Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) sudah berulang-ulang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS tetap menyerukan agar Hamas meninggalkan Gaza.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tercatat sudah empat kali AS melakukannya. Tahun 2024 lalu, AS tetap menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Saat itu, Robert Wood, Wakil Dubes AS untuk PBB, mengatakan bahwa posisi AS adalah tetap sama yakni harus “ada hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera.”

    Terbaru, AS lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak tawaran resolusi gencatan senjata tersebut.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Bagaimana tanggapan Hamas? Baca halaman selanjutnya.

    Respons Hamas

    Foto: Kondisi Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Tetep Dukung Israel

    Foto: Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers usai pertemuan di Yerusalem (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Tonton juga “Aksi Massa Bela Palestina di London” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Siapkah Kanselir Jerman Merz Hadapi Trump?

    Jakarta –

    Keduanya sudah saling bertukar nomor ponsel, serta mulai menyapa satu sama lain dengan nama depan: Donald dan Friedrich. Kendati begitu, keduanya belum pernah bertatap muka langsung, kecuali sekilas lalu bertahun silam di New York. Kini, untuk pertama kalinya, Kanselir baru Jerman, Friedrich Merz dari partai konservatif CDU, melakukan kunjungan kenegaraan ke Washington untuk bertemu Amerika Serikat Presiden Donald Trump.

    Merz mendapat kehormatan khusus menginap di Blair House, bangunan resmi tamu negara yang berdampingan langsung dengan Gedung Putih. Di tempat inilah Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah bermalam.

    Padahal, belum lama ini, Merz secara terbuka mengecam Trump karena, bersama Wakil Presiden JD Vance, sempat mempermalukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di hadapan dunia. Dalam pertukaran bersejarah itu, Trump dan Vance menyiratkan bahwa Ukraina ikut bersalah atas invasi Rusia.

    Friedrich Merz juga tidak menutupi kejengkelannya saat sejumlah tokoh dekat Trump, termasuk Vance, menunjukkan simpati terhadap partai Alternatif für Deutschland (AfD), partai ekstrem kanan di Jerman.

    “Kita harus mau masuk ke dunianya”

    Dalam sebuah forum Eropa yang digelar oleh stasiun penyiaran Jerman WDR, Merz berbicara secara terbuka mengenai kesan awalnya terhadap Trump, termasuk saat mereka pertama kali berbicara lewat telepon. “Yang penting, jangan bicara terlalu panjang. Bicara singkat, dan biarkan dia bicara juga,” ujarnya. Dia mencatat bahwa hampir setiap dua-tiga kata yang keluar dari mulut Trump adalah kata “great”.

    “Kita harus bersedia menyesuaikan diri dengannya, masuk ke dunianya. Tapi di saat yang sama, jangan sampai kita merendahkan diri. Kita bukan pengemis,” tegasnya.

    Saran agar Merz tetap percaya diri juga datang dari Carlo Masala, profesor politik internasional di Universitas Bundeswehr di München. Dalam wawancara dengan stasiun televisi NDR Info, Masala mengatakan, “Merz harus tampil tegas, tapi tetap membuat Trump merasa bahwa dia seorang negarawan dengan visi besar. Merayu dengan penuh kepercayaan diri ala Eropa, itulah strategi yang tepat. Tapi tetap saja, bukan jaminan berhasil.”

    Tiga agenda besar di Washington

    Dalam isu pertahanan, Merz datang dengan argumen solid untuk menjawab kritik Trump soal rendahnya anggaran pertahanan di Eropa. Jerman merencanakan peningkatan belanja militer hingga lima persen, dengan alokasi sebesar 3,5% untuk angkatan bersenjata Bundeswehr, dan sisanya untuk infrastruktur penunjang.

    Merz juga ingin agar Jerman lebih sering mengambil inisiatif dalam isu pertahanan di Eropa. Contohnya adalah kunjungan bersama ke Kyiv yang diusulkannya bersama para pemimpin Jerman, Prancis, Inggris, dan Polandia. Langkah ini sejalan dengan keinginan Amerika agar Eropa lebih mandiri dalam mengurus keamanannya sendiri. Sebagai imbal balik, Merz dan para pemimpin Eropa lainnya berharap AS tetap berkomitmen untuk menekan Rusia dan mendukung Ukraina.

