Negara: Inggris

  • Trump Kecewa dengan Putin, Kremlin Memaklumi

    Trump Kecewa dengan Putin, Kremlin Memaklumi

    JAKARTA – Kremlin menganggap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih berupaya mencapai penyelesaian konflik Ukraina meskipun Trump menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengecewakannya melalui tindakannya.

    Trump beberapa kali menyatakan kekecewaannya atas serangan Moskow yang terus berlanjut terhadap target-target Ukraina meskipun ia berupaya menengahi solusi.

    Pada Kamis, Presiden AS mengatakan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Putin “telah mengecewakannya.”

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, yang dikutip kantor berita pemerintah Rusia RIA, mengatakan reaksi Trump dapat dimengerti.

    “Kami berasumsi bahwa Amerika Serikat, dan Presiden Trump secara pribadi, telah mempertahankan kemauan politik dan niat untuk mengerahkan upaya guna memfasilitasi penyelesaian Ukraina,” kata Peskov dilansir Reuters, Sabtu, 20 September.

    “Jadi, tentu saja, Presiden Trump, katakanlah, cukup emosional tentang topik ini. Hal ini sepenuhnya dapat dimengerti,” sambungnya.

    Putin dan pejabat Rusia lainnya memuji upaya Trump untuk menemukan solusi bagi konflik Ukraina dan menggelar pertemuan tingkat tinggi.

  • Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Pengamat UMY: Indonesia harus vokal bela Palestina di Sidang PBB

    Yogyakarta (ANTARA) – Pengamat hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof Faris Al Fadhat mengatakan Pemerintah Indonesia perlu tampil lebih vokal membela Palestina dalam Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato.

    “Kami mendorong betul agar Indonesia lebih vokal menyuarakan dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Indonesia juga harus mendorong Palestina merdeka melalui negosiasi terwujudnya dua negara atau ‘two-state solution’,” ujar Faris kepada ANTARA di ruang kerjanya itu, Sabtu.

    Dia menilai Indonesia memiliki ruang dan legitimasi kuat untuk memimpin suara dunia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, di tengah melemahnya upaya diplomasi sejumlah negara Arab.

    Menurut Faris, peran itu penting karena perdamaian hanya bisa terwujud jika Palestina dan Israel hidup berdampingan, serta Israel mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    “Sekarang Israel kan sudah diakui sebagai negara dan kalau Palestina tidak diberi kesempatan merdeka diakui sebagai negara yang berdaulat, maka rakyat Palestina tetap akan melawan Israel untuk mempertahankan tanah leluhur mereka. Sementara Israel menganggap lahan mereka dan apa yang dilakukan Hamas sebagai organisasi teroris,” katanya.

    Faris melihat negara-negara Arab tidak lagi serius menyuarakan secara vokal, bahkan dalam rekomendasi PBB terbaru justru lebih menekan Hamas untuk berhenti menyerang Israel tanpa menyertakan kecaman terhadap negara yang terus membombardir Gaza itu.

    “Sudah seharusnya Indonesia berani mengecam keras dan sebagai negara mayoritas muslim terbesar dengan sejarah panjang mendukung kemerdekaan Palestina, punya modal kuat untuk itu. Apa yang dilakukan Israel sudah sangat nyata; menduduki, menghancurkan infrastruktur sipil, dan membunuh warga tak berdosa. Ini pelanggaran HAM serius,” ujarnya.

    Selain mendorong Indonesia bersikap lebih vokal di PBB, lanjut Faris, Muhammadiyah juga menginisiasi langkah konkret melalui pendekatan akademik. Bersama UMY dan sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah lainnya yang memiliki Program Studi Hubungan Internasional, tengah dirancang pembentukan pusat studi bertema Palestina dan perdamaian global.

    “Kami bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah menginisiasi terbentuknya pusat studi Palestina. Saat ini proses pembentukan dan mendiskusikan opsi nama, mungkin Palestine Center for Global Peace. Pusat studi ini akan fokus pada riset, advokasi kebijakan luar negeri, dan edukasi publik soal perjuangan Palestina,” ungkap Faris.

