Negara: Inggris

  • 8 Jam X Down, Elon Musk Sebut Serangan Siber jadi Biang Kerok

    8 Jam X Down, Elon Musk Sebut Serangan Siber jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Platform media sosial X milik Elon Musk tidak dapat diakses selama 8 jam pada Senin pagi oleh puluhan pengguna di dunia, termasuk di Amerika Serikat (AS). Musk mengaku platform tersebut menghadapi “serangan siber besar-besaran.”

    “Ada (masih) serangan siber besar-besaran terhadap 𝕏. Kami diserang setiap hari, tetapi ini dilakukan dengan banyak sumber daya. Baik kelompok besar yang terkoordinasi dan/atau suatu negara terlibat,” tulis Elon Musk melalui akunnya, Selasa (11/3/2025). 

    Sebelumnya, pada Senin, 10 Maret 2025, puluhan ribu pengguna X di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan Inggris, serta di Indonesia mengaku kesulitan mengakses platform tersebut. 

    Laporan dari pengguna menunjukkan bahwa gangguan dimulai sekitar pukul 21:10 WIB pada 10 Maret 2025, dengan keluhan seperti ketidakmampuan untuk scroll feed, login, atau mengakses aplikasi dan situs web. 

    Pengguna mengaku merasakan gangguan sekitar 20 menit hingga satu jam di beberapa wilayah sebelum kembali normal. Sementara itu, Downdetector, platform daring yang memberikan informasi real-time tentang status layanan dan situs web, mencatat lebih dari 21.000 laporan di AS dan 10.800 di Inggris pada puncak matinya layanan x.com. 

    Hingga pukul 05:30 WIB hari ini, 11 Maret 2025, belum ada pernyataan resmi dari X mengenai penyebab spesifik gangguan tersebut. Hingga akhirnya Elon Musk menyebut padamnya layanan berkaitan dengan serangan siber. 

    Berdasarkan pola historis, masalah teknis internal kemungkinan besar menjadi penyebabnya, tetapi tanpa konfirmasi resmi, ini tetap spekulasi. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, saya bisa mencari pembaruan terkini dari web atau postingan di X jika diminta.

  • Dituding Mata-mata, Dua Diplomat Kedubes Inggris di Moskow Diusir Rusia – Halaman all

    Dituding Mata-mata, Dua Diplomat Kedubes Inggris di Moskow Diusir Rusia – Halaman all

    TRIBUNEWS.COM – Pada  Senin waktu setempat (10/3/2025), Rusia mengumumkan akan mengusir dua diplomat asal Inggris dari negara Beruang Merah tersebut.

    Kedua diplomat yang selama ini bertugas di Kedutaan Besar Inggris di Moskow terrsebut diusir atas tuduhan melakukan kegiatan spionase.

    Kabar tersebut disampaikan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Rusia RIA Novosti.

    FSB menyatakan, kedua diplomat tersebut telah memberikan data pribadi palsu saat meminta izin untuk masuk ke negara itu.

    Keduanya juga dituduh terlibat dalam aktivitas intelijen dan subversi yang diduga mengancam keamanan Rusia.

    Namun demikian, FSB tidak memberikan secara rinci bukti-bukti apa saja yang mendukung klaim tersebut.

    Menurut laporan RIA Novosti, FSB telah memutuskan untuk mencabut akreditasi kedua diplomat tersebut, dan mereka diperintahkan untuk meninggalkan Rusia dalam waktu dua minggu.

    Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pernyataan terpisah menyebutkan, mereka telah memanggil seorang pejabat dari Kedutaan Besar Inggris terkait kejadian tersebut.

    “Moskow tidak akan menoleransi aktivitas petugas intelijen Inggris yang tidak dideklarasikan di wilayah Rusia,” bunyi pernyataan tersebut.

    Menanggapi kabar deportasi tersebut, pemerintah Inggris menyebut apa yang dilakukan pihak Rusia adalah “tuduhan jahat dan tanpa dasar.”

    Kecaman tersebut secara publik disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris di London.

    “Ini bukan pertama kalinya Rusia membuat tuduhan jahat dan tanpa dasar terhadap staf kami,”  demikian pernyataan pihak Kemenlu Inggris menanggapi peristiwa tersebut.

    Pihak Kemenlu Inggris tidak memberikan langkah lebih lanjut terkait kebijakan atau respons yang akan dilakukan terkait pengusiran dari Rusia tersebut dalam rilisnya.

    Rusia dan Inggris Saling Usir Diplomat

    Pengusiran diplomat antara Inggris dari Rusia bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di Kremlin.

    Pada tahun lalu, FSB juga mengusir tujuh diplomat Inggris dengan tuduhan serupa yakni melakukan aktivitas spionase di Rusia. 

    Enam pengusiran diumumkan pada bulan September, dan satu lagi pada bulan November tahun lalu. 

    Inggris sempat melakukan “pembalasan” pada bulan Februari lalu dengan mencabut kredensial seorang atase di Kedutaan Besar Rusia di London.

    Pemerintah Inggris kala itu menyebut kebijakan pencabutan kredensial yang dilakukan adalah tanggapan atas pengusiran serupa yang dilakukan Rusia pada bulan November.

    Selain itu, Pemerintah Inggris juga membatasi kegiatan diplomatik Moskow di London.

    Sebelumnya pada Mei 2024, Inggris juga sempat mengusir atase pertahanan Rusia di London dengan tuduhan bahwa ia adalah seorang petugas intelijen yang tidak dideklarasikan.

    Inggris juga menutup beberapa properti diplomatik Rusia di negara itu yang menurut mereka digunakan untuk kegiatan spionase.

