Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Eropa Menuju ‘Ekonomi Perang’, Apa Dampaknya?

    Jakarta –

    Apa itu “ekonomi perang”? Tidak ada definisi resmi untuk “ekonomi perang”, tetapi ada banyak ciri yang mencerminkan konsep ini.

    Ekonomi perang berarti suatu negara mengerahkan sumber daya, kemampuan manufaktur, dan tenaga kerjanya untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama masa perang.

    Perubahan ekonomi yang paling mencolok adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.

    Selain perangkat keras militer tradisional, senjata modern membutuhkan investasi dalam teknologi dan layanan digital seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal, kata Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington.

    Untuk mengelola semua ini, pemerintah meningkatkan kontrol atas industri penting dan alokasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan serta mengarahkan bahan mentah ke industri yang terkait dengan perang. Sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan mungkin juga akan dijatah demi kepentingan militer.

    Siapa yang diuntungkan dari ekonomi perang?

    “Dalam ekonomi perang yang sesungguhnya, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara,” kata Naas.

    Reorientasi ini membutuhkan biaya besar dan biasanya menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah secara drastis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja kesejahteraan.

    “Berpindah ke ekonomi perang dapat menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah dan teknologi,” kata Steinbach kepada DW. “Sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, serta intelijen berkembang, dan teknologi ini juga mempengaruhi industri lain.”

    Transisi ke ekonomi perang

    Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang bisa terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada situasi.

    Selama Perang Dunia II, Jerman memiliki keuntungan karena telah merencanakan serangan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai persiapan lebih cepat. Sementara itu, AS, Inggris, dan sekutunya memiliki peringatan lebih singkat dan harus merespons dengan cepat.

    Saat ini, Rusia dan Ukraina berada dalam situasi yang mirip.

    Rusia secara signifikan meningkatkan pengeluaran militernya, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang dari negara itu. Inflasi meningkat, dan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik guna menjaga stabilitas ekonomi sipil.

    Ukraina yang lebih miskin berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Karena Ukraina adalah pihak yang diserang, negara ini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Saat ini, Ukraina mengalokasikan 58% dari anggarannya untuk pengeluaran militer, menurut Steinbach.

    Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang mengakibatkan banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Atas permintaan pemerintah, banyak pabrik telah diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.

    Negara lain yang menerapkan ekonomi perang

    Beberapa negara lain hampir berada dalam mode ekonomi perang karena konflik militer yang sedang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman.

    Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea juga telah menyebabkan gangguan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada upaya militer.

    Israel telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Banyak pekerja direkrut untuk bertempur, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor sipil. Untuk membiayai ini, pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti.

    Uni Eropa siap memperkuat pertahanannya

    Uni Eropa baru-baru ini didorong untuk bertindak setelah berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini setelah beberapa dekade dukungan AS, ditambah dengan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi kekhawatiran besar bagi jaminan keamanan transatlantik.

    Negara-negara anggota NATO, 23 di antaranya merupakan bagian dari Uni Eropa, sebelumnya sudah kesulitan untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, bahkan angka itu dianggap belum cukup.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Rencana Jerman tingkatkan investasi militer

    Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah akan lebih leluasa dalam meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi oleh aturan defisit fiskal.

    Langkah ini begitu signifikan sehingga dapat mengubah kebijakan keamanan di seluruh benua dan akan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi negara tersebut.

    Bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan, memprioritaskan sumber daya keuangan adalah langkah awal yang penting.

    Penny Naas percaya bahwa akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan antarnegara juga diperlukan di tingkat Eropa. Pengadaan bersama dan penelitian serta pengembangan yang terintegrasi dapat mengurangi biaya.

    “Di tingkat politik, ada banyak pembicaraan tentang peningkatan kemampuan militer Eropa, tetapi ini masih dalam tahap awal,” kata Naas. “Eropa memiliki posisi awal yang kuat dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.”

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Skandal Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Kini Jabat Penasihat Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra resmi menduduki jabatan Dewan Penasihat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Perjalanan kariernya sebagai politisi berlatar belakang pengusaha diwarnai kontroversi dan sejumlah tuduhan korupsi. 

    Posisi Thaksin dalam sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia itu diumumkan, Senin (24/3/2025). Dia menjadi satu dari lima tokoh yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Danantara. Empat orang lainnya yaitu Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs dan F. Chapman Taylor. 

    Menariknya, hanya Thaksin yang memiliki latar belakang dunia politik di antara lima Dewan Penasihat Danantara tersebut. 

    Thaksin merupakan Perdana Menteri Thailand yang berkuasa selama 2001-2006. Sebelum memimpin Negeri Gajah Putih, beberapa jabatan publik yang juga sudah dipegangnya, yakni Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri. 

    Sebelum berganti abad, atau tepatnya pada 1998, Thaksin mendirikan partai politik bernama Thai Rak Thai (TRT). Partai dengan kebijakan populis itu menjadi kendaraan politik Thaksin untuk memenangkan Pemilihan Umum 2001. 

    Kebijakannya dikenal populis karena berfokus pada memperluas cakupan perlindungan kesehatan, pengembangan area rural dan subsidi pertanian. Dia juga terkenal atas kebijakannya yakni perang terhadap narkotika. 

    Kendati berhasil menyelesaikan periode pemerintahannya secara penuh, partai TRT tak bertahan lama. Pada 2007, partai itu bubar dan Thaksin dijatuhi hukuman berupa tidak boleh masuk ke ranah politik selama lima tahun. 

