Negara: Irak

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April untuk Siapkan Layanan Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke wilayah kerajaan itu untuk melakukan ibadah umrah di Makkah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus menyiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya, tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025. Semua pemegang visa diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiadi Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umrah bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia.

    “Kebijakan ini mencerminkan keseriusan Arab Saudi dalam menyelenggarakan ibadah haji yang aman, tertib, dan sesuai syariat,” ujar Dahnil dikutip dari Antara.

    Penangguhan ini juga dimaksudkan untuk mencegah penggunaan visa nonhaji dalam pelaksanaan ibadah haji yang berpotensi menimbulkan gangguan operasional dan risiko keselamatan.

    Dahnil menekankan pentingnya pelaksanaan haji yang mengedepankan efisiensi operasional, keamanan jemaah, dan kenyamanan beribadah.

    Dahnil juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan menteri imigrasi dan pemasyarakatan RI terkait kerja sama pengawasan terhadap jemaah yang menggunakan visa selain visa haji resmi.

    BP Haji mengimbau kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah haji maupun umrah untuk senantiasa mematuhi kebijakan Pemerintah Arab Saudi serta mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi resmi demi kelancaran dan keberkahan penyelenggaraan ibadah.

  • Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Arab Saudi Larang Umrah Mulai 29 April, Ini Hukuman Bagi Pelanggar!

    Jakarta, Beritasatu.com – Arab Saudi melarang jemaah dari berbagai negara masuk ke Makkah untuk melakukan ibadah umrah mulai 29 April hingga 10 Juni 2025 karena pemerintah setempat akan fokus mempersiapkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah.

    “Tanggal 13 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk bisa masuk ke Arab Saudi, sementara tanggal 29 April 2025 adalah batas akhir bagi seluruh pemegang visa umrah untuk meninggalkan Arab Saudi,” kata Konjen RI Jeddah Yusron B Ambary dalam pernyataannya melalui akun Instagram resminya @indonesiainjeddah dikutip, Sabtu (12/4/2025).

    Pelanggaran akan hal tersebut, kata Yusron, akan dikenakan hukuman denda mencapai 100.000 riyal Arab Saudi atau setara Rp 447 juta baik kepada perorangan maupun muasassah atau pihak yang mengatur kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi.

    “Semua itu dilakukan oleh Pemerintah Saudi dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah,” ujar Yusron.

    Konjen RI Jeddah mengimbau kepada warga Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini, agar memastikan diri menggunakan visa haji yang sah dan valid agar tidak berurusan dengan hukum di Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang siapa pun untuk melaksanakan ibadah haji tanpa izin resmi (tasreh haji) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan ibadah haji tanpa tasreh merupakan pelanggaran hukum dan akan dikenakan sanksi tegas, termasuk kurungan, denda, dan deportasi.

    “Marilah kita sama-sama taati aturan yang berlaku di Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang,” pungkas Yusron.

    Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menangguhkan penerbitan visa umrah, kunjungan bisnis, hingga keluarga bagi warga dari 14 negara, termasuk Indonesia mulai 13 April hingga 10 April 2025 karena mulai memasuki musim pelaksanaan ibadah haji.

    Selain Indonesia, negara lain yang ditangguhkan visa masuk ke Arab Saudi, adalah India, Mesir, Pakistan, Yaman, Tunisia, Maroko, Yordania, Nigeria, Aljazair, Irak, Sudan, Bangladesh, dan Libya.

    Namun, warga dari 14 negara tersebut yang telah mengantongi visa umrah yang masih berlaku sebelumnya tetap diizinkan masuk Arab Saudi hingga 13 April 2025, dan diminta untuk keluar dari wilayah kerajaan paling lambat 29 April 2025.

  • Negara-Negara Arab Sekutu AS Terancam Diserang Iran jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Negara-Negara Arab Sekutu AS Terancam Diserang Iran jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang anggota dewan Iran memberikan sinyal, negaranya bisa saja menyerang negara-negara Arab yang menjadi sekutu Amerika Serikat (AS)

    Serangan itu mungkin saja terjadi apabila perundingan nuklir antara Iran dan AS menemui kegagalan.

    Ebrahim Rezaei, nama legislator itu, mengatakan setiap tindakan keji akan dibayar sangat mahal.

    “Amerika masihlah Amerika yang sama, dan Trump masihlah Trump yang sama,” kata Rezaei di media sosial X hari Jumat, (11/4/2025).

    “Jika mereka menginginkan perundingan (dan bukannya kekerasan atau perundungan), kita akan duduk di meja perundingan. Namun, jika mereka bertindak jahat dan membalikkan meja, harga yang dibayar akan sangat mahal.”

    Dia kemudian merinci target-target potensial yang bisa diserang oleh Iran.

    “(a) mungkin pangkalan Amerika, (b) mungkin gedung pencakar langit milik para pendukungnya, (c) mungkin fasilitas minyak yang melayani mereka, (c) mungkin semua itu,” katanya.

    Peringatan keras Iran untuk negara Arab

    Presiden AS Donald Trump sudah meminta Iran untuk menggelar perundingan mengenai program nuklirnya.

    Trump juga mengancam akan menyerang Iran jika perundingan itu gagal mencapai kesepakatan.

    Setelah mendapai ancaman itu, Iran dilaporkan memperingatkan negara-negara Arab yang jadi tetangganya agar tidak tidak membantu AS.

    Spejabat Iran mengklaim negaranya telah mengeluarkan peringatan kepada Irak, Kuwait Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain.

    Negara-negara itu diminta tidak mengizinkan pasukan AS lewat di langit karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan punya dampak besar terhadap mereka,” kata pejabat itu secara anonim.

    Di samping itu, dia mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei telah meminta angkatan bersenta Iran untuk bersiaga tinggi.

    Iran siap hadapi perang

    ALI KHAMENEI – Pemimpin Tertinggi Ira, Ali Khamenei menyapa hadirin yang datang dalam acara peringatan dakwah Nabi Muhammad SAW, dengan sekelompok pejabat Iran, perwakilan dan duta besar negara-negara Islam di Teheran, Iran pada Selasa (28/1/2025). (Kantor berita resmi negara Iran, IRNA)

    Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusioner Islam Iran (IRGC), Mayjen Hossein Salami, mengatakan Iran siap menghadapi perang apa pun.

    “Kita sama sekali tidak khawatir tentang perang. Kita tidak akan memulai perang, tetapi siap menghadapi perang apa pun,” kata Salami saat rapat dengan para pembesar IRGC hari Sabtu lalu, dikutip dari Press TV.

    “Kita bersiap menghadapi skenario operasi psikologi musuh atapun aksi militer musuh. Namun, kita tidak akan mundur selangkah pun dalam menghadapi musuh.”