    Untuk isu lonjakan tarif impor, Merz hanya bisa menjalankan lobi karena kebijakan perdagangan adalah kewenangan Uni Eropa, bukan pemerintah nasional. Namun sebagai negara eksportir besar, Jerman sangat terdampak oleh kebijakan proteksionis di Washington. Tepat di hari keberangkatan Merz, tarif impor AS atas baja dan aluminium melonjak dua kali lipat menjadi 50 persen.

    Bisa dipastikan, Merz akan berupaya keras – baik di Washington maupun di Brussel – untuk mencegah konflik dagang yang berpotensi merugikan semua pihak.

    Akankah Amerika tinggalkan Eropa?

    Sebagai politisi konservatif yang lama dikenal sebagai loyalis Transatlantik sejati, Merz diperkirakan akan mencoba meyakinkan Donald Trump bahwa keterlibatan Amerika di Eropa tetap penting bagi kepentingan Washington sendiri. Tapi pandangan pakar militer Jerman Masala tidak berubah. “Saya kira, ke depan kita harus realistis. Amerika kemungkinan akan menarik diri dari peran sebagai kekuatan penyeimbang di Eropa. Mereka mungkin tak lagi melihat diri mereka sebagai kekuatan Eropa,” katanya.

    Oleh karena itu, Eropa harus menyiapkan diri menghadapi skenario di mana dukungan utama untuk Ukraina bisa menghilang. “Saatnya bergerak cepat untuk membangun kapasitas pertahanan dan kedaulatan Eropa. Itu strategi jangka panjang yang harus kita bangun.”

    Ketegangan dalam hubungan Jerman-AS bukan hal baru. Terlebih karakter Merz dan Trump berbeda jauh seperti siang dan malam. Tapi sang kanselir mengaku siap menghadapi Trump secara terbuka dan percaya diri. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jerman ZDF, Merz berkata, “saya tidak perlu minum obat penenang hanya untuk bisa berbicara dengan presiden Amerika Serikat.”

    Meski begitu, beberapa topik sensitif kemungkinan sengaja akan dihindari, termasuk sikap pro-AfD dari orang-orang dekat Trump. Bahkan Menteri Luar Negeri Johann Wadephul memilih diam saat isu ini mencuat di Washington.

    Trump dan akarnya di Jerman

    Datangnya pemerintahan baru yang dibentuk oleh CDU/CSU dan SPD ikut mengubah arah kebijakan luar negeri Jerman. Gaya moralistik dan menggurui yang sering dikritik dari mantan Menlu Annalena Baerbock kini berganti dengan pendekatan pragmatis, menekankan kepentingan bersama dan kesediaan berkompromi, bahkan dengan mitra yang sulit seperti pemerintahan Trump.

    Namun, Carlo Masala mengingatkan betapa kejutan mungkin akan muncul dari Trump. “Seperti yang dikatakan Merz pada malam pemilu: Amerika Serikat bukan lagi negara yang bisa sepenuhnya diandalkan. Apa yang Trump katakan hari ini, bisa dengan mudah dibalik 180 derajat besok.”

    Satu hal menarik, sebelum keberangkatannya ke Washington, Merz sempat mengundang Trump untuk mengunjungi tanah kelahiran leluhurnya—Kallstadt, sebuah desa kecil penghasil anggur di wilayah Pfalz, tempat asal kakek Trump, Friedrich, sebelum hijrah ke Amerika. Hingga kini, belum ada kepastian apakah Trump akan datang. Mungkin Donald ingin menunggu bagaimana hasil obrolannya dengan Friedrich.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga ” Friedrich Merz Terpilih Jadi Kanselir Jerman” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Kamerun, Krisis Pengungsi Terbesar yang Luput dari Perhatian Dunia

    Jakarta –

    Ketika konflik meletus di suatu belahan dunia, masyarakat global umumnya merespons dalam tiga cara, yakni diplomasi oleh pemerintah dan lembaga internasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan liputan media untuk menumbuhkan kesadaran publik. Absennya ketiga jenis respons menandakan bahwa sebuah krisis perlahan tenggelam dari perhatian dunia. Itulah yang kini terjadi di Kamerun.

    Laporan tahunan dari Norwegian Refugee Council (NRC) kembali menyoroti krisis yang paling terabaikan di dunia. Dalam daftar terbaru itu, delapan dari sepuluh konflik berada di Afrika, dan posisi teratas ditempati oleh Kamerun yang, menurut NRC, hampir tak mendapat perhatian dari media, minim dukungan politik untuk penyelesaian konflik, dan kekurangan dana kemanusiaan.