    Beberapa kontroversi yang membayangi perjalanan karier Thaksin meliputi skandal penjualan saham kerajaan bisnis telekomunikasinya, Shin Corporation, hingga sejumlah kasus korupsi. 

    Pada 2006, atau pada tahun terakhir pemerintahannya, Thaksin menjual saham Shin Corporation senilai 73,3 juta baht ke Temasek Singapura. Dilansir Reuters, lawan poliitknya menuding adanya benturan kepentingan. Thaksin dan keluarganya diduga tidak membayar pajak atas penjualan saham tersebut. 

    Kontroversi itu turut mendorong kudeta militer di Thailand yang terjadi pada 2006. Thaksin lalu memutuskan untuk mengasingkan diri ke Inggris selama beberapa tahun. 

    Pada 2008, dia sempat kembali ke Thailand. Namun, dia kembali ke pengasingan usai dituntut atas sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

    Pada tahun tersebut, Thaksin diputus bersalah atas salah satu kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya yakni mengenai korupsi pembelian tanah. Pengadilan menyatakan Thaksin bersalah menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu istrinya membeli tanah dari lembaga negara dengan harga yang murah. 

    Tidak sampai di situ, pada 2010 Mahkamah Agung Thailand memutuskan Thaksin bersalah dalam menyembunyikan kepemilikan saham pada Shin Corporation. Para hakim menyatakan Thaksin memiliki benturan kepentingan ketika tidak secara terbuka mengakui kepemilikan saham olehnya dan istrinya di Shin Corporation. 

    Kendati dikenal sebagai sosok penuh kontroversi, Thaksin berhasil kembali ke ranah politik. Putrinya, yakni Paetongtarn Shinawatra, duduk sebagai Perdana Menteri Thailand sejak 2024 hingga saat ini.

    Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Eks PM Thailand Thaksin Shinawatra. Instagram @prabowosubianto

    Pertemuan Prabowo dan Thaksin 

    Pada September 2024 lalu, atau sebulan sebelum dilantik, Prabowo yang masih berstatus presiden terpilih melakukan lawatan ke beberapa negara Asean dalam beberapa hari terakhir. Salah satu agendanya, Prabowo mengunjungi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. 

    Dikutip dari akun Instagram resmi Prabowo Subianto @prabowo, Menteri Pertahanan aktif tersebut memakai setelan jas dan celana hitam serta kemeja putih. Prabowo dan Thaksin tampak tersenyum saat berfoto bersama di salah satu ruangan kerja di residen mantan PM Thailand tersebut di Bangkok.  

    “Thank you His Excellency, Dr. Thaksin Shinawatra for inviting me to a warm dinner at your residence in Bangkok. Honoring the friendship between our families, and looking forward to welcome you in Indonesia

    Terima kasih Yang Mulia, Dr. Thaksin Shinawatra yang telah mengundang saya untuk makan malam yang hangat di kediaman Anda di Bangkok. Saya sangat menghargai persahabatan antara keluarga kita, dan menantikan kedatangan Anda di Indonesia],” tulis akun Instagram @prabowo seperti dikutip, Senin (9/9/2024) lalu.

    Kini, Thaksin dan empat tokoh lainnya resmi menjadi Dewan Penasihat Danantara. SWF Indonesia itu mengelola aset-aset BUMN yang secara keseluruhan mencapai US$900 miliar. Danantara, super holding BUMN yang berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, diluncurkan pada 24 Februari 2025.  

    Pada tahap pertama, sebanyak tujuh BUMN sudah lebih dulu masuk ke Danantara yaitu PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., MIND ID, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

  • Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Jane, seorang ibu di Australia, mengira kondisi anaknya di ‘childcare’ atau tempat penitipan anak-anak baik-baik saja.

    Setidaknya itu yang disebutkan dalam laporan harian yang diterimanya.

    Putranya tampak bahagia, sedang bermain, ataupun belajar.

    “Semuanya palsu,” kata Jane.

    “Kenyataannya, ini adalah mimpi buruk setiap orang tua.”

    Putranya dan anak-anak lainnya dibiarkan di kursi bayi selama berjam-jam, dicekoki makanan secara paksa, dicubit, ditarik, dan dilempar ke lantai.

    “Tempat itu penuh kengerian dan para pekerja di dalamnya adalah iblis bagi saya.”

    Untuk pertama kalinya, Jane menceritakan kisahnya kepada program Four Corners ABC yang selama enam bulan terakhir menyelidiki industri penitipan anak di Australia.

    Penyelidikan ini mengungkap kalau sektor ‘childcare’ dilanda krisis dengan adanya pencatutan, kegagalan sistem, dan celah dalam aturannya.

    Dengan proses pengadilan sedang berlangsung, nama asli Jane tidak bisa kami terbitkan. Tapi ia tetap ingin membagikan pengalamannya.

    “Saya tidak ingin orang tua mana pun mengalami apa yang saya alami.”

    Diikat, dicubit, dilempar

    Jane mengatakan putranya memiliki “senyuman terlebar”, “tawa paling lucu”. Ia juga penuh empati dan energik.

    Putranya pertama kali dititipkan di salah satu cabang Jumpstart Education di negara bagian New South Wales ketika berusia tiga tahun.

    Saat itu ia tidak bisa berbicara dan perkembangannya tertinggal dari anak-anak lain.

    Dalam video promosinya, Jumpstart menyebut diri mereka sebagai sebuah perusahaan yang hangat dan ramah.

    Mereka mengaku beroperasi “dengan filosofi kalau setiap anak akan belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.”

