri membuat komunikasi pemain dan pelatih menjadi sedikit terhambat.

    Bahasa dan Taktik

    Meski menyebut pergantian pelatih di 2,5 bulan sebelum melawan Australia adalah sebuah perjudian, pengamat sepak bola Anton Sanjoyo mendukung PSSI memilih pelatih berbahasa Belanda.

    “Karena 80-90 persen pemain Indonesia sekarang yang ada di tim senior adalah diaspora Belanda,” kata Anton.

    Dengan pelatih berbahasa Belanda dan menggunakan Inggris sebagai bahasa keduanya, Anton yakin tidak ada kesulitan dalam transfer of knowledge. Ia juga yakin pelatih baru yang berbahasa Belanda juga bisa membuka komunikasi awal demi membangun tim yang kondusif.

    Sedangkan soal taktik, Erick menilai ada dinamika yang cukup kompleks dan sudah muncul sebelum laga kontra China pada pertengahan Oktober tahun lalu. Indonesia yang diprediksi bisa membawa pulang tiga angka malah menyerah 1-2 di kendang China.

    STY kala itu mengganti tiga pemain di awal babak kedua, yaitu Mees Hilgers, Shyane Pattynama, dan Witan Sulaeman. Ia mengklaim pergantian dilakukan karena ada pemain cedera dan juga masalah kebugaran.

    Pesepak bola Timnas Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melawan Timnas Jepang pada pertandingan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/Aprillio Akbar/am)

    Pengamat sepakbola lainnya, Kesit Handoyo, mengkritik STY yang dinilai sering melakukan bongkar pasang pemain sehingga merugikan tim. Kesit menilai perlu ada kerangka tim yang pasti agar para pemain bisa membangun chemistry dan rasa percaya diri dengan baik.

    “Kalau hasilnya positif oke ya, tapi kan lebih banyak negatifnya daripada positifnya ketika perombakan itu dilakukan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ini yang menurut saya jadi kebiasaan buruk Shin Tae-yong,” kata Kesit.

    Namun terlepas dari segala tantangan yang dihadapi, Patrick Kluivert mengaku butuh dukungan seluruh bangsa Indonesia di belakang ia dan timnas.

    “Dan saya pikir, bersama-sama kami bisa meraih banyak hal besar,” pungkas Kluivert.

  • Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah, Kirim Pesan Waspada ke Israel 

    TRIBUNNEWS.COM – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) saat ini tengah menggelar latihan militer berskala besar bertajuk ‘Nabi Besar 19’ di provinsi Kermanshah, bagian Barat negara tersebut.

    Situ militer military watch menyebut dipilihnya wilayah ini mengandung pesan terhadap negara-negara yang bermusuhan dengan Iran, termasuk Israel.

    “Provinsi Kermanshah, Iran, merupakan wilayah yang berhadapan dengan musuh regional utama negara itu, Israel dan Turki,” kata laporan itu, dikutip Kamis (9/1/2025). 

    Dilaporkan, latihan militer skala besar Iran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan tempur unit-unit elit dan menguji sejumlah sistem persenjataan yang baru dikembangkan.

    “Latihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas operasional Korps dan mengatasi potensi ancaman dari aktor-aktor (negara-negara) yang bermusuhan (dengan Iran),” papar laporan tersebut.

    Tahap-tahap awal latihan militer itu itu melibatkan skenario respons cepat, termasuk pengerahan personel dan peralatan strategis di wilayah pegunungan Avroman.

    “Latihan ini terjadi pada saat ketegangan tinggi antara Teheran dan Israel khususnya, dan kurang dari sebulan setelah kelompok militan yang didukung Israel dan Turki menggulingkan pemerintahan mitra strategis regional terdekat Teheran, Suriah, pada 8 Desember 2024,” kata laporan itu menjelaskan makna pemilihan waktu dilaksanakannya latihan militer oleh Iran.. 

    Dengan pasukan Israel dan Turki yang telah maju jauh ke Suriah, dan semakin tampak siap untuk mencaplok sebagian besar wilayahnya, keterasingan Iran di wilayah tersebut telah memicu spekulasi bahwa Israel dapat melancarkan serangkaian serangan baru terhadap target-target Iran. 

    Oposisi bersenjata, kelompok anti-rezim Presiden Bashar Al-Assad di Suriah (Anadolu Agency)

    Kalah Telak di Suriah

    Sebagai catatan, Korps Garda Revolusi Iran bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan hampir semua operasi luar negeri.

    “Baru-baru ini IRGC mengalami kemunduran besar ketika lebih dari satu dekade upaya untuk memperkuat negara Suriah melawan kelompok pemberontak yang didukung Barat, Turki, dan Israel berakhir dengan jatuhnya Damaskus,” kata laporan situs militer tersebut.

