Negara: Indonesia

  • Kecerdasan Buatan Buka Peluang Besar, Startup AI RI Unjuk Gigi

    Kecerdasan Buatan Buka Peluang Besar, Startup AI RI Unjuk Gigi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sudah memiliki beberapa startup yang khusus bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI). Dua startup RI yang bergerak di bidang AI memenangi program adu inovasi yang diselenggarakan oleh East Ventures.

    Willson Cuaca, Co-Founder dan Managing Partner East Ventures mengatakan bahwa AI punya potensi besar untuk digunakan untuk mengembangkan bisnis baru di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa inovasi berbasis AI yang ditampilkan di IndoBuild AI Demo Day menyoroti potensi besar AI dan peluang tak terbatas yang akan dihadirkannya di Indonesia,” demikian kata Willson dalam keterangan tertulis yang CNBC Indonesia terima, Senin (17/3/2025).

    Pemenang pada IndoBuild AI edisi pertama ini adalah Lentera.ai, platform berbasis AI yang menawarkan wawasan berbasis sains tentang produk kesehatan, memberdayakan produsen, content creator, dan marketplace. Pemenang keduanya adalah LeaseSync, platform LLM (Large language model) untuk analisis otomatis, konsolidasi, dan pengelolaan perjanjian sewa di Indonesia.

    Perusahaan venture capital (VC) itu mengatakan, momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan inovasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) di Indonesia.

    Willson sebelumnya mengatakan perusahaan RI, baik besar maupun kecil, punya peluang untuk memanfaatkan teknologi AI untuk mengembangkan bisnisnya.

    Kemunculan DeepSeek yang salah satu produknya bisa digunakan bebas tanpa biaya (open source) menghancurkan dominasi perusahaan raksasa asal Amerika Serikat dalam di industri AI. DeepSeek membuktikan bahwa AI bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan membutuhkan kapasitas komputasi jauh lebih sedikit dari sebelumnya.

    Fenomena ini serupa dengan kemunculan Linux yang menghancurkan dominasi Microsoft serta munculnya Android yang membuat HP murah menjamur bersaing dengan iPhone.

    “Sekarang saatnya untuk mencari cara mencoba menggunakan dan membangun bisnis dengan AI,” kata Willson, Rabu (6/2/2025).

    Selain produk AI yang langsung digunakan oleh konsumen seperti chatbot ChatGPT buatan OpenAI dan Gemini buatan Google, perusahaan juga bisa menggunakan model dasar AI untuk mengembangkan produk sendiri. Biasanya mereka harus membayar biaya untuk penggunaan model AI berikut biaya pemrosesannya di cloud.

    (dem/dem)

  • LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyatakan telah melakukan sederet upaya “bersih-bersih” secara internal usai penegak hukum mengungkap sejumlah kasus dugaan fraud (kecurangan) dalam penyaluran kredit ekspor. 

    Sebagaimana diketahui, penegak hukum seperti Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan fraud di LPEI di tahap penyidikan. Terdapat sejumlah debitur LPEI yang diduga menerima kredit ekspor dengan cara menyalahi aturan. 

    Pihak LPEI menyatakan bahwa kasus hukum yang tengah bergulir itu terjadi pada periode 2012 dan bukan kasus baru. 

    LPEI, atau Eximbank, pun menyampaikan bahwa terus melanjutkan transformasi yang dimulai sejak 2020. Fokus transformasi itu berada pada tiga pilar utama yakni manajemen risiko dan kualitas aset, model bisnis serta infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan sumber daya manusia (SDM). 

    Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan LPEI, kata Plt. Ketua Dewan Direktur LPEI Yon Arsal, adalah penerapan sistem pengambilan keputusan pembiayaan melalui komite. Beberapa upaya lainnya juga meliputi penguatan struktur manajemen, identifikasi potensi risiko secara dini melalui sistm peringatan dini serta penguatan SDM dan infrastruktur IT. 

    “Transformasi selama lima tahun terakhir telah membawa LPEI ke titik perubahan signifikan dengan pencapaian positif. Ini mencerminkan kemajuan dan kesiapan LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia,” kata Yon, yang juga merangkap Direktur Eksekutif LPEI, melalui siaran pers, Senin (17/3/2025). 

    Sementara itu dari sisi bisnis, LPEI menyatakan telah mengedepankan kolaborasi dalam ekosistem ekspor untuk mendukung peningkatan ekspor nasional, desa devisa serta eksportir baru.

