Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Polsek Kejayan Pasuruan Tangkap DPO Pencurian PT Bantuan Alam Tunggal Abadi

    Polsek Kejayan Pasuruan Tangkap DPO Pencurian PT Bantuan Alam Tunggal Abadi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polsek Kejayan berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) pencurian yang terjadi di PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi pada Senin (29/5/2023) malam. Pelaku ini berhasil menghilang selama satu tahun setelah melakukan oencurian dengan enam orang rekan lainnya.

    Diketahui pelaku berinisial MA (21) warga Dusun Dermo, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Polisi mengamankan pelaku di rumah mertuanya di Desa Semut, Kecamatan Purwodadi pada Senin (3/6/2024) sekitar pukul 00.15 WIB.

    “Kami berhasil mengamankan satu orang yang selama ini masuk dalam DPO dengan kasus pencurian. Pelaku berinisial MA ini kami amankan saat sedang tertidur di rumah mertuanya di wilayah Kecamatan Purwodadi,” kata Kapolsek Kejayan, AKP Marti.

    Marti mengatakan bahwa pada Senin (29/5/2023) pukul 21.30 WIB, terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di dalam PT. Bantuan Alam Tunggal Abadi. Pelaku AR, KA, AN, FK, dan BD (DPO) mencuri sejumlah barang milik perusahaan. MA berperan sebagai “kapten” dan bertugas mengawasi situasi di sekitar TKP.

    Setelah berhasil mencuri, para pelaku membawa barang hasil curian tersebut dengan sepeda motor dan meninggalkan TKP. Mereka menggunakan seperangkat alat las untuk melakukan aksi pencurian ini.

    “Sebelumnya kami berhasil mengamankan empat orang pelaku yang juga turut andil dalam kasus pencurian tersebut. Setelah mengumpulkan informasi, kami mengamankan 1 orang DPO dan masih ada 1 orang DPO yang sampai saat ini belum kami amankan,” jelasnya.

    Dari hasil penangkapan MA, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya yakni dua tabung nitrogen, satu tabung LPG, stik las, kunci inggris dan juga linggis. Hal ini kemudian mengakibatkan korban mengalami kerugian berkisar Rp15 juta.

    MA dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e, dan 5e KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. [ada/beq]

  • Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Diplomat Top Iran Akui Perundingan dengan AS Berlanjut

    Beirut –

    Pelaksana tugas (Plt) Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Ali Bagheri mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang terlibat dalam perundingan dengan musuh bebuyutannya, Amerika Serikat (AS), dengan dimediasi oleh Oman.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024), pernyataan itu disampaikan oleh Bagheri saat dirinya soal isu adanya perundingan antara Teheran dan Washington saat dirinya sedang berkunjung ke Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat.

    “Kami selalu melanjutkan perundingan… dan itu tidak pernah berhenti,” ujar Bagheri dalam konferensi pers di Beirut.

    Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik sejak Revolusi Islam terjadi di Iran tahun 1979 silam.

    Laporan harian Inggris, Financial Times, pada Maret lalu menyebutkan bahwa Bagheri terlibat dalam pembicaraan tidak langsung dengan AS di Oman pada awal tahun 2024, dengan semakin meningkatnya ketegangan regional akibat perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

    AS merupakan sekutu dekat dan penyedia bantuan militer utama untuk Israel, sedangkan Iran mendukung kelompok Hamas yang berperang melawan Tel Aviv di Jalur Gaza.

    Bagheri tiba di Lebanon pada Senin (3/6) waktu setempat, dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak mengambil alih jabatan Menlu Iran untuk sementara setelah kematian Menlu Hossein Amir-Abdollahian dalam kecelakaan helikopter bulan lalu, yang juga menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi.

    Dijelaskan oleh Bagheri bahwa Beirut menjadi tujuan pertama untuk kunjungan luar negerinya “karena Lebanon adalah tempat lahirnya perlawanan” terhadap Israel. Iran diketahui juga mendukung kelompok Hizbullah yang bermarkas di Lebanon.

    Hizbullah yang lebih kuat secara finansial dan militer, yang merupakan sekutu Hamas, terlibat serangan lintas perbatasan dengan militer Israel yang terjadi hampir setiap hari sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu.

    Bagheri yang merupakan mantan perunding nuklir utama Iran ini, mengatakan bahwa diskusi dengan negara-negara Barat mengenai aktivitas nuklir Teheran terus berlangsung.

    Pemerintah negara-negara Barat khawatir Iran sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir. Tuduhan itu selalu dibantah mentah-mentah oleh Teheran.

    “Kami menyarankan mereka untuk tidak melewatkan kesempatan ini lebih jauh dan memberikan kompensasi atas tindakan yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak mereka lakukan,” ucap Bagheri saat pertemuan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digelar di Wina, Austria.

    Para diplomat menuturkan kepada AFP bahwa Inggris, Prancis dan Jerman akan berupaya mengecam Iran atas kurangnya kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pertemuan dewan organisasi tersebut.