    Operasi IRGC di masa mendatang diharapkan akan lebih difokuskan pada operasi di dalam negeri dan di negara tetangga Irak, di mana ia masih mempertahankan hubungan dekat dengan angkatan bersenjata lokal dan sejumlah kelompok milisi lokal.

    Pada saat ketegangan tinggi antara Israel dan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada tanggal 4 Januari menyatakan bahwa Teheran “sepenuhnya siap untuk kemungkinan serangan lebih lanjut oleh Israel.”

    “Saya berharap Israel akan menahan diri dari mengambil tindakan sembrono seperti itu, karena dapat menyebabkan perang skala besar,” katanya.

    Dia, menambahkan: “kami percaya bahwa akal sehat pada akhirnya akan menang dan mencegah tindakan yang dapat memiliki konsekuensi serius.”

    Pasukan Iran dan Israel melancarkan sejumlah serangan terbatas terhadap wilayah satu sama lain pada tahun 2024, dengan Iran melancarkan serangan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 13 April sebagai tanggapan atas serangan udara Israel  terhadap gedung diplomatik Iran di Damaskus dua belas hari sebelumnya.  

    Setelah Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh  dibunuh  di kediamannya di Teheran oleh serangan udara Israel pada  tanggal 31 Juli , Iran membalas dengan serangan berskala besar pada tanggal 1 Oktober. 

    Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Herzi Halevi menyampaikan briefing kepada pasukan IDF di Israel selatan pada 15 Oktober 2023. (IDF/Times of Israel)

    Israel Waspada Tinggi

    Adapun Kepala Staf Militer Israel (IDF) Herzi Halevi, dilaporkan telah memerintahkan “peningkatan kewaspadaan” dan kesiapan untuk berbagai kemungkinan skenario di mana Iran dapat bertindak melawan Israel.

    Kabar peningkatan status militer Israel menjadi waspada tinggi akan Iran ini dilaporkan media Israel berbahasa Ibrani, Walla, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Media tersebut mengatakan, para pejabat keamanan Israel memperingatkan kalau situasi strategis regional saat ini dapat mendorong Iran untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap Israel.

    ”Potensi diambilnya langkah ekstrem Iran (terhadap Israel) karena saat ini negara tersebut menderita nilai tukar (Rial Iran/IRR) yang terhambat dan perkembangan negatif baru-baru ini dengan sekutu-sekutunya di Lebanon dan (sebelumnya) Suriah,” kata laporan itu.

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa Iran dapat mengambil “tindakan ekstrem” terhadap “Israel”, tetapi mengatakan bahwa para pejabat melihat hal itu sebagai skenario “dengan kemungkinan kecil”.

    Laporan juga menambahkan, Iran juga tengah dilanda protes dan demonstrasi lokal, polusi, dan masalah listrik.

    Lebih jauh, datangnya pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari mendatang dapat mendorong Iran untuk mencegah perubahan besar dalam keseimbangan strategis di Timur Tengah.

     

    (oln/mw/Toi/*)

     

     

  • Presiden Iran Desak Israel Mundur dari Suriah

    Presiden Iran Desak Israel Mundur dari Suriah

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak Israel menarik diri dari wilayah Suriah menyusul jatuhnya sekutu lama Teheran Bashar al-Assad. Dia juga mewanti-wanti terkait ancaman pengaktifan sel-sel teroris di Suriah.

    Dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), pernyataannya Pezeshkian disampaikan saat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani berkunjung ke Teheran untuk membahas perdagangan, kerja sama, dan perkembangan terkini di Suriah.

    “Kebutuhan rezim Zionis untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya dan pentingnya menghormati sentimen keagamaan (di Suriah), khususnya terkait tempat-tempat suci dan tempat-tempat suci Syiah, merupakan salah satu perhatian yang diangkat dalam pertemuan tersebut,” kata Pezeshkian dalam sebuah pengarahan bersama Sudani.

    Presiden Iran juga memperingatkan tentang pengaktifan kembali sel-sel teroris di Suriah. Selain itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei juga memperingatkan tentang peran pemerintah asing di Suriah.

    Sebagai informasi, Assad melarikan diri dari Suriah setelah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islam Sunni Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut ibu kota Damaskus setelah serangan kilat.

    Sejak kejatuhannya, Israel telah melakukan ratusan serangan udara terhadap fasilitas militer Suriah, dengan mengatakan bahwa serangan itu bertujuan untuk mencegah senjata strategis jatuh ke tangan musuh.