    Jane kini ingat kembali saat ia mengantar putranya ke tempat itu. Putranya pernah akan menangis. Putranya tampak sedih. Jane mengira hal ini normal.

    “Saya pikir … ini wajar. Ternyata tidak. Putra saya seolah ingin memberitahu ia tidak ingin ada di sana. Ia tidak merasa aman.”

    Jane tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dokumen pengadilan mengungkap beberapa perilaku brutal yang dialami putranya.

    Selama berbulan-bulan, ia diikat di ‘highchair’ atau kursi anak selama lima hingga enam jam saat berada di tempat penitipan anak.

    Ia hanya diturunkan dari ‘highchair’ salah satunya ketika hendak difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke orang tuanya.

    Ketika putranya yang berusia tiga tahun mulai menggoyang-goyangkan kursinya, staf Amara Jaroudi mengikatnya ke pagar dengan tali atau benang.

    Kadang-kadang, Amara mencipratkan air kepadanya untuk hiburannya sendiri saat diikat di ‘highchair’.

    Ia juga sering menarik lengan anak laki-laki itu dan menurunkannya dengan kasar. Putranya juga dicubit, dicengkeram, dan dilempar ke lantai.

    Tapi putra Jane bukan satu-satunya anak yang diperlakukan seperti ini.

    Anak laki-laki lain juga didudukkan di ‘highchair’ selama tiga hingga enam jam sehari sampai ia dalam keadaan menggantung dengan lengan mereka.Seorang anak perempuan berusia dua tahun yang menangis diangkat dengan tangan dan kaki dan “dibanting” ke bangku. Ketika menangis lebih keras, Amara menutup mulut anak perempuan itu untuk menahan jeritannya.Beberapa anak dipaksa makan oleh Amara sampai mereka muntah. Jika mereka tidak menghabiskan makanan mereka, ia akan menyemprotkan air ke dalam mulut mereka. Ketika seorang anak autis berusia tiga tahun muntah, kepalanya diarahkan ke tempat sampah oleh Amara dan seorang pendidik lainnya.

    Menurut dokumen pengadilan, tujuh anak di pusat penitipan tersebut menjadi sasaran tindakan kasar dan brutal antara bulan April dan Oktober 2021. Anak-anak lainnya dibiarkan terpapar pada kondisi berbahaya.

    Dibiarkan tidak tahu

    Jane tidak mengetahui apa yang terjadi pada putranya pada tahun 2021. Ia tidak diberi tahu oleh pekerja atau manajemen Jumpstart atau Departemen Pendidikan Australia.

    Baru pada tahun 2023, jaksa agung meneleponnya.

    “Saya benar-benar harus meminta mereka untuk berhenti membacakan beberapa hal yang terjadi pada putra saya. Karena saya sangat terkejut. Tidak seorang pun mengatakan apa pun,” kata Jane.

    “Saya seharusnya tahu semuanya … Saya bisa berbuat lebih banyak untuk anak saya lebih awal.”

    “Saya bisa mencari konseling, saya bisa mencari lebih banyak terapi okupasi.”

    “Ada luka permanen di bokongnya yang tidak pernah saya ketahui dari mana asalnya, dokter pun tidak tahu. Ternyata karena ia duduk selama berjam-jam.”

    “Mereka tidak melindungi anak saya. Mereka memilih anak yang rentan yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa menceritakan betapa takutnya mereka atau betapa menjengkelkannya perlakuan ini.”

    Amara Jaroudi dan perusahaan penitipan anak Jumpstart mengaku bersalah atas tuduhan mendisiplinkan anak secara tidak wajar dan gagal memberikan layanan yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

    Perusahaan tersebut didenda AU$186.620, termasuk senilai AU$8.280 karena menyuapi anak dengan paksaan. Amara dikenakan tujuh pasal pelanggaran dan didenda AU$38.650.

    Jane mengatakan hukuman ini hanyalah “sebuah lelucon.”

    “Anak-anak yang dilecehkan dan mengalami trauma selama sisa hidup mereka, tapi hanya itu hukumannya,” katanya.

    “Sebagai orang tua, jika saya melakukan itu kepada anak saya dan dilaporkan, saya akan kehilangan anak saya, saya akan dianggap sebagai orang tua yang tidak layak.”

    Kasus tersebut mengungkap masalah yang lebih luas di tempat penitipan anak di Australia.

    Misalnya seorang anak berusia 16 tahun yang bekerja tanpa pengawasan dan staf yang tidak memiliki pelatihan CPR atau pertolongan pertama.

    “Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari anak-anak itu dan mereka tersedak dan tidak ada yang tahu cara melakukan CPR … apa yang akan Anda lakukan? Anak itu bisa saja meninggal?” kata Jane.

    Usaha baru pemilik

    Lima cabang Jumpstart, yang dimiliki oleh Thomas Fanous dan istrinya Sally, tutup pada tahun 2022.

    Selama hampir 10 tahun beroperasi, tidak ada satu pun cabangnya yang memenuhi peringkat kualitas minimum.

    Meskipun standar ‘childcare’ Australia ditetapkan di tingkat nasional, tanggung jawab untuk menerapkan standar berada di masing-masing tangan regulator negara bagian.

    Setiap negara bagian menentukan cara mereka untuk memeriksa, menyelidiki, dan menghukum penyedia layanan pengasuhan anak, akibatnya penegakan hukum tidak konsisten.

    Beberapa negara bagian melakukan inspeksi lebih sering, sementara di negara bagian lainnya bisa jarang melakukannya.

