Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Jurnalis Asing Mendapat Tekanan dari Trump, Bumerang untuk Wartawan AS

    Jurnalis Asing Mendapat Tekanan dari Trump, Bumerang untuk Wartawan AS

    JAKARTA – Momen Presiden AS Donald Trump marah dengan reporter Australia dinilai menjadi awal dari lembaran baru jurnalis asing di AS mendapat tekanan Pemerintah AS.

    Kala itu, John Lyons dari Australian Broadcasting Corporation (ABC) bertanya kepada Trump tentang kesepakatan bisnis pribadi saat menjabat Presiden AS, sekaligus seberapa besar kekayaannya sejak Januari 2025 kembali ke Gedung Putih.

    Lyons bertanya saat kunjungan kenegaraan Trump ke Inggris. Trump kemudian naik pitam kepada sang reporter dan mengaku akan memberi tahu Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese tentang kelakuan Lyons.

    “Menurut pendapat saya, Anda sangat merugikan Australia saat ini, dan mereka ingin bekerja sama dengan saya,” kata Trump kepada Lyons awal pekan ini, dikutip dari AFP.

    “Pemimpin Anda akan segera datang menemui saya. Saya akan menceritakan tentang Anda kepadanya. Anda memberikan kesan yang sangat buruk,” sambung Trump.

    Ketegangan itu kemudian menjadi buah bibir di kalangan media di Washington.

    Seorang koresponden asing, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan, permusuhan Trump terhadap media tidak hanya pada jurnalis asing.

    “Ketika Trump menghina seorang jurnalis, dia tidak peduli apakah jurnalis itu orang asing atau bukan,” kata koresponden tersebut.

    Yang lebih mengkhawatirkan koresponden tersebut sejak kejadian Lyons, Pemerintah AS berencana memangkas waktu Visa jurnalis asing yang tadinya sepanjang lima tahun menjadi 240 hari dapat diperpanjang.

    Namun, beda dengan media China, visa jurnalisnya hanya 90 hari.

    “Bagaimana saya bisa menyewa apartemen? Mendapatkan SIM? Menyekolahkan anak-anak saya dengan visa 240 hari?” ujar koresponden itu bertanya-tanya, seraya menambahkan bahwa membangun jaringan narasumber di AS membutuhkan waktu.

    Dengan rencana Pemerintah AS untuk memangkas visa jurnalis asing itu dinilai bentuk tekanan Gedung Putih.

    “Ini akan menjadi mimpi buruk,” kata koresponden tersebut.

    Jurnalis lain, seorang koresponden untuk sebuah media Eropa, mengatakan bahwa “ketidakpastian jurnalis asing bukan target utama pemerintahan ini [Trump],” tetapi “merupakan bagian dari gambaran keseluruhan yang sangat mengkhawatirkan.”

    Koresponden Eropa tersebut menambahkan, Gedung Putih lebih menyukai jurnalis asing “yang berkomitmen pada berita-beritanya atau cukup melakukan sensor diri untuk menormalisasi apa yang terjadi.”

    Komite Perlindungan Jurnalisme AS, Katherine Jacobsen dari dalam sebuah pernyataan menyebutkan, apa yang dialami koresponden asing bentuk tekanan agar patuh.

    “Jangka waktu yang dipersingkat untuk perpanjangan visa-I menciptakan kerangka kerja untuk kemungkinan sensor editorial di mana pemerintahan Trump dapat menukar akses dengan kepatuhan dalam pelaporan,” ujar Jacobsen.

    Presiden National Press Club yang berbasis di Washington, Mike Balsamo, sependapat dengan pandangan Jacobsen. Dia menambahkan, tindakan semacam itu dapat memicu pembalasan terhadap jurnalis AS yang bekerja di luar negeri.

    “Pers yang bebas tidak berhenti di perbatasan Amerika. Pers bergantung pada koresponden yang dapat bekerja di sini tanpa takut kehabisan waktu,” tulis Balsamo di X.

    Meskipun para koresponden yang diwawancarai untuk berita ini tidak mengatakan adanya permusuhan tertentu dari Gedung Putih, tetapi mereka menunjukkan bahwa tokoh-tokoh politik dalam gerakan “Make America Great Again” (MAGA) Trump tidak ragu-ragu untuk menargetkan jurnalis asing.

    Rekan dekat Donald Trump, mantan duta besar AS untuk Jerman Richard Grenell, baru-baru ini menyerukan pencabutan visa seorang jurnalis dari saluran televisi Jerman ZDF.

    “Orang Jerman Kiri radikal ini terus menyerukan kekerasan terhadap orang-orang yang secara politik tidak sependapat dengannya,” kata Grenell di X.

    Grenell mengkritik hasil wawancara jurnalis tersebut dengan penasihat Gedung Putih yang berpengaruh, Stephen Miller.

    “Dia berpura-pura menjadi jurnalis di Washington, DC. Visanya harus dicabut. Tidak ada tempat di Amerika untuk penghasut seperti ini,” sambung Grenell.

  • Pidato Prabowo di PBB, solidaritas Palestina dan diplomasi gaya baru

    Pidato Prabowo di PBB, solidaritas Palestina dan diplomasi gaya baru

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB menandai sebuah babak penting dalam peran Indonesia di kancah global.

    Dengan menekankan nilai persaudaraan dunia, pengentasan kemiskinan, dan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, Indonesia menunjukkan sikap yang jelas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang menjadi sorotan internasional.

