Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Apakah Pengakuan dari Banyak Negara Berpengaruh Bagi Palestina?

    Apakah Pengakuan dari Banyak Negara Berpengaruh Bagi Palestina?

    Jakarta –

    Prancis menjadi negara terkini yang secara resmi mengakui negara Palestina.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan, “Waktunya untuk perdamaian telah tiba” dan “tidak ada yang membenarkan perang yang sedang berlangsung di Gaza”.

    Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan puncak satu hari di Majelis Umum PBB yang berfokus pada rencana solusi dua negara untuk konflik tersebut. Negara-negara G7, Jerman, Italia, dan AS, tidak hadir.

    Macron mengonfirmasi bahwa Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino juga akan mengakui negara Palestina, setelah UK, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan tersebut pada Minggu (21/09).

    Macron mengatakan kepada konferensi tersebut bahwa waktunya telah tiba untuk menghentikan perang dan membebaskan sisa sandera Israel yang ditawan oleh Hamas.

    Ia memperingatkan tentang “bahaya perang tanpa akhir” seraya menegaskan “kebenaran harus selalu menang atas kekuatan”.

    Menurutnya, komunitas internasional telah gagal membangun perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah sehingga “kita harus melakukan segala daya upaya untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara” yang akan mempertemukan “Israel dan Palestina dalam damai dan aman”.

    Ia mengatakan Prancis hanya akan membuka kedutaan untuk negara Palestina ketika semua sandera yang ditahan Hamas dibebaskan dan gencatan senjata telah disepakati.

    Menjelang pengumuman Macron, bendera Palestina dan Israel dipajang di Menara Eiffel pada Minggu (21/09) malam.

    Sejumlah balai kota di Prancis juga mengibarkan bendera Palestina pada Senin (22/09), meski pemerintah Prancis mengimbau kepada para wali kota untuk menjaga netralitas.

    AFP via Getty ImagesBendera Palestina dipajang di bagian depan Balai Kota Paris, Prancis, Senin (22/09).

    Pengakuan negara Palestina oleh Prancis, Kerajaan Bersatu (UK), Kanada, dan Australia, merupakan momen penting.

    “Palestina tidak pernah sekuat ini di seluruh dunia dibanding sekarang,” kata Xavier Abu Eid, mantan pejabat Palestina.

    “Dunia kini bergerak untuk Palestina.”

    Diplomat Palestina, Huzam Zomlot, pada awal bulan ini menyatakan pengakuan tersebut menjadi momen krusial.

    “Apa yang akan dilihat di New York, mungkin adalah upaya terakhir untuk mengimplementasikan solusi dua-negara. Jangan sampai itu gagal” kata Zomlot memperingatkan.

    “Itu berarti Israel hidup berdampingan dengan negara Palestina yang layak. Saat ini, keduanya tidak terwujud,” ujar Zomlot yang merupakan Kepala Misi Palestina untuk UK.

    Persoalannya kini: Apakah pengakuan simbolis dari banyak negara ini berpengaruh? Kemudian, siapa kelak pemimpinnya ketika negara ini kembali berdiri?

    Akankah cukup pengakuan simbolis?

    Saat ini, Palestina menghadapi berbagai krisis, salah satunya terkait kepemimpinan. Mahmoud Abbas kini berusia hampir 90 tahun.

    Sementara Marwan Baghouti yang diprediksi berpotensi menjadi pemimpin, kini tengah dipenjara.

    Hamas yang “dihancurkan” dan wilayah Tepi Barat yang mulai “terpecah” juga menambah genting krisis kepemimpinan di Palestina.

    Akan tetapi, pengakuan internasional yang berdatangan tetap berarti.

    “Itu bisa sangat berharga. Meski tergantung juga mengapa negara-negara ini melakukannya dan apa sebenarnya niat mereka,” kata pengacara Palestina, Diana Buttu.

    Seorang pejabat pemerintah UK, yang tidak ingin disebutkan namanya, berkata pengakuan simbolis saja tidak cukup.

    “Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mendapatkan kemajuan menuju sesuatu yang bermakna sehingga Majelis Umum PBB tidak hanya menjadi pesta pengakuan,” ujarnya.

    Deklarasi New York yang diumumkan akhir Juli 2025 berisi penegasan terhadap solusi dua negara dengan sejumlah syarat seperti:

    Pengakuan kenegaraan Palestina dengan dukungan bagi Otoritas Palestina (PA)Membuka akses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi dan pemulihan di Gaza dan Tepi BaratPenyatuan Gaza dan Tepi BaratNormalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab.

    Deklarasi ini disebut mengikat para penandatangan, termasuk UK, untuk mengambil “langkah-langkah konkret, terikat waktu, dan tidak dapat dibatalkan untuk penyelesaian damai masalah Palestina.”

    AFP via Getty ImagesMarwan Barghouti muncul sebagai pemimpin populer selama pemberontakan Palestina kedua.

    Persoalannya, syarat yang harus segera dipenuhi pascapengakuan ini kemungkinan berhadapan dengan hambatan yang sangat besar, kata pejabat di London.

    Apalagi hingga saat ini, AS memiliki hak veto di PBB terkait pengakuan negara Palestina dan pernah berulangkali menggunakannya.

    Pada Agustus, AS juga mengambil langkah tidak biasa dengan mencabut atau menolak visa bagi puluhan pejabat Palestina, yang kemungkinan melanggar aturan PBB sendiri.

    Abbas, bahkan, hanya bisa memberikan pernyataan melalui video pada sidang umum PBB.

    Selain itu, Trump tampaknya masih terpaku pada versi “Rencana Riviera” yang memuat tujuan AS mengambil “posisi kepemilikan jangka panjang” atas Gaza.