    Beberapa mengeluarkan denda, yang lain membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja, mengandalkan peringatan atau pemberitahuan.

    Bahkan ketika pelanggaran serius ditemukan, beberapa cabang tetap beroperasi.

    Seorang juru bicara Departemen Pendidikan di New South Wales mengatakan mereka menyelidiki secara menyeluruh setiap tuduhan yang diterimanya.

    “Regulator mengambil tindakan tegas ketika keselamatan anak telah dikompromikan,” katanya.

    Dokumen perusahaan menunjukkan Thomas dan Sally Fanous sudah pindah ke industri baru: NDIS, skema layanan untuk membantu warga disabilitas.

    NDIS mengatakan mereka “menekankan pada membangun hubungan yang kuat dengan klien dan keluarga mereka, memastikan lingkungan yang mendukung dan membina.”

    Ketika tim Four Corners mendatangi Thomas di perusahaan barunya untuk bertanya tentang Jumpstart, ia meminta kami untuk pergi.

    ‘Pengkhianatan’

    Jane tidak dapat memahami bagaimana pihak yang menjalankan Jumpstart sekarang bisa menjalankan perusahaan layanan NDIS.

    “Ketika saya mengetahuinya, saya hampir muntah. Saya sangat kesal,” katanya.

    “Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat melihat bagaimana pemerintah kita mengizinkannya, karena memang begitulah adanya. Seperti mereka mengizinkannya mendapatkan akreditasi itu.”

    Putra Jane sekarang berusia tujuh tahun.

    Ia didiagnosis menderita autisme. Ia khawatir putranya masih mengalami dampak pengalamannya di tempat penitipan anak.

    Bagi Jane dan seluruh anggota keluarganya, ia mengatakan terjadi “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan”. Salah satunya mereka menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain.

    “Itulah pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan yang total dan mutlak.”

    “Anda menitipkan anak-anak Anda kepada para pendidik, kepada orang-orang yang Anda pikir akan mencintai dan mengasuh mereka … lalu malah menemukan mereka tidak melakukannya dan merendahkannya dengan cara-cara yang tidak dapat saya pahami.”

    “Sektor childcare perlu diubah. Peraturan harus lebih ketat, lebih kuat, lebih tegas.”

    “Kita perlu orang-orang yang memeriksa lebih teratur. Dan perlu ada hukuman yang lebih berat untuk pelecehan seperti ini, atau memang tidak mampu untuk mengasuh anak dengan baik.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris. Saksikan laporan Four Corners di ABC TV and ABC iview.

    Lihat juga video: Penampakan Daycare di Depok Disegel Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Balita

  • Rahasia Bugar Ala David Beckham, Tetap Six Packs di Usia Jelang 50 Tahun

    Rahasia Bugar Ala David Beckham, Tetap Six Packs di Usia Jelang 50 Tahun

    Jakarta –

    Pesona David Beckham terus menjadi sorotan. Meski sudah pensiun selama 12 tahun dari dunia sepak bola, pria yang usianya hampir 50 tahun itu masih terlihat bugar dan kekar.

    David Beckham yang berasal dari Inggris itu menambah berat badan dan membangun kemampuan atletiknya dengan cara-cara baru selama 5-6 minggu.

    “Tubuh saya benar-benar terasa lebih baik daripada sebelumnya,” tuturnya, dikutip dari South China Morning Post.

    Sebelumnya, Beckham tidak pernah memiliki dada yang bidang. Tetapi, setelah berlatih dengan pelatih pribadinya, Bob Rich, keinginannya terwujud.

    Saat masih menjadi pemain sepak bola, Beckham pernah mengalami cedera parah hingga akhir kariernya. Sakit punggung yang dialaminya itu menginspirasinya untuk melakukan pendekatan yang berbeda untuk berolahraga.

    Salah satu musuh terbesarnya selama berlatih di gym adalah pull-up.

    “Latihan kekuatan yang saya lakukan untuk inti tubuh dan tubuh bagian atas membantu mengatasi sakit punggung yang saya alami,” kata Beckham.

    Selama latihan, Beckham fokus untuk menambah massa otot. Sementara gaya latihan yang biasanya dilakukan hanya untuk membentuk kakinya.

    “Saya sangat membenci pull-up. Saya benar-benar hanya bisa melakukan dua atau tiga kali, paling banyak tiga kali,” bebernya.

    Setelah pensiun, Beckham mulai fokus membentuk bagian dadanya dibantu oleh Roy. Bisa dibilang, ukuran cup dadanya naik beberapa kali selama latihan.

    “Saya tidak pernah berlatih untuk membesarkan bagian dada. Selama itu, hanya bertekad untuk menjadi ramping,” jelas Beckham.

    “Namun, sejak saya pensiun, saya telah menambahkan sedikit massa di dada. Roy memfokuskan saya untuk berlatih push up dan pull up, dan sekarang hampir melakukannya setiap hari,” sambungnya.

    Beckham pun mengajak sang istri, Victoria, untuk ikut berolahraga bersama Roy. Sekarang, mereka rutin melakukannya lima kali seminggu, atau kadang-kadang enam kali.

    Meski usianya menjelang 50 tahun, Beckham tidak merasa terganggu sama sekali. Ia hanya berfokus untuk bisa bugar dan sehat demi keluarganya.

    “Untuk ulang tahun ke-50 saya, saya akan membuatnya sangat sederhana. Saya ingin makanan enak, anggur enak, itu saja. Semua sahabat terdekat saya,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Jakarta –

    Saat semua pemerintah berjuang mencari dana untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, negara-negara Afrika justru semakin terbebani oleh utang yang terus meningkat.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah Afrika rata-rata menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dibandingkan untuk sektor kesehatan. Di saat yang sama, inflasi semakin mempersempit kemampuan mereka untuk berinvestasi. Untuk keluar dari lingkaran ini, banyak pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru.