    Pidato Prabowo di sidang umum PBB ini bukan hanya sebuah pernyataan diplomasi, melainkan juga sinyal bahwa Indonesia ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mampu berkontribusi dalam penyelesaian konflik global.

    Dalam suasana dunia yang penuh ketegangan, keberanian untuk berbicara tegas di forum PBB adalah langkah yang jarang dilakukan negara-negara berkembang.

    Prabowo menempatkan Indonesia sejajar dengan pemimpin-pemimpin besar dunia, memperlihatkan konsistensi politik luar negeri yang berpihak pada perdamaian dan solidaritas.

    Pidato Prabowo itu, sekaligus mengingatkan pada pentingnya menghidupkan kembali peran PBB yang sempat dianggap melemah akibat tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.

    Revitalisasi semangat multilateralisme, kini mulai terlihat. Beberapa negara besar, seperti Inggris, Australia, Kanada, dan Prancis telah memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara berdaulat. Tindakan itu memperlihatkan adanya arus baru dalam hubungan internasional yang lebih berorientasi pada keadilan global.

    Solidaritas terhadap Palestina menjadi simbol kuat bahwa dunia masih memiliki hati nurani. Momentum inilah yang memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai penggerak perubahan yang nyata.

    Pidato Prabowo di sidang umum PBB juga membuka refleksi penting tentang bagaimana seharusnya peran Indonesia di masa depan.

    Sejak era awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia selalu menegaskan prinsip bebas aktif, yaitu tidak berpihak secara buta pada blok manapun, tetapi juga tidak berdiam diri ketika ketidakadilan terjadi.

    Prinsip inilah yang membuat Indonesia dihormati dalam banyak forum internasional, karena sikapnya dianggap konsisten dan memiliki dasar moral.

    Namun, dalam praktiknya, politik bebas aktif kadang hanya berhenti pada pernyataan normatif. Kini, dengan momentum yang diciptakan di PBB, Indonesia bisa mengaktualisasikan prinsip itu dalam bentuk keterlibatan lebih konkret.

    Figur pemimpin

    PBB sendiri akan kembali menjadi sentral dalam tata kelola dunia jika mampu menjawab tantangan zaman. Peran Amerika Serikat yang sering menentukan arah kebijakan global tidak lagi absolut, sementara negara-negara lain mulai menunjukkan keberanian untuk mengambil posisi berbeda.

    Dalam situasi ini, PBB membutuhkan figur dan kepemimpinan yang mampu merangkul perbedaan, memperkuat solidaritas, serta mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota terhadap lembaga internasional tersebut.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Tangkap Pelaku Serangan Bandara Eropa, Ini Sosoknya

    Polisi Tangkap Pelaku Serangan Bandara Eropa, Ini Sosoknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seorang pria ditangkap karena diduga jadi bagian serangan ransomware yang melumpuhkan sejumlah bandara Eropa. Kepolisian Inggris mengungkapkan sosok tersangka tersebut.

    National Crime Agency (NCA) mengatakan pria itu berusia 40 tahun dan ditangkap Selasa (23/9/2025) lalu. Dia dicurigai melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Penyalahgunaan Komputer.

    Kini status pria itu dibebaskan dengan jaminan bersyarat. Namun Wakil Direktur NCA Paul Foster mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal.

    “Meski penangkapan merupakan langkah positif, penyelidikan atas insiden masih dalam tahap awal dan berlangsung,” kata Foster, dikutip dari Reuters, Kamis (25/9/2025).

    Namun, belum jelas kelompok peretasan yang terlibat dalam peretasan tersebut. Juru bicara NCA juga enggan memberikan perincian lebih lanjut.

    Biasanya kelompok peretasan ransomware akan mempublikasikan serangan dan membocorkan data yang dicuri pada dark web. Namun hingga kini tak ada deteksi kelompok mana yang melakukan peretasan.

    Sebagai informasi, ransomware merupakan software berbahaya yang digunakan para pelaku kejahatan siber untuk mengenkripsi data perusahaan. Kemudian mereka akan meminta bayaran untuk melepaskan “sandera.”

    Biasanya serangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Para pelaku mencoba menghindari perhatian dari lembaga penegak hukum.

    Akhir pekan lalu, sejumlah bandara di Eropa lumpuh akibat serangan ransomware. Sistem check-in otomatis yang disediakan oleh Collins Aerospace, tak bisa digunakan hingga bandara tak bisa menggunakannya.

    Puluhan penerbangan juga dibatalkan di Bandara Brussels. Pada Minggu terdapat 50 dari 257 penerbangan dibatalkan dan Sabtu sebanyak 25 penerbangan 234 penerbangan.

    Sementara Bandara Berlin telah menggunakan solusi manual yang membuat waktu tunggu lebih lama di layanan check-in, boarding hingga bagasi. Di Heathrow, sebagian besar penerbangan berjalan meski sistem check-in sempat lumpuh.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi nilai pidato Prabowo di PBB simbol kepercayaan diri bangsa

    Akademisi nilai pidato Prabowo di PBB simbol kepercayaan diri bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar menilai pidato Presiden RI Prabowo Subianto pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi simbol kepercayaan diri bangsa Indonesia dan diplomasi kebenaran.

