Negara: Inggris

  • Pesawat Malaysia Airlines MH370 Dicari Lagi, Fokus di Area Ini

    Pesawat Malaysia Airlines MH370 Dicari Lagi, Fokus di Area Ini

    Jakarta

    Setelah dulu dicari beberapa kali tanpa hasil, kini usaha baru dilakukan untuk menemukan pesawat Malaysia Airlines MH370. Pencarian mulai dilakukan pada 25 Februari di lepas pantai barat Australia, tepatnya di wilayah Samudra Hindia yang jaraknya 1.500 kilometer sebelah barat Perth.

    Ocean Infinity, sebuah firma eksplorasi laut yang bermarkas di Inggris, telah menyepakati kontrak dengan pemerintah Malaysia untuk pencarian tersebut. Jika tidak berhasil, maka Malaysia tidak perlu membayar mereka tapi jika sukses, bayarannya sekitar USD 70 juta.

    Dibandingkan dengan pencarian sebelumnya yang meliputi area sekitar 200.000 kilometer persegi, upaya terbaru ini ditujukan untuk meneliti lokasi lebih tepat dan terarah. Luas area pencarian baru ini diperkirakan ‘hanya’ 15.000 kilometer persegi yang fokus di sebelah Australia seperti yang tampak dalam peta berikut.

    Area pencarian baru MH370. Foto: Newsweek

    Tampak dalam peta, pencarian dilakukan di lokasi yang bukan jalur MH370. Seperti diketahui, Malaysia Airlines MH370 bertolak dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Maret 2014 sebelum mendadak menghilang bersama 239 manusia di dalamnya.

    Banyak pihak memang meyakini pesawat itu menyimpang dari rute yang direncanakan dan kemudian terbang ke barat daya sebelum jatuh di Samudra Hindia. Namun, alasan spesifik mengapa pesawat itu jatuh belum jelas, sehingga memunculkan banyak teori tentang apa yang menyebabkan pesawat itu keluar jalur.

    Meskipun ada upaya besar-besaran menemukannya, termasuk pencarian di bawah air di sepanjang area yang ditentukan oleh komunikasi satelit terakhir pesawat, bangkai utama belum terlacak. Lebih dari 10 tahun kemudian, hanya beberapa bagian puing yang dipastikan milik MH370 ditemukan ketika terdampar di pulau-pulau di Samudra Hindia bagian barat.

    Menteri Transportasi Malaysia, Loke Siew Fook, menyebut Ocean Infinity telah memberikan jaminan bahwa pencarian mereka kali ini didasarkan pada penelitian ekstensif dan data dari berbagai ahli.

    “Mereka yakin bahwa wilayah ini akan memberikan hasil positif, dan mereka siap mengambil risiko dan melanjutkan pencarian. Itulah sebabnya pemerintah Malaysia melanjutkannya,” katanya yang dikutip detikINET dari Weekly Voice.

    Armada 7806, kapal canggih milik Ocean Infinity yang digunakan untuk pencarian, sudah tiba di lokasi pencarian di Samudra Hindia akhir pekan lalu. Sejak itu, kapal ini telah mengerahkan beberapa kendaraan bawah air otonom untuk menjelajah dasar laut di mana bagian badan pesawat mungkin berada.

    Saksikan juga Blak-blakan, Kapolda Bali: Ketika Bali Aman, Pariwisata Bali Berhasil

    (fyk/afr)

  • Arsenal Berharap Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli Kembali pada April

    Arsenal Berharap Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli Kembali pada April

    JAKARTA – Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengatakan ia berharap pemain sayap Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli kembali dari cedera saat mereka menjamu Fulham pada 2 April 2025.

    Kebutuhan akan Saka dan Martinelli menjadi sangat penting lantaran serangan klub yang gagal membuat mereka kehilangan lebih banyak poin dalam perebutan gelar Liga Inggris.

    Saka dan Martinelli masih dalam pemulihan dari masalah hamstring, sementara penyerang Gabriel Jesus dan Kai Havertz absen selama musim ini.

    Serangan sementara Arsenal kesulitan untuk memberikan dampak. Buntutnya, mereka mengalami kekalahan mengejutkan 0-1 di Emirates melawan West Ham pada 22 Februari 2025.

    Mereka kemudian ditahan imbang tanpa gol di markas Nottingham Forest yang berada pada hari Kamis, 27 Februari 2025.

    Arteta mengatakan jika Saka dan Martinelli kembali untuk pertandingan pertama Arsenal setelah jeda internasional, keduanya perlu diawasi dengan ketat.

    “Saya pikir begitu, tetapi sekali lagi mari kita lihat bagaimana mereka berkembang dalam beberapa minggu ke depan untuk membuat langkah yang tepat,” katanya usai laga melawan Forest.

    “Setelah itu, mereka sudah lama absen. Jadi, kami harus mengintegrasikan mereka secara bertahap. Mereka berkembang dengan baik, tetapi masih agak jauh.”

