Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Setahun Perang di Gaza, Hubungan Israel-Uni Eropa Kini Berada dalam Tekanan

    Jakarta –

    Pada awalnya, Uni Eropa dan negara-negara anggotanya bersikap tegas dalam menanggapi serangan teroris Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Uni Eropa menyatakan solidaritasnya dengan Israel dan “hak untuk membela diri sejalan dengan hukum kemanusiaan dan internasional dalam menghadapi serangan yang kejam dan tidak pandang bulu.”

    Menurut Peter Stano, juru bicara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, sikap dasar itu tetap sama setelah setahun berselang. Dia mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa terus mendukung Israel dalam haknya untuk mempertahankan diri dari terorisme. Pada saat yang sama, dikatakannya, “Kami terus mendesak mitra-mitra Israel untuk memperhitungkan biaya kemanusiaan dari perang di Gaza.”

    Sejak serangan teroris yang dilakukan kelompok militan Islam Hamas di Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan lebih dari 250 sandera dibawa ke Jalur Gaza, lebih dari 41.000 orang telah tewas oleh serangan tentara Israel di sana. Demikian menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    ‘Momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya’

    Segera setelah serangan teror ini, Hugh Lovatt, seorang pakar Timur Tengah di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), mengamati apa yang mungkin menjadi momen persatuan dan dukungan Eropa terhadap Israel – yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

    Namun, persatuan ini tampaknya retak tidak lama kemudian. Negara-negara Uni Eropa berbeda pendapat mengenai apakah akan menyerukan gencatan senjata yang lebih lama atau jeda yang lebih pendek dalam konflik bersenjata ini. Negara-negara seperti Jerman dan Republik Ceko berpendapat bahwa seruan gencatan senjata menyangkal hak Israel untuk mempertahankan diri. Setelah pertemuan puncak pada Oktober 2023, para kepala negara dan pemerintahan Eropa menyerukan “koridor kemanusiaan dan jeda demi kemanusiaan.”

    Pada Maret lalu, ada seruan untuk “jeda kemanusiaan segera yang mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.” Pada saat yang sama, para kepala negara dan pemerintahan secara teratur menyerukan pembebasan para sandera dan menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi kemanusiaan di Gaza.

    Lalu pada Juni, negara-negara Uni Eropa berbicara tentang “jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima” dan meminta baik Israel maupun Hamas untuk melakukan segala upaya untuk melindungi penduduk sipil.

    Namun, von der Leyen dikritik di dalam Uni Eropa karena terlalu memihak Israel.

    Perang Israel-Hamas juga berdampak pada masyarakat Eropa yang lebih luas. Di beberapa negara, ada ekspresi solidaritas terhadap Israel dan protes pro-Palestina, misalnya di universitas-universitas Jerman dan Prancis.

    Serangan darat menguji solidaritas

    Kini, satu tahun setelah serangan itu, hubungan Uni Eropa-Israel berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lovatt. Hal itu terutama disebabkan oleh serangan darat Israel di Jalur Gaza, di mana Israel menggunakan haknya untuk membela diri. Israel mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut ditujukan kepada para anggota Hamas, yang diklasifikasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagai organisasi teroris. Pemerintah Israel juga mengklaim bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai dalam konflik tersebut.

    Juru bicara Uni Eropa, Stano, juga mengamati adanya perubahan suasana hati dan atmosfer. Hal ini disebabkan oleh “situasi bencana yang mengerikan di Gaza dan jumlah korban jiwa yang sangat besar dan tidak proporsional di antara warga sipil,” katanya.

    Pada awal September, Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock melakukan perjalanan ke wilayah tersebut untuk yang ke-11 kalinya sejak serangan itu. Ia mengatakan bahwa aksi militer di Gaza tidak akan menyelesaikan konflik. Ia juga menyerukan gencatan senjata dan mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat.

    Namun, sejauh mana suara Eropa akan didengar di Israel masih dipertanyakan. Pada bulan April, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Baerbock dan David Cameron, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Netanyahu menekankan bahwa meskipun “saran dan nasihat” dihargai, ia akan membuat keputusan sendiri dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk pertahanan diri Israel.

    Dapatkah Uni Eropa mempengaruhi Israel?

    “Masalah Uni Eropa, menurut saya, bukanlah kurangnya pengaruh. Masalahnya adalah kurangnya konsensus internal Uni Eropa,” kata Lovatt.

    Uni Eropa tentu saja memiliki peluang untuk mempengaruhi Israel, seperti dengan menjatuhkan sanksi atau melalui hubungan ekonomi, termasuk Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel. Menurut Uni Eropa, Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel. Pada tahun 2000, perjanjian tersebut menciptakan “kerangka kerja institusional untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi” antara Israel dan Uni Eropa. Di antaranya, perjanjian tersebut mengatur klausul hak asasi manusia dan area perdagangan bebas. Namun, yang terakhir ini tidak mencakup barang-barang dari pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

    Mengingat situasi di Gaza, beberapa negara anggota telah menyerukan agar perjanjian tersebut ditinjau kembali. Stano mengatakan bahwa hal ini telah gagal karena kurangnya kebulatan suara. Sebaliknya, Borrell, diplomat tertinggi Uni Eropa, mengumumkan pada bulan Mei bahwa pertemuan Dewan Asosiasi Uni Eropa-Israel akan diadakan. Menurut perjanjian, badan tersebut bertemu setidaknya sekali setahun, meskipun pertemuan pertama kali dilakukan pada tahun 2022 setelah jeda selama 10 tahun. Stano mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk pertemuan berikutnya.

    Israel menolak solusi dua negara

    Menurut Stano, semua negara Uni Eropa sepakat pada satu hal: menyerukan solusi dua negara, sebuah negara terpisah untuk Palestinadan Israel – sikap yang tidak berubah sejak 7 Oktober 2023. Bagi Uni Eropa, ini adalah “satu-satunya solusi yang layak.” Uni Eropa sedang mengupayakan hal ini dengan mitra internasional dan dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pemerintah Netanyahu telah beberapa kali dengan jelas menolak solusi dua negara , dan mayoritas parlemen Israel baru-baru ini dengan “tegas” menentang gagasan tersebut.