    Namun, jika pengakuan simbolis ini berdampak, bagaimana kelanjutannya?

    Apa saja syarat negara dan bagaimana realitanya?

    Konvensi Montevideo 1933 menetapkan empat kriteria untuk sebuah negara. Berikut kriterianya:

    Populasi permanen: Palestina bisa memenuhi kriteria ini, meskipun perang di Gaza membuat kondisi penduduknya sangat berisiko.Kapasitas untuk menjalin hubungan internasional: Dr. Zomlot adalah bukti dari kemampuan ini.Wilayah yang ditentukan: Inilah poin yang belum terpenuhi. Tanpa kesepakatan perbatasan yang pasti dan tanpa proses perdamaian yang nyata, sulit untuk mengetahui dengan jelas wilayah Palestina.Pemerintahan yang berfungsi: Ini merupakan tantangan besar bagi Palestina.

    Mengenai wilayah, ada tiga bagian area yang didambakan warga Palestina sebagai suatu negara, yaitu: Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

    Sayangnya, ketiga wilayah ini diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari 1967.

    BBC

    Sekilas melihat peta, terlihat awal masalahnya. Tepi Barat dan Jalur Gaza telah terpisah secara geografis oleh Israel selama tiga perempat abad atau tepatnya sejak kemerdekaan Israel pada tahun 1948.

    Memasuki 1967 dengan serangan yang dilancarkan Israel, perluasan permukiman telah menggerogoti Tepi Barat hingga memecahnya menjadi entitas politik dan ekonomi.

    Baca juga:

    Situasi ini terus berlanjut. Kehadiran militer Israel dan permukiman Yahudi membuat Otoritas Palestina (PA), yang dibentuk setelah Kesepakatan Damai Oslo pada 1990-an, hanya menguasai sekitar 40% wilayah.

    Sementara itu, Yerusalem Timur, yang dianggap Palestina sebagai ibu kota mereka, kini dikelilingi permukiman Yahudi yang secara bertahap memutus kota tersebut dari Tepi Barat.

    Nasib Gaza, tentu saja, jauh lebih buruk. Setelah hampir dua tahun perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada Oktober 2023, sebagian besar wilayahnya telah hancur.

    Selain wilayah yang sudah tercerai berai dan porak poranda, Palestina harus berhadapan dengan persoalan kepemimpinan.

    ‘Kami butuh kepemimpinan baru’

    Untuk menjawab problem kepemimpinan baru ini, perlu dirunut lagi sejarah yang melingkupi Palestina.

    Pada 1994, kesepakatan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PA).

    Otoritas ini memiliki kendali sipil parsial atas warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

    Namun, sejak konflik berdarah pada 2007 antara Hamas dan faksi utama PLO, Fatah, warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat diperintah oleh dua pemerintahan yang bersaing.

    Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat, yang diakui secara internasional, dengan presidennya Mahmoud Abbas.

    Bloomberg via Getty ImagesAbbas hampir menginjak usia ke-90

    Perpecahan politik ini terus berlangsung selama 18 tahun, ditambah 77 tahun pemisahan geografis, membuat Tepi Barat dan Jalur Gaza semakin terpisah.

    Politik Palestina kian mengkristal dan membuat sebagian besar warga Palestina sinis terhadap pemimpin mereka. Bahkan mereka sulit percaya akan adanya rekonsiliasi internal, apalagi menjadi sebuah negara yang utuh.

    Adapun pemilihan presiden dan parlemen terakhir diadakan pada 2006. Dengan kata lain, tidak ada warga Palestina di bawah usia 36 tahun yang pernah memberikan suara di Tepi Barat atau Gaza.

    “Sangat tidak masuk akal bahwa kami tidak mengadakan pemilihan selama ini,” kata pengacara Palestina Diana Buttu.

    “Kami butuh kepemimpinan baru.”

    Di tengah serangan bertubi-tubi di Gaza sejak Oktober 2023, masalah ini menjadi semakin mendesak.

    Di hadapan kematian puluhan ribu warganya, Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas, yang bermarkas di Tepi Barat, hanya seolah menjadi penonton yang tak berdaya.

    MAHMUD HAMS/AFP via Getty ImagesLebih dari 60.000 orang telah tewas di Gaza sejak Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas.

    Siapakah sosok pemimpin Palestina di masa depan?

    Mundur beberapa dekade silam, Ketua Otoritas Nasional Palestina, Yasser Arafat, kembali dari pengasingan bertahun-tahun. Para politisi Palestina lokal pun mulai merasa terpinggirkan.

    “Orang dalam” mulai merasa kesal dengan gaya kepemimpinan yang dominan dari “orang luar” Arafat. Isu korupsi di lingkaran Arafat juga berdampak pada reputasi Otoritas Palestina.

    Di sisi lain, Otoritas Palestina juga seperti tidak mampu menghentikan kolonisasi bertahap Israel di Tepi Barat. Dengan demikian, janji kemerdekaan dan kedaulatan pun urung ditepati.

    Padahal pada September 1993, terjadi jabat tangan bersejarah Arafat dengan mantan Perdana Menteri Israel, Yizhak Rabin, di halaman Gedung Putih yang melambungkan harapan merdeka dan berhentinya penjajahan di tanah Palestina.

    REUTERS/Gary HershornJabat tangan bersejarah Arafat dengan Yizhak Rabin di halaman Gedung Putih, bersama Presiden AS Bill Clinton.

