Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Royal Alloy Temurah Meluncur di IIMS 2025, Skutik Retro di Bawah Rp 50 Juta

    Royal Alloy Temurah Meluncur di IIMS 2025, Skutik Retro di Bawah Rp 50 Juta

    Jakarta –

    Royal Alloy di bawah payung Utomocorp merilis skutik retro termurah dalam jajarannya dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Skutik dari Inggris bergaya retro ini bernama Royal Alloy GT2 Series.

    Skutik retro itu berbeda dengan GP150 yang sudah dipasarkan oleh Royal Alloy. Misalnya material body GT2 Series yang digunakan berasal dari plastik.

    Namun bahasa desain dari Royal Alloy ini masih sama dengan model-model yang dipasarkan. Bodynya yang sedikit membulat, namun fitur-fitur yang terpasang sudah modern.

    Adapun fitur yang ditawarkan di GT 2 Series ini adalah TFT Colour LCD Instrument, sistem pengereman ABS + TCS, penggunaan Smart Key, serta sistem pendinginan Liquid Cooled.

    “GT2 Series kita bawa untuk menyasar segmen anak muda yang hobi skuter retro namun punya fitur modern dan tentunya secara harga juga terjangkau,” sebut CEO Utomocorp, Denny Utomo.

    GT2 Series menggunakan mesin SOHC, empat katup berpendingin air berkapasitas 148cc. Tenaga maksimum yang dibukukannya mencapai 11,5 W pada 8500 rpm serta mempunyai Torsi 14,5 Nm pada 6500 rpm.

    GT2 Series ini menjadi pelengkap model lain, seperti GP150, GT150, GP24 dan TG245 Sidecar.

    Royal Alloy GT2 Series akan dijual dengan harga Rp 49,000,000,- On The Road (OTR) Jakarta serta mempunyai pilihan warna Meteorite Grey, Modern Orange untk tipe Sport , kemudian tipe Elegance tersedia dalam warna Ivory, Dark Jade, Flame Red, Lemon Yellow, serta warna Special yang terlihat unik: Parrot, Swan dan Durian.

    Kalau dilihat-lihat motor ini menjadi yang termurah dipasarkan oleh Royal Alloy untuk pasar Indonesia.

    Selain GT2 Series, UTOMOCORP menghadirkan produk lain seperti Tiagra Grande 245 sidecar dengan harga Rp 155.000.000,- (OTR Jakarta) dan dengan pilihan warna seperti: Lemon Yellow, Vintage Brown Ivory, Flame Red Ivory, Ultra Blue Ivory, Purple Passion, serta Transparent Ivory.

    “Royal Alloy di Asia Tenggara, sudah meloloskan konsep baru kendaraan roda tiga dengan sidecar atau kereta gandeng. Hal ini menjadkannya satu-satunya pabrikan yang sduah lolos hokologasi dengan fitur standar Eropa hingga siap digunakan di jalan denga naman,” tambah Denny.

    Produk lain yang juga dihadirkan oleh UTOMOCORP adalah GP 150 Mono Color Series seharga Rp 69.000.000,- (OTR Jakarta) dengan pilihan warna: Sherwood Green, Ocean Blue, Mint Green, Matt Silver, Flame Red, Vit Orange, Ivory. Khusus GP 150 juga tersedia pilihan Clear Case Series dengan harga Rp 75.000.000 (OTR Jakarta) dan memiliki pilihan warna: Crystal Sapphire, Crystal Jade, Crystal Ivory.

    Untuk melengkapi produk Royal Alloya juga tersedia tipe Tigara Grande 150/245 Single dengan harga Rp 79.500.000 (OTR Jakarta) dengan pilihan warna: Valencia Orange Jet Black, Burgundy Red, Natural Carbon, Powter Grey, Ultra Blue, Natural Chrome. Untuk Tigara Grande juga hadir dengan cc lebih besar TG 245 dengan harga Rp 99.000.000 (OTR Jakarta) serta memiliki pilihan warna: Durian, BattleShip Grey, Odyssey Red, dan Flame Red Ivory.

    (riar/din)

  • Al-Qassam Pajang Bom Bertuliskan ‘Mereka Dibunuh oleh Bom AS’ saat Serahkan Jasad Sandera Israel – Halaman all

    Al-Qassam Pajang Bom Bertuliskan ‘Mereka Dibunuh oleh Bom AS’ saat Serahkan Jasad Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), memajang dua bom di atas panggung selama acara penyerahan empat jenazah sandera Israel di Khan Yunis, Jalur Gaza pada Kamis (20/2/2025).

    Dua bom berwarna putih tersebut dipajang di sisi kiri panggung, berseberangan dengan empat peti jenazah yang berada di sisi lain.

    Terlihat warna merah pada ujung kedua bom tersebut, yang menggambarkan bom itu telah digunakan untuk membunuh sandera, lengkap dengan tulisan “Mereka dibunuh dengan bom AS” dalam bahasa Inggris.

