Negara: Inggris

  • Australia Berencana Segera Akui Negara Palestina

    Australia Berencana Segera Akui Negara Palestina

    Canberra

    Australia dilaporkan berencana untuk mengakui negara Palestina segera, atau dalam hitungan hari. Pengakuan resmi dari Canberra untuk negara Palestina ini menyusul langkah serupa yang diambil oleh Prancis, Inggris, dan Kanada.

    Rencana tersebut, seperti dilansir Reuters dan Bloomberg, Senin (11/8/2025), diungkapkan oleh media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald (SMH) dalam laporan terbarunya, yang mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya.

    Laporan SMH itu menyebut bahwa Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, dan pemerintahannya dapat menyetujui langkah tersebut dalam beberapa hari ini, setelah rapat kabinet rutin digelar pada Senin (11/8) waktu setempat.

    Bahkan menurut laporan SMH, pemerintah Australia bisa saja mengumumkan pengakuan untuk negara Palestina paling cepat pada Senin (11/8) waktu setempat, atau dalam beberapa hari ke depan.

    Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Australia terkait rencana mengakui negara Palestina tersebut. Kantor PM Albanese belum memberikan tanggapan langsung atas laporan SMH.

    Rencana pemerintah Australia itu mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza akan semakin menutup peluang bagi solusi dua negara. Terlebih diketahui bahwa hubungan antara Canberra dan Tel Aviv secara tradisional telah merenggang dalam beberapa bulan terakhir.

    Bulan lalu, Prancis dan Kanada mengumumkan rencana mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Sementara Inggris mengatakan akan mengikuti langkah tersebut, kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan yang kini menyelimuti Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata.

    Israel telah mengecam keputusan negara-negara Barat untuk mendukung negara Palestina, yang disebutnya hanya akan menguntungkan kelompok Hamas.

    Saat berbicara kepada wartawan pada Minggu (10/8), PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa sebagian besar warga Israel menentang pembentukan negara Palestina karena mereka menganggap hal itu akan membawa perang, bukan perdamaian.

    Pernyataan Netanyahu itu disampaikan saat ribuan demonstran membanjiri jalanan Tel Aviv untuk menentang rencana sang PM Israel meningkatkan eskalasi perang yang telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir dan merebut Gaza City, kota terbesar di Jalur Gaza.

    “Melihat negara-negara Eropa dan Australia masuk ke dalam lubang kelinci seperti itu, jatuh ke dalamnya … ini mengecewakan, dan saya pikir itu sebenarnya memalukan, tetapi itu tidak akan mengubah posisi kami,” kata Netanyahu.

    Sementara itu, Albanese beberapa waktu terakhir menyerukan solusi dua negara, dengan pemerintahannya mendukung hak Israel untuk hidup dengan perbatasan yang aman dan mendukung hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri.

    “Saya telah mengatakan bahwa ini persoalan kapan, bukan apakah,” ucap Albanese kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Selandia Baru pada Sabtu (9/8), saat ditanya wartawan mengenai sikap pemerintahannya terhadap negara Palestina.

    “Untuk jangka waktu lama, ada posisi bipartisan di Australia yang mendukung dua negara,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/imk)

  • Kelakuan di TikTok Ketahuan Keluarga, Konten Sampai Selera Dibagikan

    Kelakuan di TikTok Ketahuan Keluarga, Konten Sampai Selera Dibagikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok akan mengirimkan notifikasi kepada orang tua setiap kali anak remaja mereka mengunggah video baru.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya terbaru platform asal China itu untuk memperkuat fitur keamanan dan perlindungan bagi pengguna muda.

    Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap kekhawatiran yang terus meningkat terkait dampak konten media sosial terhadap kesehatan mental dan keselamatan anak-anak dan remaja, demikian dikutip dari Independent, Rabu (6/8/2025).

