Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Polisi London Bertekad Berantas Pencurian Jam Mewah hingga Penjambretan Ponsel

    Polisi London Bertekad Berantas Pencurian Jam Mewah hingga Penjambretan Ponsel

    JAKARTA – Kepolisian London berencana menggunakan teknologi pengenalan wajah hingga pengerahan lebih banyak personel untuk memerangi masalah perampokan di kota tersebut.

    Kepala satuan tugas baru yang secara khusus berfokus pada kejahatan di West End mengatakan, Kepolisian Metropolitan bertekad untuk menjadikan area tersebut “lingkungan yang paling tidak bersahabat untuk (penjahat) beroperasi di mana pun”.

    Jalan-jalan perbelanjaan di West End, Oxford Street dan Regent Street, serta area di sekitarnya, Mayfair dan Knightsbridge, telah mendapatkan reputasi sebagai tempat pencurian brutal, sehingga memunculkan istilah ‘Rolex Ripper’ karena banyaknya jam tangan mewah yang dicuri.

    Penjambretan ponsel, yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan sepeda listrik, juga marak di daerah-daerah rawan, yang menyebabkan beberapa wisatawan internasional enggan untuk kembali.

    Para pelaku akan dikejar sebagai bagian dari kesepakatan antara polisi, Dewan Westminster, kantor wali kota dan para pelaku bisnis untuk mengatasi kejahatan.

    Commander Andy Featherstone mengatakan, pelaku kejahatan yang diketahui akan dikejar menggunakan teknologi dan informasi dari petugas keamanan di toko-toko.

    “Tujuan kami adalah menjadikan West End lingkungan yang paling tidak bersahabat untuk (penjahat) beroperasi di mana pun,” katanya dikutip dari The National 15 September.

    “Kami ingin menjadikannya lingkungan yang paling aman bagi wisatawan, penduduk, dan pekerja. Kami akan melakukannya melalui sejumlah inisiatif,” lanjutnya.

    “Akan ada lebih banyak petugas dan pengawasan yang lebih ketat, penggunaan teknologi pengenalan wajah adalah salah satu alatnya,” tandasnya.

    Lebih jauh ia juga mengatakan, para pelaku kejahatan yang menggunakan kekerasan kemungkinan juga akan melakukan kekerasan di rumah, yang menunjukkan polisi mungkin bisa mendapatkan surat perintah untuk tuduhan kekerasan dalam rumah tangga.

    Taktik lainnya adalah berfokus pada pelanggaran lalu lintas karena mudah dibuktikan.

    “Kita bisa menangkap pelaku kejahatan yang melakukan kekerasan dengan tuduhan lalu lintas, padahal mereka tidak memiliki kendaraan, yang akan mengganggu dan meresahkan mereka,” katanya.

    “Hukuman bukanlah segalanya, jika kita bisa menghentikan pelaku kejahatan, itu bisa sangat berharga,” tandas Featherstone.

    Pada Bulan Juni, tiga pria dipenjara setelah mengincar korban demi jam tangan mahal mereka dalam gelombang kejahatan Rolex Ripper di London.

    Mereka beraksi di kawasan elite ibu kota Inggris, termasuk satu serangan di luar showroom Rolls-Royce di Stratton Street, Mayfair.

    Data Kepolisian Metropolitan menunjukkan tingkat pembunuhan berada pada titik terendah dalam 10 tahun, insiden kekerasan yang mengakibatkan korban luka-luka turun seperlima, yang secara proporsional lebih rendah daripada kota lain di Inggris, dan jumlah penembakan senjata api kurang dari setengah tingkat tujuh tahun lalu.

    Hal ini berbeda dengan kejahatan dengan pisau, yang hampir dua kali lipat dalam satu dekade.

  • Merek HP Pembunuh Flagship Mau Masuk RI, Nilainya Tembus Rp 21 Triliun

    Merek HP Pembunuh Flagship Mau Masuk RI, Nilainya Tembus Rp 21 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Merek HP asal Inggris, Nothing, disinyalir akan masuk ke pasar Indonesia. Merek yang digadang-gadang sebagai ‘pembunuh’ HP flagship tersebut sudah membuka lowongan kerja di LinkedIn untuk posisi di Indonesia sejak beberapa bulan lalu.

    Adapun kedua lowongan yang ada adalah Marketing Lead dan PR & Influencer Manager. Keduanya masih membuka perekrutan hingga berita ini dirilis. Bisa diartikan belum ada yang mengisi posisi tersebut.

    Di tengah kabar yang belum terkonfirmasi tersebut, Nothing dikabarkan mendapat pendanaan baru sebesar US$200 juta (Rp3,2 triliun) dari grup investor yang dipimpin Tiger Global.

    Pendanaan baru ini membuat valuasi Nothing melonjak menjadi US$1,3 miliar (Rp21 triliun), dikutip dari Reuters, Selasa (16/9/2025).

    Seperti pabrikan HP lain, Nothing dilaporkan berupaya untuk mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke lini ponselnya.

    Saat ini industri ponsel memang masih didominasi pabrikan AS (Apple), Korea Selatan (Samsung), dan China (Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion). Masih kurang merek-merek Eropa yang terdengar gaungnya di pasar global.

    Beberapa pabrikan Eropa yang berupaya menyaingi para pemain utama adalah Fairphone, HMD Global, serta Nothing.

    Nothing sendiri didirikan oleh Carl Pei, pengusaha asal Swedia, pada 2020 silam. Sebelumnya, Carl Pei mendirikan OnePlus, yakni perusahaan smartphone asal China.

    Nothing pertama kali merilis smartphone pada 2022. Sejak saat itu, perusahaan juga memperluas portofolio produk dengan merilis earbuds.

    Reuters mencatat Nothing telah mengapalkan jutaan perangkat dengan total penjualan mencapai US$1 miliar (Rp16 triliun).

    “Agar AI bisa mencapai potensi maksimalnya, perangkat konsumen harus didefinisikan kembali bersamaan dengan teknologi tersebut,” kata Pei dalam sebuah pernyataan.

    “Kami memulai dengan smartphone, produk audio, smart watch. Di masa depan, sistem operasi kami akan ditelurkan dalam ke perangkat seperti smart glasses, robot humanoid, EV, dan lainnya,” ia menambahkan.

    Pemegang saham Nothing saat ini, GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF, dan Tapestry, turut berpartisipasi dalam seri pendanaan terbaru.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menghasilkan Uang dari Penjara

    Menghasilkan Uang dari Penjara

    Jakarta –

    Kriminalitas mungkin tidak menguntungkan tetapi penjara bisa jadi. Di balik jeruji besi dan tembok serta gerbang yang kokoh, ada kegiatan ekonomi yang berkembang pesat. Siapa yang benar-benar diuntungkan?