    Lovatt mengatakan, jika Uni Eropa ingin memajukan visinya mengenai solusi dua negara, mereka harus mengambil langkah konkrit, seperti pengakuan Palestina sebagai sebuah negara atau sanksi yang tegas terhadap para pemukim di Tepi Barat.

    Pada bulan Mei, Irlandia dan Spanyol mengakui wilayah Palestina sebagai sebuah negara, dan Slovenia mengikutinya pada bulan Juni. Itu berarti 14 dari 27 negara anggota Uni Eropa telah mengakui kenegaraan Palestina.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman

    (haf/haf)

  • AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    AS Tetap Setia Dukung Israel, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi dukungan AS untuk Israel pada Rabu (02/10), ketika ia menulis di platform media sosial X, “Saya menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap keamanan Israel” dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin negara-negara G7.

    Dukungan Biden ini muncul pada saat Timur Tengah berada dalam kondisi pergolakan yang dimulai ketika kelompok Islam militan Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa, dan beberapa negara lainnya, menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Hamas membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera hampir 250 orang, sekitar 100 orang sandera masih disekap di Gaza.

    Sebagai pembalasan, Israel lalu melancarkan operasi militer berskala besar di wilayah Palestina yang tujuan utamanya adalah untuk memusnahkan Hamas dan membebaskan para sandera. Sejak awal operasi tersebut, lebih dari 40.000 orang di Gaza, kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, telah terbunuh.

    Pertempuran antara pasukan Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas yang berbasis di Lebanon, yang telah menembakkan rudal ke Israel dari seberang perbatasan utara Israel dengan Lebanon, juga meningkat. Pada Senin (30/09), Israel melancarkan serangan darat terhadap Lebanon, setelah membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan udara akhir pekan lalu.

    Para pejabat AS telah menekankan bahwa mereka ingin menghindari perang skala besar di wilayah tersebut dan mencapai gencatan senjata di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. Namun pada Selasa (01/10), Iran meluncurkan rentetan rudal ke Israel dan makin meningkatkan eskalasi dalam skala lebih luas.

    Biden-Netanyahu, dinamika hubungan yang kompleks

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghadapi rangkaian aksi protes di dalam negeri mengenai cara dia menangani perang dengan Hamas. Para pengkritiknya khawatir bahwa tindakan keras Netanyahu justru memperkecil kemungkinan Hamas akan membebaskan para sandera yang tersisa.

    AS telah menggunakan statusnya sebagai sekutu terbesar Israel untuk mencoba mempengaruhinya agar mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Sejauh ini, kebanyakan permintaan AS ditolak Netanyahu. Namun, seperti yang ditegaskan kembali oleh Biden pada Rabu (02/10), dukungan Washington untuk Israel tetap tak tergoyahkan. Tetapi bukan berarti kedua pemimpin negara tersebut selalu akur.

    Komitmen tersebut, kata Panikoff, terlihat ketika AS dengan kekuatan penuh membantu melindungi Israel dari rudal yang ditembakkan oleh Iran pada hari Selasa. Pada saat yang sama, pemerintahan Biden “merasa frustrasi dengan pengambilan keputusan Perdana Menteri Netanyahu,” kata Panikoff, seorang mantan perwira intelijen AS.

    Kepercayaan AS terhadap Netnyahu ‘berkurang secara signifikan’

    Salah satu contoh dari pengambilan keputusan ini adalah pembunuhan pimpinan Hizbullah Hassan Nasrallah oleh Israel. “Tidak ada kepercayaan pribadi yang luar biasa antara Biden dan Netanyahu,” kata William Wechsler, kolega Panikoff di Atlantic Council dan direktur senior Rafik Hariri Center dan Program Timur Tengah di lembaga think tank yang berbasis di Washington tersebut.

    “Satu minggu yang lalu, AS memfokuskan semua upaya mereka untuk menegosiasikan gencatan senjata selama 21 hari di bagian utara” di perbatasan Israel-Lebanon, kata Wechsler. “Mereka melakukan pembicaraan setiap hari dengan pihak Israel mengenai ide ini, namun ketika mereka melakukan pembicaraan ini, pihak Israel merencanakan operasi untuk membunuh Nasrallah. Dan mereka tidak mengatakan kepada pemerintahan Biden bahwa mereka melakukan hal ini. Tingkat kepercayaan yang ada di sana telah berkurang secara signifikan oleh pengalaman baru-baru ini.”

    Keterlibatan AS dalam potensi perang Timur Tengah

    Setelah serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa (30/09) Netanyahu mengatakan bahwa “Iran melakukan kesalahan besar malam ini – dan mereka akan membayarnya.”

    Para pengamat khawatir bahwa Israel dapat membalas dengan menembakkan rudal ke target-target di wilayah Iran. Konflik ini dan eskalasi lebih lanjut dalam pertempuran dengan Lebanon dapat berubah menjadi perang berskala besar dengan konsekuensi yang berpotensi menimbulkan bencana bagi wilayah tersebut dan sekitarnya.

    Wechsler mengatakan bahwa perang seperti itu akan melibatkan Hizbullah yang mengirimkan ratusan ribu rudal ke Israel, cukup untuk membuat sistem pertahanan Iron Dome yang terkenal itu kewalahan. Selain itu, lanjutnya, Iran juga akan menembakkan cukup banyak rudal ke Israel, cukup untuk membuat pertahanan udara Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan kewalahan.

    Perang juga bisa berarti “Israel mencoba mendahului kedua serangan ini, mencoba mengambil sejumlah besar senjata dan menempatkan sejumlah besar orang tak berdosa dalam bahaya, yang dengan sengaja disisipkan Hizbullah di antara mereka,” kata Wechsler.

    Jika hal itu terjadi, ada kemungkinan besar Amerika Serikat akan terlibat lebih jauh, tambah Wechsler – karena “banyak orang Amerika yang akan terancam: Warga Amerika yang tinggal di Israel, [pasukan] Amerika di pangkalan-pangkalan kami di seluruh wilayah, mitra-mitra Amerika di bagian lain Teluk.”