    Sejalan dengan hal tersebut, Yon menyebut lembaga yang dipimpin olehnya menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan penyuapan dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai. Mereka diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda komitmen dalam penegakan proses bisnis yang bersih dan transparan, termasuk dilarang melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.  

    Adapun secara berkala, lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu turut melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait manajemen risiko, kode etik, anti-fraud, gratifikasi dan sebagainya serta menerapkan whistleblowing system (WBS) yang dapat diakses oleh publik melalui website LPEI, KPK, dan Kemenkeu.

    Atas upaya tersebut, LPEI mengeklaim telah menunjukkan hasil positif dari sisi bisnis. Contohnya, Non Performing Financing (NPF) baru di kisaran 0.02% dari debitur onboard sejak 2020. 

    Kemudian, pada 2024, LPEI telah menurunkan NPL gross menjadi 29,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 43,5%, serta mencatat penurunan NPL net dari 14% menjadi hanya 4,5%. Kinerja itu disebut menggambarkan perbaikan signifikan dalam kualitas portofolio secara keseluruhan. 

    “LPEI berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandatnya, dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Lembaga yang Baik dan menjunjung tinggi integritas. Secara konsisten LPEI selalu memperkuat tata kelola lembaga, termasuk penerapan kebijakan anti gratifikasi yang ketat, untuk memastikan transparansi dan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan penyelewengan,” tegas Yon Arsal.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus dugaan fraud di LPEI yang ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri melibatkan dua debitur LPEI selama periode 2012-2016. Dua debitur dimaksud adalah PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF).

    Pada kasus yang bergulir Polri, kasus dugaan fraud itu juga telah dikembangkan ke arah dugaan pencucian uang. 

    Sementara itu, di KPK, kasus LPEI meliputi 11 debitur dengan taksiran kerugian keuangan negara secara keseluruhan mencapai Rp11,7 triliun. Salah satu debitur yakni PT Petro Energy (PE) diduga merugikan keuangan Rp900 miliar. 

    Lembaga antirasuah itu telah menetapkan lima orang tersangka terkait dengan klaster debitur PT PE. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI, Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan. KPK juga menangani salah satu kasus LPEI yang dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). 

  • 1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNS, PPPK dan TNI/Polri termasuk pegawai PPNPN. Total sudah cair Rp 9,36 triliun untuk 1.541.373 pegawai aparatur negara pemerintah pusat sampai 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada pemerintah pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Adapun rinciannya Rp 5,11 triliun telah cair untuk 568.148 pegawai PNS, Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai PPPK, Rp 1,65 triliun untuk 416.039 personil/pegawai anggota Polri dan Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai prajurit TNI. Selain itu, ada juga Rp 333,13 miliar telah cair untuk 101.545 pegawai PPNPN.

    Sri Mulyani menyebut jumlah satker yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 atau 84% dari 8.852 satker. Kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L atau 87% dari 95 K/L.

    Bagi ASN daerah harus sabar dulu karena THR belum ada realisasinya pada 17 Maret 2025. Dalam hal ini pencairannya masih dalam proses karena kemungkinan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbit.

    “ASN daerah sedang dalam proses pencairan,” tulisnya.

    (acd/acd)

  • Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    Update Ground Check DTSEN, Mensos Gus Ipul: Baru 25 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan koordinasi terkait ground check atau uji petik untuk memastikan keakuratan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sejauh ini ground check baru terekam pada 25 persen dari keseluruhan data.

    “Sosial dan BPS terus melakukan koordinasi dalam rangka agar yang kita lakukan ya, data ini kita sedang ground check ini bisa kita ikuti perkembangan di lapangan. Memang ini dalam suasana puasa, jadi ada istilahnya itu ada sedikit kelambatan lah. Sampai sekarang baru 25 persen ya, yang mudah-mudahan nanti setelah lebaran bisa kita percepat lagi,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 17 Maret 2025.

    Gus Ipul mengatakan tantangan memastikan keakuratan di lapangan misalnya medan yang sulit. Sejauh ini ground check di lapangan menunjukkan sebagian besar datanya cocok, meski belum dapat disimpulkan secara pasti.

    “Belum bisa disimpulkan. Tapi memang sebagian besar cocok. Sebagian besar cocok dengan data yang kita punya. Dari DTSEN itu sebagian besar cocok,” kata Gus Ipul.

    Dia berharap pada Mei mendatang ground check sudah bisa tuntas 100 persen. Nantinya data tersebut yang akan dipakai sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan II.