    Pemerintah di seluruh dunia menghabiskan triliun rupiah setiap tahunnya untuk menahan lebih dari 11,5 juta orang di penjara — sebagian besarnya adalah pria.

    Kisaran biaya yang dihabiskan tidak dapat dipastikan, tetapi di Amerika Serikat, negara dengan jumlah tahanan terbanyak di dunia, anggaran penjara mencapai $80,7 miliar (Rp 1.324 triliun) per tahun. Jika dibandingkan negara lainnya, Brasil sekitar $4 miliar (Rp 65 triliun) dan India, dengan jumlah tahanan penjara terbesar keempat di dunia, menghabiskan hampir $1 miliar (Rp 16 triliun).

    Perusahaan swasta di banyak negara meraup keuntungan dari penahanan-penahanan tersebut, mulai dari pembangunan sel hingga penjualan panggilan telepon. Di dalam penjara, sindikat kejahatan terorganisir mengendalikan ‘kerajaan’ barang selundupan dan melakukan praktik pemerasan. Sedangkan narapidana, di saat yang sama berjuang bertahan hidup dalam dalam ekonomi bawah tanah saat mie instan jadi mata uang dan upah kerja dihargai beberapa sen per jam.

    Selain tingkat rehabilitasi yang rendah, pemerintah juga gagal mengatasi krisis lainnya yang semakin parah, penjara yang terlalu padat. Penal Reform International melaporkan bahwa 155 negara memiliki penjara yang melebihi kapasitas maksimumnya. 11 negara melebihi batas kapasitasnya hingga lebih dari dua kali lipat. Fasilitas di Kongo, Kamboja, dan Filipina beroperasi dengan tingkat hunian 300% hingga 600%.

    Ambil untung dari mereka yang dihukum

    Sejak 1980-an, sektor swasta mulai mengelola penjara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Meksiko, dan Brasil. Sebagian besar negara di Eropa, Asia, dan Afrika menolak privatisasi demi menjaga akuntabilitas publik.

    Pemerintah AS menghabiskan lebih dari $3,9 miliar (Rp 63,9 triliun) per tahun untuk penjara yang dikelola swasta. Perusahaan-perusahaan ini meraup lebih banyak untung dari layanan seperti makanan, kesehatan, dan telekomunikasi para tahanan.

    Harga barang kebutuhan di dalam penjara bisa naik hingga 600% dan keluarga tahanan perlu membayar biaya telepon berdurasi 15 menit berkisar $16 (Rp 260 ribu).

    Di India, seluruh penjara dikelola negara. Di Brasil, skema “bayar per tahanan” mendorong operator swasta seperti Umanizzare untuk memperbanyak jumlah napi, bukan merehabilitasi, sehingga menyebabkan penumpukan jumlah tahanan dan kekerasan di penjara.

    Salah satu kasus paling tragis adalah kerusuhan penjara tahun 2017 di Manaus yang menewaskan hampir 60 orang. Biaya per tahanan di penjara tersebut dua kali lipat harga rata-rata tahanan secara nasional.

    Perusahaan swasta juga membangun dan mengelola fasilitas, memasok teknologi pengawasan, mengelola program kerja tahanan, dan memindahkan tahanan dari fasilitas penjara dan pengadilan. Demi menekan biaya, mereka sering mengurangi jumlah staf, sehingga pelayanan tahanan pun kualitasnya menurun.

    Namun ada juga contoh sukses, seperti di penjara yang dikelola pengelola asal Inggris, Serco, di Auckland, Selandia Baru, yang mencatat hanya 13,6% mantan napi mengulangi kejahatan dalam dua tahun. Angka ini lebih rendah dari rata-rata 34% di penjara yang dikelola negara, bahkan lebih baik dari Norwegia (20%), yang dijadikan standar global.

    “Perusahaan swasta cenderung menjalankan penjara lebih efisien dibanding negara,” kata Benjamin Lessing, profesor ilmu politik di University of Chicago. “Tapi mereka bukan obat mujarab dan butuh pengawasan ketat.”

    Tetapi penjara milik negara pun tidak bebas dari masalah. Salah satu hakim di New York bahkan mengancam akan mengurangi hukuman seorang napi kasus penipuan pajak agar tidak perlu dikirim ke penjara federal di Brooklyn yang disebutnya “barbar” karena banyak kasus pembunuhan dan penganiayaan berat.

    Jaringan kejahatan di balik tembok penjara

    Di balik sistem formal, terdapat ekonomi gelap yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Mereka mengatur perdagangan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan di dalam penjara.

    Di Brasil, geng PCC (Primeiro Comando da Capital) menjual narkoba dengan harga 10–20 kali lipat dari harga jalanan, dan ponsel seharga $1.500(sekitar Rp 25 juta), menghasilkan hingga jutaan dolar per tahunnya.

    Geng-geng terkadang mengelola penjara lebih baik daripada negara. Lessing mengatakan bahwa ketika pemerintah Brasil mencoba menindak geng, hal itu justru menyebabkan tingkat penahanan yang lebih tinggi dan pembangunan lebih banyak penjara. Ironisnya, penjara-penjara baru tersebut juga berada di bawah kendali geng.

    “Geng tersebut awalnya bukan kartel atau mafia,” kata Lessing. “Mereka muncul karena kondisi brutal di penjara. Mereka berinovasi menciptakan tatanan sosial dasar — melarang pemerkosaan, pencurian, dan pemerasan di penjara sambil merasionalisasi kekerasan.”

    Namun, tak semua geng punya “kode etik”. Di El Salvador, geng MS-13 memeras pedagang dan sopir taksi dari dalam penjara. Di AS, geng Aryan Brotherhood menguasai perdagangan narkoba dan makanan penjara.

    Di India, penjara seperti Tihar (Delhi) dan Sabarmati (Gujarat) menjadi pusat kejahatan terorganisir, mulai dari pembunuhan bayaran hingga penyelundupan narkoba dan pencucian uang.

    Bertahan hidup di penjara: pasar kebutuhan dan sistem pinjam brutal

    Karena kepadatan penjara yang ekstrem, napi membentuk pasar informal didorong oleh kebutuhan. Makanan instan, sabun, dan rokok jadi mata uang. Sistem pinjam brutal berlaku: ambil satu, bayar dua atau tiga. Dikenal sebagai “double bubble”, sistem ini menciptakan lingkaran utang dan kekerasan.

    Napi miskin sering harus berjualan narkoba atau jadi kurir demi bertahan. Keluarga mereka kadang dipaksa menyelundupkan barang lewat tubuh atau melunasi utang utang.

    Di Brasil, napi biasanya adalah laki-laki muda, miskin, tidak berkulit putih dan berasal dari favela (wilayah pinggiran). Ia mungkin tak ingin bergabung dengan geng, tapi tetap mengikuti aturannya. Saat bebas, ia punya koneksi untuk memulai bisnis narkoba. “Inilah cara geng membawa kekuasaan mereka kembali ke jalanan,” jelas Lessing kepada DW.

