Negara: Inggris

  • Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Alasan Negara-Negara Arab Mendadak Desak Hamas Serahkan Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Gaza, sejumlah negara Arab dan Muslim secara terbuka menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina (PA). Seruan tersebut bukan hanya mencerminkan tekanan politik, namun juga cerminan kepentingan kawasan Arab untuk mendorong stabilitas jangka panjang dan menghidupkan kembali solusi dua negara.

    Desakan ini tertuang dalam deklarasi bersama yang diumumkan dalam konferensi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Selasa (29/7/2025). Dokumen itu ditandatangani oleh 22 anggota Liga Arab, seluruh negara anggota Uni Eropa, dan 17 negara lainnya.

    “Seluruh aspek tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di wilayah Palestina harus kembali berada di bawah kendali Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai,” demikian bunyi deklarasi bersama tersebut seperti dikutip dari CNN International.

    “Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina.”

    Langkah ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam sikap negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, yang sebelumnya bersikap lebih berhati-hati terhadap Hamas. Kini, kepentingan untuk mencegah eskalasi regional dan membuka peluang rekonsiliasi Palestina tampaknya menjadi prioritas utama.

    Selain itu, deklarasi juga mengutuk serangan mengejutkan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023, serta menyerukan pembentukan misi stabilisasi internasional di Gaza di bawah mandat PBB.

    Prancis, yang menjadi salah satu tuan rumah konferensi bersama Arab Saudi, menyebut deklarasi ini sebagai momentum sejarah baru.

    “Untuk pertama kalinya, Arab Saudi dan negara-negara Arab serta Muslim mengutuk aksi teror pada 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan menyatakan harapan untuk normalisasi hubungan dengan Israel,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot di hadapan forum PBB.

    Di balik manuver ini, tersimpan pula tekanan diplomatik yang makin terasa terhadap Israel dan Amerika Serikat. Prancis bahkan menyatakan siap memberikan suara pengakuan negara Palestina pada September, sementara Inggris menyatakan sikap serupa dengan syarat Israel menyetujui gencatan senjata. Kedua langkah tersebut ditentang keras oleh pemerintahan Israel dan AS.

    Sinyal politik dari dunia Arab juga mendapat sambutan dari kalangan warga Israel yang terdampak perang. Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap deklarasi PBB tersebut.

    “Kami menyambut baik kemajuan penting ini dan pengakuan Liga Arab bahwa Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza. Penculikan warga sipil merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan harus dikutuk dengan tegas,” tulis mereka dalam pernyataan resmi.

    Sementara tekanan internasional meningkat, Hamas belum menunjukkan sikap yang jelas. Beberapa pejabatnya justru memberikan pernyataan yang saling bertentangan tentang siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang berakhir.

    Di sisi lain, Mesir yang selama ini menjadi mediator utama bersama Qatar, telah menyiapkan rencana pemerintahan pascaperang tanpa peran Hamas. Salah satu draf yang dibocorkan media menunjukkan pembentukan komite transisi yang terdiri dari berbagai faksi Palestina untuk mengelola Gaza sebelum dialihkan ke PA.

    Arab Saudi, yang makin aktif memainkan peran geopolitik kawasan, juga terus mendorong implementasi solusi dua negara.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5 Fakta Pembajak Siaran Bola Kantongi Untung Puluhan Juta

    5 Fakta Pembajak Siaran Bola Kantongi Untung Puluhan Juta

    Jakarta

    Kasus pembajakan siaran televisi berbayar berhasil diungkap aparat kepolisian. Dua orang pria asal Sumenep, Jawa Timur ditangkap setelah membajak satelit dan menjual siaran pertandingan sepakbola secara ilegal.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (2/8/2025), aksi pembajakan ini dilaporkan oleh perusahaan televisi tersebut. Pihak pemilik satelit TV berbayar mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Berikut fakta-faktanya.

    1. Dua Tersangka Ditangkap

    Polisi menangkap dua pelaku tindak pidana akses ilegal berinisial S (53) dan KF (30). Kedua tersangka diduga membajak saluran televisi (TV) satelit parabola berbayar dan menyalurkannya secara ilegal ke pelanggan.

