Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • KPK Geledah Kantor Visi Law yang Didirikan Eks Jubir Febri Diansyah, Terkait Kasus TPPU SYL

    KPK Geledah Kantor Visi Law yang Didirikan Eks Jubir Febri Diansyah, Terkait Kasus TPPU SYL

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor hukum Visi Law yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Maret 2025. Penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Perlu diketahui, Visi Law didirikan oleh mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dan eks peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz.

    “Benar (penyidik menggeledah kantor Visi Law). Terkait Sprindiknya TPPU tersangka SYL,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Rabu, 19 Maret 2025.

    Tessa mengatakan, mantan tim kuasa hukum SYL, Rasamala Aritonang ikut menyaksikan proses penggeledahan. Akan tetapi, belum diketahui barang bukti yang disita dari lokasi tersebut. Pada hari ini, Rasamala juga diperiksa sebagai saksi untuk perkara TPPU SYL.

    Daftar Aset SYL yang Disita KPK

    KPK melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka SYL. Penyidikan ini hasil pengembangan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang lebih awal menjerat politikus Partai Nasdem tersebut.

    Sebagaimana diketahui penggunaan Undang-Undang (UU) pencucian uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melalui pasal ini, KPK dapat menerapkan strategi follow the money, dan sangat mungkin merampas aset-aset milik SYL. Pasal TPPU yang diterapkan lembaga antirasuah terhadap SYL adalah upaya konkret memiskinkan koruptor.

    Sejalan dengan penyidikan kasus dugaan pencucian uang SYL, tim penyidik menyita sejumlah aset berupa kendaraan hingga rumah yang berada di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan, salah satu rumah ada yang seharga Rp4,5 miliar.

    Daftar Aset SYL yang Disita KPK

    1. Mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar

    Tim Penyidik menyita 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna Putih beserta 1 buah kunci remote mobil pada Rabu, 22 Mei 2024. Mobil tersebut ditemukan di lahan kosong Perumahan Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan.

     Mobil tersebut diduga sengaja disembunyikan oleh orang dekat SYL untuk menghindari pencarian tim penyidik KPK.

    2. Mobil Mercedes Benz

    Tim penyidik KPK menyita satu unit mobil merek Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna hitam beserta satu kunci remote. Mobil tersebut sempat disembunyikan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik juga menemukan fakta bahwa mobil Mercedes Benz itu penguasaan orang terdekat SYL.

    3. Rumah di Makassar Seharga Rp4,5 Miliar

    Penyidik menyita satu rumah milik SYL yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah itu ditaksir seharga Rp4,5 miliar. SYL membeli rumah senilai miliaran rupiah menggunakan uang yang bersumber dari Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta (MH).

    4. Rumah di Parepare

    KPK menyita satu rumah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pembelian rumah tersebut dilakukan oleh Muhammad Hatta (MH). Dia diduga membeli rumah itu untuk SYL menggunakan uang hasil memeras pejabatan Kementerian Pertanian (Kementan).

    5. Mercedes Benz, New Jimny dan Honda Adv

    Lembaga antirasuah menyita mobil Mercedes-Benz Sprinter dan New Jimny yang diduga sengaja disembunyikan SYL di dua lokasi berbeda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, penyidik juga menyita 1 unit motor Honda X-ADV 750.

    6. Sita Rumah di Jaksel

    Selain di Parepare dan Makassar, KPK lebih dulu menyita rumah SYL yang berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) pada Februari 2024. Penyidik bersama Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih terus melacak aset-aset SYL.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • RUU TNI Sudah Masuk Putusan Tingkat 1, Pemerintah dan DPR Mendadak Ubah Frasa Penting

    RUU TNI Sudah Masuk Putusan Tingkat 1, Pemerintah dan DPR Mendadak Ubah Frasa Penting

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi I DPR bersama Pemerintah secara tiba-tiba kembali membahas revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sore hari ini di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta setelah antara kedanya sepakat pengambilan keputusan Tingkat 1.

    Komisi I DPR dan pemerintah sebelumnya telah bersepakat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI akan dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun paripurna tersebut direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025.

