Negara: Indonesia

  • Ada PHK hingga Efisiensi Anggaran, Peritel Pede Penjualan Naik saat Lebaran

    Ada PHK hingga Efisiensi Anggaran, Peritel Pede Penjualan Naik saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) optimistis tingkat penjualan ritel pada momentum Idulfitri 2025 mengalami peningkatan dibandingkan periode normal di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi anggaran pemerintah.

    Ketua Umum Aprindo Solihin menyampaikan, keyakinan ini salah satunya didukung oleh stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah, seperti diskon tarif listrik 50% dan kebijakan bonus hari raya (BHR) bagi ojek online, taksi online, dan kurir.

    “Stimulus-stimulus itu kan juga jadi peluang,” kata Solihin kepada Bisnis, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Selain itu, Indonesia saat ini tengah memasuki masa festive. Dalam hal ini, pada saat puasa dan Lebaran, Solihin mengungkap tingkat penjualan saat Ramadan dan Lebaran jauh lebih baik dibandingkan pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), mengingat kebutuhan masyarakat mengalami peningkatan pada periode ini. 

    Dia mengatakan, kontribusi periode normal terhadap penjualan rata-rata sekitar 8%-9% dalam setahun. Sementara itu, pada masa-masa festive utamanya saat Ramadan dan Lebaran, kontribusinya terhadap total penjualan selama setahun secara rata-rata sekitar 15% – 20%. 

    Untuk itu, dia optimistis tingkat penjualan ritel selama momentum Ramadan dan Lebaran mengalami peningkatan dibanding periode normal. 

    “Di masa festive ini kita enggak usah ragu, enggak usah takut, penjualan pasti terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujarnya.

    Namun, yang menjadi kekhawatiran para peritel yakni tingkat penjualan pasca-Lebaran. Pasalnya, saat ini daya beli masyarakat mengalami penurunan.

    Selain itu, Solihin mengungkap bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola belanja konsumen. Alih-alih loyal terhadap satu brand, konsumen kini lebih mengutamakan produk dengan harga yang terjangkau alias murah.

    “Konsumen sekarang mencari barang yang lebih murah daripada sebelumnya, jadi sudah tidak peduli terhadap merek,” ungkap Solihin.

    Untuk membantu mempertahankan penjualan ritel, Solihin menyebut bahwa peritel bersama pemerintah berkolaborasi menggelar program Bina, Belanja di Indonesia Aja, dengan memberikan promosi berupa diskon hingga 70% di sejumlah pusat perbelanjaan di Indonesia. Harapannya, program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus menarik wisatawan baik lokal maupun internasional.

    Pemerintah, kata dia, juga memberikan potongan harga tiket pesawat hingga diskon tarif tol agar masyarakat mau berbelanja di dalam negeri alih-alih di luar negeri.

    “Jadi memang pemerintah sudah berusaha juga untuk membantu mempertahankan penjualan ya dalam hal ini,” pungkasnya. 

  • BEI Hentikan Sementara Perdagangan Usai IHSG Turun 5 Persen – Halaman all

    BEI Hentikan Sementara Perdagangan Usai IHSG Turun 5 Persen – Halaman all

    Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 5 persen.

    Tayang: Selasa, 18 Maret 2025 11:53 WIB

    TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

    IHSG DROP – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHS) turun 5 persen. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 5 persen.

    Pembekuan sementara perdagangan atau disebut juga sebagai trading halt ini dilakukan pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Trading halt merupakan kebijakan penghentian sementara perdagangan saham di bursa efek.

    Langkah trading halt diambil guna mencegah potensi kerugian investor akibat ekstremnya fluktuasi harga di bursa.

    “Hal ini dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat,” kaat Sekretaris Perusahaan PT BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

    Perdagangan dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

    Sebelumnya ketika pembukaan, IHSG dibuka melemah 13,28 poin atau 0,21 persen ke posisi 6.458,67. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Istana Minta Masyarakat Tak Cemas Soal Pasal Kontrovessial di RUU TNI

    Istana Minta Masyarakat Tak Cemas Soal Pasal Kontrovessial di RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, meminta masyarakat tidak khawatir terkait pasal-pasal kontrovesial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Hasan menuturkan bahwa, berbagai kecurigaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Non-Governmental Organization (NGO) tidak beralasan karena ketentuan yang dikhawatirkan ternyata tidak ada dalam rancangan aturan tersebut.

    “Kekhawatiran dari teman-teman dari NGO, teman-teman aktivis, itu tidak ada. Jadi pasal yang dicurigai akan ada. Ayat yang dicurigai akan ada, itu terbukti tidak ada,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kebon Sirih, Senin (17/3/2025) malam.

