Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Mengapa COVID Masih Membuat Orang-orang ‘Tumbang’ ?

    Mengapa COVID Masih Membuat Orang-orang ‘Tumbang’ ?

    Jakarta –

    James Gallagher

    Pembawa acara Inside Health, BBC Radio 4

    Bagaimana rasanya tertular Covid sekarang? Ini adalah pertanyaan yang saya renungkan sejak seorang teman terkejut dengan betapa ganasnya gejala Covid yang dia alami. Serangan Covid ketiga yang dia rasakan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan dua serangan sebelumnya.

    “Saya kira setiap kali saya tertular penyakit, gejala yang saya rasakan ketika sakit lagi akan jauh lebih ringan?” demikian bunyi pesan sang teman dari ranjang tempatnya berbaring.

    Anggapan semacam itu sudah banyak diketahui selama pandemi. Namun saya juga mengetahui bahwa ada sejumlah rekan kerja dan orang-orang yang saya wawancarai terkena dampak Covid yang parah selama beberapa bulan terakhir.

    Gejala yang lazim dialami adalah batuk, sakit kepala, atau demam selama seminggu yang diikuti dengan rasa lelah yang berkepanjangan.

    Penting untuk ditekankan bahwa Covid selalu menimbulkan beragam gejala. Bahkan sebelum adanya vaksin, beberapa orang tidak sakit atau tidak menunjukkan gejala apa pun.

    Namun para ilmuwan spesialis sistem kekebalan tubuh memperingatkan bahwa Covid masih bisa menyebabkan sakit parah yang mungkin lebih buruk dari sebelumnya dan membuat kita tumbang selama berminggu-minggu.

    Lantas, apa yang terjadi?

    Bagaimana keadaan kita setelah terpapar Covid bergantung pada pertarungan antara virus dan pertahanan tubuh kita.

    Tahapan awal sangat penting karena menentukan seberapa besar virus dapat masuk ke dalam tubuh kita, dan seberapa parah dampaknya.

    Namun, melemahnya kekebalan tubuh dan berkembangnya virus menjadi faktor penentu.

    Merasa sangat parah

    Profesor Eleanor Riley, seorang ahli imunologi di Universitas Edinburgh, juga pernah mengalami serangan Covid yang “mengerikan” dan “jauh lebih buruk” dari yang diperkirakan.

    Dia mengatakan kepada saya: “Tingkat antibodi masyarakat terhadap Covid mungkin sekarang sama rendahnya dengan masa ketika vaksin pertama kali diperkenalkan.”

    Antibodi ibarat rudal mikroskopis yang menempel pada permukaan virus dan menghentikannya menginfeksi sel-sel tubuh kita.

    Jadi, jika Anda memiliki banyak antibodi, antibodi tersebut dapat membasmi virus dengan cepat sehingga infeksi apa pun akan berlangsung ringan dan singkat.

    “Sekarang, karena antibodi lebih rendah, dosis [virus] yang lebih tinggi akan menyebar dan menyebabkan serangan penyakit yang lebih parah,” kata Prof Riley.

    Tingkat antibodi relatif rendah karena sudah lama sejak sebagian besar khalayak menerima vaksinasi atau jatuh sakit akibat Covid, yang juga meningkatkan kekebalan.

    Baca juga:

    Prof Peter Openshaw, dari Imperial College London, mengatakan kepada saya: “Hal yang membuat perbedaan besar sebelumnya adalah vaksinasi secara sangat luas dan cepat – bahkan orang dewasa muda pun berhasil mendapatkan vaksinasi – dan itu membuat perbedaan yang sangat besar.”

    Tahun ini, semakin sedikit orang yang menerima vaksin.

    Prof Openshaw menegaskan dia bukanlah seseorang yang menyerukan akan terjadi “malapetaka”.

    Kendati demikian, menurutnya, akan ada “banyak orang menderita penyakit yang sangat parah dan akan membuat mereka tumbang selama beberapa hari atau minggu”.

    “Saya juga mendengar ada orang-orang terkena serangan Covid-19 yang parah, padahal mereka masih muda dan bugar. Ini adalah virus yang sangat licik, terkadang membuat orang sakit parah dan terkadang menyebabkan Covid berkepanjangan’,” jelasnya.

    Dia berpendapat ada “kemungkinan besar” seseorang rentan sakit jika tidak tertular Covid-19 dalam setahun terakhir.

    BBC

    Keputusan resmi pemerintah di Inggris adalah memvaksinasi orang-orang yang berisiko meninggal akibat Covid atau membutuhkan perawatan di rumah sakit. Hal ini mengurangi tekanan pada Layanan Kesehatan Nasional.

    Prof Riley berpendapat: “Tetapi itu tidak berarti orang yang berusia di bawah 65 tahun tidak akan tertular Covid-19, dan tidak akan merasa gejala parah.

    “Saya pikir konsekuensi dari tidak memberikan booster kepada orang-orang tersebut adalah lebih banyak orang yang tidak bekerja selama satu atau dua atau tiga minggu selama musim dingin.”

    Keputusan mengenai siapa yang akan menerima vaksinasi bukan satu-satunya hal yang berubah virus ini juga berubah.

    Kekebalan rendah

    Antibodi sangat tepat karena bergantung pada kecocokan antara antibodi dan bagian virus yang ditempelnya. Semakin banyak virus berevolusi untuk mengubah penampilannya, semakin tidak efektif antibodi tersebut.

    Prof Openshaw berkata: “Virus-virus yang beredar saat ini secara imunologis cukup jauh dari tipe virus yang digunakan untuk membuat vaksin-vaksin awal, atau yang terakhir kali menginfeksi khalayak.

