Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Media Asing Sorot IHSG Anjlok, Perdagangan Saham di Indonesia Sempat Dibekukan – Halaman all

    Media Asing Sorot IHSG Anjlok, Perdagangan Saham di Indonesia Sempat Dibekukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3/2025), menjadi sorotan berbagai media asing.

    Perdagangan saham di Indonesia sempat dibekukan sementara setelah IHSG mengalami penurunan drastis lebih dari 5 persen dalam satu hari.

    Media CNBC TV18 dari India melaporkan, penurunan ini terjadi akibat kekhawatiran investor terhadap melemahnya ekonomi dan menurunnya belanja konsumen menjelang libur Idul Fitri.

    “IHSG anjlok hingga 5 persen, penurunan intraday terbesar sejak 10 September 2020, yang memicu penghentian sementara perdagangan,” tulis CNBC TV18.

    Media tersebut, juga menyebut, saham PT DCI Indonesia dan PT Barito Renewables Energy menjadi penyebab utama pelemahan, dengan masing-masing mengalami penurunan hingga batas bawah 20 persen.

    Manajer Portofolio di Timefolio Asset Management, Nigel Peh, mengatakan investor khawatir dengan lemahnya daya beli menjelang libur Idul Fitri.

    “Ada kekhawatiran tentang perusahaan konsumen dan penjualan yang lemah menjelang liburan, dengan banyak masyarakat mengurangi pengeluaran diskresioner,” ujarnya.

    CNBC TV18 juga mencatat, aksi jual pada Selasa semakin mempercepat penurunan saham-saham Indonesia.

    Hal ini memperkuat posisi pasar saham Indonesia sebagai salah satu yang berkinerja terburuk di dunia sepanjang tahun ini.

    Dolar yang menguat dan meningkatnya ketegangan perdagangan juga disebut sebagai pemicu keluarnya investor dari pasar saham Indonesia.

    “Semua mata kini tertuju pada keputusan suku bunga Bank Indonesia pada hari Rabu, karena investor menunggu potensi intervensi untuk menstabilkan mata uang dan mendorong pertumbuhan,” tambah CNBC TV18.

    Media ekonomi asal Inggris, Finimize Business, turut melaporkan kondisi ini.

    Menurut mereka, kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal Indonesia telah melemah sejak Februari lalu.

    “Hingga 28 Februari, saham Indonesia telah memasuki wilayah pasar melemah, jatuh lebih dari 20 persen dari rekor tertingginya pada bulan September,” lapor Finimize Business.

    Mereka juga menyoroti bahwa penurunan IHSG mungkin lebih disebabkan oleh likuidasi pedagang margin dan pelonggaran posisi daripada kelemahan ekonomi fundamental.

    Media Malaysia, The Star, juga menyoroti IHSG yang anjlok 7 persen ke level terendah dalam 3,5 tahun.

    “IHSG anjlok ke level 6.011, terendah sejak 21 September 2021, karena aksi jual tajam memicu penghentian perdagangan selama 30 menit setelah indeks menembus angka 5 persen,” tulis The Star.

    Menurut laporan tersebut, IHSG secara resmi telah melemah sejak 28 Februari, turun lebih dari 20 persen dari rekor puncaknya pada 19 September 2024.

    Mohit Mirpuri, manajer dana di SGMC Capital yang berbasis di Singapura, mengatakan penurunan ini lebih terlihat sebagai pelepasan posisi dan likuidasi paksa daripada perubahan fundamental ekonomi.

    “Aksi jual ini menggarisbawahi kekhawatiran investor terhadap rencana pengeluaran pemerintah dan prospek ekonomi Indonesia, yang mendorong banyak investor asing keluar dari pasar saham,” kata Mirpuri.

    Media Malaysia lainnya, Edge Malaysia, melaporkan nilai tukar rupiah turun 2 persen meskipun ada intervensi dari Bank Indonesia.