    Dukungan AS untuk Israel berpotensi rugikan Harris dalam pemilu?

    Meskipun isu-isu domestik memainkan peran yang lebih besar bagi sebagian besar pemilih, dukungan AS terhadap Israel juga dapat mempengaruhi pemilihan presiden AS yang akan datang. Beberapa orang Amerika merasa bersemangat tentang peran AS dalam konflik Timur Tengah, seperti yang dapat dilihat dengan protes pro-Palestina yang menyebar di kampus-kampus di seluruh AS pada musim semi lalu.

    Dan di Michigan, sebuah negara bagian dengan populasi Arab-Amerika yang signifikan, lebih dari 100.000 anggota Partai Demokrat memilih opsi “tidak berkomitmen” daripada memilih Joe Biden (yang saat itu menjadi kandidat) dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat. Dorongan untuk membuat orang memilih “tidak berkomitmen” datang dari para penentang pemerintahan Biden-Harris yang mendukung perang Israel di Gaza. Pada pemilihan presiden tahun 2020, Biden hanya memenangkan Michigan dengan 154.000 suara.

    Panikoff melihat kemungkinan bahwa cukup banyak pemilih yang beralih ke kandidat pihak ketiga karena dukungan Kamala Harris terhadap Israel sehingga dapat membuat perbedaan di negara-negara bagian tertentu yang memiliki swing state – dan dengan demikian mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan.

    “Apakah mungkin para pemilih di Michigan yang sangat marah atas konflik di Gaza… mendukung Jill Stein atau Cornel West sampai pada tingkat yang cukup tinggi sehingga dapat mengubah pemilihan untuk Donald Trump di Michigan? Ya,” kata Panikoff. “Saya pikir ada kemungkinan Anda bisa melihat hasil yang sama di Pennsylvania. Dan jika hal tersebut terjadi di keduanya, maka akan sangat, sangat sulit untuk melihat jalur di mana Wakil Presiden Harris bisa menang.”

    Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris

    (ita/ita)

  • Israel Larang Sekjen PBB Masuk ke Negaranya, DK PBB Bilang Gini

    Israel Larang Sekjen PBB Masuk ke Negaranya, DK PBB Bilang Gini

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam Israel atas keputusannya untuk menyatakan pemimpin badan dunia tersebut sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke Israel. DK PBB menyatakan bahwa setiap langkah untuk mendelegitimasi pekerjaannya adalah kontraproduktif.

    “Keputusan apa pun untuk tidak melibatkan Sekjen PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah,” kata dewan yang beranggotakan 15 negara itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada hari Kamis (3/10) waktu setempat. Para anggota DK PBB juga mendesak negara-negara “untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang merusak pekerjaan dia (Guterres).”

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz pada Rabu lalu menyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres merupakan “persona non grata” alias orang yang tidak disukai, sehingga tak boleh menginjakkan kaki di Israel. Hal ini disampaikan Katz setelah Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel, dan Guterres dianggap tidak cukup keras mengutuk Iran atas serangan itu.

    “Siapa pun yang tidak dapat dengan tegas mengutuk serangan kejam Iran terhadap Israel tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel. Ini adalah Sekretaris Jenderal anti-Israel yang memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh,” kata Katz, dilansir Al Arabiya dan Bloomberg, Jumat (4/10/2024).

    Hal ini menandai yang terbaru dalam serangkaian perselisihan antara Israel dan PBB. Para pejabat Israel menuduh bahwa ribuan pekerja PBB memiliki hubungan dengan kelompok milisi Palestina, Hamas dan Jihad Islam. PBB mengatakan Israel belum menguatkan tuduhan itu dengan bukti-bukti.

    Israel juga telah berhenti mengeluarkan visa bagi pejabat PBB yang mencoba mengunjungi Gaza.

    Sementara negara-negara termasuk Prancis dan Inggris dengan cepat membela Guterres, pernyataan Dewan Keamanan tersebut merupakan pertama kalinya AS – sekutu utama Israel – mendukung pemimpin badan dunia tersebut.

    Guterres sendiri kemudian mengecam serangan Iran ke Israel, setelah ditetapkan “persona non grata” dan dilarang berkunjung ke negara Yahudi tersebut.

    “Seperti yang saya lakukan sehubungan dengan serangan Iran pada bulan April — dan seperti yang seharusnya terlihat jelas kemarin dalam konteks kecaman yang saya ungkapkan — saya sekali lagi mengutuk keras serangan rudal besar-besaran yang dilancarkan Iran terhadap Israel kemarin,” ucap Guterres saat berbicara dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir BBC, Jumat (4/10/2024).

    “Serangan-serangan ini secara paradoks tampaknya tidak mendukung perjuangan rakyat Palestina, atau mengurangi penderitaan mereka,” sebutnya.

    Kecaman itu disampaikan Guterres saat berbicara di hadapan 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menggelar pertemuan di New York, AS pada Rabu (2/10) waktu setempat, atau sehari setelah rentetan serangan rudal Iran menghujani Israel pada Selasa (1/10) malam.

    Tidak hanya mengecam Iran, Guterres juga melontarkan kritikan untuk Israel saat berbicara dalam forum Dewan Keamanan PBB tersebut. Dia menyebut operasi militer Israel di Jalur Gaza sebagai “operasi militer paling mematikan dan paling menghancurkan selam saya menjawab sebagai Sekretaris Jenderal”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Terus Serang Pusat Kota Beirut, Ratusan Orang Tewas

    Israel Terus Serang Pusat Kota Beirut, Ratusan Orang Tewas

    Jakarta –

    Sejumlah kantor berita mengutip beberapa saksi mata yang mengatakan bahwa serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen di pusat Kota Beirut.