    “Banyak negara memilih jalur termudah, yakni mengambil keuntungan dari sumber yang paling mudah dijangkau,” kata Alvin Mosioma, pakar perpajakan yang juga menjabat sebagai wakil direktur program ekonomi dan iklim di Open Society Foundation, Nairobi.

    “Pemerintah memberlakukan pajak konsumsi karena mereka tahu bahwa masyarakat tetap harus berbelanja. Pajak seperti ini tidak bisa dihindari,” ujar Mosioma kepada DW.

    Pajak konsumsi terbaru memicu kemarahan warga

    Di Kenya, warga yang sudah kesulitan akibat inflasi semakin marah dengan rencana pajak baru. Setelah Presiden William Ruto mengumumkan pada Juni 2024 bahwa pemerintah akan mengurangi utang nasional dengan menerapkan pajak baru pada makanan dan barang konsumsi, gelombang protes besar-besaran meletus. Tekanan publik yang kuat memaksa Ruto membatalkan rencana tersebut dan merombak sebagian besar kabinetnya.

    Perlawanan yang didominasi oleh Generasi Z ini, juga menginspirasi aksi serupa di Nigeria, Uganda, dan Ghana. Namun, di negara-negara tersebut, protes lebih berfokus pada meningkatnya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat miskin.

    Menurut Mosioma, setiap negara harus menghitung tingkat kekayaan secara spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

    Seruan untuk pajak kekayaan makin kuat

    Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, dan ini bukan hanya terjadi di Afrika. Laporan terbaru dari NGO Oxfam mengungkapkan bahwa 60% populasi termiskin di dunia telah kehilangan kekayaan gabungan sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp330 triliun) sejak 2020.

    Sementara itu, para miliarder justru semakin kaya, dengan total kekayaan mereka bertambah 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp54 ribu triliun) dalam periode yang sama. Oxfam mencatat bahwa “kekayaan mereka tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi.” Karena itu, NGO tersebut kembali mengusulkan pajak kekayaan, yakni sebuah gagasan yang sebenarnya telah lama diperbincangkan.

    Pada November lalu, di bawah kepemimpinan Brasil, G20 menyepakati formula kompromi untuk perpajakan yang lebih efektif bagi kaum super kaya. Namun, usulan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan mereka gagal disetujui karena mendapat penolakan dari Jerman dan Amerika Serikat.

    Afrika Selatan kini menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kepemimpinannya di G20. Pada April 2020, sejumlah akademisi Afrika Selatan mengusulkan pajak kekayaan solidaritas untuk membiayai bantuan COVID-19. Salah satu pendukungnya adalah ekonom Aroop Chatterjee dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang meneliti ketimpangan kekayaan.

    “Untuk mengatasi ketimpangan, kita harus melihat lebih dalam dan mempengaruhi proses yang menyebabkannya. Pajak kekayaan hanyalah salah satu alat kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan setelahnya,” ujar Chatterjee kepada DW.

    Chatterjee juga mengingatkan potensi dampak negatif dari pajak kekayaan: “Selalu ada risiko pelarian modal, baik dalam bentuk penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal,” katanya. “Namun, kami telah mempertimbangkan faktor ini dalam perhitungan kami.”

    Afrika Selatan punya jutawan terbanyak dan ketimpangan terbesar

    Tidak ada negara di dunia dengan distribusi pendapatan yang paling timpang, selain di Afrika Selatan. Dalam perhitungan Bank Dunia, negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks Gini, indikator matematika yang mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

    Ekonom Aroop Chatterjee menilai bahwa sejarah dan institusi di Afrika Selatan memainkan peran besar dalam ketimpangan ini. “Pola akumulasi kekayaan yang terbentuk selama era kolonial dan apartheid masih berlanjut hingga kini. Ini mencakup diskriminasi rasial dalam kepemilikan tanah dan partisipasi ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

    Afrika Selatan juga menjadi sorotan dalam berbagai survei. Laporan Africa Wealth Report dari konsultan kekayaan Inggris, Henley & Partners, mencatat bahwa negara ini memiliki 37.400 jutawan dalam dolar AS, yaitu orang-orang dengan aset lebih dari satu juta dolar AS.

    Angka ini mewakili lebih dari seperempat total jutawan di Afrika, dan Johannesburg menjadi rumah bagi hampir satu dari sepuluh jutawan di benua itu, diikuti oleh Cape Town di peringkat kedua.

    Pajak kekayaan dan fenomena ‘bangkitnya oligarki’

    Di Open Society Foundation, Mosioma melihat kendala dalam upaya negara mengenakan pajak lebih tinggi pada orang-orang terkaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa otoritas pajak sering kali tidak memiliki data lengkap tentang aset mereka, seperti properti, investasi, dan dana tersembunyi.

    Para miliarder dapat memindahkan aset mereka dengan cepat, membuat negara sulit mengejarnya. Meski begitu, kata Mosioma, otoritas pajak di Kenya dan Uganda kini telah membentuk unit khusus yang berfokus pada individu terkaya.

    Tantangan lainnya adalah banyak politisi, terutama di Kenya, berasal dari kalangan kaya sehingga pajak kekayaan akan berdampak langsung pada mereka sendiri. Mosioma menyebut fenomena ini sebagai “bangkitnya oligarki.” Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif hanya dapat diterapkan oleh politisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. “Mereka harus berasal dari elite politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebijakan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri,” ujarnya.