    Di tengah sikap pasif sejumlah negara Timur Tengah, dia menyebut gelombang dukungan dari negara-negara Barat justru mulai bermunculan, salah satunya lewat konser amal di Inggris yang berhasil menggalang dana lebih dari 2 juta dolar AS untuk warga Palestina.

    “Publik figur dari Eropa, Inggris, Kanada bahkan AS mulai bersuara. Nah kita Indonesia harus ikut menyuarakan dengan lantang membawa isu Palestina sebagai agenda global,” katanya.

    Faris menuturkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang kerap digaungkan di forum internasional hanya akan menjadi jargon jika tidak ada desakan kuat agar Israel mengakui keberadaan negara Palestina.

    “Perdamaian hanya akan terwujud jika kedua pihak diakui dan diperlakukan setara. Jika hanya Israel yang terus diakui sementara Palestina tidak, maka perjuangan rakyat Palestina akan terus berlangsung,” tutup Prof Faris.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serangan Siber Ganggu Bandara London, Penumpang Menyemut Antre Chek-in

    Serangan Siber Ganggu Bandara London, Penumpang Menyemut Antre Chek-in

    Seorang pria menggunakan ponsel pintar saat para penumpang mengantre untuk check-in di Terminal 4 Bandara Heathrow, menyusul gangguan pada sistem check-in dan boarding akibat serangan siber yang telah memengaruhi beberapa bandara besar di Eropa, mengakibatkan penundaan dan pembatalan penerbangan, di Greater London, Inggris, 20 September 2025. REUTERS/Isabel Infantes

  • Hidup di Jerman, Kuliah Gratis-Terlindung Asuransi Kesehatan-Banyak Cuti?

    Hidup di Jerman, Kuliah Gratis-Terlindung Asuransi Kesehatan-Banyak Cuti?

    Jakarta

    Berpikir untuk “Kabur Aja Dulu” ke Jerman?

    Ibukota Jerman, Berlin, berhasil menarik minat banyak kaum muda Amerika yang ingin merantau ke luar negeri. Kaum muda asal Amerika sekarang berbondong bondong ke Berlin mencari alternatif hidup di luar AS menjauhi pemerintahan Trump, sama halnya kaum muda Indonesia yang penat dengan perpolitikan bangsa dan ingin #kabur aja dulu dari Indonesia.

    Pembawa acara TikTok Washington Post Universe, Carmella Boykin, bekerja sama dengan DW’s Berlin Fresh untuk mengeksplorasi beberapa keuntungan hidup di Jerman.

    Apakah universitas di Jerman gratis?

    Kuliah di Amerika Serikat bisa merogoh kocek hingga puluhan ribu dolar atau ratusan jutaan rupiah per tahun, sedangkan universitas negeri di Jerman umumnya menawarkan pendidikan tanpa biaya kuliah, baik untuk mahasiswa domestik maupun internasional, bahkan kini banyak program yang diajarkan dalam bahasa Inggris.

    Mahasiswa biasanya hanya perlu membayar biaya semesteran sekitar €100-€300 (sekitar 2 hingga 6 juta rupiah) sebagai biaya administrasi.

    Jika terdaftar sebagai mahasiswa, kamu juga mendapatkan akses transportasi umum secara gratis atau dengan potongan harga, jadi bayaran semester ini seperti formalitas belaka.

    Tapi ada beberapa negara bagian Jerman, seperti Baden-Württemberg dan Bayern, yang mengenakan biaya kuliah untuk mahasiswa non-Uni Eropa, hingga €1.500 (sekitar Rp 29 juta).

    Program master khusus dan program lain yang ditawarkan oleh universitas swasta juga mengharuskan membayar biaya kuliah.

    Wajib hukumnya: asuransi kesehatan

    Kamu wajib memiliki asuransi kesehatan di Jerman.