    Memasuki tahun-tahun selanjutnya, politik di Palestina kian tidak kondusif karena inisiatif perdamaian yang gagal, perluasan terus-menerus pemukiman Yahudi, kekerasan oleh ekstremis dari kedua belah pihak, pergeseran politik Israel ke kanan, dan perpecahan kekerasan pada 2007 antara Hamas dan Fatah.

    “Dalam keadaan normal, tokoh-tokoh baru dan generasi baru seharusnya muncul,” kata sejarawan Palestina Yezid Sayigh.

    “Namun hal itu tidak mungkin terjadi. Penduduk Palestina di wilayah yang diduduki sudah terpecah belah secara besar-besaran ke dalam ruang-ruang kecil yang terpisah, dan hal itu membuat hampir tidak mungkin bagi tokoh-tokoh baru untuk muncul dan bersatu.”

    Baca juga:

    Kendati demikian, nama Marwan Barghouti muncul kemudian. Lahir dan dibesarkan di Tepi Barat, ia aktif di Fatah sejak usia 15 tahun.

    Barghouti muncul sebagai pemimpin populer selama pemberontakan Palestina kedua, sebelum ditangkap dan didakwa merencanakan serangan yang menewaskan lima warga Israel.

    Ia selalu membantah tuduhan itu, meski tetap dipenjara di Israel sejak 2002.

    Namun, ketika warga Palestina membicarakan calon pemimpin masa depan, mereka berakhir membicarakan seorang pria yang telah dipenjara selama hampir seperempat abad itu.

    Getty ImagesRumor tentang korupsi di lingkaran Arafat tidak banyak membantu meningkatkan reputasi Otoritas Palestina.

    Jajak pendapat terbaru oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina yang berbasis di Tepi Barat menemukan bahwa 50% warga Palestina akan memilih Barghouti sebagai presiden, jauh mengungguli Mahmoud Abbas, yang telah menjabat sejak 2005.

    Meskipun Barghouti adalah anggota senior Fatah, faksi yang berkonflik dengan Hamas, namanya disebut-sebut sebagai salah satu tahanan politik yang ingin dibebaskan Hamas sebagai imbalan bagi sandera Israel di Gaza. Namun, Israel tidak menunjukkan indikasi akan membebaskannya.

    AFP via Getty ImagesSebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa Barghouti adalah pilihan utama rakyat Palestina untuk pemimpin, jauh di depan Mahmoud Abbas.

    Pada pertengahan Agustus, sebuah video beredar, memperlihatkan Barghouti yang berusia 66 tahun dalam kondisi kurus dan lemah diejek oleh Menteri Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir.

    Ini adalah kali pertama Barghouti terlihat secara publik dalam beberapa tahun terakhir.

    Netanyahu dan kemerdekaan negara Palestina

    Bahkan sebelum Serangan ke Gaza, penolakan Benjamin Netanyahu terhadap kemerdekaan Palestina sudah jelas.

    Pada Februari 2024, ia mengatakan, “Semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang selama puluhan tahun menghalangi pembentukan negara Palestina yang akan mengancam keberadaan kita.”

    Meskipun ada seruan internasional agar Otoritas Palestina (PA) mengambil alih kendali Gaza, Netanyahu bersikeras bahwa PA tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan, karena Abbas disebutnya tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober.

    Baca juga:

    Pada Agustus, Israel memberikan persetujuan akhir untuk proyek pemukiman yang secara efektif akan memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat.

    Rencana untuk 3.400 unit perumahan disetujui yang kemudian memantik pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahwa rencana ini akan mengubur gagasan negara Palestina “karena tidak ada yang perlu diakui dan tidak ada yang akan mengakui”.

    Reuters”Hari setelah perang di Gaza, baik Hamas maupun Otoritas Palestina tidak akan ada di sana,” kata Netanyahu pada pertengahan Februari.

    “Ini bukanlah keadaan baru. Itu telah terjadi selama bertahun-tahun,” kata sejarawan Palestina Yezid Sayigh.

    “Bahkan saat bisa membawa malaikat Mikail ke bumi dan menjadikannya kepala Otoritas Palestina sekali pun, tetap tidak akan membuat perbedaan. Karena kondisi saat ini membuat kesuksesan apa pun menjadi mustahil,” ujar Sayigh.

    Satu hal yang pasti: jika negara Palestina benar-benar terbentuk, Hamas tidak akan memimpinnya.

    Ini berdasarkan pada Deklarasi New York pada Juli lalu yang disponsori oleh Prancis dan Arab Saudi.

    Di situ, ada pernyataan bahwa “Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina.”

    Atas pernyataan itu, Deklarasi New York ini didukung oleh semua negara Arab dan kemudian diadopsi oleh 142 anggota Majelis Umum PBB.

    Adapun Hamas, mereka menyatakan siap menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada administrasi teknokrat yang independen.

    Bagaimana masa depan harapan Palestina?

    Masa depan jangka panjang Gaza mungkin terletak di antara Deklarasi New York, rencana Trump, dan rencana rekonstruksi Arab.

    Dalam rencana tersebut tidak menyebutkan Otoritas Palestina, hanya merujuk pada “pemerintahan mandiri Palestina yang direformasi”, atau hubungan masa depan antara Gaza dan Tepi Barat.

    Baca juga:

    Semua rencana, dengan cara yang sangat berbeda, berharap dapat menyelamatkan sesuatu dari bencana yang menimpa Gaza dalam dua tahun terakhir.

    Apapun yang muncul, hal itu harus menjawab pertanyaan tentang bagaimana Palestina dan kepemimpinannya akan terlihat.

    Namun, bagi Palestina seperti Diana Buttu, ada masalah yang jauh lebih mendesak.

    Dia ingin komunitas internasional mencegah lebih banyak pembunuhan rakyat Palestina.