    Kerja napi digunakan untuk menekan beban operasional. Napi di AS dibayar $1–$4 (Rp 16-65 ribu) per hari untuk bekerja di dapur, membersihkan penjara, dan mencuci baju. Di India $0,10 (Rp 1,6 ribu) per hari sedang di Brasil napi mendapat bayaran 75% dari upah minimum (sekitar Rp 160 ribu) per hari.

    Sementara itu, keluarga napi di AS menghabiskan $2,9 miliar (Rp 47,5 triliun) per tahun hanya untuk makanan, telepon, dan biaya lain selama masa hukuman. Mereka juga sering dibebani biaya sidang, denda, atau ganti rugi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Bakal Ada Perumahan di Atas Lahan Penjara, Minat?

    (ita/ita)

  • Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Mungkinkah Gelombang Boikot Dunia Ubah Kebijakan Israel terhadap Gaza?

    Jakarta –

    Seiring konflik di Gaza yang terus bergulir, isolasi internasional terhadap Israel tampaknya makin dalam. Apakah Israel mengalami apa yang disebut sebagai “momen Afrika Selatan”, ketika kombinasi tekanan politik, boikot ekonomi, olahraga dan budaya membantu memaksa negara itu meninggalkan apartheid?

    Atau dapatkan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatasi badai diplomatik, yang membiarkan Israel bebas mengejar tujuannya di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki tanpa menyebabkan kerugian permanen pada posisi internasional negara itu?

    Dua mantan perdana menteri, Ehud Barak dan Ehud Olmert, menuding Israel mengubah Israel menjadi negara paria internasional.

    Berkat surat perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jumlah negara yang bisa dikunjungi Netanyahu tanpa risiko ditangkap menurun drastis.

    Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Inggris, Prancis, Australia, Belgia dan Kanada, telah mengumumkan mereka bakal mengakui Palestina sebagai negara pekan depan.

    Dan negara-negara Teluk, yang bereaksi keras atas serangan terbaru Israel terhadap para pemimpin Hamas di Qatar pekan lalu, telah bertemu di Doha untuk membahas respons mereka.

    Sejumlah pihak mendesak negara-negara yang memiliki hubungan dengan Israel untuk berpikir ulang.

    Namun dengan kelaparan yang muncul di Gaza selama musim panas dan tentara Israel yang siap menyerang dan sangat mungkin menghancurkan Kota Gaza, makin banyak negara Eropa yang menunjukkan ketikdakpuasan mereka dengan cara yang lebih dari sekadar pernyataan.

    Bahkan Netanyahu pada Senin (15/09) mengaku bahwa Israel menghadapi “semacam” isolasi ekonomi di panggung dunia.

    Saat berbicara dalam konferensi kementerian keuangan di Yerusalem, dia menyalahkan isolasi ekonomi tersebut pada publisitas negatif di luar negeri.

    Dia kemudian mengatakan Israel perlu berinvestasi dalam “operasi pengaruh” ia internasional dan sosial untuk menangkal citra negatif ini.

    Militer Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza meskipun ada kecaman internasional. (Reuters)

    Pada awal September lalu, Belgia mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Israel.

    Belgia menerapkan larangan impor dari permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat. Mereka juga akan meninjau kebijakan pengadaan dari perusahaan Israel dan serta akan membatasi bantuan konsuler bagi warga Belgia yang tinggal di permukiman Yahudi.

    Belgia juga menyatakan dua menteri pemerintah Israel garis keras Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sebagai persona non-grata. Status serupa mereka jatuhkan untuk para pemukim Yahudi yang dituduh melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

    Negara-negara lain, termasuk Inggris dan Prancis, mengambil langkah serupa.

    Tapi sanksi terhadap pemukim yang melakukan kekerasan yang diberlakukan saat administrasi Joe Biden tahun lalu, dicabut oleh Donald Trump pada hari pertama dia menggantikan Biden sebagai presiden AS.

    Satu pekan setelah Belgia mengumumkan kebijakannya, Spanyol mengumumkan langkah-langkah yang yang ditempuh terkait Israel.

    Spanyol mengubah embargo senjata de facto yang berlaku saat ini menjadi undang-undang, mengumumkan larangan impor sebagian, melarang siapa pun yang terlibat dalam genosida atau kejahatan perang di Gaza masuk ke wilayah Spanyol, dan melarang kapal dan pesawat yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan Spanyol atau memasuki wilayah udaranya.

    Menteri luar negeri Israel, Gideon Saar, kemudian menuduh Spanyol memperkuat kebijakan antisemit dan menyatakan bahwa Spanyol akan lebih menderita daripada Israel akibat larangan perdagangan senjata.

    Beberapa negara berupaya menargetkan anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. (EPA)

    Namun ada tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bagi Israel.

    Pada Agustus lalu, Norwegia yang mengelola dana investasi negara yang sangat besar, yaitu US$2 triliun (sekitar Rp32,73 triliun), mengumumkan akan melakukan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Israel.

    Pada pertengahan bulan, 23 perusahaan telah dihapus dan Menteri Keuangan Jens Stoltenberg mengatakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menyusul.

    Sementara itu, Uni Eropa, mitra dagang terbesar Israel, berencana untuk memberi sanksi kepada menteri sayap kanan dan menangguhkan sebagian elemen perdagangan dari perjanjian dengan Israel.

    Dalam pidato kenegaraan pada 10 September, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen mengatakan peristiwa di Gaza telah “mengguncang hati nurani dunia”.

    Sehari kemudian, 314 mantan diplomat dan pejabat Eropa menulis surat kepada von der Leyen dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, yang meminta tindakan lebih keras, termasuk penangguhan penuh perjanjian dengan Israel.

    Salah satu ciri sanksi yang dijatuhkan pada Afrika Selatan pada 1960-an dan menandai berakhirnya apartheid, kebijakan segregasi dan diskriminasi rasial yang diberlakukan oleh pemerintah minoritas kulit putih di Afrika Selatan terhadap mayoritas kulit hitam di negara tersebut pada 1990-an adalah serangkaian boikot budaya dan olahraga.

    Sekali lagi, tanda-tanda ini mulai terjadi di Israel.

    Kontes Eurovision mungkin tidak terdengar seperti acara penting dalam konteks ini, tetapi Israel memiliki sejarah yang panjang dalam kompetisi tersebut, memenangkannya empat kali sejak 1973.

    Bagi Israel, partisipasi mereka adalah simbol penerimaan negara ini oleh negara-negara sebangsa.

    Tapi Irlandia, Spanyol, Belanda dan Slovenia, telah mengatakan, atau mengisyaratkan, akan mundur dalam kontes ini tahun depan jika Israel masih berpartisipasi.

    Keputusan terkait ini diharapkan akan ada pada Desember.

