Xcloud.id

Negara: Inggris

  • Stres yang Dihadapi Manusia Modern Setara seperti Berhadapan dengan Singa

    Stres yang Dihadapi Manusia Modern Setara seperti Berhadapan dengan Singa

    Jakarta –

    Kasus stres kronis yang meningkat kemungkinan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kehidupan modern dan biologi tubuh manusia. Stres yang kini banyak dialami dikaitkan dengan stres yang sama seperti berhadapan dengan singa.

    Dikutip dari laman Science Alert, penelitian menunjukkan bahwa manusia lebih cocok hidup di lingkungan alam dibandingkan kawasan perkotaan yang padat. Dua antropolog evolusi, Colin Shaw dari Zurich University di Swiss dan Daniel Longman dari Loughborough University di Inggris mengumpulkan banyak bukti yang menunjukkan evolusi biologis manusia dikalahkan oleh transformasi teknologi dan lingkungan yang cepat.

    Aktivitas sehari-hari manusia dipenuhi dengan pemicu rasa gelisah, mulai dari kotak masuk surel yang menumpuk, konstruksi yang bising hingga tenggat pekerjaan. Hal tersebut juga membuat tubuh tetap siaga sepanjang waktu. Padahal, kondisi ini belum pernah terjadi pada sebagian besar sejarah manusia.

    “Pada masa nenek moyang kita, tubuh manusia sangat terbiasa menghadapi stres akut untuk menghindar atau melawan pemangsa,” kata Shaw.

    “Reaksi yang muncul adalah bertarung atau melarikan diri. Sesekali muncuk seekor singa dan kita harus siap mempertahankan diri atau kabur,” tambahnya.

    Menurut Shaw, kuncinya adalah singa tersebut akhirya pergi. Upaya habis -habisan seperti itu penting untuk bertahan hidup, tapi sangat menguras energi dan membutuhkan waktu pemulihan yang lama.

    Para peneliti mengatakan, kondisi tersebut menimbulkan dampak luas, penurunan fungsi kognitif, penyakit autoimun, dan menurunnya tingkat kesuburan. Semuanya bisa dikaitkan dengan stres kehidupan modern di lingkungan perkotaan yang padat dan sibuk.

    Beragam studi mencakup bukti bahwa kebugaran fisik akan lebih buruk di area perkotaan, adanya keterkaitan antara polusi udara dan kerusakan otak, serta hubungan antara lemahnya sistem imun dan lingkungan industri.

    =====BREAK====
    Pemicu Stres

    Beberapa faktor pemicu stres ini, mulai dari paparan cahaya buatan hingga mikroplastik, ditambah gaya hidup sedentarari, secara keseluruhan memberi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dalam berbagai cara.

    “Entah itu percakapan sulit dengan pasangan atau atasan, atau kebisingan lalu lintas, sistem respons stres Anda tetap sama seperti jika Anda sedang menghadapi singa berulang kali,” ungkap Shaw.

    “Akibatnya, Anda mengalami repsons yang sangat kuat dari sistem saraf Anda, tetapi tidak ada efek sampingnya,” tambahnya.

    Ulasan tersebut merupakan ringkasan komprehensif dari semua temuan para peneliti sejauh ini tentang potensi dampak negatif kehidupan dan lingkungan abad ke 21. Manusia telah mencapai banyak kemajuan transformatif dalam bidang kesehatan, teknologi, dan pemahaman tentang dunia. Namun, sebagai spesies, manusia kini justru menjadi lebih cemas dan mudah depresi dibandingkan dengan para leluhur.

    (elk/elk)

  • Prabowo: 288 ribu sekolah terima interaktif digital di awal Januari

    Prabowo: 288 ribu sekolah terima interaktif digital di awal Januari

    Sampai tadi malam, sudah sampai lebih dari 200 ribu (sekolah), mungkin sudah mendekati 215 ribu. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi insyaallah, akhir Desember atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia sudah mendapatkan perangkat layar interaktif digital pada awal Januari 2026.