    Jika terkonfirmasi, insiden ini akan menjadi serangan pertama Israel di pusat kota Beirut dalam hampir satu tahun pertempuran antara Israel dan Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah gempuran yang terus berlanjut di seluruh Lebanon.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa lantai atas sebuah gedung apartemen di distrik Kola, Beirut, terkena serangan, mengutip saksi mata yang mendengar suara ledakan dan melihat asap mengepul dari lantai atas gedung tersebut.

    Kantor berita AFP mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa sebuah pesawat tak berawak Israel menghantam sebuah apartemen milik kelompok Jamaa Islamiya, yang menyebabkan empat orang tewas. Namun, kejadian ini tidak dapat diverifikasi secara independen.

    Ada beberapa serangan lain di Beirut, termasuk yang menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada hari Jumat (27/09).

    Lebanon: Lebih dari 100 orang tewas dalam 24 jam terakhir

    Pada hari Minggu (29/09), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lebanon mengatakan bahwa 105 orang telah terbunuh dalam serangan Israel dalam kurun waktu 24 jam.

    Kemenkes menyebut 359 orang juga terluka ketika Israel menyerang beberapa bagian Lebanon selatan, termasuk pinggiran Kota Beirut.

    IDF mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan serangan di Lebanon dengan tujuan “merusak dan menurunkan kemampuan militer dan infrastruktur Hizbullah.”

    Sayap kiri Palestina: Tiga anggota tewas dalam serangan di Beirut

    Kelompok militan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (Popular Front for the Liberation of Palestine/PLFP) mengatakan bahwa tiga anggotanya tewas dalam serangan Israel di distrik Kola, Beirut, Senin (30/09).

    Serangan yang belum dikonfirmasi oleh Israel ini merupakan gempuran pertama di dalam wilayah Kota Beirut sejak tanggal 7 Oktober 2023.

    Dalam sebuah pernyataan, PLFP mengatakan bahwa Kepala Keamanan Militer, Mohammad Abdel-Aal, Komandan Militer Imad Odeh, dan anggota ketiga, Abdelrahman Abdel-Aal tewas dalam serangan itu.

    PFLP adalah kelompok sayap kiri sekuler, yang bersekutu dengan Hizbullah dalam mendukung kelompok Palestina Hamas melawan Israel. Hizbullah dan Hamas dinyatakan sebagai kelompok teror oleh AS, Inggris, Jerman, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    Pakar Timur Tengah: Israel sadar Hizbullah “lebih tidak efisien”

    Kepada DW, seorang penulis dan peneliti senior dari Program Politik Arab di Washington Institute, Hanin Ghaddar, mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan Israel untuk meningkatkan konflik di Lebanon.

    “Pertama, tentara Israel tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah besar di Gaza. Operasi militer di Gaza sudah hampir berakhir dan sisanya yang dibutuhkan tidak memerlukan banyak tentara Israel,” ucap Ghaddar.

    Kedua, Ghaddar mengatakan bahwa Israel menyadari bahwa “sangat mudah untuk menyusup ke Hizbullah dengan intelijen mereka, kemudian Hizbullah jauh lebih terdampak daripada yang mereka kira dan jauh lebih tidak efisien.”

    Ghaddar mengatakan bahwa kurangnya efisiensi berarti Iran juga tidak ingin Hizbullah merespons.

    Mengenai pertanyaan tentang seberapa parah Hizbullah terkena dampak dari serangan terhadap kepemimpinannya, Ghaddar mengatakan, apa yang terjadi pada dasarnya adalah “pembunuhan terhadap Hizbullah.”

    “Apa yang kita lihat bukan hanya pembunuhan terhadap pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, ini adalah pembunuhan terhadap Hizbullah itu sendiri dengan melenyapkan para pendirinya,” kata Ghaddar.

    mh/ha/hp (Reuters, AFRP, AP, dpa)

    (ita/ita)

  • Dilaporkan Penganiayaan, Ketua Bawaslu Surabaya Pertimbangkan Upaya Hukum

    Dilaporkan Penganiayaan, Ketua Bawaslu Surabaya Pertimbangkan Upaya Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Dilaporkan melakukan penganiayaan oleh mantan kekasihnya Elly Dianawati Saleh (46), Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernardo Thyssen merasa nama baiknya dicemarkan. Ia pun mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum untuk membersihkan namanya.

    “Elly telah  menyerang personal saya. Dia pernah menuduh saya pernah melakukan penganiayaan terhadap wanita lain, terus dia juga menuduh saya sebagai psikopat, maka dari itu jika dalam waktu 3 x 24 jam dia tidak melakukan klarifikasi dan membuktikan kebenaran omongan dia maka saya akan laporkan balik dia ke pihak kepolisian,” kata Novli, Sabtu (28/09/2024).

    Novli mengatakan, Elly beberapa kali meminta sejumlah uang untuk membayar utang kepada teman-teman kantornya dan membayar uang kos. Permintaan itu, tidak dihiraukan oleh Novli karena diluar kemampuannya. Novli menyebut bahwa ketika kemauan Elly tidak dipenuhi, ia tidak segan melukai diri sendiri. Elly pernah mengancam Novli bahwa dirinya akan minum racun.

    “Tak jarang pula dia juga menyakiti saya, menggigit tubuh saya. Namun karena saya dengan dia ada hubungan serius dan mau ke jenjang pernikahan, maka saya sabar sabarkan siapa tahu dia bisa berubah,” imbuh Novli.

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu Surabaya membantah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada kekasihnya Elly Dianawati Saleh. Ia juga menjelaskan kronologi dan meralat waktu kejadian yang dilaporkan oleh Elly ke Polrestabes Surabaya.

    “Di laporan kan tercatat penganiayaannya terjadi pada 12 Juli 2024. Padahal, dia muntah di mobil saya itu pada Kamis (11/07/2024) dini hari. Saat itu usai kami nobar pertandingan Belanda vs Inggris,” kata Novli diwawancarai Beritajatim.com, Sabtu (28/09/2024).

