Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    InJourney Sebut Diskon Tiket Pesawat Lebaran Gerus Pendapatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyebutkan potongan biaya jasa penumpang dan pesawat (PJP2U dan PJP4U) membuat pendapatan turun. 

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengaku potongan biaya kebandarudaraan sebesar 50% selama periode Lebaran 2025, yang berujung pada ‘diskon’ harga tiket pesawat, berdampak finansial berupa penurunan pendapatan.

    Meski demikian, Faik Fahmi tidak merincikan angka penurunan pendapatannya. 

    “Kan kita gini, kalau dari sisi diskon itu tentu berdampak finansial kepada kita dalam bentuk penurunan pendapatan. Tapi kita juga melihat bahwa secara volume traffic-nya itu kan sebenarnya meningkat,” kata Faik Fahmi di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kamis (20/3/2025). 

    Meski mengalami penurunan pendapatan, Faik Fahmi mengaku hal tersebut diimbangi dengan peningkatan jumlah pergerakan baik penumpang maupun pesawat karena momentum peak season. 

    Dia juga menyebutkan pendapatan di luar layanan pesawat udara atau nonaero juga diproyeksikan meningkat terutama di peak season.

    Adapun pendapatan nonaero InJourney disebut masih berkontribusi sebanyak 40% terhadap total pendapatan. 

    “Posisinya aero itu 60%, nonaero 40%,” jelasnya. 

    Faik Fahmi juga mengklaim pendapatan nonaero saat ini mengalami peningkatan terutama karena beautifikasi dan transformasi Bandara, khususnya terminal 3 dengan tenant-tenant yang lebih beragam. 

    “Semua yang dioperasikan dengan brand baru Dengan nuansa baru, desain baru Itu semua penjualannya meningkat Jadi saya optimis nanti Untuk non-aeronya bisa meningkat lebih bagus lagi,” kata dia. 

    Di sisi lain, Direktur Utama InJourney Maya Watono pernah menyebutkan pada saat penerapan diskon biaya kebandarudaraan saat Nataru 2024/2025, pihaknya kehilangan pendapatan hingga Rp200 miliar. 

    “[Loss] Rp200 miliar,” kata Maya saat dikonfirmasi Bisnis. 

    Seperti yang diketahui, InJourney Airports kembali menurunkan tarif jasa kebandarudaraan PJP2U dan PJP4U sejalan dengan kebijakan penurunan tiket pesawat Pemerintah selama Lebaran 2025. 

    Penurunan tarif berlaku di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, yakni penurunan masing-masing sebesar 50% untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U). 

  • Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2025 di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). 
    Kepada awak media usai acara, Tito menegaskan pentingnya peran
    kepala daerah
    dalam memastikan kelancaran
    arus mudik
    dan menjaga
    stabilitas harga pangan
    menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Dia menjelaskan, sejak Februari, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah menggelar rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan seluruh kepala daerah. 
    Fokus utama dalam rakor tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. 
    Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
    Tito menilai, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.
    “Makanya, dari bulan lalu kami minta untuk semua jalan-jalan berlubang atau banjir diperbaiki supaya tidak terjadi
    slowdown
    atau melambatkan perjalanan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (20/3/2025).
    Selain infrastruktur jalan, Tito juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. 
    Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik di Jawa Barat.
    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. 
    Tito menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.
    “Kami sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya (untuk diterapkan dengan ketat). Jangan sampai
    overload
    , terbalik nanti kapal seperti peristiwa (di) Danau Toba, kemudian (perlu) juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.
    Di samping kelancaran mudik, Tito juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan.
    Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.
    “Saat ini, saya kira masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” katanya.
    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman. Pasalnya saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. 
    Ketersediaan jagung juga mencukupi sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. 
    Meski demikian, Tito meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.
    “Ini adalah ujian pertama (bagi kepala daerah). Jadi, tolong kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak. Ini agar kegiatan liburan di daerah masing-masing terlaksana, khususnya pada
    Lebaran
    2025,” pintanya.
    Adapun Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. 
    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri.
    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kamis Kelabu Bagi Indonesia: Pagi Revisi UU TNI Disahkan, Sorenya Timnas Dibantai Australia 1-5 – Halaman all

    Kamis Kelabu Bagi Indonesia: Pagi Revisi UU TNI Disahkan, Sorenya Timnas Dibantai Australia 1-5 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamis (20/3/2025) menjadi hari penuh gejolak bagi masyarakat Indonesia. Di pagi hari, media sosial diramaikan dengan pengesahan revisi UU TNI yang resmi disahkan oleh DPR RI, mengundang protes besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat.