    Prabowo mengatakan saat ini bantuan perangkat layar interaktif digital sudah dikirimkan ke kurang lebih 215 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya besar Indonesia untuk mengejar kemajuan di bidang pendidikan agar tidak kalah dari negara maju.

    “Sampai tadi malam, sudah sampai lebih dari 200 ribu (sekolah), mungkin sudah mendekati 215 ribu. Mungkin, saya tidak tahu. Tapi insyaallah, akhir Desember atau awal Januari akan sampai ke seluruh 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato Puncak Perayaan Hari Guru Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Jumat.

    Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam pendistribusian bantuan layar interaktif digital di seluruh daerah, salah satunya adalah cuaca ekstrem yang mengakibatkan pengiriman mengalami keterlambatan.

    Selain itu, pemerintah juga mengalami kendala dalam menjangkau daerah-daerah pelosok. Meski demikian, Prabowo bertekad bahwa tidak ada satu sekolah pun di Indonesia yang tak mendapat bantuan layar interaktif digital.

    “Sekali lagi saya mohon pengertian, tetapi saya bangga bahwa kita berusaha sampai ke pelosok-pelosok,” ucapnya.

    Prabowo menegaskan bahwa tahun depan setiap sekolah bisa mendapatkan tiga layar interaktif digital.

    Tak hanya itu, berbagai konten pendidikan dari semua mata pelajaran dari semua tingkatkan dapat diakses melalui layar tersebut.

    Pemerintah juga tengah menyiapkan studio terpusat untuk menyiarkan pelajaran dari guru-guru terbaik di Indonesia, bahkan dari luar negeri.

    Melalui sistem ini, siswa di sekolah mana pun, termasuk yang berada di pelosok dapat belajar langsung dari penutur asli berbagai bahasa, seperti Inggris, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, hingga Korea.

    “Jadi semua sekolah di pelosok manapun, bisa belajar bahasa Inggris dari guru asli dari Inggris, bahasa Mandarin guru asli Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Portugis. Kita ajarkan di semua sekolah kita, supaya nanti anak-anak kita begitu lulus, dia bisa bekerja di manapun di Bumi ini,” imbuh Prabowo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Polri Bakal Kuker ke Inggris untuk Belajar Pengendalian Demo

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan Polri bakal melakukan kunjungan ke Inggris untuk belajar penanganan unjuk rasa alias demo.

    Dedi mengatakan kunjungan ke Inggris itu bakal dilakukan pada Januari yang akan datang. Menurutnya, Inggris memiliki cara yang optimal untuk pengendalian aksi demonstrasi.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dia menambahkan, model pengendalian massa aparat keamanan Inggris memiliki lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Menurut jenderal polisi bintang tiga ini, studi komparatif Polri dengan aparat keamanan di Inggris bisa meningkatkan kualitas pelayanan Polri dalam menangani unjuk rasa.

    “Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” tambahnya.

    Adapun, model pengendalian unjuk rasa di Inggris itu salah satunya dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.

    Dalam hal ini, Dedi mengemukakan bahwa pengendalian demo harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    “Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” pungkas Dedi.

  • Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Kebakaran Terburuk di Hong Kong, Tewaskan Puluhan Warga

    Anda sedang menyimak sejumlah berita mancanegara pilihan yang telah kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.

    Edisi Kamis, 27 November 2025, kita awali dari Hong Kong.

    Kebakaran hebat melanda kompleks apartemen

    Setidaknya 44 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200 orang hilang akibat kebakaran besar yang melanda beberapa gedung apartemen di sebuah kompleks permukiman di Hong Kong.

    Kebakaran terburuk dalam beberapa tahun ini terjadi sebelum pukul tiga sore Rabu setempat, dengan api yang dimulai dari struktur bambu di salah satu gedung, menurut otoritas Hong Kong.