    “Dan melakukan sesuatu untuk menghentikannya.”

    Getty ImagesTrump dan Starmer memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah tersebut.

    Lihat Video ‘Bendera Palestina Dikibarkan di London setelah Pengakuan Inggris’:

    (ita/ita)

  • Tak Seorang Pun dengan Hati Nurani Tetap Diam Atas Genosida Israel

    Tak Seorang Pun dengan Hati Nurani Tetap Diam Atas Genosida Israel

    New York –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam perang yang terus dikobarkan Israel di Jalur Gaza, dengan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki hati nurani dapat menerima atau tetap diam menyaksikan genosida yang dilakukan Tel Aviv terhadap Palestina.

    Erdogan juga memuji keputusan sejumlah negara, termasuk negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk secara resmi mengakui negara Palestina baru-baru ini.

    Pernyataan itu, seperti dilansir media Turki, Daily Sabah dan TRT World, Selasa (23/9/2025), disampaikan Erdogan saat berpidato dalam konferensi internasional tingkat tinggi membahas Palestina dan implementasi solusi dua negara di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

    “Pembantaian di Gaza terus berlanjut dengan kekuatan penuh. Tidak seorang pun yang mendengarkan hati nuraninya dapat menerima apa yang terjadi, apalagi tetap diam dalam menghadapi genosida semacam itu,” kata Erdogan dalam pidatonya pada Senin (22/9) waktu AS.

    Menggarisbawahi meningkatnya resonansi global terhadap isu ini, Erdogan menambahkan: “Kenyataannya adalah bahwa saat ini perjuangan Palestina telah menjadi perjuangan bagi seluruh dunia.”

    Erdogan Puji Negara yang Akui Negara Palestina: Keputusan Bersejarah!

    Erdogan, dalam pidatonya, juga memuji negara-negara yang telah secara resmi mengakui negara Palestina. Baru-baru ini, sejumlah negara Barat seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal, dan Prancis memberikan pengakuan resmi terhadap negara Palestina.

    Dia menyebut keputusan untuk memberikan pengakuan resmi bagi negara Palestina itu sebagai “tonggak penting” bagi solusi dua negara, dan merupakan “keputusan yang cukup penting, keputusan bersejarah”.

    “Saya mengucapkan selamat kepada negara-negara yang telah memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Saya berharap langkah ini dan inisiatif serupa akan mempercepat terwujudnya solusi dua negara,” kata Erdogan.

    Dalam pidatonya, Erdogan menuduh pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu berupaya menghalangi pembentukan negara Palestina.

    “Tujuan pemerintahan Netanyahu adalah menghalangi pembentukan negara Palestina, untuk menggusur paksa sebanyak mungkin warga Palestina,” sebutnya.

    Mengacu pada sejarah negara Yahudi itu, Erdogan juga menyebut Israel yang dulunya korban Holocaust, kini justru melakukan genosida terhadap negara tetangganya sendiri.

    “Pemerintahan Netanyahu, dari masyarakat yang pernah menjadi korban Holocaust, kini melakukan genosida terhadap negara-negara tetangga yang telah berbagi tanah dan air dengannya selama ribuan tahun,” ucapnya.

    Pidato Erdogan di forum PBB ini sempat diwarnai insiden ketika mikrofon tiba-tiba mati saat pidato belum selesai. Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengklarifikasi bahwa pidato Erdogan terkadang mengundang tepuk tangan, yang membuatnya melebih durasi lima menit sesuai aturan prosedural, dan mikrofon mati otomatis usai waktu habis.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Seperti Dialami Prabowo, Mikrofon Erdogan Mati karena Pidato Lewati Durasi di PBB

    Seperti Dialami Prabowo, Mikrofon Erdogan Mati karena Pidato Lewati Durasi di PBB

    New York –

    Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto mati otomatis karena melewati batas waktu 5 menit saat pidato dalam KTT terkait solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Hal serupa dialami Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

    Dilihat dari siaran langsung KTT PBB untuk solusi dua negara Palestina dan Israel di kanal YouTube DW News, Selasa (23/9/2025), Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang memimpin KTT ini bersama Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, telah menyampaikan ada batas waktu 5 menit bagi setiap kepala negara yang berpidato.

    Jika lewat dari 5 menit, mikrofon yang digunakan akan mati secara otomatis. Setelah menyampaikan regulasi itu, Macron mempersilakan Raja Yordania Abdullah II untuk berpidato.

    Setelah Abdullah menyampaikan pidatonya, giliran Erdogan yang berpidato. Erdogan menegaskan soal pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina.

    Dia juga mendesak gencatan senjata, tidak dibatasinya bantuan kemanusiaan ke Gaza serta agar Israel sesegera mungkin menarik pasukannya dari Gaza. Mikrofon Erdogan kemudian mati setelah dia menyampaikan desakan agar Israel segera menarik pasukan dari Gaza.

    “Sekarang adalah saatnya untuk mendeklarasikan gencatan senjata dan jangan batasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan untuk Israel, segera tarik pasukan dari Gaza,” ujar Erdogan yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh interpreter dalam siaran langsung.

    Dilansir Anadolu Agency, Direktorat Komunikasi Turki menyatakan Erdogan tidak diinterupsi saat pidato. Turki menyebut mikrofon yang digunakan Erdogan memang otomatis mati karena durasi 5 menit yang diberikan kepada para pemimpin negara telah berakhir.

    “Pidato Kepala Negara dan Pemerintahan diberikan waktu 5 menit, sementara pembicara lainnya diberikan waktu 3 menit,” demikian pernyataan tersebut.