    Sejak pagi, linimasa media sosial dipenuhi dengan pembahasan terkait revisi undang-undang yang mengatur tentara tersebut. Pengesahan ini langsung memicu gelombang kritik, dengan masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan untuk menggelar demonstrasi di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Aksi unjuk rasa ini berlangsung di dua titik, yakni Gerbang Utama dan Gerbang Pancasila, dengan tujuan yang sama: menolak revisi UU TNI. Demonstran menilai langkah ini bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah dijalankan sejak 1998.

    Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Faiz Nabawi dengan tegas menyatakan, hari ini simbol reformasi sudah dicederai.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa hari ini simbol reformasi sudah dicederai,” kata Faiz Nabawi, kepada awak media.

    “Amanat konstitusi setelah reformasi untuk membuka keran seluas-luasnya kepada sipil dan membatasi kewenangan militer sudah di cederai melalui revisi undang-undang TNI, yang sudah disahkan dengan UU yang tadi diparipurnakan dengan DPR,” ungkapnya.

    Namun, kegelisahan masyarakat Indonesia tak berhenti di sana. Sorenya, sorotan media sosial terpecah antara dua isu besar.

    Sebagian besar masih fokus pada polemik UU TNI, sementara sebagian lainnya merasa kecewa dengan hasil pertandingan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

    Di Allianz Stadium, Sydney, Timnas Indonesia yang dijuluki Skuad Garuda, tampil menghadapi Australia dengan harapan tinggi. Namun, hasilnya sangat mengecewakan: Indonesia kalah telak 1-5. Kekalahan ini menjadi tamparan bagi harapan masyarakat Indonesia yang sudah kecewa dengan pengesahan UU TNI di pagi hari.

    “Pagi dibuat kecewa oleh pemerintah, malam dibuat kecewa oleh Timnas,” keluh Rossa, seorang warga, setelah menyaksikan pertandingan tersebut di ponselnya.

    Dengan kekalahan ini, Timnas Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen sementara Grup C dengan enam poin.

    Skuad Garuda masih memiliki tiga pertandingan tersisa untuk berjuang masuk ke Piala Dunia 2026, dengan minimal finis di posisi kedua grup.

    Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025).

    Masyarakat Indonesia berharap agar Timnas bisa bangkit dan memberikan hasil yang lebih baik untuk menghapus kekecewaan yang terus menghantui.

     
     

  • Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Prabowo: 20 Perusahaan Siap Investasi di KEK Batang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 20 perusahaan yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang.

    Menurutnya, ini adalah perkembangan yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Indonesia semakin siap menjadi pusat industri berdaya saing tinggi. 

    Hal ini disampaikannya usai memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Tadi suadah 20 perusahaan sudah di sini, 7 yang sudah beroperasi, 7 sudah konstruksi, 13 sedang dalam perencanaan,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa KEK Batang hanyalah satu dari banyak kawasan ekonomi khusus yang akan dibangun pemerintah ke depannya. Sehingga nantinya setiap Provinsi memiliki KEK masing-masing.

    “Jadi ujungnya kita harus punya 38 KEK itu yang kami ingin kami ke arah sana” katanya.

    Menurutnya melalui pembangunan KEK, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia bakal memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

    Dengan peresmian KEK Batang, kata Presiden Ke-8 RI itu, berharap industri nasional semakin berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

    “Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik semakin kuat. fundamental ekonomi kita kuat. kalau di sana sini ada goncangan, itu goncangan dunia. tapi kita kuat. fundamental kita kuat,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Prabowo Ingin Mantan Presiden Ikut Hadiri Peresmian KEK dan PSN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan KEK Batang, termasuk para pemimpin dan kabinet sebelumnya.

    Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (20/3/2025).

    “Semua presiden sebelumnya telah bekerja keras, dan hasilnya kini mulai terlihat. Saya berharap dalam acara seperti ini, para mantan presiden juga bisa hadir untuk melihat apa yang telah mereka tanam kini membuahkan hasil,” katanya.

    Peresmian KEK Industropolis Batang ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

    Menurutnya, dengan kehadiran KEK Batang, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat, kesejahteraan rakyat meningkat, dan lapangan kerja semakin terbuka lebar.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 24 Maret 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang, Jawa Tengah,” tandas Prabowo. 