    Iurannya bervariasi tergantung pilihanmu: asuransi kesehatan publik atau swasta. Secara umum, asuransi kesehatan publik menanggung layanan kesehatan yang kamu perlukan dan jadi pilihan yang paling aman.

    Jika kamu memiliki pekerjaan, sebagian iuran asuransi kesehatan dibayar oleh pemberi kerja dan sebagian lagi dipotong dari gajimu per bulan. Besar iuran bergantung pada gaji, besarannya sekitar 19 persen dari gaji kotor.

    Jika kamu mahasiswa dan berusia di bawah 30 tahun, kamu akan membayar tarif mahasiswa sebesar €140 (Rp 2.7 juta) per bulan.

    Jika kamu seorang wiraswasta, kamu akan membayar iuran sebesar 20 persen dari penghasilan, dengan iuran minimum sekitar €230 (Rp 4.5 juta) per bulan dan maksimum €1.200 (Rp 23.5 juta). Jumlah ini dibayarkan setiap bulan melalui transfer bank.

    Anak muda yang sehat mungkin tergoda untuk memilih penyedia asuransi swasta. Asuransi swasta mungkin menawarkan iuran per bulan yang lebih terjangkau dibanding asuransi publik.

    Tapi perlu diingat, meski program asuransi kesehatan swasta cocok untuk para perantau dalam jangka pendek, biasanya program tersebut tidak menanggung layanan kesehatan untuk kondisi yang sudah ada sebelumnya seperti terapi psikoterapi, pengobatan terkait penyakit menular seksual, dan lainnya.

    Selain itu, sangat sulit untuk kembali ke asuransi kesehatan publik terlebih jika kamu wiraswasta, jadi ini adalah keputusan penting. Siapa tahu dari petualanganmu merantau di Jerman yang tadinya sementara membuatmu menetap lama di sini.

    Bagaimana dengan cuti di Jerman?

    AS tidak memiliki aturan nasional yang mengatur hari libur berbayar, cuti tahunan, atau cuti sakit untuk para pekerjanya.

    Di Jerman jumlah minimum cuti tahunan secara hukum untuk pegawai penuh waktu adalah 20 hari, menjadikannya salah satu negara dengan hari cuti tahunan terbanyak di dunia. Banyak pemberi kerja menawarkan lebih banyak hari libur dalam setahun.

    Selain cuti tahunan, ada juga 10 hingga 13 hari libur nasional di Jerman, jumlahnya ini berbeda di tiap negara bagian. Pemberi kerja juga membayar pekerjanya di hari libur nasional ini.

    Indonesia juga memiliki aturan mengenai cuti tahunan Berdasarkan UU Cipta Kerja 11/23 pekerja berhak atas 12 hari cuti tahunan, setelah bekerja 12 bulan berturut turut. Selain itu pemberi kerja juga membayar gaji saat hari libur nasional. Rata rata hari libur nasional di Indonesia berkisar 16 hingga 17 hari.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • 2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    2 Sosok Pencipta Pajak Bikin Rakyat Menjerit, Firaun yang Pertama?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memungut pajak dari masyarakat untuk pembangunan negara. Namun, sistem tersebut terkadang memberatkan masyarakat khususnya di Indonesia.

    Penderitaan rakyat seharusnya tak serta merta ditunjukkan kepada negara, tapi juga pencipta sistem pajak pertama.

    Tercatat ada dua orang yang memperkenalkan sistem pajak termasuk di Indonesia. Siapa saja?

    Firaun, Pencipta Pajak di Dunia

    Sekitar 300 SM peradaban Mesir yang dipimpin oleh Firaun menciptakan sistem pungutan negara kepada rakyat, yang kini dikenal sebagai sistem pajak. Firaun mengenakan pajak atas barang-barang, seperti gandum, tekstil, tenaga kerja, dan berbagai komoditas lain.

