Negara: Indonesia

PPNI Surabaya Kirim Delegasi dan Bantuan Rp75 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Surabaya mengirimkan delegasi kemanusiaan untuk membantu korban banjir di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra. Tim dilepas secara resmi pada Senin (15/12/2025) dengan membawa bantuan senilai total Rp75 juta.

Aksi kemanusiaan ini diinisiasi oleh PPNI Surabaya melalui Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) PPNI Kota Surabaya bersama seluruh perwakilan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) PPNI se-Kota Surabaya.

Ketua DPD PPNI Kota Surabaya, Nuh Huda, menegaskan peran strategis perawat tidak hanya di layanan kesehatan, tetapi juga dalam pendampingan psikososial saat bencana.

“PPNI Kota Surabaya berkomitmen untuk selalu hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah bentuk pengabdian profesi dan penguatan nilai kemanusiaan,” kata Nuh Huda, Selasa (16/12/2025).

Delegasi yang diberangkatkan terdiri dari Sekretaris DPD PPNI Candra Perwira, Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dr. Sriyono, serta Wakil Ketua Bidang Organisasi Dr. Hanik Endang. Mereka bertugas menyalurkan bantuan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat.

Bantuan senilai Rp75 juta ini merupakan hasil solidaritas seluruh DPK dan dukungan DPD PPNI Kota Surabaya. Dana tersebut akan dibelanjakan untuk kebutuhan esensial seperti genset, selimut, obat-obatan, serta bahan habis pakai medis.

Ketua BAPENA PPNI Kota Surabaya, Ninuk Dian Kurniawati, menyebut pihaknya sudah menyiapkan koordinasi teknis. Tujuannya, agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran. “Bantuan ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan dasar korban banjir sekaligus membantu proses pemulihan kesehatan dan lingkungan di wilayah terdampak,” ujar Ninuk.

Pengadaan logistik bantuan akan dilakukan di kabupaten terdekat yang tidak terdampak bencana, untuk memastikan penyaluran cepat tanpa mengganggu kebutuhan lokal.

PPNI Kota Surabaya berharap aksi ini dapat memberikan kontribusi nyata, memperkuat semangat solidaritas antar daerah, dan menegaskan komitmen mereka sebagai organisasi profesi yang responsif dan profesional. [ipl/kun]

16/12/2025 22:36
Kementerian Pertanian Tekankan Pentingnya Konsep One Health

Jakarta: Pemangku kepentingan di Asia Tenggara sepakat mempercepat transisi sistem telur bebas sangkar untuk menciptakan model bisnis yang lebih etis dan resilien. Langkah ini diambil karena sistem kandang konvensional dinilai tidak lagi mampu memenuhi standar keberlanjutan dan tuntutan konsumen modern di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Kepala Tim Pelaksana Kesejahteraan Hewan Kementerian Pertanian, Septa Walyani, menekankan perlunya pendekatan terpadu terhadap kesejahteraan hewan serta pentingnya konsep ‘One Health’.

“Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait dan harus ditingkatkan bersama untuk membangun sistem pangan yang etis, aman, dan berkelanjutan,” kata Septa Walyani dalam acara White Paper Launch 2025 yang diselenggarakan oleh Act for Farmed Animals.

Event itu juga menjadi moment peluncuran laporan ‘Telur Bebas Sangkar: Transisi Global Menuju Model Bisnis yang Lebih Etis dan Resilien,’ yang dikembangkan Program Kesejahteraan Hewan dan Penelitian Sinergia Animal International.

Menurut laporan tersebut, ayam yang dipelihara dalam kandang sangkar kehilangan kemampuan untuk melakukan perilaku alamiahnya, menyebabkan tingginya tingkat stres.

Dalam dialog itu para peserta mendorong transisi menuju sistem bebas sangkar. Pergeseran global menuju produksi pangan yang lebih berkelanjutan ini juga didorong oleh permintaan konsumen akan transparansi dan standar kesejahteraan hewan yang lebih tinggi, sehingga langkah menuju telur bebas sangkar sejalan dengan trend ini.