    Novli menceritakan, awalnya dia dan Elly kencan dan nongkrong di sebuah angkringan di kota Surabaya. Saat nongkrong, Novli mendapatkan ajakan dari teman sekaligus seniornya untuk nonton bareng Semifinal Euro 2024 yang mempertemukan Belanda dan Inggris pada Kamis (11/07/2024) pukul 02.00.

    saat kejadian itu Elly sudah tinggal di kos-kosan dan bukan di Apartemen. Novli pun mengantar Elly hingga ke depan kos saat itu ia baru mengetahui bahwa Elly ternyata muntah di mobilnya.

    “Saya gatau dia muntahnya dimana. Ketika tiba di kos saya bangunkan dia agar jalan ke kosnya. Tapi elly gamau pulang. Maunya sama saya. Itu jam setengah 4 pagi. Saya ini kan jarang pulang dan capek lalu saya dihadapkan dengan kondisi begitu. Dia saya suruh pulang,” jelas Novli.

    Karena tidak mau pulang, menurut Novli, Elly marah dan langsung memukuli dirinya sendiri. Novli pun berusaha menenangkan sebelum akhirnya Elly memilih pulang dan kembali ke kamar kos. Sementara Novli, pulang ke rumahnya. (ang/kun)

  • Ketua Bawaslu Surabaya Bantah Lakukan Pemukulan, Sebut Korban Pukuli Diri Sendiri

    Ketua Bawaslu Surabaya Bantah Lakukan Pemukulan, Sebut Korban Pukuli Diri Sendiri

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Bawaslu Surabaya membantah melakukan pemukulan dan penganiayaan kepada kekasihnya Elly Dianawati Saleh. Ia juga menjelaskan kronologi dan meralat waktu kejadian yang dilaporkan oleh Elly ke Polrestabes Surabaya.

    “Di laporan kan tercatat penganiayaannya terjadi pada 12 Juli 2024. Padahal, dia muntah di mobil saya itu pada Kamis (11/7/2024) dini hari. Saat itu usai kami nobar pertandingan Belanda vs Inggris,” kata Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernardo Thyssen diwawancarai beritajatim.com, Sabtu (28/9/2024).

    Novli menceritakan, awalnya dia dan Elly kencan dan nongkrong di sebuah angkringan di Kota Surabaya. Saat nongkrong, Novli mendapatkan ajakan dari teman sekaligus seniornya untuk nonton bareng Semifinal Euro 2024 antara Belanda dan Inggris pada Kamis (11/7/2024) pukul 02.00 WIB.

    “Ajakan itu saya sampaikan ke Elly, kemudian Elly mendesak saya untuk ke kafe tersebut katanya kafenya bagus. Padahal saya ingin nobar di Warkop Margomulyo. Elly memaksa datang ke kafe tersebut, padahal saya nggak tahu. Elly memaksa saya ke sana karena dia suka,” imbuh Novli.

    Novli dan Elly lantas berangkat ke sebuah kafe di Tegalsari, tempat rekannya mengajak nonton bareng. Ia datang pukul 01.30 WIB dan dijemput langsung oleh rekannya di parkiran kafe.

    Setelah waktu yang ditunggu, ternyata di lokasi itu tidak ada acara nobar. Novli bersama temannya lantas streaming lewat aplikasi di handphone. Sedangkan Elly yang juga kebetulan bertemu dengan teman-temannya di lokasi yang sama malah minum minuman keras.

    “Dia mabuk dan mondar-mandir. Sudah saya ingatkan tapi dia malah marah dan kepala saya dijendul-jendul (ditoyor). Ada saksinya saat itu. Karena situasi semakin tidak terkendali saya ajak pulang,” tutur Novli.

    Novli dan Elly lantas pulang. Menurut keterangan Novli, saat kejadian itu Elly sudah tinggal di kos-kosan dan bukan di Apartemen. Novli pun mengantar Elly hingga ke depan kos. Saat itu ia baru mengetahui bahwa Elly ternyata muntah di mobilnya.

    “Saya nggak tahu dia muntahnya di mana. Ketika tiba di kos saya bangunkan dia agar jalan ke kosnya. Tapi Elly nggak mau pulang. Maunya sama saya. Itu jam setengah 4 pagi. Saya ini kan jarang pulang dan capek, lalu saya dihadapkan dengan kondisi begitu. Dia saya suruh pulang,” jelas Novli.

    Karena tidak mau pulang, menurut Novli, Elly marah dan langsung memukuli dirinya sendiri. Novli pun berusaha menenangkan sebelum akhirnya Elly memilih pulang dan kembali ke kamar kos. Sementara Novli, pulang ke rumahnya.

    Setelah kejadian itu, Novli mengatakan, dirinya sempat jalan-jalan bersama Elly dan makan bersama pada Jumat dan Sabtu. Menurut Novli, tidak ada masalah apapun saat mereka keluar bersama.

    Masalah baru muncul ketika pada Sabtu, Novli mendapati Elly dijemput pria lain setelah diantar pulang kencan. Ia pun merasa dibohongi dan memutuskan hubungan dengan Elly.

    “Saya baru tahu dilaporkan setelah mendapat panggilan dari Polrestabes Surabaya. Saya bingung, saya tidak pernah melakukan penganiayaan apapun kepada dia,” tegas Novli.

    Terkait kasus ini, Novli pun meragukan hasil visum yang dilampirkan Elly untuk membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Karena, pelaporan itu dibuat pada tanggal 15 Juli 2024 atau 5 hari setelah kejadian muntah di mobil.

    Sebelumnya, Ketua Bawaslu Surabaya Dilaporkan ke Polisi oleh seseorang yang mengaku sebagai kekasihnya bernama Elly Dianawati Saleh (46), Senin (15/7/2024) kemarin. Dalam laporannya, Ketua Bawaslu Surabaya, Novli Bernardo Thyssen diduga melakukan penganiayaan kepada Elly.

    Elly Dianawati Saleh menceritakan, kejadian penganiayaan itu terjadi pada Jumat (12/09/2024) lalu. Saat itu, Elly tidak sengaja muntah di dalam mobil Nofly. Ia pun langsung dihajar oleh Nofly.

    “Sebenarnya ga ada masalah apa-apa. Cuman aku ga sengaja muntah di mobilnya pada pagi dini hari itu. Spontanitas dia memukul aku sampai babak belur,” kata Elly, Kamis (26/09/2024).