    “Kami akan mengadakan pertemuan besok untuk membahas di mana mereka berada, terutama Gabi, yang mungkin memiliki peluang sebelum Bukayo masuk.”

    “Namun, seberapa cepat itu, kami harus melihat bagaimana perkembangannya dalam minggu atau 10 hari ke depan,” tutur Arteta lagi.

    Arsenal tetap berada di posisi kedua setelah hasil imbang melawan Nottingham Forest, tetapi telah tertinggal 13 poin di belakang pemuncak klasemen Liverpool.

    Arteta sekarang akan mengalihkan perhatiannya ke PSV Eindhoven untuk pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu, 5 Maret 2025, dan harus segera menemukan solusi untuk masalah gol mereka.

    “Kami memiliki satu atau dua hari lagi untuk berpikir sebelum pertandingan PSV. Semua opsi kami miliki terutama melawan tim yang berada di blok rendah,” kata Arteta.

  • Trump Tak Percaya Pernah Juluki Presiden Ukraina Zelensky ‘Diktaktor’: Saya Mengatakan Itu? – Halaman all

    Trump Tak Percaya Pernah Juluki Presiden Ukraina Zelensky ‘Diktaktor’: Saya Mengatakan Itu? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menarik kembali kritik tajamnya yang mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai diktaktor.

    Sebelumnya, Trump menulis di unggahan media sosial Truth Social pada 19 Februari, di mana ia menyebut Zelensky sebagai “diktaktor tanpa pemilu”.

    Dalam unggahannya, Trump menuduh Zelensky menolak menyelenggarakan pemilu.

    Ia juga mengulangi klaim Rusia tentang ketidakabsahan Zelensky sebagai presiden karena masa jabatannya resmi berakhir pada Mei tahun 2024.

    Namun, Trump membantah pernah mengatakan hal tersebut ketika ditanya oleh wartawan selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Ruang Oval pada Kamis (27/2/2025).

    “Apakah saya mengatakan itu? Saya tidak percaya saya mengatakan itu. Pertanyaan berikutnya,” kata Trump ketika ditanya apakah dia masih percaya Zelensky adalah seorang diktator.

    “Kami ingin bekerja sama dengannya, Presiden Zelensky … dan kami akan bekerja sama dengannya,” lanjutnya. 

    “Saya pikir presiden dan saya sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik. Mungkin sedikit sulit karena kami ingin memiliki sedikit dari apa yang dimiliki negara-negara Eropa,” tambahnya, seperti diberitakan Kyiv Independent.

    Konstitusi Ukraina melarang pemilihan umum selama darurat militer dan keadaan perang.

    Selain itu, Trump berulang kali mengkritik Ukraina, termasuk tentang bantuan Eropa untuk Ukraina dalam bentuk pinjaman, sedangkan AS memberikan bantuan yang tidak dikembalikan.

    Ia juga mengklaim Ukraina tidak memberi laporan yang jelas tentang penggunaan bantuan dari AS selama perang sejak tahun 2022.

    Dalam pertemuannya kemarin, Keir Starmer menyela Trump dengan mengatakan sebagian besar bantuan Eropa untuk Ukraina adalah hadiah.

    Jelang Kunjungan Presiden Ukraina ke AS, Trump Bantah Pernah Sebut Zelensky ‘Diktaktor’

    Bantahan Trump muncul setelah Zelensky dikabarkan akan mengunjungi Gedung Putih pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Zelensky akan membahas tentang perjanjian mineral dengan AS.

    Sebelumnya, Trump ingin Ukraina mengembalikan bantuan senilai 500 miliar dolar dalam bentuk perjanjian mineral, sementara Zelensky mensyaratkan AS untuk memberi jaminan keamanan kepada Ukraina.

    Pada 12 Februari lalu, Trump mengatakan AS berupaya menjadi penengah dalam perundingan Rusia dengan Ukraina.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina

  • Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Duet Tony Blair & Ray Dalio Kawal Danantara, Ini Sepak Terjangnya

    Jakarta

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diresmikan Prabowo Subianto bakal memiliki pengawas top berkelas internasional. Dua tokoh internasional telah masuk radar Danantara untuk dijadikan Dewan Pengawas.

    Eks PM Inggris Tony Blair dan investor kawakan Amerika Serikat Ray Dalio santer dikabarkan bakal bergabung menjadi pengawas utama Danantara. Posisi Dewan Pengawas sendiri sudah diisi Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas dan ditemani Muliaman Hadad sebagai wakilnya.

    Muliaman sempat buka-bukaan alasan pihaknya mengajak Tony Blair dan Ray Dalio bergabung, dia mengatakan Danantara saat ini ingin ada eksposur dari dunia internasional yang sangat kuat. Sosok macam Tony Blair dan juga Ray Dalio dapat menjadi sorotan global untuk Danantara, makanya diajak ikut bergabung.

