Xcloud.id

Negara: Irak

  • Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Daftar Terbaru 24 Negara yang Kena Tarif Trump, Indonesia Turun Jadi 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi menurunkan besaran tarif impor atas produk asal Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%. Tarif untuk Indonesia itu sejauh ini menjadi yang paling rendah dibandingkan negara-negara kawasan Asia lainnya.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump usai mencapai kesepakatan bilateral dengan Indonesia, menyusul negosiasi intensif antara kedua negara.

    Penurunan tarif ini terjadi setelah Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam proses perundingan dengan Trump. Keduanya disebut telah menjalin komunikasi diplomatik untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat menguat dalam beberapa pekan terakhir.

    Trump mengatakan, hasil perundingan ini menguntungkan bagi AS, karena barang-barang ekspor dari Negeri Paman Sam tidak dikenai pajak oleh Indonesia. 

    “Mereka membayar 19% dan kami tidak membayar apa pun. Kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih mengutip Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Selain itu, Trump juga menyatakan bahwa Indonesia wajib membeli produk-produk asal AS senilai lebih dari US$19 miliar, termasuk 50 unit pesawat Boeing.

    Melalui unggahan di media sosial, Trump mengatakan dari total nilai pembelian tersebut, sekitar US$15 miliar dialokasikan untuk energi dan US$4,5 miliar untuk produk pertanian AS.

    Dia juga menyebut bahwa sebagian besar dari pesawat Boeing yang dipesan Indonesia merupakan tipe 777, pesawat wide-body andalan pabrikan asal Amerika tersebut.

    Perlu diketahui, pemberlakuan tarif ini dijadwalkan dimulai pada 1 Agustus 2025 dan ditujukan sebagai tekanan agar negara-negara tersebut menyepakati ketentuan baru yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Langkah penurunan tarif ini merupakan bagian dari strategi dagang AS yang lebih luas. Dalam sepekan terakhir, Trump telah mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru kepada sejumlah negara mitra dagang. 

    Tarif Indonesia Terendah di Asia

    Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang berhasil menyelesaikan negosiasi dan keluar dengan skema tarif yang lebih ringan. Padahal, sebelumnya Indonesia diancam dikenai tarif hingga 32%.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijono Moegiarso, mengonfirmasi bahwa Indonesia dan AS tengah menyusun pernyataan bersama terkait kesepakatan ini. Dalam pernyataan tersebut akan dijabarkan pula langkah-langkah non-tarif dan kerangka kerja komersial baru sebagai bagian dari hasil negosiasi.

    Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku ketua tim negosiasi Indonesia, sebelumnya telah melakukan pertemuan maraton dengan sejumlah pejabat tinggi AS. Termasuk di antaranya Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan Scott Bessent.

    Kesepakatan dengan Indonesia menjadi kerangka dagang keempat yang diumumkan oleh Trump sejak kebijakan tarif baru mulai diluncurkan. Sebelumnya, AS telah mengamankan kesepakatan dagang dengan Inggris dan Vietnam, serta membuka kembali jalur perdagangan strategis dengan China.

    Secara regional, tarif 19% terhadap Indonesia menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara Asia lainnya. Produk dari Vietnam, misalnya, kini dikenai tarif 20% setelah sebelumnya mencapai 46%. Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan masing-masing dikenai tarif 25%, sementara Thailand dan Kamboja bahkan harus membayar hingga 36%.

    Trump juga mengumumkan bahwa barang-barang yang diduga sebagai hasil transshipment, yakni produk asal negara ketiga seperti China yang hanya menjalani perakitan ringan di negara lain akan dikenai tarif setinggi 40%. Kebijakan ini secara langsung menyasar Vietnam yang dianggap sebagai negara transit utama dalam rantai pasok global.

    Daftar Negara yang Kena Tarif Terbaru Trump per 1 Agustus 2025:

    1. Indonesia 19%

    2. Vietnam 20%

    3. Filipina 20%

    4. Malaysia 25%

    5. Jepang 25%

    6. Korea Selatan 25%

    7. Brunei 25%

    8. Thailand 36%

    9. Myanmar 40%

    10. Laos 40%

    11. Kamboja 36%

    12. Bangladesh 35%

    13. Moldova 25%

    14. Kazakhstan 25%

    15. Tunisia 25% 

    16. Afrika Selatan 30%

    17. Irak 30%

    18. Sri Lanka 30%

    19. Libya 30%

    20. Boznia & Herzegovina 30%

    21. Uni Eropa 30%

    22. Serbia 35%

    23. Kanada 35%

    24. Brasil 50%

  • Drone Peledak Hantam Ladang Minyak di Irak

    Drone Peledak Hantam Ladang Minyak di Irak

    Jakarta –

    Dua drone yang bermuatan bahan peledak menghantam ladang minyak di Irak. Sementara satu drone lainnya ditembak jatuh di dekat Bandara Arbil.

    “Pukul 02.20 (11.20 GMT) sebuah pesawat tanpa awak (drone) bermuatan bahan peledak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil, tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan,” kata Dinas Kontraterorisme wilayah Kurdistan di Irak utara dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025),

    Drone itu adalah yang kedua yang dicegat bulan ini di dekat bandara, yang menampung pasukan AS dari koalisi anti-jihadis internasional. Kemudian pada hari Senin (14/7) pihak berwenang mengumumkan bahwa dua drone telah menghantam ladang minyak.

