Negara: Indonesia

  • Menarik! Devina Hermawan Bangun Bisnis Kuliner Asian Fusion di Bandung

    Menarik! Devina Hermawan Bangun Bisnis Kuliner Asian Fusion di Bandung

    Jakarta, Beritasatu.com – Chef Devina Hermawan kini tengah fokus mengelola restoran dan toko roti Lamama Asian Cafe and Bakery yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Ia mengatakan, membuka restoran di kawasan Setrasari untuk menambah pengalaman dan jam terbang dalam dunia bisnis kuliner.

    Restoran dan toko roti ini berdiri di bawah naungan PT Lamama Pangan Makmur, dengan slogan “your daily comfort foods and snacks”. Devina menyebut, ini merupakan langkah untuk mendukung perkembangan dirinya dalam berkarya lebih baik di masa depan.

    “Hal ini mendukung pertumbuhan saya untuk berkarya lebih baik lagi di masa depan,” ujar Devina yang merupakan alumni Manajemen Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, pada Kamis (20/3/2025).

    Bagi Devina, dunia kuliner bukan hanya sekadar bisnis semata. Ia percaya membangun bisnis kuliner harus berjalan beriringan dengan kontribusi untuk memberdayakan komunitas setempat, seperti membuka lowongan kerja, pelatihan tenaga kerja, serta memutar roda ekonomi daerah.

    “Saya ingin bisnis kuliner saya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” kata Devina Hermawan.

    Selain itu, ia juga ingin menunjukkan inovasi kuliner yang berasal dari kreativitasnya. Dirinya juga berkomitmen untuk melestarikan budaya kuliner dan berbagi ilmu kepada generasi mendatang.

    “Tidak hanya dalam memasak hidangan yang enak, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengolah bahan pangan dengan baik dan aman serta meminimalisir limbah yang dihasilkan,” tambah wanita yang lahir pada 11 November 1993 ini.

    Devina mengaku mulai dengan dunia kuliner sejak duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Saat itu, ia sering bereksperimen di dapur, baik di rumah maupun di sekolah, serta berbagi resep melalui buku masak dan kanal YouTube.

    Selama kuliah di ITB, Devina juga pernah mendapat permintaan private dining dari tokoh nasional, seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Nama Devina semakin dikenal luas setelah ia berkompetisi di acara televisi MasterChef Indonesia musim kelima. Kesuksesannya dalam acara tersebut mendorongnya untuk aktif berbagi video resep dan tutorial memasak melalui kanal YouTube miliknya. Dengan ciri khas tips and tricks serta metode anti-gagal, Devina telah membagikan lebih dari 520 video resep dengan jumlah pengikut mencapai 3 juta hanya dalam waktu dua tahun.

    Selain itu, Devina juga telah menerbitkan dua buku resep, yaitu Indonesian Fusion Foods (2019), yang sudah dicetak ulang sebanyak lima belas kali, dan Yummy! 76 Menu Favorit Anak (2021), yang dicetak ulang empat kali. Kedua buku ini diterbitkan oleh penerbit Kawan Pustaka, bagian dari Kelompok Agromedia. Sayangnya, kedua buku ini sempat dibajak dan dijual murah di salah satu platform e-commerce.

    Nah, jangan lewatkan program “Masak Ala Devina Hermawan” yang bisa Anda saksikan hanya di BTV dan Jakarta Globe TV.

  • Massa Pro Revisi UU TNI Juga Datangi DPR RI, Ini Alasan Mereka Bikin Aksi  

    Massa Pro Revisi UU TNI Juga Datangi DPR RI, Ini Alasan Mereka Bikin Aksi  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Depan Gedung DPR RI tak hanya diisi oleh para massa yang menolak Revisi Undang-Undang TNI.

    Siang tadi atau saat DPR RI menggelar Rapat Paripurna pengesahan Revisi UU TNI, ada sekelompok massa yang mendukung kebijakan itu turut menggelar aksi.

    Mereka mengatasnamakan berasal dari tiga organisasi sebagaimana yang termuat dalam spanduk dukungan yang dibentangkan.