    Menurut Elly, saat itu kejadian pemukulan berada di dalam mobil. Sehingga, tidak ada saksi yang langsung melihat peristiwa dugaan penganiayaan itu. Ia pun sudah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Surabaya.

    “Karena kejadiannya di mobil. Tidak ada saksi  Sedangkan hasil visumnya sudah jelas. Kemarin sebenarnya yang banyak yang luka. Hasil visum positif saya dipukuli,” imbuh Elly. [ang/beq]

  • Rencana Filipina dan Jepang Evakuasi Warga Sebab Lebanon Kian Membara

    Rencana Filipina dan Jepang Evakuasi Warga Sebab Lebanon Kian Membara

    Jakarta –

    Filipina dan Jepang bersiap melakukan evakuasi terhadap warga mereka yang berada di Lebanon. Hal itu dilakukan setelah situasi Lebanon semakin memanas di tengah meningkatnya saling serang antara Israel dengan kelompok Hizbullah.

    Pemerintah Filipina menyatakan siap mengevakuasi sekitar 11.000 warga negaranya dari Lebanon jika pasukan Israel melintasi perbatasan untuk melancarkan serangan darat ke Hizbullah. Kini, Israel terus melakukan serangan udara ke lokasi yang mereka klaim sebagai basis-basis Hizbullah di Lebanon.

    Serangan itu telah menewaskan ratusan orang minggu ini. Sementara, Hizbullah terus membalas serangan Israel dengan serangan roket, termasuk yang mencapai ibu kota Israel Tel Aviv.

    Israel telah menolak seruan gencatan senjata 21 hari yang didukung Amerika Serikat (AS) dan sekutu. Kepala militer Israel telah memberi tahu para prajuritnya bersiap menghadapi kemungkinan invasi ke Lebanon.

    “Invasi darat akan menyebabkan pemulangan wajib,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Eduardo de Vega pada konferensi pers di Manila, Filipina, dilansir AFP, Jumat (27/9/2024).

    Dia mengatakan rencananya ialah memindahkan ribuan orang keluar dari Lebanon melalui laut. Namun, de Vega tak menjelaskan detail rencana evakuasi itu.

    Filipina sudah lebih dulu mendesak warganya untuk meninggalkan Lebanon sebelum maskapai penerbangan berhenti terbang ke Beirut, Lebanon. Namun, sebagian besar warga Filipina tidak mengindahkan seruan tersebut.

    Jutaan warga Filipina bekerja di luar negeri — dengan sebagian besar terkonsentrasi di Timur Tengah — karena terbatasnya kesempatan kerja di negara asal mereka. Sekitar 90 persen dari mereka yang bekerja di Lebanon adalah pekerja rumah tangga migran perempuan.

    “Bagi sebagian dari mereka, terbunuh dalam perang lebih baik daripada mati kelaparan,” kata de Vega.

    Dia mengatakan sejauh ini tidak ada warga Filipina yang menjadi korban serangan udara Israel terhadap Hizbullah. Duta Besar Filipina untuk Beirut Raymond Balatbat mengatakan 196 warga Filipina telah meninggalkan Lebanon selatan, tempat operasi Israel terkonsentrasi. Sebagian besar warga Filipina yang bekerja di negara itu bermukim di Lebanon tengah di sekitar Beirut.

    Jepang Minta Warganya Keluar dari Lebanon

    Pemerintah Jepang juga menyerukan warganya untuk meninggalkan Lebanon. Seruan ini disampaikan juru bicara pemerintah Jepang pada Jumat (27/9). Jepang juga disebut berencana mengirimkan pesawat militer untuk mengevakuasi warganya dari Lebanon.

    “Saat ini kami sedang memeriksa keselamatan warga negara Jepang yang tinggal di Lebanon, serta mendesak mereka untuk meninggalkan negara tersebut sementara penerbangan komersial reguler tetap beroperasi”, kata kepala sekretaris kabinet Yoshimasa Hayashi pada hari Jumat, dilansir kantor berita AFP.

    Media Jepang melaporkan pengaturan sedang dilakukan untuk mengirim pesawat militer Jepang ke Yordania. Pihak Jepang akan bersiaga di Yordania untuk keperluan evakuasi mendadak.

    Sejumlah media Jepang termasuk Kyodo News melaporkan pesawat angkut C-2 akan dimobilisasi untuk mengevakuasi sekitar 50 warga negara Jepang yang saat ini berada di Lebanon. Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, mengatakan pihaknya ‘sangat prihatin dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah’.

    Dia mengatakan Jepang ‘sangat mendesak’ semua pihak untuk ‘menahan diri sepenuhnya guna menghindari eskalasi lebih lanjut’.

    Sebelum Jepang dan Filipina, Inggris juga telah memerintahkan warganya pergi dari Lebanon. Inggris juga mengerahkan ratusan tentaranya ke Siprus untuk membantu evakuasi warganya dari Lebanon.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    90 Ribu Orang Mengungsi

    PBB mengatakan sekitar 90.000 orang telah mengungsi di Lebanon. Warga mengungsi akibat gempuran Israel terhadap wilayah yang dianggap mereka sebagai basis Hizbullah.

    Angka itu merupakan jumlah pengungsi sejak Senin (23/9) hingga Rabu (25/9). Organisasi Internasional untuk Migrasi PBB (IOM) telah mencatat ‘90.530 orang yang baru mengungsi’.

    “Banyak dari lebih dari 111.000 orang yang mengungsi sejak Oktober, kemungkinan besar telah mengungsi untuk kedua kalinya,” ujar Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mengacu pada dimulainya permusuhan lintas batas antara Israel dan Hizbullah.

    Situasi Timur Tengah Makin Panas

    Konflik antara Israel dengan Hizbullah ini juga semakin panas setelah Irak lewat kelompok Perlawan Islam melancarkan serangan ke Pelabuhan Laut Merah Israel di Eliat. Serangan itu diklaim dilakukan dengan pesawat tak berawak atau drone.