    “Pada pukul 20.20 dan 20.25 (17.20 dan 17.25 GMT), dua pesawat tanpa awak bermuatan bahan peledak jatuh di ladang minyak Khurmala di Provinsi Arbil tanpa menimbulkan korban jiwa,” kata Dinas Kontraterorisme Kurdi.

    Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua drone menargetkan ladang Khurmala, yang menyebabkan kerusakan material. Ditambahkannya, pihaknya berkoordinasi dengan pasukan keamanan Kurdistan untuk menyelidiki serangan tersebut.

    Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas ketiga drone tersebut. Dalam beberapa minggu terakhir, Irak telah menyaksikan serentetan serangan drone dan roket.

    Pada tanggal 3 Juli, pihak berwenang mengatakan sebuah drone jatuh di dekat bandara Arbil, dan kementerian dalam negeri daerah menyalahkan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) atas serangan itu.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Setelah 40 Tahun Perlawanan Kurdi, PKK Letakkan Senjata

    Jakarta –

    Kaum Kurdi, dengan jumlah populasi yang diperkirakan mencapai 25 hingga 30 juta jiwa, merupakan kelompok etnis terbesar di dunia yang belum memiliki negara sendiri. Mereka tersebar di Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Fragmentasi dan kepentingan regional yang kompleks ini selalu menjadikan isu Kurdi di Timur Tengah sebagai isu yang sangat sensitif dan kerap kali bersifat eksplosif. Namun kini, sebuah titik balik tampaknya mulai tampak di cakrawala.

    Partai Pekerja Kurdistan PKK di Turki, yang sejak tahun 1984 telah mengobarkan perjuangan bersenjata demi hak-hak Kurdi melawan negara Turki. Kini mereka menyatakan bahwa konflik tersebut kini telah berakhir dan mereka tengah memulai proses pelucutan senjata. Pada hari Jumat (11/07) , sebanyak 30 pejuang PKK—baik pria maupun perempuan—secara simbolis meletakkan senjata mereka dan menghancurkannya di Dukan, wilayah Kurdistan Irak.

    Pemerintah Turki menyambut gembira langkah ini, menganggapnya sebagai tonggak sejarah penting dan peluang untuk masa depan yang bebas dari teror. Pemerintah menjanjikan dukungan terhadap proses pelucutan senjata, stabilitas, dan rekonsiliasi. Bahkan sebelumnya, Abdullah Öcalan, pemimpin PKK yang telah dipenjara sejak 1999, telah menyerukan kepada para pengikutnya agar mengakhiri perjuangan bersenjata, karena penolakan terhadap eksistensi kaum Kurdi yang menjadi akar konflik, menurutnya, kini sudah tidak relevan lagi.

    Apakah ini akan menjadi awal dari sebuah era perdamaian baru bagi persoalan Kurdi yang telah lama menemui jalan buntu? Dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapainya?

    Tuntutan dan hambatan di jalan menuju perdamaian

    Dalam pernyataannya pada hari Kamis (10/7), PKK menegaskan bahwa pelucutan senjata hanyalah awal dari sebuah proses panjang, yang keberhasilannya sangat bergantung pada itikad baik dan respons konstruktif dari pemerintah Turki.

    Aksi simbolik penyerahan senjata dianggap sebagai bukti nyata dari kehendak damai mereka, meskipun pihak Turki dinilai belum memenuhi “pekerjaan rumah” mereka. Untuk benar-benar melucuti dan membubarkan diri, PKK menyatakan bahwa langkah-langkah politik, hukum, dan sosial harus diambil oleh pemerintah Turki.

    Secara konkret, PKK menuntut pembebasan pemimpin PKK Abdullah Öcalan sebagai syarat utama dalam proses perdamaian yang sejati. Mereka juga menyerukan perubahan dalam undang-undang pidana yang memungkinkan pembebasan ribuan tahanan politik Kurdi, terutama yang sudah lanjut usia dan sakit. Untuk para pejuang yang menyerahkan senjata, PKK menuntut amnesti dan peluang untuk beralih ke jalur politik legal.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan (dari Partai AKP) dan mitra koalisinya, Devlet Bahçeli, ketua Partai MHP yang ultranasionalis, juga harus mengamankan dukungan dari partai dan masyarakat. Setelah lebih dari 40 tahun konflik dengan korban jiwa mencapai lebih dari 40.000 orang, meyakinkan masyarakat bukanlah perkara mudah.

    Direktur Institut Riset Politik dan Sosial di Diyarbakir, Vahap Cokun melihat pendekatan hati-hati ini sebagai sesuatu yang wajar. Dalam proses perdamaian yang sulit, kepercayaan timbal balik biasanya tumbuh secara perlahan, seiring dengan saling adanya keterbukaan dari kedua belah pihak. Hambatan pertama, yakni dimulainya proses pelucutan senjata, kini telah terlampaui.

    Masa depan para kaum militan dan persenjataan

    Negosiasi dengan organisasi yang selama ini oleh negara dianggap sebagai “musuh nomor satu” merupakan tantangan luar biasa. Pemerintah Turki kini berada tepat dalam situasi seperti itu. Karena itulah Erdoan menekankan bahwa PKK harus membubarkan seluruh struktur organisasinya terlebih dahulu sebelum Ankara dapat mengambil langkah berikutnya.