    Dalam pertemuan terakhir dewan tersebut pada Maret lalu, negara-negara Eropa menunda rencana mereka untuk mengkonfrontasi Iran karena kurangnya dukungan dari AS.

    Dari Lebanon, Bagheri dijadwalkan melanjutkan kunjungan luar negeri ke Suriah pada Selasa (4/6) waktu setempat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kekurangan Tentara, Australia Izinkan Warga Asing Masuk Militer

    Kekurangan Tentara, Australia Izinkan Warga Asing Masuk Militer

    Canberra –

    Pemerintah Australia akan mengizinkan warga asing berstatus penduduk tetap atau permanent resident, yang bukan warga negara Australia, untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara tersebut mulai bulan depan. Aturan terbaru ini diberlakukan telah Canberra kesulitan untuk memenuhi target rekrutmen militer.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (4/6/2024), Menteri Pertahanan (Menhan) Australia Richard Males mengatakan bahwa mulai Juli mendatang, kriteria kelayakan yang lebih longgar akan memungkinkan “penduduk tetap yang sudah tinggal di Australia selama 12 bulan” untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Australia.

    Males menambahkan bahwa warga negara Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS) akan lebih diunggulkan dalam rekrutmen militer.

    Australia memiliki garis pantai yang panjangnya setara dengan bentangan satu kali mengelilingi Bumi, namun total populasi negara itu hanya 26 juta jiwa.

    Canberra telah meningkatkan belanja pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir, dengan membeli armada kapal selam, jet tempur dan sejumlah kendaraan tempur untuk menghadapi semakin meningkatnya ketegangan regional.

    Namun Australia masih kesulitan mendapatkan cukup pilot, marinir, dan tentara untuk mengoperasikan juga memelihara jet-jet tempur dan kapal-kapal militer itu.

    Para pakar telah memperingatkan bahwa terlalu sedikit warga Australia berseragam yang memenuhi persyaratan saat ini, apalagi untuk militer yang lebih kuat di masa depan.

    Menurut Institut Kebijakan Strategis Australia, Angkatan Bersenjata Australia saat ini bisa mengandalkan sekitar 90.000 personel, termasuk pasukan cadangan.

    Sebagai perbandingan, militer China diperkirakan memiliki sekitar dua juta personel.

    Marles mengatakan bahwa pertumbuhan Angkatan Bersenjata Australia “penting untuk memenuhi tantangan keamanan negara ini dalam dekade mendatang dan seterusnya”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Militer AS Tembak Jatuh Drone dan Rudal Houthi di Laut Merah

    Militer AS Tembak Jatuh Drone dan Rudal Houthi di Laut Merah

    Jakarta –

    Militer Amerika Serikat (AS) menghancurkan sebuah drone atau pesawat tak berawak dan dua rudal yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi Yaman pada Sabtu waktu setempat. Penembakan terhadap drone dan rudal tersebut dalam dua insiden terpisah di Laut Merah bagian selatan.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (2/6/2024), Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam sebuah postingan di media sosial mengatakan tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan pada kapal mana pun di jalur perdagangan tersebut imbas insiden tersebut.

    Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar Yaman, telah melancarkan puluhan serangan drone dan rudal ke Laut Merah dan Teluk Aden sejak November. Serangan dilakukan Houthi sebagai tindakan pembalasan atas perang Israel di Gaza.

    Dalam pernyataan militer AS, CENTCOM, di media sosialnya menyebut drone tersebut ditembak jatuh pada siang hari. Selain itu dua drone lainnya jatuh ke dalam air.

    Kemudian pada malam hari, pasukan CENTCOM “berhasil menyerang” dua rudal balistik anti-kapal di Laut Merah.

    Rudal-rudal itu “ditembakkan ke arah USS Gravely dan dihancurkan untuk membela diri, tanpa ada laporan kerusakan atau korban cedera,” katanya, mengacu pada kapal perusak rudal Angkatan Laut AS.

    Diketahui, serangan pemberontak telah memicu serangan balasan oleh pasukan AS dan Inggris serta pembentukan koalisi internasional untuk melindungi jalur pelayaran penting melalui Teluk Aden dan Laut Merah.

    (yld/knv)

  • Mengapa Banyak Negara Berambisi Kirim Orang ke Bulan?

    Mengapa Banyak Negara Berambisi Kirim Orang ke Bulan?

    Jakarta –

    Tiga negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, Amerika Serikat, China, dan India telah mengungkapkan ambisi mereka untuk mengirim manusia ke Bulan. Mengapa negara-negara ini rela menggelontorkan miliaran dolar untuk misi luar angkasa ini dan apa yang mereka cari?

    Pada 1969, pesawat luar angkasa Apollo 11 telah mendaratkan astronot Buzz Aldrin dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki ke permukaan Bulan.

    Misi Apollo ini kemudian membawa 10 orang Amerika lainnya sampai ke Bulan hingga Desember 1972. Setelah itu, AS menghentikan misi berawaknya ke Bulan.