    “Banyak orang memiliki kekebalan yang sangat rendah terhadap virus Omicron dan variannya.”

    Jika Anda merasa tidak nyaman dengan Covid atau gejalanya lebih parah dari sebelumnya bisa jadi itu adalah kombinasi dari berkurangnya antibodi dan berkembangnya virus.

    Namun bukan berarti Anda lebih berpeluang sakit kritis atau memerlukan perawatan di rumah sakit.

    Bagian lain dari sistem kekebalan tubuh kita yang disebut sel T bekerja ketika infeksi sudah berlangsung dan mereka telah dilatih oleh infeksi dan vaksin di masa lalu.

    Sel T tidak mudah dibingungkan oleh virus yang bermutasi karena mereka mengenali sel yang telah terinfeksi Covid dan membunuhnya.

    “Mereka [sel T] akan menghentikan Anda dari penyakit parah dan berujung di rumah sakit, namun dalam proses membunuh virus tersebut ada dampak buruk yang membuat Anda merasa sangat tidak nyaman,” kata Prof Riley.

    Mengandalkan sel T Anda untuk membasmi Covid menyebabkan Anda mengalami nyeri otot, demam, dan menggigil.

    Jadi, bagaimana dengan anggapan bahwa Covid sedang menuju ke arah infeksi yang ringan dan tidak berbahaya?

    Ada empat virus corona lain pada manusia, terkait dengan Covid, yang menyebabkan gejala flu biasa. Salah satu alasan mengapa penyakit ini dianggap ringan adalah karena kita terjangkit penyakit ini di masa kanak-kanak dan kemudian sepanjang hidup kita.

    Prof Openshaw dengan jelas menyatakan bahwa “kita belum sampai di sana” dalam menghadapi Covid, tetapi “dengan infeksi berulang kita semestinya sedang membangun kekebalan alami”.

    Sementara itu, apakah sebagian dari kita harus menghadapi masa yang buruk dalam waktu dekat?

    “Saya khawatir demikian,” kata Prof Riley.

    Bagaimana dengan di Indonesia?

    Di Indonesia, situasi menunjukkan adanya tren peningkatan kasus sejak pekan ke-41 atau periode 8-14 Oktober 2023.

    Data hingga Jumat (15/12/2023) menunjukkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 336 atau meningkat dibandingkan hari-hari sebelumnya.

    Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masa pandemi.

    Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu memprediksi bahwa puncak kasus Covid-19 pada fase ini akan muncul setelah liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Kalau melihat dari pengalaman sebelumnya, kita mulai awal tren naik itu awal bulan Desember. Akhir November dihitung dari situ paling lama enam sampai delapan minggu puncaknya. Jadi kalau saya hitung kalau dari Desember ya mungkin puncaknya di awal Januari 2024 nanti,” ucap Maxi kepada Detikcom, Minggu (17/12/2023).

    Untuk proyeksi jumlah kasus yang muncul nantinya, Maxi mengungkapkan bahwa hal tersebut akan bergantung dengan jumlah testing. Ia menambahkan bahwa jumlah testing Covid-19 saat ini dilakukan dengan lebih masif.

    “Testing kita alhamdulillah saat ini kan juga mulai naik. Tadinya kan ratusan atau seribu, sekarang kita sudah dua ribuan hampir tiga ribu. Kalau makin banyak orang testing, maka kasusnya naik,” jelasnya.

    Maxi mengatakan perlu ada upaya pencegahan penularan yang dilakukan serentak oleh seluruh elemen masyarakat.

    “Untuk itu, masyarakat diimbau untuk segera melengkapi dosis vaksin COVID-19, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di Puskesmas atau Kantor Kesehatan Pelabuhan, jangan ditunda tunda,” ujar Maxi sebagaimana dipaparkan dalam rilis pers Kementerian Kesehatan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Israel Terus Gempur Gaza, Hamas Kian Didukung di Tepi Barat

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan negaranya akan meneruskan perang di Gaza “dengan atau tanpa dukungan internasional.”

    Sebab, menurutnya, gencatan senjata pada tahap konflik sekarang merupakan “hadiah” untuk Hamas dan sama saja mengizinkan mereka kembali menyusun kekuatan.

    Tekanan internasional yang dihadapi Israel semakin meningkat seiring dengan terus bertambahnya korban warga sipil Palestina akibat gempuran militer Israel di Gaza dan kian memburuknya krisis kemanusiaan di sana.

    Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas menyebut jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 18.600 orang.

    Pada Selasa (12/12) lalu, Sidang Umum PBB dengan tegas mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata sesegera mungkin.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kemudian, dalam komentar terkuatnya sejauh ini, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan Israel sudah kehilangan dukungan di dunia akibat “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

    Ketika Israel menggencarkan serangan ke Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat juga semakin sering dan bertambah parah.

    Jenin, sebuah kota di bagian utara Tepi Barat – menjadi medan pertempuran setiap pekan.

    Korban sipil juga berjatuhan di Tepi Barat

    Koresponden BBC News di Jenin, Lucy Williamson, mewawancarai sejumlah remaja Palestina yang lari dari pasukan Israel di Tepi Barat, Selasa (12/12) lalu.

    Dia melaporkan remaja-remaja ini punya sikap yang skeptis terhadap orang-orang yang jauh lebih tua.

    Remaja-remaja ini mengolok-olok presiden Palestina yang memohon perlindungan kepada dunia dari pendudukan Israel.

    ReutersPasukan Israel terus melancarkan serangan di Jalur Gaza.

    Di belakang mereka, buldoser-buldoser bersenjata dan jip-jip militer Israel bergerak di sekitar pintu masuk kamp pengungsi Jenin. Ledakan-ledakan dan tembakan senjata dari penjuru kota bergema di sepanjang jalan-jalan nan sepi.