    Trevor Paul, mantan ahli amunisi Angkatan Darat AS, mengatakan dua bom yang dipajang di panggung itu adalah bom GBU-39 AS yang belum meledak.

    “Jenis bom ini diproduksi secara eksklusif di Amerika Serikat,” kata Trevor Paul dalam pernyataannya kepada Badan Verifikasi Berita Sanad Jaringan Al Jazeera.

    Pernyataan pakar tersebut konsisten dengan investigasi sebelumnya yang dipublikasikan oleh media massa AS, termasuk New York Times dan CNN, yang mengungkapkan tentara Israel menggunakan bom tersebut dalam serangannya di Rafah pada Mei tahun 2024.

    Investigasi sebelumnya oleh Sanad Agency mengungkapkan Israel menggunakan senjata yang sama untuk menargetkan Masjid Sekolah Al-Tabi’in, yang menampung ratusan orang mengungsi, pada bulan Agustus 2024.

    Serangan tersebut menewaskan 100 orang dan melukai puluhan lainnya, menurut Pertahanan Sipil di Gaza.

    Hamas: Kami Berusaha Lindungi Sandera, tapi Israel Bunuh Mereka

    Sebelum menyerahkan empat jenazah sandera Israel, Hamas mengatakan mereka menghormati kesucian orang yang telah meninggal selama upacara penyerahan tersebut.

    Sementara Israel tidak menghormati kehidupan mereka saat mereka masih hidup, menurut pernyataan Hamas.

    “Perlawanan telah menyelamatkan nyawa para tahanan pendudukan di Jalur Gaza, menyediakan apa yang mereka bisa, dan memperlakukan mereka secara manusiawi, namun tentara mereka membunuh mereka bersama para penjaga mereka,” kata Hamas, Kamis.

    “Tentara pendudukan membunuh tahanannya dengan mengebom pusat penahanan mereka dan pemerintahnya harus bertanggung jawab setelah berulang kali menghalangi perjanjian pertukaran (tahanan),” tambahnya.

    Hamas mengirim pesan kepada keluarga Bibas dan Lifshitz bahwa mereka ingin membebaskan mereka hidup-hidup namun mereka dibunuh oleh Israel.

    “Kami lebih suka putra-putra kalian kembali hidup-hidup, tetapi para pemimpin kalian memilih untuk membunuh mereka dan 17.881 anak-anak Palestina bersama mereka,” katanya.

    Hamas menekankan bahwa satu-satunya cara mengembalikan sandera hidup-hidup adalah melalui pertukaran tahanan dan gencatan senjata.

    Pada Kamis (20/2/2025), Hamas menyerahkan empat jenazah sandera Israel yaitu Kfir Bibas (9 bulan), Ariel Bibas (4), ibu mereka bernama Shiri Bibas (32) dan satu sandera lain bernama Oded Lifshitz (83), usia tersebut dilaporkan saat mereka ditahan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sejak dimulai implementasi gencatan senjata pada 19 Januari 2025, Israel dan Hamas telah melakukan tujuh kali pertukaran tahanan.

    Pada tahap pertama perjanjian tersebut, Hamas berkomitmen untuk membebaskan 33 sandera Israel termasuk delapan jenazah sandera, dengan imbalan pembebasan ribuan tahanan Palestina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib perdagangan Indonesia di tengah perang dagang AS vs China.

    Menko Airlangga mengeklaim bahwa hingga saat ini perang dagang AS—China belum mendisrupsi perdagangan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko. AS juga mengenakan tarif tambahan 10% untuk impor dari China dalam perang dagang.

    “Indonesia sekarang dengan Eropa maupun dengan Amerika kan tidak mendapatkan prevalensi tarif. Jadi kita tetap kena 10–20% karena kita belum ada FTA [perjanjian perdagangan bebas],” kata Airlangga seusai acara Launching Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, pemerintah optimistis dengan perdagangan ke depan seiring dengan adanya resiliensi. “Diharapkan kita optimis dengan perdagangan kita dan kita juga punya resiliensi,” ujarnya.

    Ke depan, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak dari perang dagang AS—China. “Tetapi dengan trade seperti sekarang, kita masih optimis dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, Indonesia harus melihat perdagangan ke seluruh dunia dengan menjalin kerja sama terhadap 83% di dunia.

    Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    “Kita sudah dengan Kanada sudah selesai dan tinggal legal drafting, mungkin itu harus didorong. Dengan Mercosur, dengan Eurasia, kemudian juga kita dorong dengan GCC, kemudian juga tentu yang paling dekat dengan Eropa,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah juga berharap dengan aksesi Indonesia kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) akan membuka pasar termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

    “Kemudian juga kita juga membuka kemarin kerjasama dengan negara global south, dengan negara selatan dalam fora seperti BRICS, dan juga aksesi OECD yang terus berlanjut,” pungkasnya.

  • Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    Macron Jadi Penjamin, Beberkan Isi Pertemuan Darurat Dedengkot Uni Eropa soal Perdamaian Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara di Eropa yang bermitra dengan Ukraina menjalin persatuan dalam situasi perang dengan Rusia.

    Mereka menyatakan akan terus mendukung Ukraina dan memikul tanggung jawab atas perdamaian dan keamanan di Eropa.

    Demikian dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah pertemuan darurat dengan mitranya di Uni Eropa dan Kanada, Islandia, serta Norwegia.

    “Kami mendukung Ukraina dan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan perdamaian dan keamanan di Eropa. Ini adalah kepentingan mendasar Prancis dan saya adalah penjaminnya,” tulis Presiden Prancis di  X pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Ia menekankan, Prancis dan mitra-mitranya memiliki pandangan yang sama dengan Presiden AS Donald Trump dalam mengakhiri perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.

    Dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian, mitra Eropa akan terus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

    Ukraina harus selalu diikutsertakan, dan hak-haknya harus dihormati.
    Perdamaian harus abadi dan disertai dengan jaminan yang kuat dan dapat dipercaya.
    Kekhawatiran keamanan orang Eropa harus diperhitungkan.

    “Kami yakin akan perlunya meningkatkan anggaran dan kemampuan pertahanan dan keamanan kami untuk Eropa dan masing-masing negara kami. Keputusan akan diambil dalam beberapa hari dan minggu mendatang,” tambahnya.

    Macron mengadakan pertemuan setelah utusan khusus Presiden AS untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan, AS tidak menganggap Eropa sebagai mitra di meja perundingan  untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

    Sebelumnya, pada Senin (17/2/2025), Presiden Prancis mengadakan pertemuan darurat yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara utama Uni Eropa dan Inggris – totalnya delapan negara – bersama dengan Sekretaris Jenderal NATO dan pejabat senior Uni Eropa.

    Menlu AS Membantah

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada hari Minggu (16/2/2025), menegaskan Uni Eropa akan ikut serta menjadi bagian dari setiap “perundingan nyata” untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina.

    Pernyataan ini, dikemukakan Rubio guna menjawab sejumlah tudingan yang keluar setelah munculnya kabar AS bakal menggelar pertemuan minggu ini dengan Rusia.

    Rubio membantah tudingan yang menyebut, Uni Eropa tak akan dilibatkan dalam negosiasi damai di Ukraina setelah Rusia dan Amerika Serikat menggelar pertemuan di Arab Saudi dalam beberapa hari mendatang.

    Dikutip dari wawancaranya dengan CBS, Rubio mengatakan, proses perundingan belum dimulai secara serius kala kedua negara bertemu di Saudi pekan ini.

    Diplomat Amerika tersebut, mengaku Uni Eropa baru dilibatkan jika pembicaraan terkait negosiasi damai berkembang.

    Rubio memastikan, Ukraina dan negara-negara Eropa lainnya akan dilibatkan dalam setiap perundingan yang bermakna.

    “Pada akhirnya, kita harus menunggu hingga mencapai titik di mana pertemuan ini (dengan Rusia) menghasilkan sebuah perundingan nyata, dan kita belum sampai di sana” ungkap Rubio dalam acara “Meet the Press” di CBS.

    “Akan tetapi, jika kesepakatan itu terjadi, Ukraina harus dilibatkan karena mereka negara yang diserang, dan Eropa harus dilibatkan karena mereka juga memberlakukan sanksi terhadap Putin dan Rusia,” lanjut Rubio.

    “Tapi terus terang, Kita belum sampai di tahapan sana,” pungkas mantan senator Florida tersebut.

    Sebelumnya pada hari Minggu, Reuters melaporkan pejabat AS telah memberikan kuesioner kepada pejabat Eropa, antara lain menanyakan berapa banyak pasukan yang dapat mereka sumbangkan untuk menegakkan kesepakatan damai antara Ukraina dan Rusia.

    “Presiden Trump berbicara dengan Vladimir Putin minggu lalu, dan dalam percakapan itu, Vladimir Putin menyatakan minatnya pada perdamaian, dan presiden menyampaikan keinginannya untuk melihat konflik ini berakhir dengan cara yang tahan lama serta melindungi kedaulatan Ukraina,” kata Rubio.

    “Sekarang, jelas itu harus diikuti dengan tindakan, jadi beberapa minggu dan hari ke depan akan menentukan apakah ini serius atau tidak. Pada akhirnya, satu panggilan telepon belum bisa menciptakan perdamaian.” sambung Rubio

    Rubio mengatkan, pertemuan di Arab Saudi bukanlah hal yang mendadakan karena dirinya sebelumnya sudah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan resmi jauh hari sebelum dialog dengan Rusia diumumkan.

    Ia juga mengaku, komposisi delegasi Rusia yang akan ditemuinya masih belum final.