    “Kamerun adalah contoh nyata dari krisis yang benar-benar dilupakan dunia. Krisis di sana lemah dalam ketiga indikator utama kami: minim pemberitaan, nol kemauan politik, dan dana bantuan yang sangat terbatas,” ujar juru bicara NRC, Laila Matar, kepada DW.

    Konflik yang berlapis

    Di balik statistik, tersembunyi kompleksitas konflik di Kamerun. Negara di pesisir Afrika Tengah ini sedang menghadapi dua perang besar yang hampir tak tersentuh oleh perhatian internasional.

    Sejak tahun 2017, pertempuran bersenjata menjalar dari wilayah barat. Perang dikobarkan kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dan memproklamasikan “Republik Ambazonia.” Konflik di North dan South West Kamerun merupakan perselisihan warisan kolonialisme antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I. Konflik ini kerap berujung pada bentrokan dengan militer, dan telah merenggut ribuan nyawa.

    Adapun konflik kedua terjadi di utara, tepatnya di wilayah sekitar Danau Chad. Di sana, kelompok militan Islam transnasional seperti Boko Haram dan afiliasinya, ISWAP yang merupakan cabang ISIS di Afrika Barat, terus menebar teror dan kekerasan.

    “Maret lalu saja ada lebih dari sepuluh serangan di utara Kamerun dan negara bagian Borno di Nigeria, termasuk penyergapan terhadap pos militer dan perampasan senjata serta kendaraan,” kata Remadji Hoinathy, analis dari Institute for Security Studies (ISS) yang berbasis di Chad, dalam podcast DW Africalink.

    Sementara kelompok JAS, pecahan Boko Haram lainnya, dikenal sangat brutal dan acap menyerang tentara, pejabat, hingga mengorbankan warga sipil tanpa pandang bulu.

    “Penduduk di sana terjebak. Mereka kadang terpaksa bekerja sama demi bertahan hidup,” ungkap Hoinathy.

    Potret penderitaan Haoua

    Konflik di utara Kamerun ini menciptakan gelombang pengungsian besar. NRC mencatat, ada lebih dari 1,1 juta warga Kamerun yang mencari perlindungan di dalam negeri, dan 480.000 pengungsi tambahan dari negara tetangga, seperti Republik Afrika Tengah. Hanya 30 persen dari mereka yang tinggal di kamp resmi; sisanya bertahan dalam kondisi seadanya.

    Salah satu dari mereka adalah Haoua, seorang perempuan berusia 39 tahun yang ditemui DW pada akhir 2024 di Maroua, kota di utara Kamerun. Sejak suaminya ditangkap dan menantunya dibunuh oleh kelompok militan, Haoua hidup bersama delapan anak dan dua cucu, tanpa penghasilan tetap.

    “Anak-anak tidak sekolah. Saya tidak punya uang untuk biaya mereka. Kami sudah empat hari tidak makan. Kalau saya mengemis di jalan, saya malah diusir,” tuturnya lirih. Dia hanya sesekali bisa mendapat uang dengan mencuci pakaian orang lain.

    Apa solusinya?

    Agar situasi membaik, pemerintah Kamerun harus bergantung kepada koalisi lintas negara. Negara-negara di kawasan Danau Chad sudah lama bekerja sama dalam operasi militer lintas batas untuk memberantas milisi Islam. Selain itu, ada juga inisiatif regional untuk stabilisasi sipil. Namun, setelah lebih dari satu dekade perang melawan Boko Haram, koordinasi antarnegara mulai mengalami kelelahan.

    “Kerja sama regional terlihat mulai melemah, terutama karena hasilnya belum signifikan dan dukungan politiknya semakin menipis,” kata Hoinathy.

    NRC pun menyuarakan kritik tajam terhadap penurunan perhatian global. Dalam laporannya, lembaga ini menyebut masa depan Kamerun akan semakin suram tanpa intervensi politik, bantuan kemanusiaan, atau pemberitaan media yang memadai.

    “Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman justru memotong anggaran bantuan luar negeri, tapi terus meningkatkan belanja pertahanan,” tegas Matar. “Anggaran militer global pada 2024 saja – kalau diambil dari pengeluaran militer tiga atau empat hari saja, itu sudah cukup untuk menutup seluruh kekurangan pendanaan kemanusiaan.”