    Dinding-dinding kota ini dipenuhi foto-foto remaja-remaja pria yang dibunuh oleh pasukan Israel – beberapa dari mereka adalah anggota berbagai kelompok bersenjata seperti Hamas, yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Inggris dan negara-negara lainnya. Poster-poster dan wajah-wajah itu terus diperbarui, tahun demi tahun.

    Pada Selasa (12/12) saja, sebanyak enam laki-laki terbunuh dalam sebuah operasi militer Israel – empat dari mereka menjadi korban serangan pesawat nirawak, menurut pernyataan saksi-saksi mata.

    Israel mengatakan operasi-operasi mereka di Tepi Barat menyasar anggota-anggota kelompok bersenjata, yang mereka klaim terlibat dalam pembunuhan warga Israel.

    Namun, direktur rumah sakit Jenin, Wissam Bakr, mengatakan seorang anak berusia 13 tahun yang menderita sakit kronis juga meregang nyawa setelah dihadang masuk ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

    “Serangan terus-menerus terhadap Jenin, dan pembunuhan orang-orang muda – ini akan membuat orang-orang semakin marah, sebab setiap hari kita kehilangan satu dari teman kita,” ujarnya.

    “Ini tidak akan mendatangkan perdamaian kepada Israel – ini hanya akan semakin menimbulkan perlawanan.”

    Baca juga:

    Pada 7 Oktober, pasukan bersenjata Hamas dari Gaza menyerang Israel, membunuh 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 18.600 orang di Gaza.

    Di Tepi Barat, sebanyak 271 orang Palestina, termasuk 69 anak, terbunuh sejak serangan tersebut – lebih dari setengah dari jumlah total tahun ini. Hampir semuanya dibunuh oleh pasukan Israel, menurut PBB.

    Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, dukungan terhadap perlawanan bersenjata telah meningkat di sejumlah wilayah Tepi Barat – seperti Nablus dan Jenin.

    “Saya melihatnya dari suara-suara orang-orang, dari musik yang mereka putar di mobil-mobil mereka, dari Facebook, dan unggahan-unggahan media sosial, dari debat-debat saya dengan murid-murid saya,” tutur Raed Debiy, ahli politik dan ketua bidang anak muda dari partai berkuasa Fatah di Tepi Barat, yang mendominasi Otoritas Palestina (PA).

    Dukungan terhadap Hamas menguat di Tepi Barat

    Debiy mengatakan serangan Hamas merupakan “titik balik” bagi bangsa Palestina.

    “Orang-orang ini, terutama generasi muda, kini mendukung Hamas, lebih dari sebelum-sebelumnya,” ucap Debiy.

    “Dalam 30 tahun sebelumnya, tidak ada model, tidak ada idola bagi generasi muda; sekarang mereka melihat sesuatu yang berbeda, sebuah cerita yang berbeda kini tengah dibuat.”

    Bahkan keponakan Debiy yang baru berusia 11 tahun menunjukkan sikap kurang hormat terhadap Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

    Bocah itu justru mengidolakan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaida – “sebab dia melindungi kita.”

    “Generasi muda Palestina memiliki prioritas-prioritas dan harapan-harapan tentang membangun rumah atau meraih gelar sarjana,” ujar ahli politik Tepi Barat, Amjad Bushkar.

    “Tetapi setelah 7 Oktober, saya rasa prioritas-prioritas ini telah berubah sepenuhnya. Ada suara-suara dukungan yang meningkat untuk kemerdekaan sepenuhnya untuk tanah air melalui perlawanan – apakah itu dengan jalan damai atau dengan senjata.”

    Bushkar menambahkan dia sudah menghabiskan sembilan tahun di penjara Israel, dan pernah menjadi anggota sayap kelompok pelajar Hamas. Dia menambahkan tujuh anggota keluarganya telah ditangkap setelah serangan 7 Oktober.

    Anggota-anggota Hamas di Tepi Barat secara rutin disasar pasukan keamanan Palestina – bukan hanya pasukan Israel – sejak Hamas mengambil kendali Gaza pada 2007, setahun setelah memenangi pemilu legislatif.

    Baca juga:

    Tetapi sekarang, menurut Bushkar, sesuatu sudah berubah.

    “Baik Fatah maupun Hamas menyadari bahwa mereka saling melengkapi satu sama lain, dan saya rasa kita akan melihat integrasi yang sesungguhnya di antara kedua gerakan.”

    “Otoritas Palestina menyadari bahwa menyasar Hamas tidak akan memusnahkannya sebab ini adalah gerakan ideologis yang berakar di dalam orang-orang Palestina; dan Hamas sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat mendirikan negara [Palestina] merdeka tanpa bantuan Fatah.”

    Beberapa tokoh senior di pemerintahan Palestina – walaupun bukan Presiden Abbas – sekarang secara terbuka berbicara tentang manfaat-manfaat persatuan politik.

    Awal bulan ini, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, mengatakan dalam wawancaranya dengan media Bloomberg bahwa Otoritas Palestina mengharapkan Hamas bergabung ke dalam pemerintahan persatuan pimpinan Otoritas Palestina setelah perang di Gaza berakhir.

    Qossay Ahmed, seorang ahli Hamas dari Universitas Terbuka Al-Quds di Ramallah, mengatakan krisis di Gaza dapat menguatkan sayap politik Hamas, tapi dengan mengorbankan sayap militernya.

    “Dalam gerakan revolusi apa pun, harus ada panen politik dari hasil aksi [militer],” ujarnya.

    “Ada banyak tren di dalam Hamas. Dan ada bentrokan-bentrokan internal. Saya rasa akan ada ruang untuk tren politis di dalam Hamas, terutama setelah perang ini, ketika seluruh dunia tidak akan toleran terhadap mereka.”