    Kini setelah jeda lebih dari setengah abad, muncul ambisi baru untuk kembali mengirim manusia ke Bulan.

    Amerika Serikat sedang menyusun rencana untuk mengirim astronot ke Bulan, termasuk orang kulit berwarna dan seorang perempuan.

    Amerika tidak sendirian, China dan India juga berencana mengirim misi baru mereka ke Bulan.

    Mengapa perlombaan antariksa mencuat kembali dan apa bedanya dengan eksplorasi luar angkasa yang dilakukan pada tahun 1960-an lalu?

    Geopolitik

    Yuri didapuk menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1961.

    Misi berawak pertama ke Bulan pada tahun 1969 merupakan bentuk pernyataan politik yang kuat di tengah perang dingin antara AS dan Uni Soviet. (Getty Images)

    Pendaratan manusia di Bulan merupakan sebuah pencapaian luar biasa dan menjadi pernyataan politik kuat yang menarik imajinasi global, di tengah perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang saat itu berlangsung.

    “Tidak ada hal yang lebih spektakuler saat itu selain mengatakan: ‘Kita akan membawa manusia dari Bumi ini dan menempatkan mereka di Bulan itu’,” kata Oliver Morton, editor senior di surat kabar The Economist dan penulis buku The Moon, A History for the Future.

    Baca juga:

    Untuk itu, siapa yang selanjutnya akan mampu berjalan di Bulan didorong oleh pengaruh geopolitik dan keinginan untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

    Setiap negara, dan bahkan perusahaan swasta yang terlibat, mempunyai agenda yang berbeda-beda.

    Rusia, China, India, Jepang, dan Uni Eropa memang telah mampu mengirimkan pesawat jelajah luar angkasa tak berawak di permukaan Bulan, namun, mereka belum pernah berhasil mendaratkan manusia.

    Sekarang, perlombaan itu terjadi antara AS dan China.

    “Hal ini didorong oleh geopolitik jadi ada koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan China yang keduanya sama-sama telah mengumumkan misi manusia ke Bulan, mereka merekrut mitra internasional, dan keduanya berupaya mencapai tujuan tersebut dalam lima hingga 10 tahun ke depan,” kata Eric Berger, editor luar angkasa senior di Ars Technica.

    Sumber daya

    Misi pertama ke Bulan bukanlah bertujuan untuk melakukan penelitian, melainkan ajang pembuktikan atas kemampuan dalam mencapainya.

    Kini yang menjadi perlombaan bukan sekadar terbang dan mencapai ke Bulan, namun bagaimana mengembangkan teknologi yang memungkinkan manusia untuk tinggal di sana dan memanfaatkan apa yang ditawarkan.

    Pesawat jelajah India telah mengkonfirmasi keberadaan logam seperti belerang dan aluminium di Bulan. (Getty Images)

    “Manusia adalah makhluk di Bumi Apa yang ingin dilakukan oleh sebagian orang adalah memperluas dan memiliki koloni di Mars, memiliki koloni di Bulan, memiliki koloni di pemukiman buatan di luar angkasa. Ini adalah fiksi ilmiah yang saya bicarakan,” kata Christopher Newman, profesor hukum dan kebijakan luar angkasa dari Universitas Northumbria di Inggris.

    Dia menambahkan ambisi sebagian orang adalah memiliki koloni di luar Bumi untuk memastikan umat manusia mampu bertahan dari ancaman kepunahan.

    Perhentian

    Misi AS untuk pergi ke Bulan sekarang adalah langkah yang lebih jauh lagi dibandingkan sebelumnya.

    “Idenya bukan untuk membawanya [pesawat] kembali ke Bumi, tapi untuk membangun pangkalan di sana, sehingga Bulan bisa dilihat sebagai tempat pemberhentian untuk sampai ke Mars,” jelas Namrata Goswami, profesor di Thunderbird School of Manajemen Global, Arizona State University.

    Gravitasi di Bulan lebih kecil dibandingkan di Bumi. Hal itu memungkinkan untuk meluncurkan roket dengan bahan bakar yang lebih sedikit jika dibandingkan dari Bumi itulah sebabnya banyak negara memandang Bulan sebagai aset yang strategis, tambahnya.

    Selain itu, beberapa area di Bulan juga hampir selalu terkena sinar matahari sehingga memiliki potensi untuk menghasilkan energi tenaga surya.

    Idenya adalah dengan mentransfer energi surya itu melalui satelit besar di orbit rendah Bumi lalu mengirimkannya ke Bumi melalui gelombang mikro.

    Orbit Bumi Rendah (LEO) mencakup orbit Bumi dengan ketinggian sekitar 2.000 km, kata NASA.

    Getty ImagesEksplorasi sekarang fokus di wilayah Kutub Selatan Bulan untuk menemukan air es melalui gelombang mikro.