    Tapi ada harapan baru dari Senegal, yakni oposisi sayap kiri menang telak dalam pemilu tahun lalu. Namun, keberhasilan pajak kekayaan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, efektivitas otoritas pajak, dan kebijakan yang jelas.

    Hingga kini, belum ada satu pun pemerintah di Afrika yang benar-benar menerapkan pajak kekayaan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan para miliarder berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan publik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Yoo Yeon Seok Tersandung Kasus Pajak Rp 79,1 Miliar

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kami Tidak Akan Meninggalkan Gaza

    Kami Tidak Akan Meninggalkan Gaza

    PIKIRAN RAKYAT – Di tengah meningkatnya serangan Israel ke Gaza, Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih untuk mengurangi kehadirannya di Gaza. Hal ini dilakukan beberapa hari setelah serangan Israel ke markas PBB di Gaza.

    Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres mengatakan hal ini merupakan keputusan sulit yang diambil PBB. Namun, dia menegaskan PBB tetap akan membantu Gaza.

    “PBB tidak akan meninggalkan Gaza. Organisasi ini tetap berkomitmen untuk terus menyediakan bantuan yang dibutuhkan warga sipil untuk bertahan hidup dan melindungi diri,” kata Juru Bicara Guterres, Stéphane Dujarric, dalam konferensi pers.

    Serangan dahsyat ke Gaza dilakukan Israel dalam seminggu terakhir dan menewaskan ratusan orang termasuk anak-anak dan wanita. Personel PBB yang bertugas di Gaza juga menjadi korban serangan tersebut.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan diblokirnya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Blokade bantuan ini dilakukan Israel sejak awal Maret 2025 dan masih berlangsung hingga saat ini.

    “Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal telah mengambil keputusan sulit untuk mengurangi jejak Organisasi di Gaza, bahkan ketika kebutuhan kemanusiaan meningkat dan perhatian kita atas perlindungan warga sipil meningkat,” ucapnya.

    Dia mengatakan Israel telah mengindikasikan bakal melanjutkan serangan ke Gaza ke depannya. Karena hal ini, PBB akan mengurangi jumlah staf internasional di Gaza, yang berjumlah 100, hingga sepertiga minggu ini.

    Lebih lanjut, keputusan PBB ini bersifat sementara karena alasan keamanan dan operasional. Dia berharap agar para staf PBB bisa kembali ke Gaza sesegera mungkin.

    “Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, serangan yang menghantam kompleks PBB di Deir Al Balah pada 19 Maret disebabkan oleh tank Israel. Serangan tersebut merenggut nyawa seorang rekan PBB dari Bulgaria dan menyebabkan enam orang lainnya – dari Prancis, Moldova, Makedonia Utara, Palestina, dan Inggris – mengalami luka parah, beberapa di antaranya mengancam jiwa,” tuturnya dilaporkan WAFA.

    Sekretaris Jenderal mengutuk keras serangan ini dan menuntut penyelidikan penuh, menyeluruh dan independen atas insiden ini.

    “Semua pihak harus mematuhi hukum internasional sepenuhnya setiap saat. Warga sipil harus dihormati dan dilindungi. Penolakan terhadap bantuan yang menyelamatkan nyawa harus dihentikan,” tuturnya.

    Semua negara juga diminta untuk bisa menggunakan pengaruhnya agar konflik ini bisa dihentikan. Selain itu, PBB juga menegaskan bahwa semua negara harus menghormati hukum internasional.

    “Sekretaris Jenderal kembali menyerukan pemulihan gencatan senjata untuk mengakhiri penderitaan,” kata Dujarric.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dua Jurnalis Tewas Termasuk Wartawan Al Jazeera Akibat Serangan Israel di Gaza Utara

    Dua Jurnalis Tewas Termasuk Wartawan Al Jazeera Akibat Serangan Israel di Gaza Utara

    GELORA.CO – Serangan Israel terpisah di Jalur Gaza telah menewaskan dua pekerja media, termasuk seorang jurnalis Al Jazeera yang menjadi sasaran pesawat tak berawak terhadap mobilnya pada Senin (24/3/2025) sore di dekat sebuah pom bensin di kota utara Beit Lahia.

    Hossam Shabat, jurnalis yang bekerja untuk Al Jazeera Mubasher, tewas di Gaza utara setelah mobilnya menjadi sasaran serangan Israel. Shabat, 23 tahun, sebelumnya telah terluka dalam serangan Israel lainnya tetapi dia bersikeras untuk terus meliput berita di Gaza.

    “Militer Israel menargetkan kendaraannya tanpa memberikan peringatan sebelumnya,” kata Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera yang melaporkan dari Deir el-Balah di Gaza tengah 

    Dalam sebuah posting di X, yang ditulis Shabat sebelumnya, ia menulis, “Jika Anda membaca ini, itu berarti saya telah dibunuh — kemungkinan besar menjadi sasaran — oleh pasukan pendudukan Israel.”

    Shabat menulis bahwa selama 18 bulan terakhir perang, dia telah mendedikasikan setiap momen untuk rakyatnya. “Saya mendokumentasikan kengerian di Gaza utara menit demi menit, bertekad untuk menunjukkan kepada dunia kebenaran yang mereka coba kubur. Saya tidur di trotoar, di sekolah, di tenda—di mana pun saya bisa. Setiap hari adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Saya menahan lapar selama berbulan-bulan, tetapi saya tidak pernah meninggalkan sisi rakyat saya.”