    Menurut Partai DEM yang pro-Kurdi, sebuah komisi di parlemen Turki akan dibentuk pada minggu depan. Setelah reses musim panas berakhir pada bulan Oktober, komisi ini akan mulai merancang proposal untuk “proses masyarakat demokratis dan damai”.

    Dalam diskusi ini juga akan dibahas nasib pemimpin PKK Abdullah Öcalan dan para pejuang lainnya. Jumlah mereka tidak pasti, tetapi diperkirakan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 orang. Sementara itu, jumlah pasti dan lokasi senjata mereka juga belum sepenuhnya diketahui.

    Cokun memperkirakan bahwa dalam beberapa bulan mendatang, kelompok-kelompok kecil beranggotakan 40–50 pejuang akan turun dari pegunungan dan menyerahkan senjata mereka. Media yang dekat dengan pemerintah melaporkan bahwa lokasi tertentu akan ditetapkan untuk penyerahan senjata, yang akan diawasi bersama oleh pemerintah pusat Irak dan otoritas wilayah otonom Kurdistan.

    Di tempat-tempat ini, senjata akan didata dan dihancurkan untuk mencegah agar tidak jatuh ke tangan kelompok Kurdi lainnya. Pemerintah otonom Kurdi di Irak mendukung proses pendekatan ini antara Ankara dan PKK.

    Meski menyetujui rencana ini, PKK tidak ingin serta-merta melepaskan seluruh kendali mereka. Sebagian pejuang mereka mungkin akan bergabung dengan organisasi saudara seperti “Partai Kehidupan Bebas di Kurdistan” (PJAK) di Iran atau milisi Kurdi “Unit Perlindungan Rakyat” (YPG) di Suriah. Hal ini terungkap dalam sebuah pernyataan pekan ini. Ankara sendiri memandang YPG sebagai cabang PKK di Suriah dan bertekad untuk mencegah hal tersebut.

    Peluang keberhasilan dan dimensi internasional

    Cokun menaruh optimisme terhadap keberhasilan proses perdamaian ini. Ia meyakini bahwa pemerintah dan PKK telah belajar dari kegagalan-kegagalan pendekatan di masa lalu. Dulu, proses negosiasi sering kali berlarut-larut tanpa hasil yang jelas. Kali ini, pemerintah ingin mempercepat prosesnya. Mulai Oktober, ketika parlemen kembali bersidang, upaya untuk mencari solusi politik akan dimulai. “Untuk itu, perubahan dalam hukum pidana Turki, khususnya hukum antiterorisme dan pelaksanaan hukuman, sangatlah dibutuhkan,” jelas Cokun.

    Partai DEM yang pro-Kurdi juga menuntut hak-hak yang lebih besar bagi rakyat Kurdi dan pengakuan atas identitas mereka, yang berarti perlunya perubahan dalam konstitusi Turki.

    Proses perdamaian ini tidak hanya akan berdampak pada dinamika politik dalam negeri, tetapi juga pada hubungan internasional Turki. Cokun percaya bahwa hubungan Ankara dengan komunitas Kurdi di Irak dan Suriah bisa membaik. Hubungan Turki dengan Kurdi Irak pada dasarnya baik, namun kerap terganggu oleh aktivitas PKK di wilayah tersebut. Pemerintahan otonom Kurdi di Suriah juga selama ini dipandang Turki sebagai ancaman besar karena hubungan erat mereka dengan PKK. Namun kini, situasi itu bisa berubah.

    Selain itu, isu Kurdi juga kerap dijadikan alat tekanan terhadap Turki oleh pihak luar. Cokun meyakini bahwa penyelesaian konflik Kurdi dapat memberi Ankara ruang gerak lebih besar dalam politik luar negeri. Hal ini berpotensi menjadikan Turki pemain yang lebih penting di kawasan Timur Tengah.

    Sebuah pernyataan bersejarah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoan dijadwalkan akan diumumkan pada hari Sabtu ini. Namun masih belum jelas apakah pernyataan tersebut benar-benar akan mendorong proses perdamaian muda ini ke arah kemajuan dan apakah pelucutan senjata serta kemungkinan pembubaran PKK akan membawa ketenangan di kawasan Timur Tengah yang telah lama dilanda konflik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat juga Video ‘Turki Balas Aksi Teror dengan Menyerang Markas Militan Kurdi’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Drone Peledak Ditembak Jatuh Dekat Markas Tentara AS di Irak

    Drone Peledak Ditembak Jatuh Dekat Markas Tentara AS di Irak

    Baghdad –

    Sebuah drone yang bermuatan bahan peledak berhasil ditembak jatuh di dekat Bandara Arbil, Irak, pada Senin (14/7) waktu setempat. Bandara yang menjadi markas pasukan Amerika Serikat (AS) dari koalisi antijihadis internasional di wilayah otonomi Kurdistan.

    Dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat serangan drone peledak tersebut.

    “Pukul 02.20 waktu setempat, sebuah drone bermuatan peledak ditembak jatuh di dekat Bandara Internasional Arbil, tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan,” kata dinas kontraterorisme pada pasukan keamanan wilayah Kurdistan Irak dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (14/7/2025).

    Sejauh ini belum ada kelompok atau pihak tertentu yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Itu menjadi drone kedua yang ditembak jatuh di Bandara Arbil sepanjang bulan ini.

    Bandara Arbil, yang mencakup pangkalan koalisi antijihadis internasional pimpinan AS, sering menjadi target serangan roket dan drone beberapa tahun terakhir.