    “Saya kira siapapun dia, yang paling penting kan exposure internasional Danantara harus kuat. Iya, (Tony Blair dan Ray Dalio) mewakili global view,” kata Muliaman ketika ditemui di Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Soal kepastian Tony Blair dan Ray Dalio menjadi Dewan Pengawas, Muliaman meminta semua pihak sabar. Nantinya akan ada pengumuman resmi secara langsung soal struktur lengkap Danantara oleh CEO Rosan Roeslani.

    “Nanti akan diumumkan resmi oleh Pak Rosan,” tegas Muliaman singkat.

    Lantas siapa sebenarnya Tony Blair dan juga Ray Dalio? ini sosoknya:

    Tony Blair

    Tony Blair dikenal sebagai eks Perdana Menteri Inggris. Dia memiliki karier cemerlang di dunia politik. Semua dimulai ketika Tony Blair bergabung dalam Partai Buruh. Pada tahun 1983, Tony terpilih menjadi anggota parlemen untuk daerah pemilihan Sedgefield di County Durham.

    Pada tahun 1994, Blair memenangkan pemilihan pimpinan Partai Buruh. Ia membawa misi untuk memulai perubahan citra partai yang dikenal sebagai “Partai Buruh Baru”.

    Puncak karier politiknya adalah ketika diresmikan sebagai Perdana Menteri Inggris pada 2 Mei 1997. Tony Blair menjadi perdana menteri termuda abad ke-20 dan memimpin Inggris selama 10 tahun. Dia juga merupakan perdana menteri terlama kedua dalam sejarah Inggris pasca perang setelah Margaret Thatcher.

    Setelah tak lagi menjabat, Tony Blair diangkat menjadi utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia. Blair juga mendirikan Tony Blair Associates, sebuah badan yang memberikan nasehat-nasehat politik, ekonomi, dan reformasi pemerintahan.

    Jejak Tony Blair di Indonesia sudah cukup banyak. Dia pernah berkutat pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru di Indonesia. Tony pernah ditunjuk menjadi dewan pengarah pembangunan IKN pada 2020 silam.

    Kemudian, di tahun 2022, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Tony Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia internasional. Jokowi sempat mengundang Tony Blair untuk berkunjung di Istana Negara, dia kala itu didampingi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Dalam keterangannya usai mendampingi presiden, Luhut mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan IKN. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

    “Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022) yang lalu.

    Ray Dalio

    Ray Dalio memang bukan sosok sembarangan. Namanya dikenal malang melintang di sektor keuangan Amerika Serikat. Dalio merupakan pendiri dan Mentor CIO, Bridgewater Associates, perusahaan manajemen investasi raksasa asal negeri Paman Sam.

    Dalam catatan detikcom, menurut situs resmi Bridgewater Associates, Dalio merupakan lulusan Sarjana bidang Keuangan dari C.W. Post College pada 1971 lalu. Kemudian ia memperoleh gelar MBA (Master of Business Administration) dari Harvard Business School pada 1973.

    Dua tahun kemudian atau sekitar tahun 1975, baru lah Ray Dalio mendirikan Bridgewater Associates di sebuah apartemen dua kamar miliknya di New York City (NYC). Pada awalnya, Ray hanya membantu para investor institusional melalui konsultasi dan pengelolaan aset mereka secara aktif, terutama di pasar komoditas dan berjangka.

    Dia juga membagikan pemikiran investasinya dalam laporan riset harian ‘Bridgewater Daily Observations’ yang dikirim kepada klien perusahaan melalui Telex. Seiring berjalannya waktu, kualitas laporan yang ditulis Ray ini menarik minat para investor hingga Bridgewater berhasil mendapatkan kucuran dana institusional pertama untuk dikelola secara langsung pada 1985 lalu.

    Tidak tanggung-tanggung, dana investasi pertama yang dipercaya kepada Ray senilai US$ 5 juta dari Bank Dunia. Sejak saat itu banyak investor institusional lainnya yang kemudian ikut menitipkan dana investasi untuk dikelola secara langsung oleh Bridgewater.

    Di bawah kepemimpinan Ray, Bridgewater akhirnya menjadi perusahaan pengelola dana investasi terbesar di dunia versi majalah Fortune. Selain itu hingga saat ini Bridgewater Daily Observations masih menjadi salah satu laporan pasar paling dicari investor dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

    Namun pada 2017 lalu Ray secara resmi mengundurkan diri dari jabatan CEO, yang kemudian beralih menjadi CIO. Hanya berselang 3 tahun, pada 2020 ia kemudian mengalihkan jabatannya sebagai CIO untuk fokus pada posisinya sebagai pendamping Komite Investasi yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evolusi strategi investasi Bridgewater.

    Proses peralihan jabatan CIO ini rampung pada September 2022 lalu, dan sejak itu Ray Dalio hanya bekerja sebagai mentor bagi para CIO dan Komite Investasi perusahaan. Ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Operasional, dan sebagai investor senior Bridgewater Associates.

    Menurut perhitungan Forbes, Ray Dalio memiliki kekayaan mencapai US$ 14 miliar atau sekitar Rp 229,6 triliun. Hartanya itu membuat dirinya bertengger di posisi 167 orang terkaya di dunia.