    Dalam spanduknya, massa ini mendesak DPR RI segera mengesahkan Revisi UU TNI demi tegaknya NKRI.

    Ketua Lembaga Transparansi Anggaran Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo menjelaskan, ada sekira 350 massa yang dibawa ke DPR RI untuk mendukung RUU TNI.

    Menurutnya, TNI bisa diajak kolaborasi dalam memberantas aksi korupsi di Indonesia bersama penegak hukum lainnya.

    “Pemerintah membangun bangsa ini demi menuju Indonesia emas. 

    Saya minta seluruh elemen bersatu padu membangun sinergi, tidak ada istilah dwifungsi TNI,” kata dia.

    Diketahui, Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang ramai ditolak masyarakat, tetap disahkan DPR hari ini, Kamis (20/3/2025).

    Pengesahan itu dilakukan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, dan Saan Mustopa, di ruang paripurna DPR RI, Jakarta.

    Seluruh Fraksi menyetujui, dan akhirnya palu pun diketuk.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

    “Setuju,” jawab peserta rapat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Menko Pangan ajak kepala daerah siaga antisipasi kenaikan komoditas

    Menko Pangan ajak kepala daerah siaga antisipasi kenaikan komoditas

    Kita sepakat, Pak Gubernur, wakil gubernur, bupati dan kepala daerah, kita sama-sama siaga, apel, memonitor ketersediaan dan harga barang pokok agar rakyat bisa menjalankan puasa, hari raya, dengan gembira

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh jajaran kepala daerah untuk bersama-sama bersiaga mengantisipasi kenaikan harga komoditas pokok dan strategis menjelang Lebaran 2025.

    “Kita sepakat, Pak Gubernur, wakil gubernur, bupati dan kepala daerah, kita sama-sama siaga, apel, memonitor ketersediaan dan harga barang pokok agar rakyat bisa menjalankan puasa, hari raya, dengan gembira,” katanya, di Semarang, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Persiapan menghadapi Panen Raya
    dan Idul Fitri 2025, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.

    Jadi, kata Zulkifli, apabila ada keluhan kenaikan harga maka gubernur, wali kota, dan bupati beserta jajarannya akan bisa segera mengatasi persoalan tersebut.

    “Kalau ada keluhan sedikit, maka segera akan diatasi oleh bupati, wali kota, gubernur. semua ketersediaan yang ada harus kita berikan,” katanya.

    Sejauh ini, ia mengatakan bahwa harga komoditas pokok dan strategis di pasaran masih stabil dan belum ada gejolak yang berarti.

    “Alhamdulillah, sampai hari ini di seluruh Indonesia ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran, ketersediaan dan harganya stabil,” kata Zulkifli.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengapreasiasi perhatian Menko Pangan dan jajaran menteri terkait, apalagi menjelang musim panen raya.

    “Pemerintah sudah berupaya untuk menahan supaya harga tidak turun, harganya dari Rp6.500, tetapi juga harus kita jaga kualitasnya,” kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

    Selain itu, pemerintah juga akan menata, memperbaiki, dan membangun irigasi untuk sawah-sawah agar pengairannya optimal dan panen bisa berlimpah.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pelni dan Mitsubishi Corp Kerja Sama Pengangkutan Amonia di Luwuk Sulawesi Tengah – Halaman all

    Pelni dan Mitsubishi Corp Kerja Sama Pengangkutan Amonia di Luwuk Sulawesi Tengah – Halaman all

    PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melakukan penguatan layanan keagenan kapal atau shipping agency.

    Tayang: Kamis, 20 Maret 2025 15:17 WIB |
    Diperbarui: Kamis, 20 Maret 2025 15:18 WIB

    handout

    LAYANAN KEAGENAN KAPAL- Pelni Agency dengan Mitsubishi Corporation asal Jepang untuk mendukung layanan pengangkutan amonia di wilayah Luwuk, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan. (Istimewa) 

    TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) melakukan penguatan layanan keagenan kapal atau shipping agency.