    Dia mengatakan musuh Iran memaksa Iran untuk memilih salah satu dari dua pilihan, yakni konfrontasi atau menerima syarat-syarat dari musuh.

    Kemudian, dia menegaskan Iran sudah punya cara untuk mengatasi musuh-musuhnya. Kata dia, Iran punya peralatan untuk mengalahkan rezim Israel yang didukung oleh AS.

    “Kita sudah mengumpulkan kekuatan dan bisa menjangkau serta menargetkan musuh, dan kita siap menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya,” katanya.

    Salami lalu menyinggung serangan Iran yang ke Israel tahun lalu yang menurutnya sukses. Dua serangan yang dinamai Operasi Janji Sejati I dan II itu menjadi contoh kemampuan militer Iran.

    Dua operasi itu dilakukan menggunakan ratusan rudal balistik dan drone atau pesawat tanpa awak. Salami mengklaim ada 581 rudal Iran yang sukses mendarat di wilayah Israel.

    Para pejabat Iran mengklaim negaranya baru menggunakan sedikit kekuatannya dalam dua serangan besar itu.

    Dalam kesempatan yang sama, Salami turut memuji kekuatan front perlawanan yang menurutnya makin kuat. Front itu belum menunjukkan semua kekuatannya.

  • Puji Iran, Eks Dubes Israel: Iran Negosiator Kelas Dunia, Israel Punya Alasan untuk Cemas – Halaman all

    Puji Iran, Eks Dubes Israel: Iran Negosiator Kelas Dunia, Israel Punya Alasan untuk Cemas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel disebut punya alasan untuk takut atau khawatir akan perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump sudah meminta Iran untuk duduk di meja perundingan guna membahas program nuklirnya.

    Trump bahkan mengancam akan menyerang Iran jika perjanjian nuklir baru dengan Iran tidak terwujud. Di lain pihak, Iran menyatakan tidak gentar terhadap ancaman Trump.

    Michael Oren, mantan Duta Besar Israel untuk AS, menganggap perundingan Iran dengan AS akan menjadi hal yang krusial bagi Israel.

    Dalam tulisannya yang terbit di Yedioth Ahronoth hari Kamis, (10/4/2025), Oren menyinggung Trump yang terang-terangan mengaku ingin berunding dengan Iran.

    “Saat konferensi pers gabungan di Ruang Oval kemarin, Presiden Trump membuat pernyataan singkat, tetapi mengherankan: ‘Kami berbicara langsung dengan Iran,’” kata Oren.

    “Sebelumnya, Presiden tidak berusaha menyembunyikan keinginannya untuk berunding dengan Iran. Tak lama setelah dia kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, dia menyurati Pemimpin Tertinggi Iran Khamenei dan mengundangnya untuk memperbarui pembicaraan.”

    Namun, tiba-tiba Trump mengaku bahwa pembicaraan itu sedang dilakukan dan dia menyebutnya sebagai “pertemuan yang sangat besar”.

    “Yang lebih mengejutkan adalah pemberitahuan bahwa AS dan Iran sedang menggelar perundingan secara langsung,” ucap mantan dubes itu.

    Menurut Oren, hal seperti ini bahkan tidak berani dilakukan oleh Presiden AS sebelumnya, yakni Joe Biden. Para juru runding Biden tidak duduk di ruang yang sama dengan juru runding Iran karena kedua belah pihak menggunakan juru penengah.

    ALI KHAMENEI – Foto ini diambil dari akun X Khamenei pada Kamis (13/3/2025) memperlihatkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, bertemu dengan sejumlah pimpinan dan fakultas Universitas Shahid Motahari di Teheran pada 3 Juli 2024. Pada Rabu (12/3/2025), Khamenei menyampaikan pidato yang menantang keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk negosiasi perjanjian nuklir yang baru. (X Khamenei/@khamenei_ir)

    Dia mengatakan Israel pasti mengetahui pembicaraan secara langsung itu. Kata dia, kemungkinan adanya perjanjian nuklir baru menjadi sumber kekhawatiran besar di Israel.

    “Pertanyaan pertama adalah berapa lama perundingan itu akan berlanjut,” ujar Oren.

    “Pertanyaan kedua adalah apa  tujuan perundingan itu. Apakah akan terwujud perundingan yang hnya sedikit lebih baik daripada perundingan tahun 2015 dan sekali lagi menunda program nuklir Iran untuk sementara waktu? Terakhir, apa sikap AS jika perundingan gagal?” tanya dia.

    Dia menyatakan pertanyaan di atas sangat penting bagi keamanan Israel. Lalu, dia memuji kemampuan Iran dalam berunding.

    “Orang-orang Iran adalah negosiator kelas dunia dan pastinya akan berusaha menyeret mereka cukup jauh agar memungkinkan Rusia untuk membangun kembali dan menguatkan pertahanan udara (Iran) yang dihancurkan angkatan udara.”

    “Mereka (Iran) mungkin akan menyetujui syarat-syarat yang lebih baik daripada saat perundingan tahun 2015, tetapi sekali lagi mengamankan fasilitas nuklirnya.”

    Sebagai imbalannya, Iran akan meminta AS untuk mencabut sanksi yang diberlakukan oleh Trump dan menyingkirkan opsi tindakan militer.

    Oren mengatakan Israel sebagai sekutu AS hanya akan menerima perjanjian yang bakal menyingkirkan fasilitas nuklir Iran. Perjanjian seperti itu bisa menjaga kepentingan keamanan Israel.

    TRUMP DAN NETANYAHU – Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) melakukan konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, pada hari Senin (7/4/2025). (YouTube The White House)

    Iran siaga tinggi

    Sementara itu, Iran dilaporkan menyiagakan pasukannya untuk menghadapi kemungkinan serangan besar AS

    Seorang pejabat Iran yang mengetahui hal itu berkata kepada Reuters bahwa Iran memperingatkan negara-negara tetangganya agar tidak membantu AS.

    Iran sudah membantah ingin membuat senjata nuklir. Negara Timur Tengah itu menolak permintaan AS mengenai perjanjian nuklir karena tak punya arti.

    “Jika kalian (AS) menginginkan negosiasi, apa tujuan kalian mengancam?” tanya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dikutip dari Russia Today.

    Minggu kemarin Aragchi menyebut Iran menginginkan pembicaraan yang para pesertanya punya peluang setara.

    Dia menuding AS sebagai pihak yang terus mengancam menggunakan kekerasan yang melanggar piagam PBB.

    Lalu, seorang pejabat Iran mengklaim negaranya telah mengeluarkan peringatan kepada Irak, Kuwait Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain. Negara-negara itu diminta tidak mengizinkan pasukan AS lewat di langit karena hal itu akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan punya dampak besar terhadap mereka,” kata pejabat itu secara anonim.