    Beberapa hari kemudian, Rusia membalas dengan mengusir atase pertahanan Inggris.

    Pengusiran diplomat baik utusan Barat yang bekerja di Rusia maupun diplomat Rusia di negara-negara Barat pun semakin sering terjadi sejak Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina pada tahun 2022.

    Pada 2023, outlet berita Rusia, RBC, melaporkan bahwa negara-negara Barat dan Jepang telah mengusir total 670 diplomat Rusia antara awal tahun 2022 hingga Oktober 2023.

    Sementara itu, Moskow merespons dengan mengusir 346 diplomat.

    Menurut RBC, jumlah ini lebih banyak dibandingkan gabungan pengusiran selama 20 tahun sebelumnya.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Emil Audero Resmi Jadi WNI, Warga Lombok Kenang Perjuangan Masa Kecil Sang Kiper – Halaman all

    Emil Audero Resmi Jadi WNI, Warga Lombok Kenang Perjuangan Masa Kecil Sang Kiper – Halaman all

    Emil Audero Resmi Jadi WNI, Warga Lombok Kenang Perjuangan Masa Kecil Sang Kiper

    TRIBUNNEWS.COM, LOMBOK –  Emil Audero resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

    Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy mengambil sumpah setia kepada Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia pada Senin (10/3/2025).

    Syukur (65), seorang warga Kauman, Kelurahan Praya, Lombok Tengah, NTB, mengenang sosok Emil Audero.

    Pada waktu kecil, Emil Audero pernah tinggal di Lingkungan Kauman, Praaya.

    Emil bermain dengan teman sebaya di sebuah lapangan voli di Kota Praya, Lombok Tengah.

    Menurut dia, Emil Audrey senang bermain sepak bola superti ayahnya Edy Mulyadi.

    “Waktu kecil di lapangan voli di sana (Kauman,-red) itu dia minta-minta jadi penjaga gawang dan saya yang menendang bolanya. Waktu ia masih SD kelas 4 dis ini (SDN Prayitna,-red” kenang Syukur kepada Tribun Lombok di Kauman, Jumat (7/3/2025). 

    Emil Audero lahir dari pasangan Edy Mulyadi dan Antonella Audero, seorang WNA Italia.

    Emil Audero lahir di Mataram pada 18 Januari 1997.

    Emil kecil bersekolah di SD Negeri Prayitna Prapen.

    Pada 1998, Emil Audero dan ibunya pindah ke Cumiana, Italia.

    Sedangkan, ayahnya tetap berada di Lombok.

    Meskipun pergi ke Italia, namun, kata dia, Emil Audero sangat sering mengunjungi ayahnya dan pasti datang kalau lebaran tiba. 

    Menurut Syukur, Emil Audero pasti pulang kampung ke Praya. 

    Ia meyakini lebaran tahun 2025 pada awal April ini Emil akan berkunjung ke Praya Lombok Tengah.

    “Pokoknya bulan Lebaran mau Lebaran datang dia. Sering dia, setiap tahun dia,” beber Syukur. 

    Resmi Jadi WNI

    Trio naturalisasi, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

    Pada Senin (10/3/2025) ini, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan yang berlangsung di  Kedutaan Besar Republik Indonesia di Italia, Roma.

     Belum Dapat Panggilan Timnas Indonesia

    Trio naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy belum dipanggil memperkuat tim nasional Indonesia. 

    Dari daftar nama 27 pemain yang diumumkan pada Minggu (9/3/2025), nama trio naturalisasi itu tidak ada.

    Sebab, trio naturalisasi baru akan mengambil sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Italia di Roma pada Senin ini.

    Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy merupakan tiga pemain naturalisasi yang bermain di Europa.

    Emil Audero.

    Emil Audero berposisi sebagai penjaga gawang membela klub Palermo di Serie-B.

    Dean James

    Dean James, pesepakbola berposisi di bek kiri bermain di klub Go Ahead Eagles di Eredivisie, Belanda.

    Joey Pelupessy

    Joey Pelupessy, pemain keturunan Maluku, berposisi di gelandang bertahan.

    Joey Pelupessy membela klub Lommel di kasta kedua liga sepak bola Belgia.

    Setelah resmi menjadi WNI, mereka akan memperkuat skuat Garuda yang akan berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

    20 Maret 2025

    Australia Vs Timnas Indonesia

    25 Maret 2025

    Timnas Indonesia Vs Bahrain

    5 Juni 2025

    Timnas Indonesia Vs China

    10 Juni 2025

    Jepang Vs Timnas Indonesia

    Daftar Skuad Timnas Indonesia untuk Laga Kontra Australia dan Bahrain 

    Kiper: 

    Nadeo Argawinata (Borneo FC),

    Maarten Paes (FC Dallas/Amerika Serikat), 

    Ernando Ari (Persebaya). 

    Belakang: 

    Jay Idzes (Venezia/Italia), 

    Jordi Amat (JDT/Malaysia), 

    Nathan Tjoe-A-On (Swansea City/Inggris), 

    Mees Hilgers (FC Twente/Belanda), Rizky Ridho (Persija), 

    Muhammad Ferarri (Persija), 

    Justin Hubner (Wolves U-21/Inggris),

    Calvin Verdonk (NEC Nijmegen/Belanda), 

    Pratama Arhan (Bangkok United/Thailand),

    Shayne Pattynama (KAS Eupen/Belgia), 

    Sandy Walsh (Yokohama F Marinos/Jepang), 

    Kevin Diks (Copenhagen/Denmark),

    Eliano Reijnders (PEC Zwolle/Belanda).