“Sebagian besar ayam petelur dipelihara dalam sangkar sempit. Riset ilmiah menunjukkan bahwa transisi ke sistem bebas sangkar dapat mencegah penderitaan ayam,” kata Direktur Program Kesejahteraan dan Penelitian Hewan, Fernanda Vieira.

Global Program Director dari badan sertifikasi internasional, Humane Farm Animal Care, Luiz Mazzon, menjelaskan peran penting sertifikasi dalam transisi menuju peternakan bebas sangkar.

“Sertifikasi tidak cukup. Produsen harus berkomitmen pada perbaikan manajemen peternakan yang berkelanjutan dan mendedikasikan waktu untuk mengedukasi konsumen serta pemangku kepentingan lain dalam ekosistem,” katanya.

Pemimpin Proyek White Paper Sinergia Animal, Aisah Nurul Fitri mengatakan, laporan ‘Telur Bebas Sangkar’ untuk mendorong perusahaan mengadopsi sistem bebas sangkar.

“Kami berharap pihak-pihak penting dari berbagai sektor mewujudkan masa depan bebas sangkar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karena perubahan sudah terjadi dan pasar sudah bergerak ke arah sana,” kata Aisah.

Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan dari Animal Friends Jogja, Elly Mangunsong mengatakan, masa depan bebas sangkar akan mungkin terwujud dengan kolaborasi kuat di antara semua pemangku kepentingan.

Menurutnya pergeseran itu menawarkan manfaat yang signifikan, tidak hanya untuk kesejahteraan hewan dan kesehatan manusia, tetapi juga untuk keberlanjutan planet, mendorong transformasi penting dalam sistem produksi pangan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

“Cepat atau lambat, penggunaan sangkar pasti akan berakhir. Dengan komitmen dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat memastikan masa depan yang lebih adil bagi hewan lebih aman bagi semua,” kata Elly.

Jakarta: Pemangku kepentingan di Asia Tenggara sepakat mempercepat transisi sistem telur bebas sangkar untuk menciptakan model bisnis yang lebih etis dan resilien. Langkah ini diambil karena sistem kandang konvensional dinilai tidak lagi mampu memenuhi standar keberlanjutan dan tuntutan konsumen modern di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Kepala Tim Pelaksana Kesejahteraan Hewan Kementerian Pertanian, Septa Walyani, menekankan perlunya pendekatan terpadu terhadap kesejahteraan hewan serta pentingnya konsep ‘One Health’.

“Kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait dan harus ditingkatkan bersama untuk membangun sistem pangan yang etis, aman, dan berkelanjutan,” kata Septa Walyani dalam acara White Paper Launch 2025 yang diselenggarakan oleh Act for Farmed Animals.

Event itu juga menjadi moment peluncuran laporan ‘Telur Bebas Sangkar: Transisi Global Menuju Model Bisnis yang Lebih Etis dan Resilien,’ yang dikembangkan Program Kesejahteraan Hewan dan Penelitian Sinergia Animal International.

Menurut laporan tersebut, ayam yang dipelihara dalam kandang sangkar kehilangan kemampuan untuk melakukan perilaku alamiahnya, menyebabkan tingginya tingkat stres.

Dalam dialog itu para peserta mendorong transisi menuju sistem bebas sangkar. Pergeseran global menuju produksi pangan yang lebih berkelanjutan ini juga didorong oleh permintaan konsumen akan transparansi dan standar kesejahteraan hewan yang lebih tinggi, sehingga langkah menuju telur bebas sangkar sejalan dengan trend ini.

“Sebagian besar ayam petelur dipelihara dalam sangkar sempit. Riset ilmiah menunjukkan bahwa transisi ke sistem bebas sangkar dapat mencegah penderitaan ayam,” kata Direktur Program Kesejahteraan dan Penelitian Hewan, Fernanda Vieira.

Global Program Director dari badan sertifikasi internasional, Humane Farm Animal Care, Luiz Mazzon, menjelaskan peran penting sertifikasi dalam transisi menuju peternakan bebas sangkar.