    Israel telah menjadi peserta tetap Eurovision sejak tahun 1970-an, tetapi beberapa negara mengancam akan memboikot kompetisi tahun depan. (EPA)

    Di Hollywood, sebuah surat yang menyerukan boikot terhadap perusahaan produksi, festival, dan penyiaran Israel “yang terlibat dalam genosida dan apartheid terhadap rakyat Palestina” telah mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan dalam sepekan, termasuk dari aktor ternama seperti Emma Stone dan Javier Bardem.

    Tzvika Gottlieb, CEO Israeli Film and TV Producers Association, menyebut petisi itu “sangat keliru”.

    “Dengan menargetkan kami, para kreator yang menyuarakan beragam narasi dan mendorong dialog, para penandatangan ini melemahkan tujuan mereka sendiri dan berusaha membungkam kami,” ujarnya.

    Hal serupa terjadi dalam bidang olahraga. Balapan sepeda Vuelta de Espana berulang kali diganggu oleh kelompok-kelompok yang memprotes kehadiran tim Israel-Premier Tech, yang menyebabkan balapan berakhir lebih awal pada Sabtu (13/09), serta pembatalan upacara podium.

    Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, menyebut protes tersebut sebagai suatu “kebanggaan”, tetapi politisi oposisi mengatakan tindakan pemerintah telah menyebabkan rasa malu internasional.

    Di Spanyol, tujuh pemain catur Israel mengundurkan diri dari sebuah turnamen setelah diberi tahu bahwa mereka tidak akan dapat bertanding di bawah bendera mereka.

    Tanggapan pemerintah Israel terhadap apa yang media sebut sebagai “tsunami diplomatik” secara umum bersifat menantang.

    Netanyahu menuduh Spanyol memiliki “ancaman genosida yang nyata” setelah perdana menterinya mengatakan negaranya, yang tidak memiliki bom nuklir, kapal induk, atau cadangan minyak yang besar, tidak mampu menghentikan serangan Israel di Gaza sendirian.

    Setelah Belgia mengumumkan sanksinya, Gideon Saar menulis di X bahwa “sangat disesalkan bahwa bahkan ketika Israel memerangi ancaman eksistensial, yang merupakan kepentingan vital Eropa, ada pihak-pihak yang tidak dapat menahan obsesi anti-Israel mereka”.

    Pada Senin (15/09), Netanyahu bilang Israel harus mengurangi ketergantungan industrinya pada perdagangan dengan negara lain, termasuk senjata dan produk pertahanan lainnya.

    “Kita mungkin mendapati diri kita terhambat, tidak hanya dalam R&D tetapi juga dalam produksi industri yang sebenarnya,” ujarnya.

    “Kita harus mulai mengembangkan kemampuan kita untuk lebih mengandalkan diri sendiri.”

    Vuelta, salah satu ajang balap sepeda tahunan terbesar, berulang kali diusik oleh protes pro-Palestina. (Reuters)

    Namun di antara mereka yang pernah mewakili Israel di luar negeri, ada kecemasan yang mendalam.

    Jeremy Issacharoff, Duta Besar Israel untuk Jerman sejak 2017 hingga 2021, mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dapat mengingat kapan kedudukan internasional Israel begitu “buruk”.

    Tapi dia mengatakan beberapa tindakan “sangat tidak dapat diterima” karena menargetkan semua warga Israel.

    “Alih-alih menyoroti kebijakan pemerintah, hal ini justru mengasingkan banyak warga Israel moderat yang berada di kelompok tengah,” ujarnya.

    Beberapa langkah, seperti mengakui negara Palestina, menurut Issacharoff kemungkinan besar akan terbukti kontraproduktif, karena hal itu “memberikan amunisi kepada orang-orang seperti Smotrich dan Ben Gvir dan bahkan memperkuat argumen mereka untuk mencaplok [Tepi Barat]”.

    Meski merasa takut, mantan duta besar itu tidak percaya isolasi diplomatik Israel tidak dapat diubah.

    “Kita tidak berada dalam momen Afrika Selatan, tetapi kita mungkin berada dalam pendahuluan menuju momen Afrika Selatan,” katanya.

    Sementara yang lain meyakini perubahan yang lebih mendasar diperlukan untuk menghentikan kemerosotan Israel menuju status paria.

    “Kita harus mendapatkan kembali tempat kita dalam keluarga bangsa-bangsa,” kata mantan diplomat lainnya, Ilan Baruch, kepada saya.

    “Kita perlu kembali sadar.”

    Baruch, yang menjabat sebagai duta besar di Afrika Selatan satu dekade setelah berakhirnya apartheid, mengundurkan diri dari dinas diplomatik pada 2011, dengan alasan ia tidak lagi mampu membela pendudukan Israel.

    Sejak pensiun, ia menjadi kritikus vokal pemerintah dan pendukung solusi dua negara.

    Dia meyakini sanksi baru-baru ini diperlukan, dengan mengatakan: “Begitulah cara Afrika Selatan bertekuk lutut.”

    Israel tetap mendapat dukungan dari AS, yang Menteri Luar Negerinya Marco Rubio akan berkunjung minggu ini. (Reuters)

    Baruch melanjutkan: “Saya ingin mengatakan bahwa tekanan tegas terhadap Israel dengan cara apa pun yang diyakini Eropa dapat mereka lakukan seharusnya disambut baik.”

    Jika perlu, ujarnya, hal ini harus mencakup perubahan pada rezim visa dan boikot budaya, seraya menambahkan: “Saya siap menghadapi penderitaan.”

    Tapi, terlepas dari semua ekspresi kemarahan dan pembicaraan mengenai tekanan, beberapa pengamat meragukan Israel berada di tepi jurang diplomatik.

    Daniel Levy, mantan negosiator perdamaian Israel, mengatakan upaya untuk mengambil tindakan kolektif di Uni Eropamembatalkan sejumlah elemen perjanjian asosiasi atau bahkan, seperti yang disarankan beberapa pihak, mengeluarkan Israel dari program penelitian dan inovasi Horizon Uni Eropasepertinya tidak akan mendapatkan dukungan yang cukup, karena Jerman, Italia, dan Hongaria termasuk di antara para anggota yang menolak langkah tersebut.

    Israel juga masih mendapat dukungan kuat dari AS, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan “hubungan Washington dengan Israel akan tetap kuat” saat ia bertolak untuk kunjungan resmi.

    Levy masih yakin bahwa isolasi internasional Israel “tidak dapat diubah”, tetapi mengatakan dukungan berkelanjutan dari pemerintahan Trump berarti Israel belum mencapai titik di mana mereka dapat mengubah jalannya peristiwa di Gaza.

    “Netanyahu sudah kehabisan jalan,” kata Levy.

    “Tapi kita belum sampai di ujung jalan.”