    Di Indonesia, jejaknya mulai terasa setelah Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi banyak ‘berguru’ dengan Ray Dalio untuk pembentukan Family Office di Indonesia. Luhut bahkan beberapa kali melakukan pertemuan empat mata dengan Ray Dalio.

    (hal/kil)

  • Sempat Sindir ‘Diktator’, Trump Kini Ngaku Hormati Zelensky

    Sempat Sindir ‘Diktator’, Trump Kini Ngaku Hormati Zelensky

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis menyuarakan rasa hormatnya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Setelah beberapa waktu lalu menyebut Zelensky sebagai diktator.

    Dilansir CNN dan AFP, Jumat (28/2/2025), Trump tampaknya hendak meminimalisir keretakannya dengan Zelensky menjelang pertemuan presiden itu.

    “Saya pikir kita akan mengadakan pertemuan yang sangat baik besok pagi. Kita akan bergaul dengan sangat baik,” kata Trump.

    “Saya sangat menghormatinya,” kata Trump tentang Zelensky dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

    Ketika ditanya awak media apakah dia masih akan menyebut Zelensky sebagai diktator. Dengan nada sarkastis, Trump merespons “Apakah saya mengatakan itu? Saya tidak percaya saya mengatakan itu”.

    “Pertanyaan berikutnya,” katanya, seraya enggan merespons lebih lanjut.

    Trump telah lama mengkritik miliaran bantuan militer dan bantuan lainnya yang diberikan Washington kepada Ukraina, tetapi mengambil nada yang berbeda menjelang pertemuan di mana kedua negara diharapkan menandatangani kesepakatan tentang hak pertambangan.

    Kesepakatan tersebut yang didorong oleh Trump sebagai bentuk kompensasi atas dukungan Washington, akan memberikan Amerika Serikat bagian dari sebagian besar kekayaan mineral Ukraina.

    “Kami telah memberinya banyak peralatan dan banyak uang, tetapi mereka telah berjuang dengan sangat berani,” kata Trump.

    “Seseorang harus menggunakan peralatan itu, dan mereka sangat berani dalam hal itu.”

    Trump mengejutkan banyak sekutu Eropa pada awal Februari dengan berbicara kepada Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai Ukraina.

    Setelah pernyataan kritis oleh Zelensky, Trump menyebut pemimpin Ukraina terpilih itu sebagai “diktator.”

    “Seorang diktator tanpa pemilu, Zelensky lebih baik bergerak cepat atau dia tidak akan punya negara yang tersisa,” tulis Trump di platform Truth Social dilansir AFP, Kamis (20/2/2025).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PM Inggris Keir Starmer Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Ukraina

    PM Inggris Keir Starmer Bertemu Trump di Gedung Putih, Bahas Ukraina

    Jakarta

    Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Oval di Gedung Putih di Washington, DC.

    Dilansir CNN, Kamis (28/2/2025), Trump menjamu Starmer di Gedung Putih untuk pembicaraan kritis tentang Ukraina pada Kamis (27/2) waktu setempat.

    Ketika awak media bertanya, “Presiden Trump, bisakah Anda menyelesaikan kesepakatan damai di Ukraina?” Trump pun merespons positif, “kami bisa, kami akan melakukannya”.

    Starmer telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk membahas jaminan keamanan bagi Ukraina selama pertemuan penting. Ini adalah kunjungan pertamanya ke Washington, DC sejak pelantikan Trump.

    Kunjungan tersebut mencakup pertemuan bilateral antara kedua pemimpin, makan siang bilateral, dan konferensi pers yang diharapkan berlangsung pada pukul 2 siang waktu setempat.

    Dalam kesempatan itu, Starmer turut mengantarkan surat undangan dari Raja Charles untuk kunjungan kenegaraan. Trump pun menerima undangan tersebut.

    Penyerahan undangan kepada Trump merupakan salah satu tugas pertama Starmer, yang sedang mengunjungi Gedung Putih untuk berunding mengenai Ukraina.

    Saat membuka surat tersebut, Trump menganggap Charles sebagai “pria yang tampan dan luar biasa.”

    Undangan tersebut menggarisbawahi strategi Starmer dalam menarik perhatian presiden AS yang baru dan mempertahankan apa yang disebut “hubungan istimewa” antara Amerika dan Inggris.

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Langkah terbaru Presiden AS Donald Trump mungkin menunjukkan siapa saja sekutu barunya dalam masa jabatan keduanya, menurut analisis dari The New York Times.

    Dalam sebuah keputusan yang tak biasa, Trump meminta Amerika Serikat untuk memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada peringatan tiga tahun perang tersebut.

    Beberapa negara yang berpihak kepada Rusia dalam hal ini antara lain Korea Utara, Belarus, dan Sudan.

    Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan mayoritas dunia, mendukung resolusi tersebut.

    Hanya sebulan setelah menjabat, Trump mulai menggeser posisi Amerika di panggung internasional.

    AS kini berada di kubu negara-negara yang dianggap terisolasi oleh dunia, dan menjauh dari negara-negara sahabat tradisionalnya sejak Perang Dunia II.