    Hasan juga menegaskan bahwa tidak ada pembukaan posisi baru bagi TNI di luar yang telah ditentukan, melainkan justru posisi-posisi tersebut dikunci hanya untuk 15 jabatan yang memang membutuhkan keahlian dan pengalaman dari unsur militer.

    “Karena posisi-posisi, nggak di-open posisi-posisi untuk TNI, nggak di-open, tapi dikunci. Dikunci ke-15 posisi yang memang memerlukan ekspertisnya mereka. Memerlukan keahliannya mereka dan beririsan ruang kerja dengan ekspertis mereka,” jelasnya.

    Dalam RUU TNI ini, kata HAsan terdapat tambahan posisi yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang, seperti Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dan posisi di Kamar Peradilan Pidana Mahkamah Agung, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Dewan Pertahanan Nasional.

    Menurutnya, jabatan-jabatan tersebut dinilai memerlukan latar belakang dan pengalaman dari unsur militer.

    Oleh sebab itu, Hasan berharap polemik di masyarakat mengenai RUU ini dapat mereda seiring dengan adanya klarifikasi ini. Namun, dia tetap membuka ruang bagi kritik dan pengawasan publik sebagai bagian dari proses demokrasi.

    “Jadi menurut saya harusnya kontroversinya mulai turun. Walaupun kita tetap mempersilakan semua mengkritisi, kemudian memantau karena ini bagian dari pengawasan publik juga terhadap pelaksanaan undang-undang,” pungkas Hasan.

  • Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Diperpanjang, Ini Lowongan Kerja yang Masih Tersedia – Page 3

    Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Diperpanjang, Ini Lowongan Kerja yang Masih Tersedia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memperpanjang masa pendaftaran program Rekrutmen Bersama BUMN 2025. Proses pendaftaran diperpanjang hingga 19 Maret 2025.

    Perpanjangan tersebut dilakukan untuk merespon tingginya antusiasme peserta, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi talenta terbaik Indonesia. Termasuk disabilitas dan Orang Asli Papua (OAP) untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui BUMN.

    “Dengan tingginya minat peserta, kami memperluas kesempatan bagi mereka yang ingin berkontribusi di BUMN. Kami berharap program ini dapat membuka akses lebih luas bagi talenta unggul dari seluruh Indonesia,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Diketahui, saat ini sudah lebih dari 1,4 juta pendaftar telah menunjukkan antusiasme mereka untuk bergabung dalam program RBB 2025, dan angka ini terus meningkat. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan yang signifikan, dengan jumlah pelamar yang naik sebesar 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Meskipun jumlah pendaftar sudah sangat tinggi, kesempatan untuk mendaftar masih terbuka bagi calon pelamar lainnya dengan diperpanjangnya periode registrasi dan pelamaran. Ini adalah peluang besar bagi talenta terbaik Indonesia untuk menjadi bagian dari BUMN.

    Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui platform resmi https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id.

    “RBB 2025 tetap berfokus pada keberagaman dan inklusivitas. Kami terus memastikan bahwa peluang yang ada terbuka lebar bagi semua kalangan, termasuk disabilitas dan OAP,” ungkap Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Agus Dwi Handaya.

    Program RBB 2025 menyediakan berbagai jalur rekrutmen, termasuk Jalur Reguler bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman, Jalur Disabilitas untuk memberi kesempatan setara bagi disabilitas, dan Jalur Orang Asli Papua (OAP) guna memastikan keterwakilan yang lebih adil.

    Seiring dengan itu, para peserta memiliki kesempatan untuk melamar di berbagai perusahaan BUMN terkemuka yang beroperasi di berbagai sektor industri.

     

  • Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Rencana Tarif Royalti Minerba Naik, MIND ID: Keekonomian Hilirisasi Tergerus

    Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID menyebut rencana kenaikan tarif royalti pertambangan mineral dan batu bara dapat berimbas pada operasional hingga upaya penghiliran perusahaan tambang. 

    Senior Vice President Division Head of Indonesia Mining and Minerals Research Institute (IMMRI) MIND ID Ratih Dewihandajani mengatakan, kenaikan tarif royalti minerba dapat memukul investasi sektor hilirisasi. 

    “Ada dampak juga kepada kewajiban yang bersifat investasi hilirisasi itu. Jadi menggerus keekonomian daripada kewajiban kita sebagai mandat MIND ID dari pemerintah untuk hilirisasi,” jelas Ratih, Senin (17/3/2025). 

    Dia juga menerangkan bahwa sebagai holding pertambangan yang menjadi induk dari berbagai industri terintegrasi, rencana tersebut akan sangat menggerus profit perusahaan.