    Kedua tersangka menjual sejumlah saluran-saluran televisi yang menyiarkan siaran langsung bola Liga Inggris, saluran TV drama, dan beberapa channel lainnya.

    Keduanya ditangkap pada Kamis (24/7) di wilayah Jawa Timur. Kedua tersangka diduga melakukan penyiaran dari saluran atau channel televisi berbayar secara ilegal melalui kabel ke rumah pelanggan.

    “Tersangka melakukan penyiaran dari channel Nex Parabola berupa beberapa channel dengan cara menggabungkan beberapa STB yang berisi channel,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (1/8).

    2. Modus Operandi Tersangka

    Tersangka menyambungkan siaran parabola berbayar itu dengan peralatan yang mereka miliki. Setelah itu, mereka menyambungkan siaran itu lewat kabel ke rumah-rumah pelanggan yang membayar ke mereka.

    “Dan disambungkan ke beberapa perangkat pendukung, kemudian didistribusikan dengan metode penarikan kabel ke rumah-rumah pelanggan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk diperjualbelikan atau dikomersialkan untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

    Pengungkapan kasus ini berawal pada 5 April 2024 saat perusahaan channel televisi berbayar mendapat informasi dugaan pelanggaran kedua pelaku selaku operator. Mereka diduga memperjualbelikan siaran tanpa izin.

    “Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, diketahui benar bahwa Tersangka diduga telah menggunakan akses ilegal untuk mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa channel kepada masyarakat umum untuk kepentingan komersial dan dalam penyiaran tersebut tidak ada izin dengan pemegang hak siar,” ucapnya.

    3. Saluran TV Bajakan Dijual ke Pelanggan

    Kanit Unit 5 Subdit 1 AKP Irrine Kania Defi mengatakan S diduga melakukan tindak pidana tersebut dengan menyambungkan beberapa STB milik perusahaan.

    “Disiarkan secara ilegal dengan menarik kabel langsung ke rumah pelanggan dengan biaya pemasangan di awal Rp 350 ribu dan biaya berlangganan Rp 30 ribu per pelanggan,” ucap Irrine.

    Tersangka KF melakukan hal serupa dengan biaya pemasangan Rp 350 ribu dan biaya berlangganan Rp 30 ribu per bulan.

    4. Keuntungan hingga Puluhan Juta

    Dua orang pria membajak satelit televisi berbayar dan menyiarkan ulang siaran bola secara ilegal. Keduanya memungut bayaran dari warga hingga meraup keuntungan ratusan juta rupiah.
    “Dari hasil tindak pidana tersebut, tersangka S mendapatkan keuntungan sebesar Rp 14.300.000 per bulan dengan total keuntungan Rp 85.000.000 selama 6 bulan beroperasi,” kata Kanit Unit 5 Subdit 1 AKP Irrine Kania Defi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (1/8/2025).

    Tersangka KF mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10 juta per bulan dengan total keuntungan Rp 60 juta. Jika dikalkulasikan, total keuntungan kedua pelaku yaitu Rp 145 juta per 6 bulan.

    “Tersangka KF mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10 juta per bulan dengan total keuntungan Rp 60 juta,” ucapnya.

    5. Terancam 4 Tahun Penjara

    Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 46 juncto Pasal 30 UU ITE. Keduanya terancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600 juta.

    Mereka juga dijerat Pasal 48 juncto UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Mereka juga dijerat Pasal 118 ayat (1) juncto Pasal 25 ayat (2) UU Hak Cipta dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

    Halaman 2 dari 3

    (mea/mea)

  • 4 KRI TNI AL Latihan Manuver dengan Kapal Induk Inggris di Perairan Buru
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Agustus 2025