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memastikan pembahasan yang hanya menyita waktu kurang lebih satu jam itu tidak merubah pasal satupun. 

    “(Penyempurnaan) frasa-frasa jadi kalau keamanan nanti tafsirannya nanti TNI bisa urusan dengan tugas polri padahal itu tugas pokok adalah menyangkut soal pertahanan negara,” kata Supratman di DPR RI, Rabu 19 Maret 2025.

    Menurut Supratman, tidak jadi masalah jika pembahasan masih dilakukan meski diputuskan untuk dibawa ke rapat Paripurna. 

    “Enggak apa-apa, ini kan tetep juga sama, rapat kerja juga. Karena itu, itu hanya soal menyangkut tadi seperti diksi keamanan harusnya pertahanan,” katanya.

    Namun politikus Partai Gerindra itu enggan menyebut lebih jelas pada pasal bagian mana terjadi penyempurnaan frasa. 

    “Lupa saya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, di sore hari, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas ditahan dan dipaksa keluar dari mobilnya oleh mahasiswa Universitas Trisakti di pagar gerbang Pancasila pintu belakang gedung DPR/ DPD/ MPR RI.

    Pantauan Pikiran-rakyat.com di lokasi, politikus Partai Gerindra itu hendak masuk ke dalam gedung DPR melalui pintu tersebut, tetapi dicegat oleh mahasiswa. Dua ajudan Supratman sempat turun dari mobil menenangkan massa aksi.

    Namun, mereka tetap memaksa Supratman turun dari mobil. Mereka bahkan mencopot pelat mobil yang ditumpangi politikus Partai Gerindra tersebut, hingga menggebrak mobil patwal polisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.

    “Presiden 17 Agustus (mendatang) ingin meresmikan atau launching nanti program government technology yang akan nanti menyatukan semua ‘apps’ yang ada di kementerian/lembaga, sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

    Luhut menilai integrasi dari seluruh layanan publik yang ada di kementerian/lembaga nantinya dapat diakses melalui GovTech, sehingga diharapkan dapat lebih transparan dan meminimalisasi terjadinya potensi korupsi.

    Dalam rapat tersebut, Presiden juga memerintahkan adanya terobosan agar setiap keluarga bisa memiliki akun rekening bank. Jika keluarga tersebut merupakan penerima manfaat bantuan sosial, penyaluran bantuan tersebut dapat ditransfer secara langsung sehingga tepat sasaran.

    “Ini kita kira-kira sudah menghitung, bisa berapa besar yang kita hemat mungkin hampir Rp100 triliun dan seterusnya, nanti secara bertahap angka-angkanya nanti saya kira bisa diberi tahu kemudian,” tambah Luhut.

    Luhut menambahkan bahwa Presiden dijadwalkan menemui ratusan anak muda yang menggagas GovTech.

    Adapun Govtech terdiri dari empat pilar. Pilar pertama terkait dengan optimalisasi penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sistem digital dalam pilar ini, yaitu Coretax untuk pajak dan Simbara untuk PNBP melalui mineral dan batu bara.

    Pilar kedua menyoal efisiensi belanja negara, yakni lewat sistem e-catalogue versi 6.0. Sistem ini hadir dengan fitur baru seperti pengawasan real-time, integrasi lintas kementerian dan lembaga, analisis kebutuhan otomatis, serta evaluasi vendor berbasis data untuk memastikan belanja negara tepat sasaran dan bebas dari pemborosan.

    Pilar ketiga terkait dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan. Sistem digital pada bidang ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat.

    Adapun pilar terakhir menyangkut kemudahan berusaha lewat sistem Online Single Submission (OSS).

    Penyempurnaan OSS dapat mempercepat proses perizinan usaha dan meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Sistem OSS yang lebih terintegrasi ini akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan menarik lebih banyak investasi langsung.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUU TNI Akan Dibawa ke Paripurna, Ini Jadwalnya

    RUU TNI Akan Dibawa ke Paripurna, Ini Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi I DPR RI sepakat membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI ke tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.