    (maa/dnu)

  • Alasan Israel Siap Perang Lawan Turki: Ankara dan Pemerintahan Baru Suriah Lebih Bahaya dari Iran – Halaman all

    Alasan Israel Siap Perang Lawan Turki: Ankara dan Pemerintahan Baru Suriah Lebih Bahaya dari Iran – Halaman all

    Komite Pemerintah Israel: Kita Harus Bersiap Perang dengan Turki yang Kian Akrab dengan Suriah

     

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel mengatakan, Komite Pemerintah Israel, dalam laporannya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, merekomendasikan persiapan untuk kemungkinan perang dengan Turki.

    Seruan agar Israel bersiap ini mengingat meningkatnya ketakutan Tel Aviv terhadap aliansi Ankara dengan pemerintahan baru di Damaskus setelah jatuhnya rezim, Bashar al-Assad.

    Surat kabar Jerusalem Post melaporkan pada Selasa (7/1/2025) kalau lembaga pemerintahan itu adalah Komite Pemeriksa Anggaran Keamanan dan Pembangunan Pasukan, yang dikenal sebagai Komite Nagel.

    Ketua Komite Nagel, Jacob Nagel, memperingatkan dalam laporannya tentang bahaya aliansi Suriah-Turki, yang mungkin “menciptakan sebuah ancaman baru dan besar terhadap keamanan Israel,”.

    Dalam penilaian lembaga itu, aliansi Suriah-Turki pasca-Assad potensial berkembang menjadi sesuatu yang “lebih serius daripada ancaman Iran,” menurut komite tersebut.

    Surat kabar tersebut melaporkan, “Komite menyatakan dalam laporannya bahwa Israel harus bersiap menghadapi konfrontasi langsung dengan Türki.”

    Sebuah bom dari serangan udara Israel di Damaskus, Suriah. (anadolu)

    Israel Tuding Turki Mau Luaskan Pengaruh Ottoman

    Komite tersebut menyatakan bahwa “ambisi Turki untuk memulihkan pengaruh Ottoman dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Israel, dan mungkin meningkat menjadi konflik,” menurut laporan surat kabar tersebut.

    The Jerusalem Post melanjutkan, “Laporan komite pemerintah menyoroti bahaya aliansi faksi Suriah dengan Türki, yang menciptakan ancaman baru dan kuat terhadap keamanan Israel.”

    Dia menambahkan, “Ancaman dari Suriah mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada ancaman Iran,” menurut klaim komite tersebut.

    Surat kabar tersebut mengutip laporan komite yang “mengusulkan untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 15 miliar shekel setiap tahun ($4,1 miliar) selama lima tahun ke depan.

    Anggaran besari ini  untuk memastikan bahwa Pasukan Pertahanan Israel diperlengkapi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Turki, selain itu terhadap ancaman regional lainnya.”

    Anggota pasukan keamanan Israel berjaga di Jembatan Allenby, titik perbatasan antara Yordania dan Tepi Barat yang diduduki pada 8 September 2024. (Foto oleh Gil Cohen Magen/Xinhua)

    Langkah-langkah Persiapan Israel

    Surat kabar tersebut mencatat, “Untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi dengan Turki, komite merekomendasikan langkah-langkah berikut:

    Mengenai senjata canggih: memperoleh tambahan pesawat tempur F-15, mengisi bahan bakar pesawat, drone, dan satelit untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Israel.” “.

    “Berkenaan dengan sistem pertahanan udara, komite merekomendasikan penguatan kemampuan pertahanan udara berlapis, termasuk Iron Dome, David’s Sling, sistem Arrow, dan sistem pertahanan laser yang baru beroperasi,” katanya.

    Surat kabar itu menambahkan: “Berkenaan dengan keamanan perbatasan, laporan tersebut merekomendasikan pembangunan benteng keamanan di sepanjang Lembah Yordan.

    “Buffer zone di perbatasan ini akan mewakili perubahan besar dalam strategi pertahanan Israel meskipun ada potensi dampak diplomatik terhadap Yordania.”

    AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah

    Milisi Kurdi yang pergi ke Suriah dari negara lain di kawasan itu untuk mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi akan pergi jika gencatan senjata total dicapai dengan Turki, kata komandan pasukan Kurdi dilansir TN, Jumat (20/12/2024). 

    Penarikan pejuang asing merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan Turki dalam pergolakan di Suriah yang menghasilkan penggulingan rezim pemerintahan Bashar al-Assad tersebut.

    Ankara memandang kelompok Kurdi utama yang memimpin SDF – YPG – sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ditetapkannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami sekarang sedang mempersiapkan diri, setelah gencatan senjata total antara kami dan pasukan Turki serta faksi-faksi yang berafiliasi dengan mereka, untuk bergabung dalam tahap ini,” kata komandan SDF, Mazloum Abdi kepada Reuters pada Kamis (19/12/2024).

