Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Fathi, meminta masyarakat dan investor tidak panik berlebihan mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Sebab, anjloknya IHSG disebut-sebut karena munculnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak kemudian menerima informasi-informasi yang tidak utuh, yang kurang benar, khususnya para pelaku investor retail ataupun investor di pasar modal. Over Worried, kekhawatiran yang berlebihan yang kita sendiri tidak pernah mendengar itu sebetulnya,” kata Fathi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Fathi, jika memang Sri Mulyani mundur, maka Komisi XI sebagai mitra kerja pasti akan mengetahui lebih dulu.

    Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak terbawa opini negatif yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    “Marilah kita batasi jangan terlalu banyak kita buat opini negatif. Kita harus saling bahu membahu, kita saling support, kita saling dorong untuk menuju Indonesia maju, menuju target ekonomi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Fathi.

    Terkait pergerakan IHSG yang anjlok, sementara bursa saham di Asia justru menguat, Fathi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pasar.

    Menurutnya, fluktuasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sentimen dalam negeri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang telah berlangsung sejak lama.

    “Jadi sebetulnya secara umum, secara global, kalau kita berbicara global itu memang terjadi kontraksi, memang terjadi koreksi penurunan. Hanya kebetulan pas kemarin kita ada pergerakan ekstrem ke bawah itu memang di Asia sedang ada kenaikan. Tetapi tidak bisa dipandang kondisi pada satu hari dan satu sesi itu saja,” jelas Fathi.

    Dia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebijakan ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ketegangan perdagangan internasional.

    “Ini kan sebuah rangkaian, dimulai dari awal tahun adanya kebijakan-kebijakan ekstrem dari Presiden Amerika, adanya trade war, ini yang kemudian menjadikan sebuah kekhawatiran daripada investor global. Berimbas kepada retail juga mungkin di Indonesia yang tentu tidak bisa menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di dunia global,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menepis spekulasi mengenai pengunduran dirinya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.

    “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (*)

  • GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengundang pro dan kontra masyarakat. GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini. 

    Namun, melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi.

    “GP Ansor sebagai bagian dari civil society di Indonesia terus berkontribusi untuk memperkuat supremasi sipil di Tanah Air, sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharuddin dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

    Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR setuju membawa RUU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan sejumlah catatan. 

    Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, menurut Addin, harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah. Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI.

    Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya. 

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” jelas Addin.

    Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini. 

    Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Addin.

    Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi. 

    “Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI, tetapi lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat,” pungkas Addin mengenai RUU TNI.

  • Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef meyakini penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 35,6 triliun pada Januari 2024.

    Riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    “Itu menggambarkan [masyarakat] bukan tidak ingin mudik, tapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi Indef yang digelar secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Eko pun mengkritisi kebijakan efisien anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Menurutnya, pemerintah seharusnya terus menggenjot belanja seiring melambatnya daya beli bukan sebaliknya.

    “Harusnya menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat dan daerah,” katanya.

    Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan pergerakan masyarakat selama mudik sebetulnya akan menciptakan efek berantai yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga berimbas secara positif ke sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi regional.

    Lebih spesifik, Fadhila menyebut mudik akan berdampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal. Dari sektor UMKM lokal, kunjungan wisatawan selama mudik akan meningkatkan permintaan produk lokal makanan khas daerah dan suvenir 

    “Ekonomi regional, dengan adanya mudik ini, ini akan meningkatkan PDRB untuk sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Hanya saja, studi Indef mengungkap efisiensi anggaran akan tekan lonjakan konsumsi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE).

    Indef coba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara. Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi yang sama.

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua per tiga penduduk Indonesia ada di Jawa.

    “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • KAI Daop 1 Jakarta sebut pangan di Stasiun Gambir aman

    KAI Daop 1 Jakarta sebut pangan di Stasiun Gambir aman

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyatakan seluruh makanan atau pangan yang dijual di area Stasiun Gambir aman dari bahan kimia berbahaya.

    Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan sanitasi yang dilakukan pihak stasiun dan Puskesmas Gambir untuk memastikan kualitas pangan yang aman bagi penumpang.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan yang diuji bebas dari bahan kimia berbahaya,” kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dalam kegiatan itu, petugas melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di area Stasiun Gambir lalu memeriksa enam toko atau tenda kuliner dan memilih 14 sampel makanan untuk diuji.

    Ixfan mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Uji Kualitas Pangan dalam rangka Event Ta’jil Ramadhan serta Arus Mudik dan Balik Idul Fitri.

    Melalui kegiatan ini, kata Ixfan, KAI Daop 1 Jakarta berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang dengan memastikan kualitas pangan dan sanitasi lingkungan di stasiun tetap terjaga.

    “Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat dan pengguna KA bahwa tenant-tenant di Stasiun Gambir selalu menjaga kualitas pangan dan kebersihan lingkungan sesuai standar kesehatan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia dilantik setelah sebelumnya dinyatakan mendapatkan jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025.

    Edwin yang sudah berkarir selama 33 tahun di lingkungan TNI AL mengaku akan menggunakan pengalamannya dalam memajukan Lemhannas.

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,” ujar dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara.

    Edwin menilai sebagai lembaga yang mencetak calon pemimpin nasional, Lemhannas berperan dalam menyiapkan figur yang visioner, berintegritas, dan memiliki wawasan luas terhadap tantangan nasional serta global.

    Karenanya, dia menekankan pendidikan di Lemhannas RI perlu semakin berorientasi pada praktik dan simulasi langsung agar para peserta dapat memahami kompleksitas pengambilan keputusan dalam kondisi nyata.

    Selain itu, Edwin mengaku akan memperkuat kurikulum soal keamanan maritim untuk disajikan kepada siswa di Lemhannas.

    “Keamanan maritim adalah elemen vital bagi kedaulatan dan ketahanan negara. Saya ingin memastikan para pemimpin masa depan memahami tantangan geopolitik dan geostrategis yang terkait dengan aspek ini,” kata dia.

    Edwin yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI berkomitmen untuk menanamkan disiplin serta standar etika yang tinggi bagi peserta pendidikan di Lemhannas.

    “Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan intelektual, tetapi juga oleh integritas dan disiplin yang kuat,” tegasnya.

    Profil singkat Edwin

    Perjalanan karirnya dimulai ketika dirinya menjadi siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 37 tahun 1991, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan spesialisasi sebagai penerbang TNI AL.

    Kemampuannya di bidang penerbangan membawanya ke berbagai operasi strategis sebelum dipercaya memimpin kapal perang dalam berbagai misi.

    Karier Edwin terus berkembang dengan penugasan di berbagai lini, mulai dari aspek operasional hingga penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI.

    Ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Danpuspenerbal), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kekuatan udara Angkatan Laut.

    Selanjutnya, Edwin mengemban tugas sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) dan kemudian Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI).

    Karirnya berlanjut ketika dirinya mendapat jabatan baru sebagai
    Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

    Selanjutnya, dia dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal (Asrena Kasal), lalu Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI), sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.

    Dari segi latar belakang pendidikan, Edwin meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Hang Tuah, serta menyelesaikan program Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan.

    Dia juga pernah menerbitkan buku berjudul “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”.

    Buku ini mengangkat peran sektor maritim yang menjadi kunci mewujudkan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Rabu dibuka melemah 30,59 poin

    IHSG Rabu dibuka melemah 30,59 poin

    Pekerja melihat gawainya di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (28/6/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom/am.

    IHSG Rabu dibuka melemah 30,59 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 11:11 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke posisi 6.192,80.

    Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

    Sumber : Antara

  • Komnas HAM Minta DPR dan Pemerintah Perpanjang Pembahasan Revisi UU TNI, Ini Alasannya

    Komnas HAM Minta DPR dan Pemerintah Perpanjang Pembahasan Revisi UU TNI, Ini Alasannya

    PIKIRAN RAKYAT – Komnas HAM berharap DPR RI dan pemerintah dapat memperpanjang pembahasan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Sebab, revisi UU TNI banyak mendapat atensi dan kritik dari publik lantaran berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi.