    Pasalnya, kata dia, momentum langka sekaligus penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia tersebut bukan hanya sekadar ritual tahunan seorang kepala negara, melainkan turut menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas, percaya diri, dan berakar pada kebenaran moral yang universal.

    “Dia tidak tampil dengan kalimat yang berliku, tetapi dengan bahasa yang lugas menyuarakan kebenaran. Kata-katanya sederhana namun penuh bobot,” ujar Prof. Harris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, hal itu merupakan retorika khas yang membuat pidato Presiden Prabowo tak hanya terdengar, tetapi juga dirasakan.

    Dikatakan bahwa Prabowo menggunakan kutipan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai landasan moral, menegaskan bahwa kesetaraan manusia bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang harus diperjuangkan.

    Dalam pandangan Harris, hal yang paling menonjol dalam momen tersebut, yakni keberanian Prabowo menyuarakan keadilan bagi Palestina, sebuah isu klasik namun selalu relevan.

    Prabowo menegaskan dunia tidak boleh diam atas penderitaan rakyat Palestina. Namun menariknya, kata dia, Presiden juga menyebut pentingnya menghormati keamanan Israel.

    “Ini lah keseimbangan diplomatik yang jarang disentuh secara terbuka. Berpihak pada keadilan tanpa menutup pintu dialog,” tuturnya.

    Dia berpendapat posisi tersebut menegaskan Indonesia sebagai jembatan moral yang tetap tegak di atas prinsip, tetapi tidak menutup diri dari realitas geopolitik.

    Harris juga menyebut pidato Prabowo yang ditutup dengan salam lintas agama sebagai penutup yang sederhana, namun sarat makna.

    Disebutkan bahwa dalam satu tarikan napas, Prabowo memproyeksikan wajah Indonesia sebagai bangsa multikultural, religius, dan toleran.

    Dengan demikian, sambung dia, dunia melihat bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal HAM dan keadilan, tetapi juga menjadi contoh nyata pluralisme yang hidup.

    Wakil Rektor Universitas Jayabaya tersebut menuturkan resonansi pidato Prabowo pun terasa lebih luas karena mendapat sorotan media internasional.

    Media Israel menyoroti penggunaan salam Shalom, sementara publik global melihat keberanian Prabowo menyuarakan isu Palestina tanpa retorika kosong. Bahkan, sejumlah pemimpin dunia menilai gaya pidato Prabowo tegas sekaligus konstruktif.

    “Pidato di PBB kali ini tidak hanya sekadar seremoni, melainkan statement of intent (pernyataan niat),” tutur Harris.

    Ditambahkan bahwa dunia melihat Indonesia, melalui Prabowo, berani tampil dengan kepercayaan diri, menggabungkan moralitas universal, kepentingan nasional, dan strategi diplomatik yang seimbang.

    Oleh karenanya, dirinya mengatakan momentum itu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan suara moral yang independen di tengah rivalitas geopolitik.

    Momentum tersebut, kata dia, menandai babak baru bahwa Indonesia, dengan segala keragamannya, bukan hanya peserta forum global, melainkan juga penentu arah percakapan dunia.

    Pada sesi Debat Umum di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9) siang waktu setempat, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya yang berjudul Seruan Indonesia untuk Harapan.

    Presiden Prabowo menyampaikan pidato tersebut dengan durasi 19 menit lebih dalam bahasa Inggris, dengan urutan berbicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo antara lain berbicara soal isu kemanusiaan yang tidak hanya dialami warga Palestina, tetapi juga Indonesia yang pernah merasakan dijajah oleh kolonialisme selama berabad-abad.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Jakarta –

    Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menginjak usia yang ke-80 tahun minggu ini. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingatinya. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang kian memburuk, dan meningkatnya tantangan tatanan global berbasis hukum, suasana UNGA jauh dari kemeriahan.

    Sebaliknya PBB menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait perang Israel di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina. Misi penjaga perdamaian PBB di Afrika juga mendapat kritik.

    Selain itu, tahun lalu sekelompok pakar kebijakan iklim, termasuk di dalamnya mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ilmuwan iklim terkemuka Johan Rockstrm, menyebut KTT iklim COP “sudah tidak lagi sejalan dengan fungsinya.”

    Namun, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menekankan pentingnya PBB dalam menangani isu-isu global. “Tidak ada negara yang bisa menghentikan pandemi sendirian. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikan suhu bumi yang terus meningkat,” katanya saat berpidato di Sidang Umum PBB, Selasa (23/9) lalu.

    Apa fungsi Sidang Umum PBB (UNGA)?

    Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, UNGA adalah salah satu badan perwakilan utama PBB yang menyediakan ruang untuk merumuskan kebijakan dan mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi.

    Namun, resolusi yang dilahirkan UNGA pada dasarnya hanyalah pernyataan niat. Negara-negara menyatakan posisinya untuk disepakati secara internasional. Namun, resolusi ini secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Apakah PBB benar-benar bisa membantu menciptakan perdamaian?

    Dewan Keamanan PBB (UNSC) dianggap sebagai badan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi selama ini kerap dikritik karena komposisinya anggota tetapnya yang terbatas, yang sering menyebabkan resolusi terblokir.

    DK PBB terdiri dari lima anggota tetap: Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang juga pemilik senjata nuklir. Selain kelima negara tersebut ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun berdasarkan sistem rotasi regional.