    Biasanya, hasil pungutan pajak dialihkan untuk modal pembangunan dan menjaga ketertiban sosial. Firaun tak menerapkan mekanisme sama rata dalam pemungutan pajak, tapi sistem penyesuaian. Maksudnya, besaran pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial objek pajak.

    Ambil contoh ketika memungut pajak ladang. Firaun menetapkan pajak tinggi jika ladang tersebut sangat produktif atau memiliki hasil panen melimpah. Sementara yang non-produktif dikenakan pajak lebih rendah.

    Keberadaan sistem pajak membuat semua warga Mesir harus kerja ekstra supaya pendapatannya tidak habis hanya akibat pajak. Meski begitu, pada sisi lain sistem pajak ini sukses menambah pendapatan negara. Akhirnya, warisan pemungutan atau potongan penghasilan diterapkan banyak negara modern.

    Thomas Standford Raffles: Orang Pertama Perkenalkan Pajak di RI

    Setelah ribuan tahun dicetuskan Firaun, sistem pajak baru hadir di Indonesia pada 1811. Kala itu, pajak diperkenalkan oleh Thomas Stanford Raffles yang datang ke Hindia Belanda atas nama Kerajaan Inggris.

    “Raffles (1811-1816) adalah penguasa Barat pertama yang meletakkan dasar finansial negara kolonial baru di Indonesia. Inggris, dan koloninya, menurut dia, harus dibiayai dengan pajak. Konsep pajak dilahirkan olehnya,” tulis sejarawan Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2018).

    Secara teori, Raffles menganggap Inggris memiliki hak atas semua tanah menggantikan kepemilikan raja-raja di Jawa. Dengan demikian, para petani yang memiliki tanah atau bekerja di tanah orang harus membayar pajak tanah.

    Hanya saja, praktiknya bukan seperti upeti melainkan berupa uang dan berlaku secara individual.

    “Pajak tanah Raffles adalah atas petani individual dan bukan atas desa atau wilayah. Dan berupa uang,” tulis Ong Hok Ham.

    Meski begitu, Raffles tak merasakan hasil dari idenya menerapkan sistem pajak di Pulau Jawa. Sebab dia sudah harus pergi dari Hindia Belanda pada 1816. Setelahnya, pajak diterapkan secara ketat oleh para penguasa baru.

    Barulah tahun 1870, pemerintah kolonial memperkenalkan pajak pribadi, pajak usaha, hingga pajak jual beli.

    Lalu, target pajak juga tak hanya menjerat pribumi jelata, tapi juga orang Eropa dan pribumi kaya raya. Namun, tetap saja, pribumi menyumbang pajak terbesar ke pendapatan pemerintah Hindia Belanda.

    “Kira-kira dasawarsa pertama abad ke-20, penduduk pribumi yang sebagian besar terkena pajak tanah, menyumbang 60% penghasilan Hindia Belanda,” tulis Ong.

    Namun, sistem pajak era kolonial hanya menguntungkan pemerintah. Sebab tak ada timbal balik dari negara, sehingga menimbulkan kesan kalau rakyat diperas pemerintah. Beranjak dari permasalahan ini, negara modern mengubah konsep pajak. Tak hanya untuk menambah pendapatan, tetapi sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan.

    Masalahnya, 200 tahun lebih diterapkan di Indonesia, tujuan penerapan pajak masih jauh dari harapan. Malah, membuat rakyat makin menjerit karena tak mendapat timbal balik sepadan.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polri Gandeng Kepolisian Singapura Kejar Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara – Page 3

    Polri Gandeng Kepolisian Singapura Kejar Sindikat Perdagangan Bayi Lintas Negara – Page 3

    Divhubinter Polri juga menyarankan penyidik untuk menelusuri data Nomor Induk Kependudukan (NIK) porter yang diduga mengantarkan bayi ke Singapura, demi memastikan identitas serta jalur keberangkatan.

    Diketahui, Polda Jawa Barat menetapkan 22 tersangka terkait kasus perdagangan bayi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan mengatakan, setiap bayi diperdagangkan dengan harga sekitar Rp20 ribu dollar Singapura atau senilai Rp254 juta.