    Kebakaran menyebar ke tujuh dari delapan gedung di kompleks permukiman dengan jumlah penduduk mencapai 4.800 orang, yang tinggal di 2.000 apartemen.

    “Puing-puing dan struktur dari bangunan yang terdampak berjatuhan,” kata Derek Armstrong Chan, wakil direktur operasi Dinas Pemadam Kebakaran.

    “Suhu di dalam gedung-gedung yang terdampak sangat tinggi. Sulit bagi kami untuk memasuki gedung dan naik ke atas untuk melakukan pemadaman dan penyelamatan.”

    Korban tewas akibat banjir Thailand tembus 33 jiwa

    Pihak berwenang di Thailand mengirimkan helikopter untuk mengevakuasi pasien kritis dari sebuah rumah sakit di kota Hat Yai, kota di selatan Thailand yang paling terdampak banjir dalam beberapa tahun terakhir.

    Kejadian ini terjadi setelah lantai satu rumah sakit utama milik pemerintah terendam banjir, di mana 600 orang dirawat, 50 di antaranya berada di ruang perawatan intensif.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat mengatakan sekitar 20 helikopter dan 200 perahu yang dikerahkan dalam upaya penyelamatan di Hat Yai kesulitan menjangkau orang-orang yang terlantar.

    Jumlah korban tewas meningkat menjadi 33, sementara diperkirakan hujan lebat masih akan mengguyur wilayah itu.

    Banjir melanda sembilan provinsi di Thailand dan sejumlah kawasan di Malaysia dalam dua tahun berturut-turut, yang mendorong kedua negara untuk mengevakuasi hampir 45.000 orang.

    Pembatasan usia medsos di Australia digugat

    Larangan bagi warga Australia berusia di bawah 16 tahun dari platform seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan YouTube digugat kelompok advokasi Digital Freedom Project ke Pengadilan Tinggi.

    Kelompok tersebut mengklaim undang-undang baru, yang akan berlaku efektif pada 10 Desember, “sangat berlebihan” dan melanggar “hak konstitusional atas kebebasan berkomunikasi politik”.

    Rabu kemarin, Menteri Komunikasi Anika Wells menanggapinya dengan mengatakan pemerintah federal Australia tetap “teguh” dalam komitmennya untuk menerapkan undang-undang tersebut.

    “Meskipun kami menerima ancaman dan gugatan hukum dari orang-orang dengan motif tersembunyi, pemerintahan Partai Buruh Albanese tetap teguh di pihak orangtua, dan bukan platform,” ujarnya.

    Mantan Marinir mengaku menabrakkan mobil di parade Liverpool

    Seorang pengemudi yang menabrakkan mobilnya ke kerumunan penggemar sepak bola di parade kemenangan Liga Primer Liverpool telah mengaku bersalah.

    Paul Doyle terisak-isak saat mengakui dirinya mengemudi secara berbahaya dalam tuduhan percobaan atau menyebabkan cedera tubuh yang parah, serta tiga tuduhan melukai dengan sengaja.

    Media Inggris melansir Doyle memiliki latar belakang di bidang informasi dan teknologi, dan sebelumnya bertugas di Komando Marinir Kerajaan Inggris pada tahun 1990-an.

    Paul sebelumnya membantah dakwaan yang menewaskan 29 korban berusia antara enam bulan dan 77 tahun dan dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal seumur hidup.

  • Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Rombak Pelayanan Unjuk Rasa di RI, Wakapolri Janji Kedepankan HAM

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menyatakan Polri bakal mengadopsi model baru untuk melayani aksi demonstrasi dengan mengedepankan HAM.

    Pembaruan model ini merujuk pada tindakan aparat keamanan negara maju khususnya Inggris, yang memiliki Code of Conduct. Model ini dinilai telah efektif dalam penanganan aksi demonstrasi.

    “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Dedi menambahkan, model pelayanan aksi unjuk rasa dibagi dalam lima tahap. Perinciannya, mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. 