    Yang sangat krusial adalah kelima anggota tetap memiliki hak veto — kekuatan untuk membatalkan keputusan secara sepihak. Namun bagi 10 anggota tidak tetap tanpa veto, untuk membatalkan suara dibutuhkan tujuh dari sepuluh anggota untuk menolak resolusi agar suara gagal disahkan.

    Hak veto ini secara konsisten digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, seperti saat AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza atau Rusia memveto resolusi untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Para kritikus mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dan representatif. Hal ini terutama berlaku bagi Afrika dan Amerika Selatan, yang tidak memiliki perwakilan tetap di DK PBB.

    Daniel Forti, analis senior PBB di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa reformasi sulit dilakukan karena “lima anggota tetap enggan menyetujui perubahan apa pun yang bisa mengurangi pengaruh mereka.”

    “Sedikit sekali yang akan mengatakan bahwa Dewan Keamanan berfungsi dengan baik saat ini,” lanjutnya. “Benturan geopolitik antara AS, Cina, dan Rusia telah membuat Dewan Keamanan PBB hampir tidak mampu merespons konflik-konflik terburuk di dunia sepuluh tahun terakhir. Ini telah merusak kredibilitas DK yang juga merambat pada kredibilitas PBB.”

    Apakah AS yang ‘menarik diri’ membuat PBB terpuruk?

    Pendanaan PBB berasal dari kontribusi para negara anggotanya, dalam bentuk sumbangan wajib berdasarkan ukuran dan pendapat negara, serta kontribusi sukarela, yang umumnya datang dari negara-negara maju.

    Meskipun Amerika Serikat masih memberikan kontribusi, keputusan Donald Trump untuk mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang menarik diri dari beberapa lembaga dan program PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah membuat organisasi ini mengalami kesulitan keuangan.

    Awal bulan ini, Guterres mengusulkan pemotongan anggaran sebesar $500 juta (sekitar Rp. 8,3 triliun) untuk tahun depan, atau sekitar 15% dari anggaran pokok PBB, dari $3,7 miliar (Rp. 61 triliun) menjadi $3,2 miliar (Rp. 53 triliun). Inisiatif seperti Program Pangan Dunia WFP, untuk pengungsi UNHCR, dan WHO yang memerlukan anggaran dana yang lebih besar, kini menghadapi ketidakpastian.

    “Pemotongan dan pembekuan bantuan yang dilakukan Washington memaksa organisasi ini melakukan pengetatan besar-besaran,” kata Forti. “Tidak ada negara lain yang mengambil alih menutup ‘kesenjangan’ dana dukungan AS … Ini berarti lebih sedikit kampanye vaksinasi, lebih sedikit inisiatif pendidikan, dan lebih sedikit dukungan untuk pemukiman pengungsi.”

    Bisakah PBB direformasi dan dibuat lebih relevan?

    Seruan untuk reformasi PBB sudah ada sejak lama, hampir sepanjang organisasi itu berdiri, tetapi kini semakin keras dan meluas. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, tahun lalu menyerukan agar PBB “dirancang ulang untuk masa depan, dengan memberi peran lebih bagi Afrika, Asia, dan Amerika Latin.”

    Pada bulan Februari, Trump berkata: “Saya selalu merasa bahwa PBB punya potensi besar. Tapi saat ini belum memenuhi potensi tersebut.” Ia mengulangi klaim itu lagi dalam Sidang Umum pekan ini.

    Forti juga melihat perlunya perubahan. “Organisasi ini bisa direformasi. Tapi itu akan menjadi jalan yang sulit. Reformasi serius akan memakan waktu dan mungkin menjadi proses yang menyakitkan bagi negara-negara yang bergantung pada PBB,” katanya.

    “Membawa PBB ke era berikutnya akan membutuhkan visi reformasi yang jelas dari Sekretaris Jenderal berikutnya, dan dukungan diplomatik besar dari banyak negara anggota. Organisasi ini telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Untuk bisa melakukannya lagi, negara-negara harus mampu membuktikan mengapa PBB penting bagi mereka,” tegas analis senior International Crisis Group tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    (ita/ita)

  • KAI Buka Lowongan untuk 11 Posisi Staf, Minimal Pendidikan D-IV

    KAI Buka Lowongan untuk 11 Posisi Staf, Minimal Pendidikan D-IV

    Bisnis.com, JAKARTA — PT KAI Properti, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero), membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dan berkontribusi dalam pengembangan properti dan infrastruktur perkeretaapian nasional. Minimal pendidikan D-IV dipersilakan mendaftar. 

    Plt Sekretaris Perusahaan KAI Properti Ramdhani Subagja menuturkan bahwa rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan strategis dan pengelolaan aset properti milik KAI Grup.  

    “Rekrutmen ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat SDM KAI Properti dalam mendukung pengembangan properti dan infrastruktur perkeretaapian nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025). 

    KAI Properti terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, dinamis, dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Melalui rekrutmen ini, perusahaan berharap dapat menjaring talenta-talenta unggul yang siap mendukung visi dan misi perusahaan dalam membangun infrastruktur dan properti perkeretaapian yang berkelanjutan.

    “Kami mengajak talenta terbaik bangsa untuk bergabung, berkontribusi, dan bersama-sama membangun masa depan transportasi dan properti berbasis perkeretaapian,” tambahnya.

    Adapun persyaratan umum dalam rekrutmen kali ini mulai dari sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK yang masih berlaku, tidak terlibat narkoba dan psikotropika, serta tidak pernah di hukum penjara berdasarkan kekuatan hukum tetap. 

