Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • PIHPS: Harga cabai rawit Rp85.250/kg dan bawang merah Rp42.050/kg

    PIHPS: Harga cabai rawit Rp85.250/kg dan bawang merah Rp42.050/kg

    Beras kualitas super I di harga Rp15.750 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.450 per kg.

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum, cabai rawit merah harganya Rp85.250 per kilogram (kg) dan bawang merah harganya Rp42.050 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS, dilansir di Jakarta, Jumat pukul 11.00 WIB, selain cabai rawit dan bawang merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih harganya Rp45.250 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp13.950 per kg; beras kualitas bawah II Rp13.700 per kg; beras kualitas medium I Rp14.650 per kg; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp14.800 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp15.750 per kg; dan beras kualitas super II Rp15.450 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp48.000 per kg; cabai merah keriting Rp49.950 per kg; dan cabai rawit hijau Rp70.550 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp35.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp138.000 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp131.100 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.750 per kg; gula pasir lokal Rp18.700 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.800 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.200 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.150 per liter.

    Selain itu, PIHPS juga mencatat harga telur ayam ras mencapai Rp30.300 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    Perkuat Daya Saing di Kawasan Industri, Wamenperin: Bisa Pacu Ekonomi Naik 8 Persen!

    JABAR EKSPRES – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan dengan perkuat daya saing di kawasan industri domestik secara langsung akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo.

    Wamenperin juga mengatakan hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan nonmigas (manufaktur) tetap menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Misalnya, tahun 2024, manufaktur masih menjadi penyumbang PDB nasional terbesar, yaitu 17,16 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,75 persen, serta memberikan penerimaan pajak tertinggi hingga mencapai angka 25,84 persen.

    BACA JUGA: Dukung Program Koperasi Merah Putih, Wamenkop: Kopdes Bisa Kelola Banyak Sektor Dan Dukung Ekonomi Desa

    Maka, dengan memperkuat daya saing kawasan industri bisa meningkatkan kontribusi manufaktur domestik terhadap rasio PDB, sehingga turut membawa keluar Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Saat ini, kita memiliki 168 kawasan industri yang beroperasi. Kita perlu memastikan daya saing dan investasi terus meningkat agar bisa mencapat target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.

    Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy mengatakan pihaknya sudah menyiapkan kebijakan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan industri.

    BACA JUGA: BINA Lebaran 2025: Program Belanja Nasional untuk Perkuat Ekonomi dan Pariwisata

    Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, strategi itu akan memenuhi peningkatan nilai PDB industri pengolahan nonmigas pada tahun 2029 hingga menyentuh 8,59 persen.

    “Lima tahun ke depan, kawasan industri akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan industri prioritas berbasis hilirisasi dan teknologi tinggi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan untuk mengakselerasi terwujudnya kawasan industri yang berdaya saing, diperlukan kemitraan kuat antara pemerintah, pengusaha manufaktur, dan sektor keuangan.

    BACA JUGA: Membangun Ekonomi Berkelanjutan, Sasaran Ambisius RKP 2026 untuk Indonesia

    Menurut Wamenperin, kawasan industri sebagai rumah bagi industri manufaktur yang membutuhkan kepastian hukum berupa reformasi regulasi dan birokrasi, pembangunan infrastruktur di wilayah.

    Kemudian, kebijakan yang mendukung tenaga kerja terampil melalui Pendidikan vokasi di kawasan industri, keamanan dan ketertiban industri yang mempengaruhi iklim investasi, serta insentif fiskal dan insentif nonfiscal.

  • Ormas Larang Pendirian Posko Mudik, Menhub Minta Pemda-Polri Turun Tangan

    Ormas Larang Pendirian Posko Mudik, Menhub Minta Pemda-Polri Turun Tangan

    Jakarta –

    Beredar video di media sosial X yang menunjukkan oknum organisasi masyarakat (ormas) melarang pendirian posko mudik Lebaran 2025 di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam keterangan tersebut, posko Lebaran yang hendak dibangun berada di atas tanah negara.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) Bekasi dan Polri untuk langkah-langkah penanganan kasus tersebut.