    Oleh sebab itu, rencananya Polri bakal segera melakukan studi komparatif ke Inggris untuk mempelajari model pengendalian massa pada Januari mendatang.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” Imbuhnya.

    Terlepas dari itu, Dedi menekankan penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat UU No.9/1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    Selain itu, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi.

    “Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” pungkasnya.

  • Pornhub Desak Apple dan Google untuk Terapkan Alat Verifikasi Usia di Perangkatnya

    Pornhub Desak Apple dan Google untuk Terapkan Alat Verifikasi Usia di Perangkatnya

    JAKARTA – Pornhub, situs web video dewasa yang berbasis di Luksemburg itu mendesak raksasa teknologi Apple, Google, dan Microsoft untuk menerapkan sistem verifikasi usia di perangkatnya masing-masing.

    Melalui surat yang dikirim awal bulan ini oleh perusahaan induk Pornhub, Aylo, desakan ini dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan dari kewajiban yang semakin mahal untuk memastikan penggunanya berusia di atas 18 tahun.

    “Kami sangat menganjurkan jaminan usia berbasis perangkat di mana usia pengguna ditentukan sekali pada perangkat, dan rentang usia dapat digunakan untuk membuat ‘sinyal usia’ yang dikomunikasikan ke situs web,” isi surat dari Chief Legal Officer Aylo Anthony Penhale yang diterima Luxembourg Times.

    Karena menurutnya, jika sistem verifikasi usia dapat diintegrasikan langsung ke sistem operasi perangkat (seperti Xbox yang dimiliki Microsoft), hal ini akan mengalihdayakan pemeriksaan usia ke perusahaan teknologi tersebut.

    Surat ini dilayangkan setelah verifikasi usia untuk mengakses situsnya diberlakukan, yang menyebabkan lalu lintas ke Pornhub anjlok di Inggris dan negara bagian Louisiana di AS.

    Pornhub juga memutus layanannya di hampir setengah dari 50 negara bagian AS di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Di mana undang-undang tersebut secara umum mewajibkan penguna yang ingin mengakses situs Pornhub untuk melakukan verifikasi usia dengan dokumen identitas resmi, pemindaian pengenalan wajah, atau metode lain membuktikan merek berusia di atas 18.

    “Lalu lintas ke Pornhub turun sekitar 80% di Louisiana, tetapi kita tahu bahwa orang tidak berhenti mengonsumsi film porno dalam semalam karena undang-undang baru ini. Mereka hanya dengan sangat mudah pindah ke situs bajakan, ilegal, atau situs lain yang tidak patuh,” jelasn perusahaan.

    Kepada Financial Times, Aylo mengungkapkan bahwa Pornhub kehilangan 77% lalu lintasnya di Inggris setelah negara tersebut mulai mewajibkan situs web dewasa untuk menerapkan verifikasi usia semua pengguna pada bulan Juli lalu.

  • Pornhub Desak Apple & Google Terapkan Verifikasi Usia di Perangkat

    Pornhub Desak Apple & Google Terapkan Verifikasi Usia di Perangkat

    Jakarta –

    Di tengah makin ketatnya regulasi konten dewasa di Amerika Serikat dan Inggris, Pornhub justru mengajukan ide baru yang cukup berani.

    Situs dewasa terbesar di dunia itu mendesak Apple, Google, dan Microsoft untuk menerapkan verifikasi usia langsung di perangkat, bukan lagi di setiap situs secara terpisah, demikian dikutip detikINET dari Techspot, Kamis (27/11/2025).

    Permintaan itu disampaikan melalui surat resmi dari Aylo, perusahaan induk Pornhub, kepada tiga raksasa teknologi tersebut. Mereka menilai, sistem verifikasi usia yang sekarang digunakan — yaitu unggah kartu identitas di masing-masing situs — tidak efektif, bahkan kontraproduktif.