    Tengah: 

    Thom Haye (Almere City/Belanda), 

    Ivar Jenner (FC Utrecht/Belanda),

    Ricky Kambuaya (Dewa United), 

    Egy Maulana Vikri (Dewa United),

    Marselino Ferdinan (Oxford United/Inggris). 

    Depan: 

    Ole Romeny (Oxford United/Inggris),

    Ragnar Oratmangoen (FCV Dender/Belgia), 

    Septian Bagaskara (Dewa United),

    Rafael Struick (Brisbane Roar/Australia), 

    Hokky Caraka (PSS), 

    Ramadhan Sananta (Persis Solo).

     

     

  • Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Trump Stop Bantuan ke Ukraina, Negara Baltik Alami Dilema

    Jakarta

    Bagi ketiga negara bekas Uni Soviet ini, perang di Ukraina bukan sekadar konflik di perbatasan, melainkan garis pertahanan pertama. Jika Ukraina kalah, pasukan Rusia akan kembali berada di gerbang Baltik. Maka, bagi mereka, mendukung Ukraina adalah masalah eksistensial.

    Namun, permusuhan Trump terhadap Kyiv dan sikap lunaknya kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menimbulkan kegelisahan di wilayah tersebut. Di sisi lain, sekitar dua ribu tentara AS masih ditempatkan di tiga negara Baltik. Ketika ditanya apakah pasukan ini akan tetap berada di benteng timur NATO, Trump awalnya menegaskan komitmennya terhadap Polandia, sebelum kemudian ragu-ragu dan berkata, “Baltik… itu kawasan yang juga sulit, tapi kami berkomitmen.”

    Trump kembali menekankan bahwa negara-negara Eropa harus meningkatkan kontribusi mereka dalam pertahanan. “Saya ingin melihat mereka menyamakan kontribusi, karena mereka masih jauh di bawah apa yang telah kami keluarkan,” ujarnya.

    Dilema pertahanan negara Baltik

    Ironisnya, negara-negara Baltik justru termasuk yang paling tinggi dalam pengeluaran pertahanan dibandingkan PDB mereka. Pada 2024, Estonia mengalokasikan 3,43%, Latvia 3,15%, dan Lituania 2,85%. Merespons situasi geopolitik yang semakin panas, ketiga negara telah berjanji meningkatkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB mereka.

    Tomas Jarmalavicius, kepala studi di International Centre for Defense and Security di Tallinn, Estonia, mengatakan bahwa negara-negara Baltik kini menghadapi tantangan dalam menjaga dua jalur komunikasi yang semakin bertentangan.

    “Di satu sisi, AS tetap menjadi sekutu utama bagi Eropa dan Baltik. Di sisi lain, kami harus meningkatkan bantuan ke Ukraina agar mereka menang, meningkatkan tekanan terhadap Rusia, dan berinvestasi lebih besar dalam pertahanan Eropa,” ujar Jarmalavicius kepada DW.

    Namun, dia memperingatkan bahwa keseimbangan ini semakin sulit dijaga. “Akan tiba saatnya kami harus memilih: terus mendukung Ukraina atau mempertahankan keterlibatan AS. Karena bisa jadi, kami tidak bisa memiliki keduanya sekaligus,” tambahnya.

    Komitmen Estonia tak berubah

    Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menegaskan bahwa negaranya akan terus bekerja sama dengan AS dalam berbagai aspek, terutama terkait Ukraina. “Untungnya, tidak ada negara NATO yang harus memilih antara aliansi NATO dan opsi lainnya, karena menurut saya NATO masih bekerja sebagaimana mestinya,” ujar Michal kepada DW.

    Namun, dengan dinamika geopolitik yang terus berubah, pertanyaan besar bagi negara-negara Baltik adalah seberapa lama mereka bisa tetap berada di tengah sebelum akhirnya dipaksa untuk memilih.

    Meskipun dilatari sejumlah pertentangan diplomasi, Amerika Serikat dan Ukraina masih berusaha membangun kerja sama dalam isu sumber daya mineral dan jaminan keamanan. Menurut Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, Eropa dapat memberikan sebagian perlindungan dan pendanaan untuk Ukraina, tetapi keterlibatan AS tetap sangat diperlukan.

    Di sisi lain, Michal melihat ada sisi positif dari tekanan Trump terhadap Eropa. “Jika Anda tahu bahwa Anda kaya dan di kawasan Anda ada ancaman dari Rusia, maka Anda harus berkontribusi dalam pertahanan. Seharusnya alarm ini sudah berbunyi sejak lama, bahkan tanpa Trump. Tapi sekarang, mungkin Trump justru membantu membunyikan alarm ini. Mungkin pesan yang buruk sekalipun tetap memiliki makna,” ujarnya.

    Taktik negosiasi atau perubahan haluan?

    Andzejs Viumsons, Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri Latvia, mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti terkait kebijakan terbaru Trump. “Semua sinyal yang kami terima dari Washington, termasuk yang terbuka untuk publik, menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari taktik negosiasi dengan Ukraina. Itu memberi saya harapan bahwa ini bukan sesuatu yang final dan tidak bisa diubah,” kata Viumsons kepada DW.

    Dia juga menegaskan bahwa tidak ada indikasi bahwa pemerintahan AS saat ini bersikap pro-Rusia. “Dari semua pembicaraan yang kami lakukan dengan pemerintahan baru atau dengan menteri luar negeri mereka, tidak ada yang menunjukkan bahwa AS akan meninggalkan kami atau tiba-tiba menjadi sahabat Rusia,” tambahnya.