    Ketika ditanya apakah ia telah membahas pencabutan sanksi terhadap Rusia selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Sabtu (15/2/2025), Rubio menolak memberikan konfirmasi.

    Rubio hanya mengatakan, mereka tidak membahas detail pembicaraan apa pun untuk saat ini.

    Di lain pihak, Moskow menyatakan, kedua belah pihak telah membahas penghapusan “hambatan sepihak” yang diberlakukan oleh pemerintahan AS sebelumnya dalam hubungan dengan Rusia.

    Rubio mengatakan, ia memang membahas kondisi operasional “yang sulit” dari kedutaan AS di Moskow dengan Lavrov.

    Jika ada kemajuan dalam upaya perdamaian di Ukraina, baik Rusia maupun AS membutuhkan kedutaan yang berfungsi dengan baik di negara masing-masing, tambahnya.

    Kekhawatiran Uni Eropa

    EMMANUEL MACRON – Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English pada Jumat (14/2/2025) yang menampilkan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Emmanuel Macron menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina. (Tangkap layar YouTube Al Jazeera English)

    Prasangka buruk terhadap pertemuan antara AS dan Rusia ini secara terang-terangan disampaikan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara Uni Eropa.

    Hal ini terlihat dari upaya Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghelat KTT darurat Uni Eropa pada hari Senin (17/2/2025) terkait perang di Ukraina.

    KTT darurat tersebut, digelar karena banyak pejabat di Uni Eropa yang mengaku terkejut dan “terguncang” oleh langkah-langkah administrasi Trump terkait Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir.

    Kekhawatiran utama mereka adalah, mereka tidak lagi dapat mengandalkan perlindungan militer AS.

    Selain itu, sejumlah petinggi Uni Eropa menilai Trump akan berusaha menandatangani kesepakatan damai dengan Putin secara sepihak tanpa mengikutsertakan masukan dari Uni Eropa di dalamnya.

    Upaya tersebut, diyakini Uni Eropa dilakukan Trump dan Putin untuk melemahkan Kyiv dan keamanan kontinental Eropa secara keseluruhan.

    Adapun pembicaraan yang direncanakan di Arab Saudi pada minggu ini, juga bertepatan dengan upaya AS untuk mencapai kesepakatan dengan Kyiv guna menguasai kekayaan sumber daya alam Ukraina.

    Dalam wawancara dengan NBC yang disiarkan pada hari Minggu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mempertanyakan apakah mineral di wilayah yang dikuasai Rusia akan diberikan kepada Putin.

    Trump, yang melakukan panggilan dengan Putin pada hari Rabu (12/2/2025) menyatakan bahwa pemimpin Rusia itu menginginkan perdamaian.

    Ia juga mengatakan pada hari Minggu, Putin tidak akan berusaha menguasai seluruh wilayah Ukraina.

    “Itu akan menjadi masalah besar bagi saya, karena Anda tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya pikir dia ingin mengakhirinya,” kata Trump kepada wartawan di West Palm Beach, Florida.

    Trump menambahkan, Zelenskyy akan dilibatkan dalam pembicaraan untuk mengakhiri konflik tersebut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Bobby)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Konflik Rusia vs Ukraina

  • Cerita Warga Asing Lihat Makhluk Mirip Manusia di Hutan Sumatra

    Cerita Warga Asing Lihat Makhluk Mirip Manusia di Hutan Sumatra

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah orang mengaku pernah melihat makhluk misterius mirip manusia di Sumatra. Salah satunya fotografer satwa liar lepas, Jeremy Holden.

    Holden melihat makhluk yang dikenal dengan Orang Pendek pada Oktober 1994 di Taman Nasional Kerinci Seblat. Menurut pengakuannya, kera berkaki dua itu memiliki tinggi 1,5 meter dengan tubuh kekar dan ditutupi warna rambut kekuningan.

    Makhluk itu, dia mengatakan mirip seperti siamang. Namun Holden memastikan bukan melihat siamang kala itu.

    “Makhluk itu mungkin lewat sekitar 7 meter dari saya,” ujar Holden kepada Live Science. “Mereka berjalan dengan dua kaki. Kepalanya membelakangi saya seolah-olah sedang mendengarkan mungkin pemandu saya di belakang.”

    Dia tak mengambil foto penampakan Orang Pendek karena tidak ingin makhluk itu mendengar bunyi kamera dan melihatnya. Holden tetap diam saat melihatnya.

    “Saya tetap diam karena ada banyak emosi yang melintas di benak saya saat itu, tapi salah satu emosinya adalah ketakutan,” tuturnya

    Berselang setahun setelah pertemuan tersebut, Holden ikut mencari bukti keberadaan Orang Pendek. Ini dilakukan lewat proyek penelitian tiga tahun dengan dana berasal dari badan amal konservasi berbasis Inggris, Fauna & Flora International (FFI).