    “Itu akan kita jadikan perdoman nanti. Nah tapi sebelum itu kan ada satu tahap yang kita lewati, yaitu ground check untuk uji petik di lapangan karena memang datanya dinamis sekali,” kata Gus Ipul.

    Kemensos dan BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan DTSEN. Pengecekan lapangan itu melibatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan dinsos di seluruh Indonesia.

    Dalam pemutakhiran DTSEN, mereka akan melakukan pengecekan meliputi melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM/PM aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS.

    Para pendamping PKH kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat, dan memanfaatkan DTSEN untuk mendampingi KPM lebih efektif.

    Gus Ipul menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data tersebut tetap akurat dan relevan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Data Sering Bocor Tak Ada Lembaga Pengawas, Begini Nasib Warga RI

    Data Sering Bocor Tak Ada Lembaga Pengawas, Begini Nasib Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) belum juga terbentuk hingga Maret 2025. Padahal, salah satu amanat di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah pembentukan Lembaga PDP.

    Fungsi dan wewenangnya tertuang dalam Pasal 59 dan Pasal 60 UU PDP. Salah satunya bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan dan penegakkan hukum administratif pada pelanggaran UU.

    Mengingat peran lembaga ini penting, apakah UU PDP tetap berlaku?

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan UU PDP tetap berlaku dan berjalan meskipun lembaga pengawasnya belum terbentuk. Ini karena aturan dalam undang-undang tersebut mengikat semua pihak sejak diundangkan.

    “Saat ini, pengawasannya masih dilakukan oleh Direktorat terkait di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sampai Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi resmi terbentuk,” ujar Dave kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (17/3/2025).

    Menurutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini aturan turunan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP tengah dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum.

    Adapun aturan turunan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi dasar pelaksanaan UU PDP, dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pembentukan Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi.

    Dave menyebut, pemerintah butuh waktu untuk mematangkan pembentukan Lembaga PDP, mengingat urgensi dan kompleksitas tugas. Proses ini juga harus memastikan bahwa Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi memiliki independensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa intervensi yang berlebihan.

    “Komisi I akan terus mengawal perkembangan ini dan mendorong pemerintah agar mempercepat penyelesaian aturan turunan serta memastikan bahwa lembaga yang dibentuk nantinya memiliki kapasitas yang memadai dalam melindungi data pribadi masyarakat,” ujar Dave.

    (dem/dem)

  • Suzuki Tambah Investasi buat Produksi Mobil Baru di RI, Jimny atau Fronx?

    Suzuki Tambah Investasi buat Produksi Mobil Baru di RI, Jimny atau Fronx?

    Jakarta

    Suzuki akan menambah jajaran produksi mobil di Indonesia. Penambahan investasi terbaru Suzuki itu termasuk segmen elektrifikasi teknologi hybrid.

    Awal tahun lalu, Suzuki sudah mengumumkan soal penambahan investasi Rp 5 triliun. Rencana ini termasuk penambahan model terbaru di pabrik Suzuki Indonesia.

    “Itu kan untuk kebutuhan new model, sedang dalam progress,” kata Joshi Prasetya, Departemen Head of Strategic Planning PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) di Jakarta, belum lama ini.

    Joshi mengatakan pabrik yang mendapatkan tambahan investasi berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik ini diketahui memproduksi model-model kendaraan penumpang seperti Ertiga.

    “Itu diperlukan untuk pengembangan beli jig (alat), beli dice, terus persiapan production line, sama ada beberapa kebutuhan lain, kita kan harus bikin dulu mobil tersebut secara proto (prototipe), jadi ada proto 1, proto 2, sama mass production proto,” kata Joshi.

    “Kebetulan yang mau dikembangkan itu di satu pabrik, tapi berikut dengan pabrik transmisi, pabrik engine, juga di beberapa tempat untuk supplier lokal, karena lokal kontennya juga sudah cukup tinggi,” jelasnya lagi.

    Dia menambahkan, pabrik baru itu juga dioptimalkan untuk produksi jenis mobil hybrid.

    “Itu termasuk elektrifikasi, di sini elektrifikasi itu artinya hybrid,” jelas dia.

    “Kita memang menyasar ke segmen kendaraan berteknologi elektrifikasi dan untuk harga yang terjangkau. Secara teknologi, kita sudah menggunakan Suzuki Smart Hybrid,” tambah Joshi.