    Lihat juga Video: Hollywood Kompak Boikot Film Israel, Paramount Nggak Setuju

    (ita/ita)

  • Puluhan LSM Internasional Desak Larangan Perdagangan dengan Israel saat Korban Tewas di Gaza Terus Bertambah

    Puluhan LSM Internasional Desak Larangan Perdagangan dengan Israel saat Korban Tewas di Gaza Terus Bertambah

    JAKARTA – Puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak larangan perdagangan global dengan Israel, sementara korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah.

    Lebih dari 80 LSM internasional, termasuk Oxfam dan Asosiasi Hak Asasi Manusia, pada Hari Senin menyerukan kepada negara dan perusahaan, khususnya Eropa, untuk mengakhiri segala bentuk transaksi bisnis dengan koloni Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang diduduki.

    Hal ini tertuang dalam laporan bersama berjudul “Perdagangan dengan Permukiman Ilegal: Bagaimana Negara dan Perusahaan Asing Membantu Israel Menerapkan Kebijakan Permukiman Ilegalnya,” yang disusun bersama oleh organisasi-organisasi tersebut.

    Laporan tersebut menekankan, keterlibatan berkelanjutan perusahaan dan lembaga asing dalam kegiatan terkait permukiman memperburuk krisis kemanusiaan akibat pendudukan Israel yang berkepanjangan, dikutip dari WAFA 15 September.

    Laporan tersebut juga menyoroti sejumlah perusahaan Eropa yang berkontribusi dalam mendukung perekonomian permukiman dengan menjual produk mereka di Israel.

    Lebih jauh, laporan itu menyerukan kepada negara-negara, khususnya anggota Uni Eropa dan Inggris, untuk memberlakukan larangan tegas terhadap segala aktivitas komersial atau investasi yang terkait dengan permukiman, termasuk penyediaan layanan dan pembiayaan.

    Mereka juga menyerukan agar lembaga keuangan dilarang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek di wilayah permukiman.

    Laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan sebelumnya yang disampaikan Juli lalu oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

    Laporan Albanese, yang berjudul “Dari Ekonomi Pendudukan ke Ekonomi Genosida,” mengungkapkan perusahaan asing berkontribusi pada pembangunan permukiman Israel melalui pemindahan paksa warga Palestina dan penggantian mereka dengan populasi pemukim.

    Pelapor PBB tersebut menekankan, kegiatan-kegiatan ini dibiayai oleh bank dan perusahaan asuransi, sementara platform pariwisata, jaringan ritel besar, dan lembaga akademik berpartisipasi dalam proses normalisasi.

    Albanese menegaskan, mereka memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut melalui pilihan pembelian mereka.

    Seruan ini datang saat jumlah korban tewas akibat agresi dan kelaparan di Jalur Gaza terus bertambah. Otoritas medis mengonfirmasi, hingga Senin jumlah korban tewas di Jalur Gaza telah mencapai 64.905 jiwa, mayoritas perempuan dan anak-anak, sejak dimulainya agresi Israel pada Oktober 2023, sementara sedikitnya 164.926 orang terluka dalam kurun waktu yang sama.

    Jumlah itu termasuk 2.497 orang yang tewas dan 18.182 orang luka-luka saat tengah mencari bantuan di tengah situasi Gaza yang memprihatinkan.

    Termasuk juga jumlah korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi, di mana jumlahnya telah mencapai 425 orang, termasuk 145 anak-anak.

  • Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Jakarta –

    Satu kata yang terlintas di benak saat mendengar “kunjungan kenegaraan,” mungkin adalah “protokol”. Terutama ketika melibatkan Keluarga Windsor. Kastel dengan nama yang sama dengan keluarga kerjaan tersebut adalah tempat di mana Raja Charles III akan menjamu Presiden AS Donald Trump selama kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Inggris 17-19 September mendatang. Karena pekerjaan renovasi, ruang-ruang berlapis emas di Istana Buckingham tidak dapat diakses.

    Biasanya presiden yang menjabat untuk kedua kalinya tidak ditawarkan untuk kunjungan kenegaraan, namun mereka dapat diundang untuk minum teh atau makan siang bersama keluarga kerajaan.

    Ini adalah kali kedua Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, kunjungan kenegaraan sebelumnya di tahun 2019 diterima oleh Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kunjungan kedua ini “sangat bersejarah” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan yang kurang formal (kurang Protokoler) dari presiden AS bisa dihitung jari. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II (1952-2022), hanya tiga acara serupa yang diadakan — dengan George W. Bush, Barack Obama, dan Trump.

    Disambut prosesi kereta kuda

    Trump yang awal tahun ini sempat menimbulkan kontroversi di AS setelah mengunggah cuitan “Long live the King” yang merujuk pada dirinya sendiri — akan disambut di Windsor oleh Pangeran William dan Putri Catherine pada Rabu (17/9) dengan prosesi kereta kuda kerajaan. Dalam kunjungan kenegaraan sebelumnya proses ini tidak ada mengingat logistik keamanan yang rumit jika diadakan di London.

    Menurut Sky News, jadwal kunjungan kenegaraan kedua Trump ini mencakup parade militer, peletakan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II di Kapel St George, atraksi penerbangan Red Arrows dan jet F-35, makan malam resmi, dan acara seremonial lainnya.

    Ini adalah jadwal yang dipenuhi tradisi. Namun, di balik kilauan perak dan pedang upacara tersembunyi ‘ladang ranjau’ protokol kerajaan, labirin penuh etiket yang bisa ‘menyesatkan’ para negarawan – bahkan mereka yang sudah berpengalaman.

    Pelanggaran-pelanggaran protokol petinggi negara atau pasangannya

    Dalam kunjungan pertamanya, Trump berjalan di depan Ratu Elizabeth II, membuat sang ratu yang bertubuh mungil tersembunyi di balik tubuh besar Trump — sebuah kesalahan yang ramai dijadikan berita utama.

    Tapi Trump bukanlah pemimpin Amerika satu-satunya yang melanggar protokol kerajaan.

    Pendahulunya, Joe Biden mengenakan kacamata hitam Ray-Ban aviator andalannya saat menyapa Ratu dalam kunjungannya di tahun 2021. Hal ini membuat para ahli etiket Inggris geleng-geleng kepala.

    “Saat bertemu Ratu secara langsung, tidak boleh memakai kacamata hitam atau sejenisnya karena kontak mata sangat penting dalam perkenalan,” kata Grant Harrold, pelayan kerajaan yang melayani Pangeran Charles saat itu, kepada Newsweek.

    Pada tahun 2019, Michelle Obama pernah merangkul Ratu Elizabeth dari belakang, sebuah gestur yang menghangatkan hati tapi juga mengejutkan.