    Di samping itu, dia mengatakan Khamenei telah meminta angkatan bersenta Iran untuk bersiaga tinggi.

  • Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone – Halaman all

    Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone – Halaman all

    Bersiap Hadapi Serangan AS-Israel, Iran Akan Bangun Pangkalan Baru Armada Drone

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Iran berencana membangun pangkalan pesawat tak berawak baru di negara itu, seorang pejabat militer negara tersebut.

    Pernyataan itu muncul sebagai komentarnya dalam menanggapi kabar kalau Amerika Serikat (AS) dan Iran akan bertemu guna membahas program nuklir Teheran.

    Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim melaporkan pada Rabu (9/4/2025) kalau komandan Angkatan Darat Iran, Brigjen Kioumars Heidari, mengungkapkan rencana untuk mendirikan fasilitas baru yang berfokus pada kendaraan tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV) termasuk di wilayah perbatasan.

    “Dengan pertolongan Tuhan, Angkatan Darat kini berkontribusi pada Kementerian Pertahanan dalam pengembangan dan produksi pesawat tanpa awak, menjadi bagian integral angkatan bersenjata negara ini,” kantor berita semi-resmi Iran, Mehr News, mengutip pernyataan Heideri.

    Ia menyoroti produksi UAV Iran, dengan mengatakan “berkat kemampuan produksi dalam negeri kami, saat ini kami memproduksi UAV yang memenuhi berbagai kebutuhan operasional Angkatan Darat.”

    Komentar itu muncul saat pejabat AS dan Iran bertemu di Oman untuk membahas kemungkinan kesepakatan mengenai program nuklir Iran, menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump akan mengebom negara itu jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

    DRONE IRAN – Kendaraan udara nirawak (UAV) buatan Iran, Shahed-136, terlihat selama pawai militer di pusat kota Teheran, Iran, pada 10 Januari 2025.

    Maksud Iran Bangun Pangkalan Drone

    Analis militer, Ryan Bohl, dilansir situs militer BD, mengatakan kalau pernyataan sang jenderal IRGC itu mencerminkan kalau Iran, “melakukan sesuatu untuk mengamankan dirinya bahkan dalam menghadapi Israel dan AS yang lebih agresif.

    “(Rencana pembangunan pangkalan drone ini juga dimaksudkan untuk) mengembangkan kemampuan di luar negeri untuk terus memengaruhi negara-negara tetangga tanpa harus mengerahkan IRGC [Korps Garda Revolusi Islam] atau pasukan lain di lapangan,” kata analis tersebut.

    Bohl, analis senior Timur Tengah dan Afrika Utara di jaringan RANE, mengatakan militer Iran selama bertahun-tahun dipaksa berinovasi dengan anggaran yang ketat.

    “Pesawat tanpa awak muncul sebagai “salah satu cara yang lebih layak” untuk mengikuti “kekuatan pesawat tanpa awak yang lebih besar dan lebih maju” milik IRGC,” kata Bohl.

    Sina Azodi, profesor tambahan di Universitas George Washington dan pakar pertahanan, menambahkan kalau perluasan penyebaran militer Iran “berkaitan dengan simbolisme menjadikan Iran sebagai salah satu dari sedikit negara dengan kapasitas luas untuk memiliki armada pesawat tanpa awak.”

    Produksi pesawat nirawak dalam negeri Iran menjadi berita utama beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, setelah pasukan Rusia terbukti telah menggunakan platform buatan Iran secara ekstensif dalam pertempuran itu.

    Drone Shahed buatan Iran (Fakty.com.ua)

    Iran juga menggunakan pesawat nirawak serang dalam dua serangan yang sebagian besar gagal terhadap Israel pada tahun 2024.

    Drone Pelengkap Rudal Balistik

    Laporan berita Iran tidak menyebutkan secara pasti jenis pesawat nirawak apa yang akan dikerahkan di seluruh negeri atau apa misinya.

    Namun Azodi menduga kalau pesawat nirawak tersebut dapat “melengkapi program rudal balistik dalam hal kemampuan ofensifnya” dan dapat digunakan di sepanjang perbatasan untuk membantu operasi antipenyelundupan.

    Bohl mengatakan pangkalan-pangkalan baru itu dapat memungkinkan Iran untuk memposisikan dirinya “untuk kemungkinan pembalasan terhadap target-target di luar negeri di GCC [Dewan Kerjasama Teluk], Irak, Azerbaijan, dan Teluk Persia sendiri.

    “Ini adalah salah satu cara yang lebih cepat dan murah bagi Iran untuk membangun pencegah konvensional, meskipun secara keseluruhan Iran masih kalah dari AS dan Israel,” katanya menganalisis cara Iran mengimbangi potensi serangan Israel dan AS.

    Media Iran juga tidak merinci lokasi pangkalan yang akan didirikan di perbatasan Iran, tetapi Azodi memperkirakan pangkalan-pangkalan itu akan didirikan di masing-masing perbatasan barat, timur, dan selatan.

    “Masing-masing punya arti penting: barat untuk akses cepat ke Irak dan Israel, selatan untuk memperluas kekuasaan di Teluk Persia dan Selat Hormuz, timur [dekat] Pakistan dan Afghanistan,” ujarnya dilansir BD.

     

     

    (oln/bd/*)
     

  • Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Daftar Lengkap Negara yang Kena Dampak Usai Jeda 90 Hari

    Jakarta: Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengambil langkah tegas soal perdagangan internasional. Kali ini, ia mengumumkan jeda tarif selama 90 hari bagi sebagian besar negara kecuali kepada Tiongkok, yang justru mengalami kenaikan tarif signifikan.
     
    Melansir The Guardian, Kamis, 10 April 2025, kemarin Trump menaikkan tarif impor untuk produk dari Tiongkok dari 34 persen menjadi 125 persen.
     
    Sementara untuk negara lain yang belum menerapkan balasan terhadap tarif dari AS, akan diberikan penangguhan dan hanya dikenakan tarif sebesar 10 persen hingga bulan Juli.

    Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kenaikan tarif terhadap Tiongkok diambil karena “Saat Amerika Serikat diserang, Presiden Trump akan membalas dengan lebih keras,”
     

    Tarif awal vs tarif baru sementara
    Berikut daftar lengkap tarif yang awalnya diancamkan Trump dan tarif terbaru yang diperbarui per negara:

    Tiongkok: dari 34% menjadi 125%
    Uni Eropa: dari 20% menjadi 10%
    Vietnam: dari 46% menjadi 10%
    Taiwan: dari 32% menjadi 10%
    Jepang: dari 24% menjadi 10%
    India: dari 26% menjadi 10%
    Korea Selatan: dari 25% menjadi 10%
    Thailand: dari 36% menjadi 10%
    Swiss: dari 31% menjadi 10%
    Indonesia: dari 32% menjadi 10%
    Malaysia: dari 24% menjadi 10%
    Kamboja: dari 49% menjadi 10%
    Inggris Raya: tetap 10%
    Afrika Selatan: dari 30% menjadi 10%
    Brasil: tetap 10%
    Bangladesh: dari 37% menjadi 10%
    Singapura: tetap 10%
    Israel: dari 17% menjadi 10%
    Filipina: dari 17% menjadi 10%
    Chile: tetap 10%
    Australia: tetap 10%
    Pakistan: dari 29% menjadi 10%
    Turki: tetap 10%
    Sri Lanka: dari 44% menjadi 10%
    Kolombia: tetap 10%
    Peru: tetap 10%
    Nicaragua: dari 18% menjadi 10%
    Norwegia: dari 15% menjadi 10%
    Kosta Rika: tetap 10%
    Yordania: dari 20% menjadi 10%
    Republik Dominika: tetap 10%
    Uni Emirat Arab: tetap 10%
    Selandia Baru: tetap 10%
    Argentina: tetap 10%
    Ekuador: tetap 10%
    Guatemala: tetap 10%
    Honduras: tetap 10%
    Madagaskar: dari 47% menjadi 10%
    Myanmar: dari 44% menjadi 10%
    Tunisia: dari 28% menjadi 10%
    Kazakhstan: dari 27% menjadi 10%
    Serbia: dari 37% menjadi 10%
    Mesir: tetap 10%
    Arab Saudi: tetap 10%
    El Salvador: tetap 10%
    Pantai Gading: dari 21% menjadi 10%
    Laos: dari 48% menjadi 10%
    Botswana: dari 37% menjadi 10%
    Trinidad dan Tobago: tetap 10%
    Maroko: tetap 10%
    Aljazair: dari 30% menjadi 10%
    Oman: tetap 10%
    Uruguay: tetap 10%
    Bahamas: tetap 10%
    Lesotho: dari 50% menjadi 10%
    Ukraina: tetap 10%
    Bahrain: tetap 10%
    Qatar: tetap 10%
    Mauritius: dari 40% menjadi 10%
    Fiji: dari 32% menjadi 10%
    Islandia: tetap 10%
    Kenya: tetap 10%
    Liechtenstein: dari 37% menjadi 10%
    Guyana: dari 38% menjadi 10%
    Haiti: tetap 10%
    Bosnia dan Herzegovina: dari 35% menjadi 10%
    Nigeria: dari 14% menjadi 10%
    Namibia: dari 21% menjadi 10%
    Brunei: dari 24% menjadi 10%
    Bolivia: tetap 10%
    Panama: tetap 10%
    Venezuela: dari 15% menjadi 10%
    Makedonia Utara: dari 33% menjadi 10%
    Ethiopia: tetap 10%
    Ghana: tetap 10%
    Moldova: dari 31% menjadi 10%
    Angola: dari 32% menjadi 10%
    Republik Demokratik Kongo: dari 11% menjadi 10%
    Jamaika: tetap 10%
    Mozambik: dari 16% menjadi 10%
    Paraguay: tetap 10%
    Zambia: dari 17% menjadi 10%
    Libanon: tetap 10%
    Tanzania: tetap 10%
    Irak: dari 39% menjadi 10%
    Georgia: tetap 10%
    Senegal: tetap 10%
    Azerbaijan: tetap 10%
    Kamerun: dari 11% menjadi 10%
    Uganda: tetap 10%
    Albania: tetap 10%
    Armenia: tetap 10%
    Nepal: tetap 10%
    Sint Maarten: tetap 10%
    Pulau Falkland: dari 41% menjadi 10%
    Gabon: tetap 10%
    Kuwait: tetap 10%
    Togo: tetap 10%
    Suriname: tetap 10%
    Belize: tetap 10%
    Papua Nugini: tetap 10%
    Malawi: dari 17% menjadi 10%
    Liberia: tetap 10%
    British Virgin Islands: tetap 10%
    Afghanistan: tetap 10%
    Zimbabwe: dari 18% menjadi 10%
    Benin: tetap 10%
    Barbados: tetap 10%
    Monako: tetap 10%
    Suriah: dari 41% menjadi 10%
    Uzbekistan: tetap 10%
    Republik Kongo: tetap 10%
    Jibouti: tetap 10%
    French Polynesia: tetap 10%
    Cayman Islands: tetap 10%
    Kosovo: tetap 10%
    Curaçao: tetap 10%
    Vanuatu: dari 22% menjadi 10%
    Rwanda: tetap 10%
    Sierra Leone: tetap 10%
    Mongolia: tetap 10%
    San Marino: tetap 10%
    Antigua and Barbuda: tetap 10%
    Bermuda: tetap 10%
    Eswatini: tetap 10%
    Marshall Islands: tetap 10%
    Saint Pierre and Miquelon: tetap 10%
    Saint Kitts and Nevis: tetap 10%
    Turkmenistan: tetap 10%
    Grenada: tetap 10%
    Sudan: tetap 10%
    Turks and Caicos Islands: tetap 10%
    Aruba: tetap 10%
    Montenegro: tetap 10%
    Saint Helena: tetap 10%
    Kirgistan: tetap 10%
    Yaman: tetap 10%
    Saint Vincent and the Grenadines: tetap 10%
    Niger: tetap 10%
    Saint Lucia: tetap 10%
    Nauru: dari 30% menjadi 10%
    Equatorial Guinea: dari 13% menjadi 10%
    Iran: tetap 10%
    Libya: dari 31% menjadi 10%
    Samoa: tetap 10%
    Guinea: tetap 10%
    Timor Leste: tetap 10%
    Montserrat: tetap 10%
    Chad: dari 13% menjadi 10%
    Mali: tetap 10%
    Maladewa: tetap 10%
    Tajikistan: tetap 10%
    Cabo Verde: tetap 10%
    Burundi: tetap 10%
    Guadalaraja: tetap 10%
    Bhutan: tetap 10%
    Martinique: tetap 10%
    Tonga: tetap 10%
    Mauritania: tetap 10%
    Dominica: tetap 10%
    Micronesia: tetap 10%
    Gambia: tetap 10%
    Guyana Prancis: tetap 10%
    Christmas Island: tetap 10%
    Andora: tetap 10%
    Republik Afrika Tengah: tetap 10%
    Kepulauan Solomon: tetap 10%
    Mayotte: tetap 10%
    Anguilla: tetap 10%
    Cocos (Keeling) Islands: tetap 10%
    Eritrea: tetap 10%
    Cook Islands: tetap 10%
    Sudan Selatan: tetap 10%
    Comoros: tetap 10%
    Kiribati: tetap 10%
    São Tomé and Príncipe: tetap 10%
    Norfolk Island: tetap 10%
    Gibraltar: tetap 10%
    Tuvalu: tetap 10%
    British Indian Ocean Territory: tetap 10%
    Tokelau: tetap 10%
    Guinea-Bissau: tetap 10%
    Svalbard and Jan Mayen: tetap 10%
    Heard and McDonald Islands: tetap 10%
    Réunion: tetap 10%

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • 11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    11 Fakta Baru Trump Tunda Tarif Dagang, AS-China Saling Balas Dendam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali meluncurkan gebrakan baru terkait tarif timbal balik (resiprokal) yang ia gaungkan. Pada Rabu waktu setempat, Trump mengumumkan penundaan pemberian tarif tinggi terhadap puluhan negara selama 90 hari, persis beberapa jam setelah tarif diberlakukan.