    Misi luar angkasa yang dilakukan India telah mengonfirmasi keberadaan belerang, aluminium dan unsur-unsur lain di dekat Kutub Selatan Bulan. Kini fokusnya adalah menemukan elemen kunci lain yang bisa memberi kehidupan.

    “Air es sangat penting karena itulah yang Anda perlukan jika ingin mempertahankan pemukiman manusia, karena air es dapat diubah menjadi oksigen,” jelas Goswami.

    Setelah euforia pendaratan pertama di Bulan, bahkan ada pembicaraan untuk mencapai bintang-bintang di akhir tahun 1960an. Namun kini hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    “Ini [Bulan] adalah tujuan nyata bagi manusia di luar orbit rendah Bumi yang memiliki gravitasi rendah. Jadi relatif mudah untuk mencapainya. Jaraknya cukup dekat.”

    “Dibutuhkan tiga hari untuk sampai ke Bulan, sementara butuh enam hingga delapan bulan untuk membawa manusia ke Mars. Jadi ini benar-benar batu loncatan berikutnya,” kata Berger.

    Terdapat beberapa rintangan teknis penting yang harus diatasi untuk pergi ke Bulan.

    Pertama, diperlukan roket yang kuat untuk membawa para astronot ke luar angkasa dan menjaga mereka aman dari radiasi.

    Kedua adalah melakukan pendaratan yang pelan dan aman di permukaan bulan.

    Tantangan selanjutnya adalah bagaimana membawa pulang para astronot kembali ke bumi. Jika ada kendala teknis, mereka tidak memiliki bantuan dari luar atau bahkan pilihan untuk membatalkan misi.

    Getty ImagesRoket Starship yang sedang dikembangkan akan menjadi salah satu roket terbesar yang pernah dibuat.

    Para astronot yang menaiki kendaraan luar angkasa dari Bulan akan memasuki kembali atmosfer bumi dengan kecepatan yang mengerikan beberapa kilometer per detik.

    Hal ini karena mereka akan menambah kecepatan ketika kembali dari Bulan dibandingkan dari orbit rendah Bumi, jelas Berger.

    Ketika berbagai negara mencapai Bulan, apa yang akan terjadi pada sumber daya mereka juga menjadi pertanyaan kunci.

    Perjanjian Luar Angkasa tahun 1967 memastikan tidak ada negara yang dapat mengeklaim kedaulatan di luar angkasa, namun kenyataannya mungkin berbeda.

    “Faktanya hanya negara-negara dengan kemampuan melakukan peluncuran, pendaratan di Bulan dan ekstraksi [sumber daya] yang akan memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama.”

    “Oleh karena itu, kita tidak memiliki aturan hukum saat ini mengenai bagaimana sumber daya di Bulan akan dibagikan,” kata Goswami.

    Perlombaan luar angkasa baru

    China kini berencana untuk membangun pangkalan permanen di Bulan pada tahun 2030-an dan terus berakselerasi untuk memenuhi tenggat waktu itu.

    Sementara, Amerika memperkirakan stasiun luar angkasanya baru bisa berlabuh di Bulan pada tahun 2028, walaupun program tersebut disebut sudah ketinggalan.

    Keberhasilan AS sangat bergantung pada kemampuan miliarder Elon Musk dan perusahaan eksplorasinya SpaceX dalam mengirimkan roket Starship yang sedang dikembangkan.

    Getty ImagesChina melakukan kemajuan pesat dalam eksplorasi ruang angkasa dan baru-baru ini telah meluncurkan roket penyelidikan tak berawak ke Bulan.

    India berencana melakukan penerbangan luar angkasa berawak perdananya tahun depan.

    Mereka menargetkan pendirian stasiun luar angkasa di Bulan pada tahun 2035 dan mengirim astronot mereka pada tahun 2040.

    “Satu hal tentang program luar angkasa China yang sangat menarik adalah kemampuan mereka memenuhi tenggat waktu.”

    “Saya yakin China akan menjadi negara pertama di abad ke-21 yang mampu mendarat di Bulan dengan menggunakan roket, dengan tujuan utama adalah pemanfaatan penelitian luar angkasa dan pengembangan pangkalan permanen,” simpul Goswami.

    Artikel ini dilansir dari program radio BBC World Service, The Inquiry

    (ita/ita)

  • Houthi Serang 5 Kapal di Samudra Hindia-Laut Merah, Termasuk Kapal AS

    Houthi Serang 5 Kapal di Samudra Hindia-Laut Merah, Termasuk Kapal AS

    Sanaa –

    Kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman melancarkan serangan terhadap lima kapal sekaligus di perairan Samudra Hindia dan Laut Merah. Dua kapal di antaranya yang diserang oleh Houthi di Laut Merah merupakan kapal penghancur milik militer Amerika Serikat (AS).

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (28/5/2024), kelompok Houthi yang didukung oleh Iran ini, pada Senin (27/5) waktu setempat, mengidentifikasi kapal-kapal yang diserang pasukannya sebagai Larego Desert dan MSC Mechela di Samudra Hindia, dan kapal Minerva Lisa di Laut Merah.