    Dalam memoarnya “Becoming”, Michelle menyebut bahwa momen itu terjadi saat kaki merasa lelah dan mereka mengekspresikan rasa kemanusiaan yang sama: “Lupa bahwa Ratu Elizabeth mengenakan mahkota berlian dan bahwa saya datang ke London dengan pesawat kepresidenan: Kami hanyalah dua perempuan lelah yang terhimpit sepatu kami. Saya lalu melakukan apa yang secara naluriah saya lakukan setiap kali merasa terhubung dengan orang baru, yakni mengekspresikan perasaan saya secara terbuka. Saya meletakkan tangan dengan penuh kasih sayang di bahunya.”

    Michelle menambahkan jika tindakannya dianggap “tidak pantas” secara protokol, “setidaknya saya telah melakukan hal yang manusiawi.”

    Menelusuri kembali ke era Camelot di Washington D.C., kunjungan Jackie Kennedy pada tahun 1961 bersama Presiden John F. Kennedy tampaknya mengguncang dunia kerajaan.

    Seperti yang digambarkan dalam serial Netflix “The Crown,” kehadiran gemilangnya dilaporkan membuat Ratu Elizabeth II yang saat itu masih muda merasa terganggu, karena merasa tersaingi oleh pesona dan kecerdasan Ibu Negara AS tersebut. Episode tersebut mungkin didramatisir, tetapi berhasil menampilkan ketegangan yang mungkin timbul ketika seremoni Inggris bertemu dengan karisma Amerika.

    Tetap tenang meski canggung

    Ratu Elizabeth II, yang menjadi tuan rumah di tiap kunjungan kenegaraan presiden AS – dari Presiden Truman hingga Biden (kecuali Lyndon B. Johnson), menguasai seni diplomasi dengan sempurna. Ia tenang dan humoris meski menghadapi momen canggung – seperti saat George W. Bush pada kunjungannya di tahun 2007 menyebut sang ratu pernah mengunjungi AS pada 1776, padahal sang ratu lahir di tahun 1926.

    Sikap tenang jadi pesonanya menghadapi kedatangan yang terlambat, gestur yang berlebihan, atau kesalahan dalam percakapan. Ratu jarang menunjukkan reaksinya.

    Kini, King Charles III melanjutkan peran ini dengan gaya yang lebih santai dan komunikatif, namun tekanan diplomatik atasnya tetap tinggi.

    Momen yang berpotensi jadi Meme Internet

    Dalam setiap pertemuan tinggi, setiap jabat tangan, langkah, pandangan, atau pilihan busana begitu diperhatikan dan berpotensi jadi meme internet (video atau gambar yang jadi bahasa baru di internet). Trump tak pernah menghindar dari sorotan, sering menghadirkan momen seperti jabat tangan khasnya yang kuat atau memberi komentar spontan di luar naskah pidato.

    Pada bulan Juli dalam suatu konferensi pers di Skotlandia, Trump mengkritik Wali Kota London, Sadiq Khan menyebutnya “orang jahat” yang “melakukan pekerjaan buruk,” hal ini membuat Perdana Menteri Starmer terkejut.

    Meskipun terkendala protokol, kunjungan kenegaraan bertujuan mempererat hubungan negara dan menguatkan aliansi. Undangan resmi kunjungan kenegaraan diberikan oleh raja Inggris atas saran pemerintah.

    Karena situasi geopolitik dan sifat Trump yang bisa memicu atau meredakan ketegangan, media Inggris menyebut kunjungannya sebagai “serangan atas pesona kerajaan” dan “acara basa-basi”.

    Lord Simon McDonald, mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri dan kepala Layanan Diplomatik mengatakan kepada Sky News kunjungan ini “bukan sekadar kereta kuda dan kemewahan, tapi mengenai agenda dunia.”

    Namun, bagi media dan publik, yang menarik adalah kemegahan upacara — dan potensi kesalahan — yang membuat kunjungan semacam ini menarik dengan kemungkinan menjadi bahan liputan, klik, dan perbincangan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Profil Jisman Hutajulu, Dirjen Gatrik ESDM yang Bakal Dicopot Usai 2 Tahun Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Jisman P. Hutajulu dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Informasi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM yang diperoleh Bisnis. 

    “Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing: Jisman P. Hutajulu sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru,” demikian bunyi diktum kesatu Keppres yang diteken pada 10 September 2025 tersebut, dikutip Selasa (16/5/2025).

    Jisman akan digeser posisinya menjadi staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Kendati belum diketahui kapan pemberhentian dan pelantikan dilakukan, Bisnis  telah mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Di dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian ESDM diusulkan oleh menteri ESDM melalui surat-surat Nomor: R-384/KP.05/MEM.S/2025; R-385/KP.05/MEM.S/2025; R-386/KP.05/MEM.S/2025; dan R-388/KP.05/MEM.S/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

    Selain Jisman, Dadan Kusdiana juga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM.

    Profil Jisman P. Hutajulu 

    Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Dia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 1993. 

    Pada 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, dia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Kariernya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022, dia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    Pada 2003, Jisman mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun. Kemudian, pada 2013, dia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 tahun.

    Berbagai macam program yang diikutinya, antara lain Energy Efficiency Visit di Denmark pada tahun 2017, The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand pada tahun 2019, serta mengikuti Konferensi Perubahan Iklim PBB COP 26th di Glasgow, Inggris Raya pada 2021. (AMH).

    Adapun, Jisman resmi menjabat sebagai Dirjen Ketenagalistrikan ESDM sejak dilantik pada 17 Februari 2023. Jisman juga kini merupakan komisaris PT PLN (Persero) sejak diangkat pada November 2024 lalu lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

  • Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Pigai Usul DPR Sediakan Ruang Demonstrasi di Halaman Kompleks Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI.

    Menurutnya, hal itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ujarnya dilansir dari Antara, Senin (15/9/2025).

    Menham mengemukakan masyarakat berhak menyampaikan pendapat secara damai.

    Dia juga menyebutkan bahwa Negara bukan hanya menghormati hak tersebut, melainkan juga berkewajiban memastikan ruang tersebut ada, salah satunya melalui gagasan penyediaan ruang demonstrasi itu.

    Menurut Pigai, usulan dimaksud sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

    Pada 31 Agustus 2025, ketika menyampaikan pernyataan terkait gelombang unjuk rasa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang HAM.

    Bagi Pigai, pernyataan Presiden itu menunjukkan pemerintah konsisten dengan komitmen HAM internasional maupun nasional.

    Di samping itu, hak menyampaikan pendapat juga dijamin oleh Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

    Namun, ia mengatakan praktik demokrasi di Indonesia kerap menimbulkan gesekan, terutama karena lokasi unjuk rasa sering berada di jalan utama yang menyebabkan kemacetan dan potensi benturan.

    Oleh karenanya, Pigai meyakini dengan menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI, negara bisa menjawab dilema tersebut. Dengan begitu, hak masyarakat dijamin dan ketertiban umum tetap terjaga.