“Sertifikasi tidak cukup. Produsen harus berkomitmen pada perbaikan manajemen peternakan yang berkelanjutan dan mendedikasikan waktu untuk mengedukasi konsumen serta pemangku kepentingan lain dalam ekosistem,” katanya.

Pemimpin Proyek White Paper Sinergia Animal, Aisah Nurul Fitri mengatakan, laporan ‘Telur Bebas Sangkar’ untuk mendorong perusahaan mengadopsi sistem bebas sangkar.

“Kami berharap pihak-pihak penting dari berbagai sektor mewujudkan masa depan bebas sangkar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Karena perubahan sudah terjadi dan pasar sudah bergerak ke arah sana,” kata Aisah.

Direktur Program Advokasi Kesejahteraan Hewan yang Diternakkan dari Animal Friends Jogja, Elly Mangunsong mengatakan, masa depan bebas sangkar akan mungkin terwujud dengan kolaborasi kuat di antara semua pemangku kepentingan.

Menurutnya pergeseran itu menawarkan manfaat yang signifikan, tidak hanya untuk kesejahteraan hewan dan kesehatan manusia, tetapi juga untuk keberlanjutan planet, mendorong transformasi penting dalam sistem produksi pangan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

“Cepat atau lambat, penggunaan sangkar pasti akan berakhir. Dengan komitmen dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, kita dapat memastikan masa depan yang lebih adil bagi hewan lebih aman bagi semua,” kata Elly.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(FZN)

16/12/2025 22:36
Bobby Nasution Kejar Investasi Rp 100 T demi Ekonomi Tumbuh 8%

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menargetkan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan investasi Rp 100 triliun. Hal itu agar sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menyentuh 8% pada 2029.

Hal itu disampaikan Bobby di dalam acara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Financial Festival hari pertama yang digelar di Regale Internasional Convention Centre Medan.

16/12/2025 22:34
Prospek Obligasi Korporasi Menguat, MI Racik Strategi Investasi

Bisnis.com, JAKARTA – Daya tarik pasar modal Indonesia meningkat seiring menguatnya prospek pasar obligasi korporasi dan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah dua pilihan instrumen tersebut, manajer investasi kian cermat meracik strategi guna memperoleh imbal hasil optimal bagi investor.

Head of Fixed Income Sinarmas Asset Management Fikri Syuhada menilai obligasi korporasi memiliki prospek yang menarik pada tahun mendatang. Instrumen ini dipandang sebagai sarana diversifikasi portofolio dari pasar saham yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menurut Fikri, Sinarmas Asset Management berencana meningkatkan porsi obligasi korporasi dalam portofolio investasinya. Obligasi korporasi dinilai memiliki durasi yang relatif pendek serta imbal hasil (kupon) yang lebih tinggi dibandingkan surat berharga negara (SBN), sehingga dinilai lebih tahan terhadap volatilitas pasar.

Meski demikian, peningkatan porsi obligasi korporasi tetap mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain ketersediaan instrumen di pasar dan keseimbangan antara imbal hasil dan risiko kredit.

“Porsi obligasi korporasi masih dapat ditingkatkan dalam portofolio reksa dana kami. Namun, peningkatan ini akan mempertimbangkan faktor ketersediaan instrumen pasar, keseimbangan optimal antara yield dan risiko kredit, hingga batasan komposisi produk,” kata Fikri kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Di sisi lain, Sinarmas Asset Management tetap memasukkan saham dalam racikan portofolio. Menurut Fikri, reksa dana campuran dengan porsi saham berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar seiring berlanjutnya kebijakan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menilai bahwa di tengah tren positif pasar obligasi korporasi, sejumlah risiko masih membayangi penerbitan surat utang baru. Untuk menyiasati kondisi tersebut, Panin Asset Management menerapkan strategi alokasi yang berbeda pada setiap produk reksa dananya.