    4 KRI TNI AL Latihan Manuver dengan Kapal Induk Inggris di Perairan Buru Nasional 1 Agustus 2025

    4 KRI TNI AL Latihan Manuver dengan Kapal Induk Inggris di Perairan Buru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Empat kapal perang TNI Angkatan Laut (
    TNI AL
    ) melaksanakan latihan manuver taktis (
    Passing Exercise/Passex
    ) bersama gugus tempur Angkatan Laut Kerajaan Inggris, saat armada asing tersebut melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, Kamis (31/7/2025).
    Latihan dilakukan di wilayah perairan barat daya Pulau Buru dan menjadi bagian dari bentuk pengamanan sekaligus diplomasi militer di laut yurisdiksi Indonesia.
    “Kegiatan yang berlangsung di perairan Barat Daya Pulau Buru ini melibatkan lima unsur TNI AL, yaitu KRI Raden Eddy Martadinata-331, KRI Frans Kaisiepo-368, KRI Kapak-625, KRI Hampala-880 dan pesawat udara CN-235 P-8306,” kata Panglima Koarmada (Pangkoarmada) RI, Laksdya TNI Denih Hendrata dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).
    Mereka dipimpin langsung oleh Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada III.
    Sedangkan satu pesawat udara intai maritim CN-235 P-8306 milik TNI AL untuk mendokumentasikan manuver dari udara.
    Sedangkan dari pihak Inggris, latihan diikuti oleh UK Carrier Strike Group (CSG) yang terdiri dari kapal-kapal tempur utama.
    Antara lain HMS Prince of Wales (R-09) yang merupakan
    kapal induk
    bertenaga listrik terbesar Inggris, HMS Dauntless (D-33) kapal perusak tipe 45, HMCS Ville de Quebec (332) kapal fregat Kanada, HMNOS Roald Amundsen (F-311) kapal fregat Norwegia dan RFA Tidespring (A-136), kapal bantu logistik Inggris.
    Latihan diawali dengan pembentukan komunikasi (
    establish communication
    ), diikuti manuver bersama dan sesi dokumentasi udara (
    photo exercise
    ).
    Seluruh kegiatan ditutup dengan farewell pass serta peran parade dan salam hormat antar kapal.
    Pangkoarmada RI menegaskan, latihan ini sebagai bentuk kerja sama pertahanan maritim dan diplomasi laut Indonesia dengan mitra internasional.

    Passex
    merupakan bentuk tradisi dan diplomasi pertahanan antar Angkatan Laut yang umum dilaksanakan saat melintasi perairan yurisdiksi negara lain,” ujar Pangkoarmada RI.
    Usai latihan, dua unsur KRI yakni KRI Kapak-625 dan KRI Hampala-880 tetap mengawal gugus tempur Inggris hingga keluar dari wilayah ALKI III, sebagai bentuk tanggung jawab TNI AL dalam menjaga kedaulatan dan keamanan laut nasional.
    Sebelumnya, UK Carrier Strike Group juga melaksanakan
    Passex
    di Selat Sunda usai kunjungan muhibah ke Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BI: Modal asing keluar bersih Rp16,24 triliun pada 28-31 Juli 2025

    BI: Modal asing keluar bersih Rp16,24 triliun pada 28-31 Juli 2025

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp16,24 triliun pada pekan terakhir bulan Juli, yakni periode transaksi 28-31 Juli 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,27 triliun, Rp1,37 triliun, dan Rp12,60 triliun.

    Sejak awal tahun ini hingga 31 Juli 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,69 triliun dan Rp77,39 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp59,07 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 69,94 basis poin (bps) per 25 Juli 2025 menjadi 71,40 bps per 31 Juli 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (1/8), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (31/7) di level Rp16.450 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 99,97 pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun tercatat stabil di level 6,56 persen pada Jumat (1/8) pagi, sama seperti pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,374 persen pada akhir perdagangan Kamis (31/7).

    Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Aksi Israel Bikin Krisis di Gaza di Luar Imajinasi

    Jakarta

    Perbuatan Israel membuat krisis di Gaza, Palestina, di luar imajinasi. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi lagi.

    Dirangkum detikcom, Jumat (1/8/2025), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7) setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.

    Wadephul menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.

    “Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Trump: Kelaparan di Gaza Sungguh Mengerikan” di sini:

    Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.

    Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.

    Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.

    Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.

    Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.

    “Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.

    Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.

    “Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.

    Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.

    Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.

    Tonton juga video “Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

  • Tarif AS hingga revisi relaksasi impor buat PMI manufaktur naik

    Tarif AS hingga revisi relaksasi impor buat PMI manufaktur naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesepakatan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS), perjanjian IEU-CEPA, revisi aturan relaksasi impor, dan kebijakan TKDN membuat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Juli naik setelah empat bulan beruntun turun.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Jumat menyatakan PMI manufaktur Indonesia pada Juli yang berada di angka 49,2 poin tersebut melonjak 2,3 poin dari bulan sebelumnya yang di angka 46,9 poin.