    Tak ada alternatif selain AS

    Linas Kojala, Direktur Pusat Studi Geopolitik dan Keamanan di Vilnius, Lithuania, mengatakan bahwa negara-negara Baltik berusaha tetap positif terhadap AS karena tidak ada pengganti yang sepadan dalam hal keamanan.

    “Mungkin dalam tiga, lima, tujuh, atau sepuluh tahun ke depan, Eropa bisa menggantikan peran AS, tetapi itu membutuhkan banyak uang, waktu, dan kemauan politik. Saat ini, kami harus melakukan segala yang diperlukan untuk menyelamatkan hubungan dengan AS,” ujar Kojala.

    Dia mengibaratkan negara-negara Baltik sebagai kapal laut yang dinahkodai AS. “Kami bisa melompat dari kapal, tetapi tidak ada kapal lain di sekitar. Saat ini, tidak ada alternatif langsung yang bisa kami andalkan,” jelasnya.

    Jika ada pilihan lain, reaksi negara-negara Baltik terhadap Trump mungkin akan berbeda. “Beberapa pernyataan Trump sangat sulit diterima dan bertentangan langsung dengan kepentingan Ukraina,” tambah Kojala.

    Pertahanan mandiri

    Ke depan, prioritas negara-negara Baltik adalah hal-hal yang masih dapat mereka kendalikan: terus mendukung Ukraina, memperkuat pertahanan mandiri, dan meningkatkan kerja sama dengan sekutu Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Inggris.

    Meski selama ini mereka merasa Eropa kurang berkontribusi dalam pertahanan, rencana pertahanan senilai €800 miliar yang diusulkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dianggap sebagai langkah ke arah yang benar.

    “Saya ingat setengah tahun lalu, ketika saya baru menjabat, saya berbicara dengan Ursula von der Leyen dan meminta agar pertahanan bisa dipercepat serta aturan anggaran diubah. Saat itu dia mengatakan belum ada peluang. Kemarin saya mengingatkan dia tentang hal itu—dan akhirnya, kami sampai di titik ini,” pungkas Michal.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Lihat juga Video ‘Vandalisme di Resor Golf Trump: Ditulisi ‘Gaza Tidak untuk Dijual”:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Panduan Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Pelamar Disabilitas – Halaman all

    Panduan Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Pelamar Disabilitas – Halaman all

    Simak panduan mendaftar rekrutmen bersama BUMN 2025 untuk pelamar disabilitas, simak syarat dan jadwalnya berikut ini.

    Tayang: Senin, 10 Maret 2025 17:38 WIB

    Instagram @kementerianbumn

    REKRUTMEN BERSAMA BUMN – Ilustrasi Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 diambil dari Instagram @kementerianbumn pada Kamis (20/2/2025). Berikut panduan mendaftar Rekrutmen Bersana BUMN 2025 untuk pelamar disabilitas. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi tentang panduan mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk pelamar disabilitas.

    Forum Human Capital Indonesia (FHCI) bersama BUMN juga menyediakan lowongan untuk pelamar disabilitas.

    Pendaftaran Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2025 dibuka sejak 7 Maret 2025.

    Dikutip dari akun Instagram resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) @fchi.bumn, akan ada 2.000 lowongan kerja dari lebih dari 100 perusahaan BUMN Grup.

    Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dilakukan secara online.

    Khusus untuk pelamar disabilitas, pendaftaran rekrutmen bersama BUMN 2025 dilakukan melalui laman rbb2025.setaraberdaya.com.

    Jadwal Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Periode Pembuatan Akun: 7-16 Maret 2025

    Peserta diminta melakukan pembuatan akun pada Rekrutmen Bersama BUMN, serta melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan.

    Periode Pelamaran Lowongan: 10-16 Maret 2025

    Peserta dapat mendaftar atau mengajukan lamaran pada lowongan yang tersedia, sesuai dengan formasi yang ada.

    Panduan Mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Pelamar Disabilitas

    Akses rbb2025.setaraberdaya.com melalui mesin pencari di perangkat Anda.
    Buat akun dengan langkah berikut:

    Klik menu “Daftar” di pojok kanan atas halaman.
    Isi data diri: Nama Depan, Nama Belakang, Email aktif, Password, dan Konfirmasi Password. Pastikan informasi yang dimasukkan benar, lalu klik “Daftar”.

    Lengkapi profil

    Klik menu “Profil” di pojok kanan atas.
    Isi data diri dengan lengkap dan berurutan.

    Setujui kebijakan data pribadi

    Baca persetujuan pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam proses rekrutmen.
    Centang kotak persetujuan untuk melanjutkan.

    Unggah dokumen pendukung

    Surat Keterangan Disabilitas dari puskesmas atau lembaga kesehatan resmi.
    Informasi pendidikan terakhir pada menu Pendidikan.
    Pengalaman kerja terakhir (jika ada) di menu Pengalaman.
    CV terbaru dalam format PDF di menu CV.
    Sertifikasi (jika ada) di menu Sertifikasi.
    Kontak darurat untuk verifikasi data

    Pilih lowongan kerja

    Klik menu “Beranda”, lalu pilih “Karir” untuk melihat lowongan yang tersedia.
    Pastikan memilih posisi yang sesuai dengan kualifikasi, karena setiap pelamar hanya dapat melamar ke satu perusahaan.

    Kirim lamaran

    Jika sudah yakin, klik “Kirim Lamaran”.
    Isi kolom “Promosikan Diri Anda” dengan maksimal 300 karakter.
    Klik “Kirim” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Cek status pendaftaran

    Status lamaran dapat dipantau melalui menu “Lamaranku”.
    Pantau pengumuman sesuai jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2025.