    “Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Meski jadwal pengesahan sudah ditetapkan, Komisi I DPR RI belum menerima undangan rapat paripurna.

    “Tinggal tunggu keputusan BAMUS, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa, karena masa reses itu diundur ke Rabu depan, jadi paripurna penutupan baru akan dilaksanakan di Selasa depan,” jelasnya.

    Dave, yang juga merupakan politikus Partai Golkar, menyebut reses akan dilaksanakan pada 26 Maret 2025 menjelang Idul Fitri.

    “Iya resesnya akan kita laksanakan tanggal 26 Maret. Akan tapi jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan semangat reformasi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam ranah politik masih terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

    “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Addin menuturkan bahwa GP Ansor meyakini supremasi sipil semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Terlebih, fungsi kontrol juga semakin menguat.

    “Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait kekhawatiran publik akan munculnya kembali dwifungsi militer lewat RUU TNI, GP Ansor mengajak masyarakat untuk menganalisis secara jernih substansi RUU tersebut beserta landasan hukumnya.

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin menegaskan.

    Dalam pandangan GP Ansor, ketentuan terkait pembolehan anggota TNI menduduki jabatan sipil telah memiliki koridor jelas, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari karier keprajuritan.

    Sementara itu, perihal penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, GP Ansor mendorong adanya proporsionalitas demi menjaga profesionalitas TNI.

    Maka dari itu, imbuh Addin, substansi UU TNI baru nantinya masih berada pada koridor implementasi yang benar.

    Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa dalam mengawal pembahasan RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Addin berharap semua pihak dapat mempelajari langkah Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam melakukan perubahan atas UU TNI.

    Menurut dia, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

    Gus Dur, kata dia, tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi juga menciptakan fondasi etis bahwa TNI mesti tunduk di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 75.000 hektare sawah baru yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng), sehingga bisa menghasilkan produksi beras dalam jumlah besar.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk mengikuti Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalteng.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan, Provinsi Kalteng memiliki potensi besar untuk memaksimalkan program cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah) guna mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.

    “Kalimantan Tengah di tahun 2025 ini kita berharap dapat mencetak sawah hingga mencapai target 75.000 hektare, dengan demikian Kalteng nantinya dapat memproduksi 1 juta ton beras dan memberikan suplai ke provinsi lain,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Ada pun wilayah yang menjadi lokasi perluasan cetak sawah di Kalteng meliputi enam kabupaten, yaitu: Kabupaten Kapuas dengan 40.779 hektare, Pulang Pisau 10.931 hektare, Kotawaringin Timur 4.261 hektare, Barito Utara 4.148 hektare, Seruyan 2.791 hektare, dan Lamandau 311 hektare.

    Berdasarkan data sementara dari Kementerian Pertanian (Kementan), total lahan yang sudah menandatangani kontrak di Kalimantan Tengah mencapai 63.222 hektare, dengan 7.541 hektare dalam proses kontrak dan 4.273 hektare dalam persiapan kontrak.

    Amran berharap, dengan adanya program perluasan cetak sawah di Kalimantan Tengah ini, perekonomian masyarakat, khususnya para petani, dapat meningkat secara signifikan.

    “Saya berharap program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, karena jika tidak, kami akan mengevaluasi dan memindahkannya ke daerah atau kabupaten lain. Jika Kalimantan Tengah tidak mampu, maka program ini akan diserahkan ke provinsi lain,” tegasnya.

    Melalui rapat koordinasi luas tambah tanam dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025, yang digelar di Aula Kayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Amran berpesan agar petugas penyuluhan pertanian dapat meningkatkan kinerjanya.

    Hal ini penting agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memenuhi target Kementan yang telah ditetapkan, sehingga swasembada pangan nasional dapat terwujud dan Indonesia menjadi kekuatan pangan dunia.

  • 3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    Sukabumi, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai peradilan militer adalah solusi tepat untuk penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

    “Terkait penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia,” ujar Natalius Pigai setelah mengisi kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Pigai, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang lebih tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI.

    “Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka mereka langsung dicopot dari jabatannya, kemudian diproses di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi,” jelasnya.