    Houthi tidak menyebut secara spesifik nama dua kapal penghancur AS yang mereka serang di Laut Merah.

    Belum ada tanggapan resmi dari perusahaan pelayaran yang mengelola kapal-kapal itu maupun dari militer AS atas klaim serangan Houthi tersebut.

    Juru bicara Houthi, Yahya Saree, dalam pernyataannya tidak merinci kapan tepatnya serangan-serangan itu dilancarkan. Namun dia menyebut dalam pidatonya yang disiarkan televisi afiliasi Houthi bahwa kelompoknya telah menggunakan rudal dalam serangan terhadap kapal dagang dan menggunakan drone dalam serangan terhadap kapal-kapal AS.

    Kelompok Houthi telah berulang kali melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal di Laut Merah sejak November tahun lalu, sebelum memperluas serangannya hingga ke Samudra Hindia.

    Houthi juga telah menegaskan akan menyerang kapal apa pun yang berlayar menuju ke pelabuhan Israel, bahkan kapal-kapal yang ada di Laut Mediterania.

    Serangan-serangan Houthi telah memaksa perusahaan pengiriman barang untuk mengubah rute kargo ke jalur yang lebih lama dan lebih memakan biaya di sekitar wilayah Afrika bagian selatan.

    Serangan itu juga memicu kekhawatiran akan meluasnya perang yang berkecamuk antara Israel-Hamas di Jalur Gaza dan mengganggu stabilitas Timur Tengah.

    AS dan Inggris telah melancarkan serangan terhadap target-target Houthi, termasuk di wilayah Yaman, sebagai pembalasan atas serangan mereka.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Kaledonia Baru Diselimuti Kerusuhan, Apa yang Terjadi?

    Noumea –

    Kaledonia Baru, wilayah otonomi Prancis yang terletak di timur laut Australia, tengah mengalami hari-hari yang penuh gejolak.

    Jalan-jalan diblokir, mobil-mobil hangus terbakar, sedangkan tempat usaha ditutup hingga dijarah. Kerusuhan ini terjadi lebih dari sepekan terakhir di wilayah yang dulu dijadikan penjara bagi tahanan politik Prancis.

    Pecahnya aksi-aksi kekerasan dipicu oleh sebuah proposal atas reformasi pemilu oleh Majelis Nasional di Paris yang ingin memberikan hak pilih kepada warga Prancis yang telah tinggal di sana selama lebih dari 10 tahun.

    Selama kerusuhan ini, enam orang dilaporkan tewas, dua di antaranya adalah petugas polisi. Selain itu, ratusan orang lainnya cedera dan memaksa sejumlah besar wisatawan dievakuasi via jalur udara.

    Pihak berwenang telah mengumumkan keadaan darurat sejak Rabu (22/05) lalu di wilayah kepulauan yang terletak di tengah Samudra Pasifik ini.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron pun terbang dari Paris untuk meredam gejolak politik yang terjadi.

    Di Noumea, ibu kota Kaledonia Baru, Macron mengatakan bahwa wilayah tersebut sedang menghadapi “gerakan pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Selain itu, Macron berjanji bahwa proposal reformasi politik yang kontroversial itu tidak akan disetujui untuk saat ini. Dia akan menganalisis situasinya lagi dalam sebulan ke depan.

    “Kami akan memberikan waktu beberapa minggu untuk meredakan ketegangan dan memperbarui dialog untuk menemukan kesepakatan yang luas,” katanya.

    Bagaimana sejarah Kaledonia Baru dan mengapa masuk wilayah Prancis?

    Terletak di perairan hangat di barat daya Samudra Pasifik, berjarak sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, Kaledonia Baru adalah wilayah otonom kepulauan yang dihuni sekitar 270.000 orang.

    Penduduk asli bernama Kanak tinggal di sana. Etnis ini mewakili sekitar 41% populasi. Kemudian disusul 24% penduduk yang berasal dari Eropa, mayoritas keturunan Prancis.

    BBC

    Pulau-pulau di Kaledonia Baru ditemukan oleh penjelajah Inggris James Cook pada tahun 1774.

    Pada tahun 1853, Kaisar Napoleon III memutuskan untuk mencaploknya menjadi bagian Prancis.

    Hingga awal abad ke-20, Prancis menggunakan wilayah ini sebagai tempat pengasingan bagi ribuan narapidana yang dihukum.

    Di negara itu juga, ribuan warga keturunan Jawa tinggal. Mereka adalah generasi kedua dan ketiga dari orang Jawa yang dikirim ke Kaledonia Baru oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai buruh tambang nikel.

    Apakah pernah ada protes sebelumnya di Kaledonia Baru?

    Kerusuhan yang terjadi dalam sepekan terakhir bukan kali pertama terjadi di Kaledonia Baru.

    Sejarah bergabungnya wilayah ini menjadi bagian Prancis diwarnai kekerasan dan konflik.