    Namun ada satu negara yang tak ditunda. Ya, China malah dikenakan tarif makin tinggi hingga 125%.

     

    Lalu apa saja fakta-faktanya? Bagaimana AS dan China saling dekat?

    Berikut update CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Kamis (10/4/2025).

    1.China Kena Tarif Tambahan hingga 125%

    Berbeda dengan negara lain, Trump justru menaikkan tarif China hingga 125%. Hal ini terjadi setelah Beijing bereaksi, akan membalas tarif Trump dengan mengenakan tarif sebesar 84% pada impor AS, Rabu malam.

    “Berdasarkan kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan China kepada Pasar Dunia, dengan ini saya menaikkan Tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada China menjadi 125%, yang berlaku segera,” tulisnya di akun media sosial (medsos) Truth Social.

    “Pada suatu saat, mudah-mudahan dalam waktu dekat, China akan menyadari bahwa hari-hari menipu AS dan negara-negara lain tidak lagi berkelanjutan atau dapat diterima,” tambahnya.

    “Sebaliknya, dan berdasarkan fakta bahwa lebih dari 75 negara telah memanggil perwakilan Amerika Serikat, termasuk Departemen Perdagangan, Keuangan, dan USTR, untuk merundingkan solusi terkait Perdagangan, Hambatan Perdagangan, Tarif, Manipulasi Mata Uang, dan Tarif Non Moneter… atas saran saya yang kuat, membalas dengan cara, bentuk, atau cara apa pun terhadap Amerika Serikat, saya telah mengesahkan PENGHENTIAN selama 90 hari.”

    2.75 Negara Resmi Dapat Penundaan Tarif Balasan Trump

    Trump secara resmi mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif balasan atau resiprokal selama 90 hari untuk semua negara terdampak, kecuali China yang justru dinaikkan menjadi 125%. Dalam pernyataan terbarunya, kebijakan tarif baru tersebut akan langsung berlaku.

    Trump menyatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memberi ruang bagi puluhan negara yang ingin bernegosiasi dengan AS. Menurutnya, lebih dari 75 negara mitra dagang AS telah antre untuk menegosiasikan tarif.

    Gedung Putih menegaskan bahwa penundaan ini tidak mencakup seluruh tarif. Tarif umum sebesar 10% atas hampir seluruh barang impor ke AS masih tetap berlaku. Selain itu, tarif yang sudah lebih dahulu diterapkan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak akan diubah.

    Meski menurut Trump ada 75 negara, berdasarkan data Gedung Putih, CNBC Indonesia baru melihat penundaan ke 57 negara. Antara lain: 

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    China 125% (dikecualikan)
    Pantai Gading (Ivory Coast) 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

    3.China Beri Tarif 84% ke Barang AS

    Tindakan balasan China terhadap AS mulai berlaku kini. Negeri itu menaikkan tarif pada semua impor AS menjadi 84% sebagai balasan terhadap kenaikan tarif Trump pada impor China hingga ratusan persen.

    Beijing telah berjanji untuk “berjuang sampai akhir” melawan Trump. Negeri Presiden Xi Jinping menolak untuk mundur dalam menghadapi upaya Trump untuk membawa pemerintah dunia ke meja perundingan.

    Angka tarif 84% ini, terjadi setelah sebelumnya China mengumumkan tarif timbal balik sebesar 34% sebagai balasan terhadap tarif resiprokal AS, yang diumumkan 2 April. Trump memperingatkan China untuk menariknya atau dia akan menaikkan tarif mereka lagi.

    Sebelumnya, Beijing juga telah menempatkan 18 perusahaan AS dalam daftar pembatasan perdagangan. Sebuah editorial China Daily yang diterbitkan tadi malam mengatakan “menyerah pada tekanan AS adalah hal yang mustahil bagi Beijing”.

    “Bukan berarti China tidak mengerti apa arti tarif yang sangat tinggi bagi ekspornya dan ekonomi secara umum. Keuntungan industri berorientasi ekspor akan terpukul dan penurunan investasi manufaktur serta sentimen konsumen yang diakibatkannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” demikian laporan tersebut.

    “Tetapi China juga tahu bahwa tunduk pada intimidasi tarif AS tidak akan menguntungkannya, mengingat bukan rahasia lagi bahwa AS sekarang berniat menyingkirkan China dari pasar konsumennya dan membentuk kembali rantai pasokan global untuk melayani kepentingan sempitnya sendiri,” ujarnya.

    4.Wall Street Cetak Rekor

    Bursa saham Amerika Serikat (AS) melonjak tajam pada Rabu (9/4/2025) setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penundaan tarif impor selama 90 hari untuk sebagian besar negara. Langkah ini memberi kejutan bagi investor yang khawatir karena ketegangan perang dagang.

    Melansir The Wall Street Journal, Indeks Nasdaq melesat 12%, ini menjadi rekor terbaiknya sejak Januari 2001. Sementara itu, S&P 500 naik 9,5%, pencapaian tertinggi sejak krisis keuangan 2008.

    Indeks Dow Jones juga tak kalah mencetak rekor, dengan kenaikan 7,9% atau 2.963 poin dalam sehari. Menurut data Dow Jones Market Data, kenaikan ini menjadi lonjakan poin terbesar dalam sejarah indeks tersebut. 

    5.Minyak Dunia Melonjak

    Harga minyak dunia melanjutkan reli kenaikan tajamnya pada perdagangan Rabu waktu AS atau Kamis waktu Indonesia. Ini didorong oleh kabar positif dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan penurunan stok bahan bakar di Negeri Paman Sam.

    Mengutip Refinitiv, harga minyak mentah acuan Brent ditutup di posisi US$64,96 per barel, menguat dibandingkan penutupan sebelumnya di US$65,48. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan di US$61,95 per barel, sedikit melemah dibandingkan sehari sebelumnya yang sempat ditutup tinggi di US$62,35.