    “Data deflasi baru-baru ini meningkatkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan konsumsi,” kata Mirpuri.

    Ia juga menambahkan, pertemuan Bank Indonesia yang dijadwalkan pada Rabu dapat memberikan dorongan bagi pasar jika pemotongan suku bunga benar-benar terjadi.

    “Namun, gambaran yang lebih besar tetap berupa posisi selektif daripada pemulihan yang menyeluruh,” tambahnya.

    Situs ekonomi Market Screener dan Nasdaq juga merilis laporan serupa.

    “Bursa Efek Indonesia Akhiri Rekor Penurunan pada Selasa,” tulis Nasdaq dalam laporannya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Syarat dan Waktu Bonus Hari Raya 2025 untuk Driver Gojek, Grab, dan Maxim

    Syarat dan Waktu Bonus Hari Raya 2025 untuk Driver Gojek, Grab, dan Maxim

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengimbau perusahaan layanan angkutan berbasis online seperti Gojek, Grab, dan Maxim, untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada ojek online, taksi online, dan kurir.

    Imbauan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melalui Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

    “Bonus hari raya keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi,” tulis Yassierli dalam surat edaran.

    Jadwal pencairan BHR Driver Ojol

    Jika merujuk aturan pemerintah, perusahaan aplikasi diminta memberikan bonus hari raya paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idulfitri 2025. 

    Hari Raya Idul Fitri 2025 diperkirakan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025, berdasarkan prediksi pemerintah melalui Kementerian Agama dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah.

    Jika mengacu pada jadwal ini, maka BHR driver ojol akan cair paling lambat tanggal 24 Maret 2025.

    Terkait besaran nominal BHR sendiri adalah sebesar 20 persen dari pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

    Simulasi perhitungan BHR Driver OJol

    Bila merujuk pada Surat Edaran, ojol dan kurir yang produktif dan berkinerja baik mendapat bonus secara proposional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan rumus sebagai berikut:

    BHR= 20% x rata-rata penghasilan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir

    Pendapatan masing-masing ojol dan kurir bervariasi tiap bulannya. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati, rata-rata pendapatan bersih yang diterima driver ojol per bulan sekitar Rp3 juta.

    “[Pendapatan bersih bulanan sekitar] Rp3 jutaan,” kata Lily kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Berdasarkan pendapatan rata-rata yang disampaikan SPAI, maka bonus yang diterima sebagai berikut:

    BHR= 20% x Rp3.000.000 = Rp600.000

    Berikut adalah syarat mendapatkan bonus hari raya (BHR) di Gojek, Grab, dan Maxim:

    Gojek

    • Mitra terdaftar dan aktif

    • Menyelesaikan order dalam periode tertentu

    • Memiliki konsistensi dan kinerja baik dalam menyelesaikan trip

    • Tidak memiliki pelanggaran terhadap Tata Tertib Gojek (TarTibJek)

    Grab

    • Mitra aktif dan berkinerja baik

    • Aktif menerima dan menyelesaikan order dalam periode tertentu

    • Memiliki tingkat pemenuhan order yang konsisten

    • Tidak memiliki pelanggaran serius terhadap kebijakan platform

    • Memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang baik

    Maxim

    • Pengemudi aktif dalam menjalankan orderan secara reguler

    • Memiliki rating tinggi dan ulasan positif dari pengguna

    • Tidak memiliki pelanggaran atau keluhan dari pelanggan

    • Telah menjadi mitra dengan perusahaan lebih dari satu tahun

  • Tok! DPR Akhirnya Sahkan RUU TNI jadi Undang-Undang

    Tok! DPR Akhirnya Sahkan RUU TNI jadi Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025).

    Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut.

    “Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

    Setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, Puan mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang.

    Sebelum hal itu, Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto menyampaikan laporan perihal pembahasan revisi UU TNI. Kemudian, dia meminta agar dapat disetujui dalam Paripurna.