    Pasalnya, kenaikan tarif royalti akan meningkatkan beban operasional rutin yang pada akhirnya disebut berisiko pada besaran pendapatan negara. Padahal, selama ini royalti sektor tambang sangat berkontribusi terhadap negara. 

    “Kami merupakan bagian dari pemerintah. Namun, kami menyuarakan sebagai IMA [Indonesian Mining Association] member, terutama yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dampak royaltinya sangat signifikan,” terangnya. 

    Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia mengatakan, pemerintah perlu menunda pengesahan peraturan pemerintah (PP) tentang kenaikan tarif royalti pertambangan minerba. Pihaknya meminta pemerintah kembali berdiskusi dengan berbagai stakeholder terdampak. 

    “Tentu, ditundanya rencana finalisasi peraturan pemerintahnya. Kami meminta waktu untuk bisa membahas lagi sama pemerintah supaya lebih komprehensif,” kata Hendra kepada wartawan. 

    Menurut dia, terdapat beberapa hal yang harus dikaji ulang, yakni terkait dengan besaran tarif royalti minerba yang dinilai sudah tidak lagi kompetitif, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara lain. 

    “Kita sudah tinggi sekali [royalti] untuk beberapa komoditas dibandingkan negara-negara lain, sementara kita tadi ngomong kompetisi juga, kita bukan penguasa tunggal nih,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pemerintah juga perlu melihat berbagai kewajiban yang telah dibebankan kepada industri selama ini, sementara industri pertambangan terus memberikan penerimaan negara yang besar dalam 2 tahun terakhir. 

    Untuk diketahui, penerimaan negara dari sektor minerba pada 2023 sebesar Rp172,96 triliun atau melebihi target Rp146,07 triliun. Sementara itu, pada 2024, realisasi penerimaan negara dari sektor ini mencapai Rp136,79 triliun atau lebih tinggi dari target Rp113,54 triliun. 

  • Video: Permintaan AS Naik, Ekspor Tekstil RI Tembus USD 1,02 Miliar

    Video: Permintaan AS Naik, Ekspor Tekstil RI Tembus USD 1,02 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah lesunya industri tekstil tanah air, BPS justru mencatat ekspor tekstil Indonesia tembus 1,02 miliar Dolar AS pada bulan Februari. Angka ini meningkat 1,41% secara bulanan.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 18/03/2025) berikut ini.

  • 200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    200.000 Ton Gula Kristal Mentah (GKM) Impor Segera Masuk RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan pengadaan importasi 200.000 ton gula kristal mentah (GKM) alias raw sugar dalam proses untuk masuk ke pasar Indonesia.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Kemendag telah mengeluarkan persetujuan izin impor terhadap ratusan ribu ton GKM itu.

    Adapun, negara asal importasi 200.000 ton GKM itu terdiri dari India, Brazil, hingga Amerika Latin. Sayangnya, Budi tak mengungkap secara detail volume masing-masing komoditas tersebut.

    Namun, Budi menyebut bahwa saat ini Kemendag tengah mengecek ulang perjalanan 200.000 ton impor GKM itu untuk masuk ke Tanah Air.

    “Sekarang diproses. Proses, ya kan dicek lagi, sudah sampai di mana, kan diproses lagi barangnya,” ujar Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto sebelumnya menyatakan perusahaan mendapatkan penugasan untuk melakukan pengadaan importasi 200.000 ton GKM untuk stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Saat itu, Sis Apik mengatakan persetujuan impor gula GKM masih dalam proses. “Sedang proses [persetujuan impor], ID Food yang mengimpor 200.000 ton GKM. Kita harapkan segera [masuk ke Indonesia],” kata Sis saat ditemui seusai konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Dia berharap impor GKM ini akan masuk ke Indonesia paling lambat di awal Mei 2025 mendatang sebagai CPP.

    “Paling nggak itu untuk cadangan pangan pemerintah bisa segera sampai 1 Mei 2025. Mungkin kalau bisa 200.000 ton, kalau nggak bisa bertahap. Paling lambat sebelum 1 Mei datangnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, ID Food juga tengah mencari negara asal impor gula dengan harga yang terjangkau. Terlebih, produksi dalam negeri akan mulai menggiling tebu sekitar Mei dan ID Food berkomitmen menjaga harga di tingkat petani tidak jatuh.

    “Kami saat ini melakukan juga negosiasi [GKM] dari beberapa sumber, mana-mana yang kira-kira available dan harganya juga tidak mahal. Jadi harapannya adalah pada saatnya nanti, harga juga tidak bergejolak,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menargetkan 200.000 ton GKM impor bisa masuk ke Indonesia sebelum masa panen tebu lokal pada periode April—Mei 2025.