    Nilai tersebut mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi, hingga keuntungan bagi pihak yang terlibat.

    “Angka tersebut kami peroleh dari 12 dokumen akta notaris adopsi yang disita di rumah salah satu tersangka, Siu Ha alias SH. Dokumen berbahasa Inggris itu digunakan sebagai legalitas semu untuk memuluskan transaksi adopsi,” kata Surawan.

     

  • Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok. Namun, detail perjanjian tersebut masih belum jelas.

    Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (20/9/2025) waktu setempat, melansir dari The Guardian. Ia mengatakan, Xi telah menyetujui kesepakatan TikTok, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi maupun waktu penandatanganan resmi.

    “Dia telah setujui kesepakatan TikTok,” kata Trump.

    Kedua pemimpin melakukan kontak langsung melalui sambungan telepon pada hari yang sama untuk pertama kalinya sejak Juni. Isu TikTok telah lama menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Beijing, selain perang dagang yang juga masih berlangsung.

    Awal pekan ini, Trump sempat mengatakan Washington dan Beijing telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan TikTok dialihkan ke kendali AS. Investor, termasuk raksasa perangkat lunak Oracle, tengah dalam pembicaraan untuk mengambil porsi saham besar di operasi TikTok AS. Skema ini diharapkan bisa mengurangi kepemilikan pihak China, sejalan dengan undang-undang yang disahkan Kongres tahun lalu.

    The Wall Street Journal melaporkan investor dalam kesepakatan TikTok juga akan membayar biaya tertentu kepada pemerintah AS sebagai bagian dari proses negosiasi dengan China.

    Sementara itu, pernyataan resmi pemerintah China menegaskan posisi Beijing dalam isu TikTok sudah jelas. Pemerintah China menghormati keputusan bisnis perusahaan dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif.

    “China berharap AS dapat menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan China yang berinvestasi di AS,” demikian bunyi ringkasan percakapan dari pihak Beijing.

    China menggambarkan pembicaraan antara Xi dan Trump berlangsung pragmatis, positif, dan konstruktif. Senada, Trump lewat unggahan di platform Truth Social, menyebut percakapan telepon dengan Xi sangat produktif.

    Ia menyebut keduanya membahas isu penting, termasuk perdagangan, krisis fentanyl, upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, serta persetujuan kesepakatan TikTok. Trump juga bilang akan bertemu Xi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan pada akhir Oktober, serta merencanakan kunjungan ke China pada awal tahun depan. Namun, pemerintah China belum mengkonfirmasi rencana pertemuan tatap muka tersebut.

    Kesepakatan TikTok dilaporkan dinegosiasikan pekan ini di Madrid, antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, bersamaan dengan pembicaraan perdagangan kedua negara. AS dan China sepakat untuk melakukan jeda sementara dalam perang dagang, dengan batas waktu kesepakatan ditetapkan hingga 10 November.

    Sebelum panggilan telepon dengan Xi, Trump baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang menghasilkan kesepakatan investasi besar bagi perusahaan teknologi AS. Microsoft berkomitmen investasi US$30 miliar, sementara Nvidia mengumumkan investasi £11 miliar.

    Namun, perusahaan teknologi AS itu juga terkena dampak dari tensi perang dagang.

    Pekan ini, laporan menyebut China memerintahkan perusahaan teknologi domestik untuk berhenti membeli chip dari Nvidia. Padahal, produsen chip tersebut sebelumnya telah mengembangkan produk khusus pasar China setelah model canggihnya dilarang diekspor oleh pemerintah AS.

    Menurut catatan pemerintah China, Trump bahkan memuji parade militer besar-besaran yang digelar Beijing baru-baru ini, menyebutnya spektakuler. Parade yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu dipandang Barat sebagai simbol persatuan blok anti-AS.