    Menurut “The Field Guide to Bigfoot and Other Mystery Primamates” (Anomalist Books, 2006), temuan Orang pendek berpeluang menjadi penemuan terbaik dari semua primata misterius. Penulis buku Loren Coleman mengatakan makhluk itu jadi yang paling dia cari meskipun mengakui memang akan sulit ditemukan.

    Sementara itu, profesor biologi primata di Liverpool John Moores University Inggris, Serge Wich mengatakan kisah Orang Pendek sebenarnya adalah Orang Utan yang hidup di wilayah selatan Sumatra sebelum akhirnya hanya ada di utara.

    “”Tampaknya di mana orang utan hidup, hampir tidak ada cerita tentang mereka [Orang Pendek],” kata dia.

    (dem/dem)

  • Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Dibuka, Kapan Tanggalnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mengumumkan program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 akan dibuka.

    Nantinya sejumlah perusahaan pelat merah akan membuka banyak lowongan untuk berbagai macam posisi dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Kementerian BUMN secara tegas menyebut program ini merupakan untuk memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa.

    “Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2025, akan akan HADIR KEMBALI dalam waktu dekat! Persiapkan dirimu dan jadilah bagian dari insan BUMN. Tunggu tanggal mainnya ya!” kata Kementerian BUMN dalam keterangan unggahan di Instagram resminya @kementerianbumn, pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Klasifikasi dan Kategori Rekrutmen

    Kementerian yang dipimpin Erick Thohir tersebut menjelaskan RBB 2025 ini terbuka untuk putra-putri Indonesia dengan klasifikasi dan kategori fresh graduates dan experienced hire serta jenjang pendidikan SMA atau sederajat, D3, D4/S2, dan S2.

    Tidak hanya kategori Reguler atau Umum, dalam program tahun ini pun BUMN membuka kesempatan lebar-lebar bagi disabilitas dan Putra/Putri Papua.

    “Kesempatan ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang masa depanmu dan Indonesia. Jadilah bagian dari ekosistem BUMN untuk terus berkembang dan mengabdi pada negeri,” ujar Kementerian BUMN.

    Tahapan Seleksi RBB 2025 Registrasi Seleksi Administrasi Online Test 1 (TKD, AKHLAK, Wawasan Kebangsaan) Online Test 2 (Tes Bahasa Inggris*, dan Learning Agility) Tes Kemampuan Bidang di masing-masing BUMN (Psikotes, Wawancara, Tes Kesehatan, dan lain-lain) Pengumuman Akhir

    Note: yang bertanda * khusus untuk jenjang pendidikan SMA, tidak ada tes bahasa Inggris

    Kapan Jadwal RBB 2025

    Kementerian BUMN belum memberikan jadwal pasti kapan pembukaan Rekrutmen Bersama 2025.

    Mengenai jadwal sendiri pihak Kementerian BUMN tidak menyebutkan secara pasti kapan Rekrutmen Bersama BUMN 2025 ini akan dibuka. Justru mereka hanya meminta calon pelamar terus memantau perkembangan informasi program ini di saluran resmi seperti akun media sosial Kementerian BUMN dan FHCI.

    “Waspada terhadap berita hoax dan penipuan yang mengatasnamakan Kementerian BUMN dan FHCI. Program Rekrutmen Bersama BUMN 2025 TIDAK dipungut biaya apapun!” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Pemerintah Baru Jerman Akan Hadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri

    Berlin –

    Pemerintah baru Jerman akan menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang sangat besar ketika mulai berkuasa. Banyak yang menyebut momen dalam sejarah Jerman ini sebagai awal dari sebuah era baru, di mana negara ini harus melakukan reorientasi di hampir semua bidang. Atau dengan kata lain: Perpisahan terakhir dengan posisi nyaman sebagai negara yang kuat secara ekonomi, tapi secara geopolitik harus berhati-hati.

    Selama beberapa dekade setelah Perang Dunia II, Jerman Barat tetap berkomitmen kuat terhadap Barat, menjadi duta multilateralisme dan pendukung demokrasi serta supremasi hukum. Keputusan kebijakan luar negeri dibuat melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara Barat yang bersahabat, sementara Amerika Serikat (AS) bertanggung jawab atas keamanan negara.

    Lalu sekarang? Pada Konferensi Keamanan Mnchen (MSC) pada pertengahan Februari 2025, Wakil Presiden AS yang baru, JD Vance, mengumumkan bahwa Eropa harus membayar biaya pertahanannya sendiri dan bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri.

    Dalam sebuah wawancara dengan DW, Friedrich Merz, Ketua Uni Demokratik Kristen (CDU) yang beraliran tengah-kanan dan kemungkinan besar akan menjadi kanselir Jerman berikutnya, mengungkapkan kekesalannya: “Kita berada pada titik bersejarah: Jaminan keamanan dari AS dipertanyakan dan Amerika mempertanyakan lembaga-lembaga demokrasi.”