    PMI manufaktur Indonesia pada bulan Juli juga mampu melampaui PMI manufaktur Jepang yang di angka 48,8, Prancis 48,4, Inggris 48,2, Korea Selatan 48,0, dan Taiwan 46,2 poin.

    “PMI naik karena beberapa minggu terakhir terdapat dinamika kebijakan yang membuat pelaku industri lebih optimistis,” kata dia

    Menurut Jubir Kemenperin, optimisme para pelaku industri dalam negeri itu karena di antaranya terjalin kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS.

    “Berkat kepiawaian Bapak Presiden Prabowo dalam bernegosiasi, Indonesia berhasil memperoleh tarif yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara pesaing. Hal ini menjadi modal penting bagi peningkatan daya saing industri nasional,” ungkapnya.

    Selanjutnya, kebijakan yang dinilai pro industri, yakni kemajuan perundingan IEU-CEPA. Perjanjian dagang ini dinilai sangat dinanti dan diapresiasi oleh pelaku industri karena akan membuka hambatan ekspor yang selama ini dihadapi oleh produk manufaktur Indonesia.

    Perjanjian IEU-CEPA ini juga diyakini akan membuka akses pasar ekspor Indonesia ke kawasan Eropa secara lebih luas dan kompetitif.

    “Selain itu, revisi Permendag 8 Tahun 2024 yang juga menjadi faktor penting dalam upaya mendorong kepercayaan pelaku industri dalam negeri,” ujar Febri.

    Namun, Febri menekankan dunia usaha juga masih mempertanyakan regulasi lanjutan untuk perlindungan sektor lainnya.

    “Setelah industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mendapat perlindungan melalui revisi Permendag 8/2024, pelaku usaha di sektor lain juga menanti kebijakan serupa yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian dalam persaingan pasar,” ucapnya.

    Febri menyampaikan, para industrialis dalam negeri masih menanti kepastian teknis dari kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.

    “Saat ini industri menunggu kejelasan hasil negosiasi lanjutan antara Tim Negosiasi Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait isu non-tariff barriers (NTB) dan non-tariff measures (NTM),” tuturnya.

    Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan produk bermerek Amerika namun diproduksi di luar AS, seperti di China atau India yang tetap mendapat fasilitas bebas bea masuk.

    “Bagi Kemenperin, hanya barang yang benar-benar diproduksi di wilayah Amerika Serikat yang layak mendapat bea masuk nol persen,” kata Febri.

    Ia juga menyoroti kekhawatiran pelaku industri terhadap keberlanjutan kebijakan TKDN, khususnya untuk izin edar Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT).

    Menurut Febri, kebijakan TKDN memanfaatkan permintaan dari pemerintah, dengan adanya permintaan dan kebijakan TKDN secara langsung memicu pengusaha untuk berinvestasi dan membangun pabriknya di Indonesia.

    Lebih lanjut, survei PMI juga menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, sektor manufaktur masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari turunnya permintaan ekspor, penurunan tenaga kerja, hingga naiknya harga input akibat konflik geopolitik dan pelemahan rupiah. Meski demikian Kemenperin melihat ada peluang yang harus dimaksimalkan.

    “Kami optimis bahwa melalui kebijakan yang konsisten dan berpihak pada industri dalam negeri, serta menjaga keseimbangan dalam perjanjian dagang internasional, sektor manufaktur Indonesia akan kembali ekspansif,” kata Febri.

    Jubir Kemenperin menambahkan, pihaknya tidak pernah menggunakan hasil PMI manufaktur sebagai dasar analisis atau perumusan kebijakan.

    “Kami menghargai hasil survei PMI sebagai referensi umum, namun dalam merumuskan kebijakan, Kemenperin menggunakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI),” katanya.

    Jumlah perusahaan industri yang menjadi sampel IKI rata-rata 3.100 perusahaan, sementara survei PMI yang dirilis S&P Global tidak lebih dari 500 perusahaan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Daftar 25++ Negara yang Merayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

    Republik Indonesia akan merayakan 80 tahun kemerdekaannya pada 17 Agustus 2025. Tak hanya Indonesia, ternyata ada sejumlah negara di dunia yang turut merayakan Hari Kemerdekaan mereka di bulan Agustus.