    Turki menyatakan Erdogan bukan tidak diizinkan berbicara atau kata-katanya diinterupsi selama pidato. Turki menyatakan mikrofon dimatikan secara otomatis pada akhir menit kelima sesuai dengan prosedur teknis yang berlaku.

    “Presiden kemudian menyelesaikan pidatonya tak lama kemudian. Demikian pula, mikrofon Presiden Indonesia juga dimatikan sesuai dengan prosedur yang sama,” ujarnya.

    “Sebagaimana di semua platform, Turki diwakili di tingkat tertinggi di Majelis Umum PBB, dan pidato-pidato Presiden kami diikuti dengan saksama sebagai pesan yang membentuk agenda global dan menciptakan dampak yang luas,” tambahnya.

    Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, bertujuan untuk mengintensifkan upaya-upaya untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dan menyediakan jalan menuju perdamaian.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • Nvidia Investasi Rp1.661 Triliun, OpenAI Kurangi Ketergantungan dengan Microsoft

    Nvidia Investasi Rp1.661 Triliun, OpenAI Kurangi Ketergantungan dengan Microsoft

    Bisnis.com, JAKARTA— Nvidia berencana menggelontorkan investasi hingga US$100 miliar atau sekitar Rp1.661 triliun ke OpenAI. 

    Investasi ini merupakan bagian dari kerja sama membangun pusat data berskala masif guna melatih dan mengoperasikan model kecerdasan buatan (AI).

    Melansir TechCrunch, Selasa (23/9/2025), dalam nota kesepahaman yang ditandatangani, kedua perusahaan sepakat mengerahkan infrastruktur bertenaga 10 gigawatt menggunakan sistem Nvidia untuk mendukung pengembangan generasi berikutnya dari infrastruktur AI OpenAI.

    Kesepakatan ini dinilai dapat membantu OpenAI mengurangi ketergantungan pada Microsoft, yang selama ini menjadi investor terbesar sekaligus penyedia layanan komputasi awan utama. 

    Pada Januari lalu, Microsoft mengumumkan perubahan dalam kemitraannya, yang memungkinkan OpenAI membangun infrastruktur AI tambahan bersama mitra lain. 

    Sejak itu, OpenAI menjalin kolaborasi dengan sejumlah pihak dalam proyek pusat data AI, termasuk proyek Stargate. Nvidia menyebut, kesepakatan ini akan melengkapi kerja sama OpenAI yang sudah ada bersama Microsoft, Oracle, dan SoftBank.

    OpenAI menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Nvidia sebagai mitra strategis pilihan dalam memperluas kapasitas pabrik AI. Meski demikian, belum jelas apakah bentuk investasi Nvidia akan berupa chip, kredit layanan cloud, dana tunai, atau kombinasi lainnya.

    Sebelumnya, pada 18 September, Nvidia juga mengumumkan akan menginvestasikan US$5 miliar atau sekitar Rp83 triliun di Intel. 

    Langkah ini memberi napas baru bagi Intel yang tengah berjuang bangkit setelah bertahun-tahun upaya restrukturisasi belum membuahkan hasil. 

    Kabar tersebut langsung memicu kenaikan saham Intel hingga 23%, dengan Nvidia diperkirakan akan menguasai sekitar 4% kepemilikan saham setelah penerbitan saham baru.

    Intel, yang pernah menjadi raksasa utama industri semikonduktor, kini dipimpin CEO baru Lip-Bu Tan sejak Maret lalu. 

    Namun, penunjukan tersebut sempat menuai kritik dari Presiden AS Donald Trump karena isu kedekatan dengan China. Kondisi itu memicu pertemuan darurat di Washington yang berujung pada kesepakatan tidak biasa yakni pemerintah AS mengambil alih 10% saham Intel.

    CEO Nvidia Jensen Huang menegaskan pemerintahan Trump tidak terlibat dalam kesepakatan dengan Intel, meskipun kemungkinan besar akan mendukung langkah tersebut. Huang bahkan terlihat bersama Trump dan sejumlah pemimpin bisnis lain saat kunjungan kenegaraan di Inggris pekan lalu.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, Nvidia dan Intel berencana mengembangkan chip untuk PC dan pusat data secara bersama-sama, meskipun tidak mencakup bisnis manufaktur chip Intel (foundry) untuk Nvidia. 

    Namun, unit foundry Intel akan tetap memasok prosesor pusat (CPU) dan teknologi kemasan canggih bagi produk kolaborasi tersebut. Menurut analis, agar bisnis foundry Intel bisa bertahan, perusahaan perlu mengamankan pelanggan besar seperti Nvidia, Apple, Qualcomm, atau Broadcom. 

    “Ini bisa jadi langkah awal menuju akuisisi atau bahkan pemecahan Intel oleh perusahaan chip AS lain. Namun, bisa juga Intel tetap bertahan dalam skala lebih kecil dari kejayaannya dulu,” kata Nancy Tengler, CEO Laffer Tengler Investments, yang juga pemegang saham Nvidia.

  • RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    RI Harap Pengakuan Negara Palestina Percepat Realisasi Solusi Dua Negara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengakuan sejumlah pihak terhadap negara Palestina diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mencapai solusi dua negara (two state solution) di tengah konflik di Gaza.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, Indonesia mengapresiasi pengakuan terhadap Palestina yang dilakukan dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9/2025) waktu AS. Dia menuturkan, beberapa negara baru yang mengakui Palestina diantaranya adalah Inggris, Australia, Portugal, Kanada, dan Prancis. 

    Menurutnya, pengakuan dari negara-negara tersebut merupakan langkah yang benar di mata sejarah. Dia mengatakan, konflik Palestina-Israel di Gaza bukan hanya masalah politik, tetapi juga merupakan isu kemanusiaan.