    Hal ini ditandai dengan kerja sama Pelni Agency dengan Mitsubishi Corporation asal Jepang untuk mendukung layanan pengangkutan amonia di wilayah Luwuk, Sulawesi Tengah.

    Kepala Cabang Pelni Luwuk, Rachmat Hidayat menyatakan pihaknya siap memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung layanan keagenan kapal.

    “Transformasi Pelni dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan merata di setiap cabang sangat mendukung layanan keagenan kapal. Kami siap memberikan pelayanan terbaik bagi kapal domestik maupun internasional dengan tim yang professional,” ujar Rachmat dikutip Kamis (20/3/2025).

    Vice President Shipping Agency Pelni Muhammad Ardiansyah berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif untuk perusahaan. 

    “Kami berharap kerja sama ini terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia,” tambah Ardiansyah.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • OJK Bali ajari ibu rumah tangga tata kelola keuangan syariah

    OJK Bali ajari ibu rumah tangga tata kelola keuangan syariah

    Masyarakat agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

    Denpasar (ANTARA) –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengajari ibu rumah tangga (RT) tata kelola keuangan dalam instrumen syariah untuk investasi dan usaha mikro.

    “Masyarakat agar lebih cerdas dalam mengelola keuangan dan memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan,” kata Kepala OJK Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Bali, Kamis.

    Regulator lembaga jasa keuangan itu menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bali dan Bank Syariah Indonesia dalam edukasi khusus edisi Ramadhan (Gerak Syariah) itu kepada ibu RT dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Ia menekankan pentingnya edukasi keuangan termasuk instrumen keuangan syariah yang dimulai dari lingkup keluarga.

    “Salah satu sifat baik yang harus dimiliki adalah fathonah yang berarti cerdas sehingga melalui edukasi keuangan syariah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Baznas Provinsi Bali Yunus Naim mengapresiasi pelaksanaan edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM di Pulau Dewata.

    “Harapannya masyarakat dan pelaku UMKM dapat lebih optimal dalam mengelola keuangan secara tepat dan efisien baik dalam berinvestasi maupun dalam menjalankan kegiatan usaha,” kata Yunus.

    OJK mengharapkan literasi keuangan itu dapat mendukung ekosistem industri jasa keuangan yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan serta meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat.

    Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah secara nasional masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,88 persen.

    Menurut OJK, capaian itu masih jauh lebih rendah dari indeks literasi dan inklusi keuangan konvensional yaitu masing-masing mencapai 65,08 persen dan 73,55 persen.

    Sebagai gambaran, jumlah UMKM berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali hingga 2023 mencapai 442.848 pelaku usaha yang mayoritas usahanya bergerak pada skala mikro mencapai 388.279 unit, kemudian usaha skala kecil mencapai 43.296 unit dan menengah sebanyak 11.273 unit.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Elon Musk dan Nvidia Mendadak Bersatu Umumkan Proyek Rp 1.600 Triliun

    Elon Musk dan Nvidia Mendadak Bersatu Umumkan Proyek Rp 1.600 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nvidia dan startup xAI milik Elon Musk bergabung dalam konsorsium yang dibekingi Microsoft, pendanaan investasi MGX, dan BlackRock, untuk mengekspansi infrastruktur teknologi kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat (AS).

    Upaya ini bertujuan mendorong AS untuk mempertahankan posisi di tengah kompetisi untuk mendominasi AI di skala global, dikutip dari Reuters, Kamis (20/3/2025).

    Konsorsium ini sejatiya sudah dibentuk sejak tahun lalu dengan target investasi awal lebih dari US$30 miliar (Rp494 triliun) untuk proyek-proyek terkait AI. Salah satu upaya terbesarnya adalah mendanai data center dan fasilitas energi yang dibutuhkan untuk menyokong aplikasi AI seperti ChatGPT milik OpenAI.

    Bergabungnya Nvidia dan xAI milik Musk terjadi 2 bulan pasca Presiden AS Donald Trump mengumumkan Stargate. Inisiatif infrastruktur AI swasta tersebut dibekingi SoftBank Group, OpenAI, dan Oracle, dengan target pendanaan hingga US$500 miliar (Rp8.233 triliun).