    Ia menyebut ruang demonstrasi sudah dipraktikkan di beberapa negara, di antaranya Jerman menyediakan alun-alun publik di Berlin untuk aksi besar dengan pemberitahuan resmi dan Inggris mengatur demonstrasi di Parliament Square dengan izin khusus.

    Singapura, kata dia, menyediakan ruang demonstrasi di Speakers’ Corner Hong Lim Park, sedangkan di Amerika Serikat terdapat free speech zones dalam acara politik besar.

    Sementara itu, Korea Selatan, masih menurut Pigai, melarang aksi di dekat istana, parlemen, dan pengadilan, tetapi memfasilitasi aksi besar di ruang publik ikonik seperti Gwanghwamun Square.

    “Gagasan semacam ruang demonstrasi ini juga sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh DPR-RI dalam Rencana Strategis DPR 2015–2019 dengan menyebut pembangunan ‘alun-alun demokrasi’,” katanya.

    Lokasi Demonstrasi di Kompleks Gedung DPR

    Alun-alun demokrasi itu diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area Taman Rusa, lapangan futsal, dan parkir. Rencana tersebut didesain untuk menampung lebih kurang 10.000 orang dengan fasilitas panggung orasi permanen, pengeras suara, jalur evakuasi, dan akses aman.

    “Peresmian simbolis pernah dilakukan pada 21 Mei 2015, tetapi proyek ini tidak berlanjut,” ucapnya.

    Selain itu, sambung Pigai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2016 membangun Taman Aspirasi di Plaza Barat Laut Monas, seluas lebih kurang 1.000 meter persegi dengan fasilitas taman terbuka, mural, dan ruang ekspresi publik.

    “Namun, ruang ini lebih bersifat simbolik dan tidak difungsikan sebagai lokasi demonstrasi resmi yang diakui hukum,” tuturnya.

    Ia mengatakan pengalaman internasional memberi pelajaran penting, Singapura dengan Speakers’ Corner-nya kerap dikritik karena ruang demonstrasi justru berubah menjadi instrumen pembatasan.

    Sebaliknya, Jerman dan Korea Selatan menunjukkan ruang aspirasi di jantung kota memperkuat demokrasi tanpa menutup kemungkinan aksi di tempat lain.

    Oleh karena itu, kata Pigai, usulan ruang demokrasi di halaman DPR perlu dipandang sebagai penambahan ruang resmi yang representatif, aman, dan simbolis, alih-alih dimaknai sebagai upaya membatasi demonstrasi hanya di sana.

    Menurut Pigai, dengan cara itu, Indonesia bisa menghindari jebakan regulasi yang mengekang kebebasan dan justru memperluas fasilitasi demokrasi dalam bentuk paling substantif.

    Menteri HAM lanjut mengatakan usulan halaman DPR sebagai ruang demonstrasi merupakan kesempatan kedua untuk mewujudkan gagasan yang sudah lama tertunda.

    “Dulu, DPR pernah menuliskannya dalam renstra, Pemprov DKI pernah membangunnya di Monas. Kini, dengan momentum politik yang tepat, kita bisa memastikan ruang demokrasi itu benar-benar hadir, bukan sekadar wacana,” jelas Natalius Pigai.

    Respons DPR

    Komisi XIII DPR RI menilai usulan Menteri HAM Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di DPR sebagai solusi positif menyalurkan aspirasi rakyat, namun menekankan perlunya pengaturan agar tak mengganggu aktivitas parlemen.

    Wakil Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Andreas Hugo Pareira menyambut baik usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR karena menurutnya dapat membantu penyaluran aspirasi publik secara lebih tertib.

    “Ide yang baik, DPR kan rumah rakyat. Nanti ketika rapat di DPR, silakan Pak Natalius usulkan sehingga dapat dibicarakan,” kata Andreas kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (16/9).

    Ia menjelaskan salah satu persoalan demonstrasi yang kerap terjadi di luar pagar DPR adalah timbulnya gangguan lalu lintas. Hal itu, menurut dia, bisa diatasi jika ada lokasi khusus untuk berorasi di dalam area DPR.

    Namun, Andreas tetap mengingatkan perlu ada pengaturan teknis agar usulan tersebut berjalan efektif, antara lain penentuan jumlah peserta, penanggung jawab demonstrasi, perizinan, jadwal kegiatan, kapasitas, serta koordinasi keamanan. Dia berharap usulan itu dapat segera dibahas bersama antara DPR dan Kementerian HAM agar rencana tersebut dapat mulai diatur dan direalisasikan.

    “Mungkin [ide] ini suatu solusi, namun perlu dikaji betul [aturan dan regulasi] karena bagaimanapun kegiatan sehari-hari di DPR didatangi berbagai orang, baik mitra kerja pemerintah maupun masyarakat dengan berbagai kepentingan,” ujarnya.

  • Ada Benarnya, Bukti Ilmiah Sebut Makan Pakai Tangan Lebih Menyehatkan

    Ada Benarnya, Bukti Ilmiah Sebut Makan Pakai Tangan Lebih Menyehatkan

    Jakarta –

    Makan menggunakan tangan seringkali dianggap kuno atau kurang higienis di era modern yang serba praktis. Padahal, tradisi ini telah dilakukan berabad-abad pada berbagai budaya, termasuk Indonesia. Menariknya, sejumlah ahli menilai kebiasaan sederhana ini justru punya manfaat kesehatan, baik dari pencernaan hingga metabolisme tubuh.

    Penjelasan ahli bedah NHS di Inggris, Dr Karan Rajan, makan menggunakan tangan mendorong kita untuk lebih pelan dan sadar ketika menikmati makanan. Sentuhan jari pada makanan dapat merangsang indera peraba, penglihatan, hingga penciuman, sehingga proses makan terasa lebih utuh. Hal ini dapat membuat otak lebih cepat mengenali rasa kenyang, mengurangi risiko makan berlebihan, sekaligus meningkatkan kesehatan cerna.

    Tak hanya itu, paparan mikroba dalam jumlah kecil yang tidak berbahaya dari tangan yang bersih diyakini dapat melatih sistem imun. Dengan kata lain, praktik sederhana ini dapat memberi latihan alami pada usus untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Hasilnya tubuh tidak hanya mendapat asupan nutrisi yang lebih baik, tetapi juga daya tahan yang lebih kuat.

    Tapi benarkah klaim tersebut punya bukti ilmiah? Mari ditelusur satu persatu.

    Bukti Ilmiah yang Mendukung

    Beberapa klaim Dr Rajan ternyata punya dasar ilmiah. Salah satunya terkait kebiasaan mengunyah lebih lama.

    Penelitian Department of Food Science and Technology, University of California menunjukkan mastikasi atau proses mengunyah dapat meningkatkan aliran air liur dan sekresi enzim amilase yang penting untuk memecah karbohidrat. Artinya, makan dengan ritme lebih lambat memang membantu kerja pencernaan lebih maksimal.