    TikTok sebelumnya telah meluncurkan fitur Family Pairing, yang memungkinkan orang tua dan anak menghubungkan akun mereka. Kini fitur tersebut diperluas dengan kontrol dan visibilitas yang lebih dalam bagi orang tua.

    Lewat fitur baru ini, orang tua bisa:

    Menerima notifikasi ketika anak mereka mengunggah konten baru.
    Melihat topik dan minat yang membentuk algoritma feed anak.
    Mengetahui pengaturan privasi akun anak mereka.

    Selain untuk pengguna di bawah umur, TikTok juga memperkenalkan alat tambahan untuk menjaga kesejahteraan kreator di platformnya. Termasuk di antaranya kemampuan menyaring komentar, membisukan kata atau emoji tertentu, dan pengaturan baru untuk siaran langsung (TikTok Live).

    TikTok bersama platform media sosial lain telah menjadi sorotan karena dinilai kurang tanggap dalam mengatasi dampak negatif terhadap pengguna muda.

    Tahun lalu, TikTok bahkan dijatuhi denda 1,8 juta euro oleh Ofcom, regulator media Inggris, karena gagal memenuhi permintaan data secara tepat terkait perlindungan pengguna.

    Langkah-langkah baru ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen TikTok dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Momen Tunanetra Berkursi Roda Ikut Demo Pro Palestina Tetap Ditangkap Polisi London

    Momen Tunanetra Berkursi Roda Ikut Demo Pro Palestina Tetap Ditangkap Polisi London

    JAKARTA – Kepolisian London atau Scotland Yard tetap melakukan penangkapan terhadap ratusan pendemo aksi protes serangan militer lanjutan ke Gaza. Demonstrasi damai itu berlangsung di alun-alun Kota London.

    Salah satu yang ditangkap adalah seorang pria tunanetra berkursi roda yang merupakan peserta demonstrasi pro Palestina pada 9 Agustus tersebut.

    Kursi rodanya didorong polisi dari kerumuman demonstran damai. Sementara pendemo lain meneriaki polisi yang mengamankan tunanetra itu: “Kamu seharusnya malu!”

    Dokumentasi video penangkapan tunanetra pendemo itu diabadikan oleh Defend our Juries, kolektif masyarakat sipil Inggris yang mengorganisir aksi protes anti pendudukan di Palestina.

    “Polisi Metropolitan London menangkap seorang pria tuna netra penyandang disabilitas dalam aksi unjuk rasa di Lapangan Parlemen, tempat ratusan orang memegang plakat bertuliskan “Saya menentang genosida. Saya mendukung Palestine Action,” tulis Defend our Juries dalam akun X-nya.

    BREAKING: Met police arrest a disabled blind man at the Parliament Square protest, where many hundreds are holding placards which say “I oppose genocide. I support Palestine Action” pic.twitter.com/RABO0ID78g

    — Defend our Juries (@DefendourJuries) August 9, 2025

    Aksi demonstrasi di alun-alun London yang diikuti ratusan warga Inggris ini juga bentuk dukungan kepada organisasi Palestine Action, yang kerap menggelar aksi protes agar Inggris tidak terlibat kejahatan perang dengan membantu mengirimkan logistik militer untuk tentara Israel menyerang Gaza.

    Sebelumnya, kegiatan Palestine Action dilarang oleh Pemerintah Inggris setelah para aktivisnya menerobos masuk pangkalan angkatan udara Inggris di Braiz Norten, Jumat 20 Juni. Aktivis pro Palestina tersebut merusak dua pesawat Voyager dengan menyiran cat merah ke bagian mesin alutsista itu. 

    Larangan Palestine Action berkegiatan di Inggris tercantum dalam Undang-Undang Terorisme Inggris yang diterbitkan awal Juli 2025.