    Pemerintah Israel mengatakan tujuan mereka di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas serta menolak peran Hamas ataupun Fatah dalam pemerintahan Gaza nanti.

    “Saya tidak akan mengizinkan masuknya mereka yang mengajarkan terorisme, mendukung terorisme, dan membiayai terorisme ke dalam Gaza,” ujar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Selasa (12/12) silam.

    “Gaza tidak akan menjadi Hamas-stan ataupun Fatah-stan.”

    Beberapa orang Palestina secara tertutup mengatakan harga yang harus dibayar oleh Gaza atas serangan Hamas ke Israel terlalu mahal.

    Namun kalangan lainnya mengatakan taktik brutal kelompok tersebut ampuh dalam memaksa Israel untuk melepas tahanan-tahanan Palestina. Mereka membandingkan dengan pencapaian Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu setelah Perjanjian Oslo untuk bekerja sama dengan Israel untuk membentuk Negara Palestina di masa depan.

    Jajak pendapat yang dilangsungkan antara 22 November dan 2 Desember oleh Pusat Kajian Palestina untuk Kebijakan dan Riset Survei (PSR), menemukan bahwa dukungan terhadap Hamas meningkat tiga kali lipat di Tepi Barat dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

    Pendukung Hamas di Tepi Barat masih minoritas, tetapi 70% responden menyatakan perlawanan bersenjata adalah upaya terbaik untuk menghentikan pendudukan Israel.

    Sebaliknya, dukungan terhadap Presiden Abbas turun tajam menyusul serangan Hamas, menurut survei. Bahkan, lebih dari 90% warga Palestina di Tepi Barat meneriakkan supaya dirinya mundur.

    Sejak serangan Hamas, menurut Amjad Bushkar, “dunia dan komunitas internasional telah menempatkan Palestina ke dalam prioritas mereka.”

    Dipandang luas sebagai korup dan tidak efektif, Otoritas Palestina juga tidak mampu membayar pegawai sipil ataupun polisi sejak serangan Hamas, sebab perang di Gaza membuat mandek pemasukan pajak yang ditransfer Israel setiap bulan.

    Ketika bendera-bendera dan slogan-slogan Hamas bertambah di Jenin menyusul dilepaskannya tahanan Palestina dalam bus-bus untuk ditukar dengan sejumlah sandera Israel yang ditahan di Gaza, Presiden Mahmoud Abbas dan pasukan keamanan Tepi Barat tidak tampak.

    Israel bertekad untuk mencegah Hamas menguasai Gaza, tetapi di Tepi Barat pengaruh Hamas malah sudah menyebar.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ngeri! Siswi Prancis Bawa Pisau ke Sekolah untuk Bunuh Guru

    Ngeri! Siswi Prancis Bawa Pisau ke Sekolah untuk Bunuh Guru

    Paris –

    Seorang siswi berusia 12 tahun di Prancis nekat mengancam gurunya dengan pisau dalam percobaan pembunuhan di sebuah sekolah setempat. Beruntung, tidak ada korban luka dalam insiden itu.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (14/12/2023), insiden ini terjadi di sekolah menengah pertama bernama Hautes Ourmes yang ada di kota Rennes pada Rabu (13/12) waktu setempat. Jaksa setempat menyatakan pihaknya telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas insiden itu dengan dugaan percobaan pembunuhan.

    Insiden itu disebut terjadi saat kelas bahasa Inggris sedang digelar di sekolah itu.

    “Dia datang ke kelas dengan membawa sebuah pisau besar dengan tujuan membunuh guru bahasa Inggrisnya,” sebut jaksa wilayah Rennes, Philippe Astruc, dalam pernyataannya.

    “Saat pelajaran berlangsung, di kelas, dia mengacungkan pisau ke arah korban yang melarikan diri,” imbuhnya,

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Astruc menambahkan bahwa siswi itu akhirnya dilucuti senjatanya oleh staf sekolah tersebut. Identitas siswi itu tidak bisa diungkap ke publik, namun disebutkan bahwa dia kelahiran tahun 2011.

    “Para siswa terkejut dan segera dievakuasi ke tempat yang aman,” demikian pernyataan otoritas pendidikan setempat.

    Dalam konferensi pers, Astruc menunjukkan foto pisau dapur sepanjang 17 cm yang dibawa siswi itu ke sekolah.

    Lihat juga Video ‘Tampang Pria Pembenci Islam yang Tusuk Bocah Muslim 26 Kali di AS’:

    Siswi itu menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit setempat, dengan hasilnya menyatakan “anak di bawah umur itu ‘berbahaya bagi dirinya sendiri’ dan kondisinya memerlukan perawatan di lingkungan khusus”.

    Jaksa setempat sebelumnya mengatakan bahwa “aspek psikologis atau bahkan kejiwaan” tampaknya “dominan dalam tindakan” siswi tersebut.

    Siswi yang menjadi tersangka dalam kasus ini merupakan anak tertua dari empat bersaudara dari keluarga asal Mongolia, yang tinggal di Prancis dan tiba di Rennes sejak tahun 2012 lalu.

    Motif di balik aksi siswi itu mengancam gurunya tidak diungkapkan lebih lanjut.

    Namun seorang siswi lainnya dari sekolah yang sama, yang enggan disebut namanya, menuturkan kepada AFP bahwa sempat terjadi perselisihan antara siswi yang menjadi tersangka dengan guru yang diancamnya, yang diduga menyita ponsel siswi itu pada Jumat (8/12) lalu.

