Negara: Inggris

Jakarta –

Ketegangan nuklir antara Iran dan negara-negara Barat menunjukkan tanda-tanda mereda, hanya beberapa jam menjelang tenggat sanksi internasional yang berlaku secara otomatis.

Di Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kembali, negaranya tidak pernah dan tidak akan berambisi mengembangkan bom nuklir. Seakan gayung bersambut, utusan Amerika Serikat mengaku siap melanjutkan perundingan, meski peluang kesepakatan tetap tipis.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah, pada Rabu (24/9), mencoba menyisipkan harapan. Tapi keduanya mensyaratkan langkah konkret dari Iran, termasuk membuka kembali akses penuh bagi inspektur nuklir PBB dan kembali ke meja perundingan.

“Kami sedang berbicara dengan mereka. Dan kenapa tidak? Kami bicara dengan semua pihak, memang itulah tugas kami. Tugas kami adalah menyelesaikan masalah,” ujar Witkoff dalam forum Concordia di sela Sidang Umum PBB di New York. “Jika tidak berhasil, maka snapback akan diberlakukan. Itu adalah obat yang tepat.”

Celah diplomasi dibayangi sanksi

Sebelum serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklirnya pada Juni lalu, Teheran dan Washington sempat menggelar lima putaran perundingan nuklir. Namun, pembicaraan tersandung sejumlah isu sensitif, seperti tuntutan Barat agar Iran tidak lagi memperkaya uranium di dalam negeri.

Kini, di tengah tekanan sanksi yang makin dekat, beberapa diplomat Eropa menyatakan bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman, yang disebut kelompok E3, bersedia menunda pemulihan sanksi hingga enam bulan ke depan. Syaratnya, Iran bersedia mengakomodasi tuntutan utama, yakni mengizinkan pengawasan penuh oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), melaporkan cadangan uranium yang sudah diperkaya, serta kembali berdialog dengan Amerika Serikat.

“Kesepakatan masih mungkin. Hanya tersisa beberapa jam. Kini tergantung pada Iran untuk memenuhi syarat sah yang telah kami tetapkan,” tulis Macron di platform X usai bertemu Pezeshkian.

Retorika moral Pezeshkian

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden Pezeshkian tidak hanya menegaskan komitmen anti-bom nuklir, tetapi juga mengecam Israel dan Amerika Serikat atas serangan udara pada Juni lalu yang, menurut Teheran, menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil.

“Deklarasi saya kepada majelis ini jelas: Iran tidak pernah dan tidak akan pernah membangun bom nuklir,” tegas Pezeshkian. “Yang mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan adalah Israel, namun Iran yang dihukum.”

Dia menyebut serangan udara oleh “rezim Zionis” dan Amerika Serikat terhadap kota-kota dan fasilitas nuklir Iran sebagai “pengkhianatan besar terhadap diplomasi,” yang terjadi di saat Iran tengah menapaki jalur negosiasi.

Iran tetap berpegang pada argumen bahwa program nuklirnya sepenuhnya untuk tujuan damai. Mereka menunjuk pada fatwa Ayatollah Ali Khamenei yang secara eksplisit melarang senjata nuklir. Meski demikian, Barat—termasuk Israel dan AS—tetap mencurigai niat Teheran, terutama mengingat kapasitas teknologi nuklir Iran yang dianggap bisa dengan cepat dialihkan untuk membuat senjata.

Titik nadir diplomasi

Ketegangan teranyar berpangkal pada keputusan Presiden Trump pada 2018 yang menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), serta memberlakukan kembali sanksi sepihak terhadap Iran. Teheran membalas dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya.

Pezeshkian turut menyalahkan Eropa karena tidak berdaya melawan tekanan AS, dan bahkan menyebut UE sebagai pihak yang turut meruntuhkan JCPOA.

“Mereka menyamar sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian, tapi mencemooh upaya tulus Iran sebagai tidak memadai,” ujar Pezeshkian. “Semua ini bertujuan untuk menghancurkan JCPOA yang dulunya mereka anggap sebagai pencapaian tertinggi diplomasi.”

Dalam pidatonya, Pezeshkian ikut memamerkan foto-foto warga yang tewas dalam serangan Israel Juni lalu. “Ini bukan hanya serangan fisik. Ini adalah pembunuhan terhadap diplomasi itu sendiri,” katanya.

Hari penentuan

Tenggat 30 hari yang diluncurkan oleh E3 sejak 28 Agustus akan berakhir pada Sabtu, 27 September. Jika tidak ada kesepakatan, maka mekanisme snapback akan mulai berlaku: sanksi ekonomi dan militer PBB terhadap Iran akan dipulihkan.

Sanksi mencakup embargo senjata, larangan pengolahan dan pengayaan uranium, pembekuan aset global, serta larangan perjalanan bagi entitas dan individu asal Iran.

Dikhawatirkan, sanksi akan membuat kondisi ekonomi Iran yang sudah terpuruk semakin terjepit. Namun sumber Reuters di Iran mengatakan, beberapa pesan telah dikirimkan ke Washington lewat jalur mediasi selama beberapa minggu terakhir. Hingga kini, belum ada balasan.

Ayatollah Khamenei pada Selasa (23/9) menegaskan, Iran tidak akan melakukan negosiasi di bawah ancaman. Posisi itu mengindikasikan jurang kepercayaan yang masih lebar, meskipun retorika AS kini sedikit melunak.

“Kami tidak berniat menyakiti mereka,” ujar Witkoff. “Namun jika tak ada jalan keluar, maka snapback adalah konsekuensi yang tak terelakkan.”

Editor: Agus Setiawan

Lihat juga Video: Bom Atom Penghancur Dunia

(ita/ita)