    Daftar Lowongan dan Kuota Pekerjaan Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Operasi/Produksi/Proyek: 650 Jumlah Kebutuhan
    Bisnis Niaga/Pemasaran: 440 Jumlah Kebutuhan
    Keuangan: 327 Jumlah Kebutuhan
    Engineering dan Maintenance: 214 Jumlah Kebutuhan
    Logistic/Supply Chain/Asset/GA: 133 Jumlah Kebutuhan
    Digitalisasi dan IT: 119 Jumlah Kebutuhan
    SDM/HC: 96 Jumlah Kebutuhan
    Legal dan Compliance: 67 Jumlah Kebutuhan
    Sistem Management dan Safety: 36 Jumlah Kebutuhan
    Strategic Planning: 33 Jumlah Kebutuhan
    Risk Management: 27 Jumlah Kebutuhan
    Internal Audit: 24 Jumlah Kebutuhan
    Layanan: 20 Jumlah Kebutuhan
    Pengembangan Usaha/R&D: 16 Jumlah Kebutuhan
    Corporate Communication/Digital Public Relations/Media Relations: 13 Jumlah Kebutuhan
    Corporate Secretary: 13 Jumlah Kebutuhan
    Performancee Management: 10 Jumlah Kebutuhan
    Risiko Bisnis/Enterprise Risk: 10 Jumlah Kebutuhan
    Treasury: 10 Jumlah Kebutuhan
    Developer Information Technology: 7 Jumlah Kebutuhan
    Aktuaria: 6 Jumlah Kebutuhan
    Capital Market Investment Banking: 6 Jumlah Kebutuhan
    Analyst Research: 3 Jumlah Kebutuhan
    Fleet Management: 1 Jumlah Kebutuhan.

    Jenjang Pendidikan Peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    SMA/Sederajat
    D3
    D4
    S1
    S2

    Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk Pelamar Disabilitas

    a. Foto Profil
    b. KTP
    c. Ijazah/Surat Keterangan Lulus
    d. Transkrip/Nilai Ujian Sekolah
    e. SKCK (Opsional)
    f. Dokumen Lainnya (Sertifikat Pelatihan, Bahasa Inggris, dll) (Opsional)
    g. Curriculum Vitae (Opsional)
    h. Portofolio (Opsional)
    i. Surat Rekomendasi (Opsional)

    Pastikan kamera perangkat berfungsi dengan baik dan gambar jelas untuk pengambilan foto profil saat registrasi.

    Pastikan juga email dan nomor pribadi yang digunakan masih aktif serta milik sendiri bukan milik orang lain ataupun kantor.

    Pastikan seluruh informasi yang diberikan akurat dan lengkap untuk mempermudah proses seleksi.

    Kementerian BUMN dan FHCI mengimbau agar pendaftar waspada terhadap berita hoaks dan penipuan seputar RBB 2025.

    Pendaftaran RBB 2025 ini tidak dipungut biaya atau gratis.

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Panas! Rusia Usir 2 Diplomat Inggris

    Panas! Rusia Usir 2 Diplomat Inggris

    Moskow

    Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB mengumumkan pengusiran dua diplomat Inggris terkait dugaan menjalankan aktivitas intelijen. Kedua diplomat Inggris itu juga dituduh memberikan informasi palsu saat memasuki wilayah Rusia.

    FSB, seperti dikutip kantor berita TASS dan dilansir Reuters, Senin (10/3/2025), menyatakan pihaknya telah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai “tanda-tanda kerja intelijen dan sabotase” oleh kedua diplomat asing itu, yang mengancam keamanan nasional Rusia.

    “Operasi kontraintelijen Dinas Keamanan Federal mengungkap keberadaan intelijen Inggris yang tidak dilaporkan di balik kedok Kedutaan Besar negara itu di Moskow,” sebut FSB dalam pernyataannya.

    Kantor berita TASS mengidentifikasi kedua diplomat yang diusir itu sebagai Alkesh Odedra yang merupakan Sekretaris Kedua pada Kedutaan Besar Inggris di Moskow, dan Michael Skinner yang merupakan suami dari Sekretaris Pertama Kedubes Inggris, Tabassum Rashid.

    Kedua diplomat Inggris itu juga dituduh secara sengaja memberikan informasi palsu tentang diri mereka sendiri ketika memasuki wilayah Rusia.

    “Dengan sengaja memberikan informasi palsu saat memperoleh izin untuk memasuki negara kita, sehingga melanggar aturan hukum Rusia,” jelas FSB.

    “FSB juga telah menemukan bukti intelijen dan aktivitas mengganggu kedua diplomat itu yang mengancam keamanan Federasi Rusia,” imbuh pernyataan FSB.

    Rusia telah mencabut akreditasi keduanya, dengan laporan TASS menyebut kedua diplomat Inggris itu diberi waktu dua minggu untuk meninggalkan wilayah Rusia.

    “Atas dasar ini, Kementerian Luar Negeri Rusia, berkoordinasi dengan badan-badan terkait lainnya, memutuskan untuk mencabut akreditasi Alkesh Odedra dan Michael Skinner. Mereka diharuskan meninggalkan Rusia dalam waktu dua minggu,” tegas FSB dalam pernyataannya.

    “FSB Rusia akan terus berupaya memerangi aktivitas pengintaian dan aktivitas yang mengganggu dari badan intelijen asing dengan segala cara yang tersedia,” ujar FSB.

    Belum ada tanggapan langsung dari Inggris terkait hal ini.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Bentrokan Renggut 1.000 Nyawa, Presiden Suriah Janji Tindak Tegas Pelaku

    Damaskus

    Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bersumpah bahwa pemerintahannya akan menuntut pertanggungjawaban dari siapa pun yang terlibat dalam aksi menyakiti warga sipil di negara tersebut. Sumpah ini disampaikan beberapa hari setelah rentetan tindak kekerasan mematikan melanda area pesisir Mediterania.