    Terkait model yang bakal diproduksi, Joshi masih belum membuka informasi tersebut. Namun dia tidak membantah saat disinggung soal kisi-kisinya pernah ditampilkan saat di Indonesia International Motor Show.

    Pertama, soal Suzuki Fronx. Diketahui kehadiran Fronx sudah terasa di Indonesia setelah Suzuki memamerkan rangka heartect di Indonesia International Motor Show (IIMS) dengan rangka yang mirip dengan tampilan Fronx.

    “Nah, kemarin sudah lihat kan,” kata Joshi.

    Bagaimana dengan Suzuki Jimny? apakah penambahan investasi itu juga rencana produksi lokal?

    “Rasanya bukan,” tambah dia.

    (riar/dry)

  • Tren Belanja Ramadan 2025, Sahur Jadi Waktu Favorit Bertransaksi di Tokopedia dan TikTok Shop

    Tren Belanja Ramadan 2025, Sahur Jadi Waktu Favorit Bertransaksi di Tokopedia dan TikTok Shop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Selama bulan Ramadhan 2025, kebiasaan belanja masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup menarik. Kepala Komunikasi Tokopedia dan TikTok E-commerce, Aditia Grasio Nelwan, mengungkapkan bahwa waktu favorit masyarakat untuk berbelanja di platform Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia ternyata bukan saat ngabuburit, melainkan saat sahur.

    “Kita pikir mungkin (berbelanja) itu buat ngabuburit, ya, kata orang Sunda itu menghabiskan waktu sebelum buka mungkin itu salah satu waktu yang ingin digunakan. Cuma ternyata waktu yang paling digemari masyarakat itu waktu sahur,” ujar Adit dalam acara “Bicara Tren Ramadhan 2025” di Jakarta, Senin.

    Menurut Adit, momen sahur dianggap sebagai waktu yang ideal bagi masyarakat untuk melakukan transaksi dan pembelian produk. Hal ini berdasarkan data perilaku belanja masyarakat di Tokopedia dan TikTok Shop selama pekan pertama Ramadhan, yakni 1-6 Maret 2025.

    “Kami melihat nilai transaksi di Tokopedia dan TikTok Shop itu naik 10,5 kali lipat di bulan Ramadhan saat sahur. Jadi, itu luar biasa sekali, itu adalah waktu yang cukup menarik dari waktu awal bulan Ramadhan ini,” tambahnya.

    Adapun produk yang paling banyak dicari selama awal Ramadhan 2025 mencerminkan kebutuhan utama masyarakat selama bulan suci ini. Di Tokopedia, kategori makanan dan minuman didominasi oleh parsel, kurma, dan camilan sebagai produk terlaris. Sementara di TikTok Shop, bahan pokok seperti minyak goreng, gula, kue, serta kurma menjadi pilihan utama pembeli.

  • Resmikan Pabrik Pemurnian Emas di Gresik, Prabowo Sebut Indonesia Kini Menjual Barang Jadi – Halaman all

    Resmikan Pabrik Pemurnian Emas di Gresik, Prabowo Sebut Indonesia Kini Menjual Barang Jadi – Halaman all

    Presiden menekankan bahwa Indonesia tidak hanya akan menjual bahan baku semata ke luar negeri, melainkan juga produk jadi yang memiliki nilai tambah.

    Tayang: Senin, 17 Maret 2025 18:00 WIB

    Istimewa

    PRODUKSI BARANG JADI – Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas pemurnian emas atau precious metal refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, pada Senin (17/3/2025). Indonesia tidak hanya akan menjual bahan baku semata ke luar negeri, melainkan juga produk jadi yang memiliki nilai tambah bagi negara. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas pemurnian emas atau precious metal refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, pada Senin (17/3/2025).

    Dalam sambutannya Presiden menekankan bahwa Indonesia tidak hanya akan menjual bahan baku semata ke luar negeri, melainkan juga produk jadi yang memiliki nilai tambah bagi negara.

    “Berdirinya industri ini yaitu industri processing sehingga bahan baku, konsentrat bisa berubah dan dimurnikan menjadi logam-logam mulia, emas dan perak dan juga ada beberapa produk-produk lainnya,” kata Prabowo.

    “Ini sungguh sesuatu yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita. Ini yang kita hendaki bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar,” lanjutnya.