    Sekadar informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). 

    Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar.

    Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 Triliun. Adapun target jumlah tenaga kerja yang diserap sejumlah 58.145 orang. Kegiatan usaha yang dilakukan adalah di bidang manufaktur, logistik, dan distribusi.

  • Kasus LPEI, KPK Sita 24 Aset Senilai Rp 882,5 Miliar

    Kasus LPEI, KPK Sita 24 Aset Senilai Rp 882,5 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita 24 aset terkait penyidikan kasus pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aset-aset tersebut diduga punya afiliasi dengan pihak tersangka dalam kasus LPEI ini. 

    “KPK telah melakukan penyitaan aset atas nama perusahaan yang terafilisasi dengan tersangka,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025). 

    Disebutkan Asep, 22 aset yang disita terkait kasus LPEI terletak di Jabodetabek, sedangkan dua aset lainnya di Surabaya. Nilai seluruh aset itu mencapai ratusan miliar rupiah. 

    “Terhadap ke-24 aset tersebut dilakukan penilaian berdasarkan ZNT senilai Rp 882.546.180.000,” ujar Asep. 

    KPK menduga telah terjadi benturan kepentingan antara direktur LPEI dengan pihak PT Petro Energy selaku debitur. Diduga ada kesepakatan awal demi mempermudah proses pemberian kredit. 

    Total ada lima orang tersangka dalam kasus LPEI tersebut yaitu Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi (DW), Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan (AS), Komisaris Utama PT Petro Energy (PE) Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho (NN), dan konsultan, Susy Mira Dewi (SMD).

  • iPhone Makin Mirip HP Android, Apple Ngamuk Bilang Begini

    iPhone Makin Mirip HP Android, Apple Ngamuk Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Uni Eropa menguraikan prosedur yang harus diambil oleh Apple untuk memastikan kompatibilitas antara sistem operasi iOS dengan perangkat pihak ketiga yang terhubung, seperti smartwatch dengan iPhone.

    Apple diminta memberikan akses kepada perangkat pihak ketiga ke notifikasi iOS. Selain itu, Apple diminta untuk membuat pesaingnya bisa berbagi file AirDrop, streaming AirPlay, dan lainnya.

    Dengan kata lain, iPhone di masa depan diharuskan makin mirip HP Android yang memiliki konsep terbuka bagi perangkat pihak ketiga. Selama ini, iPhone dikenal eksklusif dan hanya bisa terintegrasi dengan ekosistem produk Apple lainnya.

    Daftar fitur yang diperintahkan oleh komisi Uni Eropa kepada Apple untuk diimplementasikan sangat banyak. Ini juga menandakan bahwa setiap fitur Apple di masa depan dengan integrasi perangkat keras pihak pertama juga harus tersedia untuk perusahaan pihak ketiga.

    Hal ini termasuk mengizinkan perangkat yang terhubung, seperti smartwatch pihak ketiga, untuk memiliki akses penuh ke sistem notifikasi iOS, serta hak eksekusi di latar belakang, seperti cara kerja Apple Watch dengan iPhone.

    Persyaratan lainnya termasuk secara otomatis menyediakan akses ke informasi jaringan Wi-Fi ke aksesori, memungkinkan koneksi Wi-Fi peer-to-peer bandwidth tinggi, dan membuka chip NFC untuk mengomunikasikan data seperti rincian kartu pembayaran pengguna ke perangkat yang terhubung dengan pihak ketiga.

    Komisi Eropa menekankan bahwa Apple harus menerapkan perubahan ini sesuai dengan Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA) UE, yang diberlakukan pada 2022 untuk mempromosikan ekonomi digital yang lebih adil dan lebih kompetitif.

    Komisi juga telah mengumumkan jadwal untuk fitur-fitur yang disebutkan di atas. Dukungan pihak ketiga untuk notifikasi iOS, misalnya, akan mulai tersedia dalam versi beta pada akhir tahun ini, dengan peluncuran penuh pada 2026.

    Respons Apple

    Menanggapi detail aturan ini, Apple dengan tegas mengecam keputusan Uni Eropa tentang persyaratan interoperabilitas spesifik yang harus diterapkan perusahaan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Keputusan hari ini membungkus kami dengan birokrasi, memperlambat kemampuan Apple untuk berinovasi bagi pengguna di Eropa dan memaksa kami untuk memberikan fitur-fitur baru kami secara gratis kepada perusahaan-perusahaan yang tidak harus mengikuti peraturan yang sama,” ujar Apple dalam pernyataan dikutip dari 9to5 Mac, Kamis (20/3/2025).