    “Perlawanan Islam di Irak menyerang target strategis di Eilat pada hari Rabu menggunakan pesawat tak berawak,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Telegram sebagaimana dilansir AFP.

    Militer Israel mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang mendekati Eilat dan satu lagi jatuh di daerah itu. Israel melaporkan dua orang terluka ringan.

    Meningkatnya konflik di Timur Tengah ini terjadi saat perang di Gaza, Palestina, yang telah menewaskan lebih dari 40 ribu orang belum berakhir. Desakan gencatan senjata dari berbagai negara belum juga disepakati oleh Israel.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/taa)

  • Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    Taliban Putus Hubungan dengan Inggris, Kedutaan Afghanistan Ditutup

    London –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Afghanistan di London, Inggris, ditutup pada Jumat (27/9) waktu setempat. Penutupan itu dilakukan setelah otoritas Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan memutuskan hubungan dengan misi diplomatik yang dibentuk pemerintah sebelumnya di Kabul dan memecat stafnya di Inggris.

    Seorang reporter AFP, seperti dilansir AFP, Jumat (27/9/2024), melihat pemberitahuan digantung di gerbang bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London.

    “Kedutaan Besar Republik Afghanistan ditutup,” demikian bunyi pemberitahuan tersebut.

    Tidak ada yang membukakan pintu gerbang Kedubes Afghanistan, namun bendera nasional negara itu masih berkibar.

    Awal bulan ini, Duta Besar Afghanistan untuk Inggris Zalmai Rassoul mengumumkan via media sosial bahwa kedutaannya akan ditutup “atas permintaan resmi negara tuan rumah” pada 27 September.

    Dalam tanggapannya, Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris (FCDO) membantah bahwa pihaknya berada di balik penutupan tersebut.

    “Keputusan ini tidak dibuat oleh pemerintah Inggris,” tegas juru bicara FCDO dalam pernyataannya.

    “Negara Afghanistan memutuskan untuk menutup Kedutaan Besar Afghanistan di London dan memberhentikan para stafnya,” imbuh pernyataan tersebut.

    Lihat Video: Taliban Bebaskan Ekstremis Anti-Imigran Austria

    “Kami terus mendukung rakyat Afghanistan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang paling membutuhkan,” ucap juru bicara FCDO.

    FCDO belum mengindikasikan apakah Duta Besar Afghanistan yang baru akan diakreditasi di London.

    Inggris tidak mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintahan yang sah dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan negara tersebut. Tapi sejalan dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, otoritas London mengakui bahwa “tidak ada alternatif selain terlibat secara pragmatis dengan pemerintahan Afghanistan saat ini”.

    Misi diplomatik Inggris untuk Afghanistan pada saat ini berbasis di Doha, Qatar.

    Bagian konsuler pada Kedubes Afghanistan di London, menurut situs resminya, ditutup sejak 20 September.

    Pada Jumat (27/9) waktu setempat, Dubes Rassoul memposting ulang postingan X di mana Dubes Jerman untuk Inggris mengatakan bahwa menjadi “kesenangan” untuk bekerja dengan mitranya dari Afghanistan selama bertahun-tahun.

    Dubes Jerman juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “situasi mengerikan bagi perempuan dan anak perempuan di bawah Taliban”.

    Selama tiga tahun terakhir, Taliban telah menerapkan interpretasi Islam secara radikal dan semakin keras dalam mengusir perempuan dari ruang-ruang publik.

    Meskipun Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak Agustus 2021, kedutaan-kedutaan besar di berbagai negara tetap beroperasi dengan para staf diplomatik yang setia kepada pemerintahan sebelumnya yang didukung internasional.

    Pada akhir Juli lalu, Kementerian Luar Negeri Taliban menegaskan pihaknya “tidak bertanggung jawab” atas kredensial, termasuk paspor dan visa, yang dikeluarkan oleh misi diplomatik yang tidak sejalan dengan penguasa kabur Kabul.

    Misi diplomatik yang dimaksud mencakup Kedubes Afghanistan di Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, Kanada dan Australia.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sri Lanka Punya Presiden Baru, Lebih Condong ke India atau China?

    Sri Lanka Punya Presiden Baru, Lebih Condong ke India atau China?

    Jakarta –

    Anura Kumara Dissanayake dilantik sebagai presiden baru Sri Lanka minggu ini. Negara kepulauan itu pun punya harapan baru untuk terus bangkit dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarah kemerdekaannya.

    Presiden Dissanayake, yang dikenal dengan singkatan AKD, memimpin aliansi Kekuatan Rakyat Nasional yang condong ke haluan Marxis. Aliansi ini mencakup partainya, Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) atau Front Pembebasan Rakyat.

    Selama kampanye, pria berusia 55 tahun itu berjanji memulihkan perekonomian, mengatasi kemiskinan, dan meninjau kembali ketentuan persyaratan dana talangan oleh Dana Moneter Internasional IMF senilai US$2,9 miliar atau sekitar Rp43,8 triliun untuk Sri Lanka.

    Di tengah semua itu, India dan Cina berusaha memperkuat pengaruh mereka di Sri Lanka.

    Pertaruhan strategis bagi India dan Cina

    Para pakar dan akademisi meyakini bahwa pemerintah baru akan melakukan pendekatan yang lebih bernuansa dalam kalkulasi kebijakan luar negeri. Krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2022 membuka peluang bagi India untuk mendapatkan kembali sebagian pengaruhnya di Sri Lanka.

    New Delhi turun tangan dengan memberikan sekitar $4 miliar (sekitar Rp60 triliun) dalam bentuk bantuan keuangan dan material, termasuk makanan, obat-obatan penting, dan bahan bakar, serta pertukaran mata uang dan penangguhan pinjaman.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Dia kemungkinan akan mengikuti kebijakan yang berimbang dengan mengutamakan pembangunan ekonomi,” kata Srikanth Kondapalli, profesor studi Cina di Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, kepada DW. Kondapalli juga mengacu pada lokasi strategis Sri Lanka yang berada di persimpangan rute pelayaran sibuk yang menghubungkan Asia dengan Afrika dan Eropa.