    Menurut NRC, penyelesaian krisis seperti di Kamerun sebenarnya bukan hal mustahil. “Yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik,” pungkas Matar.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kamerun Mulai Program Vaksinasi Malaria Pertama di Dunia” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Ancaman Bom Bekas Perang Dunia Masih Mengintai

    Jakarta –

    Lima belas pasangan telah menantikan momen spesial untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Namun, pernikahan yang seharusnya berlangsung di balai kota bersejarah Kln, Jerman, pada 4 Juni harus dibatalkan karena gedung tersebut berada tepat di tengah zona evakuasi. Untungnya, mereka tetap bisa menikah di balai kota distrik lain.

    Tiga bom peninggalan Perang Dunia II yang tidak meledak, adalah penyebab dilakukannya evakuasi tersebut. Sedikitnya 20.500 warga dalam radius satu kilometer persegi, harus diungsikan ke tempat aman. Evakuasi ini disebut yang terbesar sejak 1945. Tiga bom ditemukan saat persiapan pembangunan di Jembatan Deutz, Kln. Bom buatan Amerika Serikat (AS) ini terdiri dari satu bom seberat 450 kilogram dan dua bom seberat 900 kilogram.

    Ketiganya menggunakan sumbu pemicu tumbukan sehingga tidak bisa dipindahkan demi alasan keamanan. Oleh sebab itu, bom harus dijinakkan di lokasi, yang membuat beberapa distrik di kota Nordrhein-Westfalen, Jerman Barat, harus dievakuasi.

    Ribuan orang dievakuasi

    Sekitar 20.500 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka pada hari Rabu (04/06). Pasien satu rumah sakit dan dua panti wreda juga dievakuasi, di mana para pasien serta penghuni dipindahkan ke fasilitas lain. Hampir 60 hotel ditutup sementara dan tamu-tamunya dipindahkan ke tempat lain.

    Penjinakan bom adalah tugas yang sangat kompleks dan rumit, tapi Jerman sudah sangat terbiasa dengan hal ini. Tahun 2024 lalu, lebih dari 1.600 bom berhasil dijinakkan hanya di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja. Saat proyek pembangunan terus berlangsung, seperti pemasangan kabel serat optik baru, renovasi jembatan, atau perbaikan jalan, penggalian sering kali menemukan bom yang belum meledak dari era tahun 1930-an dan 1940-an.

    Masalah serupa di Prancis, Belgia dan Polandia

    Kawasan metropolitan seperti Hamburg dan Berlin adalah target utama pengeboman Sekutu selama Perang Dunia II. Infrastruktur sipil juga menjadi sasaran, sehingga daerah-daerah ini sangat terpengaruh. Selain negara bagian Nordrhein-Westfalen, negara bagian Brandenburg juga sangat terkontaminasi bom peninggalan perang Dunia Kedua. Pada tahun 2024, tim penjinak bom menemukan 90 ranjau, 48.000 granat, 500 bom api, 450 bom seberat lebih dari 5 kilogram, dan sekitar 330.000 peluru artileri yang tidak meledak dari PD II.

    Masalah ini juga ada di negara tetangga seperti Prancis dan Belgia, terutama bom sisa dari Perang Dunia I di wilayah Verdun dan Somme. Tiga tahun lalu, kekeringan di Lembah Po, Italia, mengungkap sejumlah bom yang belum meledak. Di Inggris pada 2021, sebuah bom udara Jerman seberat 1.000 kilogram diledakkan secara terkendali di Exeter, dan lebih dari 250 bangunan mengalami kerusakan.

    Bahaya mematikan di Vietnam, Laos, dan Gaza

    Di Asia, situasinya juga mengkhawatirkan. Di Vietnam, Laos, dan Kamboja, orang-orang masih menjadi korban bom cluster buatan AS yang digunakan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Menurut PBB, ada sekitar 80 juta bom yang belum meledak di Laos akibat 500.000 serangan AS yang dilakukan secara rahasia antara tahun 1964 hingga 1973.

    Masih banyak juga bom yang belum meledak dan mengancam keselamatan wargai di Suriah dan Irak. Namun, kedua negara ini belum memiliki sistem penjinakan bom yang memadai.

    PBB juga menyatakan bahwa bom yang belum meledak di wilayah Gaza, Palestina, telah menimbulkan bahaya mematikan, meskipun Israel terus melakukan pengeboman di wilayah tersebut.

