Jakarta –
Setelah berminggu-minggu melakukan manuver diplomatik dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambigu, otoritas Thailand akhirnya mendeportasi sekelompok 40 pria Uighur ke Cina bulan lalu.
Padahal, selama berbulan-bulan, Amerika Serikat (AS) dan beberapa organisasi hak asasi manusia telah memperingatkan bahwa para warga Uighur itu hampir pasti akan menghadapi penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan nasib yang lebih buruk di bawah pemerintahan Cina, jika tindakan itu dilakukan.
Uighur, minoritas muslim berbahasa Turki dari provinsi Xinjiang di barat laut Cina, telah mengalami penindasan bertahun-tahun oleh otoritas Cina. Washington bahkan telah secara resmi menyebut tindakan Cina sebagai “genosida”.
Insiden deportasi terbaru ini mirip dengan kejadian pada 2015, ketika pemerintah Thailand juga secara paksa mengembalikan lebih dari 100 pengungsi Uighur ke Cina, yang kemudian memicu kemarahan global dan protes dari warga muslim.
Kecaman terhadap Pemerintah Thailand
Menjelang deportasi terbaru ini, Departemen Luar Negeri AS telah mengeluarkan beberapa peringatan, menyerukan Bangkok untuk menghormati kewajibannya berdasarkan hukum internasional, terutama prinsip larangan pengusiran paksa, yang melarang pengembalian individu ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan, perlakuan kejam, hukuman, atau bahaya serius lainnya.
Pada 27 Februari, hari deportasi terjadi, Kementerian Luar Negeri Jerman mengecam langkah tersebut dalam sebuah pernyataan.
“Deportasi ini melanggar prinsip dalam hukum internasional yang melarang pengembalian orang ke negara di mana mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.
Komisi Eropa juga mengecam keputusan Bangkok. Dalam sebuah resolusi yang disahkan pada 13 Maret, Parlemen Eropa menyerukan Thailand untuk segera menghentikan deportasi lebih lanjut dan memberikan transparansi mengenai kebijakan pengungsi mereka.
Banyak analis sepakat bahwa keputusan Thailand ini adalah langkah yang disengaja untuk mencari dukungan dari Cina, yang telah lama menuntut pengembalian pengungsi Uighur dari luar negeri.
Deportasi ini terjadi pada saat Beijing secara aktif berupaya mempererat hubungannya dengan Bangkok, terutama dalam menangani sindikat industri penipuan siber atau cyberscam yang telah menyebar ke sebagian besar negara tetangga Thailand.
“Apakah Thailand melakukannya untuk menyenangkan Beijing? Ya. Tetapi apakah Thailand meninggalkan Barat demi Cina? Tidak, sama sekali tidak,” kata seorang analis Thailand dan kolumnis kepada DW. “Thailand sedang memainkan strategi keseimbangan yang biasa, dan dalam hal ini, mereka hanya memprioritaskan kepentingan jangka pendeknya.”
Utamakan ekonomi daripada isu HAM
Para analis secara luas melihat keputusan ini lebih didorong oleh pragmatisme ekonomi daripada keselarasan ideologi.
“Thailand jelas tidak memikirkan kesejahteraan para pembangkang Cina, dan jelas tidak mempertimbangkan kerusakan jangka pendek terhadap reputasinya,” kata Mark Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai di Osaka, kepada DW.
Sebaliknya, yang dipikirkan adalah satu hal yang paling penting bagi Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra: pertumbuhan ekonomi. “Saat ini, pertumbuhan ekonomi lebih mungkin terjadi dengan Cina daripada dengan Amerika Serikat,” kata Cogan.
Ekonomi Thailand memang telah lesu selama bertahun-tahun dan diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar 2,5% pada 2025, hampir sama seperti tahun lalu, menurut data pemerintah.
Salah satu sektor yang jadi perhatian utama Bangkok adalah pariwisata, yang menyumbang sekitar sepersepuluh dari PDB. Namun, enggannya wisatawan Cina untuk kembali dalam jumlah besar sejak pandemi COVID-19, jadi salah satu faktor utama yang merugikan sektor ini.