    Konsorsium terbaru Nvidia, xAI, Microsoft, BlackRock, dan MGX, pada pekan ini diberi nama ‘AI Infrastructure Partnership’ (AIP). Konsorsium ini menargetkan pengumpulan dana sebesar US$100 miliar (Rp1.646 triliun).

    Dana tersebut akan digunakan untuk melatih model AI dan pemrosesan data berskala besar yang membutuhkan daya komputasi super andal. Artinya, diperlukan konsumsi energi yang luar biasa.

    Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, para perusahaan teknologi mengoperasikan ribuan chip dalam beberapa kluster untuk membangun data center yang terspesialisasi.

    “AIP telah menarik modal yang signifikan dan beberapa mitra yang tertarik berkolaborasi sejak didirikan pada September lalu,” kata konsorsium tersebut. Namun, tidak diumbar berapa dana yang sudah dikumpulkan saat ini.

    GE Vernova dan NextEra Energy juga akan menjadi bagian konsorsium. Perusahaan energi terbarukan akan berkontribusi pada perencanaan rantai pasokan dan solusi energi efisiensi.

    AIP mengatakan investasi yang dikumpulkan juga akan fokus pada mitra AS dan Organisasi Pengembangan dan Kerja Sama Ekonomi.

    (fab/fab)

  • Ekonom: “Buyback” tanpa RUPS beri fleksibilitas emiten stabilkan saham

    Ekonom: “Buyback” tanpa RUPS beri fleksibilitas emiten stabilkan saham

    kebijakan ‘buyback’ saham tanpa RUPS dapat berdampak kepada kenaikan harga saham dalam jangka pendek

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto ​​​​menilai kebijakan “buyback” atau pembelian kembali tanpa RUPS yang baru diterapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham di tengah volatilitas pasar yang tinggi.

    Namun, menurutnya, kebijakan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) hanya akan berdampak dalam jangka pendek terhadap kenaikan harga saham.

    “Saya rasa kebijakan buyback saham tanpa RUPS dapat berdampak kepada kenaikan harga saham dalam jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham di tengah volatilitas pasar yang tinggi,” ujar Rully dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai efektivitas kebijakan itu dalam jangka panjang masih belum terlalu jelas, karena buyback saham tidak dapat secara langsung mendongkrak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level sebelumnya.

    Bahkan, Ia menilai ada risiko dari sisi governance, yang mana tanpa RUPS, transparansi oleh perusahaan dalam melakukan buyback saham kemungkinan akan berkurang.

    “Kebijakan ini mungkin hanya memberikan solusi sementara tanpa menyelesaikan akar permasalahan,” ujar Rully.

    Rully menilai saat ini problem utama dari pelemahan IHSG sepanjang tahun 2025 adalah rendahnya tingkat optimisme pelaku pasar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS diterapkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 19 September 2024, mengalami tekanan yang terindikasi dari penurunan IHSG per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari “highest to date”.

    Kebijakan ini sudah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka, melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025 dan akan berlaku selama enam bulan setelah tanggal surat dikeluarkan oleh OJK.

    Pelaksanaan buyback saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, IPHI Dorong Pembentukan Komite Tetap Haji

    Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, IPHI Dorong Pembentukan Komite Tetap Haji

    Jakarta: Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendapat dukungan luas. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), menilai pembaharuan UU ini penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji agar lebih aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji Indonesia.

    Anggota Dewan Pembina IPHI, Iskandar Zulkarnain menekankan salah satu tujuan penting dari revisi ini ialah menyelaraskan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk pemerintah.

    “Penyelarasan peran antara BPKH dan BPH harus segera dilakukan guna menghindari miskoodinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Zulkarnain.

    Sebagai solusi untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan haji, IPHI mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji. Komite ini, menurut Zulkarnaen, memiliki peran strategis dalam mengatur kebijakan fiskal haji, perencanaan investasi, serta efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji.