    Pigai menambahkan, proses hukum militer lebih cepat dibandingkan peradilan umum, yang dapat memakan waktu lima hingga sepuluh tahun.

    Dengan adanya mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, yang berpedoman pada tiga hal utama: Pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian.

    Terkait apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan.

    “Sulit untuk menentukannya karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM,” jelas Menteri HAM Natalius Pigai soal penembakan tiga polisi saat penggerebekan sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

  • Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIPUTAT- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggerebek pabrik skincare abal-abal di Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (19/3/2024) 

    Pabrik skincare ilegal tersebut berada di sebuah rumah mewah di Kampung Gunung, Cireunde, Ciputat Timur.

    Saat memasuki rumah itu, terlihat ruang pengemasan yang dipenuhi dengan botol-botol berwarna kuning, yang diduga merupakan kemasan untuk produk kosmetik ilegal.

    Di bagian belakang rumah, terlihat lokasi produksi skincare tanpa merek yang diduga diproduksi secara ilegal.

    Di dalam ruangan tersebut, terdeteksi adanya sebuah mesin aduk atau mixer besar yang mampu menghasilkan hingga 25 kilogram base krim dalam sekali produksi.

    Mesin ini digunakan memproduksi produk skincare dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan standar keamanan dan kesehatan.

    “Mereka sekali produksi banyak sekali, bisa sampai ribuan. Ini kan sama saja penipuan untuk masyarakat banyak,” ujar Ketua BPOM RI Taruna Ikrar.

    Tak hanya itu, di ruangan lainnya, terdapat tumpukan kardus cokelat yang dipakai untuk kemasan produk skincare tersebut.

    “Sebulan keuntungan 1 miliar,” kata Taruna Ikrar.

    Terlihat ada ruangan khusus yang difungsikan untuk penyimpanan zat kimia yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.

    Zat-zat kimia yang digunakan dalam produksi skincare tersebut ditempatkan dalam berbagai wadah penyimpanan. 

    Beberapa di antaranya diletakkan dalam jerijen plastik berwarna biru dan putih dengan berbagai ukuran. 
    Adapun pabrik skincare sudah beroperasi selama dua tahun, yaitu sejak tahun 2023. 

    “Pengakuannya sementara sudah dua tahun tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” jelas dia.

    Kini, sang pemilik skincare ilegal tersebut sudah diamankan oleh pihak BPOM RI dan tengah penyelidikan lebih lanjut.

    “Pelaku sedang kita amankan dan faktanya, mereka sudahelanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang kesehatan,” Tutup Taruna.

    Sementara itu, ketua RT 02/04 Adi Mulyadi menceritakan bahwa sekitar dua tahun lalu usaha skincare ini telah berdiri di wilayah kepemimpinannya.

    “Ini baru sebulan, sebelumnya gak jauh dari sini, kurang lebih dua tahun, tapi disitu udah ada usaha,” ucap Adi Mulyadi.

    Kata Adi, ia tak tau pasti apakah usaha tersebut memiliki izin yang sah atau tidak, ia hanya menerima laporan dari warga yang akan tinggal di wilayah kepemimpinannya.

    “Dia laporan mau buka usaha untuk alat kecantikan, kita gak tau ada ijin atau tidak, yang penting lapor, yang penting tidak menggangu lingkungan,” pungkasnya.

    Dimiliki suami istri apoteker

    Pemilik pabrik skincare ilegal tersebut merupakan sepasang suami istri (pasutri) berinisial K dan IKC yang berprofesi sebagai apoteker. 

    Dengan keahlian tersebut, kedua pelaku sangat paham cara menyimpan dan mengolah zat-zat berbahaya yang digunakan untuk memproduksi skincare ilegal.

    “Pemiliknya ini atas nama K dan IKC yang juga berprofesi sebagai apoteker,” ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Taruna Ikrar usai menggerebek pabrik skincare ilegal tersebut, Rabu (19/3/2025).

    Berdasarkan pengakuan pelaku, K dan IKC mengoperasikan pabrik skincare ilegal tersebut sejak dua tahun lalu atau 2023.  