    “Karena ada perkembangan baru di Suriah, sudah saatnya para pejuang (milisi etnis Kurdi) yang membantu kita dalam perang ini untuk kembali ke daerah asal mereka dengan kepala tegak,” tambahnya.

    Abdi mengatakan bahwa meskipun para pejuang PKK telah datang ke Suriah, SDF tidak memiliki hubungan organisasi apa pun dengan kelompok tersebut.

    Ia memuji mereka karena telah membantu pasukannya memerangi ISIS selama dekade terakhir.

    Pernyataannya menandai pertama kalinya ia mengakui kalau para pejuang milisi Kurdi non-Suriah mendukung pasukannya selama perang di Suriah.

    SDF memainkan peran penting dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) melawan kelompok ISIS. 

    Washington juga menganggap PKK sebagai kelompok teroris tetapi tetap mendukung pasukan Kurdi Suriah (SDF).

    Awal minggu ini, AS dan SDF mengatakan gencatan senjata yang rapuh di Manbij antara pasukan Kurdi dan faksi-faksi yang didukung Turki telah diperpanjang.

    Namun, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki membantah bahwa gencatan senjata sedang berlangsung.

    Pertempuran pecah awal bulan ini saat pasukan pemberontak maju ke Damaskus terus berlanjut antara kedua belah pihak di beberapa bagian Suriah timur laut.

    Tentara Turki dan pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di pinggiran utara kota Manbij di Suriah dekat perbatasan Turki pada Oktober. (Zein Al Rifai / AFP – File Getty Images)

    AS Ancam Sanksi Turki Kalau Sentuh Kurdi dengan Menginvasi Suriah

    Terkait manuver Turki di Suriah dengan alasan membasmi PKK-YPG, politisi senior AS khawatir kalau invasi Turki ke wilayah timur laut Suriah sudah dekat.

    Atas hal itu, dia mengindikasikan AS siap menjatuhkan sanksi pada Turki, meski negara itu adalah sekutu NATO Washington.

    Senator Republik John Kennedy memperingatkan kalau ia khawatir Turki akan menginvasi Suriah saat negara itu berupaya membangun kembali setelah pasukan oposisi menyingkirkan rezim Bashar Al Assad setelah 13 tahun perang.

    Kennedy menyampaikan pidato di gedung Senat minggu ini yang menyatakan pesan kepada Ankara: “Biarkan Kurdi sendiri… jangan lakukan itu.”

    Washington telah mempertahankan kehadiran pasukan yang relatif terbatas di Suriah.

    Pada Kamis, lewat pengumuman Pentagon, AS mengungkapkan sendiri peran besar mereka dalam cawe-cawe penggulingan Assad.

    Pentagon menyatakan telah menggandakan kehadiran pasukan mereka dari sekitar 900 menjadi 2.000 tentara, dalam kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah untuk misi memberantas ISIS.

    Adapun Turki menuduh pasukan SDF yang dipimpin Kurdi sebagai teroris.

    Turki memandang, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang hukum mereka.

    “Jika Anda menyerang Suriah dan menyentuh sehelai rambut pun di kepala suku Kurdi, saya akan meminta Kongres Amerika Serikat untuk melakukan sesuatu,” lanjut Kennedy.

    “Dan sanksi kami tidak akan membantu perekonomian Turki. Saya tidak ingin melakukan itu.”

    Senator terkemuka dari dua partai di AS – Chris Van Hollen dari Partai Demokrat dan Lindsey Graham dari Partai Republik  – pekan ini mengancam sanksi terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika pasukan yang didukung Ankara tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Kurdi di timur laut Suriah.

    Para senator menuduh Turki menolak “untuk memperpanjang gencatan senjata, termasuk tawaran zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan, khususnya kota Kobani”.

    “Meskipun Turki memiliki sejumlah masalah keamanan yang sah yang dapat diatasi, perkembangan ini merusak keamanan regional dan Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam,” tulis Van Hollen dan Graham dalam sebuah pernyataan.

    Pihak AS mengklaim, berkepentingan mendukung SDF demi terus memerangi kelompok ISIS yang menjadi musuh Washington.

    “Setelah jatuhnya rezim Assad, pasukan yang didukung Turki telah meningkatkan serangan terhadap mitra Suriah-Kurdi kami, yang sekali lagi mengancam misi penting untuk mencegah kebangkitan ISIS,” tulis pernyataan senator AS tersebut.

    Militer Turki memerangi kelompok Parti Karkerani Kurdistan (PKK) alias Partai Pekerja Kurdistan. (AFP)

    Peluang dan Tantangan Bagi Turki, Damai atau Terus Perangi Kurdi?