    Menurut Aylo, model verifikasi di level perangkat memungkinkan satu kali pengecekan usia di ponsel, tablet, atau komputer, lalu mengirimkan sinyal usia terverifikasi ke seluruh aplikasi dan browser melalui API. Dengan begitu, pengguna tidak perlu berulang kali mengunggah KTP atau dokumen sensitif ke berbagai situs dewasa.

    Aylo menyebut sistem saat ini tak bisa mencapai tujuan utamanya untuk melindungi anak di bawah umur dari mengakses konten dewasa. Mereka juga mengklaim pendekatan baru ini justru bisa meminimalkan risiko kebocoran data pribadi karena dokumen identitas tidak tersebar di banyak pihak ketiga.

    Dampak regulasi yang makin ketat memang cukup memukul trafik Pornhub. Di hampir setengah negara bagian AS, situs dewasa kini diwajibkan menerapkan verifikasi usia berbasis identitas. Pornhub memilih blokir akses di sebagian besar wilayah itu dibanding mematuhi aturan.

    Di Louisiana, satu-satunya negara bagian tempat mereka menerapkan verifikasi penuh, jumlah penonton dikabarkan turun hingga 80 persen. Hal serupa juga terjadi di Inggris setelah aturan verifikasi usia dalam Online Safety Act mulai berlaku.

    Menurut Wakil Presiden Brand and Community Aylo, Alex Kekesi, regulasi saat ini justru mendorong pengguna mencari jalan pintas ke situs luar negeri yang tidak memiliki moderasi atau perlindungan usia. Ia menyebut lonjakan pencarian situs tanpa pembatasan terjadi secara masif sejak aturan diberlakukan.

    Sejumlah studi dari New York University dan Phoenix Center juga menunjukkan bahwa banyak pengguna dengan mudah mengakali sistem verifikasi menggunakan VPN, selfie palsu, atau berpindah ke situs asing dengan moderasi minim. Bahkan, ada kekhawatiran trafik beralih ke platform yang berisi konten ilegal seperti video bajakan, revenge porn, hingga materi eksploitasi anak.

    California kini menjadi negara bagian pertama yang mulai menggeser tanggung jawab verifikasi usia ke level platform. Melalui Digital Age Assurance Act, toko aplikasi seperti App Store dan Play Store diwajibkan memastikan usia pengguna sebelum mengizinkan unduhan tertentu.

    Google mengonfirmasi sedang mengembangkan fitur termasuk Credential Manager API untuk mendukung pembacaan sinyal usia terverifikasi di web dan aplikasi. Namun, Google menegaskan bahwa situs dewasa tetap wajib mengembangkan sistem pengamanan mereka sendiri. Sementara itu, Apple dan Microsoft belum secara eksplisit mendukung usulan Aylo meski mengklaim sudah memiliki pedoman terkait perlindungan usia.

    Meski diklaim lebih aman, verifikasi usia berbasis perangkat ini juga memicu kekhawatiran baru, terutama soal anonimitas pengguna di internet. Sejumlah pengamat menilai, jika tidak dirancang dengan benar, sistem ini bisa mempercepat tren penghapusan anonimitas digital secara global.

    (asj/asj)

  • Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Inggris Latih Tentara Siber Lewat Turnamen Esports Militer

    Jakarta –

    Inggris resmi meluncurkan ajang International Defence Esports Games (IDEG) sebagai sarana melatih kemampuan tempur digital prajurit masa depan.

    Acara ini digelar dengan melibatkan lebih dari 40 negara sekutu mereka dan secara resmi diperkenalkan di London, menyusul keputusan pemerintah Inggris yang mengakui esports sebagai olahraga militer pada 2024.

    IDEG dirancang sebagai arena kolaborasi bagi negara-negara sekutu untuk mengasah keterampilan siber dan pengambilan keputusan digital, yang kini menjadi bagian penting dalam peperangan modern. Pemerintah Inggris menyebut inisiatif ini selaras dengan Plan for Change, program nasional untuk memperkuat keamanan dan kesiapan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman digital global.