    Namun secara mingguan, reli yang terjadi sejak awal bulan masih tergolong signifikan. Sejak 1 April, harga Brent sempat menyentuh US$74,49 dan terus berfluktuasi tajam hingga menyentuh titik terendah dalam empat tahun terakhir di kisaran US$58-64 pada awal pekan ini.

    Lonjakan harga minyak terjadi usai Trump mengumumkan kebijakan jeda tarif timbal balik selama 90 hari terhadap mayoritas negara mitra dagang. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal deeskalasi tensi dagang dan memberikan ruang bagi perbaikan prospek ekonomi global, terutama dari sisi permintaan energi.

    6.Pasar Asia Menguat

    Kenaikan juga terjadi dengan pasar Asia. Indeks Nikkei Jepang naik sekitar 8% pada pukul 11 pagi hari Kamis setelah Trump membatalkan sebagian besar tarif global.

    Indeks Kospi di Korea Selatan (Korsel) naik 5,5% sementara bursa Hang Seng Hong Kong naik lebih dari 4%. Komposit SSE Shanghai naik sekitar 1,6% sedangkan ASX 200 Australia naik 4% sesaat setelah pukul 12 siang waktu setempat.

    7.Trump “Kuasai” Pasar Modal

    Sebenarnya Trump sudah memberi tanda-tanda kenaikan bursa saham. Pada Rabu pagi waktu AS, beberapa menit sebelum pembukaan Wall Street, ia memosting sejumlah tanda di Truth Social.

    Pertama, ia menyebut slogannya “MAKE AMERICA GREAT AGAIN”. Lalu setelahnya ia menyinggung JPMorgan dengan postingan “Memperbaiki Perdagangan dan Tarif adalah hal yang baik!” Jamie Dimon, JPMorgan Chase, Chairman & CEO, di Maria B Show!”.

    Setelahnya, ia juga mengatakan “BE COOL! Semuanya akan berjalan dengan baik. AS akan menjadi lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya!”. Lalu ia mengatakan “THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!” alias “INI WAKTU YANG TEPAT UNTUK MEMBELI”.

    Postingan saatnya membeli bursa juga diberi tanda “DTJ”. Itu merupakan inisial presiden dan ticker untuk Trump Media & Technology, perusahaan induk Truth Social yang saham mayoritasnya dipegangnya.

    Secara teori, bagi siapa pun yang membeli saham di pasar pada menit itu atas desakan Trump, mereka memperoleh keuntungan besar. Saham melonjak dalam pembalikan historis dalam perdagangan sore setelah Trump mengumumkan penarikan kembali beberapa tarif, perubahan tajam setelah pengungkapan rencananya untuk mengenakan pajak impor minggu lalu menghancurkan pasar.

    David Wagner, manajer portofolio di Aptus Capital Advisors LLC, melihat unggahan Trump pada hari Rabu. Awalnya ia tidak percaya bahwa unggahan itu asli.

    “Apakah itu melanggar aturan? Saya tidak tahu, bukan berarti Trump mematuhi serangkaian aturan apa pun,” kata Wagner, seraya menambahkan bahwa hal itu mengubah aturan keterlibatan di pasar.

    “Jelas sekarang Anda akan melihat Trump untuk mendapatkan tanda apa pun,” tegasnya memberi sinyal ke investor untuk mulai mendengarkan Trump.

    “Hal serupa pada masa jabatan pertamanya adalah sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lupakan. Dia melakukan hal-hal seperti itu,” jelasnya lagi.

    “Aturan telah berubah terkait pasar dan presiden yang secara langsung ikut campur.”

    8. Korsel Nego Tarif ke Trump

    Penjabat Presiden Korsel Han Duck-soo mengatakan negara itu harus bernegosiasi segera dengan AS. Ini dilakukan agar Seoul lepas dari tarif setelah Trump menghentikan sebagian besar pungutan pada hari Rabu.

    “Selama 90 hari ke depan, kita harus membuat kemajuan dalam semua negosiasi untuk terbebas dari beban tarif, dan kita harus berupaya lebih keras lagi,” kata Han dalam rapat Kabinet pada hari Kamis waktu setempat.

    “Sebagai negara seperti Korea Selatan, yang sangat bergantung pada perdagangan untuk pertumbuhan dan pembangunannya, saya mendesak semua menteri untuk melakukan upaya khusus dan menunjukkan tekad,” kata Han.

    9.Jepang Segera Tinjau Lebih Lanjut Penundaan Tarif Trump

    Kepala sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemerintah senang Trump menangguhkan tarif. Namun negeri itu mendesak peninjauan lanjutan.

    “Pertama-tama kami ingin memeriksa dengan saksama rincian tentang apa yang akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang,” kata Hayashi, seperti dikutip NBC News.

    “Kami telah menjelaskan kekhawatiran kami di berbagai tingkatan dan telah mendesak agar langkah-langkah ini dipertimbangkan kembali, dan oleh karena itu kami menanggapi pengumuman terbaru oleh pemerintah AS ini secara positif,” katanya kepada wartawan dalam sebuah pengarahan.

    “Kami akan terus mendesak Amerika Serikat untuk meninjau kembali tarif timbal balik dan pungutannya terhadap produk baja dan aluminium, serta mobil dan suku cadang mobil.”

    10.Apple Sewa 5 Pesawat Borong Produk India-China karena Tarif Trump

    Perusahaan Apple dikabarkan menerbangkan lima pesawat. Ini untuk memboyong iPhone dari India dan China menuju AS untuk menghindari tarif Trump.

    Sebagian besar iPhone diketahui diproduksi di pabrik yang ada di India dan China. Kedua negara dikenakan tarif baru oleh AS, yang artinya bisa menaikkan harga jual lebih tinggi nantinya.

    Lima pesawat itu penuh dengan iPhone dan produk Apple lainnya diterbangkan ke AS dalam tiga hari selama minggu terakhir bulan Maret. Seorang pejabat senior India mengonfirmasi laporan tersebut.

    “Pabrik-pabrik di India dan China serta lokasi lainnya telah mengirimkan produk ke AS untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi,” kata seorang sumber dikutip dari Times of India, Kamis.

    Menurut laporan, langkah ini dilakukan untuk mempertahankan harga produk untuk sementara. Apple mengangkut iPhone tersebut sebelum harga dengan tarif baru ditetapkan.

    Apple telah menganalisa struktur tarif yang berbeda pada tiap pabrik akan berdampak pada rantai pasoknya. Sumber itu juga mengatakan tiap kenaikan harga tidak hanya berdampak pada pasar AS, namun berlaku juga pada seluruh kawasan global.