    Meski begitu, Xi dalam percakapan itu menekankan kembali sejarah China dan AS pernah menjadi sekutu saat Perang Dunia II. Beijing juga menyebut hubungan AS-China sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Ikuti Prancis Cs, Portugal Akan Akui Negara Palestina

    Jakarta

    Portugal memutuskan untuk bergabung dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris dan negara-negara lainnya dalam mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Portugal menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan berlangsung pada hari Minggu besok, sehari sebelum konferensi tingkat tinggi tentang kenegaraan Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

    “Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui Negara Palestina,” tulis kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan di situs webnya, dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/9/2025).

    “Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum Konferensi Tingkat Tinggi minggu depan,” tambah pernyataan tersebut.

    Menurut surat kabar Portugal, Correio da Manha, Perdana Menteri Luis Montenegro telah berkonsultasi dengan presiden dan parlemen sebelum memfinalisasi keputusan tersebut.

    Hal ini menandai berakhirnya perdebatan selama hampir 15 tahun di parlemen negara Eropa Barat tersebut, demikian Correio da Manha melaporkan. Proposal pengakuan negara Palestina ini pertama kali diajukan oleh partai politik Blok Kiri negara tersebut pada tahun 2011.

    Pengumuman Portugal ini muncul beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menemukan bahwa perang Israel di Gaza merupakan genosida.

    Setidaknya 65.141 orang telah tewas dan 165.925 orang terluka sejak serangan Israel dimulai di Gaza pada Oktober 2023. Ribuan orang lainnya diyakini terkubur di bawah reruntuhan.

    Sebelumnya pada hari Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino berencana untuk mengakui Negara Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York pada hari Senin medatang.

    Kanada dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk melakukan hal yang sama. Mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara, mewakili 75 persen anggota PBB, yang telah mengakui negara Palestina per April tahun ini.

    Israel dan Amerika Serikat telah mengecam keras negara-negara yang akan mengakui Palestina tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Curhat Wanita Dapat Donor Sperma Gratis dari FB, Begini Kondisi Anak saat Lahir

    Curhat Wanita Dapat Donor Sperma Gratis dari FB, Begini Kondisi Anak saat Lahir

    Jakarta

    Wanita bernama Laura Coldman (33) di Leicester, Inggris menceritakan pengalamannya memiliki anak setelah mendapat donor sperma gratis dari Facebook. Semua berawal ketika ia tergabung dalam grup Facebook tempat pria menawarkan sperma secara gratis.

    Sebelumnya Laura sudah memiliki satu anak, tapi telah bercerai. Ia memutuskan ingin memiliki anak lagi tanpa pasangan konvensional. Grup Facebook tersebut beroperasi di luar hukum resmi.

    Pada April 2022, setelah mendapatkan empat donasi sperma dari satu orang donor, Clodman akhirnya melahirkan bayi laki-laki sehat yang diberi nama Calum Anthony Ryan.

    Coldman bercerita awalnya mengira itu hanyalah grup candaan. Namun, semakin lama ia menjadi semakin yakin. Salah satu donor langsung menghubunginya dan menawarkan bantuan.

    Coldman lantas mencari tahu lewat grup privat lain. Rupanya, donor tersebut sudah direkomendasikan oleh banyak orang.

    Namun, ada satu masalah setelah anaknya lahir. Calum menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang lambat. Setelah itu, Coldman baru mengetahui anak-anak yang lahir dari donor yang sama juga memiliki ciri-ciri neurodivergent.

    “Calum adalah dunia saya, tapi dia tidak bisa bicara. Saya masih menunggu diagnosis autisme. Tahun lalu saya baru sadar Calum punya kebutuhan tambahan yang kompleks. Ia masuk daftar tunggu tes pendengaran, dan daftar tunggu tiga tahun untuk tes autisme serta terapi wicara. Saya yakin hal ini ada kaitannya dengan orang yang melakukan donor,” ujar Coldman dikutip dari Daily Mail, Sabtu (20/9/2025).

