Negara: Inggris

Jakarta –

Pengurangan hari libur nasional sedang jadi tema hangat. Juli lalu, Perdana Menteri Prancis, Francois Bayrou mengusulkan untuk menghapus ‘Senin Paskah’ dan ‘Hari Kemenangan Eropa’ dari 11 hari libur nasional Prancis. Langkah tersebut menurutnya dapat membantu mengamankan anggaran, mengurangi pengeluaran negara. Bayrou bukan satu-satunya yang mengusulkan hal tersebut.

Awal tahun 2025, Slovakia ‘memangkas’ satu hari libur nasional untuk memperbaiki situasi ekonomi negara – hal serupa dilakukan Denmark di tahun 2023, dengan menghapus libur setelah Paskah. Kopenhagen beralasan hal tersebut dilakukan untuk menciptakan ruang fiskal di tengah meningkatnya anggaran pertahanan negara.

Presiden AS, Donald Trump, bahkan mengikuti jejak ini. 19 Juni lalu ia menulis di kanal sosial medianya “terlalu banyak hari libur di Amerika” ini berdampak kerugian “miliaran dolar.”

Namun banyak yang menafsirkan komen tersebut sebagai pernyataan politis belaka atas ‘Juneteenth’ yang memperingati akhir dari masa perbudakan – hari libur nasional yang diusulkan di masa pemerintahan Joe Biden.

Tapi apa benar, negara dengan sedikit hari libur nasional lebih produktif secara ekonomi?

Tingkatkan pajak atau kesejahteraan pekerja?

“Bukti yang mendukung gagasan ini masih terbatas,” jelas Charles Cornes, ekonom senior di lembaga konsultan Inggris Cebr, kepada DW. “Produktivitas lebih didorong oleh faktor-faktor seperti efisiensi tenaga kerja, investasi modal, keterampilan tenaga kerja, dan teknologi, bukan jumlah hari libur nasional.”

Penelitian menunjukkan produk domestik bruto (PDB) suatu negara mungkin mengalami peningkatan kecil akibat pemotongan hari libur nasional.

Namun studi yang dilakukan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Sentral Jerman menemukan bahwa peningkatan PDB secara proporsional jauh lebih kecil daripada pada peningkatan PDB di hari kerja.

Secara teori, hari libur secara praktis mengurangi produktivitas secara drastis di hari tersebut. Pendapat lain juga menyatakan bahwa produktivitas pekerja turut ‘menyusut’ menjelang hari libur nasional atau setelahnya, banyak pekerja yang memilih memaksimalkan hari libur tersebut.

Meskipun pemotongan hari libur nasional dapat meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah, namun beberapa pihak menentang dengan alasan hari libur meningkatkan kesejahteraan pekerja yang mempengaruhi produktivitasnya.

“Ada bukti yang menunjukkan bahwa tanpa banyak hari libur, pekerja berisiko lebih tinggi mengalami kelelahan, dan ini menyebabkan penurunan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh,” ujar Adewale Maye, analis Institut Kebijakan Ekonomi Washington kepada DW.

Hari libur nasional dan liburan yang digaji

Perdebatan tentang hari libur nasional meluas pada pembahasan tentang jam kerja secara keseluruhan. Jerman, Inggris, dan Belanda termasuk di antara negara-negara yang berupaya mengatasi pertumbuhan ekonomi yang sedang stagnan dengan menaikkan jam kerja rata-rata.

Peningkatan jam kerja rata-rata merupakan gagasan yang berbeda dengan penghapusan hari libur nasional. Misalnya, di Jerman mereka yang bekerja paruh waktu diimbau untuk bekerja lebih lama. Namun peningkatan jam kerja tidak mengundang reaksi sekeras penghapusan hari libur nasional.

Menurut sebuah studi di tahun 2020, jika hari libur nasional dan cuti tahunan yang diwajibkan secara hukum dijumlahkan, maka sebagian besar negara negara OECD terdata memiliki 30-36 hari libur. Hari libur ini merupakan hari libur yang digaji.

AS adalah pengecualian

Beberapa negara dengan gabungan jumlah hari libur nasional dan cuti tahunan terbanyak, seperti Austria (38), Denmark (36) dan Finlandia (36) memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia.

AS adalah satu-satunya negara OECD yang tidak memiliki cuti tahunan. AS memiliki 11 hari libur nasional, tetapi menurut Adewale Maye, banyak industri seperti ritel, pariwisata, dan transportasi masih beroperasi selama hari libur nasional karena para pekerja tidak dijamin secara hukum untuk mendapatkan cuti tahunan.

Maye mengungkap bahwa selain AS, semua negara OECD lain memberikan cuti tahunan resmi tanpa merugikan perekonomian mereka. “Ekonomi negara-negara ini telah berkembang pesat, sekaligus memberikan hak bagi para pekerjanya untuk beristirahat,” jelasnya.

Hal ini dapat menjadi argumen utama menentang hipotesis Trump – yang mengatakan pekerja AS terlalu banyak libur.

“Masalahnya di AS bukan soal bekerja lebih banyak,” tambah Maye. “Tetapi membangun ekonomi di mana semua pekerja dan keluarga mereka merasa didukung, aman, dan dapat berkembang adalah masalah utamanya.”

Produktivitas bukan sekadar jam kerja

Charles Cornes mengatakan, mengingat luasnya wilayah AS, mungkin meminta bisnis untuk tutup sepanjang hari dapat berdampak negatif terhadap perekonomian. Namun, ia mengatakan hal tersebut berbeda untuk setiap sektor.

“Hari libur justru menguntungkan sektor perhotelan dan ritel, memberi mereka dukungan di tengah tekanan dan persaingan dengan e-commerce yang berkembang selama dekade terakhir,” jelas Cornes.

Ia menekankan bahwa produktivitas pekerja pada akhirnya bergantung pada faktor-faktor lain dan bukan hanya sekadar masalah jam kerja.

“Misalnya, jika orang Jerman bekerja lebih sedikit tetapi menghasilkan tingkat output yang sama, hal ini tidak akan merugikan perekonomian dan justru dapat menguntungkan secara sosial dan ekonomi jika orang-orang memiliki menggunakan lebih banyak waktu luangnya untuk mencoba hal-hal baru,” jelas ekonom senior tersebut.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizky Nugraha

Tonton juga video “Ada 27 Hari Libur Nasional-Cuti Bersama 2025” di sini:

(ita/ita)