    “Nanti kami akan minta kepada pemerintah, Cikarang ya, berarti Bekasi ya, nanti kami akan coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi, bagaimana penanganannya terhadap ormas-ormas yang melarang pendirian posko, apalagi posko yang memang didirikan oleh pemerintah,” kata Dudy di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Dudy menegaskan, pendirian posko mudik tidak lain untuk masyarakat. Posko ini berguna untuk memastikan kelancaran dan keselamatan mudik Lebaran.

    “Kami menyerahkan kepada pihak Polri maupun Pemda, pemerintah daerah setempat, karena posko tersebut kan untuk kepentingan masyarakat juga, untuk melayani masyarakat dalam melalukan mudik,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, tercatat sebanyak 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa akan melakukan pergerakan pada periode libur Lebaran.

    Di Pulau Jawa sendiri, pergerakan diprediksi sebanyak 51,3% atau sebanyak 81,5 juta orang dengan mayoritas penduduk berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Survei BKT mencatat peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60% pada puncak arus mudik.

    (ara/ara)

  • Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    Akhirnya PKH dan BPNT Cair Lagi Maret Ini, Ini Tanggalnya

    JABAR EKSPRES – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial bagi keluarga yang membutuhkan. Dua program utama yang banyak ditunggu pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Lalu, kapan bantuan PKH dan BPNT 2025 ini akan cair? Bagaimana cara mengecek status penerima? Simak informasi lengkapnya berikut ini!

    Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dijadwalkan cair pada Maret 2025. Sementara itu, BPNT sebesar Rp200.000 per bulan akan dicairkan untuk tiga bulan sekaligus, sehingga totalnya Rp600.000, dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pokok.

    Kini, masyarakat penerima manfaat tengah menanti pencairan tahap kedua (Tahap 2) tahun 2025. Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret, dengan nominal bantuan bervariasi sesuai kategori penerima.

    Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan sekali. Untuk tahap 2 tahun 2025, pencairan diperkirakan dimulai pada April hingga Juni 2025, tergantung pada proses verifikasi data di seluruh Indonesia.

    Baca juga : KJMU 2025 Kapan Dibuka? Ini Syarat dan Jadwalnya

    Pencairan PKH dan BPNT dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan dua metode utama:

    Melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Dana bantuan langsung dikreditkan ke rekening KKS Merah Putih.Melalui PT Pos Indonesia: Bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank, pencairan dilakukan melalui kantor pos terdekat.

    Namun, sebelum pencairan dilakukan, pemerintah akan melakukan proses verifikasi data penerima manfaat guna memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.

    Tahun 2025, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menggantikan sistem lama DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sistem baru ini mencakup data seluruh penduduk Indonesia, sehingga bantuan lebih tepat sasaran.

    Proses verifikasi penerima bantuan dilakukan melalui:

    Validasi data kependudukan, aset, dan penghasilan.Pengumpulan informasi kondisi ekonomi, kesehatan, dan riwayat sosial.Klasifikasi penerima berdasarkan kriteria kelayakan.

    Jika ditemukan kesalahan data, seperti NIK tidak aktif, inclusion error, atau exclusion error, maka bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bantuan PKH dan BPNT 2025, lakukan pengecekan secara online melalui situs resmi Kemensos dengan langkah-langkah berikut:

  • Top 3 Tekno: Spesifikasi Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia Tuai Perhatian – Page 3

    Top 3 Tekno: Spesifikasi Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia Tuai Perhatian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Spesifikasi Samsung Galaxy A56 5G yang baru saja resmi meluncur di Indonesia menuai perhatian para pembaca di kanal Tekno Liputan6.com, Kamis (20/3/2025) kemarin.

    Berita lain yang juga populer datang dari deretan fitur WhatsApp untuk membuat suasana Ramadan dan Lebaran makin seru.

    Lebih lengkapnya, simak tiga berita terpopuler di kanal Tekno Liputan6.com berikut ini.

    1. Ini Spesifikasi Samsung Galaxy A56 5G di Indonesia, Harga Mulai Rp 6 Jutaan

    Samsung telah resmi meluncurkan Galaxy A56 5G di Indonesia. Smartphone ini hadir dengan berbagai peningkatan spesifikasi yang menarik, mulai dari layar hingga performa dan kamera.