    Coldman sangat mencintai anaknya. Meski begitu, ia mengingatkan wanita-wanita lain untuk tidak melakukan hal serupa. Penting bagi para ibu untuk mencari informasi yang jelas terkait riwayat kesehatan biologis donor agar tidak terjadi hal serupa.

    Ia sempat memberitahu donor saat Calum lahir dan mengirim beberapa kabar setelahnya. Namun, mereka kini tidak berkomunikasi lagi.

    Terlepas dari sederet kejadian yang menimpanya dan Calum, Coldman mengaku tidak menyesal. Menurutnya Calum adalah hadiah terindah yang pernah ia dapatkan.

    “Kalau bukan karena donor Facebook, saya tidak akan punya Calum. Tapi untuk siapa pun yang ingin mencoba, berhati-hatilah dan lakukan riset dulu,” tandasnya.

    Layanan donor sperma resmi diatur oleh Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA). Menyediakan sperma untuk keperluan manusia tanpa lisensi HFEA adalah ilegal, sehingga kesepakatan lewat Facebook berada di luar sistem resmi.

    Donor juga bisa dianggap sebagai ayah sah secara hukum. Artinya, donor berpotensi dimintai tanggung jawab orang tua maupun finansial, meski tidak ada kesepakatan sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/kna)

  • AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    AS Sudah Bicara dengan Negara Teluk Soal Gaza Pasca Perang

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat telah mengadakan pembicaraan dengan negara-negara Teluk mengenai kemungkinan mereka dapat mengelola Gaza setelah perang berakhir. Hal ini diungkapkan oleh Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee pada hari Jumat (19/9) waktu setempat.

    Huckabee mengatakan telah ada pembicaraan seputar struktur pemerintahan sementara yang melibatkan negara-negara Teluk, di mana AS kemungkinan mengambil peran pengawasan, dengan keputusan mengenai pengaturan permanen yang akan dibuat kemudian.

    “Ini masih dalam tahap diskusi. Ini bukan sesuatu yang telah disetujui oleh pemerintah, oleh Israel, oleh siapa pun. Saya tidak familiar dengan apa pun yang siap ditandatangani,” ujarnya, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Sabtu (20/9/2025).

    Huckabee tidak mengatakan kapan pembicaraan tersebut berlangsung atau negara-negara Teluk mana yang terlibat.

    Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Reuters melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) telah berdiskusi dengan AS dan Israel untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sementara pascaperang di Gaza yang melibatkan Otoritas Palestina. Kemudian pada bulan Mei, dilaporkan bahwa AS telah membahas secara terpisah kemungkinan untuk memimpin pemerintahan sementara pascaperang.

    Otoritas Palestina (PA) yang menjalankan pemerintahan sipil terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan dipaksa keluar dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007, menyatakan siap untuk memerintah Gaza dengan dukungan internasional.

    Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan PA dan mengatakan tidak akan pernah ada negara Palestina. Pembentukan negara semacam itu merupakan salah satu syarat yang ditetapkan UEA untuk berpartisipasi dalam rencana Gaza pascaperang.

    Netanyahu juga telah menyatakan bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan di samping pemerintahan sipil yang dipimpin Arab. Namun, pihak lain dalam koalisi sayap kanannya ingin mencaplok Gaza.

    Huckabee mengatakan AS tidak akan bergabung dengan rencana apa pun dengan PA, jika terus melakukan pembayaran kepada individu dan keluarga yang terlibat dalam apa yang disebut AS sebagai tindakan terorisme.

    “Mengapa kita memaksakan sesuatu yang melanggar hukum kita sendiri? Kita tidak akan pernah melakukannya,” katanya dalam sebuah wawancara.

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang ingin mencaplok Gaza, minggu ini mengatakan bahwa ia sedang bernegosiasi dengan AS tentang bagaimana membagi Gaza setelah perang berakhir. Huckabee mengatakan ia tidak mengetahui adanya pembicaraan semacam itu.

    Lihat juga Video: Trump Tak Setuju dengan PM Inggris untuk Akui Negara Palestina

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)