    Seperempat wilayah Ukraina terkontaminasi

    Situasi di Ukraina pun sangat dramatis. Sejak invasi besar-besaran Rusia pada tahun 2022, sekitar seperempat wilayah Ukraina diduga tercemar ranjau, bom kluster, dan alat peledak lainnya.

    Lebih dari setengah juta alat peledak sudah berhasil dijinakkan, tapi jutaan lainnya masih tersisa. Konsekuensi kemanusiaan dan ekonomi sangat besar: Ratusan warga sipil meninggal, lahan pertanian luas menjadi tidak bisa digunakan, dan gagal panen semakin memperparah krisis ekonomi.

    Saat perang berakhir, penjinakan ranjau akan menjadi salah satu tugas utama selama bertahun-tahun ke depan.

    Jerman menanggung biaya terbesar

    Di Jerman, sebagian besar bom yang dijinakkan adalah peninggalan Perang Dunia II dan dibuat oleh Sekutu. Negara-negara bagian di Jerman menanggung sebagian besar biaya penjinakan bom ini. Jerman sendiri bertanggung jawab atas bom-bom buatannya dari era Kekaisaran Jerman (1871-1945). Upaya untuk membuat pemerintah bertanggung jawab atas semua bom yang belum meledak di Jerman sejauh ini belum berhasil. Tahun lalu, biaya penjinakan bom di negara bagian Nordrhein-Westfalen saja mencapai 20 juta euro (sekitar Rp320 miliar).

    Sementara biaya terus naik, teknologi penjinakan bom juga berkembang. Jika dulu pada tahun 1990-an petugas menggunakan tangan, palu, dan pahat, dan tang air, sekarang mereka memakai alat pemotong air bertekanan tinggi yang dapat memotong bom dari jarak aman dan menmbuat sumbu pemicunya tidak berfungsi.

    Para ahli memperkirakan, ada puluhan ribu bahan peledak yang belum meledak di Jerman, dengan total berat mencapai 100.000 ton.

    Meskipun teknik pendeteksian modern dan foto udara digital bisa mengurangi risiko, setiap operasi penjinakan bom adalah perlombaan melawan waktu. Semakin tua bom, semakin tinggi risiko korosi dan ledakan tidak terkendali. Menjinakkan bom yang lebih tua juga lebih sulit karena perubahan kimia dalam bom antara selongsong dan sumbu pemicunya.

    Penjinakan tiga bom di Kln bukan hanya soal gangguan pernikahan dan aktivitas warga, tapi juga menjadi pengingat nyata akan kehancuran perang — baik di Jerman, Prancis, Vietnam, Laos, Suriah, Ukraina, maupun Gaza.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Melisa Lolindu

    Editor: Agus Setiawan

    Tonton juga “Detik-detik Setelah Bom Meledak di Klinik California, FBI: Terorisme!” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Jakarta –

    Pada awal Juni, lebih dari satu juta jamaah telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahunan. Pada bulan haji tahun ini, jemaah haji di Mekkah bisa bertanya tentang panduan praktik keagamaan kepada Al Fatwa Robot.

    Al Fatwa adalah robot hasil inovasi kecerdasan buatan yang didesain untuk membantu para jemaah haji dalam menjawab pertanyaan mereka terkait ajaran Islam. Ada pula teknologi baru lainnya, yakni drone yang bisa mendeteksi legalitas jemaah haji. Kemajuan teknologi di Mekkah hari ini telah jauh berkembang dibanding berabad-abad lalu ketika mobil menjadi produk teknologi paling canggih yang digunakan oleh para jemaah haji.

    Bisa dikatakan bahwa momen ibadah haji adalah salah satu pertemuan skala terbesar di dunia. Ibadah tersebut wajib dilakukan sekali oleh kelompok muslim dewasa. Tahun ini, ibadah haji pada bulan haji akan dimulai pada 4-9 Juni di Saudi Arabia. Jumlah peserta pada tahun ini sekitar dua juta jemaah yang berasal dari 180 negara.

    Namun, keberlangsungan ibadah haji, bukan tanpa masalah. Lebih dari 1.300 jemaah haji meninggal akibat cuaca ekstrem tahun lalu. Korban tewas setelah berjalan hingga 65 kilometer per hari di bawah suhu udara 40-50 derajat Celsius. Di samping itu, ada pula kasus kebakaran, protes, bunuh diri, bangunan runtuh, dan penyakit menular. Sementara permasalahan yang kerap ditemukan adalah jemaah yang tersesat dan mengalami gangguan kesehatan.