    Pegeseran hubungan dengan sekutu lama ini memiliki dampak besar bagi kebijakan luar negeri Amerika di masa depan. 

    Meski para pemimpin Eropa seperti dari Polandia, Prancis, dan Inggris berusaha mendekati Trump, mereka kini menghadapi kenyataan bahwa nilai-nilai Trump berbeda dengan mereka, atau bahwa prioritas AS kini tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

    Jika Amerika Serikat terus merangkul negara-negara yang terisolasi secara internasional seperti Rusia, maka Eropa, Kanada, dan sekutu Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin terpaksa mencari aliansi baru.

    Sementara itu, kedekatan Trump dengan Rusia memberikan kesempatan bagi Moskow untuk keluar dari isolasi diplomatik yang berusaha dibangun oleh Barat sejak invasinya ke Ukraina.

    Susan E. Rice, mantan duta besar PBB di bawah Barack Obama, menuduh Trump terang-terangan menuruti kehendak Rusia.

    “Trump menyelaraskan Amerika dengan musuh-musuh kita dan melawan sekutu-sekutu perjanjian kita,” kata Rice.

    “Kita semua harus bertanya mengapa?”

    Langkah Amerika untuk menentang resolusi PBB pada hari Senin (24/2/2025) mengejutkan para pemimpin Eropa.

    AS, bersama China dan Rusia, memberikan suara mentang resolusi, sementara Inggris, Prancis, dan sebagian besar negara Eropa lainnya abstain.

    Bahkan di dalam Partai Republik, beberapa anggota terpaksa menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka.

    Senator John Curtis dari Utah mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Saya sangat prihatin dengan hasil pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kita di pihak yang sama dengan Rusia dan Korea Utara,” katanya di media sosial.

    Penasihat Trump berargumen bahwa sang presiden sedang melakukan negosiasi rumit untuk mengakhiri perang.

    Mereka mengklaim bahwa pendekatan Trump, yang berbeda dari presiden sebelumnya, pasti akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik.

    “Presiden Trump tahu cara membuat kesepakatan lebih baik dari siapa pun yang pernah memimpin negara ini,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih.

    Namun, Trump tampaknya lebih memilih untuk mendekati Putin, bahkan menyalahkan Ukraina atas perang tersebut, dan menyebut Presiden Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan umum.”

    Sikap Trump yang lebih ramah terhadap otokrat seperti Putin dan Kim Jong Un semakin jelas ketika ia mengabaikan kritik terhadap Rusia.

    Sementara Trump dengan ramah menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, harapan Eropa untuk meyakinkan Trump tetap rendah.

    Pada akhirnya, Trump terlihat lebih tertarik pada aliansi dengan Rusia dan Korea Utara, daripada mempertahankan hubungan dengan sekutu tradisional Amerika.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Asosiasi minta regulasi berimbang bagi mitra transportasi daring

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) yang menaungi pelaku industri mobilitas dan pengantaran berbasis platform digital meminta agar regulasi terhadap mitra transportasi daring terkait bantuan hari raya (BHR) dibuat berimbang.

    “Kebijakan yang diatur tidak berimbang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi industri,” kata Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, sektor platform digital (aplikator) telah memberikan akses bagi jutaan individu untuk memperoleh penghasilan alternatif dengan fleksibilitas tinggi, sebuah karakteristik utama yang menjadi daya tarik industri ini.

    Bahkan, berdasarkan data ITB (2023), model kerja fleksibel ini telah berkontribusi terhadap dua persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2022.

    Oleh karena itu, kata dia, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat pertumbuhan atau bahkan membatasi manfaat yang telah diberikan kepada para mitra.

    Selain itu, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, Indonesia memiliki 84,2 juta pekerja informal, dengan 41,6 juta di antaranya sebagai gig worker (pekerja lepas). Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta atau 4,6 persen bekerja di layanan ride-hailing seperti ojek dan taksi daring.

    “Artinya, regulasi yang kurang tepat pasti dapat berdampak pada jutaan individu yang menggantungkan hidupnya pada industri ini,” ujar Agung.

    Diberlakukannya kebijakan baru terkait Bantuan Hari Raya (BHR) ini berpotensi membuat pelaku industri harus melakukan berbagai penyesuaian bisnis yang dapat berdampak pada pengurangan program kesejahteraan jangka panjang yang selama ini telah diberikan untuk mitra.

    Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan kebijakan yang berkaitan dengan industri platform digital seharusnya tidak dilihat sebagai regulasi terhadap bisnis tersendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung sektor lain, termasuk UMKM, pedagang pasar, warung kelontong, serta industri skala rumah tangga.

    “Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan utama para pemangku kepentingan perusahaan aplikator, mitra, konsumen, dan bisnis lain yang bergantung pada layanan platform digital. Jika tidak, regulasi ini berpotensi menghambat pertumbuhan digitalisasi nasional,” ujarnya.