    Pada 3 Juli lalu, otoritas setempat melaporkan sebuah drone ditembak jatuh di dekat bandara, dengan Kementerian Dalam Negeri menyalahkan Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) sebagai dalang serangan tersebut.

    Lihat Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    PMF yang disebut kelompok Hashed al-Shaabi dalam bahasa Arab, merupakan koalisi bekas pasukan paramiliter pro-Iran yang kini berintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata reguler Irak.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Irak dilanda serentetan serangan drone dan roket, termasuk beberapa drone yang terjatuh di area terbuka.

    Irak yang sejak lama dilanda konflik, telah sering menjadi medan pertempuran untuk serangan semacam itu, yang seringkali dikaitkan dengan perebutan proksi regional. Negara ini baru-baru ini mulai mendapatkan kembali stabilitas setelah puluhan tahun perang dan pergolakan.

    Lihat juga Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang

    Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai nilai tukar (kurs) Rupiah cenderung bergerak datar atau stabil (sideways) di tengah ketidakpastian terkait perang dagang.

    Bahkan, ketika Trump mengumumkan bahwa Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen pada 1 Agustus 2025, pergerakan Rupiah masih cukup stabil.

    “Sentimen menguat pada sesi Asia setelah Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump mengancam akan memberikan blanket tariff sebesar 15-20 persen kepada mitra dagangnya,” kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (9/7), mengumumkan bahwa Washington akan mengenakan tarif sebesar 20-30 persen untuk barang-barang dari tujuh negara yang akan dimulai pada 1 Agustus 2025.

    Filipina akan dikenakan tarif sebesar 20 persen, Brunei dan Moldova 25 persen, sedangkan Sri Lanka, Irak, Aljazair, dan Libya akan dikenakan tarif 30 persen.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif 25 persen untuk Jepang dan Korea Selatan mulai 1 Agustus.

    Trump kemudian mengumumkan tarif untuk belasan negara, termasuk 25 persen untuk Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia. Lalu 30 persen untuk Afrika Selatan dan Bosnia dan Herzegovina, serta 32 persen untuk Indonesia.

    AS akan mengenakan tarif 35 persen untuk Serbia dan Bangladesh, lalu 36 persen untuk Kamboja dan Thailand, serta 40 persen untuk Laos dan Myanmar.

    Presiden AS itu juga mengenakan tarif sebesar 35 persen atas barang-barang impor dari Kanada mulai 1 Agustus.

    “Di tengah sentimen perang dagang tersebut, Rupiah hanya bergerak dalam rentang Rp16.210-16.248 per dolar, dan ditutup menguat 0,04 persen (atau 6 poin) ke level Rp16.218 per dolar AS (dari sebelumnya Rp16.212 per dolar AS),” ujar Josua.

    Pada pekan depan, Rupiah akan dipengaruhi oleh rilis dari inflasi AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia). Nilai tukar rupiah diperkirakan melemah terbatas pada perdagangan minggu depan dalam rentang Rp16.175-Rp16.275 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah tipis ke level Rp16.221 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.220 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG ditutup menguat seiring optimisme pemangkasan bunga The Fed

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pemangkasan bunga The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup menguat seiring optimisme pemangkasan bunga The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 18:22 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup menguat seiring optimisme pelaku pasar terhadap pemangkasan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

    IHSG ditutup menguat 61,45 poin atau 0,88 persen ke posisi 7.005,37. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 10,37 poin atau 1,35 persen ke posisi 779,15.

    “Risalah naskah Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes The Fed tanggal 17-18 Juni 2025 memberikan harapan bahwa tekanan inflasi akibat dari kebijakan perdagangan AS tidak akan menunda jadwal pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

    Dari mancanegara, The Fed optimistis akan memangkas suku bunga acuannya pada tahun ini, meskipun perpecahan mulai terjadi di kalangan pejabat The Fed mengenai kapan penurunan suku bunga akan dilakukan.

    Beberapa anggota menargetkan pemangkasan suku bunga paling cepat pada Juli 2025, sementara beberapa lainnya tidak melihat perlunya pelonggaran apa pun tahun ini.

    Di sisi lain, pelaku pasar masih dibayangi terkait tarif impor terbaru dari Presiden AS Donald Trump, yang mengumumkan surat pemberitahuan tarif ke sedikitnya enam negara lagi, termasuk Filipina dan Irak.

    Sebelumnya, Trump telah mengirim surat serupa ke 14 negara pada awal pekan, seperti Korea Selatan, Indonesia, dan Jepang. Tarif baru tersebut berkisar antara 20 persen hingga 40 persen, dan dijadwalkan mulai berlaku 1 Agustus 2025.

    Dari dalam negeri, pelaku pasar menyambut aksi Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia selama pekan ini, yang mana ada delapan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di BEI.

    Dari delapan saham, mayoritas atau sebanyak enam saham bergerak naik menembus batas atas atau Auto Reject Atas (ARA), yang menandakan antusiasme pelaku pasar menyambut IPO.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu sektor keuangan naik sebesar 1,88 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor energi yang naik masing-masing sebesar 1,83 persen dan 1,68 persen.