    Selain itu, studi terbaru di Journal Eating Behaviors menemukan bahwa makan dengan tempo lambat bisa menurunkan jumlah asupan kalori sekaligus meningkatkan rasa kenyang. Hal ini mendukung klaim bahwa makan dengan penuh kesadaran dapat membantu mencegah makan berlebihan.

    Selain itu, tahun 2021 dalam European Journal of Nutrition melaporkan bahwa kecepatan makan mempengaruhi metabolisme. Mengunyah lebih lama dan memperlambat proses makan terbukti membantu respon insulin lebih baik dan menstabilkan lonjakan gula darah setelah makan, serta rasa kenyang

    Namun, perlu diketahui bahwa pernyataan makan dengan tangan secara alami memperlambat mengunyah makanan lebih lama, belum ada penelitian ilmiah yang mendukung. Bisa jadi makan dengan alat makan juga bisa memperlambat proses mengunyah makanan. Maka diperlukan studi yang membandingkan kedua hal tersebut.

    Hipotesis yang Perlu Diteliti Lebih Lanjut

    Meski begitu, tidak semua klaim Dr Rajan sudah terbukti secara ilmiah. Ada beberapa yang masih berupa hipotesis dan perlu adanya riset lebih lanjut.

    Misalnya, klaim bahwa makan dengan tangan bisa memberi “latihan kecil” pada sistem imun karena adanya paparan mikroba tidak berbahaya. Hingga kini, belum ada penelitian yang secara khusus meneliti pengaruh makan pakai tangan terhadap keseimbangan mikrobiota usus atau imunitas tubuh.

    Lebih Baik Mana, Makan Pakai Tangan atau Alat Makan?

    Perdebatan tentang lebih baik makan pakai tangan atau menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu sebenarnya tidak mempunyai satu jawaban pasti. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, jika dilihat dari aspek kesehatan, kebersihan, maupun budaya.

    Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menggunakan alat makan cenderung lebih higienis, terutama ketika fasilitas cuci tangan terbatas. Pentingnya kebersihan tangan dalam mencegah penyakit diare dan infeksi pencernaan sebelum makan. Beberapa studi menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia soal mencuci tangan sebelum makan, terutama pada praktik cuci tangan yang benar. Sehingga dalam konteks ini, alat makan bisa berfungsi sebagai “pelindung” antara mikroba yang ada di tangan dengan makanan yang akan dikonsumsi.

    Sementara itu, makan dengan tangan memiliki nilai budaya yang kuat di Indonesia serta dipercaya meningkatkan pengalaman sensorik dan kedekatan emosional dengan makanan. Dari sisi psikologis, riset tentang mindful eating juga mengaitkan keterlibatan kesadaran penuh saat makan dengan konsumsi yang lebih lambat, meski belum ada penelitian yang secara langsung membandingkan tangan dan sendok.

    Melihat kondisi di Indonesia, pilihan yang paling efektif dan bermanfaat bergantung pada kondisi. Dalam tradisi atau acara keluarga, makan pakai tangan bisa memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman makan yang lebih personal.

    Namun, di tempat umum atau lingkungan dengan sanitasi kurang terjamin, penggunaan alat makan jelas lebih disarankan. Intinya tetap sama yaitu menjaga kebersihan tangan, mencuci dengan sabun, dan memastikan makanan dalam kondisi higienis.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Kepala BGN Ungkap Alasan Impor Food Tray MBG dari Cina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Mercedes-Benz EQS Ternyata Bisa Dibawa 1.205 Km Sekali Ngecas

    Mercedes-Benz EQS Ternyata Bisa Dibawa 1.205 Km Sekali Ngecas

    Jakarta –

    Pabrikan mobil tengah berlomba untuk menghadirkan mobil listrik yang efisien. Beragam cara ditempuh, salah satunya dengan menguji berbagai jenis baterai.

    Di Jerman, Mercedes-Benz kembali mencetak pencapaian penting di dunia kendaraan listrik. Sebuah EQS dengan baterai solid-state sukses menempuh perjalanan sejauh 1.205 kilometer hanya dengan satu kali pengisian daya penuh.

    Mercedes-Benz mengetes EQS dengan baterai Solid-state Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

    Uji coba ini dilakukan pada akhir Agustus 2025. Rute yang ditempuh dimulai dari Stuttgart di Jerman melewati Denmark hingga tiba di Malmö, Swedia.

    Menariknya, saat tiba di tujuan mobil masih menyisakan jarak tempuh 137 kilometer. Catatan ini melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Vision EQXX dengan selisih tiga kilometer.

    EQS yang dipakai bukan unit produksi massal, melainkan mobil uji dengan baterai lithium-metal solid-state. Sel baterai yang dipakai ini dipasok oleh perusahaan Amerika Serikat, Factorial Energy.

    Teknologi ini sejatinya dikembangkan bersama Mercedes-AMG High Performance Powertrains yang juga menjadi pusat riset mesin Formula 1 Mercedes-Benz di Inggris.

    Baterai solid-state yang dipakai Mercedes-Benz untuk EQS Foto: Mercedes-Benz AG/Mercedes-Benz AG – Communicati

    “Baterai solid-state adalah gamechanger untuk mobil listrik. Dengan keberhasilan perjalanan jauh EQS ini, kami menunjukkan teknologi ini bekerja tidak hanya di laboratorium tapi juga di jalan raya,” ujar Markus Schäfer, Chief Technology Officer Mercedes-Benz Group AG.

    Rute sepanjang lebih dari 1.200 kilometer itu ditempuh lewat jalur darat tanpa menggunakan kapal feri.

    Sistem Electric Intelligence di mobil menghitung jalur optimal dengan memperhitungkan kondisi jalan, topografi, lalu lintas, suhu udara, hingga kebutuhan energi untuk mengatur suhu kabin.

    Diklaim, baterai solid-state ini memiliki kapasitas energi 25 persen lebih tinggi dibanding baterai standar EQS yang notabene Lithium-ion.

    Menariknya, ukuran dan bobotnya tetap sebanding sehingga tidak menambah beban berlebih pada mobil. Pendinginan pasif dengan aliran udara membuat sistem lebih efisien, sementara aktuator pneumatik ditambahkan untuk menjaga kestabilan sel baterai saat proses pengisian dan pengosongan daya.

    Mercedes-Benz menegaskan bahwa pengujian ini merupakan bagian dari validasi nyata sebelum teknologi solid-state masuk ke tahap produksi massal. Targetnya, teknologi ini bisa hadir di mobil penumpang pada akhir dekade.

    Di Indonesia, Mercedes-Benz EQS sudah dipasarkan dalam versi baterai Lithium-Ion. Varian EQS 450+ ditawarkan mulai Rp 3,590 miliar (off the road Jakarta). Kehadiran teknologi solid-state nantinya bisa membuat sedan listrik mewah ini semakin efisien untuk penggunaan jarak jauh.

    (mhg/dry)