    Sugiono berharap, bertambahnya pihak-pihak yang mengakui Palestina dapat semakin meningkatkan upaya dalam mencapai solusi dua negara.

    “Kita berharap dari pengakuan ini ada satu langkah konkret yang terbuka yang bakal mencapai solusi dua negara,”  kata Sugiono dalam Press Briefing yang disiapkan oleh kanal YouTube Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (23/9/2025).

    Adapun, Sugiono menyampaikan bahwa konferensi terkait isu Palestina diprakarsai oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud.

    Dalam konferensi tersebut, Sugiono menuturkan, Presiden Prabowo Subianto yang mendapat kesempatan berbicara dan membahas situasi yang memprihatinkan atas kekerasan serta kelaparan yang disebabkan oleh pendudukan di Gaza.

    “Apresiasi Indonesia, khususnya pada negara-negara yang memutuskan untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendesak negara lain untuk segera mengakui negara Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah.

    “Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kenegaraan bagi Palestina. Namun, Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel,” tegas Prabowo. 

    Prabowo juga menegaskan pentingnya kredibilitas PBB dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Dia mengatakan bahwa pengakuan kenegaraan harus diiringi dengan peluang nyata menuju perdamaian yang adil dan abadi.

  • Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    Prabowo Nyatakan Siap Akui Israel Jika Palestina Diakui

    GELORA.CO -Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di KTT Two State Solution di Markas Besar PBB, New York, Senin waktu setempat, 22 September 2025 menjadi sorotan. 

    Pasalnya, Kepala Negara kembali menyampaikan peluang RI mengakui Israel setelah Palestina diakui sebagai negara. 

    “Kita harus menjamin status kenegaraan Palestina, tapi Indonesia juga menyatakan bahwa jika Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan langsung mengakui negara Israel, dan kita akan menjamin keamanan Israel,” tegas Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah. 

    “Indonesia sekali lagi menekankan komitmennya terhadap solusi dua negara untuk mengakhiri masalah Palestina. Hanya solusi dua negara yang akan mengarah ke perdamaian,” ujarnya.

    Prabowo juga memberikan apresiasi kepada sejumlah negara besar yang telah mengambil langkah mengakui Palestina. 

    “Kami memuji negara-negara terkemuka dunia yang telah mengambil langkah prinsipil ini. Prancis, Kanada, Australia, Inggris, Portugal, dan banyak negara besar lainnya di dunia telah melangkah ke sisi yang benar dalam sejarah,” katanya.

    Ia sekaligus mendorong negara-negara lain untuk tidak menunda pengakuan terhadap Palestina. 

    “Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak akan menunggu. Kita harus mengakui Palestina sekarang,” seru Prabowo

  • Menlu Arab Saudi Ajak Semua Negara Akui Palestina

    Menlu Arab Saudi Ajak Semua Negara Akui Palestina

    New York –

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengajak semua negara untuk mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan setelah pengumuman resmi Prancis mengakui negara Palestina dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pengakuan oleh Prancis itu disampaikan dalam konferensi internasional tingkat tinggi tentang implementasi solusi dua negara, yang digelar menjelang dimulainya Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Konferensi internasional itu diketuai bersama oleh Saudi dan Prancis.

    “Kami mengajak semua negara lainnya untuk mengambil langkah bersejarah serupa yang akan berdampak besar dalam mendukung upaya implementasi solusi dua negara,” kata Pangeran Faisal dalam forum tersebut, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (23/9/2025).

    Pangeran Faisal mengatakan bahwa posisi bersejarah Prancis untuk mengakui negara Palestina, serta banyak negara lainnya, “mencerminkan keinginan masyarakat internasional untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina”.

    Dia menambahkan bahwa Saudi ingin menindaklanjuti untuk memastikan implementasi hasil konferensi tersebut, termasuk mengakhiri perang Gaza.

    Pangeran Faisal menegaskan kembali sikap Saudi yang menuntut solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota untuk negara Palestina.

    Macron Umumkan Prancis Akui Negara Palestina, Desak Perang Gaza Diakhiri

    Presiden Emmanuel Macron, yang hadir dalam konferensi tersebut, menyampaikan pengakuan resmi Prancis untuk negara Palestina. Dia mendesak diakhirinya segera perang Gaza, dan menyatakan bahwa “waktunya untuk perdamaian telah tiba”.

    “Saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina,” kata Macron dalam pernyataannya dalam konferensi tersebut pada Senin (22/9) waktu setempat.

    Macron menekankan bahwa pengakuan tersebut merupakan “satu-satunya solusi yang akan memungkinkan Israel hidup dalam damai”.

    Macron, seperti dilansir Anadolu Agency, juga mengatakan bahwa pengakuan oleh Prancis untuk negara Palestina “merupakan kekalahan bagi Hamas, sama seperti bagi semua pihak yang mengobarkan antisemitisme, memelihara obsesi anti-Zionis, dan yang menginginkan penghancuran negara Palestina”.

    “(Pengakuan) Ini membuka jalan bagi negosiasi yang bermanfaat, bermanfaat bagi Israel dan Palestina yang berupaya mewujudkan rencana perdamaian dan keamanan untuk semua,” imbuhnya.

    Macron juga mengumumkan bahwa Prancis akan membuka Kedutaan Besar untuk Negara Palestina setelah semua sandera di Gaza dibebaskan dan gencatan senjata terwujud.

    Sebelum Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal, juga secara resmi mengakui negara Palestina.