    “Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalM pengambilan keputusan di tingkat II untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi UU,” ujarnya.

    Adapun, dalam rapat paripurna itu juga terlihat dihadiri oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan perwakilan dari Kementerian Hukum.

  • Pertamina Pastikan Stok BBM & LPG di Banjarmasin Jelang Lebaran Aman

    Pertamina Pastikan Stok BBM & LPG di Banjarmasin Jelang Lebaran Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pertamina memastikan kesiapan dan keamanan stok BBM dan LPG di masa Ramadan dan Idulfitri 2025 untuk regional Kalimantan, tepatnya di wilayah Banjarmasin. Hal tersebut dipastikan saat kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, pada Rabu 19 Maret 2025.

    “Jadi overall stok BBM clear, tidak perlu ada kekhawatiran, yang mau hari raya tidak ada masalah. Alhamdulillah untuk Kalimantan, saya katakan Insyaallah bisa kita antisipasi dengan baik,” ujarnya dikutip Kamis (20/3/2025).

    Dalam lawatannya, Bahlil mengecek sejumlah fasilitas Pertamina, seperti SPBU 64.707.11 Jalan Lingkar Utara, Kota Banjar Baru, Pangkalan LPG 3Kg Sudarga Jalan Sukamara, dan Integrated Terminal Banjarmasin.

    Tujuan dari kunjungan hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri 2025, sesuai arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Di mana Presiden menginginkan kepastian akan ketersediaan pelayanan pemerintah terhadap energi baik dari sisi BBM maupun LPG.

    Bahlil juga menyatakan bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan di SPBU, dinyatakan bahwa kualitas BBM Pertamina sudah sesuai dengan aturan spesifikasi yang berlaku.

    “Hasil pantauan kami cek kualitas produk Ron 90, Ron 92 dan Ron 98 alhamdulillah disini tidak ada persoalan. Saya langsung cek dengan teman-teman dari Lemigas. Jadi secara kualitas oke, tidak ada masalah,” tegasnya.

    Dirinya juga memastikan ketersediaan stok LPG, khususnya di wilayah Kalimantan dalam kondisi aman,

    “Untuk LPG di Kalimantan juga aman, stok tetap dijaga dan dipantau oleh Pertamina,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan melalui Satgas Ramadan dan Idulfitri di regional Kalimantan telah menyiagakan seluruh infrastruktur, yang meliputi 17 terminal BBM, 3 terminal LPG, 11 DPPU, 762 SPBU, 546 Pertashop, 515 agen LPG, 16.154 Pangkalan LPG, 47 SPBE dan 17 agen minyak tanah.

    “Guna memastikan layanan selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri tetap prima, semua sarana infrastruktur sudah dilakukan pemeriksaan dan Pertamina juga menyiagakan fasilitas tambahan,” terang Simon.

    Pertamina telah menyiapkan layanan tambahan untuk regional Kalimantan berupa layanan energi pendukung di jalur potensial meliputi jalur toll, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Diantaranya 90 unit SPBU 24 Jam, 246 unit agen LPG , 1 titik layanan BBM & Kiosk Pertamina Siaga, 4 unit Motorist, 2 unit Mobil Tangki Standby, dan 3 unit Serambi MyPertamina.

    “Seluruh upaya ini dilakukan agar masyarakat khususnya di wilayah Kalimantan dapat merayakan Hari Raya Idulfitri dengan tenang dan nyaman” tegas Simon.