    Amerika Serikat dan China

    Roderich Kiesewetter, pakar urusan luar negeri dari kelompok parlemen CDU, mengatakan bahwa negara ini sedang berada di persimpangan jalan. Ia percaya bahwa Jerman harus memahami bahwa demokrasi dan supremasi hukumnya semakin terancam. China, misalnya, saat ini melakukan segala cara untuk memperluas pengaruhnya dan membuat negara-negara demokratis seperti Jerman semakin tergantung.

    Dalam wawancara dengan DW, Kiesewetter menganjurkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan ekonomi Jerman.

    “Jika tidak, dampak ekonominya akan sangat besar, dan NATO tidak akan efektif lagi sebagai penangkal,” kata Kiesewetter.

    “Untuk mencapai hal ini, bagaimanapun juga diperlukan reorientasi strategis dan politik yang jelas terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan. Pemikiran kuno yang menenangkan dan kenaifan terhadap China bukanlah jalan ke depan, melainkan kontraproduktif,” tambahnya.

    Pasukan penjaga perdamaian Jerman di Ukraina?

    Bahkan ketika menyangkut topik kebijakan Ukraina yang masih dominan, tidak ada yang akan tetap sama. Setelah perang agresi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada musim semi 2022, Jerman menjadi pendukung terbesar Ukraina setelah AS, baik secara militer maupun dalam hal menerima pengungsi.

    Kini, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri perang tampaknya sedang dalam proses, yang mungkin akan dinegosiasikan hanya antara AS dan Rusia. Jerman dan negara-negara lain, yang kemungkinan besar berasal dari Eropa, akan bertanggung jawab untuk menjaga kesepakatan tersebut dengan tentara mereka sendiri. Bagaimanapun, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia tidak ingin berkontribusi.

    Apakah para pemilih Jerman akan menerima hal ini atau tidak, masih harus dilihat: Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Forsa, 49% mengatakan bahwa mereka mendukung pengerahan pasukan semacam itu, sementara 44% tidak.

    Angkatan bersenjata Jerman sedang diperluas besar-besaran

    Yang pasti, Jerman harus fokus untuk memastikan pertahanannya sendiri yang efektif, lebih baik lagi jika bekerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya. Anggota parlemen dari Partai Hijau, Anton Hofreiter, memperkirakan biayanya mencapai € 500 miliar atau sekitar Rp 8,5 kuadriliun, jumlah yang sangat besar.

    Selain itu, menurut kandidat kanselir CDU Friedrich Merz, Jerman harus mengambil inisiatif di Eropa.

    “Semua orang mengharapkan Jerman mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk kepemimpinan,” kata Merz kepada DW.

    “Saya sudah berulang kali menyerukan hal ini. Jerman merupakan negara terpadat di Eropa. Jerman terletak di pusat geostrategis benua Eropa. Kita harus memenuhi peran ini.”

    Bagi Merz, persenjataan Jerman tidak hanya penting terkait Ukraina: “Ini untuk memastikan perdamaian di Eropa dari agresi Rusia, yang kita hadapi di Jerman setiap hari ancaman terhadap infrastruktur kita, ancaman terhadap jaringan data kita, ancaman terhadap kabel data di bawah Laut Baltik.”

    Akankah anggaran pertahanan meningkat hampir dua kali lipat setelah tahun 2028?

    Apa artinya semua ini secara praktis? Ini mungkin berarti peningkatan kemampuan militer yang dibawa oleh Menteri Pertahanan saat ini, Boris Pistorius (SPD), pada bulan Oktober 2023 ketika dia mengatakan bahwa negara harus “siap untuk berperang.”

    Sejak musim panas 2022, ada dana khusus (yang dibiayai dengan utang baru) sekitar €100 miliar atau Rp1,7 kuadriliun untuk mempersenjatai ulang Bundeswehr, tetapi dana ini akan habis pada 2028.

    Namun, menurut Kieswetter, jika Jerman tidak membangun kekuatan militernya, maka Jerman tidak akan lagi dianggap serius di Washington: “Sehubungan dengan kemitraan trans-Atlantik di masa depan, Eropa harus memberikan kontribusi minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap menjadi mitra yang kuat di Eropa dan NATO.”

    Tidak ada perubahan kebijakan terhadap Israel

    Di sisi lain, di Timur Tengah, pengaruh Jerman akan tetap terbatas, seperti di masa lalu. Pemerintah mendatang akan terus dipandu oleh prinsip “alasan bernegara”, yang berarti dengan tegas menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup. Dan akan terus mengadvokasi “solusi dua negara” antara Israel dan Palestina. Meskipun hal ini semakin kecil kemungkinannya.

    Mitra Baru: Arab Saudi dan negara-negara Amerika Latin?

    Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock telah berulang kali menyerukan Eropa sebagai jawaban atas semua perubahan di dunia.

    “Kami adalah 450 juta orang. Kami adalah pasar tunggal terbesar di dunia,” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman, ZDF.