    Selain itu, tidak pernah mengalami pemutusan hubungan kerja karena pensiun dini, atas permintaan sendiri, dan hukuman disiplin sebagai pegawai tetap di Perusahaan/Induk Perusahaan/anak perusahaan lainnya/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi di KAI grup. 

    Persyaratan lainnya, yakni tidak pernah diberhentikan di perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin, tidak memiliki tato, memiliki sertifikasi Bahasa Inggris TOEFL ITP = 500 /TOEFL IBT = 61 / IELTS = 5,5 / TOEIC = 500 (menjadi nilai plus), bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Perusahaan. 

    Kemudian memiliki akreditasi program studi “A” saat tahun kelulusan oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Nasional, serta memiliki IPK Minimal 3,25.

    Pendaftaran dibuka mulai tanggal 24 hingga 30 September 2025 melalui website https://kaiproperti.id/karir.

     Daftar Formasi yang Dibuka:

     

    1.Staf Bidang Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan

    -Minimal pendidikan S1/D.IV jurusan Teknik Sipil

    -Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang konstruksi jalan rel dan jembatan

    -Memiliki sertifikasi kompetensi kerja Minimal level 7 (cth. Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel, dll)

    -Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen proyek

    -Menguasai Ms Office, Ms Projects, SAP/ETABS, dan Autocad

    -Mampu berkolaborasi, jujur, teliti, berintegritas dan bertanggung jawab.

     

    2.Staf Bidang Konstruksi Gedung

    -Minimal pendidikan S1D.IV jurusan Arsitektur/Teknik Sipil/Teknik Elektro/Teknik -Mesin/Teknik Perpipaan/Manajemen Proyek Konstruksi
    -Memiliki sertifikasi kompetensi kerja (SKK) Minimal level 7 (cth. Ahli Muda Konstruksi Gedung, Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung, dll)
    -Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang konstruksi gedung
    -Memilikipengetahuan dan keterampilan dalam manajemen proyek
    -Menguasai Ms Office, Ms Projects, SAP/ETABS, dan Autocad
    -Mampu berkolaborasi, jujur, teliti, berintegritas dan bertanggung jawab

     

    3.Staf Bidang Properti

    -Minimal pendidikan S1/D.IV Arsitek/Teknik Sipil/Teknik Elektro
    -Memiliki sertifikasi kompetensi kerja (SKK) Minimal level 7 (cth. Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung, dll)
    -Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang properti
    -Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen proyek
    -Menguasai Ms Office, Ms Projects, SAP/ETABS, dan Autocad
    -Mampu berkolaborasi, jujur, teliti, berintegritas dan bertanggung jawab.

     

    4.Staf Bidang Supply Chain Management

    -Minimial pendidikan S1/D.IV Teknik Sipil/Teknik Industri
    -Menguasai MS Office, MS Projects, SAP/ETABS
    -Memahami jenis material konstruksi dan spesifikasi teknisnya, serta sumber pemasok yang andal
    -Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang supply chain management
    -Memiliki sertifikasi kompetensi kerja (SKK) minimal level 7 (cth. Manajer Logistik Proyek, Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, dll) menjadi nilai plus
    -Memahami perhitungan Struktur, RAB & RAP
    -Memahami dinamika proyek konstruksi, seperti kebutuhan material
    -Menguasai perencanaan transportasi, jadwal pengiriman, dan pengelolaan inventaris untuk memastikan material tiba tepat waktu dan sesuai anggaran.

     

    5.Staf Bidang Keuangan

    -Minimal Pendidikan S1/D.IV jurusan Perpajakan/Akuntansi/Manajemen Keuangan
    -Mengerti dan paham akuntansi, perpajakan, dan pelaporan keuangan
    -Menguasai Ms Office dan SAP
    -Memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang keuangan
    -Mampu menyusun anggaran dan pelaporan anggaran
    -Mampu berkolaborasi, jujur, teliti, berintegritas dan bertanggung jawab
    -Diutamakan memiliki sertifikasi Brevet atau Manajemen Risiko
    -Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Auditor.

    Syarat Human capital hingga marketing ….

  • Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Kecam Pengakuan Palestina hingga Overtime Hampir Sejam

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi menjadi sorotan. Di panggung PBB, Trump mengecam pengakuan terkait negara Palestina hingga berpidato jauh melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

    Trump berpidato dalam Sidang Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Dia mendapatkan giliran kedua setelah Presiden Brazil dan sebelum Presiden Prabowo Subianto yang berpidato di urutan ketiga.

    Bukan Trump namanya jika pidatonya tidak menyulut polemik. Di markas PBB, Trump secara terang-terangan mengecam sikap sejumlah negara yang mengakui negara Palestina hingga mempertanyakan fungsi PBB.

    Kecam Negara yang Akui Palestina

    Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump mengatakan negara-negara kekuatan dunia seharusnya berfokus pada pembebasan para sandera yang ditawan kelompok Hamas di Gaza.

    Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal termasuk di antara negara-negara yang telah mengakui negara Palestina dalam beberapa hari terakhir. Langkah-langkah mereka didasari rasa frustrasi terhadap Israel atas serangannya di Gaza dan bertujuan untuk mendorong solusi dua negara. Namun, hal ini telah membuat marah Israel dan sekutu dekatnya, Amerika Serikat.