    Lihat Video ‘Israel: Perang di Gaza Bisa Berakhir Besok, Jika…’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Gelombang Baru Pengakuan Palestina, Sekadar Simbol atau Titik Balik?

    Jakarta –

    Inggris, Kanada, dan Australia masuk ke dalam daftar negara Barat yang telah mengakui negara Palestina, disusul Portugal pada Minggu (21/09) malam. Perdana Menteri Keir Starmer dan Mark Carney mengumumkan langkah tersebut tak lama sebelum dimulainya debat Majelis Umum PBB di New York. Negara-negara Barat lain, seperti Prancis dan Belgia juga berencana mengikuti langkah itu, meskipun telah diperingatkan oleh Israel.

    Pada Senin (22/09), Majelis Umum PBB mengadakan pertemuan puncak khusus mengenai perang di Jalur Gaza. Ini merupakan kelanjutan dari proyek diplomatik yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi untuk mendorong kebangkitan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan, sebagai satu-satunya jawaban atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

    Dalam pertemuan pada Senin itu, beberapa negara menyatakan bergabung dengan lebih dari 145 anggota PBB yang telah mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut termasuk Prancis, Belgia, Luksemburg, dan Malta.

    Sebagian besar deklarasi pengakuan kedaulatan Palestina baru-baru ini oleh negara-negara Eropa muncul sebagai respons terhadap kampanye militer Israel yang terus berlangsung di Gaza. Hingga kini, perang telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, meskipun peneliti internasional memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi. Pekan lalu, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa Israel sedang melakukan genosida di Gaza.

    Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, menolak laporan tersebut, termasuk laporan lain yang kritis terhadap Israel, serta mengecam rencana untuk mengakui Palestina sebagai negara, dengan menyatakan bahwa tindakan itu merupakan sebuah “hadiah untuk teror”, merujuk pada serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang dipimpin kelompok militan Hamas, yang menewaskan hampir 1.200 orang dan memicu kampanye militer Israel di Gaza.

    Sekadar “teater politik”

    Bahkan, para pendukung Palestina mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina bisa jadi tidak cukup jika tidak disertai tindakan.

    “Negara-negara Barat memeluk gestur simbolis, sementara rakyat Palestina tetap tanpa keadilan ataupun kenegaraan, hanya kesenjangan yang semakin melebar antara realitas yang dijalani dan pertunjukan internasional,” ujar Ines Abdel Razek, Direktur Advokasi untuk Palestine Institute for Public Diplomacy, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki, dalam tulisan bulan Agustus untuk lembaga pemikir Palestina, Al Shabaka.

    Ada juga kekhawatiran mengenai bagaimana Israel akan bereaksi terhadap gelombang baru pengakuan ini, tulis Richard Gowan, Direktur PBB untuk lembaga think tank International Crisis Group, minggu ini dalam jurnal kebijakan Just Security yang berbasis di AS.

    “Perdana Menteri Benjamin Netanyahu… memiliki rekam jejak panjang dalam menentang anggota PBB lainnya,” tulis Gowan. “Salah satu skenario yang mengkhawatirkan para diplomat adalah bahwa Netanyahu, yang pekan lalu menyatakan bahwa ‘tidak akan ada negara Palestina’, dapat merespons proses pengakuan ini dengan mengumumkan rencana untuk secara resmi mencaplok bagian-bagian wilayah Palestina dalam pidatonya.”

    Apakah pengakuan bisa membawa perdamaian?

    Sudah jelas bahwa pengakuan negara Palestina saja tidak akan menghentikan perang Israel di Gaza.

    “Pengakuan adalah pengganti keliru untuk boikot dan langkah-langkah hukuman yang seharusnya diambil terhadap negara yang melakukan genosida,” tulis kolumnis Gideon Levy di surat kabar Israel, Haaretz, pada bulan Agustus. “Pengakuan adalah basa-basi kosong. … Ini tidak akan menghentikan genosida, yang tidak akan berhenti tanpa langkah nyata dari komunitas internasional.”

    Faktanya, seperti yang ditunjukkan oleh para ahli hukum, isu ini sebenarnya terpisah. Apakah Palestina merupakan negara atau bukan, hukum internasional sudah mewajibkan negara lain untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan genosida yang dicurigai sedang berlangsung.

    Peningkatan status diplomatik

    Apa yang bisa dilakukan oleh pengakuan negara Palestina adalah memperkuat seruan untuk gencatan senjata dalam struktur diplomatik, birokratis, dan hukum internasional yang sudah ada.

    Dalam edisi musim gugur 2025 jurnal akademik The Cairo Review of Global Affairs, analis politik Mesir Omar Auf menunjukkan bahwa pejabat Palestina sebelumnya telah mencoba untuk mengaksesi Konvensi Jenewa pada 1989, tetapi ditolak oleh Swiss karena, menurut Swiss, ada “ketidakpastian” mengenai eksistensi negara Palestina.

    Pada Agustus, Nomi Bar-Yaacov, seorang negosiator perdamaian dari Geneva Centre for Security Policy, mengatakan kepada DW bahwa pengakuan “tidak mengubah apa pun secara langsung, tetapi itu memberi Palestina posisi tawar yang jauh lebih tinggi dalam negosiasi, karena ketika Anda bernegosiasi antarnegara, itu tidak sama dengan negosiasi antara negara dan negara yang tidak diakui (atau) entitas.”

    Pengakuan bilateral dapat dianggap sebagai bentuk peningkatan status diplomatik. Negara-negara yang mengakui, katakanlah Prancis atau Belgia, harus meninjau kembali hubungan mereka dengan Palestina, serta menilai kewajiban hukum mereka terhadapnya. Oleh karena itu, hal ini juga dapat menyebabkan peninjauan kembali hubungan mereka dengan Israel, menurut mereka.