    “Hal ini buruk bagi produk kami dan pengguna Eropa. Kami akan terus bekerja sama dengan Komisi Eropa untuk membantu mereka memahami pengguna kami,” imbuh pernyataan tersebut.

    Terkait dengan privasi pelanggan, Apple sangat prihatin dengan persyaratan seputar pembukaan akses ke sistem notifikasi iOS.

    Perusahaan mengindikasikan bahwa langkah-langkah ini akan memungkinkan perusahaan untuk menyedot semua notifikasi pengguna dalam bentuk yang tidak terenkripsi ke server mereka. Sehingga mengabaikan semua perlindungan privasi yang diterapkan Apple.

    Perusahaan ini juga kesal dengan “birokrasi” yang diberlakukan pada bisnisnya di masa depan. Dikatakan bahwa keputusan tersebut memungkinkan para pejabat dan pihak ketiga menghalangi Apple untuk merilis produk dan fitur baru kepada pelanggan. Selain menghambat proses pengembangan, pada dasarnya Apple dipaksa untuk memberikan semua inovasinya kepada pihak lain secara gratis.

    Sejauh ini, Komisi Eropa hanya menggunakan alat spesifikasi Digital Markets Act ini dengan Apple. Itu berarti hanya Apple yang dipaksa untuk mematuhi aturan ini, sementara yang lain dapat dengan bebas memanfaatkannya.

    (fab/fab)

  • Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    Andi Amran Sulaiman, Anak Babinsa dari Pelosok Bone Dapat Penghormatan Istimewa dari Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia patut bersyukur dengan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Di saat yang bersamaan, negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan juga Jepang mengalami krisis beras yang menimbulkan kepanikan masyarakat di tiga negara tersebut. Parahnya, harga di sana bahkan mencapai hampir Rp100.000 per kilogram.

    “Alhamdulillah, harga beras di Indonesia stabil,” kata Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Tak salah jika Presiden Prabowo Subianto memberi penghormatan istimewa kepada Andi Amran. Kepala negara bahkan menjuluki pria asal Sulawesi Selatan itu sebagai pahlawan pangan, dan pahlawan bangsa.

    Tak hanya Amran, Prabowo juga memuji Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Tepuk tangan. kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat karena saudara sekarang adalah pahlawan bangsa,” ujar Presiden.

    Target yang ia berikan ke tim pangan yang dikomandoi Zulkifli Hasan dan Andi Amran, empat tahun ke depan wajib swasembada ternyata menunjukkan tanda-tanda gemilang. Presiden yakin, cita-cita swasembada bisa tercapai pada tahun ini.

    “Ternyata alhamdulilah sangat besar kemungkinan, Insyaallah mungkin tidak sampai empat tahun, akhir 2025 bisa kita katakan swasembada,” ungkap Prabowo bangga.

    Andi Amran Sulaiman mengatakan penghormatan yang diberikan Presiden sejatinya adalah buah dari kerja keras jajaran Kementan yang setiap saat terus melakukan pendampingan terhadap para petani Indonesia.

  • 14 Lembaga Pemerintah yang Bisa Diisi Prajurit Aktif Menurut UU TNI, Dari Mahkamah Agung hingga Kejaksaan RI

    14 Lembaga Pemerintah yang Bisa Diisi Prajurit Aktif Menurut UU TNI, Dari Mahkamah Agung hingga Kejaksaan RI

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah akhirnya membuka draf RUU TNI dan menyertakan beberapa masukan dari masyarakat sipil. Namun banyak yang menilai jika revisi ini justru berpotensi menghidupkan kembali konsep dwi fungsi TNI, di mana prajurit aktif dapat berperan dalam kehidupan sipil di luar tugas pertahanan.

    Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah pada Pasal 47 ayat (1). Awalnya, pasal ini mengatur bahwa prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus lebih dulu mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun.

    Namun, dalam draf terbaru, ketentuan ini menjadi lebih fleksibel, memungkinkan prajurit aktif tetap menjabat di berbagai instansi sipil.