    “Seolah-olah ingin mendorong konflik yang berkelanjutan, beberapa anggota badan ini berusaha untuk mengakui negara Palestina secara sepihak,” kata Trump dalam pidatonya.

    “Imbalannya akan terlalu besar bagi Hamas atas kekejaman mereka… tetapi alih-alih menyerah pada tuntutan tebusan Hamas, mereka yang menginginkan perdamaian seharusnya bersatu dengan satu pesan: Bebaskan para sandera sekarang juga,” cetus Trump, dilansir kantor berita Reuters, Rabu (24/9/2025).

    “Bebaskan para sandera sekarang juga,” ulangnya.

    Diketahui bahwa sebagian besar anggota PBB, saat ini lebih dari 150 negara, telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara Barat yang sejak minggu ini mengakui negara Palestina antara lain Prancis, Belgia, Monako, Luksemburg, Malta, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal.

    Pidato Hampir 1 Jam, padahal Batas Maksimal 15 Menit

    Trump bicara panjang lebar di sidang umum PBB. Dia berpidato selama 56 menit, melewati batas yang ditentukan yakni 15 menit.

    Dilansir Reuters, Rabu (24/9), banyak hal yang dibicarakan Trump di pidato tersebut. Mulai dari pamer capaian di AS selama dia menjabat hingga mengkritik PBB karena eskalator dan telepromter yang rusak.

    Trump juga bicara mengenai Palestina. Dia menyatakan AS menolak mengakui negara Palestina. Dia juga mendesak negara-negara Eropa mengadopsi serangkaian kebijakan ekonomi yang dia usulkan terhadap Rusia agar mau mengakhiri peperangan dengan Ukraina.

    Untuk diketahui, Trump pidato di sidang umum PBB tanpa naskah. Sebab, telepromter di Markas PBB rusak ketika Trump bicara.

    Sebagian besar pidatonya didominasi oleh dua keluhan terbesarnya yakni imigrasi dan perubahan iklim. Trump dalam pidatonya menegaskan dia telah menjalankan kebijakan imigrasi di AS sebagaimana mestinya. Untuk diketahui, para aktivis HAM berbeda pandangan dengan Trump, mereka berpendapat para migran mencari kehidupan lebih baik.

    “Saya sangat ahli dalam hal ini. Negara-negara kalian akan hancur,” kata Trump.

    Trump dalam pidato juga menyebut perubahan iklim sebagai tipuan. Dia bahkan menyerukan agar kembali bergantung pada bahan bakar fosil.

    “Imigrasi dan ide energi bunuh diri mereka akan menjadi penyebab kehancuran Eropa Barat,” katanya.

    Trump juga sempat menyindir Wali Kota London Sadiq Khan. Dia mengatakan Sadiq Khan ingin memberlakukan hukum syariah di London.

    Dia juga mengatakan “inflasi telah dikalahkan” di AS. Padahal, beberapa hari sebelumnya Federal Reserve mengatakan inflasi telah naik.

    Sindir Peran PBB

    Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB yang berlangsung di markas PBB di New York, Donald Trump terang-terangan menyerang PBB. Dia mempertanyakan apa tujuan badan dunia tersebut dan menyebutnya cuma omong kosong belaka.

    “Apa tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa? PBB punya potensi yang luar biasa. Saya selalu bilang begitu. PBB punya potensi yang luar biasa, tapi sebagian besar belum bisa mencapai potensi itu,” cetus Trump, dilansir CNN International, Rabu (24/9).

    “Setidaknya untuk saat ini, mereka sepertinya hanya menulis surat yang tegas dan tidak pernah menindaklanjutinya. Itu cuma omong kosong, dan omong kosong tidak menyelesaikan perang. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan perang dan peperangan adalah tindakan,” imbuhnya.

    Dalam pidatonya pada Selasa (23/9) waktu setempat, Trump juga menyindir PBB tidak efektif menciptakan perdamaian dunia.

    Dilansir Al Jazeera, Trump membeberkan rekam jejaknya kepada para pemimpin dunia. Menurut Trump, dirinya pantas mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian.

    “Sangat disayangkan saya harus melakukan hal-hal ini, alih-alih Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melakukannya, dan sayangnya, dalam semua kasus, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan tidak mencoba membantu dalam hal apa pun,” kata Trump.

    Trump juga menyinggung tentang lift rusak dan teleprompter tak berfungsi yang ditemuinya di markas besar PBB.

    “Ini adalah dua hal yang saya dapatkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, eskalator yang buruk dan teleprompter yang buruk,” ucap Trump.

    “Saya tidak memikirkannya saat itu karena saya terlalu sibuk bekerja menyelamatkan jutaan nyawa, yaitu menyelamatkan dan menghentikan perang-perang ini. Namun kemudian, saya menyadari bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak ada untuk kita,” tandas Trump.

    Halaman 2 dari 4

    (ygs/ygs)

  • Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Pentingnya Menghormati Kedaulatan Negara dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 

    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 

    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.

    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 

    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 

    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 

    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 

    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 

    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 

    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 

    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 

    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 

    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 

    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 

    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 

    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 

    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 

    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 

    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 

    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.

    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 

    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 

    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 

    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 

    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 

    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 

    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 

    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 

    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 

    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 

    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berujar bahwa saling menghormati kedaulatan setiap negara dan menjunjung tinggi hukum internasional harus dikedepankan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. 
     