    Profesor Sreeradha Datta, pakar Sri Lanka dari Sekolah Urusan Internasional Jindal yang berpusat di India, mengatakan meski sebelumnya lebih bersikap anti-India dan cenderung mendekat ke Cina, JVP diharapkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih moderat di bawah kepemimpinan Dissanayake. “Cina akan terus terlibat, tetapi India juga akan dipandang sebagai mitra.”

    Setelah kemenangannya dalam pemilihan umum, Dissanayake segera menanggapi ucapan selamat dari Perdana Menteri India Narendra Modi, dan berjanji untuk bekerja sama. Presiden Cina Xi Jinping juga mengucapkan selamat kepadanya dan berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah baru dalam meningkatkan pembangunan dan kerja sama dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan Cina BRI, yang sering dijuluki Jalur Sutra Baru.

    Sri Lanka akan lebih condong ke mana?

    Dissanayake menegaskan bahwa aset Sri Lanka, termasuk wilayah darat, laut, dan udaranya, tidak dapat direbut. Sikap ini terbukti ketika ia baru-baru ini menentang Adani Group dari India yang menguasai sektor-sektor utama seperti pelabuhan Sri Lanka dan energi terbarukan, dengan alasan masalah lingkungan.

    “Negara-negara tetangga India di Asia Selatan semakin mengadopsi strategi ‘India plus Cina’ untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi mereka di antara dua kekuatan Asia yang sedang bangkit ini,” kata Ajay Bisaria, mantan diplomat India, kepada DW.

    Ia merasa bahwa jaringan saling ketergantungan ekonomi yang kuat telah membangun niat baik di antara kedua pemerintahan.

    “Namun, sejauh ini, India adalah mitra keamanan yang lebih disukai. Pihak India belajar membangun ekuitas jangka panjang di lingkungan tersebut yang (bertahan) melampaui rezim.”

    Bisaria menunjukkan bahwa New Delhi telah terlibat dengan Dissanayake jauh sebelum ia berkuasa. Menurutnya, dukungan finansial yang diberikan India merupakan contoh keuntungan yang diberikan India kepada negara-negara tetangganya yang lebih kecil. Ia mengatakan bahwa seperti juga yang terlihat di Bangladesh dan Maladewa, tren keseluruhannya mengarah pada peningkatan keterlibatan dengan India.

    Dalam jangka panjang, Datta mengatakan persaingan strategis di Samudra Hindia pasti akan berlangsung sengit, dan mustahil bagi Sri Lanka untuk memberikan jaminan apa pun kepada India terkait hal itu saat ini.

    “Namun mengingat sejarah mereka dengan Cina, Sri Lanka pasti akan waspada dan tidak akan terburu-buru mengakomodasi Cina seperti yang telah kita lihat dilakukan oleh presiden sebelumnya di masa lalu,” katanya.

    “Itu akan berjalan perlahan dan saya yakin Dissanayake punya ketangkasan yang mungkin belum kita sadari.”

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (ita/ita)

  • Kritik Pemerintah, Pria Arab Saudi Divonis 30 Tahun Penjara

    Kritik Pemerintah, Pria Arab Saudi Divonis 30 Tahun Penjara

    Jakarta –

    Pengadilan Arab Saudi menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepada seorang guru pensiunan karena mengkritik pemerintah di media sosial. Vonis ini dijatuhkan kurang dari dua bulan setelah hukuman mati pria itu dibatalkan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (25/9/2024), hukuman mati terhadap Mohammed al-Ghamdi menyoroti apa yang digambarkan para kritikus sebagai peningkatan penindasan di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan Teluk tersebut.

    Pangeran Mohammed membahas kasus tersebut dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang ditayangkan pada bulan September 2023 lalu. Saat itu, Putra Mahkota Saudi itu mengatakan bahwa pemerintah “malu” atas hal itu dan menyatakan harapan bahwa putusan mati itu dapat diubah.

    Hukuman mati Ghamdi dibatalkan pada banding pada bulan Agustus lalu.

    Namun pengadilan banding menjatuhkan hukuman penjara 30 tahun kepadanya atas dakwaan yang sama, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, seorang ulama Islam yang tinggal di Inggris, kepada AFP.

    Sebelumnya, Mohammed al-Ghamdi telah dijatuhi hukuman mati pada bulan Juli 2023 oleh Pengadilan Pidana Khusus, yang dibentuk pada tahun 2008 untuk menangani kasus-kasus terkait terorisme.

    Mantan guru tersebut, yang berusia 50-an tahun, ditangkap pada Juni 2022.

    Kasus terhadapnya sebagian besar bermula dari unggahan yang mengkritik pemerintah dan menyatakan dukungannya terhadap para tahanan seperti ulama-ulama yang dipenjara Salman al-Awda dan Awad al-Qarni, kata saudaranya, Saeed al-Ghamdi, sebelumnya.

    Akunnya di platform media sosial X hanya memiliki sembilan pengikut, kata Gulf Centre for Human Rights ketika masalah hukumnya terungkap tahun lalu.

    Dakwaan yang dihadapinya termasuk konspirasi terhadap kepemimpinan Saudi, melemahkan lembaga negara, dan mendukung ideologi teroris. Demikian diungkapkan sumber-sumber yang diberi pengarahan tentang rincian tersebut.

    “Perubahan keputusan dalam putusan ini membuktikan keadaan dramatis sistem peradilan kerajaan yang dipolitisasi,” tulis Saeed al-Ghamdi di X.

    “Saudara saya tidak bersalah untuk ditangkap dan diadili dengan cara ini,” tambahnya.

    Di bawah Pangeran Mohammed, Arab Saudi telah menjalankan agenda reformasi ambisius yang dikenal sebagai Visi 2030, yang dimaksudkan untuk mengubah kerajaan yang sebelumnya tertutup, menjadi tujuan wisata dan bisnis global.

    Namun, otoritas Saudi terus mendapat kecaman atas catatan hak asasi negara tersebut dan pembatasan kebebasan berbicara khususnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)