    “Komite Tetap Haji juga diharapkan dapat berfungsi mengoptimalkan penggunaan nilai manfaat dana haji, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berbasis data,” harap Zulkarnaen.

    Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 

    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.

    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” kata Anshori.

    Menurutnya, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. 

    Ia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah.

    Jakarta: Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mendapat dukungan luas. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), menilai pembaharuan UU ini penting untuk memperkuat regulasi pengelolaan dana haji agar lebih aman, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi jemaah haji Indonesia.
     
    Anggota Dewan Pembina IPHI, Iskandar Zulkarnain menekankan salah satu tujuan penting dari revisi ini ialah menyelaraskan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk pemerintah.
     
    “Penyelarasan peran antara BPKH dan BPH harus segera dilakukan guna menghindari miskoodinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Zulkarnain.

    Sebagai solusi untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan haji, IPHI mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji. Komite ini, menurut Zulkarnaen, memiliki peran strategis dalam mengatur kebijakan fiskal haji, perencanaan investasi, serta efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji.
     
    “Komite Tetap Haji juga diharapkan dapat berfungsi mengoptimalkan penggunaan nilai manfaat dana haji, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berbasis data,” harap Zulkarnaen.
     
    Sebelumnya, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) menolak pembubaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mengusulkan amandemen Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. 
     
    Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI IPHI menegaskan BPKH adalah hasil perjuangan umat, bukan sekadar kebijakan pemerintah. Sehingga eksistensinya harus dipertahankan untuk menjaga independensi pengelolaan dana haji.
     
    “Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional,” kata Anshori.
     
    Menurutnya, IPHI adalah salah satu pencetus dan pendiri BPKH, sehingga akan berdiri di garis depan untuk mempertahankan keberadaan lembaga tersebut. 
     
    Ia mengingatkan bahwa sebelum ada BPKH, dana haji dikelola dengan banyak celah rawan penyalahgunaan. Dengan begitu, menurutnya pembubaran BPKH bukan solusi, tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan dan Cara Menggunakannya

    Jangan Sampai Keliru! Ini Perbedaan dan Cara Menggunakannya

    Jakarta: Seiring berkembangnya teknologi kendaraan listrik di Indonesia, dua istilah mulai sering muncul yakni SPKLU dan SPLU. 
     
    Keduanya sama-sama berkaitan dengan penyediaan listrik, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Melansir Antara, kita bahas perbedaan dan cara menggunakan keduanya!

    Apa itu SPKLU?
    SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) adalah fasilitas khusus untuk mengisi daya kendaraan listrik seperti mobil listrik dan bus listrik. 
     
    SPKLU pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2019 sebagai bagian dari upaya mempercepat adopsi kendaraan listrik.

    Ciri-ciri SPKLU:

    – Digunakan untuk mengisi daya kendaraan listrik besar (mobil dan bus listrik)
    – Memiliki kapasitas daya besar (22 kW – 150 kW)
    – Biasanya ada di pusat perbelanjaan, rest area, dan lokasi strategis lainnya
    – Menggunakan aplikasi Charge.IN untuk pembayaran
    – Dilengkapi berbagai jenis konektor pengisian (AC charging, DC charging CHAdeMO, dan CCS2)
     

    Apa itu SPLU?
    SPLU (Stasiun Penyedia Listrik Umum) adalah sumber listrik yang disediakan untuk kebutuhan umum, seperti pedagang kaki lima atau masyarakat yang memerlukan listrik sementara. 

    SPLU sudah ada sejak 2016 dan biasanya bisa ditemukan di trotoar, taman kota, atau area publik lainnya.