    “Upaya menciptakan perdamaian harus bertolak dari kesepahaman bahwa damai berarti komitmen pada kemanusiaan untuk mengakhiri semua bentuk permusuhan,” kata Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Peran Indonesia dalam Perdamaian Timur Tengah Pasca Serangan Israel ke Qatar yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (24/9). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Dian Wirengjurit (Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016), Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati (Guru Besar Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada), dan Broto Wardoyo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Dosen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai narasumber. 

    Selain itu, hadir pula Dr. Shafiah F. Muhibat (Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi Centre for Strategic and International Studies/CSIS) sebagai penanggap.
     
    Menurut Lestari, perdamaian juga memungkinkan kebebasan bernegara serta prasyarat bagi penghormatan pada martabat manusia.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan, terkait serangan Israel ke Doha, Qatar pada 9 September 2025, sikap pemerintah RI yang mendukung kedaulatan Qatar merupakan langkah yang tepat. 
     
    Rerie berpendapat, kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat negara-negara Arab dan Islam pada Senin (15/9) lalu, harus diletakkan dalam koridor merealisasikan amanat Konstitusi UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, solidaritas Indonesia pada negara lain mesti diperkuat melalui legitimasi diplomatik. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berkonflik agar tercipta harmoni dalam keberagaman, sebagaimana Indonesia yang damai dengan realitas multi-diversity. 
     

     
    Duta Besar RI untuk Iran periode 2012-2016, Dian Wirengjurit mengungkapkan, Qatar dinilai sejumlah pihak sebagai negara yang bersikap ambigu. 
     
    Dalam setiap terjadi perselisihan di kawasan, ujar Dian, Qatar selalu mengajukan diri sebagai penengah, sebagai realisasi kebijakan negara Qatar yang selalu ingin berperan sebagai penyeimbang. 
     
    Menurut Dian, bila ingin berperan dalam penyelesaian konflik antarnegara di Timur Tengah, Indonesia tidak memiliki leverage. 
     
    Selain itu, tambah dia, Qatar merupakan salah satu negara Timur Tengah yang mempersilakan Hamas membuka kantor perwakilan. 
     
    Bahkan Israel, jelas Dian, punya kantor perwakilan dagang di Doha, Qatar, meski kedua negara tidak punya hubungan diplomatik. 
     
    Kondisi itulah, menurut Dian, yang membuat Qatar dipermudahkan untuk berperan menjadi penengah dalam konflik antara Hamas dan Israel. 
     
    Sebaliknya, tambah dia, dengan kondisi tersebut upaya Indonesia cukup sulit untuk bisa berperan sebagai penengah dalam konflik Palestina-Israel. 
     
    “Indonesia hanya bisa berperan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam konflik Palestina-Israel,” kata Dian. 
     
    Sebaliknya, Guru Besar Hubungan Internasional, UGM, Siti Mutiah Setiawati berpendapat, sekecil apa pun Indonesia dapat berperan dalam mewujudkan perdamaian pada konflik Palestina-Israel. 
     
    Salah satu bentuk sumbangsih Indonesia dalam konflik itu, jelas Siti, adalah dukungan penuh upaya mewujudkan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
     
    Terpenting, jelas Siti, sekecil apa pun bentuk dukungan Indonesia dapat dilihat oleh dunia. 
     
    Menurut Siti, sejumlah langkah diplomasi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai kesempatan merupakan sumbangan yang penting dalam proses  menyelesaikan konflik Palestina-Israel. 
     
    Pascaserangan Israel ke Qatar, ujar Siti, Presiden Prabowo pun langsung bertemu dengan Emir Qatar, untuk menyampaikan simpati. 
     
    Pada saat yang bersamaan, Menteri Luar Negeri RI menghadiri KTT Darurat OKI di Doha, Qatar. 
     
    Selain itu, tambah Siti, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terkait usul two state solution dan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka, juga merupakan langkah yang penting. 
     
    Dosen Hubungan Internasional UI, Broto Wardoyo berpendapat, cukup sulit bagi Indonesia dapat berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Tetapi, tegas Broto, kondisi itu bukan berarti tidak bisa direalisasikan.
     
    Peta politik Timur Tengah pasca-Israel menyerang Qatar, menurut Broto, tidak banyak berubah karena ketergantungan negara-negara di Timur Tengah terhadap Amerika masih tetap besar. 
     
    Menurut Broto, semua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada titik tertentu pasti memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. 
     
    “Dengan kondisi tersebut, mungkinkah negara-negara di Timur Tengah dapat satu suara dalam menyikapi konflik-konflik yang terjadi? Kondisinya memang cukup kompleks,” ujar Broto. 
     
    Wakil Direktur Eksekutif Bidang Studi CSIS, Shafiah F. Muhibat mengungkapkan, beragamnya pendapat yang berkembang terkait penyelesaian konflik  di Timur Tengah saat ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh untuk bisa berperan aktif dalam ikut mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Menurut Shafiah, negara-negara Arab tersandera dengan kepentingan masing-masing dalam upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. 
     
    Sehingga, Shafiah menilai, ide Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian pada konflik di Timur Tengah, tidak realistis. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat, ada dua fenomena yang makin menguat terkait konflik Israel-Palestina belakangan ini. 
     
    Di satu pihak, ujar Saur, solidaritas kemanusiaan semakin meluas, terbukti dengan ludesnya tiket pada acara amal bagi warga Gaza, Palestina, di Stadion Wembley, London, Inggris. 
     