    Galaxy A56 5G ditenagai oleh chipset Exynos 1580 dan pilihan RAM 8GB atau 12GB, serta penyimpanan internal 128GB atau 256GB.

    HP Samsung ini juga menawarkan konektivitas 5G yang cepat dan stabil, memastikan pengalaman internet yang lancar. Kehadiran fitur Awesome Intelligence (AI) semakin menambah nilai jual ponsel ini.

    Dengan layar Super AMOLED 6.7 inci beresolusi Full HD+ (1080 x 2340 piksel) dan refresh rate 120Hz, Galaxy A56 memberikan visual yang tajam dan responsif.

    Dilengkapi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus+, layar Galaxy A56 juga lebih tahan terhadap goresan dan benturan. Baterai berkapasitas 5. 000 mAh dengan pengisian cepat 45W menjadi daya tahan yang mumpuni untuk penggunaan seharian.

    Sistem operasi Android 15 dengan One UI 7 memberikan pengalaman antarmuka yang intuitif. Berbagai fitur dan optimasi telah disematkan untuk meningkatkan performa dan efisiensi baterai.

    Baca selengkapnya di sini 

     

  • Kemenperin-KP2MI buka kesempatan mahasiswa vokasi kerja di luar negeri

    Kemenperin-KP2MI buka kesempatan mahasiswa vokasi kerja di luar negeri

    Hal yang paling penting dalam bekerja di luar negeri adalah kesiapan pekerja migran itu sendiri.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membuka kesempatan untuk mahasiswa vokasi binaan Kemenperin, agar dapat mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Jumat, menyatakan kesempatan tersebut sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan siap kerja, seperti halnya dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelasan yang cukup tinggi di Jepang.

    “Sebagai salah satu negara yang memiliki sejarah panjang dalam mendukung industrialisasi di Indonesia, Jepang kini memiliki kebutuhan tenaga kerja di bidang pengelasan yang sangat tinggi. Tentunya ini memerlukan SDM yang kompeten dan bisa berdaya saing global,” kata dia.

    Menperin menyatakan, Indonesia dan Jepang aktif menjalin kerja sama bilateral dalam berbagai bidang, termasuk dalam upaya pengembangan SDM. Sedangkan untuk kerja sama di sektor industri, kedua pihak juga telah lama menjalin kolaborasi secara intens.

    Sebagai informasi, Jepang sedang mengalami peningkatan kebutuhan tenaga kerja bidang pengelasan untuk mendukung aktivitas di sektor industri otomotif dan perkapalan.

    Namun, perusahaan yang bergerak di bidang tersebut membutuhkan welder atau pengelas yang memiliki keterampilan dan sertifikasi sesuai.

    Kebutuhan yang tinggi atas keterampilan dalam bidang pengelasan juga disampaikan oleh Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani dalam kunjungan kerja dan penyampaian Kuliah Umum di Politeknik ATI Makassar binaan Kemenperin pada 19 Maret.

    Dirinya mengajak mahasiswa Politeknik ATI Makassar untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional di luar negeri, serta dirinya juga mengapresiasi serapan alumni Politeknik ATI Makassar yang sudah bekerja 100 persen.

    “Hal yang paling penting dalam bekerja di luar negeri adalah kesiapan pekerja migran itu sendiri. Pekerja migran harus punya kompetensi, penguasaan bahasa asing, dan memahami kontrak kerja dengan baik,” ujar Christina.

    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Masrokhan menyatakan, pihaknya sedang merintis untuk memasok tenaga kerja internasional melalui sekolah dan kampus vokasi industri di bawah naungan Kemenperin.

    Salah satu kelas industri internasional yang dibentuk adalah kelas industri Morimitsu Jepang yang fokus pada pembentukan tenaga pengelasan tingkat mahir di Politeknik ATI Makassar sebagai kampus vokasi Kemenperin yang memiliki spesialisasi bidang teknologi industri dan manufaktur.

    Pada pelaksanaannya, Kemenperin juga didukung oleh KP2MI yang memiliki tugas memberikan pelindungan bagi pekerja-pekerja migran Indonesia di luar negeri.