    PMR milik PTFI merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses hydrometallurgy terbesar di dunia. PMR ini juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

    “Kita bersyukur punya fasilitas industri ini. Saya diberitahu instalasi pemurnian logam, terutama emas ini yang terbesar di dunia dari hulu ke hilir di satu entitas,” ujar Prabowo.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

    Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyusun APBN untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, dalam beberapa kondisi, pengeluaran negara dapat melampaui pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadi defisit APBN.

    Pemahaman mengenai defisit APBN, termasuk penyebab dan dampaknya, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dilansir dari laman Investopedia, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Defisit APBN?

    Defisit APBN terjadi ketika jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam keuangan negara, yang mengharuskan pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti melalui penerbitan utang negara.

    Setiap tahunnya, pemerintah berupaya menyusun APBN dengan harapan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat tercapai. Namun, kenyataannya sering kali pendapatan negara tidak memenuhi target yang ditetapkan.

    Di sisi lain, pengeluaran terus meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan program sosial. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan defisit, yang menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor Penyebab Defisit APBN

    Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan defisit APBN meliputi:

    1. Pendapatan negara yang tidak mencapai target

    Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang ditentukan.

    Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan yang kurang efektif, serta kebocoran dalam sistem pemungutan pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan memperbesar defisit.

    2. Pengeluaran pemerintah yang membengkak

    Peningkatan belanja negara di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan subsidi energi, dapat menyebabkan defisit.

    Kadang-kadang, pemerintah terpaksa meningkatkan pengeluaran untuk menghadapi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Langkah ini dapat memperbesar defisit dalam APBN.

    3. Beban utang yang meningkat

    Untuk menutupi defisit, pemerintah sering kali mengandalkan utang. Namun, peningkatan utang yang berkelanjutan dapat memperburuk kondisi APBN karena pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang setiap tahun, yang semakin membebani anggaran negara.

    4. Fluktuasi ekonomi global

    Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap defisit APBN. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas, ketegangan perdagangan internasional, atau krisis ekonomi dunia, dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.

    Penurunan harga minyak dan komoditas lainnya juga dapat memengaruhi penerimaan negara, memperburuk posisi anggaran.

    Defisit APBN merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan berkelanjutan agar dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan.

  • Anggota Komisi XII DPR Sebut Keberhasilan Hilirisasi akan Tarik Minat Investasi di Berbagai Sektor – Halaman all

    Anggota Komisi XII DPR Sebut Keberhasilan Hilirisasi akan Tarik Minat Investasi di Berbagai Sektor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi XII DPR menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto mulai mengebut pelaksanaan program hilirisasi sebagai agenda utamanya yang diharapkan dapat menjadi daya ungkit perekonomian Indonesia.

    Terakhir, pada Minggu kemarin, Prabowo rapat bersama kabinet untuk membahas agenda 21 proyek hilirisasi.

    “Bagi pemerintah, hilirisasi ini juga strategi untuk menarik investasi. Kita tahu keberhasilan hilirisasi akan menarik minat investasi besar di berbagai sektor,” kata Anggota Komisi XII DPR Rusli Habibie dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

    Menurut Rusli, Indonesia hingga tahun 2029 membutuhkan investasi mencapai Rp 14.000 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Untuk mencapai target investasi tersebut pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis.

    Pertama, pemerintah membentuk Danantara sebagai salah satu instrumen investasi yang akan menstimulus masuknya investasi besar yang lain.

    Dengan masuknya Danantara ke berbagai sektor strategis diharapkan akan memancing masuknya investor-investor lain.

    Kedua, pemerintah juga mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan kualitas gizi yang baik diharapkan akan melahirkan sumber daya manusia yang lebih produktif pada masa mendatang.

    Ketiga, pemerintah juga terus memperbaiki tata kelola sektor-sektor strategis.

    “Dalam sektor minyak dan gas (migas), misalnya, hal yang terjadi di Pertamina akhir-akhir ini harus dimaknai sebagai jalan pemerintah untuk melakukan perbaikan. Sinyal terang juga dikirim oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Bahllil menyampaikan komitmennya untuk melawan mafia migas dan memperbaiki tata kelola LPG 3 kg,” ujarnya.

    Namun, menurut Rusli, di sisi lain pemerintah juga harus terus melakukan perbaikan, di antaranya mempercepat proses perizinan, menghapus aturan yang menghambat investasi, meningkatkan produktifitas SDM, mengadopsi teknologi seperti digitalisasi dan tentu kepastian hukum.

    “Dengan demikian kita bisa menghadirkan iklim investasi yang menarik dan berkualitas. Tentu, muaranya peningkatan investasi adalah penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat,” paparnya.