    Namun, pengakuan tersebut harus disertai langkah nyata, kata Hugh Lovatt, peneliti kebijakan senior untuk program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations (ECFR), kepada DW.

    “Pengakuan bukanlah sebuah kebijakan, itu adalah sebuah pembuka. Pekerjaan sebenarnya dimulai pada hari berikutnya,” ujar Anas Iqtait, dosen ekonomi politik Timur Tengah di Australian National University, pada bulan Agustus dalam Akfar, yang diterbitkan oleh Middle East Council on Global Affairs yang berbasis di Doha.

    “Sebuah penegasan penting”

    Memang benar bahwa pengakuan sangat simbolis, Lovatt mengakui. “Namun, simbolisme tidak selalu buruk. Mengingat negara-negara yang melakukan pengakuan, khususnya Prancis dan Inggris, ini merupakan penegasan penting atas hak-hak Palestina dan penentuan nasib sendiri, hak untuk hidup bebas dari pendudukan, hak atas kenegaraan, dan sebagainya.”

    Namun, tindakan simbolis harus disertai langkah nyata, tambahnya.

    Dalam konferensi pers di Brussels, Belgia pada Rabu (17/09), Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan tarif atas beberapa barang Israel dan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim serta dua politisi senior Israel. Ini adalah langkah-langkah yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh para ahli ECFR. Sumber di Brussels mengatakan kepada DW bahwa Italia, yang sebelumnya menentang penghentian pendanaan ilmiah UE untuk Israel, mungkin akan segera mencabut penolakannya.

    “Bahkan tiga tahun yang lalu, pengakuan mungkin sudah cukup,” kata Lovatt. “Namun, saya pikir karena semuanya telah berubah begitu drastis dalam hal opini publik dan politik sejak 2023, sekarang bukan lagi pertanyaan antara pengakuan (Palestina) atau tindakan lain.”

    Saat ini, berbagai langkah sedang dijalankan secara bersamaan, ujar Lovatt, dan itu mencerminkan bagaimana opini publik di seluruh spektrum politik telah berubah sejak 2023.

    “Pengakuan seharusnya dilihat sebagai arah perjalanan,” kata Lovatt. “Mungkin kita tidak sampai ke sana besok, tetapi arah jalannya sudah jelas.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    Lihat Video ‘Presiden Abbas: Hamas Harus Serahkan Senjata ke Otoritas Palestina’:

    (ita/ita)

  • Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    Presiden sampaikan sikap Indonesia jika Israel akui Palestina

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto mendesak berbagai negara untuk turut mengakui kedaulatan Palestina, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara baru-baru ini seperti Prancis, Inggris, dan Kanada. Dalam pidatonya di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil sikapnya sendiri demi perdamaian abadi.
    (Aria Cindyara/Fathur Rochman/Satrio Giri Marwanto/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    China Sebut Two State Solution Palestina Masih Butuh Kesepakatan Global

    Jakarta –

    Pemerintah China menyampaikan solusi dua negara demi mencapai perdamaian di Palestina masih membutuhkan konsensus global. Hal ini menyusul pengakuan oleh Inggris, Kanada dan Australia terhadap status Palestina.

    “Solusi dua negara harus tetap menjadi penyelesaian, yang membutuhkan lebih banyak konsensus global dan tidak ada tindakan sepihak yang mengikis fondasi solusi dua negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing dilansir Antara, Selasa (23/9/2025).

    “Mengakhiri konflik lebih awal dan mencapai perdamaian abadi merupakan hal yang diinginkan rakyat Palestina, Israel dan publik di seluruh Timur Tengah. Ini juga merupakan tugas mendesak bagi komunitas internasional,” tambah Guo Jiakun.

    Gaza, menurut Guo Jiakun, adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina.

    “China percaya bahwa menghadapi situasi saat ini, gencatan senjata komprehensif di Gaza harus diupayakan dan bencana kemanusiaan harus diatasi dengan urgensi yang maksimal,” kata Guo Jiakun.

    Negara yang memiliki pengaruh khusus terhadap Israel perlu mengambil tanggung jawab, lanjut Guo Jiakun tanpa menyebut negara tertentu.

    “Prinsip ‘Palestina memerintah Palestina’ harus dipatuhi dan hak-hak nasional Palestina yang sah dijamin dalam pengaturan tata kelola dan rekonstruksi pascakonflik. China siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk tetap berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kembali hak-hak nasional mereka yang sah,” tegas Guo Jiakun.

    Diketahui, pada Minggu (21/9) lalu, tiga negara mengakui Palestina sebagai negara. Pertama ialah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang mengumumkan negara tersebut secara resmi mengakui negara Palestina menjelang Sidang Umum PBB.

    “Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara,” kata Starmer dalam sebuah pernyataan video.

    Kedua, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, mengumumkan bahwa Kanada secara resmi mengakui negara Palestina, dan berjanji untuk bermitra dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel.

    “Kanada mengakui Negara Palestina dan menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi Negara Palestina dan Negara Israel,” tulis Carney di akun X, menjelang Sidang Umum PBB.

    Ketiga, Australia juga secara resmi mengakui kenegaraan Palestina berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

    “Terhitung hari ini, Minggu, 21 September 2025, Persemakmuran Australia secara resmi mengakui Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di akun X.

    Albanese mengatakan bahwa dengan langkah tersebut, Australia “mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.”

    Sebelumnya, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, Andorra, dan San Marino mengumumkan rencana serupa untuk mengakui Palestina di Sidang Umum PBB. Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)