    Disebutkan bahwa siswi itu sempat mengatakan di hadapan teman-teman sekelasnya soal dirinya akan membunuh gurunya tersebut dan “melakukannya seperti di Arras” tapi “tidak ada yang menganggapnya serius”.

    Arras merujuk pada kota di sebelah utara Prancis, yang pada Oktober lalu dilanda insiden penikaman terhadap seorang guru setempat hingga tewas.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Hanya 10 Negara di PBB Tolak Gencatan Israel-Hamas, Ada Tetangga RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hasil pemungutan suara sesi khusus Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina, Selasa (12/12) sore waktu setempat.

    Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat terdapat negara tetangga Indonesia.

    Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina.

    Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan.

    Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi “melawan” Amerika Serikat yang memveto draf resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu.

    Upaya perancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang.

    Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat.

    Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press.

    Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan, termasuk tiga anggota tetap (Tiongkok, Perancis dan Federasi Rusia) dan Inggris abstain.

    Berikut daftar 10 negara yang tolak gencatan senjata terkait perang Israel-Hamas di PBB, salah satunya tetangga Indonesia.

    1. Austria
    2. Ceko
    3. Guatemala
    4. Israel
    5. Liberia
    6. Mikronesia
    7. Nauru
    8. Papua Nugini
    9. Paraguay
    10. Amerika Serikat

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Apakah Resolusi 377A PBB Bisa Bantu Loloskan Resolusi soal Gaza?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mesir dan Mauritania memakai Resolusi 377A untuk menggelar rapat darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merespons kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Kedua negara memanfaatkan resolusi 377A untuk mendesak majelis umum bersidang dan membuat rekomendasi usai DK PBB gagal mengeluarkan resolusi buntut veto Amerika Serikat.

    “Dengan tidak adanya gencatan senjata dan mengingat pelanggaran berat yang sedang berlangsung terhadap hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap resolusi PBB yang relevan… situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, khususnya di Jalur Gaza, kondisinya terus memburuk secara dramatis,” bunyi surat bersama yang dibagikan Majelis Umum PBB seperti dikutip CNN.

    Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis mengatakan rapat darurat akan berlangsung pada Selasa (12/12) sekitar pukul 15.00 waktu New York, AS.

    Apakah Resolusi 377A bisa bantu meloloskan resolusi di Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata di Gaza?

    Resolusi UNGA (United Nations General Assembly) 377A dikenal sebagai “Uniting for Peace” atau “Resolusi Bersatu untuk Perdamaian”.

    Resolusi tersebut menyatakan jika DK PBB tak mampu melaksanakan tanggung jawab utama menjaga perdamaian global karena kurang suara, maka Majelis Umum PBB bisa mengambil tindakan.

    Majelis Umum bakal memiliki wewenang untuk menggelar pertemuan melalui Sekretaris Jenderal PBB, demikian dikutip Al Jazeera.

    Pertemuan ini bertujuan membuat rekomendasi soal tindakan kolektif termasuk “penggunaan kekuatan bersenjata bila diperlukan.”

    Setidaknya satu anggota DK PBB atau sekelompok anggota Majelis Umum harus mendukung resolusi agar ini bisa berlaku.

    Pada 1956, Resolusi 377A digunakan untuk merespons Krisis Suez. Berkat resolusi ini, pasukan penjaga perdamaian pertama PBB dibentuk.

    Resolusi ini pada akhirnya membantu menyelesaikan invasi tripartit Israel, Inggris, dan Prancis ke Mesir dan Gaza, demikian dikutip dari The New Arab.

    Kendati begitu, semua resolusi dan rekomendasi Majelis Umum PBB tak mengikat secara hukum. Artinya, usulan itu bisa saja diabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

    Pakar studi konflik dari Universiti Malaya, Muhammad Danial Azman, mengatakan badan yang memiliki pengaruh dan otoritas tertinggi di PBB ialah Dewan Keamanan.

    “DK PBB adalah badan tertinggi dari sistem PBB dan memiliki keputusan akhir terhadap status quo sebuah resolusi,” kata Azman, seperti dikutip New Straits Times.

    Ia menegaskan, “Hanya resolusi yang disahkan DK PBB yang merupakan hukum internasional yang nyata dan bersifat mengikat.”

    Resolusi 377A ini sendiri diciptakan oleh Amerika Serikat dan disahkan Majelis Umum PBB pada 1950.

    Tujuan awal resolusi dibentuk yaitu untuk melawan Uni Soviet dan mencegah negara itu menghentikan Dewan Keamanan membantu Korea Selatan, yang diserang oleh sekutu Kremlin, Korea Utara.

    (blq/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    China Cap AS Munafik Gegara Veto Lagi Resolusi Gencatan Israel-Hamas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat soal agresi Israel ke Palestina.

    Hal ini disampaikan oleh Zhang menyusul kekecewaan China atas gagalnya kembali resolusi gencatan senjata di Gaza karena veto dari Amerika Serikat.

    Dewan Keamanan PBB melakukan sesi konferensi darurat dengan memburuknya situasi di Gaza.

    “Risiko tinggi kehancuran total sistem dukungan kemanusiaan di Gaza, yang akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan,” kata Sekretaris Jenderal António Guterres.

    Resolusi gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang mendapat 13 suara dukungan, hak veto dari Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain.

    China termasuk dalam 100 negara yang mensponsori resolusi ini.

    Konflik yang terjadi lebih dari dua bulan telah menelan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurut Zhang, tindakan negatif apapun tidak bisa dibenarkan dan dipertahankan dalam perang ini.