    Selain itu, tambah dia, pada Forum KTT di PBB terkait Palestina semakin banyak negara menyatakan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. 
     
    Namun, Saur berpendapat, dua fenomena di atas belum dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam waktu dekat. 
     
    Karena, tegas Saur, persoalan yang dihadapi terlalu besar dan kemampuan kita terbatas. Sehingga, tambah dia, diperlukan upaya dan waktu yang cukup panjang untuk kita terlibat aktif dalam ikut mengatasi setiap tantangan dalam upaya mengatasi konflik Israel-Palestina. 
     
    “Apakah mungkin kita membuka kedutaan di Palestina. Apakah mungkin untuk menerapkan politik bebas dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, kita membangun perwakilan dagang seperti di Taiwan,” ujarnya. 
     
    Menurut Saur, sejumlah opsi tersebut tampak seperti hal yang mudah, tetapi sulit untuk direalisasikan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    AI Canva Kini Tersedia dalam 16 Bahasa Baru, Termasuk Indonesia

    JAKARTA – Canva mengumumkan ekspansi global untuk alat berbasis Kecerdasan Buatan (AI) di platformnya. AI Canva, alat percakapan yang mendukung kreativitas, kini tersedia dalam 16 bahasa baru. 

    Peluncuran ini memperluas akses bagi lebih banyak pengguna di seluruh dunia. AI Canva kini tersedia dalam bahasa selain Inggris, di antaranya bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, Mandarin, Prancis, Jerman, Hindi, Jepang, Korea, dan lainnya. 

    Perluasan ini tidak hanya soal bahasa. Pengguna juga akan mendapatkan hasil desain yang lebih sesuai dengan kebiasaan dan preferensi budaya setempat. Hal ini didukung oleh perpustakaan aset desain Canva yang sangat beragam.

    Dengan penambahan jumlah bahasa ini, jutaan kreator, pebisnis, hingga pendidik diyakini akan sangat terbantu. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna dapat menyampaikan ide mereka melalui teks ataupun suara. 

    Cameron Adams, Co-Founder dan Chief Product Officer di Canva, menyatakan bahwa dukungan bahasa yang lebih luas ini dihadirkan untuk melokalisasi platformnya. Dengan begitu, produk yang Canva tawarkan bisa selaras dengan budaya lokal.

    “Salah satu alasan utama yang membuat Canva menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia adalah fokus kami dalam menghadirkan produk yang selaras dengan budaya dan kebutuhan lokal,” ujar Adams dalam keterangan yang VOI terima pada Rabu, 24 September. 

    Dengan pembaruan ini, Canva menegaskan komitmen mereka untuk mempermudah akses desainnya di era AI. AI Canva terhubung langsung dengan editor desain Canva sehingga pengguna dapat mengedit dan mempublikasikannya tanpa harus keluar dari aplikasi.

    Alat AI Canva telah digunakan lebih dari 20 miliar kali. Ini menjadikannya salah satu produk Canva dengan pertumbuhan tercepat sejak diluncurkan. Pencapaian ini diraih seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna Canva, mencapai 240 juta orang di seluruh dunia.

  • Pemuda Asal Inggris Tenggelam di Pantai Legian, Korban Sempat Diperingatkan Petugas Denpasar 24 September 2025

    Pemuda Asal Inggris Tenggelam di Pantai Legian, Korban Sempat Diperingatkan Petugas Denpasar 24 September 2025

    Pemuda Asal Inggris Tenggelam di Pantai Legian, Korban Sempat Diperingatkan Petugas
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Seorang warga negara asing asal Inggris, Harrison Edward Nada Kontounas (23) terseret arus saat berenang di Pantai Legian, Kabupaten Badung, pada Rabu (24/9/2025) sore.
    Korban bersama dua temannya berenang di sekitar bendera merah.
    Petugas penjaga pantai sempat memperingati korban dan temannya agar keluar dari laut.
    Dua orang berhasil keluar. Namun, korban terhantam gelombang hingga terseret arus dan tenggelam.
    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, I Nyoman Sidakarya mengatakan pihaknya, menerima laporan dari Balawista Kuta, pada pukul 18.40 Wita bahwa ada WNA yang tenggelam.
    “Selanjutnya diberangkatkan lima personel ke lokasi,” kata Sidakarya.
    Dia menyampaikan bahwa pencarian malam ini dilakukan dengan menyisir sepanjang bibir pantai.
    Menurutnya, saat ini tidak memungkinkan menurunkan alut Search and Rescue (SAR) untuk penyisiran di perairan.
    “Langkah awal kita koordinasi dengan saksi dan unsur SAR lainnya. Apabila besok pagi tidak ditemukan, maka sudah bisa menentukan rencana pergerakan selanjutnya,” ucap dia.
    Berdasarkan data yang tercatat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perkiraan cuaca malam ini cerah berawan dengan kecepatan angin 5 hingga 36 KM/jam.
    Arahnya dari timur ke selatan.
    “Kecepatan angin di atas 30 sampai 39 KM/jam. Bisa dikategorikan kencang. Itu berpengaruh pada kondisi di perairan. Maka diimbau agar berhati-hati apabila beraktivitas di luar ruang, termasuk wisata di pantai,” ucap Sidakarya.
    Penyisiran darat dilakukan ke arah selatan dan utara hingga pukul 22.00 Wita. Namun, hasilnya masih nihil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.