Pada reksa dana Panin Gebyar Indonesia 2, Panin mengalokasikan 100 persen dana pada obligasi pemerintah. Adapun Panin Dana Utama Plus 2 menempatkan 10–30 persen pada obligasi korporasi dan sisanya pada obligasi pemerintah. Sementara itu, Panin Dana Pendapatan Berkala mengalokasikan 30–50 persen pada obligasi korporasi, dan Panin Dana Pendapatan Utama menempatkan 40–70 persen dananya pada obligasi korporasi.

“Secara rasio, akan berada dalam range itu. Peningkatan bobot misalnya dari 40 ke 50% itu lebih jika ada penawaran yang menarik atau valuasi yang murah pada obligasi pemerintah,” kata Rudiyanto kepada Bisnis, Selasa (16/12/2025).

Meski prospeknya positif, penerbitan obligasi korporasi dinilai tidak selalu membawa sentimen menguntungkan. Salah satu risikonya adalah potensi penurunan kupon obligasi baru seiring tren penurunan suku bunga acuan.

Pandangan serupa disampaikan Fikri. Ia menilai, tren penurunan suku bunga berpotensi mendorong capital gain dari kenaikan harga obligasi, namun sekaligus memunculkan risiko reinvestment. “Namun hal ini menimbulkan risiko reinvestment di mana sulit mencari instrumen pengganti dengan kupon setara atau lebih tinggi saat obligasi jatuh tempo,” katanya.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

16/12/2025 22:33
Pemuda Tani Bondowoso Dorong Koperasi dan Shelter Pangan Mandiri untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Bondowoso (beritajatim.com) — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Bondowoso mendorong pembentukan koperasi serba usaha dan shelter pangan mandiri sebagai langkah strategis memperkuat posisi tawar pemuda tani sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

Gagasan tersebut mengemuka dalam forum temu usaha tani dan pembentukan koperasi yang digelar di Cafe Orila, Bondowoso, Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi serta perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPK) sebagai mitra strategis.

Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan, penguatan sektor pertanian tidak cukup bertumpu pada peningkatan produksi semata, tetapi harus disertai pengelolaan pascapanen dan penguatan kelembagaan. Menurut dia, hilirisasi menjadi kunci agar hasil pertanian tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

“Hilirisasi dan kelembagaan yang kuat akan meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani,” ujar Fathur Rozi.

Dalam forum tersebut, Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga merancang pembentukan Koperasi Pemuda Tani Indonesia sebagai wadah ekonomi kolektif. Koperasi ini diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk menyuplai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Bergizi (SPBG).

Melalui koperasi, pasokan pangan untuk MBG diharapkan terjamin kualitas dan keamanannya karena bersumber langsung dari hasil pertanian lokal. Pemerintah daerah, lanjut Fathur Rozi, akan melakukan pendampingan lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan, terutama terkait uji laboratorium dan pemenuhan standar mutu pangan.

Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso, Kapriyanto, mengatakan forum ini menjadi ruang temu bagi pemuda tani untuk berbagi praktik baik, mulai dari produksi hingga akses pasar. Ia menilai persoalan klasik pertanian—seperti harga anjlok saat panen raya, pasar yang tidak pasti, dan keterbatasan modal—harus dihadapi dengan pendekatan kolektif.

“Pemuda tani harus keluar dari masalah klasik pertanian. Koperasi dan shelter pangan adalah jawabannya,” kata Kapriyanto.

Menurut dia, tanpa koperasi dan fasilitas penyimpanan, petani kerap menjual hasil panen secara individual sehingga harga sepenuhnya ditentukan tengkulak. Keberadaan shelter pangan memungkinkan penjualan dilakukan secara kolektif dan memberi ruang bagi petani menunda penjualan hingga harga lebih stabil.