    “Adalah suatu hal yang kontradiktif jika kita mentoleransi berlanjutnya konflik sambil mengaku peduli terhadap keselamatan dan kebutuhan kemanusiaan masyarakat di Gaza. Adalah tindakan yang menipu jika kita menganjurkan pencegahan meluasnya konflik dan tetap menoleransi kelanjutannya. Sangatlah munafik jika menoleransi berlanjutnya konflik sambil hanya sekedar basa-basi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan perempuan dan anak-anak,” ungkap Zhang, dikutip dari Global Times.

    Zhang kembali menegaskan kondisi ini menunjukkan pemikiran standar ganda dari AS.

    Walaupun resolusi gencatan senjata gagal mencapai kesepakatan, Zhang percaya bahwa dukungan internasional untuk berakhirnya perang mematikan ini tidak akan berkurang.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” ungkap Zhang.

    Para analis juga mendesak Amerika Serikat untuk mau mendengarkan seruan bersama komunitas internasional. Diharapkan agar Amerika bisa berkoordinasi dengan China terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Konflik Israel-Palestina telah meningkat selama dua bulan terakhir dan krisis kemanusiaan semakin parah meskipun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar saja. PBB secara keseluruhan belum memainkan perannya dalam mendorong perdamaian karena campur tangan AS dan negara-negara lain. fungsi-fungsinya menjadi tidak bersuara,” Sun Degang, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Fudan.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Rudal Houthi Yaman Hantam Kapal Tanker Bendera Norwegia di Laut Merah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebuah rudal jelajah anti-kapal yang diluncurkan dari kawasan di bawah kendali kelompok Houthi Yaman menghantam sebuah kapal tanker komersial hingga menyebabkan kebakaran dan kerusakan.

    Seorang pejabat militer Amerika Serikat mengatakan serangan itu menghantam kapal tanker STRINDA di sekitar 60 mil laut utara Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden, sekitar pukul 21.00 waktu setempat.

    Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut.

    “Tidak ada kapal-kapal AS di sekitarnya pada saat serangan terjadi, namun [kapal perusak Angkatan Laut AS] USS MASON menanggapi panggilan mayday STRINDA dan saat ini memberikan bantuan,” demikian pernyataan komando pusat militer AS di X, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/12).

    Seorang pejabat AS lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa kapal tanker STRINDA masih mampu berlayar beberapa jam setelah serangan tersebut.

    Kapal tanker kimia itu berbendera Norwegia. STRINDA membawa minyak nabati dan biofuel di Malaysia dan sedang menuju Venesia, Italia, berdasarkan data perusahaan pelacakan kapal, Kpler.

    Tidak diketahui apakah STRINDA memiliki hubungan dengan Israel atau tidak.

    Pemiliknya di Norwegia, Mowinckel Chemical Tankers, dan manajernya, Hansa Tankers, belum memberikan komentar sejauh ini.

    Kelompok milisi Houthi sejak lama menyerang kapal-kapal di jalur pelayaran vital yang menuju Israel. Hal itu dilakukan seiring dengan agresi Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu.

    Houthi pada Sabtu (9/12) menyatakan bakal menargetkan semua kapal yang menuju Israel, terlepas dari kebangsaan mereka. Houthi juga memperingatkan perusahaan pelayaran internasional agar tidak berurusan dengan pelabuhan-pelabuhan Israel jika tak mau diserang.

    Kelompok yang memerintah sebagian besar Yaman ini menyatakan serangannya terhadap kapal menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Houthi bahkan bersumpah bakal melanjutkan serangan sampai Israel menyetop agresi di Jalur Gaza.

    Houthi adalah salah satu dari beberapa kelompok yang tergabung dalam Poros Perlawanan yang beraliansi dengan Iran. Kelompok ini memusuhi Israel dan AS dan mendukung penuh perlawanan Hamas.

    Serangan terhadap kapal ini terjadi setelah serangkaian serangan serupa di Laut Merah sejak awal Desember ini.

    Pada 3 Desember, Houthi menyerang sejumlah kapal komersial hingga membuat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat turun tangan.

    Houthi juga membajak sebuah kapal kargo milik Inggris yang punya hubungan dengan perusahaan Israel.

    Amerika Serikat dan Inggris mengutuk serangan-serangan yang menyasar kapal-kapal di Laut Merah. Mereka pun menyalahkan Iran atas perannya mendukung gerakan Houthi.

    Iran sejauh ini menyebut sekutunya tersebut bertindak atas kehendak mereka sendiri.

    (isa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Bagaimana Posisi China-Rusia usai Veto AS soal Resolusi di Palestina?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai gencatan senjata di Gaza kembali gagal mencapai kesepakatan akibat veto dari Amerika Serikat.

    Veto dilayangkan Amerika Serikat saat pemungutan suara oleh DK PBB atas konflik Gaza yang berlangsung pada Jumat (8/12).

    “Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat. Resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” kata perwakilan Amerika Serikat di PBB, Robert Wood, dikutip dari France 24.

    Dari hasil pemungutan suara, 13 anggota DK PBB mendukung resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab ini, sedangkan Inggris memilih abstain.

    China sebagai salah satu negara yang memegang hak veto mengaku kecewa atas gagalnya resolusi DK PBB ini.

    Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengkritik kemunafikan dan standar ganda Amerika Serikat pada Jumat (8/12).

    Dilansir dari Global Times, Zhang mengatakan bahwa inti dari rancangan usulan resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) adalah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza dan pembebasan semua sandera.

    Hampir 100 negara menjadi sponsor dalam resolusi ini, termasuk China.

    Menurut Zhang, sangat munafik jika menoleransi lanjutnya konflik sambil basa-basi menyebut perlindungan terhadap hak asasi manusia.

    “Kami mendesak Israel untuk mendengarkan seruan komunitas internasional, menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza, dan mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk memfasilitasi pembebasan dini semua orang yang ditahan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memusatkan segala upaya pada tujuan bersama untuk meredakan api perang di Gaza, memberikan harapan bagi rakyat Palestina untuk bertahan hidup, dan meninggalkan harapan bagi perdamaian di Timur Tengah,” kata Zhang.