    Pada tahun 1946, kepulauan ini resmi menjadi wilayah Prancis di luar negeri.

    Sejak tahun 1970, setelah cadangan nikel yang penting mulai dieksploitasi di Kaledonia Baru, ketegangan mulai muncul antara Paris dan gerakan kemerdekaan masyarakat adat Kanak.

    Semuanya dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara masyarakat adat dengan pemukim yang berasal dari Eropa.

    Antara tahun 1976 dan 1988, konflik telah menewaskan puluhan korban jiwa, belum termasuk mereka yang terluka dan juga kerugian materil lainnya.

    Pada tahun 1998, Perjanjian Noumea ditandatangani. Prancis berkomitmen untuk memberikan otonomi yang lebih besar dan partisipasi politik kepada penduduk asli Kanak.

    Baca juga:

    Berdasarkan Perjanjian Noumea pada 1998, Prancis setuju untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada wilayah tersebut dan membatasi pemberian suara dalam pemilihan provinsi dan majelis kepada mereka yang merupakan penduduk pada saat itu.

    Perjanjian itu juga memberi ruang untuk dilakukannya tiga kali referendum mengenai masa depan Kaledonia Baru.

    Usulan kemerdekaan wilayah itu ditolak dalam dua referendum sebelumnya, di mana mayoritas memilih untuk tetap menjadi wilayah Prancis.

    Sementara itu pada referendum ketiga, kelompok pro-kemerdekaan memutuskan untuk tidak berpartisipasi dan menyangkal keabsahannya karena diadakan pada tahun 2021, di tengah pandemi virus corona.

    Mengapa kini protes kembali berkecamuk?

    Dalam Perjanjian Noumea itu ditetapkan bahwa hanya penduduk yang tinggal di Kaledonia Baru pada tahun 1998 dan keturunan mereka yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu lokal.

    Hal ini bertujuan untuk memberikan keterwakilan yang lebih besar kepada suku Kanak.

    Namun di Paris, aturan ini mulai dianggap sebagai tindakan yang tidak demokratis.

    Selasa (14/05) lalu, Parlemen Prancis memberikan suara mereka untuk mendukung proposal yang akan mengakui hak pilih bagi setiap orang yang tinggal di Kaledonia Baru selama 10 tahun terakhir.

    Otoritas Prancis meningkatkan pengerahan keamanan di Kaledonia Baru (Getty Images)

    Namun proposal itu ditolak. Para pemimpin kelompok kemerdekaan khawatir bahwa usulan itu akan melemahkan pengaruh suku Kanak dalam pemilu.

    Selain itu, reformasi pemilu itu juga dicurigai sebagai upaya Paris untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah Kaledonia Baru.

    Sejak Rabu (15/05), beragam aksi pemberontakan dan kekerasan terjadi.

    Apa yang dapat terjadi saat ini?

    Pemerintah Prancis telah meningkatkan pasukan keamanan dan Presiden Macron mengatakan selama kunjungannya ke Noumea bahwa memulihkan keadaan normal adalah “prioritas mutlak.”

    Kaledonia Baru memiliki nilai strategis yang besar bagi Prancis.

    Macron melihat wilayah itu sebagai platform untuk memastikan kehadiran dan kendali Prancis atas nikel di wilayah itu, yang kini banyak dikuasai oleh investor China.

    Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (Flnks), organisasi utama pro-kemerdekaan, menolak usulan reformasi konstitusi, namun juga menyerukan kondisi “tenang dan tenteram”.

    Pemerintah Prancis membuka pintu untuk berdialog, yang dianggap oleh Flnks sebagai “kesempatan” untuk memastikan bahwa “tuntutan setiap orang, termasuk mereka yang melakukan protes, dapat didengar dan diperhitungkan.”

    Pembahasan tentang reformasi konstitusi masih harus berjalan dan memerlukan pemungutan suara bersama oleh kedua majelis di Parlemen Prancis.

    Parahnya situasi memaksa Presiden Macron melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru (Getty Images)

    Pemerintah Prancis berjanji bahwa usulan tersebut tidak akan berlaku setidaknya sampai akhir Juni.

    Beberapa sekutu Macron telah memintanya untuk menunda reformasi. Sonia Lagarde, Wali Kota Noumea, yang berasal dari partai presiden, adalah salah satunya.

    “Kita harus berhenti sejenak dan menenangkan keadaan. Segalanya sudah keterlaluan,” katanya.

    Macron tampaknya mendengarkan permintaan tersebut dengan mengumumkan bahwa ia akan memberikan lebih banyak waktu untuk dilakukannya dialog.

    Namun, ia juga menegaskan kembali bahwa hasil referendum terakhir yang meminta kemerdekaan telah ditolak.

    Selama kunjungannya ke Kaledonia Baru ia bertemu dengan para pemimpin lokal yang mendukung dan menentang kemerdekaan.

    Macron mengatakan jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, referendum baru dapat diadakan mengenai status wilayah dari Kaledonia Baru.