    Inggris saat ini menghadapi lebih dari 90.000 serangan siber setiap tahun. Lewat IDEG, personel militer dilatih mengembangkan keterampilan kunci seperti memantau banyak ancaman secara bersamaan, mengoordinasikan unit di lapangan, menjaga performa di bawah tekanan ekstrem, hingga menyesuaikan strategi berdasarkan intelijen waktu nyata.

    Beberapa negara yang dipastikan berpartisipasi antara lain Inggris, Kanada, dan Polandia. Ukraina juga menjadi contoh penting dalam pemanfaatan teknologi gaming untuk kebutuhan militer, khususnya dalam pengembangan simulator drone. Melalui game simulasi tersebut, operator drone Ukraina mampu meningkatkan akurasi penargetan dan kecepatan reaksi, sehingga misi di medan tempur menjadi lebih efektif.

    Menteri untuk Veteran dan Personel Inggris, Louise Sandher-Jones, mengatakan bahwa karakter peperangan saat ini sudah berubah dan menuntut adaptasi signifikan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pasukan siap menghadapi medan tempur digital, di mana keterampilan siber dan penguasaan perangkat digital sama pentingnya dengan kemampuan tempur konvensional.

    “Pelajaran dari Ukraina menunjukkan bahwa teknologi gaming dapat digunakan untuk melatih operator drone dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan cepat yang sangat dibutuhkan dalam peperangan modern. IDEG menempatkan Inggris di garis depan transformasi ini dan memastikan angkatan bersenjata siap menghadapi konflik masa depan,” ujar Sandher-Jones, seperti dikutip dari Techspot, Kamis (27/11/2025).

    Final kompetisi IDEG26 dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di National Gaming and Esports Arena yang baru dibangun di Sunderland. Acara ini tidak hanya menghadirkan turnamen esports antarpersonel militer, tetapi juga rangkaian forum strategis yang membahas keamanan siber, kecerdasan buatan, dan operasi drone. Seluruh pertandingan akan disiarkan langsung untuk menjangkau komunitas pertahanan dan teknologi global.

    Wakil Komandan Cyber and Specialist Operations Command Inggris, Jenderal Sir Tom Copinger-Symes, menegaskan bahwa IDEG merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapan tempur digital. Ia menilai konflik modern telah membuktikan nilai nyata teknologi gaming dalam pelatihan operator drone dan penguatan kemampuan siber militer.

    Sementara itu, Presiden British Esports Chester King menyebut peluncuran IDEG sebagai momen bersejarah bagi dunia esports dan komunitas militer global. Ia juga menekankan peran Sunderland sebagai pusat inovasi digital baru di Inggris melalui fasilitas National Esports Performance Campus.

    Peluncuran IDEG mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis seperti BAE Systems, Babcock International, dan British Forces Broadcasting Service (BFBS) sebagai mitra media resmi. Untuk IDEG26, agensi global M&S Saatchi ikut bergabung sebagai mitra pendiri, memperkuat posisi turnamen ini sebagai ajang kolaborasi antara industri pertahanan, teknologi, dan esports.

    Tonton juga video “Wajah Atlet Timnas Esports Indonesia yang Akan Berjuang di SEA Games 2025”

    (asj/rns)

  • Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Uni Eropa Tahan Nafsu Trump Manfaafkan Aset Rusia yang Dibekukan

    Brussels –

    Uni Eropa berang mendengar usulan Presiden AS Donald Trump, yang menyatakan bahwa miliaran aset Rusia yang dibekukan di negeri-negeri Eropa dapat dialihkan demi keuntungan pemerintah dan korporasi Amerika.

    Usai Trump memaparkan rencana mengakhiri perang Rusia–Ukraina—yang menuntut Ukraina melepaskan sebagian wilayahnya serta merampingkan kekuatan militernya—para pemimpin Eropa pun bergegas memadamkan gejolak politik yang muncul dan segera menyodorkan tawaran tandingan.