    Menurut data The World Facbook (2021 Archive) yang dilansir Badan Intelijen Pusat (CIA), ada 20 lebih negara di dunia yang merdeka pada bulan Agustus. Berikut ini informasi daftar negara dan hari kemerdekaannya .

    Afghanistan

    – Tanggal: 19 Agustus 1919
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Bahrain

    – Tanggal: 15 Agustus 1971
    – Keterangan: Tanggal kemerdekaan dari Inggris. Namun, Hari Nasional resmi diperingati setiap 16 Desember, bertepatan dengan hari lepas dari status protektorat Inggris.

    Belarus

    – Tanggal: 25 Agustus 1991
    – Keterangan: Tanggal deklarasi kemerdekaan dari Uni Soviet. Hari Nasional resmi diperingati pada 3 Juli, hari pembebasan Minsk dari pasukan Jerman.

    Benin

    – Tanggal: 1 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Bolivia

    – Tanggal: 6 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Spanyol.

    Chad

    – Tanggal: 11 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Republik Kongo

    – Tanggal: 15 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Cook Islands

    – Tanggal: Senin pertama bulan Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Konstitusi sebagai bentuk penetapan pemerintahan sendiri dalam asosiasi dengan Selandia Baru.

    Pantai Gading (Côte d’Ivoire)

    – Tanggal: 7 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Ekuador

    – Tanggal: 10 Agustus 1809
    – Keterangan: Memperingati kemerdekaan kota Quito dari pemerintahan Spanyol.

    Estonia

    – Tanggal: 20 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari deklarasi pemulihan kemerdekaan dari Uni Soviet. (Kemerdekaan pertama- Tanggal: 24 Februari 1918)

    Gabon

    – Tanggal: 17 Agustus 1960
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Prancis.

    Hungaria

    – Tanggal: 20 Agustus 1083
    – Keterangan: Hari Nasional untuk memperingati kanonisasi Raja István (Santo Stephen), pendiri negara Hongaria.

    Indonesia

    – Tanggal: 17 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Proklamasi Kemerdekaan dari penjajahan.

    Jamaika

    – Tanggal: 6 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Korea Selatan

    – Tanggal: 15 Agustus 1945
    – Keterangan: Hari Pembebasan dari penjajahan Jepang.

    Kirgizstan

    – Tanggal: 31 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Liechtenstein

    – Tanggal: 15 Agustus 1940
    – Keterangan: Hari Nasional. Awalnya memperingati hari raya keagamaan (Maria Diangkat ke Surga) dan ulang tahun pangeran, kemudian dijadikan Hari Nasional resmi.

    Malaysia

    – Tanggal: 31 Agustus 1957
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan (Merdeka) dari Inggris, khusus untuk Federasi Malaya. Malaysia Day diperingati terpisah pada 16 September.

    Moldova

    – Tanggal: 27 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet.

    Saint Barthélemy

    – Tanggal: 24 Agustus 1572
    – Keterangan: Hari perayaan lokal bernama St. Barthelemy Day.

    Singapura

    – Tanggal: 9 Agustus 1965
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Federasi Malaysia.

    Swiss

    – Tanggal: 1 Agustus 1291
    – Keterangan: Hari Nasional Swiss, memperingati pembentukan Konfederasi.

    Trinidad dan Tobago

    – Tanggal: 31 Agustus 1962
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Inggris.

    Ukraina

    – Tanggal: 24 Agustus 1991
    – Keterangan: Hari Kemerdekaan dari Uni Soviet. (22 Januari 1918 juga diperingati sebagai Hari Persatuan Ukraina)

    Uruguay

    – Tanggal: 25 Agustus 1825
    – Keterangan: Hari deklarasi kemerdekaan dari Brasil.

  • Komisi IV terima kunjungan Menteri Pertanian Australia-Dubes Inggris

    Komisi IV terima kunjungan Menteri Pertanian Australia-Dubes Inggris

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto beserta anggota Komisi IV DPR RI lainnya menerima kunjungan Menteri Pertanian Perikanan dan Kehutanan Australia Julie Collins hingga Duta Besar Inggris Dominic Jermey untuk membahas soal kerja sama pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Pertemuan tersebut dilangsungkan secara terpisah, dengan jajaran Komisi IV DPR RI lebih dulu melakukan pertemuan dengan Julie Collins dan berikutnya dengan Dominic Jermey.