    Sanksi AS dapat memiliki implikasi nyata bagi Ankara, kata Yerevan Saeed, direktur Inisiatif Kurdi Global untuk Perdamaian di Universitas Amerika di Washington.

    “Ekonomi Turki tidak berjalan dengan baik. Inflasi sangat, sangat tinggi. Lira terus menurun. Jadi harapan para senator, orang-orang di Washington DC, para pembuat kebijakan, adalah bahwa sanksi ini akan menghalangi Presiden Erdogan untuk menginvasi Rojava ,” katanya kepada The National.

    “Apakah hal itu akan menghentikan Turki atau tidak, masih belum diketahui secara pasti.”

    Saeed mengatakan, “Kurdi sangat, sangat khawatir, tidak hanya dari tingkat kepemimpinan, tetapi juga rakyat dan publik” tentang masuknya Turki ke Suriah.

    Namun, beberapa pihak meragukan apakah aksi militer Turki merupakan ancaman yang akan segera terjadi.

    Mouaz Moustafa, direktur eksekutif Satuan Tugas Darurat Suriah yang berpusat di Washington, baru-baru ini kembali dari Damaskus tempat ia mencari tahanan Amerika Austin Tice.

    “Orang-orang mungkin membesar-besarkan masalah dengan menyerukan sanksi kepada sekutu NATO sementara kita belum melihat adanya operasi militer besar oleh Turki di Suriah timur laut,” katanya.

    Minggu ini, Turki menunjuk kuasa usaha sementara untuk menjalankan kedutaannya di Damaskus , setelah kepala intelijen Ankara Ibrahim Kalin mengunjungi ibu kota Suriah.

    Moustafa mengatakan pertunjukan keterlibatan seperti itu akan sangat penting dalam membangun stabilitas di Suriah, termasuk di timur laut.

    “Saya pikir semuanya kembali kepada pemerintahan baru Damaskus. Apakah mereka akan mampu membuat semacam kesepakatan dengan SDF, YPG [Unit Pertahanan Rakyat Kurdi], elemen PKK [Partai Pekerja Kurdistan], dan memastikan keamanan dan stabilitas Suriah timur laut, bersama dengan seluruh negara dan memastikan tidak ada kejahatan terhadap Kurdi atau bagian lain dari mosaik Suriah,” katanya kepada The National.

    Namun, Saeed mengatakan kalau pasukan Turki tidak berada di perbatasan “untuk berpiknik”.

    Namun, ia juga menekankan: “Turki memiliki peluang yang sangat bersejarah untuk berdamai dengan Kurdi di Suriah, dengan cara yang sama … Presiden Erdogan mampu mengubah kebijakan Turki terhadap Kurdi di Irak. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akan ada banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan Turki untuk datang dan berinvestasi di Rojava, alih-alih membuat ancaman militer ini, yang akan menimbulkan ketidakstabilan.”

    Faktor Trump

    Pemerintahan baru di Washington dapat semakin memperumit sikap AS terhadap Suriah dan Turki.

    Presiden terpilih Donald Trump , yang akan mulai berkuasa bulan depan dan telah menunjukkan pendekatan yang lebih tidak ikut campur terhadap Suriah, menyebut penggulingan Al Assad sebagai “pengambilalihan kekuasaan secara tidak bersahabat” yang diatur oleh Turki.

    “Saya pikir Turki sangat cerdas… Turki melakukan pengambilalihan yang tidak bersahabat, tanpa banyak nyawa yang hilang. Saya dapat mengatakan bahwa Assad adalah seorang tukang jagal, apa yang dia lakukan terhadap anak-anak,” tambah presiden terpilih  AS dari partai Republik itu.

    Trump mengindikasikan, ragu untuk terus mempertahankan kehadiran kecil pasukan Washington di Suriah, dan mencoba menarik diri sepenuhnya selama masa jabatan presiden pertamanya.

    Saeed mengatakan kalau tindakan seperti itu tidaklah bijaksana.

    “Nilai yang diperoleh AS dan negara-negara Barat sungguh tinggi dan besar, karena pasukan AS ada di sana untuk melakukan intelijen dan juga memberikan dukungan bagi para pejuang Kurdi… Jika AS menarik diri, tentu saja, itu akan membuka jalan bagi ISIS untuk kembali.”

    Analisis lain menyerukan pemikiran ulang mengenai misi anti-ISIS Washington setelah jatuhnya rezim Assad, termasuk mantan duta besar AS untuk Damaskus, Robert Ford.