    “Tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” kata Taruna.

    Adapun K dan IKC memproduksi berbagai jenis produk skincare, seperti krim siang dan malam, sabun muka, dan lotion.

    Seluruh produk tersebut tak mencantumkan merek ataupun nomor izin edar. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 5.000 skincare ilegal yang dijual ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya Semarang, Medan, dan Makassar.

    “Omzet penjualan sekitar Rp 1 miliar per bulan,” jelas dia.

    Usai penggeledahan, K dan IKC diamankan pihak BPOM RI. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar.

    “Mereka sudah melanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang Kesehatan,” ucap Ikrar. (Tribun Tangerang/Kompas.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul BPOM Gerebek Rumah Produksi Skincare Ilegal di Ciputat Tangsel, Raup Cuan Rp 1 Miliar Per Bulan

  • DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mendengar secara langsung kekhawatiran pasar, dan Presiden juga perlu menyampaikan secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah.

    Oleh karena itu, Mari Elka menyambut baik rencana Presiden bertemu dengan para investor, terutama setelah IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok pada Selasa (17/3).

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,” kata Wakil Ketua DEN saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga berharap pertemuan itu nantinya menjadi kesempatan bagi para investor untuk menyampaikan langsung kekhawatiran mereka.

    “Kami harapkan itu beliau sendiri (langsung bertemu, red.). Kami akan mendengarkan bagaimana beliau menjelaskan, tetapi saya rasa tadi saya sudah memberi beberapa kisi-kisi kira-kira apa yang menjadi concern pasar,“ kata Mari Elka.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11.19,31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), Selasa (18/3), dipicu oleh penurunan IHSG yang mencapai lebih dari 5 persen.

    IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang. Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Kemudian, pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39. Kemudian, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 20,34 poin atau 2,79 persen ke posisi 709,01.

    IHSG Bursa Efek Indonesia masih dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke posisi 6.192,80, sementara Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

    Walaupun demikian, IHSG pada Rabu sore ditutup menguat 88,27 poin atau 1,42 persen ke posisi 6.311,66. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,66 poin atau 0,38 persen ke posisi 711,67.

    Presiden pada Rabu sore memanggil Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana.

    Selepas rapat dengan Presiden, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Presiden Prabowo Subianto berencana menemui kelompok investor. Walaupun demikian, Luhut belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung.

    “Nanti Presiden akan bertemu dengan investor market. Nanti lagi diatur. Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) yang atur,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AL menyediakan satu unit kapal perang republik Indonesia (KRI) untuk antar warga dalam program pulang kampung atau mudik gratis Lebaran 2025.

    “Ini sebetulnya kegiatan dari Mabes AL. Mabes AL pada tahun ini, di bulan Ramadhan ini menyiapkan satu KRI. Yaitu KRI Banjarmasin nomor lambung 592,” kata Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat ditemui awak media di markas Koarmada RI, Jakarta Utara, Rabu.

    Denih mengatakan proses pendaftaran akan diumumkan oleh pihak Dinas Penerangan TNI AL lewat media sosial.

    Dia melanjutkan, KRI tersebut direncanakan akan berangkat membawa pemudik dari Kolinlamil, Jakarta Utara pada 27 Maret 2025.

    Kapal tersebut direncanakan akan bertolak ke Semarang dan tiba pada 28 Maret 2025. Selanjutnya, kapal akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan diperkirakan sampai pada 29 Maret 2025.

    Kapal tersebut, lanjut Denih, akan bertolak dari Surabaya pada April 2025 mendatang.

    “Dari Surabaya ke Semarang tanggal 7 April dan tiba di Jakarta tanggal 8 April,” jelas dia.

    Terkait KRI, Denih mengatakan kapal yang akan digunakan dapat menampung 1.500 penumpang. Masyarakat yang ingin membawa kendaraan motor pun diperbolehkan mudik menggunakan KRI ini.

    Dengan adanya kegiatan ini, Denih berharap TNI AL dapat meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga merayakan Lebaran.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025