    “Saya minta kalian sekarang: jangan berhenti bicara soal Gaza,” imbuh Shabat. “Jangan biarkan dunia mengalihkan pandangan. Teruslah berjuang, teruslah ceritakan kisah kami — sampai Palestina merdeka.”

    Sebelumnya serangan tentara Israel di Khan Younis, di Gaza selatan, juga menewaskan jurnalis Mohammad Mansour, yang bekerja untuk Palestine Today. Mansour dibunuh di rumahnya bersama istri dan putranya, dalam sebuah serangan yang juga terjadi tanpa peringatan sebelumnya.

    Menargetkan Jurnalis adalah Kejahatan Perang

    Menurut Kantor Media Pemerintah (GMO) di Gaza, pembunuhan kedua jurnalis tersebut menambah jumlah pekerja media yang tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 menjadi 208 orang. 

    Dalam pernyataannya GMO mengutuk keras penargetan dan pembunuhan jurnalis Palestina oleh pendudukan Israel serta meminta kelompok advokasi pers untuk mengecam kejahatan sistematis terhadap jurnalis Palestina maupun profesional media di Gaza.

    GMO menyatakan bahwa mereka menganggap Israel dan sekutu utamanya, Amerika Serikat, serta negara-negara yang terlibat dalam genosida, seperti Inggris, Jerman, dan Prancis, sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan keji ini.

    Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) juga mengutuk pembunuhan Shabat dan Mansour serta menyerukan penyelidikan independen terkait apakah mereka sengaja menjadi sasaran.

    “Pembunuhan yang disengaja dan terarah terhadap seorang jurnalis, warga sipil, merupakan kejahatan perang,” kata Jodie Ginsberg, kepala eksekutif CPJ. Ia menambahkan bahwa organisasi tersebut telah menyelidiki beberapa kasus di mana Israel tampaknya secara sengaja menargetkan jurnalis, padahal mereka tahu bahwa jurnalis tersebut adalah pekerja media.

    “Itu akan menjadi kejahatan perang. Wartawan dan warga sipil tidak boleh menjadi sasaran,” katanya, seraya mencatat bahwa CPJ telah berbicara dengan Shabat tentang kekosongan berita yang berkembang di Gaza utara karena perang Israel.

    Hari Berdarah Lainnya

    Sementara itu, pemboman besar-besaran di wilayah yang terkepung terus berlanjut sepanjang Senin untuk hari ketujuh berturut-turut sejak Israel mengakhiri gencatan senjata dua bulan yang rapuh setelah memberlakukan blokade baru di wilayah Palestina.

    Lebih dari 700 orang tewas, termasuk ratusan anak-anak, dalam gelombang pemboman yang tiada henti sejak dimulainya kembali serangan besar-besaran Israel pada 18 Maret. Sumber medis mengatakan sedikitnya 65 orang tewas dalam serangan Israel sejak fajar kemarin. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, sedikitnya 50.082 warga Palestina telah dipastikan tewas dan 113.408 terluka dalam perang Israel di Gaza.

  • Top 3 News: Prabowo Lantik 31 Dubes RI untuk Negara Sahabat, Ada Eks KSAU hingga Politisi PDIP – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Lantik 31 Dubes RI untuk Negara Sahabat, Ada Eks KSAU hingga Politisi PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar (dubes) Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin 24 Maret 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Nantinya, para dubes tersebut akan ditempatkan di negara-negara sahabat dan menjadi perwakilan organisasi internasional. Proses pelantikan dimulai pukul 17.00 WIB.

    Pelantikan 31 dubes ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 P dan 40 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Sementara itu, video rendang 200 kg yang dimasak selebgram Willie Salim ludes diambil warga Palembang dalam waktu 15 menit saja berbuntut panjang. Banyak cibiran yang dialamatkan ke warga Palembang, mulai dari julukan ‘Palembang Rakus’, ‘Palembang Hama’, ‘Palembang Prindavan’, dan lainnya.

    Setelah videonya heboh dan banyak perundungan yang dilakukan netizen terhadap warga Palembang, akhirnya selebgram Willie Salim membuat video permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya dari video rendang ludes 15 menit tersebut.

    Banyak juga yang penasaran bagaimana proses pengamanan kuali berisi 200 kg daging mentah yang akan dibuat rendang, yang dimasak di Plasa Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, pada Selasa 18 Maret 2025 malam.

    Kapolsek Ilir Barat I Palembang AKP Ricky Mozam mengungkapkan kronologi kejadian hingga video rendang 200 kg ludes diambil oleh warga yang berkerumum di Plasa BKB Palembang.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Gubernur Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang 24 Maret 2025.

    Pramono terlihat mendatangi gedung KPK dengan menggunakan pakai dinas berwarna cokelat. Kedatangannya disambut sejumlah jajaran KPK yang telah menunggu di luar lobi. Pramono mengaku kedatangan ingin bertemu dengan pimpinan KPK.

    Kemudian, Tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan kedatangan Pramono ingin berdiskusi dengan para pimpinan KPK. Mereka hendak membahas soal pencegahan korupsi yang ada di Jakarta.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 24 Maret 2025:

    Menteri Luar Negeri hingga Duta Besar Inggris untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang resmi memenangkan Pilpres 2024.

  • Cari Kerja Kantoran Susah, Profesi Lama Jadi Incaran Baru

    Cari Kerja Kantoran Susah, Profesi Lama Jadi Incaran Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dunia pendidikan di Amerika Serikat sedang mengalami fenomena baru, yaitu anak sekolah ramai-ramai belajar keahlian pertukangan. Ini terjadi karena pekerja kantoran digantikan kecerdasan buatan (AI) sementara biaya kuliah makin mahal.