    Sebagai contoh, ketika beberapa negara menerapkan regulasi yang mengubah mitra platform menjadi karyawan tetap ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan:

    Jenewa, Swiss: Jumlah mitra turun 67 persen, ribuan pekerjaan hilang, dan banyak yang tetap menganggur. Biaya layanan naik, permintaan turun, dan pendapatan restoran serta pajak berkurang. Spanyol: Glovo hanya bisa mempertahankan 17 persen mitranya, Uber memberhentikan 4.000 mitra, dan Deliveroo keluar dari pasar, membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Inggris: Pengadilan mengubah status mitra Uber menjadi pekerja, memberi hak seperti cuti dan upah minimum. Namun, kebijakan ini berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga 85.000 orang. Singapura: Pemerintah menerapkan aturan kesejahteraan pekerja platform, seperti kontribusi Central Provident Fund (CPF) bagi pengemudi dan pengantar makanan. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan menurunkan daya tarik kerja fleksibel, menyebabkan beberapa mitra beralih ke sektor informal lainnya. Seattle, Amerika Serikat: Kota ini menerapkan Transportation Network Company (TNC) Minimum Compensation Ordinance pada tahun 2021, yang menetapkan kompensasi minimum bagi pengemudi ride-hailing sebesar 0,59 dolar AS per menit dan 1,38 dolar AS per mil, atau pembayaran minimum per perjalanan sebesar 5,17 dolar AS, mana yang lebih besar. Meskipun tujuan awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi, kebijakan ini justru menyebabkan biaya operasional naik, jumlah perjalanan turun 30 persen, dan jumlah pengemudi aktif berkurang 10 persen. Beberapa platform membatasi area operasional mereka atau menaikkan tarif bagi konsumen, yang berdampak pada penurunan jumlah pengguna layanan.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tahanan Politik Tertua di Dunia Nael Barghouti Bebas Setelah 4 Dekade di Penjara Israel – Halaman all

    Tahanan Politik Tertua di Dunia Nael Barghouti Bebas Setelah 4 Dekade di Penjara Israel – Halaman all

    Tahanan Politik Tertua di Dunia Nael Barghouti Bebas Setelah 4 Dekade di Penjara Israel 

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah lebih dari 4 dekade di balik jeruji besi, Nael Barghouti (67 tahun), tahanan politik Palestina di penjara Israel dibebaskan pada Kamis (27/2/2025) pagi.

    Pembebasannya, merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran sandera-tahanan yang dilakukan Hamas-Israel dalam putaran ketujuh tahap pertama gencatan senjata Gaza.

    “Nael Barghouti bebas setelah puluhan tahun bertekun dan menderita di penjara pendudukan Israel,” tulis laporan Khaberni, Kamis.

    Nama lengkapnya adalah Nael Saleh Abdullah Barghouti.

    Dia tercatat sebagai tahanan politik tertua di dunia menurut Guinness World Records pada 2009 dan menjadi salah satu simbol keteguhan perjuangan Palestina.

    Selama tahun-tahun terakhir masa tahanannya, tahanan Barghouti mengirim banyak pesan, salah satunya yang terkenal dan masih diingat adalah:

    “Jika ada dunia yang bebas seperti yang mereka klaim, saya tidak akan tetap dikurung sampai hari ini.”

    Pada Kamis pagi, Israel membebaskan Barghouti di antara ratusan tahanan Palestina yang dibebaskan, sebagai bagian dari gelombang ketujuh dan terakhir dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel.

    Barghouti menghabiskan total lebih dari 45 tahun berpindah-pindah di antara sel-sel penjara Israel, dan dianggap sebagai salah satu simbol paling menonjol dari gerakan tahanan Palestina.

    “Pembebasan Barghouti merupakan titik balik dalam sejarah perjuangan Palestina, karena ia merupakan contoh keteguhan hati meski berulang kali dijatuhi sanksi oleh Israel, namun gagal mematahkan tekadnya,” tulis ulasan Khaberni.

    DIBEBASKAN – Warga Palestina, Nael Saleh Abdullah Barghouti yang menjadi tahanan politik Israel, dibebaskan pada Kamis (27/2/2025). Nael tercatat sebagai tahanan politik tertua di dunia menurut Guinness World Records pada 2009 dan menjadi salah satu simbol keteguhan perjuangan Palestina.

    Rekam Jejak Nael Barghouti

    Nael Barghouti lahir di kota Kobar, dekat Ramallah, pada 23 Oktober 1957, dan sejak masa mudanya telah bergabung dalam sel milisi perlawanan. 

    Ia ditangkap pertama kali pada tahun 1978 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan 18 tahun.

    Selama 34 tahun, yang ia jalani terus-menerus, otoritas pendudukan Israel menolak untuk membebaskannya, meskipun telah terjadi banyak kesepakatan pertukaran dan pembebasan yang dilakukan dalam kerangka negosiasi.

    Pada tanggal 18 Oktober 2011, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan “Wafa al-Ahrar”, ia dibebaskan bersama ratusan tahanan lainnya, termasuk rekan seperjuangannya, tahanan yang dibebaskan, Fakhri al-Barghouti.