    “Pasukan yang dipimpin YPG telah gagal mengalahkan kekuatan ISIS yang bertahan lama. Setelah enam tahun, saatnya bagi Amerika untuk memikirkan kembali strateginya,” tulis Ford dalam sebuah posting di X sebagai tanggapan atas ancaman sanksi para senator.

    Reuters mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler yang mengatakan bahwa “dalam periode baru, organisasi teroris PKK/YPG di Suriah cepat atau lambat akan dilenyapkan”.

    Pasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah. (AFP)

    Turki Tak Lihat Tanda Kebangkitan ISIS

    Bertentangan dengan penilaian Washington, Guler mengatakan Turki tidak melihat tanda-tanda kebangkitan ISIS di Suriah.

    Bagi Moustafa, keterlibatan internasional dengan pemerintahan baru pada akhirnya akan menjadi penting bagi Suriah dan bagi kepentingan regional AS di sana.

    “Suriah tidak akan menjadi negara demokrasi dalam waktu semalam. Namun, Suriah sekarang adalah negara Arab yang paling dekat dengan demokrasi dibandingkan negara Arab lainnya. Itu fakta, dan janji-janji pemerintah serta tindakan mereka sungguh meyakinkan,” katanya.

    “Pemerintahan baru di Damaskus layak mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju republik yang demokratis, bukan hanya terus mendengar kekhawatiran dan menyebut semua warga Suriah sebagai teroris padahal mereka sendiri telah membebaskan negara mereka dari para teroris.”

    Pada hari Kamis, para petinggi Demokrat di komite urusan luar negeri Senat dan DPR memperkenalkan sebuah resolusi yang “menekankan pentingnya melindungi kelompok minoritas agama dan etnis, termasuk Kurdi Suriah, Yazidi, dan Chaldea” di Suriah, dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.

    Resolusi tersebut mencatat kalau “pasukan oposisi Suriah telah berulang kali mengisyaratkan niat mereka untuk menghormati hak dan martabat kaum minoritas agama dan etnis di Suriah, tetapi ada beberapa insiden di mana anggota kaum minoritas tersebut melarikan diri dari rumah mereka, sementara ada kekerasan dan pengusiran yang terdokumentasikan terhadap komunitas Kurdi oleh unsur-unsur Tentara Nasional Suriah”.

     

     

    (oln/khbrn/thentnl*)
     

  • UEA Diskusi dengan Israel-AS Bahas Pemerintahan Sementara di Gaza Pascaperang

    UEA Diskusi dengan Israel-AS Bahas Pemerintahan Sementara di Gaza Pascaperang

    JAKARTA – Uni Emirat Arab berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara di Gaza pascaperang hingga Otoritas Palestina yang telah direformasi dapat mengambil alih kepemimpinan.

    Diskusi di balik layar yang dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya, mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan hingga saat ini. Pemerintahan Palestina mampu mengambil alih, kata belasan diplomat asing dan pejabat Barat kepada Reuters.

    UEA adalah mitra keamanan dekat AS dan, tidak seperti kebanyakan negara Arab, UEA memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Para diplomat dan pejabat mengatakan hal ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Setelah lebih dari setahun berperang, Israel masih enggan untuk menguraikan visi mereka sendiri untuk Gaza dan komunitas internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak, kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.

    Para diplomat dan pejabat menekankan gagasan yang muncul dari perundingan UEA kurang rinci dan belum disaring menjadi rencana formal, tertulis, atau diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    Dalam perundingan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan reformasi Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka, kata sumber tersebut – sesuatu yang secara terbuka ditentang oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan terhadap Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, saat menjawab pertanyaan mengenai diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini kurang – sangat penting untuk keberhasilan rencana pasca-Gaza,” imbuhnya.

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo tahun 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    Kelompok ini masih menjalankan beberapa pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, namun mereka diambil alih dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara yang singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters telah terjadi pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi, dan berbagai rancangan proposal, rencana, dan gagasan telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi deliberatif yang terus berlanjut, seiring kami mencari jalan terbaik ke depan,” kata juru bicara tersebut, namun menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.

    Selain mereformasi Otoritas Palestina, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan pejabat Emirat telah menyarankan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi mereka telah diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai proposal Uni Emirat Arab pascaperang, yang mencakup kemungkinan penggunaan kekuatan tersebut.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang disewa oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain, telah menghadapi tuduhan penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, antara lain, termasuk di Irak dan Afghanistan.

  • UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pasca-Perang di Gaza dengan AS dan Israel – Halaman all

    UEA Mau Cawe-cawe di Gaza, Abu Dhabi Bahas Pemerintahan Pascaperang di Gaza dengan AS dan Israel
     

    TRIBUNNEWS.COM – Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah berdiskusi dengan Israel dan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara Gaza pascaperang.