    “Kami telah menjalin kemitraan baru. Dan sekarang kita harus memanfaatkan semua ini bersama-sama dan tidak tersesat dalam hal-hal kecil,” tambahnya.

    Kemitraan baru itu mencakup perjanjian dengan negara-negara di kawasan Teluk bersama dengan negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani dengan Uni Eropa pada Desember 2024.

    Singkatnya, Jerman sedang berada di awal perubahan yang menakjubkan dalam kebijakan luar negerinya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Hanoi –

    Pemerintah komunis Vietnam berencana untuk memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi secara besar-besaran.

    Pada Selasa (18/1), parlemen Vietnam menyetujui pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Majelis Nasional juga menyetujui dua wakil perdana menteri baru, sehingga totalnya menjadi tujuh.

    Menurut pemerintah Vietnam, sekitar 100.000 pegawai akan dirumahkan atau ditawarkan pensiun dini.

    Apa saja yang terdampak?

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, organisasi media milik negara, pegawai negeri, polisi dan militer akan mengalami pemangkasan. Kementerian transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, dan tenaga kerja semuanya telah dihapus.

    Kementerian perencanaan dan investasi yang menyetujui proyek-proyek investasi asing akan bergabung dengan kementerian keuangan, sementara kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung. Kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kementerian pertanian juga akan digabungkan.

    Langkah seperti ini bukan hal baru, di mana secara bertahap Vietnam mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal tahun 1990-an menjadi 22 pada tahun 2021.

    Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi sangat besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai “revolusi kelembagaan”.

    Tujuan utamanya adalah “memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dan merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

    Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh “sebagai reformis yang berorientasi pada tindakan,” tambahnya.

    Tantangan bagi ekonomi

    Dalam pertemuan Komite Sentral pada November lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi, menggambarkan institusi-institusi sebagai “penghambat kemacetan,” dan menambahkan bahwa reformasi itu bertujuan untuk membuat pemerintah menjadi “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

    Mengutip media pemerintah Vietnam, mantan Direktur Central Institute for Economic Management, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi di Vietnam.

    “Sebuah proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya,” katanya.

    “Pada saat prosedur-prosedur tersebut selesai, peluang bisnis mungkin telah hilang, dan rencana-rencana awal harus direvisi.”

    Selain itu menurut Cung, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estate.

    Ia pun menambahkan bahwa hal ini juga akan menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintah berada di arah yang berlawanan: “Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi.”

    Reformasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju perubahan ekonomi.

    Sebagai negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian akan hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat (AS), apalagi di masa kepresidenan Donald Trump.

    Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai “pelanggar terburuk” perdagangan AS karena surplus yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

    Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam saat ini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang secara internasional sebagai model pembangunan.

    Namun, “berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat pembangunan yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Konsolidasi kekuasaan

    Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi ketua partai pada Agustus lalu setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi dengan jargon “api penyucian”.

    Sebelumnya sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi.

    Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai ketua partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

    Momen reformasi ini sangat penting, karena terjadi setahun menjelang kongres Partai Komunis pada 2026 mendatang, di mana kepemimpinan To Lam akan dikonfirmasi. Meski sebagian besar analis memperkirakan dia akan mendapatkan masa jabatan berikutnya sebagai sekretaris jenderal, ada desas-desus ketidakpuasan di dalam partai.

    Beberapa pengamat menarik persamaan antara reformasi kelembagaan Vietnam dan rencana pemerintahan Trump yang akan datang untuk merombak pemerintah AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk “memperkuat kendalinya atas negara itu.”

    Demikian pula To Lam yang “berniat untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan penting,” terutama jika hal itu dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda, tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Penelitian Produk Tembakau Alternatif Dinilai Perlu Dilakukan untuk Tekan Prevalensi Merokok – Halaman all

    Penelitian Produk Tembakau Alternatif Dinilai Perlu Dilakukan untuk Tekan Prevalensi Merokok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia dihadapkan pada pertumbuhan perokok aktif yang semakin meningkat, terutama pada usia anak remaja.

    Penelitian mengenai metode Pengurangan Risiko Tembakau atau Tobacco Harm Reduction (THR) dinilai bisa sebagai alternatif berhenti merokok dan menjadi salah satu strategi dalam dasar penyusunan aturan.

    Sejumlah praktisi menilai penelitian sejauh ini didominasi sudut pandang tembakau sebagai komoditas.

    Sementara dari sisi kesehatan, studi untuk memanfaatkan produk alternatif tembakau yang rendah risiko belum dilakukan.

    Sebuah studi yang dipublikasikan oleh JAMA Network pada Januari lalu bertajuk “Prevalence of Popular Smoking Cessation Aids in England and Associations With Quit Success” mengungkapkan produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektronik, menjadi alat bantu berhenti merokok yang populer digunakan di Inggris.