    “Program kelas industri ini merupakan program awal pendidikan kelas internasional yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, dalam hal ini ke Jepang, yang diawali dengan pelaksanaan short-term internship bagi mahasiswa,” kata Masrokhan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi

    Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat dipengaruhi respon pemerintah cegah stagnasi ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi respon serius pemerintah mencegah stagnasi ekonomi.

    “Pemerintah serius merespon gejolak di pasar keuangan melalui langkah-langkah yang akan diambil guna mencegah stagnasi ekonomi dan dukungan BI (Bank Indonesia) memberi ruang penurunan suku bunga,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 46 poin atau 0,28 persen menjadi Rp16.485 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.531 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.491 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.528 per dolar AS.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

    Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 19 September 2024, mengalami tekanan yang terindikasi dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari highest to date.

    Kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

    Sesuai Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

    Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

    Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK.

    Menurut Rully, sentimen terhadap respon pemerintah ditangkap secara positif dari para pelaku pasar. Hal ini tergambar dari membaiknya pasar saham dan kenaikan harga obligasi negara.

    Penurunan yield obligasi negara di kisaran 1-2 basis points (bps) untuk tenor 2,5 & 10 tahun. Selain itu, IHSG BEI dibuka menguat 63,85 poin atau 1,01 persen ke posisi 6.375,51.

    Di samping itu, penguatan kurs rupiah juga dipengaruhi pernyataan dovish dari Federal Reserve (The Fed).

    Gubernur The Fed Jerome Powell memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS diturunkan dari 2,1 persen menjadi 1,7 persen.

    Adapun penurunan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan dari posisi saat ini 4,25-4,50 basis points (bps) saat ini menjadi 3,75-4,00 bps.

    Berdasarkan informasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), The Fed sudah diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan FFR di kisaran 4,25 – 4,50 persen.

    Namun, proyeksi ekonomi terbaru dari para pejabat The Fed menjadi sorotan utama mengingat risiko resesi meningkat akibat kebijakan perdagangan yang agresif.

    Saat ini, sentimen pasar menunjukkan kekhawatiran bahwa tarif impor AS dapat memperburuk inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Pasar juga mencermati pernyataan The Fed terkait potensi pemangkasan suku bunga di semester kedua tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) masih melakukan mogok operasi pada hari ini. Bukan hanya itu, para pengusaha truk juga akan menggelar aksi di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Wakil Sekretaris Jendral Aptrindo, Agus Pratiknyo mengatakan bahwa aksi lanjutan pada hari ini akan digelar di depan Kemenhub siang hari ini.

    “Betul, aksi hari kedua akan digelar di depan kantor Kemenhub, anggota kita sedang menuju kesana,” kata Agus kepada wartawan CNBC Indonesia, Jumat (21/3/2025).

    Adapun aksi hari kedua Aptrindo di depan Kemenhub juga masih berkaitan dari protes para pengusaha truk atas Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, di mana kebijakan ini mengharuskan truk dengan sumbu tiga hingga lebih dilarang beroperasi dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025.

    “Aksi di depan Kemenhub kali ini juga masih terkait protes kami akan dilarang beroperasinya truk-truk selama 16 hari,” tambah Agus.

    Sebelumnya pada Kamis kemarin, massa aksi Aptrindo telah melakukan mogok operasi hari pertamanya di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi di hari pertama tersebut sempat membuat lalu lintas di jalan tersebut macet total pada pagi hari. Namun pada siang harinya, lalu lintas mulai berangsur normal. Kepolisian setempat meminta aksi tersebut dilakukan secara terbatas agar tidak menganggu lalu lintas.

    Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
    Antrean truk besar yang melintas di sepanjang jalur tol Jakarta-Cikampek

    “Terkait aksi kemarin, memang sempat membuat macet di pagi hari, tapi pada siang hari sudah mulai normal karena kami diminta oleh kepolisian untuk melakukan aksi hanya sampai siang hari saja,” ungkap Agus.

    Agus juga mengatakan bahwa jika aksi di depan Kemenhub hari ini tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi serupa minggu depan.