    Sedangkan satu sektor terkoreksi yaitu sektor barang konsumen non primer paling dalam minus 0,5033 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu COIN, IOTF, CHEK, MERI, dan CDIA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni ASPR, PMUI, MFIN, NICE, dan INPS.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.285.080 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,26 miliar lembar saham senilai Rp13,32 triliun. Sebanyak 375 saham naik, 204 saham menurun, dan 226 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei melemah 147,28 poin atau 0,37 persen ke 39.674,00, indeks Hang Seng melemah 136,05 poin atau 0,57 persen ke 24.028,48, indeks Shanghai naik 16,63 poin atau 0,48 persen ke 3.509,05, dan indeks Strait Times menguat 18,20 poin atau 0,41 persen ke 4.075,17.

    Sumber : Antara

  • 5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    5 Update Aksi Trump dalam 24 Jam: Tambah Musuh Lagi-Sanksi Pejabat PBB

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih terus mengambil sejumlah kebijakan yang kontroversial. Tak cuma dalam bidang ekonomi dan perdagangan, orang nomor satu AS itu juga mengambil manuver yang memicu polemik dari segi politik.

    Berikut sejumlah kebijakan Trump sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber, Kamis (10/7/2025):

    1. Beri Sanksi Pejabat PBB

    Trump menjatuhkan sanksi kepada Pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Francesca Albanese. Hal ini dilakukan atas dokumentasi Albanese mengenai pelanggaran Israel terhadap Palestina selama perang di Gaza.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan sanksi tersebut pada hari Rabu (9/7/2025). Ia menuduh Albanese melancarkan sejumlah aksi yang menyudutkan AS dan Israel dan mengutip dorongan figur asal Italia itu untuk penuntutan pejabat Israel di Mahkamah Internasional (ICC) sebagai dasar hukum untuk sanksi tersebut.

    “Albanese telah melancarkan kampanye perang politik dan ekonomi melawan AS dan Israel,” ucapnya dikutip Al Jazeera.

    “Bias tersebut telah terlihat jelas sepanjang kariernya, termasuk merekomendasikan agar ICC, tanpa dasar yang sah, mengeluarkan surat perintah penangkapan yang menargetkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.”

    Rubio juga menyoroti laporan terbaru Albanese yang mendokumentasikan peran perusahaan internasional, termasuk perusahaan AS, dalam serangan Israel di Gaza, yang ia gambarkan sebagai genosida.

    “Kami tidak akan menoleransi kampanye perang politik dan ekonomi ini, yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami,” ujar diplomat tinggi AS tersebut.

    2. Jatuhkan Tarif 50% ke Brasil, Presiden Balas Dendam

    Trump menjatuhkan tarif 50% kepada ekonomi terbesar Amerika Selatan, Brasil, mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini tercantum dalam sebuah surat yang dikirimkan Trump kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Rabu (9/7/2025).

    Mengutip Reuters, Trump melampiaskan kemarahan atas apa yang disebutnya sebagai persidangan “Perburuan Penyihir” terhadap pendahulu Lula yang berhaluan kanan, Jair Bolsonaro. Ia juga memerintahkan penyelidikan praktik perdagangan tidak adil yang dapat menyebabkan tarif yang lebih tinggi lagi.

    Trump kemudian juga mengkritik “Perintah Sensor yang RAHASIA dan MELANGGAR HUKUM terhadap platform Media Sosial AS,” yang merujuk pada putusan Mahkamah Agung Brasil baru-baru ini yang dapat meminta pertanggungjawaban platform media sosial atas konten penggunanya.

    “Serangan licik Brasil terhadap Pemilu Bebas, dan Hak Kebebasan Berbicara fundamental warga Amerika,” tuturnya dalam surat tersebut.

    “Harap dipahami bahwa angka 50% jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk mencapai Kesetaraan yang harus kita miliki dengan Negara Anda. Dan ini diperlukan untuk memperbaiki ketidakadilan yang parah dari rezim saat ini.”

    Atas manuver ini, Lula kemudian mengunggah balasan di akun X-nya. Dalam unggahan tersebut, Lula mengatakan Brasil adalah negara berdaulat yang tidak akan menerima kendali siapa pun.

    Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini, setiap kenaikan tarif sepihak akan direspons berdasarkan Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi Brasil. Ia mengancam pembalasan dilakukan tanpa kompromi.

    “Kedaulatan, rasa hormat, dan pembelaan tanpa kompromi terhadap kepentingan rakyat Brasil adalah nilai-nilai yang memandu hubungan kita dengan dunia,” ujar Lula.

    3. Jatuhkan Tarif ke Negara Lain, Ada Tetangga RI

    Selain Brasil, Trump juga mengunggah tujuh surat terkait tarif melalui Truth Social, seperti ke pemimpin Aljazair, Brunei, Filipina, Irak, Libya, Moldova dan Sri Lanka. Rentang tarif yang dijatuhkan berkisar antara 20% hingga 30%.

    Mengutip CNBC International, surat-surat dua halaman tersebut sebenarnya hampir identik yang ditandatangani Trump Senin. Selain Indonesia, surat sebelumnya dikirimkan ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), Malaysia, Kazakhstan, Afrika Selatan, Laos, Myanmar, Bosnia dan Herzegovina, Tunisia, Bangladesh, Serbia, Kamboja, dan Thailand.

    Surat-surat tersebut mencatat bahwa AS “mungkin” akan mempertimbangkan penyesuaian tarif baru. “Tergantung pada hubungan kami dengan negara Anda,” tulis Trump, Kamis (10/7/2025).