  • Dunia Terbalik, Rusa Kutub Hampir Mati Kepanasan di Negara Nordik

    Dunia Terbalik, Rusa Kutub Hampir Mati Kepanasan di Negara Nordik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara-negara Nordik yang selama ini dikenal sebagai kawasan paling dingin di Eropa harus menghadapi kenyataan baru, yakni panas ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Udara dingin bersalju kini berubah menjadi gelombang panas brutal. Membuat kawasan bersalju itu seperti “meleleh” dengan suhu di atas 30°C selama berhari-hari, memecahkan rekor tertinggi dalam lebih dari 60 tahun terakhir.

    Para ilmuwan menyebutnya sebagai gelombang panas yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya.

    Laporan dari Guardian, rusa kutub di sana dilaporkan mati kepanasan. Rumah sakit di Finlandia penuh sesak, hingga arena es harus dibuka darurat untuk mengungsi. Sementara itu, turis asing yang mencari liburan dingin malah disambut peringatan panas ekstrem.

    Stasiun cuaca di Arktik Norwegia mencatat suhu lebih dari 30°C selama 13 hari di bulan Juli, dan Finlandia mencatat tiga minggu berturut-turut dengan panas menyengat. Ini bukan hanya rekor, tetapi peringatan keras dari alam.

    Di Swedia, stasiun cuaca di wilayah utara seperti Haparanda dan Jokkmokk mencatat rekor suhu tinggi terpanjang dalam lebih dari satu abad. Suhu musim panas naik 8 hingga 10 derajat di atas normal, memicu badai, petir, dan kebakaran hutan di wilayah kutub.

    “Yang terjadi ini bukan anomali musiman. Ini pertanda zaman,” ujar Heikki Tuomenvirta, ilmuwan dari Institut Meteorologi Finlandia, dikutip dari Guardian, Kamis (7/8/2025).

    Ia memperingatkan bahwa gelombang panas ekstrem kini terjadi lebih sering, lebih intens, dan lebih lama, buah dari perubahan iklim akibat emisi karbon yang terus membumbung tinggi.

    Permasalahannya infrastruktur Skandinavia tidak siap. Negara-negara seperti Norwegia, Inggris, dan Swiss disebut sebagai yang paling rentan terhadap peningkatan hari-hari panas tak nyaman. Kota-kota yang biasanya dingin kini justru menghadapi risiko cuaca ekstrem tanpa kesiapan fasilitas pendingin, sistem medis, hingga pasokan energi.

    Adapun kondisi ini menambah panjang daftar bencana iklim global tahun ini. Dari banjir bandang di Asia Selatan, kebakaran hutan di Yunani, hingga suhu 50°C di Timur Tengah.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tekanan Eropa Jelang Jumpa Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina

    Tekanan Eropa Jelang Jumpa Trump dan Putin Bahas Perang Ukraina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, AS pada Jumat pekan ini. Para pemimpin Eropa mendesak ‘tekanan’ yang lebih besar ke Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

    “Hanya pendekatan yang menggabungkan diplomasi aktif, dukungan untuk Ukraina, dan tekanan pada Federasi Rusia untuk mengakhiri perang ilegal yang dapat berhasil,” demikian kata pemimpin Eropa dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8/2025).

    Pernyataan pemimpin Eropa itu ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Ketua Komisi Uni Eropa Ursula Von Der Leyen.

    Para pemimpin negara Eropa sejatinya menyambut baik upaya Trump dan mengaku siap membantu secara diplomatis, dengan mempertahankan dukungan untuk Ukraina, serta dengan menegakkan dan memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia.

    “Jalur kontak saat ini harus menjadi titik awal negosiasi”, demikian pernyataan bersama pemimpin Eropa tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Para pemimpin Eropa itu juga mengatakan, sebuah resolusi “harus melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa”. Mereka juga menegaskan perlunya jaminan keamanan yang kuat dan kredibel yang memungkinkan Ukraina untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial.

    “Jalan menuju perdamaian di Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina,” kata pimpinan Eropa.