    “Kerja sama antara (pertemuan) pertama kan dengan Menteri Pertanian Perikanan dan Kehutanan Australia, kemudian yang (pertemuan kedua) ini dengan Duta Besar Inggris,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut salah satu kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya perihal konsesi 90 ribu hektare lahan untuk kawasan konservasi gajah

    “Mereka terima kasih, kami sudah kasih konservasi area konservasi dan konservasi untuk gajah itu (awalnya) mintanya cuma 10.000 hekatare, dapatnya jadi 90.000 (hektare). Jadi mereka sangat terima kasih,” ucapnya.

    Selain itu, Titiek menyebut pertemuan itu juga membahas soal bantuan teknologi agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah dapat lebih optimal kebermanfaatannya bagi masyarakat.

    “Jadi supaya (subsidi pupuk) diberikan di tempat-tempat yang benar-benar butuh, sebelum diberikan pupuk subsidi itu dilihat dulu tanahnya, ini perlu pupuk kadar apa, mereka akan memberikan bantuan mengenai teknologinya ini, dan ada percontohan di beberapa tempat di Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Tarif Trump dan Akhir Tenggat Waktu, Siapa Sudah Sepakat-Siapa Belum?

    Jakarta

    Saat kampanye pemilihannya dulu, Donald Trump pernah menyebut bahwa “tarif adalah kata terindah dalam kamus.” Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump mulai mewujudkan visinya soal perdagangan global secara nyata.

    Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan kebijakan yang mengejutkan banyak pihak, yakni semua barang impor ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen. Tak berhenti di situ, sekitar 60 negara lainnya juga akan dikenakan “tarif timbal balik” dengan besaran lebih tinggi, sebagai balasan atas kebijakan dagang yang menurut Trump bersifat tidak adil. Ia menyebut negara-negara tersebut sebagai “pelanggar terburuk.”

    Tarif dasar mulai berlaku segera setelah pengumuman, sementara pemberlakuan tarif timbal balik sempat ditunda selama 90 hari karena menyebabkan gejolak di pasar keuangan. Per 1 Agustus, kebijakan tersebut resmi diberlakukan.

    Trump menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut tidak akan berubah bahkan memperkuat pernyataannya lewat unggahan di platform media sosial Truth Social:

    “INI TETAP BERLAKU, DAN TIDAK AKAN DIPERPANJANG,” tulisnya dalam huruf kapital. Seraya menyebut, “HARI BESAR UNTUK AMERIKA!!!”

    Sejumlah negara telah menandatangani kesepakatan dagang baru dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi. Namun, masih banyak negara lain yang belum mencapai kesepakatan, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika seperti Australia, Taiwan, dan Selandia Baru.

    Negara yang sepakat menghindari tarif tambahan AS

    Menjelang tenggat 1 Agustus, sejumlah negara mulai meneken kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat untuk menghindari tarif tinggi yang diterapkan pemerintahan Trump.

    Kesepakatan tersebut, yang masih harus disetujui oleh seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, telah mendapat kritik tajam. Perdana Menteri Prancis, Franois Bayrou, mengatakan pekan ini bahwa Uni Eropa telah menyerah dan menyebut hari Minggu (31/07) sebagai “hari kelam.”

    Inggris menjadi negara pertama yang mencapai kesepakatan dagang dengan AS pada Mei lalu. Produk-produk Inggris akan dikenai tarif dasar 10 persen, tetapi beberapa sektor mendapatkan pengecualian. Inggris masih dalam proses negosiasi untuk mendapat pengecualian dari tarif 25 persen yang dikenakan pada baja dan aluminium. Sebagai imbal balik, Inggris setuju untuk membuka pasarnya lebih luas bagi etanol dan daging sapi asal Amerika Serikat.