    “Setiap hari berubah tergantung masukan,” tandas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio setelah bertemu dengan para pemimpin Eropa di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Jenewa.

    Namun tidak jelas apakah mereka akan berhasil mempertahankan kendali atas cara penggunaan aset Rusia yang dibekukan itu.

    Agathe Demarais, peneliti senior geoekonomi di ECFR, mengatakan miliaran aset Rusia tampaknya menjadi motivasi utama Trump dalam mendorong kesepakatan. “Trump sangat ingin mendapatkan miliaran (dolar) itu,” katanya kepada DW.

    Apa saja aset Rusia yang dibekukan dan di mana disimpannya?

    Pada tahun 2022, ketika Rusia menginvasi Ukraina, hampir 300 miliar euro asetnya berada di luar Rusia dan kemudian dibekukan akibat sanksi Barat. Aset-aset itu mencakup rekening bank, surat berharga, properti, dan kapal pesiar.

    Meski banyak negara menyimpan aset tersebut—termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Jepang—bagian terbesar berada di negara-negara anggota Uni Eropa (UE), khususnya Belgia.

    Sejak perang dimulai, pihak Eropa mendiskusikan apakah dan bagaimana menggunakan aset tersebut untuk membuat Rusia membayar biaya perang yang dimulainya.

    Diskusi terakhir dilakukan pada bulan Oktober, ketika Belgia memveto “pinjaman reparasi” yang ingin ditawarkan UE kepada Ukraina untuk membangun kembali negara tersebut.

    Namun Belgia khawatir akan masalah hukum dan bahwa merekalah yang kelak akan diminta Rusia untuk mengembalikan uang itu. Itulah sebabnya Belgia menolak bergabung dan meminta agar tanggung jawab dibagi-bagi dengan negara lain.

    UE berharap dapat meredakan kekhawatiran Belgia dan meyakinkannya dalam KTT pertengahan Desember. Namun proposal Trump menggagalkan rencana itu dan justru mengusulkan apa yang digambarkan Demarais sebagai rencana untuk “menyita aset Rusia yang berada di Eropa.”

    Apa isi proposal Trump, dan apa isi tawaran tandingan Eropa terkait aset beku?

    Menurut proposal 28 poin presiden AS yang dilaporkan berbagai media, 100 miliar dolar (86 miliar euro) aset Rusia yang dibekukan akan diinvestasikan dalam “upaya pimpinan AS untuk membangun kembali dan berinvestasi di Ukraina.”

    Atau seperti dikatakan Demarais: Trump bermaksud mengambil €86 miliar pertama dari aset Rusia yang dibekukan di Eropa, lalu menggunakannya demi keuntungan pemerintah dan perusahaan AS.

    Dalam rencana itu juga disebutkan bahwa Eropa akan menambahkan jumlah yang sama untuk meningkatkan investasi bagi rekonstruksi Ukraina. Uang yang diminta Trump dari Eropa itu bukan berasal dari aset Rusia, melainkan: “Itu akan berasal dari kantong pembayar pajak Eropa,” ujar Demarais.

    Sisa dana beku—masih lebih dari €200 miliar—akan diinvestasikan dalam kendaraan investasi gabungan AS–Rusia untuk “menciptakan insentif kuat agar tidak kembali berkonflik.”

    “Rencana ini akan menguntungkan tiga pihak—perusahaan AS, pemerintah AS, dan Rusia,” tuding Demarais.

    Tawaran tandingan dari kekuatan Eropa—Jerman, Prancis, dan Inggris—menyerukan penggunaan dana negara Rusia untuk rekonstruksi Ukraina. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa “akan tetap dibekukan sampai Rusia mengganti kerusakan terhadap Ukraina,” menurut rencana tersebut.