    Para penasihat keamanan nasional dari sekutu Kyiv termasuk Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Inggris sebelumnya berkumpul di Inggris pada hari Sabtu untuk menyelaraskan pandangan mereka menjelang KTT Putin-Trump.

    Rencana pertemuan dengan Putin diumumkan oleh Trump. Dia mengatakan bahwa “akan ada pertukaran wilayah demi kebaikan Ukraina dan Rusia”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    KTT Alaska pada 15 Agustus nanti akan menjadi yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak mantan presiden AS Joe Biden bertemu Putin di Jenewa, Swiss pada Juni 2021.

    Trump dan Putin terakhir kali bertemu pada tahun 2019 di sebuah pertemuan puncak G20 di Jepang selama masa jabatan pertama Trump. Kedua pemimpin telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Januari lalu.

    Zelensky Dukung Tekanan Eropa

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung pernyataan para pemimpin Eropa tentang pencapaian perdamaian dan melindungi kepentingan Ukraina dan Eropa. Menurut Zelensky, akhir perang harus memberikan keadilan.

    Diketahui, para pemimpin Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Komisi Eropa menyambut baik upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat pekan depan. Akan tetapi, para pemimpin Eropa menekankan perlunya menekan Rusia dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.

    “Akhir perang harus adil, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mendukung Ukraina dan rakyat kita hari ini demi perdamaian di Ukraina, yang membela kepentingan keamanan vital negara-negara Eropa kita,” tulis Zelenskiy di X (Twitter), Minggu (10/8/2025).

    “Ukraina menghargai dan sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden Macron, Perdana Menteri Meloni, Kanselir Merz, Perdana Menteri Tusk, Perdana Menteri Starmer, Presiden Ursula von der Leyen, dan Presiden Stubb tentang perdamaian untuk Ukraina,” sambungnya.

    Simak Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Kecaman Bertubi-tubi Buat Israel yang Bertekad Caplok Gaza

    Kecaman Bertubi-tubi Buat Israel yang Bertekad Caplok Gaza

    Jakarta

    Sejumlah negara kembali mengecam keras rencana Israel yang akan mengambil langkah baru memperluas operasional militernya di Gaza. Sejumlah negara khawatir rencana baru Israel tersebut akan membuat situasi di Palestina semakin parah.

    Dirangkum detikcom, Senin (11/8/2025), berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza, dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Sejumlah negara seperti Indonesia, Inggris, China, Turki, Arab Saudi, hingga Jerman sebelumnya telah mengecam rencana Israel tersebut. Kini kecaman tersebut kembali datang dari berbagai pihak lainnya, seperti Rusia, bahkan warga Israel sendiri yang menggelar demonstrasi.

    Rusia Kecam Rencana Israel

    Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

    “Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu
    kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

    Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

    “Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

    Warga Israel Demo di Tel Aviv

    Ribuan orang turun ke jalan di Tel Aviv pada hari Sabtu untuk menuntut diakhirinya perang di Gaza. Demo ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji untuk memperluas konflik dan merebut Kota Gaza.

    Dilansir AFP, Minggu (10/8/2025), para demonstran melambaikan spanduk dan mengangkat foto-foto sandera yang masih ditahan di wilayah Palestina. Mereka mendesak pemerintah untuk menjamin pembebasan mereka.

    Para jurnalis AFP yang hadir di demonstrasi tersebut memperkirakan jumlah peserta mencapai puluhan ribu. Sementara sebuah kelompok yang mewakili keluarga para sandera mengatakan sebanyak 100.000 orang berpartisipasi.

    “Kami akan mengakhiri dengan pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menyerbu sebagian wilayah Gaza dan para sandera dibunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu dan tempat,” ujar Shahar Mor Zahiro, kerabat seorang sandera yang dibunuh, kepada AFP.