    “April Mei itu tebu lokal panen, fokus tebu lokal. Jadi jangan sampai nanti ada impor [200.000 ton GKM], tebu lokal harganya rendah,” kata Arief di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

  • 66 Distributor dan Pengecer Minyakita Langgar Aturan, Izin Terancam Dicabut – Page 3

    66 Distributor dan Pengecer Minyakita Langgar Aturan, Izin Terancam Dicabut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggencarkan pengawasan distribusi minyak goreng Minyakita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025. Pada November 2024 hingga 12 Maret 2025, Kemendag telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi.

    “Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 66 pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer terbukti melanggar aturan dan telah dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag, Moga Simatupang, dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2025).

    Beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan Minyakita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

    “Selain itu juga penjualan Minyakita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET; serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi Minyakita tidak merata,” sambung Moga.

    Modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas. Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi Minyakita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

    Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

    Jika masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

  • DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    DPR Beri Bocoran Dirut ID Food Sis Apik Diganti

    Bisnis.com, JAKARTA – Rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food Sis Apik Wijayanto beserta subholding yang sedianya digelar Selasa (18/3/2025) pukul 10.00 WIB, resmi ditunda. Pasalnya, ada pergantian direksi termasuk direktur utama ID Food.

    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan ID Food beserta subholdingnya.

    “Jadi karena ada pergantian Pak Dirut, mohon maaf tidak bisa rapat dengar pendapat Komisi VI hari ini,” kata Eko di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Eko mengatakan, Komisi VI akan kembali mengundang ID Food dan subholdingnya bersama dengan dirut ID Food yang baru.

    Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengharapkan, pergantian direktur utama di tubuh ID Food sebagai holding di bidang pangan dapat menjadikan seluruh subholding menjadi lebih baik dan berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.

    “Mudah-mudahan bisa menjadikan ID Food dan seluruh subhodlingnya bisa lebih baik,” ujar Herman dalam rapat.

    Jajaran Baru Direksi ID Food

    Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis dari sumber internal, terjadi perombakan direksi dalam tubuh ID Food. Posisi dirut ID Food yang sebelumnya dijabat oleh Sis Apik Wijayanto kabarnya akan digantikan oleh Ghimoyo.

    Kemudian, direktur manajemen risiko dan legal bakal dijabat oleh Sjamsul Hidayat Safwan, direktur keuangan dan strategi dijabat Susana Indah Kris Indrianti, direktur supply chain management dan teknologi informasi diisi oleh Bernadetta raras Indah Rosari, direktur komersial dijabat Nina Sulistyowati, dan direktur sumber daya manusia dijabat oleh Yossi Istanto.

    Kemudian, posisi komisaris utama merangkap komisaris independen dijabat oleh Suhartono Suratman, komisaris independen oleg Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko, dan posisi komisaris diisi oleh Budiono Sandi, Muhammad Riza Adha Damanik, dan Ali Agus.

  • Istana: Pengangkatan CPNS & PPPK Tidak Boleh Terburu-buru

    Istana: Pengangkatan CPNS & PPPK Tidak Boleh Terburu-buru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah memutuskan untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024. CPNS diangkat sebelum Juni dan PPPK sebelum Oktober 2025.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan langkah ini dilakukan untuk memenuhi kompetensi abdi negara yang dibutuhkan instansi pemerintahan.

    “Jangan jadikan (CASN) ini sekedar pembukaan lapangan pekerjaan. Itu statement-nya pak Menteri Sekretaris Negara. Karena ini kan CASN itu pelayanan publik, pelayan masyarakat, jadi backbone bangsa kita,” kata Hasan, di Jakarta, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurutnya jabatan ASN itu butuh kompetensi yang mumpuni, karena akan berada pada bidang yang sama pada kurun waktu yang lama.

    “Kalau mau jujur, kalau orang politik kaya saya, itu 5 tahun bisa hilang, jangankan 5 tahun, 6 bulan juga bisa hilang, 3 bulan bisa hilang. Tapi ASN dia berpuluh-puluh tahun di situ. Makanya kita butuh kompetensi, butuh analisa jabatan, butuh penempatan yang sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan pemerintah saat ini,” kata Hasan.

    Sehingga menurutnya dalam pengangkatan ASN harus dilakukan dengan tidak terburu-buru.

    “Nggak boleh gegabah, nggak boleh terburu-buru. Nah ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya dapat formula bahwa nanti di bulan Juni paling lambat pengangkatan CPNS itu, dan itu sesuai dengan kesiapan Kementerian/Lembaga ataupun pemerintah daerah masing-masing,” katanya.

    “Jadi ada yang mungkin diangkat bulan depan, ada yang bulan Mei, ada yang bulan Juni tapi paling lambat harus bulan Juni,” kata tambah Hasan.

    (emy/mij)