    “Memang seharusnya proses pembahasan ini diperpanjang. Sehingga apa yang menjadi aspirasi dan perhatian publik dapat didiskusikan lebih lanjut,” kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Atnike mengatakan pihaknya sudah memberikan catatan terkait risiko-risiko yang akan muncul akibat perluasan jabatan sipil bagi militer dan persoalan HAM. Ia menyatakan, Komnas HAM bakal melakukan pemantauan dan pengamatan jika pada akhirnya RUU TNI disahkan menjadi undang-undang.

    “Kami nanti akan melakukan tentunya pengamatan ketika Undang-Undang ini nanti dilaksanakan, apakah memang apa yang kami rekomendasikan di dalam temuan-temuan kajian Komnas HAM termasuk dalam siaran pers hari ini terjadi atau tidak,” ucap Atnike.

    Atnike menuturkan, sejak awal Komnas HAM sudah merekomendasikan untuk memitigasi timbulnya ekses-ekses yang tidak diinginkan dari substansi perluasan jabatan sipil. Ia berharap temuan soal catatan risiko tidak terjadi apabila RUU TNI disahkan.

    Komnas HAM juga mendorong seluruh RUU yang dibahas di DPR agar dilakukan secara transparan dan memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi setiap warga negara.

    “Proses revisi UU TNI ini kami menilai adanya kurang transparansi yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM sebagaimana diatur dalam UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Atnike.

    4 Rekomendasi Komnas HAM

    Komnas HAM sudah mengkaji proses pembahasan hingga isu-isu fundamental terkait RUU TNI. Dari kajian yang dilakukan pada 2024, Komnas HAM menemukan dua temuan utama terkait RUU tersebut.

    Pertama yakni mengenai usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif yang berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI. Menurut Komnas HAM, dwifungsi bertentangan dengan TAP MPR 7 MPR 2000 tentang peran TNI dan Polri serta prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

    “TAP MPR tersebut menegaskan TNI sebagai bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara yang berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara,” kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

    Anis menyebut dalam perkembangan pembahasan RUU TNI, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian/lembaga sipil. Selain itu, kata dia, adanya pengaturan bahwa presiden bisa membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya.

    Lebih lanjut, Anis mengungkap temuan kedua yang diperoleh Komnas HAM yaitu terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, hal ini berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, dan penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas.

    “Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat generasi tubuh di TNI,” ujar Anis.

    Tak hanya itu, lanjut Anis, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia prajurit aktif. Ia menyebut isi kesejahteraan seharusnya direspons melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif, mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya.

    Oleh sebab itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan DPR dalam proses revisi UU TNI sebagai berikut:

    Melakukan evaluasi implementasi UU 34/2004 tentang TNI secara menyeluruh. pemerintah perlu melakukan audit komprehensif terhadap implementasi UU TNI dan efektivitas peran TNI dalam sistem pertahanan negara sebelum mengusulkan perubahan regulasi. Menjamin partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. penyusunan RUU harus dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta komunitas yang berdampak langsung dari kebijakan ini. Mencegah kembalinya dwifungsi TNI. Revisi UU TNI harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan serta memperkuat supremasi sipil. Mengkaji ulang perpanjangan usia pensiun. Usulan perpanjangan masa dinas prajurit harus mempertimbangkan struktur organisasi TNI, regenerasi kepemimpinan, demi kesejahteraan dan profesionalisme TNI dan efisiensi anggaran pertahanan.

    “Alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia prajurit aktif,“ ujar Anis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Belajar dari Bung Hatta, Begini Strategi Menghadapi Tantangan Ekonomi Nasional

    Belajar dari Bung Hatta, Begini Strategi Menghadapi Tantangan Ekonomi Nasional

    Jakarta: Pemikiran Bung Hatta tentang kedaulatan rakyat, semangat gotong-royong, dan keadilan sosial dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi Indonesia saat ini. 
     
    Gagasan-gagasan tersebut bisa menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan.
     
    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa warisan pemikiran para pendiri bangsa, termasuk Bung Hatta, dapat menjadi landasan dalam mencari solusi atas permasalahan ekonomi nasional.