Alasan utamanya adalah kepercayaan bahwa Thailand tidak aman, sebuah citra yang sebelumnya dipropagandakan oleh Beijing sebagai bagian dari upayanya menekan pemerintah Asia Tenggara untuk menangani pusat-pusat penipuan atau scam mereka.
United States Institute of Peace memperkirakan bahwa industri ilegal ini bisa bernilai antara seperempat hingga sepertiga dari ekonomi formal Kamboja, Laos, dan Myanmar, negara tetangga Thailand.
Banyak pusat penipuan ini ditemukan di kota-kota dekat perbatasan Thailand, dan Thailand adalah titik transit utama dalam perdagangan manusia yang dipaksa bekerja di pusat-pusat tersebut.
Pada Januari, aktor Cina berusia 31 tahun, Wang Xing, yang juga dikenal dengan nama panggung Xingxing, diselamatkan dari pusat penipuan siber di Myanmar setelah diculik di Thailand.
Ia dikembalikan ke Thailand setelah mendapat perhatian besar di media sosial Cina.
Menurut Napon Jatusripitak, peneliti tamu di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Bangkok sangat bertekad untuk menarik wisatawan Cina.
“Namun, tujuan ini dapat terancam oleh laporan berkelanjutan mengenai masalah keamanan bagi wisatawan Cina, atau oleh kegagalan Beijing dalam meyakinkan warganya sendiri,” tambahnya.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Strategi menyeimbangkan kepentingan
Paul Chambers, pakar urusan Asia Tenggara di Universitas Naresuan, Thailand, mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Bangkok berupaya menenangkan Beijing.
Sejak Januari, Bangkok dan Beijing telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka, yang sebagian besar berfokus pada industri penipuan siber di Asia Tenggara, yang dianggap sebagai ancaman keamanan transnasional paling berbahaya di kawasan ini.
Namun, Thailand tetap bekerja sama dengan AS, kata Chambers. Negara ini masih menjadi salah satu dari dua sekutu AS di kawasan tersebut, dan kedua negara masih terus berpartisipasi dalam latihan militer dan kepolisian bersama.
“Sampai kerja sama Thailand-AS menurun drastis, saya ras kita tidak bisa mengatakan bahwa Bangkok telah meninggalkan strategi keseimbangan dan sepenuhnya memasuki orbit Beijing,” kata Chambers.
Namun, beberapa pihak merasa episode deportasi ini bisa jadi titik balik.
Bagi Thitinan Pongsudhirak, peneliti senior di Institute of Security and International Studies, kasus ini menandai “titik perubahan” dalam keseimbangan geopolitik Thailand.
“Thailand kini menjadi bidak terbuka dalam konflik AS-Cina,” katanya kepada DW. “Bahaya strategis terbesar adalah bahwa elite Thailand yang menghadapi sanksi AS kini semakin dekat dengan Cina dan mengorbankan strategi keseimbangan yang pernah terkenal.”
Untuk saat ini, beberapa analis memperkirakan Bangkok tidak akan terlalu terganggu oleh sanksi visa AS. “Thailand melihat pembatasan perjalanan AS sebagai hukuman yang cukup minimal,” kata Phil Robertson, direktur Asia Human Rights and Labour Advocates, kepada DW.
Meski begitu, ia menyebutnya “agak cerdik” bahwa kedutaan AS di Bangkok belum mengumumkan siapa yang masuk daftar hitam, yang berarti satu-satunya cara bagi pejabat Thailand untuk mengetahuinya adalah dengan mengajukan visa dan kemudian berisiko mengalami penolakan yang memalukan.
Robertson di sisi lain juga mempertanyakan: apalah arti potensi kehilangan muka bagi seorang politisi atau pejabat Thailand dibandingkan dengan “neraka yang akan dihadapi 40 orang Uighur di Xinjiang?”
“Bisa dibilang pemerintah Thailand lolos dengan hukuman yang secara mengejutkan, ringan.”
Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris.
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