    (nvc/nvc)

  • 43 Orang Masih Dirawat di RS Thailand Buntut Turbulensi Ekstrem Boeing 777

    43 Orang Masih Dirawat di RS Thailand Buntut Turbulensi Ekstrem Boeing 777

    Bangkok –

    Sebanyak 43 orang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Thailand, setelah menjadi korban luka dalam insiden turbulensi ekstrem yang dialami pesawat Boeing 777-300ER yang dioperasikan maskapai Singapore Airlines pada 21 Mei lalu. Beberapa pasien di antaranya berada dalam perawatan intensif.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (25/5/2024), otoritas Rumah Sakit (RS) Samitivej Srinakarin yang berada di Bangkok dalam pernyataan terbaru menyebut sebanyak 43 pasien itu masih dirawat di tiga rumah sakit berbeda di ibu kota Thailand sekitar empat hari setelah insiden turbulensi ekstrem terjadi.

    Di RS Samitivej Srinakarin sendiri, terdapat 34 pasien yang masih menjalani perawatan medis, dengan tujuh pasien di antaranya berada dalam perawatan intensif. Ketujuh pasien yang dirawat intensif itu terdiri atas tiga warga Australia, dua warga Malaysia, satu warga Inggris dan satu warga Selandia Baru.

    Sebanyak 27 pasien lainnya yang dirawat di RS Samitivej Srinakarin terdiri atas delapan warga Inggris, enam warga Australia, lima warga Malaysia, dan dua warga Filipina.

    Dua pasien di antaranya telah diperbolehkan pulang usai dirawat di rumah sakit tersebut, sementara dua pasien lainnya dari RS Samitivej Sukhumvit dipindahkan ke RS Samitivej Srinakarin untuk bergabung dengan kerabatnya yang dirawat di sana.

    Pada Kamis (24/5) waktu setempat, direktur RS Samitivej Srinakarin menuturkan kepada wartawan setempat bahwa 22 pasien di antaranya mengalami cedera tulang belakang dan enam pasien lainnya mengalami cedera otak dan tulang tengkorak. Namun demikian tidak ada yang kondisinya mengancam nyawa.

    Sedikitnya satu orang meninggal akibat dugaan serangan jantung usai turbulensi ekstrem terjadi pada penerbangan Singapore Airlines dengan nomor SQ321 tersebut, yang mengudara dari London menuju ke Singapura. Satu korban tewas itu diidentifikasi sebagai seorang penumpang asal Inggris berusia 73 tahun.

    Pihak maskapai Singapore Airlines menyebut penerbangan itu mengalami turbulensi ekstrem secara tiba-tiba saat mengudara di atas wilayah Myanmar.

    Penerbangan yang membawa total 211 penumpang, termasuk dua warga negara Indonesia (WNI), dan 18 awak itu dialihkan ke Bangkok untuk pendaratan darurat.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Ada Apa di Balik Ketegangan China-Taiwan yang Semakin Memanas?

    Beijing –

    China meluncurkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan yang mensimulasikan serangan skala penuh di pulau itu beberapa hari setelah pelantikan presiden baru Taiwan, William Lai.

    Latihan militer ini menegaskan inti permasalahan: klaim China atas Taiwan.

    Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari China dan negara itu tak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dalam upayanya ini.

    Akan tetapi banyak warga Taiwan menganggap diri mereka sebagai bagian yang terpisah dari penduduk China.

    Kendati begitu, sebagian besar dari mereka mendukung status quo, yakni Taiwan tak mendeklarasikan kemerdekaan dari China atau bersatu dengan negara itu.

    BBC

    Bagaimana sejarah antara China dan Taiwan?

    Catatan China pertama kali menyebutkan pulau itu pada tahun 239 M, ketika seorang kaisar mengirimkan pasukan ekspedisi ke sana sebuah fakta yang digunakan Beijing untuk mendukung klaimnya atas teritori ini.

    Setelah masa penjajahan Belanda yang relatif singkat, Taiwan diperintah oleh Dinasti Qing di China, sebelum diserahkan ke Jepang setelah negara itu memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama.

    Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang direbutnya dari China.

    Setelah itu, Taiwan secara resmi diduduki oleh Republik China (ROC), yang mulai memerintah dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat dan Inggris.

    Namun dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin ROC saat itu, Chiang Kai-shek, dikalahkan oleh tentara Komunis pimpinan Mao Zedong.

    Chiang, sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukungnya sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.

    Chiang dengan sistem pemerintahan diktatornya memerintah Taiwan hingga tahun 1980-an.

    Setelah kematiannya, Taiwan memulai transisi menuju demokrasi dan mengadakan pemilu pertamanya pada tahun 1996.

    Siapa saja yang mengakui Taiwan?

    Ada perbedaan pendapat tentang status Taiwan.

    Taiwan memiliki konstitusi sendiri dengan pemimpin yang dipilih secara demokratis dan sekitar 300.000 tentara aktif.