    “Pemikiran para pendiri bangsa terkait pembangunan perekonomian nasional sejatinya bisa kita cermati bersama sebagai bagian dari upaya untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini,” ujar Lestari dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertajuk Relevansi Pemikiran Sosial Ekonomi Bung Hatta dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Yayasan Hatta dan LP3ES, Rabu, 19 Maret 2025.
     
    Menurut Lestari, konsep kedaulatan rakyat, gotong-royong, dan keadilan sosial yang diperjuangkan Bung Hatta seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi saat ini. 
     
    Ia pun mendorong generasi penerus untuk belajar dari strategi para pendiri bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa lalu.
     

    Prinsip ekonomi Pancasila
    Senada dengan itu, Anggota Pembina Yayasan Hatta, Sri Edi Swasono, menjelaskan bahwa konsep ekonomi Pancasila merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan prinsip demokrasi ekonomi. Selain itu, dasar-dasar keadilan sosial dalam sistem ekonomi Indonesia juga termaktub dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta sila kelima Pancasila.
     
    Sri Edi juga mengungkapkan bahwa pada 1965, ekonom Emil Salim pernah menyusun naskah Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia atas penugasan dari Departemen Urusan Research Nasional. Dalam naskah tersebut, Emil Salim menekankan bahwa sistem ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi sosialisme Pancasila yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan solidaritas.
     
    “Kekeluargaan dalam ekonomi Indonesia bermakna brotherhood, di mana setiap elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam pengembangan perekonomian,” tutur Sri Edi.
     
    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bung Hatta melihat sistem ekonomi Indonesia sebagai ekonomi sosialis yang lahir dari semangat perjuangan rakyat dalam menghadapi ketidakadilan di masa kolonial.
     
    Pemikiran Bung Hatta tentang koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan juga masih sangat relevan hingga saat ini. Hal ini disampaikan oleh Dosen FEB Universitas Muslim Indonesia, Ratna Sari. Menurutnya, Bung Hatta menekankan tiga prinsip utama dalam membangun perekonomian, yaitu kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi.
     
    “Bung Hatta percaya bahwa sebuah negara merdeka harus memiliki ekonomi yang mandiri, dan koperasi adalah bentuk ekonomi yang paling sesuai dengan budaya Indonesia,” kata Ratna.
     
    Dalam konsep demokrasi ekonomi yang diusung Bung Hatta, masyarakat memiliki kendali atas sumber daya ekonomi. Ratna menegaskan bahwa rakyat tidak hanya berhak memilih pemimpin, tetapi juga harus memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan ekonomi.
     

    Sementara itu, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI, Usman Kansong, menambahkan bahwa pemikiran Bung Hatta dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial selalu berorientasi pada kedaulatan rakyat. Ia menilai bahwa konsep demokrasi ekonomi yang digagas Bung Hatta bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.
     
    “Dalam politik, Bung Hatta mengedepankan demokrasi kerakyatan, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat,” ujar Usman.
     
    Pada sektor sosial, lanjutnya, pemikiran Bung Hatta tentang pendidikan menitikberatkan pada pemberdayaan rakyat, dengan tujuan akhir terciptanya keadilan sosial. Sementara di bidang ekonomi, ia berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 dan konsep koperasi yang ia pelajari hingga ke negara-negara Skandinavia.
     
    Menurut Usman, pemikiran Bung Hatta juga memiliki corak ke-Indonesia-an yang kental, dengan nilai-nilai religiusitas yang berakar kuat, terutama dalam konteks keislaman. Ia pun melihat bahwa gagasan Bung Hatta menawarkan jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, yakni komunisme dan liberalisme.
     
    “Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengimplementasikan pemikiran Bung Hatta dalam kebijakan ekonomi kita saat ini?” pungkas Usman.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BNN dan Trunojoyo Institute perkuat sinergi generasi muda dalam P4GN

    BNN dan Trunojoyo Institute perkuat sinergi generasi muda dalam P4GN

    “Semakin banyak masyarakat yang terlibat, artinya berbagai pendekatan komunitas menjadi sangat penting karena persoalan narkotika ini ada dalam ruang sosial di mana masyarakat itu berada,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama organisasi pemuda, Trunojoyo Institute, memperkuat sinergi generasi muda dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada pertemuan di Jakarta, Selasa (18/3).

    Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Marthinus Hukom mengatakan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan narkotika sangat penting, sejalan dengan beberapa program BNN yang melibatkan unsur masyarakat lokal dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan narkotika.

    “Semakin banyak masyarakat yang terlibat, artinya berbagai pendekatan komunitas menjadi sangat penting karena persoalan narkotika ini ada dalam ruang sosial di mana masyarakat itu berada,” kata Marthinus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Trunojoyo Institute merupakan organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi, politik, pengembangan sumber daya multi-sektoral, serta peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan pemuda di Indonesia.

    Berdiri sejak tahun 2022 silam, Direktur Eksekutif Trunojoyo Institute Mochamad Sultoni menyebutkan pihaknya memiliki visi besar dalam mewujudkan kebebasan individu dalam berpendapat serta berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat Indonesia.

    Salah satu program yang diusung Trunojoyo Institute, yakni penguatan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berbasis komunitas atau Community-Based Narcotic Eradication Unit.

    Ia menjelaskan program tersebut melibatkan masyarakat lokal dalam mendeteksi dini aktivitas narkoba di lingkungannya serta mendorong kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat sipil.

    “Kami berharap dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba sebagai perwujudan dalam mendukung salah satu program Astacita Presiden Republik Indonesia,” ujar Sultoni dalam kesempatan yang sama.

    Adapun berbagai langkah strategis yang dilakukan Sultoni bersama rekan-rekannya mendapat apresiasi dari Kepala BNN.

    Kedua pihak berharap kunjungan tersebut akan membuahkan hasil kerja sama berpayung hukum sebagai landasan kolaborasi dalam upaya P4GN.

    Keinginan Trunojoyo Institute untuk terlibat dalam perjuangan melawan narkotika menjadi gambaran bahwa generasi muda tak menutup mata terhadap ancaman serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

    Dengan adanya kolaborasi itu, diharapkan semakin banyak generasi muda yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih tanpa narkoba.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tur Konser G-Dragon Dikonfirmasi Bakal Digelar di Jakarta Juli 2025

    Tur Konser G-Dragon Dikonfirmasi Bakal Digelar di Jakarta Juli 2025

    JAKARTA – G-Dragon baru saja mengumumkan jadwal tur konser Übermensch di beberapa kota. Jakarta pun menjadi salah satu destinasi pertunjukan tunggal sang leader BigBang tersebut.

    Konser GD di Jakarta akan digelar pada 26 Juli mendatang di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Hal itu disampaikan akun resmi Fanplus1dotcom pada hari ini, Rabu 19 Maret.

    Pengumuman G-Dragon World Tour fase 1 mencakup sejumlah kota di beberapa negara Asia. Dimulai pada 10 Mei di Tokyo, konser akan singgah ke Bulacan, Kuala Lumpur, Osaka, Taipei hingga 10 Agustus di Hong Kong.

    VIP dan fans Kwon Jiyong di Tanah Air pun antusias melihat pengumuman tersebut. Meski hanya mendapat satu jadwal pertunjukan, mereka tetap bersemangat karena perang tiket dipastikan bakal sengit.

    “Indonesia sehari aja king serius ini??? 😭,” kata salah satu fans di kolom komentar Instagram @fanplusonedotcom. “Alhamdulillah JAKARTA.. I’M SO EXCITED 😭😭😭,” sahut lainnya.

    Konser solo G-Dragon akan membawa materi-materi di album terbaru, Übermensch sebagai sajian utama. Album ini memuat karya-karya eksploratif GD dengan beragam warna dan genre.

    Artis yang mendapat predikat raja K-Pop ini terakhir kali menggelar tur pada 2017 lalu. Setelah tujuh tahun lebih berselang, ia siap kembali menghibur para penggemar di berbagai belahan dunia dengan seni pertunjukan artistik dan berkelas.