    Studi tersebut melibatkan 25.094 perokok berusia minimal 16 tahun dan ditemukan bahwa rokok elektronik merupakan alat bantu berhenti merokok yang paling umum digunakan sepanjang tahun 2023-2024 yakni mencapai 40,2 persen dan menjadi metode dengan peluang keberhasilan berhenti merokok tertinggi jika dibandingkan dengan metode lain.

    “Temuan-temuan ini menunjukkan tingkat keberhasilan berhenti merokok dapat ditingkatkan dengan mendorong orang untuk menggunakan metode yang lebih efektif. Pada tahun 2023 hingga 2024, alat bantu berhenti merokok yang paling umum digunakan adalah rokok elektronik, yang digunakan dalam 40 persen upaya berhenti merokok. Kami menemukan bahwa upaya berhenti merokok yang dibantu oleh rokok elektronik lebih mungkin berhasil daripada yang tidak,” tulis laporan tersebut.

    Menanggapi temuan itu, praktisi kesehatan dr. Jeffrey Ariesta Putra membenarkan bahwa perokok yang mencoba berhenti tanpa beralih ke produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko cenderung menghadapi tingkat kegagalan yang lebih tinggi.

    Menurutnya, tanpa adanya metode transisi yang efektif, banyak perokok mengalami kesulitan dalam mengatasi ketergantungan, sehingga kemungkinan untuk kembali merokok menjadi lebih besar.

    “Sebagai praktisi kesehatan, saya sulit meminta pasien secara mentah untuk berhenti merokok, karena sudah menjadi kebiasaan dan edukasi terkait bahaya merokok tidak kurang banyak. Menurut saya, produk rokok elektronik merupakan alternatif yang diharapkan dapat menjadi substitusi,” ungkap dr. Jeffrey, baru-baru ini.

    Dia menambahkan prevalensi merokok di Indonesia masih sangat tinggi, salah satunya disebabkan oleh harga produk tembakau alternatif yang dinilai lebih mahal dibandingkan rokok konvensional.

    dr. Jeffrey menilai keterjangkauan produk alternatif berperan penting dalam mendorong perokok untuk beralih ke pilihan yang lebih rendah risiko.

    Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk memberikan insentif atau kebijakan yang mendukung aksesibilitas produk tembakau alternatif, sehingga lebih banyak perokok dapat beralih dan mengurangi risiko akibat kebiasaan merokok. 

     

  • ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    ‘Pintu Kematian’ NATO Terbuka Gegara Trump, Warga Eropa Teriak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia, yang bersitegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina.

    Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkirbalikkan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan, dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kyiv karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow, beberapa warga Polandia misalnya, khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya.

    “Kebijakan luar negeri AS sangat menakutkan saya. Saya merasakan stabilitas ini, dan setelah Polandia bergabung dengan NATO, setelah bergabung dengan Uni Eropa, saya pikir kita memiliki momen perdamaian ini, tetapi ternyata itu hanya sesaat,” kata seorang warga Polandia bernama Katarzyna Paprota, Kamis (20/2/2025).

    Pensiunan Latvia bernama Silvija Spriedniece, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.

    “Saya bukan politisi, tetapi saya mengerti bahwa Trump ini bukan pertanda baik bagi kita. Putin sudah menjadi agresor seperti Stalin, Hitler, dan yang lainnya. Kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang baik di sana,” tandasnya.

    Sejumlah pemimpin Eropa pun telah berupaya memadamkan kekhawatiran publik ini. Para pemimpin Benua Biru seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, PM Italia Giorgia Meloni, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah menggelar pertemuan di Paris Senin lalu terkait hal ini.

    Setelah pertemuan di Paris, PM Inggris Starmer mengatakan harus ada komitmen keamanan AS bagi negara-negara Eropa untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian pascaperang ke Ukraina, meskipun ia mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan berapa banyak pasukan Inggris yang bersedia ia kerahkan.

    “Eropa harus memainkan perannya, dan saya siap mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan Inggris di lapangan bersama negara-negara lain jika ada perjanjian perdamaian yang langgeng, tetapi harus ada jaminan AS, karena jaminan keamanan AS adalah satu-satunya cara untuk secara efektif mencegah Rusia menyerang Ukraina lagi,” ungkap Starmer kepada wartawan.

    Namun, imbauan Eropa ini masih memicu ketakutan besar pada warga kawasan tersebut, dengan Washington masih belum memberikan tanggapan yang rinci soal pernyataan Starmer. Pensiunan Imants Robeznieks, 73 tahun, mengatakan bahwa ia berharap Eropa dapat memberikan tanggapan dan konkret dalam menangani ancaman yang datang dari Moskow.

    “Saya merasa terganggu bahwa Putin dan Trump, atau sebaliknya, benar-benar akur. Semoga sekarang Paris akan memikirkan sesuatu, Eropa akan memikirkan sesuatu… kalau tidak, semuanya akan menjadi buruk,” tuturnya.

    (sef/sef)