    Arab Saudi Kecam Israel

    Pemerintah Arab Saudi menolak rencana Israel mengambil alih Gaza, Palestina. Arab Saudi mengutuk sekeras-kerasnya rencana itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Arab Saudi menolak rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza. Arab Saudi mengecam Israel karena kelaparan dan pembersihan etnis terhadap warga Palestina di wilayah yang diblokade tersebut.

    “Mengutuk dengan sekeras-kerasnya dan sekeras-kerasnya keputusan otoritas pendudukan Israel untuk menduduki Jalur Gaza,” pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab di akun X.

    Jerman Setop Ekspor Senjata ke Israel

    Pemerintah Jerman mengumumkan penghentian sementara semua izin ekspor senjata ke Israel. Penghentian ini dilakukan menyusul pernyataan Israel yang berencana menguasai jalur Gaza, Palestina.

    Dilansir kantor berita BBC, Jumat (8/8/2025), keputusan itu disampaikan langsung Kanselir Friedrich Merz. Hal itu sebagai reaksi Jerman terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Merz mengatakan pemerintahnya tidak akan menyetujui ekspor peralatan militer apa pun ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Merz belum memerinci sampai kapan penghentian ekspor ini.

    “Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Merz.

    Halaman 2 dari 4

    (yld/yld)

  • Serangan Israel ke Gaza Tewaskan Jurnalis, Tuding Korban Terlibat Teroris

    Serangan Israel ke Gaza Tewaskan Jurnalis, Tuding Korban Terlibat Teroris

    Jakarta

    Militer Israel kembali melancarkan serangan ke Kota Gaza. Serangan tersebut menewaskan jurnalis Al Jazeera, Anas Al Sharif.

    Dilansir Reuters dan Al Jazeera, serangan dilancarkan pada Minggu (10/8) waktu setempat. Israel menuduh Al Sharif sebagai sebagai kepala sel Hamas.

    “Anas Al Sharif menjabat sebagai kepala sel teroris di organisasi teroris Hamas dan bertanggung jawab untuk memajukan serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF,” kata militer Israel dilansir Reuters, Senin (11/8/2025).

    Direktur rumah sakit di Kota Gaza mengatakan bahwa serangan yang menghantam tenda yang menampung para jurnalis di luar pintu masuk Rumah Sakit Al-Shifa ditargetkan secara langsung kepada mereka.

    Jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal terbunuh dalam serangan beberapa waktu lalu.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8/2025).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/wnv)

  • Inggris Kutuk Rencana Israel Caplok Gaza: Jalan Menuju Pertumparah Darah

    Inggris Kutuk Rencana Israel Caplok Gaza: Jalan Menuju Pertumparah Darah

    Jakarta

    Perwakilan Inggris untuk PBB, James Kariuki mengutuk rencana Israel untuk merebut Gaza. Dia menegaskan hal itu salah dan tidak akan mengakhiri konflik yang berkecamuk.

    “Memperluas operasi militer tidak akan melakukan apa pun untuk mengakhiri konflik ini. Itu tidak akan menjamin pembebasan para sandera. Ini hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil Palestina di Gaza,” kata Kariuki dilansir Aljazeera, Senin (11/8/2025).

    “Ini bukan jalan menuju resolusi. Ini adalah jalan menuju pertumpahan darah,” imbuhnya.

    Dia mengatakan, rencana Israel tersebut akan membuat hampir 1 juta warga Palestina mengungsi. Dia juga mendesak agar kelaparan di Gaza segera dihentikan.

    “Ketidakmanusiawian ini tidak dapat dibenarkan,” kata dia.

    “Akses bantuan yang diberikan Israel pada akhir Juli lalu terbukti sangat tidak memadai. Kami memiliki pesan yang jelas untuk Israel: segera cabut semua pembatasan pengiriman bantuan,” tambahnya.

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8).