    “Setiap kenaikan harga mengimbangi dampak tidak bisa terbatas hanya pada pasar AS, namun harus dilakukan untuk seluruh kawasan global termasuk India,” kata sumber itu.

    Sejak pengumuman tarif Trump, spekulasi bermunculan akan adanya kenaikan harga iPhone di AS. Salah satunya diungkapkan dari hasil perhitungan analis UBS, yakni harga iPhone produksi China akan naik 30% untuk ritel.

    11.Orang Dekat Prabowo

    Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai terbesar di dunia, menyerukan kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dengan China terkait tarif. Hal ini terjadi di tengah makin panasnya perang dagang keduanya, di mana Washington menerapkan tarif 125% ke Beijing dan Beijing menaikkan tarif 84% ke Washington.

    Pesannya diberikan melalui akun media sosial X-nya, @RayDalio. Penasehat Danantara RI itu menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak yang terlibat, Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, untuk mempertimbangkan kembali pendekatan yang dipakai.

    “Ada cara yang lebih baik dan lebih buruk untuk menangani masalah kita (AS) dengan utang dan ketidakseimbangan (neraca perdagangan)…,” ujarnya, dilihat CNBC Indonesia.

    “Dan keputusan Presiden Trump untuk mundur dari cara yang lebih buruk (penundaan tarif) dan bernegosiasi tentang cara menangani ketidakseimbangan ini adalah cara yang jauh lebih baik,” ujarnya.

    “Saya berharap dan mengharapkan bahwa ia akan melakukan hal yang sama dengan China,” katanya lagi.

    “Ini akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.”

    Negosiasi keduanya bisa terkait kesepakatan yang menghargai RMB (yuan) terhadap dolar, yang dicapai dengan penjualan aset dolar China sekaligus melonggarkan kebijakan fiskal dan moneter mereka untuk merangsang permintaan. China kemudian bisa merestrukturisasi dan memonetisasi utang pemerintah daerah mereka yang berlebihan untuk mengatasi beban utang mereka.

    “Dengan satu atau lain cara, harus ada perubahan besar pada utang/perintah moneter untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan utang, perdagangan, dan modal,” ujarnya.

    “Langkah pemerintahan Trump berikutnya adalah menangani defisit dengan baik dengan memangkas defisit menjadi 3% dari PDB,” jelasnya lagi.

    Khusus untuk investor, ia mengatakan ini menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan kembali pendekatan dalam menyusun portofolio. Sehingga mereka tidak menghadapi risiko yang tidak dapat ditoleransi.

    “Saya dapat menjamin bahwa kasus terburuk lain dari pergerakan pasar yang membuat mereka takut akan terjadi pada akhirnya,” tambahnya.

    “Meskipun saya tidak dapat menjelaskan cara menyusun portofolio di sini, saya dapat mengarahkan mereka yang tertarik,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Daftar 56 Negara Dapat Penundaan Tarif Trump 90 Hari, Ada Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menunda sementara selama 90 hari atas kebijakan tarif impor “balasan” terhadap puluhan negara mitra dagang. 

    Dikutip melalui Bloomberg, keputusan yang telah berjalan sejak diumumkan pada Rabu (9/5/2025) waktu setempat ini terjadi hanya kurang dari 24 jam setelah tarif tersebut diberlakukan.

    Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut penundaan ini sebagai strategi untuk memberikan ruang negosiasi bagi negara-negara yang terkena dampak. 

    Dari total 75 negara mitra dagang AS yang disebutnya mengajukan permintaan pembicaraan ulang, sebanyak 56 negara secara spesifik tercantum dalam daftar Gedung Putih sebagai pihak yang dikenai tarif balasan atau tarif resiprokal dengan besaran bervariasi.

    Indonesia termasuk salah satu negara yang menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Namun, selama masa penundaan, tarif yang berlaku sementara turun ke level tarif dasar, yakni 10% 

    Berbeda dengan negara-negara lain, China justru mengalami peningkatan tarif secara signifikan hingga 125%. Kenaikan tarif untuk China diumumkan langsung oleh Trump yang kesal dengan sikap Beijing. Kenaikan tajam ini memperkuat indikasi memburuknya hubungan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. 

    Kebijakan dadakan ini langsung disambut positif oleh pelaku pasar. Bursa saham utama AS melonjak tajam, menandai pemulihan dari ketegangan pasar yang sebelumnya diwarnai volatilitas tinggi—terburuk sejak awal pandemi Covid-19.

    Kendati memberikan kelonggaran sementara, Gedung Putih menegaskan bahwa tidak semua kebijakan tarif terdampak oleh penundaan ini. Tarif dasar sebesar 10% terhadap sebagian besar produk impor tetap diberlakukan. Selain itu, tarif khusus yang telah lebih dahulu dikenakan terhadap mobil, baja, dan aluminium tidak mengalami perubahan.

    Langkah Trump ini dinilai sebagai bagian dari manuver diplomasi ekonomi yang tengah ia bangun, di tengah tekanan global dan domestik terkait arah kebijakan perdagangannya.

    Berikut daftar 56 negara dan kawasan yang dapat penundaan tarif resiprokal oleh AS

    Aljazair 30%
    Angola 32%
    Bangladesh 37%
    Bosnia dan Herzegovina 35%
    Botswana 37%
    Brunei Darussalam 24%
    Kamboja 49%
    Kamerun 11%
    Chad 13%
    Pantai Gading 21%
    Republik Demokratik Kongo 11%
    Equatorial Guinea 13%
    Uni Eropa 20%
    Kepulauan Falkland 41%
    Fiji 32%
    Guyana 38%
    India 26%
    Indonesia 32%
    Irak 39%
    Israel 17%
    Jepang 24%
    Yordania 20%
    Kazakhstan 27%
    Laos 48%
    Lesotho 50%
    Libya 31%
    Liechtenstein 37%
    Madagaskar 47%
    Malawi 17%
    Malaysia 24%
    Mauritius 40%
    Moldova 31%
    Mozambik 16%
    Myanmar 44%
    Namibia 21%
    Nauru 30%
    Nikaragua 18%
    Nigeria 14%
    Makedonia Utara 33%
    Norwegia 15%
    Pakistan 29%
    Filipina 17%
    Serbia 37%
    Afrika Selatan 30%
    Korea Selatan 25%
    Sri Lanka 44%
    Swiss 31%
    Suriah 41%
    Taiwan 32%
    Thailand 36%
    Tunisia 28%
    Vanuatu 22%
    Venezuela 15%
    Vietnam 46%
    Zambia 17%
    Zimbabwe 18%

  • Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    Arab Saudi Tunda Pemberian Visa Jelang Musim Haji, Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JEDDAH – Arab Saudi menunda pemberian visa menjelang musim Haji. 