    Oleh karena itu, pihak otoritas Arab Saudi memutuskan memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola keramaian dan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini Arab Saudi menggunakan drone, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindai wajah untuk memastikan hanya jemaah haji legal yang diizinkan masuk ke kawasan ibadah.

    Sebagian besar jemaah haji yang meninggal tahun lalu adalah jemaah yang tidak memiliki izin resmi beribadah. Sehingga mereka tidak bisa mengakses tenda tempat beristirahat yang dilengkapi pendingin ruangan.

    Apakah teknologi tinggi bisa menjamin keamanan?

    Situs Nusuk Arab Saudi memungkinkan jemaah haji untuk menjadwalkan kunjungan ke berbagai lokasi ibadah. Situs Nusuk akan mendata kartu identitas elektronik dari jemaah haji. Jemaah haji diberi gelang pintar yang menyimpan informasi rencana perjalanan, kondisi kesehatan, akomodasi, keuangan, dan data diri para pendaftar.

    Teknologi terbarukan lain yang dilansir dalam bulan haji tahun ini adalah robot pemandu yang akan melayani jemaah ketika berkunjung di berbagai lokasi. Robot tersebut bisa membagikan air, Al-Quran, bahkan memberikan masukan dalam 11 bahasa. Pihak otorita Arab Saudi juga merenovasi jalan demi kenyamanan para peziarah. Bahan busana haji juga dibuat dengan material yang lebih canggih yang bisa meredam suhu hingga dua derajat Celsius.

    Semua teknologi dan fitur pengawasan yang canggih ini didesain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Namun, kecanggihan teknologi juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data, pengawasan negara, dan potensi kejahatan siber.

    “Jemaah haji wajib beradaptasi dengan semua inovasi ini. Bila tidak, maka tidak akan diizinkan menunaikan ibadah haji,” kata Zeinab Ismail, peneliti dan editor di SMEX, organisasi hak digital yang berbasis di Lebanon. “Kebijakan soal teknologi baru ditambah undang-undang perlindungan data pribadi Arab Saudi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional dan masih banyak celah, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data jemaah.”

    Pihak otorita Arab Saudi berpendapat bahwa jaminan keamanan data pribadi harus diutamakan.

    “Terlepas dari (alasan pembenaran pemerintah Saudi), yang paling saya khawatirkan, dan terlepas dari teknologinya sendiri, adalah fakta bahwa teknologi ini diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa transparansi, serta tanpa akuntabilitas [negara],” kata Marwa Fatafta, direktur kebijakan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Access Now, organisasi hak digital internasional.

    Dalam wawancaranya dengan DW, Fatafta menyatakan bahwa akan sulit untuk mengaudit masalah-masalah dari teknologi ini dan lebih sulit lagi bagi individu untuk mempertanyakan kebermanfaatannya.

    “Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa menolak dan bilang, ‘Saya tidak mau memberikan data biometrik,” lanjutnya. “Jadi, dalam konteks yang lebih luas, hal ini membuka peluang besar bagi penyelewengan.”

    “Kontak kami?”

    Ketika membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi Nusuk, tidak ada informasi yang jelas soal berapa lama data pribadi para jamaah tersimpan. Ketentuan-ketentuannya bahkan nampak bertolak belakang satu sama lain. DW telah mengirim email ke Kantor Manajemen Data Nasional Arab Saudi dan Otoritas Data dan AI Saudi untuk meminta informasi lebih lanjut terkait hal ini.

    Namun, tidak ada tanggapan sampai naskah ini diterbitkan. Sementara itu, email lain yang DW kirim, terpental dengan keterangan: ‘Kotak masuk penerima penuh.’

    Sejak 2023, Arab Saudi memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ismail, ‘kerangka hukum yang ada… memungkinkan undang-undang untuk disalahartikan atau dimanipulasi dengan cara yang mungkin lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan hak asasi manusia.’

    Ini bukan sebatas persoalan potensi penyalahgunaan data jutaan jamaah oleh otoritas lokal. Ketergantungan besar terhadap teknologi dalam memantau dan mengendalikan jamaah haji juga secara garis besar meningkatkan kerentanan. Akan ada semakin banyak celah bagi peretas untuk menyerang sistem. Pada kenyataannya, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sudah menjadi korban terbesar dari kejahatan siber.