    (rah/rah)

  • 5 RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang Nasional

    5 RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang Nasional

    RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
    Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Ketua DPR
    Puan Maharani
    selaku pemimpin rapat.
    “Setuju,” seru anggota DPR.
    “Terima kasih,” kata Puan sambil mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.
    Ketukan palu Puan itu disambut dengan tepuk tangan dari para anggota Dewan yang hadir.
    Sebelum
    RUU TNI disahkan
    , Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyampaikan pidatonya.
    Utut menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan pemerintah yang hadir.
    Menurut dia, UU TNI yang baru ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi Indonesia.
    “DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara,” kata Utut.
    Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil,.
    Untuk Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa perubahan hanya terjadi pada Ayat (2).
    Sedangkan Ayat (1) mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan militer tidak diubah, dan tetap berkedudukan di bawah Presiden.
    “Kemudian ayat duanya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan,” ungkap Dasco.
    Berdasarkan pernyataan Dasco dan juga potongan draf RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa “yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis” untuk Pasal 3 Ayat (2).
    Kemudian, penggunaan nomenklatur Departemen Pertahanan juga disesuaikan menjadi Kementerian Pertahanan.
    “Ini pasal dibuat supaya semua sinergis dan lebih rapi dalam administrasinya,” jelas Dasco.
    Sementara itu, ada penambahan poin dalam UU TNI baru di Pasal 7 Ayat (15) dan (16) terkait tugas pokok TNI.
    Pasal 7 Ayat (15) menambahkan tugas soal membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber.
    Ayat selanjutnya, terkait tugas membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
    Sedangkan untuk Pasal 47 RUU TNI, jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif mencapai 14 instansi.
    “Pada saat ini, sebelum direvisi, ada 10, kemudian ada penambahan karena di masing-masing institusi, di UU-nya dicantumkan, sehingga kita masukkan ke dalam
    revisi UU TNI
    ,” kata Dasco.
    Empat lembaga tambahan itu adalah Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kejaksaan Agung.
    Untuk Pasal 53 dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif, jika dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebelumnya.
    Menurut Dasco, kenaikan usia pensiun atau penambahan masa dinas yang ditetapkan bervariasi berdasarkan umur dan pangkat dari masing-masing prajurit.
    “Ada kenaikan batas usia pensiun yaitu bervariatif antara 55 tahun sampai dengan 62 tahun,” ujar Dasco.
    Berdasarkan potongan draf RUU TNI yang diberikan Dasco, Pasal 53 mengatur bahwa prajurit TNI dengan pangkat bintara dan tamtama pensiun pada usia 55 tahun.
    Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun.
    Lalu, perwira tinggi (pati) bintang 1 pensiun usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun usia 62 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI

    KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KP2MI siap cabut moratorium ke Saudi, pastikan pelindungan PMI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan kesiapan untuk segera mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi, dan memastikan jaminan pelindungan dan tata kelola baru.

    Persiapan pencabutan moratorium tersebut diupayakan melalui berbagai dialog dan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan perwakilan Pemerintah Arab Saudi hingga lintas kementerian, menurut rilis pers KP2MI pada Rabu (19/3).

    Salah satu upaya terbaru adalah koordinasi KP2MI dengan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), yang diadakan pada Selasa (18/3).

    Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa dari pertemuan tersebut terdapat beberapa poin yang dibahas, salah satunya memastikan jaminan tata kelola baru setelah moratorium pengiriman PMI dicabut.

    Adapun poin-poin yang dibahas bersama Kemenkopolhukam, antara lain terkait tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 14 Maret 2025 untuk membuka kembali moratorium penempatan pekerja migran Indonesia bidang domestik di Arab Saudi.

    Kemudian, KP2MI juga menyoroti dukungan dari kementerian/lembaga lain yang hadir dalam rapat koordinasi terhadap upaya pembukaan penempatan PMI ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

    Menteri Karding juga membahas isu pelindungan PMI, khususnya bagi perempuan pekerja migran dan anak pekerja migran yang dinilai perlu menjadi perhatian serius, di mana Arab Saudi dijadikan pilot project untuk isu tersebut.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan itu juga dibahas tentang nota kesepahaman yang akan dibuat mengikuti sasaran utama dalam Peraturan Presiden No.130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan pekerja migran terkait dengan penempatan dan pelindungan pekerja migran, dengan menitikberatkan sinergitas antara kementerian dan lembaga.