    Setelah dibebaskan, ia menikahi tahanan lain Palestina yang dibebaskan, Aman Nafi’, sejumlah literatur lain menyebut nama pasangannya adalah Iman Nafi.

    Pada tanggal 18 Juni 2014, otoritas pendudukan Israel kembali menangkapnya dan menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara kepadanya.

    Setelah menjalani hukumannya, Israel mengembalikan hukuman sebelumnya, yaitu penjara seumur hidup dan (18) tahun, dengan dalih adanya (berkas rahasia).

    “Pengembalian hukuman Nael ini juga terjadi pada puluhan orang yang dibebaskan dalam kesepakatan “Wafa al-Ahrar”, yang hukuman sebelumnya telah dikembalikan, dan sebagian besar dari mereka menjalani hukuman seumur hidup,” tulis Khaberni.

    Pada tahun 2018, pasukan pendudukan membunuh keponakannya Saleh Al-Barghouti, menangkap saudaranya Asem, dan sekelompok besar anggota keluarganya, serta menghancurkan dua rumah keluarga tersebut, sebagai bagian dari kebijakan hukuman kolektif.

    Selama tahun lalu, Israel menangkap istrinya Aman Nafi’dan satu-satunya saudara perempuannya Hanan Al-Barghouti. Israel lalu membebaskan mereka.

    “Pada tahun 2021, Barghouti menghadapi situasi sulit dalam hidupnya, ditambah dengan puluhan situasi sebelumnya, yakni kehilangan saudara sekaligus sahabatnya, Omar Barghouti (Abu Asif), karena pendudukan kembali merampas kesempatannya untuk berpamitan dengan orang yang dicintainya, sebagaimana sebelumnya ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan juga tidak dapat berpamitan dengan mereka,” kata ulasan Khaberni.

    Tahanan Politik Terlama dalam Sejarah Gerakan Palestina

    Situs Spiritofaqsa melansir, pada November 2024, Nael Barghouti memasuki tahun ke-45 dalam penjara pendudukan Israel, menjadikannya tahanan dengan masa penahanan terlama dalam sejarah gerakan nasional tahanan Palestina.

    Selama di penjara, Barghouti mengalami berbagai bentuk penyiksaan fisik dan psikologis, sering dipindahkan ke sel isolasi, serta dilarang menerima kunjungan keluarga.

    Kondisi para tahanan Palestina di penjara-penjara Israel semakin memburuk, terutama setelah peristiwa 7 Oktober 2023.

    Barghouti seharusnya dibebaskan dalam tahap ketujuh dari perjanjian fase pertama pertukaran tahanan.

    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menunda pembebasan tahanan Palestina dengan alasan yang diklaim sebagai “pelanggaran berulang” oleh Hamas.

    Sebelum pembebasannya, Israel lebih dulu melarang istrinya bepergian untuk menemuinya dan memutuskan bahwa Barghouti akan diusir secara permanen ke luar negeri setelah dibebaskan.

    Barghouthi belajar bahasa Ibrani dan Inggris di dalam penjara, serta mulai mempelajari sejarah di Universitas Al-Quds Terbuka pada tahun 2011.

    Selama bertahun-tahun dalam tahanan, Barghouthi kehilangan kedua orang tuanya tanpa dapat mengucapkan perpisahan, serta banyak kerabatnya.

    Istri Nael mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya atas ketidakadilan yang terus menimpa suaminya, yang kini berusia lebih dari 68 tahun dan masih mengalami berbagai bentuk penyiksaan psikologis serta fisik.

    Kisah Nael Barghouti menjadi cerminan penderitaan para tahanan Palestina serta bukti nyata kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap mereka.

     

    (oln/khbrn/sprtalaqs/*)

     

     
     

  • 3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    3 Alasan AS Kini Dukung Rusia untuk Melawan Ukraina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS), yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump, telah berubah haluan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Washington kini mulai mendukung Moskow.

    Lalu apa sebabnya? Berikut beberapa alasan mengapa AS kini terlihat mendukung Ukraina, dirangkum CNBC Indonesia dari beragam sumber, Kamis (27/2/2025).

    AS Ingin Segera Akhiri Perang Ukraina

    Sejak menjabat, pemerintahan Trump mengatakan bahwa mereka setuju untuk mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini dilakukan untuk mengakhiri perang di Ukraina. 

    Pada pertengahan Februari lalu, AS dan Rusia telah melakukan pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Dalam pertemuan, empat setengah jam di ibu kota Saudi berlangsung, Rusia memperkeras tuntutannya, terutama menegaskan tidak akan menoleransi aliansi NATO yang memberikan keanggotaan bagi Ukraina.

    Ini adalah pertama kalinya pejabat AS dan Rusia duduk bersama untuk membahas cara menghentikan konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II (PD 2). Perlu diketahui penghentian perang yang AS danai, termasuk Ukraina, menjadi salah satu program kampanye Trump.