    Ciri-ciri SPLU:

    – Digunakan untuk kebutuhan listrik umum (pedagang kaki lima, acara outdoor, dll.)
    – Kapasitas daya lebih kecil (5,5 kW – 22 kW)
    – Bisa dipakai untuk mengisi daya sepeda motor listrik, tapi bukan mobil listrik
    – Menggunakan sistem token listrik PLN atau e-money untuk pembayaran
    – Bentuknya seperti kotak listrik yang dipasang di tiang atau dinding
     

    Cara menggunakan SPKLU dan SPLU

    Cara menggunakan SPKLU:

    Download aplikasi Charge.IN di HP
    Buat akun dan isi saldo di aplikasi
    Cari lokasi SPKLU terdekat melalui aplikasi
    Sambungkan charger ke kendaraan listrik
    Scan barcode di konektor charger melalui aplikasi
    Pilih jumlah kWh, lalu konfirmasi pengisian
    Tunggu hingga pengisian selesai, lalu cabut charger

    Cara menggunakan SPLU:

    Cari SPLU yang tersedia di sekitar kamu
    Catt nomor seri meter pada kotak SPLU
    Beli token listrik melalui PLN atau mitra resmi
    Masukkan kode token ke meteran SPLU
    Gunakan listrik sesuai kebutuhan dan matikan perangkat setelah selesai

    Kenapa perlu tahu perbedaannya?
    Momen mudik Lebaran sudah di depan mata, dan pengguna kendaraan listrik pasti butuh akses pengisian daya. Kalau kamu pakai mobil listrik, pastikan mencari SPKLU, bukan SPLU. Salah tempat bisa bikin perjalananmu terganggu!
     
    Jadi, sekarang kamu sudah tahu kan bedanya SPKLU dan SPLU? Pastikan memilih yang sesuai dengan kebutuhanmu biar nggak salah tempat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Dampak Infertilitas pada Pasangan, Bisa Sampai Merusak Hubungan!

    Dampak Infertilitas pada Pasangan, Bisa Sampai Merusak Hubungan!

    JAKARTA – Infertilitas merupakan ketidakmampuan pasangan untuk hamil setelah melakukan hubungan seksual secara teratur selama satu tahun atau lebih, tanpa menggunakan kontrasepsi. Kondisi ini dialami oleh cukup banyak pasangan, termasuk di Indonesia.

    Menurut data Perhimpunan Fertilitas In Vitro Indonesia (PERFITRI) dan beberapa studi epidemiologi, ada sekitar 4-6 juta pasangan yang menghadapi kesulitan untuk hamil secara alami atau infertilitas. Hal ini tentu saja harus mendapat perhatian, karena masalah infertilitas bisa memberikan berbagai dampak buruk.

    Direktur PT Kato Ojin Group serta kepala klinik KOIC, dr. Muhammad Dwi Priangga, Sp. OG, Subsp.FER, mengatakan bahwa dampak buruk dari infertilitas salah satunya adalah bisa merusak hubungan suami istri. Ia mengatakan bahwa 80 persen pasangan yang mengalami infertilitas mengalami kerusakan dalam hubungan mereka sebagai suami istri.

    “Dampak ke hubungan suami istri, itu 80 persen terganggu, kesehatan mental juga terganggu,” tutur Dokter Priangga di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Maret 2025.

    Infertilitas juga berdampak pada kinerja seseorang di tempat kerja, yang membuat mereka sulit untuk fokus. Tak hanya itu, hubungan sosial juga bisa terganggu, dengan banyaknya orang yang bertanya mengenai anak kepada mereka yang mengalami infertilitas.

    “Kinerja di tempat kerja juga terganggu ya, nggak fokus. Hubungan sosial juga, perasaan malu. Misal Lebaran ditanya mertua ‘kok belum isi (hamil)’, itu bikin stres,” jelasnya.

    Selain itu, kesehatan fisik dari pasangan yang mengalami infertilitas juga bisa memburuk hingga stres finansial. Stres finansial ini biasa dialami oleh pasangan yang infertilitas mencoba melakukan program bayi tabung, yang memerlukan biaya cukup besar.

    Biaya program bayi tabung yang besar sering membuat pasangan merasa tertekan. Dokter Priangga juga menyebutkan bahwa stres finansial ini bisa berdampak pada perceraian.

    “Kesehatan fisik juga terganggu dan stres finansial yang bisa bikin perceraian (berkaitan dengan biaya bayi tabung),” pungkas Dokter Priangga.