    “Kita akan meminta pertanggungjawaban, dengan tegas dan tanpa keringanan, kepada siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil… atau siapa saja yang melangkahi kewenangan negara,” tegas Al-Sharaa dalam pernyataan yang diunggah kantor berita SANA dan dilansir Al Arabiya, Senin (10/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa sebuah komite khusus akan dibentuk untuk “melindungi perdamaian sipil”.

    Al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah sedang menghadapi upaya untuk menyeret negara tersebut kembali ke dalam perang saudara. Dia menegaskan bahwa “sisa-sisa rezim sebelumnya” tidak memiliki pilihan lainnya selain menyerahkan diri segera.

    Ditegaskan juga oleh Al-Sharaa bahwa Suriah tidak akan membiarkan “kekuatan eksternal atau lokal” menyeretnya ke dalam kekacauan atau perang saudara.

    Data terbaru yang dilaporkan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, menyebut sedikitnya 830 warga sipil dari etnis Alawite tewas dalam “eksekusi mati” yang dilakukan oleh para personel keamanan atau petempur pro-pemerintah di Provinsi Latakia dan Tartus.

    Alawite merupakan komunitas minoritas di Suriah yang menjadi asal mantan Presiden Bashar al-Assad, yang digulingkan dari pemerintahannya pada Desember lalu. Area Mediterania yang menjadi lokasi kebanyakan tindak kekerasan itu, merupakan jantung komunitas Alawite.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Pertempuran antara pasukan keamanan Suriah yang baru dan loyalis Assad pecah sejak Kamis (6/3) pekan lalu, setelah ketegangan sebelumnya, dan meningkat menjadi aksi pembunuhan massal.

    Rentetan pertempuran itu, menurut Syrian Observatory, juga menewaskan 231 personel pasukan keamanan Suriah dan 250 petempur pro-Assad. Jumlah total korban tewas dalam serangkaian pertempuran dan tindak kekerasan itu mencapai sedikitnya 1.311 orang sejauh ini.

    Kepala hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, menyerukan agar rentetan pembunuhan di Suriah itu “harus segera dihentikan”. Sementara Liga Arab, PBB, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara lainnya mengecam tindak kekerasan itu.

    Kantor kepresidenan Suriah, pada Minggu (9/3), mengumumkan via Telegram bahwa “komite independen” telah dibentuk untuk “menyelidiki pelanggaran terhadap warga sipil dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”, yang akan diadili.

    Al-Sharaa dalam pernyataannya juga menyerukan persatuan nasional. “Insya Allah, kita akan dapat hidup bersama di negara ini,” cetusnya dalam pidato terpisah dari sebuah masjid di Damaskus.

    Lihat juga Video ‘Mencekam Orang-orang Bersenjata Menyerang Restoran di Suriah’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pilu Penyandang Autis Jadi Korban Salah Tahan di RS Jiwa Selama 45 Tahun

    Pilu Penyandang Autis Jadi Korban Salah Tahan di RS Jiwa Selama 45 Tahun

    Jakarta

    Seorang perempuan penyandang autisme dengan gangguan belajar menjadi korban salah tahan di sebuah rumah sakit jiwa di Inggris selama 45 tahun. Perempuan itu ditahan saat dia baru berusia tujuh tahun, demikian diketahui BBC.

    Perempuan tersebut yang diyakini berasal dari Sierra Leone dan diberi nama Kasibba oleh otoritas setempat untuk melindungi identitasnya juga ditahan dalam ruangan isolasi selama 25 tahun.

    Kasibba tidak bisa berbicara dan tidak punya keluarga yang membelanya. Seorang psikolog klinis memaparkan kepada BBC File on 4 Investigates mengenai upayanya selama sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba.

    Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial mengatakan kepada BBC bahwa masih ada banyak penyandang disabilitas ditahan di rumah sakit jiwa.

    Kondisi itu, menurut departemen tersebut, tidak dapat diterima seraya berharap reformasi Undang-Undang Kesehatan Mental akan mencegah penahanan yang tidak pantas.

    Lebih dari 2.000 orang penyandang autisme dan gangguan belajar masih ditahan di rumah sakit jiwa di Inggris termasuk sekitar 200 anak-anak.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah berjanji memindahkan sebagian dari mereka ke klinik perawatan masyarakat karena mereka tidak mengidap penyakit jiwa.

    Namun, target pada tahun 2014, 2019, dan 2024 tidak tercapai. Begitu pula satu target beberapa pekan lalu.

    “Ratusan orang masih mendekam, ditahan. Seharusnya mereka dibebaskan dan didukung di tengah masyarakat. Kami belum melihat kemajuan yang dijanjikan,” kata Dan Scorer, kepala kebijakan dan urusan publik di lembaga amal Mencap.

    Bagaimana kisah pembebasan Kasibba bermula?

    Dr Patsie Staite mengetahui kondisi penahanan Kasibba pada 2013 saat ia masih menjadi psikolog klinis pemula yang melakukan tinjauan rutin atas perawatan Kasibba. Namun, perlu waktu selama sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba.

    “Saya belum pernah melihat seseorang hidup dalam situasi seperti yang dialaminya. Menurut saya yang paling mengejutkan adalah semua itu sah,” kata Dr Staite kepada BBC.

    Ia mengatakan bahwa situasi rumah sakit yang tampaknya sah itu menutupi kenyataan bahwa Kasibba “dikurung selama lebih dari 23 jam dalam sehari”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Di rumah sakit jiwa yang tidak dapat disebutkan namanya untuk membantu melindungi identitas KasibbaDr Staite menunjuk sebuah lubang di pagar.