    Serupa dengan China, Rusia pun turut menentang berlanjutnya konflik di Gaza yang membunuh masyarakat sipil.

    Dmitry Polyansky, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, menuduh Amerika Serikat menjatuhkan eksekusi mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk perempuan dan anak-anak, dikutip dari The Guardian.

    Atas dukungan Rusia terhadap gencatan senjata di Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan protes kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

    Dalam percakapan telepon selama 50 menit, Netanyahu menyatakan ketidaksenangannya atas dukungan Kremlin kepada resolusi yang diveto Amerika Serikat.

    “Perdana Menteri menyatakan kekesalannya atas sikap anti-Israel yang dilakukan perwakilan Rusia di PBB dan forum lainnya,” kata kantor Perdana Menteri Netanyahu, dilansir dari The Times of Israel.

    Moskow sebelumnya pernah menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas pada Oktober lalu, yang menegaskan dukungan Kremlin. Hal ini semakin memperburuk hubungan antara Israel dan Rusia.

    (cpa/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Pemegang Hak Veto

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dewan Keamanan PBB mengadakan debat terbuka pertama yang khusus membahas terkait perang Hamas dan Israel pada Selasa (25/10).

    Dilansir dari Al Jazeera, hampir 90 negara ikut serta dalam debat terbuka, 30 diantaranya adalah menteri luar negeri dan wakil menteri.

    Mayoritas negara yang hadir menuntut adanya gencatan senjata dan penghentian serangan kepada warga sipil agar bantuan dapat disalurkan kepada warga Gaza.

    Dewan keamanan sendiri beranggotakan 15 negara dengan lima negara yang memiliki hak veto. Dewan Keamanan PBB kini menjadi sorotan setelah gagal menghasilkan resolusi untuk menghentikan kekerasan.

    Rusia dan Brazil menginisiasi resolusi sebagai respon terjadinya perang Hamas dan Israel. Namun, semua resolusi ditolak karena hak veto Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Berikut daftar negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto.

    1. China

    China menjadi negara yang paling sedikit menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Republik Rakyat Tiongkok (RRT) bergabung menjadi anggota tetap DK PBB pada akhir 1971. Sejak Tahun 1917 hingga 2019, China hanya menggunakan hak vetonya sebanyak 14 kali. Republik Tiongkok pertama kali menggunakan hak vetonya pada 13 Desember 1955 untuk menghalangi masuknya Mongolia ke PBB.

    Hal ini membuat penerimaan Mongolia sebagai anggota PBB tertunda hingga Tahun 1961. Mongolia akhirnya diterima setelah Rusia mengancam memblokir semua penerimaan baru anggota PBB.

    Dilansir dari situs China Power, beberapa veto China berkaitan dengan perang yang terjadi di Suriah dan Rusia.

    China memveto rancangan resolusi terkait gencatan senjata di Provinsi Idlib pada September 2019.

    Pada perang antara Hamas dengan Israel kali ini, China menggunakan hak vetonya bersama dengan Rusia terkait susunan resolusi DK PBB yang dirancang oleh Amerika Serikat, dikutip dari Reuters.

    2. Amerika Serikat

    Amerika sebelumnya telah memveto puluhan resolusi DK PBB yang mengkritik Israel. Total terdapat lebih dari 53 resolusi yang diveto oleh Amerika sejak 1972.

    Tindakan ini menunjukkan loyalitas Amerika dalam mendukung Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Amerika menggagalkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa, pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang ada sejak 1967, serta penyidikan terhadap pembunuhan pekerja Palestina oleh tentara Israel pada 1990.

    Pada perang Hamas-Israel kali ini, dirancang beberapa resolusi yang dirancang oleh beberapa negara.

    Dilansir dari Reuters, pemungutan suara atas rancangan undang-undang yang dibuat oleh Brazil sempat tertunda beberapa hari karena Amerika ingin menjadi perantara akses bantuan ke Gaza.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    3. Rusia

    Rusia menjadi anggota tetap DK PBB yang banyak menggunakan hak vetonya. Pada awal-awal pembentukan PBB, Rusia bertanggung jawab hampir semua veto.

    Seorang mantan Menteri Urusan Luar Negeri Rusia, Andrey Gromyko, bahkan mendapatkan julukan Tuan Nyet dan Vyacheslav Molotov karena sering mengajukan veto Soviet di masa Perang Dingin, dikutip dari Los Angeles Times.

    Setelah Uni Soviet terpecah dan menjadi Rusia, hak veto jarang digunakan. Hak veto baru kembali aktif digunakan Rusia pada abad ke-21 untuk menghalangi resolusi konflik yang melibatkan militer Rusia, termasuk Georgia, Suriah, dan Ukraina.

    Kali ini Rusia kompak dengan China memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat dan dipimpin oleh Moskow dalam menyikapi perang Hamas dan Israel.

    Rusia rencananya akan mengajukan proposalnya sendiri untuk mengupayakan gencatan secara segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya.

    “Sudah jelas bahwa AS tidak ingin keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai pengaruh apapun terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza,” kata perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, dikutip dari France 24.

    4. Perancis

    Perancis dikategorikan sebagai negara yang hemat dalam menggunakan hak vetonya. Satu-satunya hak veto secara langsung digunakan Perancis pada 1976 untuk memblokir resolusi tentang pertanyaan kemerdekaan Komoro.

    Sebelumnya Perancis bersama dengan Inggris memveto resolusi terkait penghentian aksi militer Israel yang menyerang Mesir pada 1956 selama Krisis Suez.