    Nasib negara di Asia di tengah tarif Trump

    Jepang juga meneken kesepakatan pada Juli. Dalam perjanjian itu, ekspor Jepang ke Amerika Serikat, termasuk sektor otomotif yang menyumbang 30 persen dari total ekspor Jepang ke AS pada 2024, akan dikenai tarif sebesar 15 persen. Namun, tarif sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium tetap diberlakukan. Pemerintah AS menyebut bahwa Jepang akan melakukan investasi sebesar 550 miliar dolar ke dalam perekonomian Amerika sebagai bagian dari kesepakatan.

    Sementara itu, Korea Selatan berhasil menurunkan ancaman tarif 25 persen menjadi tarif dasar 15 persen untuk semua barang ekspor mereka ke AS. Dalam pernyataannya pada Rabu (30/07), Trump menyebut bahwa Korea Selatan juga sepakat berinvestasi sebesar 350 miliar dolar (sekitar Rp5,6 kuadriliun) di berbagai proyek di Amerika, serta membeli produk energi seperti gas alam cair senilai 100 miliar dolar (sekitar Rp1,6 kuadriliun) dari AS. Selain itu, Korea Selatan juga akan menerima barang-barang asal Amerika, termasuk mobil dan hasil pertanian, tanpa mengenakan tarif masuk. Trump menegaskan bahwa kesepakatan ini menguntungkan semua pihak dan menyebutnya sebagai pencapaian besar.

    Negosiasi juga telah berhasil diselesaikan dengan beberapa negara Asia lainnya. Filipina, eksportir utama produk teknologi tinggi dan pakaian jadi, menyepakati bahwa ekspornya akan dikenai tarif sebesar 19 persen. Vietnam, yang sempat diancam dengan tarif 49 persen, berhasil menegosiasikannya menjadi 20 persen untuk produk utama seperti pakaian dan alas kaki. Meski begitu, AS tetap akan menerapkan tarif sebesar 40 persen untuk barang-barang transshipment, yakni produk dari negara ketiga yang dikirim lewat Vietnam untuk menghindari tarif tinggi. Sebaliknya, produk Amerika akan masuk ke Vietnam tanpa dikenai bea masuk.

    Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akan dikenai tarif sebesar 19 persen, tetapi Washington menyebut bahwa hampir seluruh produk Amerika akan masuk ke pasar Indonesia tanpa tarif.

    Sementara itu, Pakistan, yang semula menghadapi ancaman tarif sebesar 29 persen sebagaimana diumumkan Trump pada 2 April, mengumumkan pada Kamis (31/07) bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat juga akan memberikan dukungan dalam pengembangan cadangan minyak nasional Pakistan.

    Cina menghadapi kasus khusus

    Cina, ekonomi terbesar kedua di dunia, menjadi kasus khusus. Washington dan Beijing saling menaikkan tarif pada produk masing-masing hingga lebih dari 100% sebelum akhirnya menurunkan sementara tarif tersebut untuk periode 90 hari. Masa jeda ini dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025.

    Cina telah mengambil sikap agresif menanggapi ancaman Trump yang sempat ingin menerapkan tarif 145% pada impor dari Cina, dengan membalas melalui tarif balasan atas produk AS serta memblokir penjualan mineral tanah jarang dan komponen penting yang digunakan oleh industri pertahanan dan teknologi tinggi AS.

    Negara-negara yang belum sepakat dengan Trump

    Brasil menjadi salah satu negara yang menghadapi tekanan. Meski Brasil mengalami defisit perdagangan dengan AS, artinya Brasil lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor ke AS, Presiden Trump tetap mengancam akan menerapkan tarif 50% atas produk Brasil, dengan alasan politik.

    Trump menyebut persidangan terhadap mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro sebagai “perburuan penyihir” dan menuntut agar Bolsonaro dibebaskan. Sebaliknya, Presiden Brasil saat ini, Luiz Inacio Lula da Silva, menyindir Trump dengan menyebutnya “kaisar”, dan mengatakan ia tidak takut mengkritik Trump secara terbuka.

    India juga masuk dalam daftar negara yang menghadapi sanksi dagang dari AS. Trump menuding India memiliki surplus dagang yang besar dan tetap menjalankan hubungan dagang dengan Rusia. Pada Rabu (30/07), ia mengumumkan tarif sebesar 25% untuk produk India, serta “hukuman tambahan” karena pembelian minyak dari Rusia, yang menurut Trump ikut mendanai perang di Ukraina.