    Pembekuan tersebut berlaku untuk visa kunjungan bisnis (entri tunggal dan ganda), visa e-turis, dan visa kunjungan keluarga. 

    Kebijakan penundaan itu berlaku mulai 13 April 2025.

    Berikut Alasan dan Daftar Negara Termasuk Indonesia yang terdampak kebijakan tersebut:

    Tribunnews.com menghimpun informasi dari Gulf News dan ARY News.

    Pihak berwenang Saudi mengatakan bahwa langkah-langkah baru ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi selama haji.

    Basil Al-Sisi dari Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir mengatakan dalam wawancara yang disiarkan televisi bahwa larangan tersebut menargetkan negara-negara yang diidentifikasi berkontribusi terhadap krisis tahun lalu.

    Terkait hal ini, Arab Saudi telah memperbarui pedoman visa umrah. Visa akan dikeluarkan setiap tahun mulai tanggal 14 Dzulhijjah hingga 1 Syawal. 

    Jemaah dapat masuk antara tanggal 14 Dzulhijjah hingga 15 Syawal, dan harus meninggalkan tempat ibadah paling lambat tanggal 1 Dzulqaidah.

    Para pejabat menegaskan kembali bahwa semua peziarah harus memperoleh jenis visa yang sesuai untuk perjalanan keagamaan dan memperingatkan tindakan hukum terhadap pelanggar.

    Alasan Penundaaan Visa

    Pengendalian Kapasitas Jemaah Haji dan Keamanan

    Arab Saudi telah memberlakukan aturan yang lebih ketat untuk pelaksanaan ibadah haji guna menghindari kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan para jemaah.

    Menghindari Penggunaan Visa Non-Haji untuk Keperluan Haji

    Menurut anggota Kamar Perusahaan Pariwisata Mesir, Basil Al Sisi, langkah penangguhan visa ini diambil setelah ditemukan penggunaan visa non-haji oleh sejumlah pengunjung dari negara-negara tersebut untuk melakukan ibadah haji pada musim haji tahun lalu. Hal ini menyebabkan krisis dan mengganggu sistem.

    Pencegahan Pekerjaan Ilegal

    Alasan lainnya adalah untuk mengantisipasi penggunaan visa untuk pekerjaan ilegal. Sebelumnya, beberapa pelancong ditemukan menggunakan visa bisnis atau keluarga untuk melakukan pekerjaan ilegal yang melanggar peraturan dan memengaruhi pasar tenaga kerja di Arab Saudi.

    Daftar Negara

    Yaitu: 

    India

    Mesir

    Pakistan

    Yaman

    Tunisia

    Maroko

    Yordania

    Nigeria

    Aljazair

    Irak

    Sudan

    Bangladesh

    Libya

  • Jumlah ‘Hukuman Mati’ Melonjak di Arab Saudi, Naik Dua Kali Lipat

    Jumlah ‘Hukuman Mati’ Melonjak di Arab Saudi, Naik Dua Kali Lipat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Laporan terbaru Amnesty International menyebut jumlah eksekusi di Arab Saudi meningkat dua kali lipat pada tahun 2024, terbanyak di Timur Tengah. Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan tren ini berlanjut hingga tahun 2025.

    Amnesty International menyebut eksekusi ‘hukuman mati’ yang tercatat di kerajaan itu meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2023, sebagian besar untuk pelanggaran terorisme dan narkoba.

    “Pemerintah Saudi terus menggunakan hukuman mati sebagai senjata untuk membungkam perbedaan pendapat politik dan menghukum warga negara dari minoritas Syiah di negara itu yang mendukung protes ‘anti-pemerintah’ antara tahun 2011 dan 2013,” demikian laporan Amnesty International, seperti dikutip Newsweek pada Rabu (9/4/2025).

    Arab Saudi melaksanakan sedikitnya 345 eksekusi hukuman mati pada tahun 2024, dibandingkan dengan 172 pada tahun sebelumnya, menandai jumlah tertinggi yang tercatat oleh kelompok pemantau dalam satu tahun tertentu.

    Hanya dua negara yang mengeksekusi lebih banyak orang adalah China dan Iran. Dikatakan Iran telah mengeksekusi sedikitnya 972 orang dan China diyakini telah mengeksekusi ribuan orang, tetapi tidak menyebutkan angka pastinya.

    Negara-negara Timur Tengah lainnya termasuk Irak, Yaman, dan Mesir juga mengalami peningkatan jumlah eksekusi, menurut laporan Amnesty. Laporan itu mencatat peningkatan sebesar 32% dari tahun 2023, menjadikan tahun 2024 sebagai angka tahunan tertinggi sejak tahun 2015. Di Irak, eksekusi hampir meningkat empat kali lipat dalam setahun.

    Di bawah tekanan atas hak asasi manusia, Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah berjanji untuk mengurangi penggunaan hukuman mati sebagai bagian dari reformasinya terhadap pemerintahan Islam garis keras selama puluhan tahun.

    Pemantau hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir tren eksekusi akan terus berlanjut hingga 2025, dengan Saudi Press Agency melaporkan pernyataan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengonfirmasi eksekusi telah dilakukan baru-baru ini pada Senin. Ini termasuk warga negara Saudi tetapi juga orang asing dengan tuduhan pembunuhan, perdagangan narkoba, dan terorisme.

    Para pengamat memperkirakan bahwa lebih dari 60 orang telah dieksekusi oleh otoritas Saudi sejak awal tahun, menurut Taha Al-Hajji, direktur hukum Organisasi Hak Asasi Manusia Saudi Eropa yang berpusat di London.

    Sebagian besar eksekusi di Arab Saudi dilakukan dengan pemenggalan kepala, dengan tuduhan mulai dari pembunuhan hingga terorisme tetapi juga untuk kejahatan tanpa kekerasan seperti penyelundupan narkoba.

    Para kritikus telah lama menuduh pengadilan Saudi mengandalkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dan menolak akses terdakwa ke perwakilan hukum, selain melaksanakan hukuman mati terhadap anak di bawah umur dan pembangkang politik.

    Pada Maret, pemerintah Saudi memberikan “undangan terbuka” bagi para pembangkang di luar negeri untuk kembali ke kerajaan dengan janji bahwa mereka tidak akan dituntut, yang mengundang skeptisisme dari para pembela hak asasi manusia.

    Ketegangan AS-Saudi meningkat pada tahun 2018 setelah jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul. Intelijen AS kemudian menyimpulkan bahwa MbS menyetujui pembunuhan tersebut-tuduhan yang dibantah oleh Arab Saudi.

    Presiden AS Donald Trump memandang putra mahkota sebagai sekutu utama Timur Tengah dan telah memprioritaskan hubungan AS-Saudi yang kuat selama masa jabatan pertama dan keduanya.

    (haa/haa)