“Koperasi adalah kekuatan kolektif, sedangkan shelter pangan memberi kendali atas stok dan harga,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekonomi petani, Kapriyanto menegaskan koperasi dan shelter pangan berperan penting dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Koperasi berbadan hukum juga menjadi pintu masuk untuk mengakses pasar besar serta berbagai program pemerintah, seperti MBG, pengadaan pangan, dana CSR, hibah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam konsep yang ditawarkan, Shelter Pangan Mandiri berfungsi sebagai pusat produksi, penyimpanan, dan distribusi bahan pangan lokal. Sementara dapur MBG menjadi unit pengolahan dan penyajian makanan bergizi. Skema ini dirancang berjenjang, mulai dari pemuda tani sebagai produsen, shelter pangan sebagai pengelola stok dan mutu, hingga dapur MBG sebagai penyerap hasil pangan secara berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan program, DPC Pemuda Tani Indonesia Bondowoso juga menyiapkan rencana bisnis kolektif terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran. Kebutuhan pelatihan, mulai dari manajemen koperasi, standar mutu, hingga pemasaran digital dan pengembangan produk bernilai tambah, turut menjadi perhatian.

Kapriyanto berharap pemerintah daerah dan mitra strategis terus memberikan pendampingan agar koperasi dan shelter pangan mandiri pemuda tani di Bondowoso dapat menjadi model ketahanan pangan berbasis komunitas. (awi/ian)

16/12/2025 22:27
Diperiksa 8 Jam di KPK, Yaqut Bungkam soal Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Mantan Menag periode 2020–2024 itu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, selama kurang lebih delapan jam, Selasa (16/12/2025).

Usai pemeriksaan, Gus Yaqut enggan memberikan keterangan terkait materi yang didalami penyidik KPK. Ia memilih bungkam dan meminta awak media untuk menanyakan hal tersebut ke penyidik lembaga antirasuha.

“Kawan-kawan yang saya hormati, tolong (materi pemeriksaan) ditanyakan ke penyidik,” kata Gus Yaqut Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penetapan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dilakukan penyidik kali ini berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

“Pemeriksaan kali ini, untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji periode 2023-2024,” kata Budi, Selasa (16/12/2025).

Selain memeriksa Gus Yaqut, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pihak dari asosiasi penyelenggara haji untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Pemeriksaan hari ini juga dilakukan kepada sejumlah saksi lainnya, yakni dari para pihak asosiasi penyelenggara haji,” ujarnya.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji di Kementerian Agama. Kasus dugaan rasuah ini telah naik ke tahap penyidikan, pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kasus ini, KPK menduga adanya pembagian kuota haji khusus dan reguler yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya mendapatkan 20 ribu kuota haji tambahan untuk mempercepat antrean ibadah haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya menetapkan 92 persen dari kuota tambahan tersebut untuk haji reguler, dan sisanya, yakni 8 persen untuk haji khusus.

Namun, pada prosesnya pembagian kuota haji tambahan tersebut malah ditetapkan dengan masing-masing mendapatkan kuota 50 persen.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih. Namun angka tersebut masih berupa hitungan awal dari pihak internal KPK.

Adapun, KPK telah mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencekalan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan dalam kasus ini.

Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut, pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur (FHM) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) yang merupakan Stafsus eks Menag Yaqut.

“Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA dan FHM,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (12/8/2025).

16/12/2025 22:21
Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut Megapolitan 16 Desember 2025

Polri Kirim Bantuan Personel dan Logistik untuk Korban Banjir Sumatera via Laut
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –
Polri memberangkatkan pasukan dan logistik kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai bagian dari pelaksanaan Operasi Aman Nusa II.
Pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Muhammad Fadil Imran, menyatakan
Polri
mengerahkan 237 personel terpilih yang terdiri dari 226 personel Brimob, dua perwira pendamping, empat pengemudi ambulans, dan lima personel Korpolairud.
“Ini adalah penebalan personel yang sebelumnya telah tergelar sebanyak 10.999 personel di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Fadil saat menemui media di Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (16/12/2025).
Fadil menambahkan, Polri juga mengirimkan 75 unit kendaraan, termasuk ambulans, kendaraan logistik, dapur lapangan, motor trail, dan swamp boat.
“Bantuan logistik penting seperti tenda, genset, water treatment system, dan bahan pangan siap saji. Tim kesehatan dari Pusdokkes Polri dengan ambulans dan tenaga medis terlatih,” ujarnya.
Ia menegaskan, operasi kemanusiaan ini bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada pengiriman bantuan awal.
“Kami tidak ingin hanya datang, drop bantuan, dan pulang. Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan bermanfaat dan berkelanjutan sampai masyarakat bisa bangkit kembali,” ucap Fadil.
Direktur Utama Pelni, Tri Andayani, menjelaskan personel serta puluhan kendaraan yang diangkut dari Jakarta akan menuju Medan, lalu dilanjutkan ke Aceh dan Padang.
“Kemudian (Kapal Pelni) kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan rute regulernya,” ucap Tri saat menemui media pada Selasa (16/12/2025).
Tri berharap bantuan yang dikirimkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
“Semoga dengan semua yang kita berkolaborasi ini, sedikit banyak bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di tiga provinsi tersebut,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 22:03
Pak Prabowo, Nyawa Rakyat Bukan Statistik, Jangan Nirempati