    Menteri Karding juga menyampaikan bahwa pertimbangan untuk membuka pengiriman ke Saudi adalah karena adanya perubahan regulasi yang signifikan di Arab Saudi serta adanya penguatan pelindungan melalui sistem yang terintegrasi antara SiskoPMI dengan Musaned.

    Selain itu, Menteri Karding juga menilai bahwa penempatan PMI ke Arab Saudi dapat menjadi momentum sekaligus contoh bagi rencana pembukaan pada negara tujuan penempatan potensial lainnya di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab yang juga menerapkan moratorium.

    Untuk penyusunan Nota Kesepahaman, KP2MI akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri serta kementerian/lembaga terkait.

    Sementara itu, KP2MI juga mengevaluasi regulasi yang terkait dengan PMI, termasuk Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

    Lalu, ada juga evaluasi regulasi Permenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara kawasan Timur Tengah.

    Sumber : Antara

  • Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa sepanjang tahun ini hingga 18 Maret 2025, total Surat Berharga Negara/SBN yang telah bank sentral beli senilai Rp70,7 triliun. 

    Belum rampung kuartal I/2025, Bank Indonesia (BI) artinya telah membeli 47,13% surat utang pemerintah dari rencana awal pembelian sepanjang tahun ini yang senilai Rp150 triliun. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pembelian tersebut sesuai dengan kebijakan moneter dan kebutuhan bank sentral untuk ekspansi likuiditas. 

    “Kenapa perlu ekspansi likuiditas? [BI] Perlu melakukan intervensi dengan jual devisa, kalau jual devisa berarti rupiah kan kesedot. Kalau intervensi berarti kami menjual devisa, rupiahnya kan terkontraksi,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025). 

    Oleh karena itu, pembelian SBN dimaksudkan untuk menyuplai rupiah kembali lagi ke sistem keuangan. 

    “Jadi enggak usah gundah gulana, memang kami pembelian SBN dalam rangka supaya kebiajkan moneter kami pro-stability dan pro-growth,” lanjut Perry.  

    Perry lebih memilih langkah ini untuk tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, diputuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75%. 

    Meski pemangkasan suku bunga dapat menjadi alat pro-growth, namun kondisi global belum memungkinkan Bank Indonesia untuk memangkasnya. 

    “[Pemangkasan] suku bunga kami ruang masih ada, kami akan lakukan, tapi sabar dulu, karena global memang belum memungkinkan. Sementara itu kami lakukan ekspansi likuiditas, caranya bagaimana? yaitu membeli SBN dari pasar sekunder,” ungkapnya. 

    Adapun secara perinci, pembelian SBN senilai Rp70,7 triliun tersebut terdiri dari pembelian melalui pasar sekunder senilai Rp47,3 triliun dan Rp23,4 triliun melalui pasar primer berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

    Untuk diketahui, BI boleh membeli surat utang di pasar perdana berupa SPN, yakni yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

    Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN neto oleh Bank Indonesia per 18 Maret 2025 senilai Rp1.588,26 triliun atau naik dari posisi awal Januari 2025 yang senilai Rp1.441,19 triliun. 

    Meski secara nominal mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, namun secara persentase justru mengalami penurunan pada periode yang sama, dari 29,41% menjadi 25,59% dari total outstanding SBN. 

    Dengan demikian, ‘jatah’ BI untuk membeli SBN pada tahun ini hanya tersisa Rp79,3 triliun lagi. 

    Di sisi lain, Perry sebelumnya sudah memberikan sinyal adanya potensi pembelian SBN lebih banyak dari rencana awal tersebut. 

    Hal tersebut diungkapkan pada RDG Desember 2024, di mana Perry menuturkan rencananya pembelian tersebut menjadi salah satu jurus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

    “Bisa jadi sampai Rp150 triliun bahkan kemungkinan bisa lebih tinggi. Nanti kami akan bicarakan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024). 