    Pemerintahan ROC di pengasingan pada awalnya mengklaim mereka mewakili seluruh China.

    Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui oleh banyak negara Barat sebagai satu-satunya pemerintahan China.

    Jet Angkatan Udara Taiwan bersiap lepas landas sebagai tanggapan terhadap latihan militer China (Reuters)

    Namun pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa pemerintah Taipei tidak bisa lagi dianggap sebagai perwakilan sejati masyarakat yang tinggal di daratan China

    Pada 1971, PBB mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing.

    Ketika China mulai membuka perekonomiannya pada 1978, AS menyadari adanya peluang perdagangan dan kebutuhan untuk mengembangkan hubungan.

    AS secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing pada 1979.

    Sejak saat itu, jumlah negara yang mengakui pemerintahan ROC telah menurun drastis dan hanya 12 negara yang mengakui pulau tersebut saat ini.

    China memberikan tekanan diplomatik yang besar terhadap negara-negara lain agar tidak mengakui Taiwan.

    Bagaimana relasi antara Taiwan dan China?

    Hubungan keduanya mulai membaik pada 1980-an ketika Taiwan melonggarkan peraturan mengenai kunjungan dan investasi di China .

    Pada 1991, ROC menyatakan bahwa perang dengan Republik Rakyat China telah berakhir.

    Tiongkok mengusulkan apa yang disebut opsi “satu negara, dua sistem”, yang disebut akan memungkinkan Taiwan mendapatkan otonomi jika Taiwan setuju berada di bawah kendali Beijing.

    Sistem ini juga mendasari kembalinya Hong Kong ke tangan Tiongkok pada 1997 hingga saat ini, ketika Beijing berupaya meningkatkan pengaruhnya.

    Taiwan menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Beijing berkukuh bahwa pemerintahan ROC Taiwan tidak sah namun perwakilan tidak resmi dari Tiongkok dan Taiwan masih mengadakan pembicaraan terbatas.

    Kemudian pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, yang membuat Beijing khawatir.

    Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung “kemerdekaan” Taiwan.

    Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, Tiongkok mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan, yang menyatakan hak China untuk menggunakan “cara-cara yang tidak damai” terhadap Taiwan jika negara tersebut mencoba “memisahkan diri” dari China.

    Pada 2016, politisi dari DPP Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Di bawah pemerintahannya, hubungan China dan Taiwan memburuk.

    China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai menjabat presiden, dengan alasan Tsai menolak mendukung konsep satu negara China.

    Di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen hubungan China dan Taiwan memburuk (Reuters)

    Tsai tidak pernah mengatakan dia akan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, dan bersikeras bahwa Taiwan sudah merdeka.

    Namun masa jabatan Tai juga bertepatan dengan masa jabatan Xi Jinping yang membuat klaim China terhadap Taiwan kian agresif.

    Xi menegaskan kembali bahwa China “pasti akan bersatu kembali” dengan Taiwan, dan telah menetapkan 2049 sebagai target untuk “mencapai impian China”.

    Pada Januari 2024, Taiwan memilih wakil presiden Tsai, William Lai, sebagai presiden seorang pria yang oleh China dicap sebagai “separatis”.

    Latihan militer pada Kamis (23/05) dilakukan pada pekan pertama William Lai menjabat, dengan mengatakan latihan militer itu sebagai “hukuman berat” atas “tindakan separatis” dan menyebut Lai sebagai presiden DPP “terburuk” sejauh ini.

    Apa kaitan AS dengan hubungan China-Taiwan?

    AS mempertahankan hubungan resmi dengan Beijing, dan mengakuinya sebagai satu-satunya pemerintah China yang menerapkan kebijakan “Satu China namun AS juga tetap menjadi pendukung setia Taiwan di dunia internasional.

    Washington terikat oleh hukum untuk menyediakan senjata pertahanan kepada Taiwan dan Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS akan menyokong Taiwan dalam hal militer melanggar sikap yang dikenal sebagai ambiguitas strategis.

    Pulau ini telah lama menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan AS-China, dan Beijing mengutuk segala dugaan dukungan Washington terhadap Taipei.

    Pada 2022 silam, setelah kunjungan Ketua Parlemen AS Nancy Pelosi ke Taiwan, China merespons dengan unjuk kekuatan dengan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai pembalasan.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Xi, China meningkatkan “perang zona abu-abu” ini dengan mengirim jet tempur dalam jumlah besar ke dekat Taiwan dan mengadakan latihan militer sebagai respons terhadap perselisihan politik antara AS dan Taiwan.

    Pada 2022, serangan pesawat tempur China ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan meningkat hampir dua kali lipat.

    Hasil pemilu ini akan menentukan jalannya hubungan AS-China dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang, akan membawa dampak pada hubungan rumit antara AS, China, dan Taiwan.

    Saksikan juga ‘KuTips: Jaga Kesehatan Bagi Pekerja Shift Malam’:

    (nvc/nvc)