GELORA.CO – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal penanganan bencana menuai kritik di jagat maya. Prabowo menyebut situasi masih terkendali lantaran bencana baru terjadi di tiga dari 38 provinsi.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Alih-alih menenangkan, pernyataan Presiden Prabowo justru menyulut kemarahan publik. Warganet menilai Kepala Negara terlalu dingin, kering empati, dan melihat penderitaan rakyat sebatas angka statistik.

“Pernyataan paling nirempati dari No 1 kita,” tulis akun @PolitisiTidurr menanggapi unggahan akun Tempo di platform X,

Ia menyindir logika pemerintah yang seolah menunggu seluruh Indonesia hancur dulu sebelum menetapkan status bencana nasional.

“Aceh, Sumut, Sumbar itu isinya manusia, bukan angka di papan tulis,” tegasnya.

Nada serupa datang dari akun @diaumond. Ia mempertanyakan klaim terkendali di tengah laporan korban jiwa dan wilayah yang masih terisolasi.

“Ini nyawa manusia loh, kok kesannya kayak cuma angka. Satu orang aja berharga,” tulisnya.

Sebagian netizen bahkan menggunakan analogi tajam. “Kalau satu jari dipotong, yang sakit cuma jari atau satu badan?” sindir @ZRimaNasrullah, diamini akun lain yang menilai negara tak boleh menunggu skala kerusakan membesar baru bertindak.

“Cuma 3 dari 38. Logika yang sama, kalau memisahkan diri 1 masih ada 37 toh…” usik @budihartanto.

Kritik juga menyinggung inkonsistensi sikap pemerintah. @mintono_tri mengingatkan kasus Lapindo yang ditetapkan sebagai bencana nasional meski tanpa korban jiwa.

“Sekarang korban sudah lebih dari seribu, kok dibilang terkendali?” timpal @AryadiPS.

Ada pula yang menilai Presiden hanya menerima laporan manis dari lingkar Istana. @SaipudinHm mengaku mendapat informasi langsung dari Aceh bahwa kondisi di lapangan jauh lebih buruk dibanding pemberitaan.

“Saat Presiden datang semua terlihat bagus, setelah pergi gelap lagi,” tulisnya.

16/12/2025 21:59
Jalani Tahap Dua Kasus Pelecehan Seksual, Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Jaksa

Surabaya (beritajatim.com) – Bimas Nurcahya, bos PT Pragita Perbawa Pustaka, menjalani tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari penyidik Polda Jatim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Selasa (16/12/2025).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Surabaya langsung melakukan penahanan terhadap tersangka. Saat dibawa petugas bersama lima tersangka perkara lain yang juga menjalani tahap dua di Kejari Surabaya, Bimas tampak memakai rompi tahanan. Dengan tangan diborgol, ia memasuki kendaraan tahanan Kejari Surabaya.

Perkara ini berawal dari seorang wanita berinisial KC yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual. Ia melaporkan Bimas Nurcahya ke Ditreskrimum Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/709/V/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 22 Mei 2025. Setelah itu, polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya pendiri PT Pragita Perbawa Pustaka tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Penasihat hukum KC, Rizki Leneardi, menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara ini hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ia menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap korban ini bermula ketika Bimas mengajak korban mengikuti perjalanan dinas ke Surabaya dengan alasan pelatihan dan sosialisasi tentang UU Hak Cipta Lagu.