    Meski begitu, Trump masih menyebut India sebagai sekutu. Di platform Truth Social, ia menulis: “India adalah teman kita,” tetapi seraya menambahkan bahwa “tarif India terhadap produk AS terlalu tinggi.”

    Kanada dan Meksiko hadapi ancaman Trump

    Dua mitra dagang utama AS di kawasan Amerika Utara, Kanada dan Meksiko, juga tidak lepas dari tekanan. Padahal, perdagangan ketiga negara ini diatur dalam perjanjian dagang USMCA yang dirundingkan Trump saat masa jabatan pertamanya.

    Awal Agustus, Trump mengancam akan menaikkan tarif atas produk Meksiko dari 25% menjadi 30%, dengan alasan kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Claudia Sheinbaum dalam mengamankan perbatasan bersama.

    Meski demikian, Trump memutuskan memperpanjang tarif yang sudah ada selama 90 hari untuk memberi waktu tambahan dalam proses negosiasi.

    Sementara itu, hubungan dagang AS-Kanada juga terguncang. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pesimistis akan tercapai kesepakatan baru, terutama setelah Trump mengancam tarif 35% terhadap semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam USMCA.

    Trump telah lebih dulu mengenakan tarif 25% atas mobil dan suku cadangnya pada Maret, disusul tarif 50% untuk baja dan aluminium pada Juni. Tarif 35% baru akan berlaku untuk semua produk lainnya dari Kanada.

    Artikel ini pertama kali terbit bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Bahas Negosiasi Tarif dengan India, Singgung Keanggotaan BRICS” di sini:

    (ita/ita)

  • Uskup Perempuan LGBT Terpilih Jadi Pemimpin Gereja Anglikan Inggris

    Uskup Perempuan LGBT Terpilih Jadi Pemimpin Gereja Anglikan Inggris

    Cardiff

    Uskup Cherry Vann terpilih sebagai Uskup Agung Gereja di Wales, atau Church in Wales, sebuah Gereja Anglikan di Inggris Raya. Dia menjadi perempuan pertama dan rohaniwati LGBT pertama yang ditunjuk untuk memimpin gereja-gereja Anglikan di Inggris.

    Meskipun Komuni Anglikan internasional yang lebih luas sebelumnya telah memiliki uskup yang secara terbuka gay, terutama Gene Robinson di Amerika Serikat (AS), Vann akan menjadi lesbian pertama yang menjabat sebagai Uskup Agung di Gereja Anglikan secara global.

    Church in Wales, yang memisahkan diri dari Gereja Inggris (Church of England) tahun 1920 silam, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/8/2025), memilih Vann untuk jabatan tersebut pada Rabu (30/7) waktu setempat.

    Vann merupakan salah satu wanita pertama yang ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Inggris pada tahun 1994, dan kemudian menjabat sebagai Archdeacon Rochdale, di Inggris utara, sebelum pindah ke Wales.

    Dia berafiliasi dengan Open Table Network, sebuah inisiatif Kristen yang menawarkan ibadah dan dukungan bagi kaum LGBTQ+.

    Menurut biografi resminya, Vann tinggal bersama pasangan sipilnya, Wendy, dan dua anjing peliharaan mereka. Meskipun Church in Wales tidak melangsungkan pernikahan sesama jenis, namun Gereja mengizinkan pendeta untuk menjalin kemitraan sipil.

    Tonton juga video “Uskup Agung: Kita Wujudkan Harapan Paus Fransiskus yang Belum Tercapai” di sini:

    Vann akan menggantikan Andrew John, yang mengundurkan diri pada Juni lalu setelah publikasi dua laporan internal gereja pada Mei yang memicu kekhawatiran tentang tata kelola dan perlindungan. Tidak ada indikasi soal kesalahan yang dilakukan John dalam laporan itu.

    Dalam pernyataan pertamanya setelah pengangkatannya, Vann yang berusia 66 tahun ini memastikan masalah yang muncul ditangani dengan benar.

    “Hal pertama yang perlu saya lakukan adalah memastikan bahwa isu-isu yang telah diangkat dalam enam bulan terakhir ditangani dengan benar,” ucapnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)