    Motawif, platform pertama pendaftaran jamaah haji, dikelola oleh perusahaan swasta yang kemudian mengirimkan spam kepada pengguna. Pada 2022, Nusuk yang dikelola negara menggantikan platform tersebut. Setahun kemudian, pakar keamanan siber menemukan bahwa data yang dikirimkan ke Nusuk dijual di situs ilegal yang memperdagangkan hasil curian data pribadi.

    Kurang spiritual, lebih “berteknologi”

    Teknologi baru ini juga membawa kekhawatiran lain: Apakah semua kecanggihan ini akan mengurangi makna spiritual ibadah Haji yang hanya terjadi sekali seumur hidup?

    Studi dari para peneliti di University of Central Lancashire, Inggris pada 2018 menunjukkan kemungkinan tersebut.

    Responden jemaah mengeluhkan perilaku beberapa orang yang berswafoto di tempat suci, berbicara di telepon saat melakukan ritual, dan berperilaku seperti turis ketimbang peziarah. “Ponsel pintar adalah iblis keempat dalam Haji,” kata salah satu responden, merujuk pada ritual yang melibatkan tiga representasi iblis.”

    Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa teknologi membuat perjalanan ibadah haji menjadi terlalu mudah.

    Jika dulu para jamaah berjalan di antara tempat-tempat suci, sekarang mereka bisa menaiki kereta cepat. Jika sebelumnya mereka tinggal di tenda sederhana, sekarang mereka menginap di 10.000 tenda ber-AC yang tahan api.

    “Sejak ibadah Haji menjadi “berteknologi tinggi”, pengalaman spiritual fundamental para jamaah tampaknya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan “pengalaman siber”,” demikian yang tertulis di penelitian tersebut. Secara tradisional, Haji bicara tentang kesederhanaan, kemurnian spiritual, dan pujian kontemplatif; tutur para peneliti asal Inggris.

    Seperti halnya teknologi digital lainnya, mereka menyimpulkan bahwa teknologi tinggi dalam pelaksanaan Haji memiliki manfaat sekaligus kelemahan.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Rumengan

    Editor: Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Palestina Minta PBB Rilis Resolusi Gaza, Israel: Jangan Buang-buang Energi

    Jakarta –

    Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengatakan bahwa ia akan meminta Majelis Umum PBB untuk mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ini disampaikannya setelah pemungutan suara Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza karena diveto oleh Amerika Serikat.

    Niat Palestina tersebut ditanggapi sinis oleh pemerintah Israel.

    Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa rencana Palestina untuk mengajukan resolusi tersebut ke Majelis Umum, di mana tidak ada negara yang dapat memvetonya, tidak ada gunanya. Dia mengatakan kepada negara-negara “jangan buang-buang energi Anda lagi.”

    “Resolusi ini tidak memajukan bantuan kemanusiaan dan justru merusaknya. Resolusi ini mengabaikan sistem kerja yang mendukung agenda politik,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Voting DK PBB pada Rabu (4/6) waktu setempat tersebut merupakan pemungutan suara pertama DK PBB mengenai perang Gaza sejak November lalu. Diketahui bahwa DK PBB beranggotakan 15 negara termasuk lima negara: China, Prancis, Amerika Serikat, Inggris dan Rusia yang memiliki hak veto untuk menggagalkan resolusi.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio.

    Rancangan resolusi tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak.”

    Rancangan resolusi itu juga menyerukan “pembebasan segera, bermartabat, dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan kelompok lain,” dan menuntut pencabutan semua pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    Lihat juga Video: PBB Kutuk Keras Serangan Israel ke Warga Gaza saat Antre Bantuan

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • GREAT Institute, jangkar pemikiran strategis Prabowo

    GREAT Institute, jangkar pemikiran strategis Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah percaturan ekonomi dan politik yang berubah cepat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan penguatan pandangan ideologis yang berbasis pada pemikiran kritis dari seluruh elemen bangsa.

    Menandai babak awal penguatan ideologis untuk Presiden Prabowo itu, lahirlah lembaga baru yang digagas para pemikir dan cendekiawan Tanah Air bernama GREAT Institute. Lembaga ini diposisikan sebagai “think tank” atau mitra berpikir presiden dalam merumuskan kebijakan, bersifat independen, teknokratis, dan berorientasi pada data.