    “Jika aksi kami hari ini tidak membuahkan hasil yang signifikan yakni merevisi aturan SKB tersebut, maka kami akan kembali melakukan aksi serupa hari-hari berikutnya,” pungkas Agus.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo, Gemilang Tarigan menyampaikan tuntutan para pengusaha truk melalui mogok stop operasi.

    “Mogok kerja mulai tanggal 20-21 Maret 2025, dua hari saja cukup. Temanya menuntut revisi peraturan tentang pelarangan pembatasan operasional truk,” kata Gemilang di kantor DPP Aptrindo di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Aksi mogok tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Aksi Stop Operasi bernomor 009/DPD CARETAKER-DKI JKT/III/2025 tertanggal 17 Maret yang mereka kirimkan kepada Kapolda Metro Jaya. Surat ditandatangani oleh Ketua DPD Aptrindo Jakarta Dharmawan Witanto dan Koordinator Aksi Fauzan Azim Musa.

    Dalam surat tersebut, aksi mogok operasi akan diikuti oleh 500 perusahaan angkutan barang. Adapun aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kakorlantas dan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang Oengatyran Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Gemilang juga menjelaskan bahwa protes melalui mogok kerja atau penyetopan operasional truk angkutan barang dipilih Aptrindo lantaran opsi dialog bersama pihak terkait di Pemerintah tak mendapatkan respons positif sebelumnya.

    (chd/wur)

  • Mahasiswa Bertumbangan Dihajar Polisi saat Demo Tolak UU TNI, Gigin: Sementara Aktivis Senior Sibuk Cari Muka

    Mahasiswa Bertumbangan Dihajar Polisi saat Demo Tolak UU TNI, Gigin: Sementara Aktivis Senior Sibuk Cari Muka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijkan Publik Gigin Praginanto menyampaikan hal ironis di tengah gelombang penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

    Gigin Praginanto mengatakan mahasiswa berdemonstrasi di berbagai kota. Mereka mendapat represif dari polisi.

    “Mahasiswa bertumbangan di jalanan dihajar polisi menentang revisi UU TNI,” kata Gigin dikutip. Dari unggahannya di X, Jumat (21/3/2025).

    Berbeda yang dialami mahasiswa. Para aktivis senior dan akademisi, disebutnya mala mencari muka pada penguasa.

    “Sementara sejumlah aktivis senior dan akademisi sibuk mencari muka ke penguasa dengan mendukung revisi UU TNI,” pungkasnya.

    Diketahui, UU TNI yang baru telah disahkan DPR kemarin, Kamis 20 Maret 2025. Setelah dibahas bersama pemerintah.

    Revisi itu mendapat kritikan dari kelompok masyarakat sipil. Karena dinilai aan mengembalikan dwifungsi TNI yang merupakan cita-cita reformasi.

    Pasalnya, sejumlah pasal dinilai bermasalah. Salah satunya perluasan kewenangan TNI aktif menduduki jabatan sipil.

    dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan.

    Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

    Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas.

    Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

  • Nota Keberatan Hasto Kristiyanto Seret Nama Jokowi

    Nota Keberatan Hasto Kristiyanto Seret Nama Jokowi

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (21/3/2025). Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku sering mendapat tekanan menjelang dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ia sampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menurutnya, tekanan tersebut lantaran dirinya kerap kali menyampaikan sikap PDIP atas peristiwa atau dinamika politik yang terjadi, salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasto melanjutkan, tekanan semakin meningkat usai dirinya bersama Connie Rahakundini Bakrie tampil di Podcast Akbar Faizal Uncensored.

    “Terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai,” kata Hasto membacakan eksepsinya.

    Hasto menjelaskan, dalam kurun waktu itu ia ditemui seseorang yang yang mengaku sebagai pejabat negara. Orang tersebut meminta Hasto membatalkan pemecatan.

    “Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap,” ujarnya.

    Pemecatan terhadap sejumlah kader PDIP tetap dilakukan. Hasto kemudian menyatakan dirinya ditetapkan tersangka seminggu pascapemecatan yang dimaksud.

    “Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni satu minggu setelah pemecatan para kader partai pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, pada sore menjelang malam, saya ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

    (rca)