    Semua surat tersebut menyatakan bahwa tarif tersebut “jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda”. Trump sendiri sering mengklaim bahwa defisit perdagangan menunjukkan “AS sedang dimanfaatkan” meskipun banyak pakar tidak sependapat.

    4. Tetapkan Tarif 50% pada Primadona RI

    Trump mengatakan akan mengenakan tarif 50% pada impor tembaga mulai 1 Agustus mendatang. Hal ini didasari penilaian potensi ancaman keamanan nasional mengingat pentingnya logam tersebut dalam rantai pasok industri strategis.

    “Saya mengumumkan TARIF 50% untuk Tembaga, berlaku efektif 1 Agustus 2025, setelah menerima PENILAIAN KEAMANAN NASIONAL yang kuat,” tulis Trump di akun media sosialnya, Truth Social, dikutip Kamis (9/7/2025).

    “Tembaga diperlukan untuk Semikonduktor, Pesawat Terbang, Kapal, Amunisi, Pusat Data, Baterai Litium-ion, Sistem Radar, Sistem Pertahanan Rudal, dan bahkan Senjata Hipersonik, yang banyak di antaranya sedang kami produksi. Tembaga adalah material kedua yang paling banyak digunakan oleh Departemen Pertahanan,” jelasnya lagi.

    Pengumuman ini membuat harga tembaga naik 2,62%. Hal tersebut memperpanjang kenaikannya dari sesi sebelumnya ketika melonjak 13,12% dan mencatat kenaikan satu hari terbaiknya sejak 1989.

    Harga tembaga berjangka acuan tiga bulan di London Metal Exchange turun 1,63% menjadi US$9.630,50 per ton pada pukul 09.20 waktu Singapura. Angka tersebut mencerminkan premi yang luar biasa lebar yang berkembang antara tembaga AS dan logam di tempat lain.

    Sementara itu, menurut lembaga Benchmark Mineral Intelligence yang berbasis di London, konsumen AS kemungkinan membayar sekitar US$15.000 per metrik ton untuk tembaga. Di data yang sama, seluruh dunia membayar sekitar US$10.000 pada bulan Agustus.

    Mengutip CNBC International, tembaga adalah logam ketiga yang paling banyak dikonsumsi secara global, setelah besi dan aluminium. Menurut data dari Survei Geologi AS, negeri itu mengimpor hampir setengah dari tembaga yang digunakannya, dengan sebagian besar berasal dari Chili, diikuti Kongo, Peru, China, dan Indonesia.

    5. Mau Bom Moskow dan Beijing

    Trump dilaporkan sempat memberikan ancaman bagi Rusia dan China. Ancaman ini muncul di sebuah rekaman yang direkam tahun lalu di depan pertemuan tertutup dengan para donor.

    Saat itu, Trump mengatakan berusaha menghalangi Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dengan mengancam akan “mengebom habis-habisan Moskow” sebagai balasan.

    “Dengan Putin, saya berkata, ‘Jika Anda pergi ke Ukraina, saya akan mengebom habis-habisan Moskow’. Saya katakan, ‘saya tidak punya pilihan’,’” kata Trump dalam sebuah penggalangan dana untuk tahun 2024, menurut rekaman audio tersebut, dikutip dari CNN International dan CNBC International, Kamis (10/7/2025).

    “Lalu (Putin) berkata, seperti, ‘Saya tidak percaya Anda.’ Tapi dia hanya percaya 10%.”

    Trump kemudian mengklaim bahwa ia menyampaikan peringatan serupa kepada Presiden China, Xi Jinping tentang potensi invasi ke Taiwan. Ia mengatakan kepadanya bahwa AS akan mengebom Beijing sebagai balasannya.

    “Saya mengatakan hal yang sama kepada (Presiden China Xi Jinping). Saya bilang, Anda tahu, kalau Anda masuk ke Taiwan, saya akan mengebom Beijing habis-habisan,” tambah Trump. “Saya bilang, saya tak punya pilihan lain, saya harus mengebom Anda,” tegasnya.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Trump Umumkan Tarif Baru: Brasil Kena 50%, Irak-Libya 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melayangkan gelombang baru surat pemberitahuan tarif pada Rabu (9/7/2025) waktu setempat, termasuk bea masuk sebesar 50% untuk Brasil, salah satu tarif tertinggi yang diumumkan sejauh ini dan dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus.

    Dalam suratnya kepada Brasil yang dikutip dari Bloomberg pada Kamis (10/9/2025), Trump mengaitkan tarif tersebut dengan penanganan terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang saat ini menghadapi dakwaan terkait dugaan upaya kudeta. 

    “Persidangan ini seharusnya tidak berlangsung. Ini adalah perburuan penyihir yang harus segera dihentikan!” tulis Trump dalam surat tersebut.

    Selain Brasil, Trump juga menetapkan tarif 30% terhadap produk impor dari Aljazair, Libya, Irak, dan Sri Lanka. Sementara itu, Brunei dan Moldova dikenakan tarif 25%, dan Filipina sebesar 20%. Tarif ini sebagian besar sesuai dengan pengumuman awal Trump pada April lalu, meskipun tarif Irak diturunkan dari 39% dan Sri Lanka dari 44%.

    Trump mulai mengirimkan surat pemberitahuan tarif sejak Senin (7/7/2025), menjelang tenggat waktu pekan ini bagi negara-negara mitra untuk menyelesaikan negosiasi dagang dengan pemerintah AS. 

    Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan akan merilis setidaknya tujuh surat tarif pada Rabu pagi, dan tambahan tarif lainnya akan diumumkan pada sore hari.

    Brasil menjadi negara pertama yang menerima surat pemberitahuan tarif dari Trump meskipun sebelumnya tidak masuk dalam daftar mitra dagang yang diumumkan saat peluncuran tarif balasan pada April lalu.

    Surat kepada Brasil tersebut juga dinilai sebagai sinyal peringatan bagi blok negara berkembang BRICS, yang selama ini dipandang Trump sebagai ancaman terhadap dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan global.

    Brasil termasuk tidak biasa dalam daftar target tarif terbaru Trump, karena justru mencatat defisit perdagangan dengan AS, berbeda dengan mayoritas negara lain yang mencetak surplus besar terhadap Amerika. 

    Berdasarkan data Biro Sensus AS, sepanjang 2024 Brasil mengimpor produk dari AS senilai sekitar US$44 miliar, sementara ekspor Brasil ke AS tercatat sekitar US$42 miliar.

    Brasil saat ini menempati posisi 20 besar mitra dagang utama AS. Dari tujuh negara lain yang disebut dalam pengumuman tarif Trump pada Rabu (9/7/2025), hanya Filipina, dengan nilai ekspor ke AS mencapai US$14,1 miliar tahun lalu, yang masuk ke dalam daftar 50 mitra dagang utama AS.

    Sementara itu, nilai impor gabungan dari enam negara sisanya pada 2024 kurang dari US$15 miliar, dengan Irak, pengekspor utama minyak mentah, menyumbang sekitar separuh dari total tersebut.

    Saat ditanya mengenai dasar penetapan tarif dalam sebuah acara di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa perhitungannya berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, sejarah hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan angka-angka mentah.

    “Mereka didasarkan pada fakta yang sangat, sangat substansial, serta juga sejarah masa lalu,” ujarnya.

    Sejauh ini, peringatan tarif tambahan dari Trump belum terlalu mengguncang pasar keuangan, dengan pelaku pasar lebih fokus pada keputusan Trump untuk memperpanjang tenggat waktu penerapan tarif balasan hingga 1 Agustus 2025. 

    Langkah ini memberikan ruang tambahan bagi mitra dagang untuk menyelesaikan pembicaraan dan awalnya sempat menimbulkan keraguan di Wall Street soal keseriusan Trump dalam mengeksekusi ancaman tarifnya.

    Namun, Trump memperkuat komitmennya pada Selasa (8/7/2025) dengan menyatakan bahwa semua pembayaran akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan mulai 1 Agustus 2025 dan tidak ada perpanjangan untuk tarif yang berlaku per negara.

    Saat ditanya oleh wartawan tentang dasar perhitungan tarif terhadap negara mitra, Trump menjawab bahwa itu berdasarkan akal sehat, defisit perdagangan, catatan hubungan dagang selama bertahun-tahun, dan data mentah. 

    Dia menambahkan, tarif tersebut didasarkan pada fakta yang sangat substansial, termasuk juga sejarah masa lalu.

    Adapun, Trump juga meningkatkan tekanan terhadap dua mitra dagang utama. Uni Eropa disebut bisa segera menerima tarif sepihak meski negosiasi masih berlangsung, sementara India akan dikenakan tambahan tarif 10% karena keterlibatannya dalam blok negara berkembang BRICS, yang menurut Trump mengancam dominasi dolar AS sebagai mata uang global.

    Selain itu, Trump juga melontarkan ancaman tarif sektoral. Dia mengusulkan tarif hingga 50% terhadap produk tembaga, yang mendorong harga logam tersebut melonjak hingga 17% di New York pada Selasa, rekor lonjakan harian. Dia juga mengancam akan mengenakan tarif setinggi 200% untuk impor farmasi, kecuali produsen obat global memindahkan produksi mereka ke AS dalam waktu satu tahun.

    Gelombang surat tarif dan ancaman baru ini menandai babak terbaru dari agenda perdagangan Trump yang sarat gejolak, memicu volatilitas pasar dan kekhawatiran di kalangan konsumen, pelaku usaha, serta mitra dagang terkait dampaknya terhadap arus perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

    Trump pertama kali mengumumkan rencana tarif balasan ini pada 2 April 2025. Namun, setelah reaksi pasar yang negatif, dia menurunkan tarif menjadi 10% selama periode negosiasi selama 90 hari yang seharusnya berakhir pada Rabu (9/7/2025) sebelum akhirnya diperpanjang tiga pekan.

    Adapun surat tarif yang dikirimkan Trump pada Senin sebelumnya menyasar negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, Indonesia, Thailand, dan Kamboja. Sebagian besar tarif tersebut konsisten dengan pengumuman awal Trump.

    Meski Trump mempromosikan surat pemberitahuan tarif ini sebagai bentuk kesepakatan, perjanjian yang berhasil dia capai sejauh ini dengan Inggris dan Vietnam belum mencakup seluruh aspek perdagangan dan menyisakan banyak ketidakjelasan. 

    Sementara itu, Trump juga telah mencapai kesepakatan gencatan dengan China untuk menurunkan tarif dan memperlancar arus impor mineral penting.

  • OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    OPEC+ Sepakat Genjot Produksi Minyak Mentah Mulai Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok produsen minyak OPEC+ menyepakati kenaikan produksi minyak mentah sebesar 548.000 barel per hari (bph) mulai Agustus 2025, dalam langkah percepatan kenaikan pasokan di tengah fluktuasi harga minyak akibat serangan Israel dan AS terhadap Iran.

    Melansir Reuters pada Senin (7/7/2025), tambahan produksi ini berasal dari delapan negara anggota, yaitu Arab Saudi, Rusia, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, Oman, Irak, Kazakhstan, dan Aljazair. Mereka mulai mengembalikan pasokan sejak April lalu dengan memangkas pengurangan sebelumnya sebesar 2,2 juta bph.

    Kenaikan pada Agustus tersebut lebih tinggi dibandingkan penambahan bulanan yang telah disetujui OPEC+ untuk Mei, Juni, dan Juli, yakni masing-masing sebesar 411.000 bph. Adapun pada April, peningkatannya hanya 138.000 bph.

    OPEC+ menyatakan keputusan menaikkan produksi didasari oleh prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat, termasuk rendahnya tingkat persediaan minyak global.

    Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan pertama OPEC+ sejak lonjakan harga minyak global yang kemudian mereda. OPEC+, yang memasok sekitar setengah dari kebutuhan minyak dunia, sebelumnya memangkas produksi sejak 2022 guna menopang harga pasar. 

    Namun, tahun ini kebijakan itu dibalik untuk merebut kembali pangsa pasar, menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar kelompok tersebut menambah pasokan demi meredam harga bensin domestik.

    Langkah percepatan ini juga dipicu oleh ketidakpuasan sejumlah anggota, setelah beberapa negara seperti Kazakhstan dan Irak memproduksi melebihi kuota yang disepakati. Produksi minyak Kazakhstan bahkan kembali tumbuh dan mencetak rekor tertinggi bulan lalu.

    OPEC+, yang merupakan gabungan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya yang dipimpin Rusia, tengah berupaya memperbesar pangsa pasar di tengah peningkatan pasokan dari produsen pesaing seperti Amerika Serikat.

    Dengan penambahan pada Agustus, OPEC+ telah mengembalikan total 1,918 juta bph sejak April, menyisakan hanya 280.000 bph dari total pemangkasan 2,2 juta bph yang akan dipulihkan. Di luar itu, OPEC+ juga memberikan izin khusus kepada UEA untuk menambah produksi sebesar 300.000 bph.

    Meski demikian, kelompok ini masih memberlakukan lapisan pemangkasan produksi lain sebesar 3,66 juta bph. Delapan negara anggota OPEC+ yang tergabung dalam pemulihan pasokan tersebut dijadwalkan akan kembali bertemu pada 3 Agustus 2025.

  • OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    OPEC+ Sepakat Dongkrak Produksi Minyak pada Agustus 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Delapan negara penghasil minyak dari aliansi OPEC+ sepakat pada Sabtu, 5 Juli 2025 untuk meningkatkan produksi minyak mentah kolektif sebesar 548.000 barel per hari. Hal ini seiring OPEC+ terus mengakhiri serangkaian pemotongan pasokan sukarela.

    Mengutip CNBC, Sabtu (5/7/2025), subkelompok aliansi ini, yang terdiri dari produsen besar Rusia dan Arab Saudi, bersama Aljazair, Irak, Kazakhstan, Kuwait, Oman dan Uni Emirat Arab bertemu secara digital pada hari sebelumnya. OPEC+ diharapkan meningkatkan produksi sebesar 411.000 barel per hari.

    Dalam sebuah pernyataan, Sekretariat OPEC mengaitkan keputusan negara-negara tersebut untuk meningkatkan produksi harian pada Agustus sebesar 548.000 barel dengan “prospek ekonomi global yang stabil dan fundamental pasar yang sehat saat ini, sebagaimana tercermin dalam persediaan minyak yang rendah.”

    Delapan produsen tersebut telah menerapkan dua rangkaian pemotongan produksi sukarela di luar kebijakan formal koalisi OPEC+ yang lebih luas.Pertama, dengan total 1,66 juta barel per hari, tetap berlaku hingga akhir tahun depan.

    Berdasarkan strategi kedua, negara-negara tersebut mengurangi produksi mereka sebanyak 2,2 juta barel per hari hingga akhir kuartal pertama.

    OPEC+ awalnya bermaksud meningkatkan produksi yasebanyak 137.000 barel per hari setiap bulan hingga September 2026, tetapi baru mempertahankan laju tersebut pada April. Kelompok tersebut kemudian melipatgandakan kenaikan tersebut menjadi 411.000 barel per hari pada Mei, Juni, dan Juli — dan selanjutnya mempercepat laju peningkatan mereka pada Agustus.

    Harga minyak sempat terdongkrak dalam beberapa minggu terakhir oleh lonjakan permintaan musim panas dan perang 12 hari antara Israel dan Iran, yang mengancam pasokan Teheran dan menimbulkan kekhawatiran atas potensi gangguan pasokan yang diangkut melalui Selat Hormuz.

    Pada akhir sesi Jumat, harga minyak berjangka ditutup pada USD 68,30 per barel untuk kontrak Ice Brent dengan masa kedaluwarsa September dan pada USD 66,50 per barel untuk minyak mentah Nymex U.S. West Texas Intermediate (WTI) pada Agustus.