    Selain itu, Pasal 1 ayat (2) juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya ada 10 instansi yang diperbolehkan menampung prajurit aktif, dalam draf RUU terbaru jumlahnya meningkat menjadi 14 instansi, yaitu:

    Koordinator bidang politik dan keamanan negara Pertahanan negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden Intelijen negara Siber dan/atau sandi negara Lembaga Ketahanan Nasional Pencarian dan pertolongan Badan Narkotika Nasional Pengelola perbatasan Penanggulangan bencana Penanggulangan terorisme Keamanan laut Kejaksaan Republik Indonesia Mahkamah Agung

    Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam peran TNI. Jika sebelumnya keberadaan prajurit di jabatan sipil dibatasi secara ketat, kini ruang tersebut justru diperluas.

    Revisi ini mengarah pada upaya melemahkan supremasi sipil. Selain perubahan pada Pasal 47, indikasi lainnya terlihat dalam perubahan Pasal 7, yang memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP), serta Pasal 53 yang mengatur peningkatan batas usia pensiun prajurit TNI.

    Perubahan-perubahan ini bukan hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat membawa kembali pola lama militerisme dalam kehidupan sipil, yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

    Dasco Ahmad Soal RUU TNI

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons penolakan masyarakat sipil terhadap RUU TNI yang hari ini disahkan menjadi Undang Undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis, 20 Maret 2025. Aksi salah satunya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan di Gerbang Pancasila DPR.

    Mereka berkemah dengan mendirikan tenda sejak dini hari tadi mendesak agar RUU TNI batal disahkan. Dasco mengatakan bahwa aksi merupakan suatu dinamika dalam politik sekaligus bentuk demokrasi menyuarakan pendapat.

    “Ya namanya juga dinamika politik kan, demokrasi. Saya pikir sah-sah saja untuk yang masih belum menerima RUU TNI ini,” kata Dasco sebelum rapat paripurna.

    Dia mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah melakukan upaya maksimal, melakukan komunikasi intens dengan sebagian besar elemen masyarakat yang menyangkut kepentingan dengan revisi RUU TNI tersebut.

    “Kami sudah berbicara dgn kelompok-kelom mahasiswa, kelompok-kelompok NGO termasuk koalisi masyarakat sipil kami undang berdialog dan memberikan masukan yg juga kami akomodir dan berarti bagi RUU TNI pada hari ini,” katanya.

    Lebih lanjut Dasco mengatakan mengedepankan supremasi sipil pada RUU TNI tersebut. Dia mengklaim tidak ada kembalinya dwifungsi TNI seperti yang dikhawatirkan masyarakat luas.

    “Dan dari beberapa pasal yang dibahas, yang sudah kami sampaikan pada masyarakat bahwa dalam pasal-pasal itu juga tidak terdapat adanya peran atau dwifungsi TNI,” kata Dasco.

    Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan RUU TNI menjadi Undang Undang dalam Sidang Paripurna, pada Kamis, 20 Maret 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden harap KEK Industropolis Batang didukung semua pihak

    Presiden harap KEK Industropolis Batang didukung semua pihak

    Foto: Tangkapan layar YT Sekretariat Presiden

    Presiden harap KEK Industropolis Batang didukung semua pihak
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Kawasan Ekonomi Khusus Batang Jawa Tengah  salah satu upaya besar pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi dan hilirisasi melalui Kerjasama semua pihak. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo meninjau sekaligus meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang Jawa Tengah, Kamis (20/3/2025).

    “Hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat kehormatan meresmikan Kawasan ini sebagai salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalalui industrialisasi, melalui hilirisasi,” kata Presiden. 

    Presiden juga menegaskan kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekat yang keras, kepemimpinan yang tegas. Menurutnya dengan kolaborasi dan Kerjasama yang baik semuanya akan berjalan dengan lancar.

    “Melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui kolaborasi, hanya dengan kerjasama yang baik kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Ditengah pembangunan puluhan Kawasan ekonomi khusus ini dengan tetap belajar dr negara lain untuk dapat mendukung kesuksesan apa yang telah dilakukan pemeirntah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan rayat dan mengentaskan kemiskinan.

    “Kita harus berani mengejar apa yang telah dilakukan tetangga kita (red: negara tetangga). Kita tidak boleh malu untuk belajar dari yang telah berhasil. Karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita,” tambah Presiden.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang merupakan transformasi dari Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Sebelumnya, KITB ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi melalui Pengembangan Industri Terpadu (KITB) Batang. Perubahan dari KITB menjadi KEK bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. 

    Penulis : Sri Lestari

    Sumber : Radio Elshinta