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/wnv)

  • Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Israel Klaim Rencana Caplok Gaza untuk Bebaskan Sipil dari Hamas

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa rencananya untuk mengambil alih Gaza bukan untuk menjalankan pemerintahan di sana. Alih-alih, Netanyahu menyebut pihaknya ingin membebaskan wilayah Jalur Gaza dari kelompok Hamas.

    “Tujuan kami bukan untuk menduduki Gaza, tetapi untuk membentuk pemerintahan sipil di Jalur Gaza yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah konferensi pers dilansir kantor berita AFP, Minggu (10/8/2025).

    Netanyahu juga berjanji untuk menciptakan koridor yang aman untuk penyaluran bantuan.

    “Kami akan menetapkan koridor-koridor yang aman untuk perjalanan dan distribusi bantuan di Jalur Gaza,” ujarnya.

    Diketahui, Netanyahu mengambil langkah baru di tengah agresi militer di Gaza. Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui kabinet keamanan Israel.

    Usulan Netanyahu itu dalam rangka menghabisi Hamas di Jalur Gaza. Pasukan Israel disebut akan bersiap dengan rencana tersebut.

    Kabinet keamanan–dengan suara mayoritas–mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera, baik yang hidup maupun yang mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.

    Rencana Israel tersebut langsung menuai kecaman dunia. Beberapa negara mulai dari Indonesia, Inggris, China hingga Turki mengecam dan menolak rencana Israel tersebut.

    (wnv/fca)

  • Zelensky Dukung Eropa Desak Tekanan Besar ke Rusia Jelang Trump-Putin Bertemu

    Zelensky Dukung Eropa Desak Tekanan Besar ke Rusia Jelang Trump-Putin Bertemu

    Jakarta

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendukung pernyataan para pemimpin Eropa tentang pencapaian perdamaian dan melindungi kepentingan Ukraina dan Eropa. Menurut Zelensky, akhir perang harus memberikan keadilan.

    Diketahui, para pemimpin Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, Polandia, Inggris, Finlandia, dan Komisi Eropa menyambut baik upaya Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Trump akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat pekan depan. Akan tetapi, para pemimpin Eropa menekankan perlunya menekan Rusia dan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina.

    “Akhir perang harus adil, dan saya berterima kasih kepada semua orang yang mendukung Ukraina dan rakyat kita hari ini demi perdamaian di Ukraina, yang membela kepentingan keamanan vital negara-negara Eropa kita,” tulis Zelenskiy di X, Minggu (10/8/2025).

    “Ukraina menghargai dan sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden Macron, Perdana Menteri Meloni, Kanselir Merz, Perdana Menteri Tusk, Perdana Menteri Starmer, Presiden Ursula von der Leyen, dan Presiden Stubb tentang perdamaian untuk Ukraina,” sambungnya.

    Sebelumnya, Para pemimpin Eropa mendesak ‘tekanan’ yang lebih besar ke Rusia untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia.

    “Hanya pendekatan yang menggabungkan diplomasi aktif, dukungan untuk Ukraina, dan tekanan pada Federasi Rusia untuk mengakhiri perang ilegal yang dapat berhasil,” demikian kata pemimpin Eropa dalam pernyataan bersama, Minggu (10/8/2025).

    Para pemimpin negara Eropa sejatinya menyambut baik upaya Trump dan mengaku siap membantu secara diplomatis, dengan mempertahankan dukungan untuk Ukraina, serta dengan menegakkan dan memberlakukan langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia.

    Para pemimpin Eropa itu juga mengatakan, sebuah resolusi “harus melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa”. Mereka juga menegaskan perlunya jaminan keamanan yang kuat dan kredibel yang memungkinkan Ukraina untuk secara efektif mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial.

    “Jalan menuju perdamaian di Ukraina tidak dapat diputuskan tanpa Ukraina,” kata pimpinan Eropa.

    Tonton juga video “Ukraina Ngamuk! 117 Drone Serang Rusia, 40 Jet Tempur Rusak” di sini:

    (yld/idn)