    Dalam rencana tersebut, bank sentral akan memantau berbagai perkembangan dinamika pasar keuangan, uang primer, serta kebutuhan likuiditas sebelum membeli SBN di pasar sekunder. 

  • Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret

    Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Soetta, Dwi Ananda Wicaksana. (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)

    Puncak arus mudik Lebaran di Bandara Soetta diprediksi 28 Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025/Idul Fitri 1446 Hijriah melalui bandara itu terjadi pada Jumat, 28 Maret 2025.

    “Untuk puncak arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret, dengan terjadi pergerakan penumpang sebanyak 190 ribu orang,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Soetta, Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, pada momen puncak arus mudik ini diperkirakan terjadi pergerakan penumpang penerbangan sekitar 190 ribu dengan 735 penerbangan tambahan untuk Internasional dan 667 penerbangan tambahan domestik.

    “Sementara arus balik Lebaran kurang lebih terjadi pada tanggal 7 sampai 8 April 2025 dengan jumlah pergerakan 187 ribu penumpang,” katanya.

    Ia mengungkapkan untuk secara total selama masa angkutan mudik Lebaran ini pihaknya memproyeksikan sekitar 3,6 juta lebih penumpang bergerak melalui Bandara Soetta. Sementara itu, pergerakan pesawat diperkirakan mencapai 24.136 atau menyumbangkan peningkatan angka sebesar 4,8 persen dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama.

    Data jutaan pergerakan penumpang tersebut, adalah gabungan antara penumpang yang melakukan perjalanan domestik maupun penumpang perjalanan luar negeri.

    “Pada periode angkutan Lebaran ini kami proyeksikan kira-kira sebanyak 3,6 juta lebih penumpang yang akan melalui Bandara Soetta, atau naik 7 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

    Kendati demikian, dengan terjadinya lonjakan pergerakan penumpang tersebut maka pihaknya akan melakukan penebalan atau penambahan kaitannya fasilitas, infrastruktur hingga jumlah personel layanan kebandaraan di momen puncak mudik Lebaran tersebut.

    “Ya, eksisting ada kurang lebih 7.500 orang personel yang sudah kita alokasikan di masing-masing terminal, dan kali ini terminalnya lebih banyak,” tutur dia.

    Menurut dia, upaya penebalan dari beberapa sektor yang telah disampaikan itu merupakan langkah pemaksimalan dalam memberikan pelayanan terbaik setelah seluruh terminal penerbangan di Bandara Soetta diaktifkan.

    “Terminal 1B juga sudah beroperasi, sehingga memang jumlah personel menjadi lebih banyak. Kemudian kita juga lakukan penebalan di personel service dan keamanan untuk memastikan setiap sudut dan area dapat terlayani dengan baik,” kata Dwi.

     

    Sumber : Antara

  • Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan Revisi UU TNI

    Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan Revisi UU TNI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan itu digelar dalam rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

    “Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?,” tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat.

    “Setuju,” jawab wakil rakyat peserta Rapat Paripurna DPR.

    “Terima kasih,” kata Puan.

    Seperti dilansir CNN Indonesia, RUU TNI yang telah dibahas DPR dan pemerintah mengubah sejumlah pasal menyangkut tugas dan kewenangan pokok TNI. Beberapa di antaranya perluasan jabatan sipil yang bisa ditempati TNI aktif dan penambahan usia pensiun.

    (miq/miq)

    Saksikan video di bawah ini:

    Video: Tolak UU TNI, Massa Bakar Ban di Depan Gedung DPR RI

    Next Article

    Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR

  • Video: Cara Frisian Flag Tekan Ketergantungan Impor Susu

    Video: Cara Frisian Flag Tekan Ketergantungan Impor Susu

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ketergantungan impor produk susu segar masih menjadi isu. Meski demikian, PT Frisian Flag Indonesia memiliki cara jitu untuk mengurangi ketergantungan impor susu.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Kamis, 20/03/2025) berikut ini.