    Meski demikian, sebenarnya pembicaraan itu sendiri tidak mengajak Ukraina di dalamnya. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa ia telah menunda kunjungan ke Arab Saudi yang direncanakan pada hari Rabu hingga bulan depan.

    Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan keputusan tersebut dibuat untuk menghindari pemberian “legitimasi” bagi perundingan AS-Rusia. Kyiv mengatakan perundingan tentang cara mengakhiri perang tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan Ukraina.

    Trump Buka-bukaan ‘Kangen’ Putin, Ingin Rusia Kembali Geng G-8

    Beberapa waktu lalu Trump mengaku menginginkan kehadiran Rusia kembali dalam kelompok negara-negara ekonomi terkuat dunia, G8. Hal ini terjadi saat Trump terus memberikan sinyal bahwa dirinya akan memperbaiki hubungan antara Washington dan Moskow yang memburuk pasca perang Ukraina.

    Dalam pernyataannya, Trump menegaskan kembali bahwa bergabungnya Rusia di G8 adalah sesuatu yang penting. Diketahui, Rusia sempat dikeluarkan dari kelompok itu pada tahun 2014 setelah melakukan aneksasi terhadap wilayah Semenanjung Krimea dari Ukraina.

    “Saya ingin mereka kembali. Saya pikir adalah sebuah kesalahan untuk menyingkirkan mereka. Begini, ini bukan masalah menyukai Rusia atau tidak menyukai Rusia. Ini adalah G8,” kata Trump di Gedung Putih pekan lalu, seperti dikutip Russia Today.

    Rusia menjadi anggota kelompok tersebut pada tahun 1997. Anggota kelompok itu sendiri juga meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, dan UE.

    Trump telah berulang kali mengkritik pengecualian Rusia dari kelompok itu dan melontarkan gagasan untuk mengembalikannya selama masa jabatan pertamanya. Pada saat itu, usulan tersebut ditolak oleh anggota klub G7 lainnya. Sementara Moskow sendiri tampaknya tidak menunjukkan minat untuk kembali.

    Ingin Bekerja Sama di Bidang Ekonomi dengan Rusia

    Ekonomi Rusia diketahui mengalami tekanan seiring dengan stimulus fiskal yang besar, suku bunga yang melonjak, inflasi yang sangat tinggi, dan sanksi Barat berdampak buruk pascaserangan Moskow ke Ukraina. Namun, setelah tiga tahun perang, AS justru bisa memainkan peran baru sebagai juru selamat.

    Trump mendorong kesepakatan cepat untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan mengambil sejumlah pernyataan keras kepada Ukraina, yang disalahkan atas terjadinya perang itu. Trump juga disebut sedang mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap Moskow.

    “Dorongan Washington muncul saat Moskow menghadapi dua pilihan yang tidak diinginkan,” menurut mantan wakil ketua bank sentral Rusia, Oleg Vyugin, kepada Reuters, awal pekan ini.

    “Rusia dapat menghentikan peningkatan pengeluaran militer saat menekan untuk mendapatkan wilayah di Ukraina atau mempertahankannya dan membayar harganya dengan pertumbuhan yang lambat selama bertahun-tahun, inflasi yang tinggi, dan standar hidup yang menurun, yang semuanya membawa risiko politik.”

    Meskipun pengeluaran pemerintah biasanya merangsang pertumbuhan, pengeluaran non-regeneratif untuk rudal dengan mengorbankan sektor sipil telah menyebabkan pemanasan berlebihan. Hal ini kemudian membuat suku bunga sebesar 21% memperlambat investasi perusahaan dan inflasi tidak dapat dijinakkan.

    “Karena alasan ekonomi, Rusia tertarik untuk menegosiasikan akhir diplomatik dari konflik tersebut,” tutur Vyugin.

    “(Ini) akan menghindari peningkatan lebih lanjut dalam pendistribusian ulang sumber daya yang terbatas untuk tujuan yang tidak produktif. Itulah satu-satunya cara untuk menghindari stagflasi.”

    Meskipun Rusia tidak mungkin dengan cepat mengurangi pengeluaran pertahanan, prospek kesepakatan dengan AS akan meredakan tekanan ekonomi lainnya. Ini dapat membawa keringanan sanksi dan akhirnya kembalinya perusahaan-perusahaan Barat.

    “Rusia akan enggan menghentikan pengeluaran untuk produksi senjata dalam semalam, takut menyebabkan resesi, dan karena mereka perlu memulihkan angkatan darat,” tutur Alexander Kolyandr, peneliti di Pusat Analisis Kebijakan Eropa (CEPA).

    “Tetapi dengan melepaskan beberapa tentara, itu akan sedikit mengurangi tekanan dari pasar tenaga kerja. Tekanan inflasi juga dapat mereda karena prospek perdamaian dapat membuat Washington kurang mungkin memberlakukan sanksi sekunder pada perusahaan-perusahaan dari negara-negara seperti China, membuat impor lebih mudah dan, oleh karena itu, lebih murah.”

    (sef/sef)