    Rencana ‘cawe-cawe’ UEA di Gaza itu disebutkan akan berlangsung hingga Otoritas Palestina (PA) yang direformasi mampu mengambil alih, tulis laporan Reuters menurut orang-orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (7/1/2025).

    “Diskusi di balik layar, tersebut mencakup kemungkinan UEA dan Amerika Serikat (AS), bersama dengan negara-negara lain, untuk sementara waktu mengawasi tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi Gaza setelah militer Israel mundur dan sampai pemerintahan Palestina (PA) mampu mengambil alih,” tulis laporan berlabel eksklusif Reuters.

    Sebagai latar belakang, UEA merupakan mitra keamanan dekat AS. Selain itu, tidak seperti kebanyakan pemerintah Arab, Abu Dhabi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Faktor kedekatan ini memberi negara Teluk itu pengaruh terhadap pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Setelah lebih dari setahun berperang, Israel tetap enggan menguraikan visinya sendiri untuk Gaza dan masyarakat internasional telah berjuang untuk merumuskan rencana yang layak,” kata sumber tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena percakapan tersebut bersifat pribadi, lansir Reuters.

    Laporan, rencana ikut campurnya UEA di pemerintahan Gaza pasca-Gaza masih kurang rinci dan belum dituangkan dalam rencana tertulis formal, maupun diadopsi oleh pemerintah mana pun.

    “Dalam pembicaraan di balik layar, Abu Dhabi menganjurkan Otoritas Palestina (PA) yang direformasi untuk memerintah Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur di bawah negara Palestina yang merdeka,” kata sumber tersebut – sesuatu yang ditentang secara terbuka oleh Israel.

    “UEA tidak akan berpartisipasi dalam rencana apa pun yang gagal mencakup reformasi signifikan Otoritas Palestina, pemberdayaannya, dan pembentukan peta jalan yang kredibel menuju negara Palestina,” kata seorang pejabat UEA kepada Reuters, menanggapi pertanyaan tentang diskusi tersebut.

    “Elemen-elemen ini – yang saat ini masih kurang – sangat penting bagi keberhasilan rencana pasca-Gaza,” tambahnya menyoroti kalau PA dinilai tidak mewakili entitas Palestina sepenuhnya.

    Personel keamanan Otoritas Palestina. Dalam beberapa pekan belakangan, Otoritas Palestina terlibat bentrokan bersenjata dengan sejumlah milisi perlawanan Palestina seperti Brigade Al-Quds di Jenin dan Brigade Martir Al-Aqsa. (khaberni/tangkap layar)

    PA Kurang Berpengaruh

    PA didirikan tiga dekade lalu berdasarkan Perjanjian Oslo 1993-1995, yang ditandatangani oleh Israel dan Palestina, dan diberi kewenangan terbatas atas Tepi Barat dan Gaza.

    PA masih menjalankan sebagian pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki Israel, tetapi diusir dari Gaza pada tahun 2007 oleh Hamas setelah perang saudara singkat.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters bahwa telah ada pembicaraan dengan beberapa mitra, termasuk UEA, mengenai opsi untuk pemerintahan, keamanan, dan rekonstruksi, dan bahwa berbagai rancangan proposal, rencana, dan ide telah diajukan oleh para mitra.

    “Ini merupakan diskusi yang terus berlanjut, sembari kami mencari cara terbaik untuk maju,” kata juru bicara tersebut, menolak berkomentar lebih jauh mengenai “percakapan diplomatik pribadi”.
     
    Kantor Perdana Menteri Israel menolak berkomentar mengenai lapoaran ini. Otoritas Palestina tidak menanggapi pertanyaan Reuters.

    Potret kehancuran total di Jalur Gaza akibat agresi militer Israel selama lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023. Israel juga memblokade bantuan kebutuhan dasar warga Palestina yang akan memasuki Gaza. (khaberni/HO)

    Usulkan Penggunaan Pasukan Militer Swasta

    Selain mereformasi PA, empat diplomat dan pejabat Barat mengatakan kalau pejabat UEA telah mengusulkan penggunaan kontraktor militer swasta sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian pascaperang di Gaza.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi kalau mereka diberi pengarahan tentang apa yang mereka gambarkan sebagai usulan pascaperang Emirat, yang mencakup kemungkinan penggunaan pasukan semacam itu.

    Para diplomat dan pejabat Barat mengatakan setiap pengerahan kontraktor semacam itu akan memicu kekhawatiran di antara negara-negara Barat.

    Kontraktor militer swasta, yang dipekerjakan oleh Amerika Serikat dan pemerintah lain, punya citra negatif dengan seabrek catatan dan rekam jejak penyiksaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penggunaan kekuatan berlebihan, di antara tuduhan lainnya, termasuk di Irak dan Afghanistan.