    Lembaga baru ini diharapkan menjadi salah satu jangkar konseptual bagi pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyusun arah kebijakan strategis nasional dan program prioritas ke depan.

    Di tengah dinamika geopolitik dan tekanan perubahan zaman, mitra berpikir bagi pemerintahan Presiden Prabowo ini dibutuhkan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas pengambilan keputusan negara, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan gagasan kebangsaan yang progresif dan inklusif.

    GREAT Institute, sebagaimana disampaikan dalam peluncurannya, dimaksudkan menjadi laboratorium gagasan yang mampu memformulasikan kebijakan berdasarkan bukti dan analisis mendalam. Dengan pendekatan lintas disiplin, lembaga ini menyasar berbagai isu strategis, seperti ketahanan nasional, transformasi ekonomi, diplomasi regional, hingga tantangan iklim.

    GREAT, singkatan dari Global Research on Economics, Advance Technology and Politics, harus terbuka pada kritik, bersandar pada integritas akademik, serta menjaga jarak dari tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Sehingga kehadirannya bukan sekadar aksesoris politik, melainkan berperan ikut memainkan perumusan strategi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

    Dalam perjalanan waktu, tantangan utama mitra berpikir bukanlah kekurangan ide, melainkan menjaga jarak aman dari godaan kekuasaan. Sebuah lembaga gagasan hanya akan dihormati jika ia tidak menjadi corong kekuasaan, tetapi menjadi cermin jernih bagi pemegang kekuasaan itu sendiri.

    Dengan menekankan independensi kelembagaan, GREAT Institute ingin menghindari jebakan politik praktis. Fokus utamanya, menciptakan iklim dialogis yang sehat dan setara antara nilai-nilai pengetahuan akademik dengan keputusan politik, sebuah tradisi baru yang jarang ditumbuhkan dalam sistem birokrasi kita.

    Tradisi yang sudah lama dikembangkan di negara-negara maju, seperti Amerika dan Inggris. Brookings Institution di Amerika Serikat dan Chatham House di Inggris, telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis riset.

    Indonesia pernah memiliki jejak historis dengan model mitra berpikir seperti itu, bernama CSIS Indonesia, yang pada masanya ikut membidani berbagai kebijakan penting nasional.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Lagi-lagi, AS Veto Resolusi DK PBB soal Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS sekaligus menolak resolusi DK PBB yang juga menuntut dibukanya akses bantuan tanpa hambatan di seluruh wilayah kantong yang dilanda perang itu.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Lihat juga Video: Menteri AS Kunjungi Israel, Bahas Gaza-Pembebasan Sandera

    (yld/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Garis Wallace, Pembatas Tak Kasatmata yang Membelah Dunia Hewan Indonesia

    Garis Wallace, Pembatas Tak Kasatmata yang Membelah Dunia Hewan Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sebuah garis imajiner membentang antara Bali dan Lombok, memisahkan dua wilayah dengan karakteristik fauna yang berbeda. Garis ini, yang dikenal sebagai garis wallace, tidak terlihat secara kasatmata, tetapi memiliki pengaruh nyata dalam membagi persebaran fauna antara kawasan Asia dan Australia.

    Mengutip dari berbagai sumber, garis wallace pertama kali diidentifikasi oleh naturalis Inggris Alfred Russel Wallace pada tahun 1859 setelah melakukan penelitian selama delapan tahun di Nusantara. Wallace mengamati perbedaan mencolok antara fauna di Bali yang didominasi spesies Asia dengan fauna di Lombok yang menunjukkan ciri khas Australia.

    Penemuan ini kemudian diakui sebagai salah satu batas biogeografi paling penting di dunia. Sebelah barat garis wallace, meliputi Bali, Jawa, dan Sumatera, terdapat hewan khas Asia seperti harimau, gajah, dan badak.

    Sementara di sebelah timur garis tersebut, khususnya di Lombok, Flores, hingga Kepulauan Nusa Tenggara, fauna didominasi oleh spesies berciri Australia seperti komodo, kakatua, dan marsupial. Perbedaan fauna ini tidak ditentukan oleh faktor jarak, melainkan oleh sejarah geologi pulau-pulau tersebut.

    Pulau-pulau di barat garis wallace pernah terhubung dengan daratan Asia selama periode zaman es ketika permukaan laut lebih rendah. Sebaliknya, wilayah di timur garis ini merupakan bagian dari paparan sahul yang dahulu menyatu dengan benua Australia.