“Kami memastikan akan mendampingi klien kami sampai proses hukum ini tuntas agar korban memperoleh keadilan,” kata Rizki dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Bimas disebut meminta korban untuk datang dan masuk ke kamar hotelnya. Pada saat itulah figur kunci sekaligus pemilik salah satu penerbit musik yang memberikan lisensi hak cipta, memantau penggunaan komposisi, mendaftarkan kredit hak cipta lagu, melakukan pengumpulan royalti, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu, sekaligus ketua sebuah asosiasi publishing di Indonesia yang menaungi lebih dari 700 pencipta lagu, diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.

Selain KC, Rizki menyebut terdapat sejumlah korban lain dari tersangka yang juga merupakan karyawan atau mantan karyawan perusahaan pengelola dan pengurus hak cipta atas komposisi lagu (musik). Ia menyebut para saksi telah memberikan keterangan resmi kepada penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

“Informasi yang kami terima saat ini, BN telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh Ditreskrimum Polda Jatim,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan penasihat hukum korban lainnya, Billy Handiwiyanto. Ia mengapresiasi langkah tegas kepolisian beserta kejaksaan dalam menangani kasus tersebut.

“Kami mengapresiasi langkah kepolisian dalam menetapkan BN sebagai tersangka dan melakukan penahanan, serta kejaksaan dalam menangani kasus ini. Kami berharap kasus serupa tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” jelasnya.

Billy berharap perkara tersebut dapat segera dilimpahkan ke pengadilan serta menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja. Terlebih, tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap berbicara tentang UU Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam setiap sosialisasi, namun kini dituding melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja internal.

Billy menilai perbuatan yang dilakukan Bimas diduga melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan diancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan penahanan terhadap tersangka pada Senin (22/9/2025). “Sudah ditahan,” kata Abast, Senin (22/9/2025).

Hal senada disampaikan Kanit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Ruth Yeni. Menurutnya, setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian dilakukan penahanan sebulan setelahnya. “Tap (penetapan) tersangka 22 Agustus, penahanan tanggal 18 September 2025,” tuturnya. [uci/kun]

16/12/2025 21:22
Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi

Prabowo Dapat Laporan Bahlil: Tahun Depan RI Tak Impor Solar Lagi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa mulai tahun 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar dari luar negeri.
“Mulai tahun depan menteri ESDM laporan kepada saya kita tidak akan impor
solar
lagi dari luar negeri mulai tahun depan,” kata Prabowo saat memimpin rapat percepatan pembangunan
Papua
di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Prabowo menyampaikan hal ini usai mendapat laporan dari Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia
.
Selain itu, Kepala Negara menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor bensin dalam kurun waktu empat tahun.
“Kita harapkan dalam empat tahun kita juga bisa tidak impor bensin dari luar,” ujar Prabowo.
Dalam rapat ini, Prabowo berharap setiap daerah, termasuk Papua, bisa melakukan
swasembada energi
.
Prabowo menambahkan bahwa Menteri ESDM juga sudah memiliki perencanaan agar daerah di Papua bisa menikmati bahan bakar hasil produksinya sendiri.
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Prabowo.
Di samping itu, ia menekankan pemanfaatan sumber tenaga surya atau tenaga air.
Sebab, teknologi tersebut sudah semakin murah dan bisa digunakan untuk daerah-daerah terpencil.
“Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Prabowo juga ingin agar kelapa sawit ditanam di Papua demi mewujudkan swasembada energi.
Bukan cuma sawit, ia mendorong tanaman tebu serta singkong juga ditanam di Papua karena mampu menghasilkan etanol.
“Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit, juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo. “Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” lanjut dia.

Dengan demikian, Prabowo berharap Indonesia dapat menghemat uang ratusan triliun untuk subsidi dan impor BBM.
“Kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini tiap tahun kita mengeluarkan peraturan triliun untuk impor BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam serbuk pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 21:05