    Pejabat UEA tidak menanggapi pertanyaan tentang penggunaan kontraktor militer.

    Dua siluet bocah Palestina menyaksikan kehancuran Jalur Gaza karena pemboman Israel. (anews/tangkap layar)

    Rekonstruksi Gaza Butuh Waktu Bertahun-tahun

    Membangun kembali Gaza, termasuk lembaga-lembaga politiknya, diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya puluhan miliar dolar.

    Selain itu, rekonstruksi Gaza memerlukan dukungan internasional yang besar, setelah 15 bulan operasi militer Israel menghancurkan tiap sendi kehidupan wilayah tersebut.

    Meski UEA telah mengkritik perilaku militer Israel dan Netanyahu sendiri, Israel tetap masih menginginkan negara kaya minyak itu terlibat di Gaza pascaperang, menurut dua mantan pejabat Israel, yang menolak disebutkan namanya.

    Seperti Israel, negara Teluk itu menentang Hamas, kelompok pembebasan Palestina yang dilabeli AS sebagai ‘grup teror.

    Hamas, sebagai respons aksi represif dan penindasan Israel selama bertahun-tahun, memimpin serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang memicu perang.

    “Abu Dhabi memandang Hamas dan kelompok Islamis lainnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas,” kata ulasan Reuters. 

    Pejabat UEA juga telah menyatakan kekhawatiran secara terbuka atas dampak perang terhadap stabilitas di Timur Tengah dan terhadap upaya menuju integrasi regional dan pembangunan ekonomi yang lebih besar.

    Hamas: Gaza Harus Bebas dari Intervensi Asing Pasca-Perang

    Ketika ditanya apakah Hamas mengetahui proposal yang dibahas oleh UEA, Basem Naim, salah satu pejabat senior organisasi tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa setelah perang, Gaza harus menjadi “wilayah Palestina yang khas” dan tanpa “intervensi asing”.

    Washington bersama mediator Mesir dan Qatar, tengah mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Adapun Israel dan Hamas saling menyalahkan pada akhir Desember atas keterlambatan dalam mencapai gencatan senjata – yang menurut kedua belah pihak tampaknya sudah dekat bulan lalu.

    Pada Senin (6/1/2025), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington ingin melihat kesepakatan gencatan senjata diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

    Ketika ditanya tentang masa depan Gaza, Brian Hughes, juru bicara tim transisi Donald Trump, mengatakan presiden terpilih AS – yang akan dilantik pada tanggal 20 Januari – akan bekerja sama erat dengan mitra Arab dan Israel “untuk memastikan bahwa Gaza suatu hari nanti dapat makmur”.

    Seorang perwira Otoritas Palestina memegang senjatanya saat pasukan keamanan melancarkan serangan di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, 16 Desember 2024. (tangkap layar aljazeera/Majdi Mohammed/AP)

    Reformasi Otoritas Palestina

    UEA mengatakan mereka hanya akan mengirim pasukan ke misi multinasional pasca perang atas undangan Otoritas Palestina dan dengan keterlibatan AS.

    Namun, Netanyahu mengatakan dia menentang Otoritas Palestina dalam bentuknya saat ini yang memerintah Gaza, dengan mengutip keluhannya yang sudah lama mengenai silabus sekolah PA, yang menurutnya memicu kebencian terhadap Israel, dan kebijakannya memberikan gaji kepada keluarga warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    UEA telah meminta perdana menteri baru untuk memimpin Otoritas Palestina, yang sering dikritik oleh pejabat Emirat sebagai lembaga yang korup dan tidak kompeten selama pembicaraan tertutup, kata para diplomat dan pejabat, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, yang menjabat pada bulan Maret, telah berjanji untuk melaksanakan reformasi di dalam Otoritas Palestina yang keuangannya telah kacau selama bertahun-tahun karena negara-negara donor telah memotong pendanaan hingga korupsi dan pemborosan ditangani.

    Para pejabat Emirat telah menyebut mantan Perdana Menteri Salam Fayyad, seorang mantan pejabat Bank Dunia berpendidikan AS, sebagai tipe orang yang dapat dipercaya untuk memimpin Otoritas Palestina yang dirombak, menurut para diplomat dan pejabat.

    Fayyad menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2007 hingga mengundurkan diri pada tahun 2013 setelah berselisih dengan Presiden Mahmoud Abbas, yang masih menjabat.

    “Reuters tidak dapat menghubungi Fayyad untuk dimintai komentar,” bunyi disclaimer laporan tersebut.

     

    (oln/rtrs/*)