    Lubang itu telah dipotong, katanya, sehingga Kasibba dapat melihat orang-orang berjalan dari luar bangunan tempat dia ditahan.

    Kasibba, yang kini berusia 50-an tahun, diperkirakan diperdagangkan dari Sierra Leone sebelum berusia lima tahun.

    Dia tinggal di panti asuhan untuk sementara waktu, tetapi penempatan itu dibatalkan. Pada usia 7 tahun, Kasibba dipindahkan ke rumah sakit jiwa.

    Dr Staite mengatakan bahwa staf RS Jiwa telah menggambarkan Kasibba sebagai individu “berbahaya” dan “pencungkil mata”.

    Dr Staite menemukan satu insiden dalam arsip yang tampaknya memunculkan nama julukan terhadap Kasibba.

    Beberapa dekade lalu, ketika Kasibba berusia 19 tahun dan sebelum dia ditempatkan di ruang isolasi, alarm kebakaran telah berbunyi dan para penghuni bangsal sedang dievakuasi.

    Kasibba merasa tertekan dan, dalam kebingungan itu, pasien lain mendatanginya. Kasibba mencakarnya, menyebabkan luka di mata pasien tersebut.

    “Sejak saat itu Kasibba dicap sebagai ‘seorang pencungkil mata dan menyebabkan begitu banyak kerugian pada orang lain’,” kata Dr Staite.

    Namun, menurut Dr Staite, tuduhan “itu tidak benar”.

    Dia mempertanyakan bagaimana seorang perempuan setengah baya dengan gangguan belajar yang telah tinggal di rumah sakit selama puluhan tahun bisa seberbahaya itu.

    Setelah berbulan-bulan bekerja, Dr. Staite menyerahkan laporan setebal 50 halaman kepada Dewan Camdenotoritas lokal di London utara yang awalnya menempatkan Kasibba di rumah sakit jiwa.

    Dr. Staite mengatakan bahwa sudah diketahui bahwa Kasibba tidak mengidap penyakit jiwa dan laporannya menyimpulkan bahwa Kasibba tidak berbahaya dan aman untuk tinggal di tengah masyarakat.

    Sebuah tim professional di bidang perawatan kesehatan dan sosial kemudian dibentuk pada 2016. Mereka menyebut diri mereka “komite pelarian”. Misi mereka adalah membebaskan Kasibba.

    Dr Patsie Staite menghabiskan sembilan tahun untuk membebaskan Kasibba. (BBC)

    Lucy Dunstan, dari organisasi hak-hak disabilitas Changing Our Lives, ditunjuk menjadi advokat independen Kasibba.

    Tugasnya membangun argumen kuat tentang mengapa Kasibba bisa dengan aman meninggalkan rumah sakit.

    Namun, pembebasan Kasibba hanya dapat disetujui oleh Pengadilan Perlindungan. Institusi itu membuat keputusan bagi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan sendiri.

    Dunstan mengatakan ketika pertama kali bertemu Kasibba, staf rumah sakit hanya memperkenalkan Kasibba sebagai “si pencungkil mata”.

    Dia mengaku ingat melihat Kasibba melalui jendela kecil di pintu terkunci. “Dia hanya berbaring di sofa. Kamar itu sangat kosong. Hidupnya benar-benar menyedihkan,” katanya.

    Enam tahun selang pertemuan pertama Dunstan dengan Kasibba, sebuah panggilan telepon memberi tahunya bahwa Pengadilan Perlindungan telah memutuskan bahwa Kasibba dapat meninggalkan rumah sakit jiwa.

    “Saya menangis. Senang. Lega. Kagum padanya. Bangga,” katanya.

    “Ini bukan tentang saya dan apa yang kami lakukan, tetapi tentang dia yang melakukannya dan dia menunjukkannya kepada mereka.”

    Bagaimana nasib Kasibba sekarang?

    Sekarang Kasibba tinggal di tengah masyarakat dengan bantuan pekerja kemanusiaan yang berinteraksi dengannya menggunakan sentuhan lembut, gerakan, serta bahasa yang jelas.

    Manajer perawatannya mengatakan bahwa Kasibba menyukai mode, bangga dengan rumahnya, dan menikmati interaksi sosial.

    “Dia memiliki selera humor yang luar biasa. Dia manusia yang cantik,” kata manajer tersebut.

    “Setelah sekitar dua minggu bekerja di sini, dia benar-benar datang dan memeluk saya. Bukan untuk mencungkil mata, lho.”

    RUU Kesehatan Mental yang saat ini sedang dibahas di parlemen diharapkan dapat membuat penyandang autisme dan gangguan belajar yang tidak memiliki penyakit jiwa di Inggris dan Wales tidak lagi ditahan agar bisa menjalani perawatan.

    Namun, pemerintah telah mengatakan tidak akan melakukan perubahan apa pun hingga yakin bahwa ada dukungan alternatif yang cukup di masyarakat.

    Pemerintah masih akan mengizinkan orang untuk ditahan di rumah sakit secara sah hingga 28 hari untuk penilaian.

    Jess McGregor, direktur eksekutif orang dewasa dan kesehatan di Dewan Camden, menyesalkan “tragedi” yang membuat Kasibba menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumah sakit jiwa.

    “Saya pribadi minta maaf,” katanya. “Dia seharusnya tidak mengalami apa yang dialaminya.”

    Wali kesehatan mental Layanan Kesehatan Inggris (NHS) yang tidak dapat disebutkan namanya untuk melindungi identitas Kasibba, mengatakan tidak ada satu pun perawatan yang diberikannya mengundang pertanyaan.