    Perancis pernah dilanda kebimbangan menggunakan hak vetonya dalam konflik Irak pada masa pemerintahan Presiden Jacques Chirac. Jika tidak menggunakan hak vetonya, Perancis akan kehilangan banyak kekuatan negosiasinya di dewan keamanan. Akan tetapi, terdapat argumen bahwa penggunaan hak veto oleh Perancis akan menimbulkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi oleh PBB, dikutip dari The New York Times.

    Perancis juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat terkait perang Hamas dengan Israel beberapa saat lalu.

    5. Inggris

    Hampir serupa dengan Perancis, Inggris termasuk jarang menggunakan hak vetonya. Inggris mulai jarang menggunakan hak vetonya setelah Perang Dingin selesai.

    Keanggotaan tetap Inggris dalam DK PBB setelah negara ini lepas dari Uni Eropa. Namun, hampir mustahil bagi negara lain untuk mencabut hak veto Inggris karena hal ini berarti Piagam PBB perlu diamandemen, dikutip dari Reuters.

    Untuk mengubah Piagam PBB, harus ada persetujuan dari 193 anggota majelis umum dan lima anggota tetap.

    Pada perang Hamas-Israel yang sedang berlangsung, Inggris juga belum menunjukkan tanda-tanda akan memveto resolusi yang diajukan Amerika Serikat.

    Inggris sendiri saat ini menyatakan secara terbuka dukungannya kepada Israel. Inggris mengecam tindakan terorisme Hamas dan mengirimkan kapal perang kerajaan serta pesawat pengintainya ke Israel.

  • Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Bisakah Sekjen PBB ‘Paksa’ Gencatan Senjata di Gaza usai Diveto AS?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan bakal terus mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza, meski Amerika Serikat telah membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB dengan hak veto.

    “Saya tidak akan menyerah dalam upaya mewujudkan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza,” kata Guterres saat bicara di Forum Doha, seperti dikutip Al-Jazeera, Minggu (10/12).

    Guterres mengatakan situasi di Gaza saat ini telah menjadi bencana kemanusiaan yang cukup besar bagi rakyat Palestina.

    “Kami belum pernah melihat begitu banyak korban sipil dalam waktu sesingkat ini selama saya menjalankan mandat di PBB,” ucap dia.

    Lantas, apakah sekretaris jenderal PBB bisa “memaksa” gencatan senjata di Gaza usai resolusi diveto?

    Dosen studi politik dan keamanan di Murdoch University, Perth, Australia, Ian Wilson, menilai seruan Guterres agar DK PBB mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza tak akan bisa terwujud lantaran hak veto yang dimiliki lima anggota tetap dewan penjaga perdamaian tersebut.

    “AS akan memveto resolusi apa pun yang menyerukan gencatan senjata, tidak peduli seberapa hati-hati kata-katanya,” kata Wilson kepada Al Jazeera.

    Menurut Wilson, DK PBB sebetulnya bisa saja bertindak mengikuti saran Guterres dan mempertimbangkan resolusi gencatan senjata di Gaza.

    Akan tetapi, lima anggota tetap DK PBB, yakni China, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, memiliki hak untuk membatalkan keputusan semacam itu sesuai dengan posisi mereka mengenai konflik ini.

    “AS telah memveto 46 resolusi, termasuk yang mengutuk aneksasi ilegal Israel atas Dataran Tinggi Golan. Mereka benar-benar menghina tatanan berbasis aturan yang mereka klaim untuk didukung,” kata Wilson.

    “AS selalu memveto apa pun yang berusaha membatasi Israel. Ini benar-benar kontraproduktif karena seluruh dunia melihat mereka membiarkan dan menyediakan senjata untuk pembantaian besar-besaran,” lanjut dia.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Resolusi DK PBB baru bisa diadopsi jika didukung oleh setidaknya sembilan suara tanpa ada satupun veto. Satu veto dari anggota tetap bisa membatalkan seluruh hasil pemungutan suara meski semua anggota menyetujui resolusi.

    Pada Rabu (6/12), Guterres menyurati Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, untuk mendesak badan itu menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Dia menyinggung Pasal 99 Piagam PBB saat menyampaikan kekhawatirannya tentang situasi di Gaza yang kian hancur akibat agresi Israel.

    “Saya menulis surat ini berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB untuk menyampaikan kepada Dewan Keamanan suatu permasalahan yang, menurut pendapat saya, dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional,” kata Guterres dalam suratnya, seperti dikutip laman resmi PBB, Rabu (6/12).

    Dewan Keamanan adalah badan yang paling kuat dan berpengaruh di PBB. DK PBB beranggotakan 15 negara, mencakup 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap atau bergilir.

    [Gambas:Infografis CNN]

    Salah satu tanggung jawab utama DK PBB ialah menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

    Sekretaris jenderal PBB, sementara itu, tak punya kekuasaan luas dan tak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan. Sebab, peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.

    Kendati demikian, Sekjen PBB punya kewenangan “khusus” dengan keberadaan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini berisi mandat yang bisa memberikan Sekjen kuasa untuk mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.

    “Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan isu dan masalah apa pun kepada Dewan Keamanan yang menurut penilaiannya bisa mengancam perdamaian dan keamanan internasional,” demikian bunyi Pasal 99 Piagam PBB.

    Kendati begitu, menurut Wilson, keberadaan pasal ini juga tidak akan membuat seorang Sekjen PBB bisa mendesak Dewan Keamanan mengadopsi resolusi.

    Karena keputusan itu pada dasarnya diambil dari hasil pemungutan suara seluruh anggota, yang juga bergantung pada dipakai atau tidaknya hak veto lima anggota tetap.