    Laporan Wall Street Journal menyatakan banyak sekolah di AS kini merancang kurikulum untuk pelajaran keahlian tangan “masa lalu” seperti pertukangan kayu dan pengelasan.

    Perbedaannya, kini para siswa diajarkan memanfaatkan mesin teknologi tinggi untuk menunjang kecakapan mereka.

    Salah satu contohnya adalah SMA Middleton di negara bagian Wisconsin yang mengucurkan US$ 90 juta untuk memperbarui laboratorium manufaktur di sekolah tersebut.

    Laboratorium mereka kini memiliki lengan robot yang bisa dikendalikan dengan komputer dan proses kerjanya bisa disaksikan langsung lewat jendela kaca besar oleh semua siswa. Hasilnya, para siswa di Middleton menjadi tertarik untuk mengambil kelas keahlian pertukangan.

    Quincy Millerjohn, guru bahasa Inggris yang kini menjadi instruktur pengelasan di Middleton, menyatakan ia menarik minat para siswa dengan memberikan informasi soal rentang gaji untuk pekerja di pabrik besi dan baja yang berkisar antara US$ 41 (Rp 670 ribu) hingga US$ 52 (Rp 849 ribu) per jam.

    Dalam beberapa tahun terakhir, 2.300 siswa mengambil paling tidak salah satu kelas pertukangan di Middleton. Beberapa kelas yang tersedia antara lain adalah konstruksi, manufaktur, dan pertukangan kayu. Kelas-kelas tersebut padahal sudah dihapus oleh mayoritas sekolah di AS pada 1990-an dan 2000-an.

    “Kami ingin siswa memasuki dunia kuliah mengerti bahwa kelas-kelas ini membantu nilai mereka beserta dengan kelas tingkat lanjut dan penghargaan. Mereka bisa meyadari sendiri bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan usang,” kata Millerjohn.

    Jake Mihm, konsultan pendidikan dari pemerintah negara bagian Wisconsin menyatakan bahwa kecemasan atas kehadiran AI yang bisa menggantikan pekerja kantor turut memicu ketertarikan atas kelas keahlian pertukangan.

    “Ada pergeseran paradigma. [Pekerjaan tangan] kini adalah pekerjaan dengan keahlian tinggi dan gaji tinggi sehingga menarik buat banyak orang, karena mereka langsung melakukan segalanya sendiri,” kata Mihm.

    Di negara bagian Texas, distrik sekolah Spring Branch berhasil menggalang dana US$ 381,6 juta untuk mendirikan fasilitas pendidikan teknik di sekolahnya. Jennifer Blaine, pengawas sekolah di wilayah tersebut menyatakan pendaftar sekolah vokasi naik 9 persen dalam 4 tahun terakhir.

    “Tidak semua orang ingin kuliah, dan beberapa orang tidak ingin langsung kuliah setelah lulus SMA,” kata Blaine kepada Wall Street Journal.

    (dem/dem)

  • Waduh! Rekam Jejak Thaksin Shinawatra yang Jadi Penasihat Danantara, Ternyata Buron Kasus Korupsi 15 Tahun

    Waduh! Rekam Jejak Thaksin Shinawatra yang Jadi Penasihat Danantara, Ternyata Buron Kasus Korupsi 15 Tahun

    GELORA.CO –  CEO Danantara, Rosan Roeslani secara resmi telah mengumumkan struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Salah satu yang ditunjuk menjadi pengurus Danantara adalah Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat.

    Lantas, siapa Thaksin Shinawatra?

    Thaksin Shinawatra adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Thailand dari tahun 2001 hingga 2006.

    Namun kemudian, ia digulingkan dari jabatannya dan kabur ke Inggris pada tahun 2008. Proses kudeta itu dilakukan militer Thailand saat Shinawatra berada di Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Ia tercatat buron lantaran konflik kepentingan kasus korupsi tanah di Thailand. Kemudian, pada tahun 2023, setelah 15 tahun buron dia akhirnya pulang ke Thailand dan langsung digiring ke penjara.

    Thaksin dinyatakan melanggar aturan konflik kepentingan dengan membantu istrinya membeli tanah seluas 5,3 hektar dari sebuah lembaga negara dengan harga yang lebih rendah.

    Namun, mantan pemilik dan ketua kehormatan Manchester City Football Club ini tidak dihukum sesuai vonis yang mencapai 8 tahun. Dia hanya dipenjara selama 1 tahun karena telah mendapat pengampunan dari Raja Thailand.

    Mantan PM Thailand yang berusia 75 tahun ini akhirnya dinyatakan bebas pada Minggu, 18 Februari 2024. Tak hanya memperoleh diskon hukuman, selama ditahan ia dirawat di sebuah rumah sakit mewah.

    Usai dinyatakan bebas, Dinasti Thaksin kembali berjaya di Thailand. Hal ini ditandai dengan terpilihnya Paetongtarn Shinawatra yang merupakan putri dari Thaksin Shinawatra terpilih menjadi Perdana Menteri Baru yang saat diangkat berusia 37 tahun.

    Pengangkatan Paetongtarn ini dilakukan untuk menggantikan Srettha Thavisin yang dicopot sebagai PM. Setelah dipaksa mundur oleh Mahkamah Konstitusi Thailand usai menunjuk Pichit Chuenban, mantan narapidana kasus korupsi pada 2008, sebagai menteri.