    Bahkan, menurutnya, layanan tersebut dinilai luar biasa oleh Komisi Kualitas Perawatan.

    Wali tersebut memberi tahu BBC File on 4 Investigates bahwa siapa pun yang dinilai membutuhkan isolasi jangka panjang menerima ruangan sendiri yang dilengkapi kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan taman.

    Perwalian tersebut mengatakan sejak 2010 telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun rencana guna mendukung pemulangan semua penghuni jangka panjang ke perawatan yang lebih tepat, jika memungkinkan, di tengah masyarakat.

    Namun, mereka berdalih telah dicegah oleh gugatan hukum yang diajukan oleh keluarga pasien lain.

    Perwalian tersebut menyatakan telah bekerja tanpa lelah selama bertahun-tahun untuk mendukung pemerintah daerah guna menyediakan dukungan yang diperlukan di masyarakat dan mereka berhasil menutup layanan tersebut pada tahun 2023.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Reaksi Dunia atas Pembantaian Warga Sipil di Suriah: PBB, WHO, Inggris hingga Mesir – Halaman all

    Reaksi Dunia atas Pembantaian Warga Sipil di Suriah: PBB, WHO, Inggris hingga Mesir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pembantaian warga sipil di pesisir Suriah pada awal Maret 2025 memicu kecaman internasional.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras atas kekerasan yang terjadi setelah laporan tentang pembunuhan satu keluarga yang sangat mengerikan.

    Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, meminta penyelidikan segera dan menuntut pihak yang bertanggung jawab mendapat hukuman sesuai hukum internasional.

    “Ada laporan tentang eksekusi berdasarkan perbedaan agama oleh pelaku yang tidak dikenal, yang melibatkan anggota pasukan keamanan pemerintah dan kelompok yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya,” kata Turk, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu (9/3/2025), dikutip dari Al Mayadeen.

    Ia juga mengungkapkan seluruh keluarga, termasuk wanita dan anak-anak, terbunuh dalam serangan tersebut.

    PBB mendesak agar pembunuhan di wilayah barat laut Suriah dihentikan segera dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara cepat, jelas, dan tanpa keberpihakan.

    Selain PBB, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga mengungkapkan kekhawatirannya.

    Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menekankan dampak kekerasan terhadap rumah sakit dan layanan medis di daerah yang terkena dampak.

    WHO sedang berupaya mengirimkan obat-obatan dan perlengkapan darurat untuk membantu korban.

    Di Inggris, Menteri Luar Negeri David Lammy mengutuk kekerasan yang menewaskan warga sipil Alawi.

    Dikutip dari BBC, laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pasukan keamanan dan kelompok sekutu telah menewaskan sekitar 1.000 orang dalam beberapa hari terakhir.

    Lammy menegaskan pemerintah di Damaskus harus memastikan perlindungan bagi semua warga sipil Suriah.

    Pemerintah sementara Suriah kini menghadapi tekanan internasional.

    Serangan terhadap warga sipil Alawi dimulai setelah serangkaian serangan terhadap angkatan bersenjata Suriah yang mendukung rezim baru.

    Seorang saksi mata melaporkan bahwa ia melihat pembunuhan terhadap tetangga, termasuk anak-anak.

    Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kekerasan di Latakia dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas dan keamanan Suriah.

    Mesir menentang segala tindakan yang membahayakan keselamatan rakyat Suriah.

    Ahmed al-Sharaa, pemimpin sementara Suriah menyerukan perdamaian dan mengumumkan penyelidikan atas kekerasan tersebut.

    Namun, hingga kini, pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung terkait tuduhan kejam yang dilakukan oleh pendukungnya.

    Delegasi PBB dilaporkan memasuki kota Jableh di pedesaan Latakia, Suriah pada Minggu (9/3/2025) untuk pertama kalinya untuk memeriksa kerusakan akibat kekerasan.

    Mereka memeriksa toko-toko dan rumah-rumah yang dijarah dan dibakar.

    Pembantaian ini terjadi setelah bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.

    Rekaman menunjukkan pasukan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil.

    Setidaknya 1.018 orang tewas akibat kekerasan di Latakia, dengan mayoritas korban adalah warga sipil Alawi, kelompok minoritas Muslim Syiah yang mendukung rezim Bashar al-Assad.

    Sebagai respons, warga Suriah menggelar demonstrasi di Damaskus pada 9 Maret untuk mendukung kelompok minoritas Alawi dan mengecam kekerasan tersebut.

    Mereka menuntut agar kekerasan dihentikan dan mengakhiri sektarianisme yang semakin meningkat di negara itu.

    Pemerintah Suriah, melalui Kepresidenan Transisi, telah membentuk komite nasional independen untuk menyelidiki kekerasan ini.

    Komite ini bertugas untuk mencari tahu penyebab serangan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.

    Kementerian Pertahanan Suriah juga mengonfirmasi adanya pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok yang tidak disiplin.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Ditulisi ‘Gaza Tidak untuk Dijual’

    Ditulisi ‘Gaza Tidak untuk Dijual’

    Resor golf Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Turnberry, Skotlandia, yang disebut merupakan lapangan golf termahal di Inggris menjadi sasaran vandalisme Palestine Action. Tampak lapangan golf Trump ditulisi ‘GAZA IS NOT 4SALE’ atau ‘Gaza tidak untuk dijual’ hingga ‘Free Gaza’ dan ‘Free Palestine’ di dinding-dinding pagar. Protes ini bergelora setelah Trump mengatakan akan mengambil alih Gaza.