    “Ini adalah cara untuk bergerak maju tanpa benar-benar menyita aset Rusia,” ujar Direktur Kantor Warsawa dari German Marshall Fund (GMF), Philip Bednarczyk kepada DW.

    “Kita masih berada di titik antara, tetapi jelas dalam posisi jauh lebih baik daripada yang diusulkan dalam rencana 28 poin Trump—yang memberi AS dan Rusia suara dalam penentuan penggunaan aset itu tanpa berkonsultasi dengan Eropa,” tambah Bednarczyk.

    Bisakah AS menggunakan aset Rusia yang berada di Eropa demi keuntungan perusahaan AS?

    Co-director program Keamanan Eropa di ECFR, Jana Kobzova mengatakan AS “hanya memegang sekitar 5 miliar dolar” aset Rusia yang dibekukan dan tidak bisa memutuskan penggunaan aset yang berada di negara Eropa.

    “AS hanya bisa menentukan aset yang berada di yurisdiksinya sendiri,” tandasnya.

    Dalam makalah untuk ECFR, Kobzova berpendapat bahwa orang Eropa harus menegaskan bahwa “publik Eropa dapat menerima penggunaan aset Rusia yang berada di Eropa untuk menstabilkan Ukraina,” dan menggantikan pengeluaran Eropa atas pertahanan Ukraina, “tetapi akan sulit menerima jika aset itu hanya menghasilkan keuntungan besar bagi investor Amerika.”

    Para pemimpin Eropa telah secara tegas menolak rencana Trump. “Aset Rusia yang berada di Brussels (Uni Eropa) tidak dapat dibayarkan kepada pihak Amerika, hal itu tidak pernah terpikirkan,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam wawancara eksklusif dengan DW.

    “Isu-isu yang menjadi kepentingan langsung Uni Eropa, seperti sanksi, perluasan, atau aset yang dibekukan, membutuhkan keterlibatan penuh UE dalam pengambilan keputusan,” imbuh Presiden Dewan UE Antonio Costa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada stasiun radio RTL bahwa hanya Eropa yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan aset yang dimiliki Eropa.

    Bednarczyk mengatakan secara prinsip Eropa tidak menolak bekerja sama dengan AS dalam strategi pengelolaan aset Rusia, dan bahwa di bawah mantan presiden Joe Biden, mereka ingin memutuskan bersama. Namun kini tidak lagi.

    “Dinamikanya berubah,” tambah Bednarczyk. “Trump jauh kurang menghargai suara Eropa dan sering mengabaikannnya.”

    Para ahli mengatakan sudah waktunya bagi UE untuk membuat Belgia setuju dan bertindak cepat.

    “Jika UE menyita aset itu dan mengeluarkan pinjaman untuk Ukraina, Trump tidak akan dapat lagi memperoleh 300 miliar euro itu,” pungkas Demarais.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Model Pelayanan Unjuk Rasa Polri Kini Berbasis Standar HAM Internasional

    Model Pelayanan Unjuk Rasa Polri Kini Berbasis Standar HAM Internasional

    Jakarta –

    Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan penanganan unjuk rasa. Kini, model pelayanan unjuk rasa Polri menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional.

    Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada negara maju, khususnya Inggris. Di mana, negara tersebut telah memiliki ‘Code of Conduct’ pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pelayanan unjuk rasa, katanya, juga harus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.

    “Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Dedi kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).

    Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari 2026 mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian.

    “Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” ucap Dedi.

    Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.

    Perubahan internal juga turut dilakukan Polri. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan, kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.

    Dedi menegaskan nantinya setiap tindakan akan dievaluasi sebagai bagian dari standar HAM internasional. Kata Dedi, Polri harus berani berubah dan memperbaiki.

    “Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.

    Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman. Akan tetapi, katanya, harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.

    “Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Dedi mengatakan pihaknya ingin terus memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Di mana hal itu sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” ujar Dedi.

    (whn/aud)