Xcloud.id

Negara: Indonesia

  • Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    Perpanjangan Masa Pensiun TNI Bikin Bengkak APBN, Beban Gaji dan Tunjangan Bertambah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Revisi Undang-undang TNI tak hanya menambah jabatan yang dapat diisi prajurit TNI di institusi sipil. Pengesahan Undang-undang TNI juga akan memperpanjang usia pensiun TNI yang menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Seperti diketahui, Pemerintah dan DPR telah sepakat memperpanjang usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi 65 tahun melalui pengesahan Revisi Undang-undang TNI. Perpanjangan usia pensiun menambah belanja pegawai yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama terkait dengan gaji dan tunjangan.

    Ketua DPR Puan Maharani menyebut tiga perubahan yang tercantum dalam revisi UU TNI, antara lain penambahan tugas pokok prajurit selain perang, penambahan pos sipil yang dapat dijabat oleh prajurit aktif dan perpanjangan batas usia pensiun.

    Undang-undang TNI sebelum direvisi mengatur masa dinas prajurit TNI dibatasi hingga usia 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi Bintara serta tamtama. Setelah Undang-undang TNI direvisi, masa dinas ditambah sesuai dengan jenjang kepangkatan.

    Usia pensiun bagi tamtama dan bintara kini menjadi 55 tahun. Batas usia pensiun perwira sampai dengan pangkat kolonel dapat bertugas hingga usia 58 tahun. Perwira tinggi bintang satu 60 tahun, bintang dua 61 tahun dan bintang tiga 62 tahun.

    Perwira tinggi bintang empat mendapat batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.

    Prajurit TNI yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

  • Oreo Berbagi Kebaikan dengan Dukungan Pendidikan untuk anak Yatim

    Oreo Berbagi Kebaikan dengan Dukungan Pendidikan untuk anak Yatim

    JABAR EKSPRES – Melalui program “Oreo Berbagi Serunya Berilmu”, PT Mondelez Indonesia Manufacturing memberikan donasi sebesar 2,5 persen keuntungan penjualan untuk mendukung pendidikan.

    Donasi diberikan dengan target total penerima manfaat 1500 anak yatim piatu dan membantu mereka mewujudkan mimpi masa depan melalui penyerahan alat bantu belajar.

    BACA JUGA: Abadikan Momen Ramadhan, Produk Xiaomi Diskon Gede-gedean, Ini Dia Daftarnya!

    Zaenal Abidin selaku Direktur PT Mondelez Indonesia Manufacturing menjelaskan, program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Mondelez Indonesia, melalui brand Oreo untuk menyebarkan semangat kebaikan dengan menciptakan lebih banyak momen kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

    “Sebagai produk yang diproduksi di Indonesia, tepatnya di Cikarang, dan menjadi pusat produksi yang memenuhi kebutuhan 40 negara di Asia Pasifik, Timur Tengah, termasuk Jepang, Australia dan Selandia Baru,’’ujar Zaenal dalam keterangan rilisnya.

    BACA JUGA: PPPK dan CASN tidak Terima Gaji Selama 3 Bulan, Gara-Gara Pengangkatan Tertunda!

    Menurutnya, Oreo senantiasa tumbuh berkembang bersama keluarga Indonesia selama 30 tahun. Pihaknya berkomitmen memberikan berbagai keseruan yang dihadirkan dalam cemilan untuk menciptakan momen kebersamaan keluarga Indonesia.

    Dengan bekal pendidikan, peluang untuk meraih kehidupan yang layak di masa depan akan menjadi lebih besar dan menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa di masa depan.

    BACA JUGA: Mobil Listrik Murah Asal Vietnam VinFast Dibandrol Rp 200 Jutaan!

    Dengan rasa bangga dan terharu bahwa kami juga mengantarkan program Oreo Berbagi Serunya Berilmu kepada anak-anak panti asuhan. Oreo ingin mengambil peran dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak yatim piatu.

    ‘’Hal ini sesuai dengan tujuan brand Oreo yaitu Menciptakan Momen Seru Kebersamaan, khususnya di momen belajar layaknya seorang anak yang tumbuh di keluarga utuh,” jelas Zaenal.

    BACA JUGA: Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Pemalsuan Minyakita!

    Sementara itu, Apresiasi dan dukungan pun diberikan oleh Vivi Andriani, S.T., M.Sc. selaku Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas dibukanya rangkaian program “Oreo Berbagi Serunya Berilmu” yang ditujukan untuk mendukung pendidikan anak yatim piatu di berbagai wilayah Indonesia.

  • 1 Perekam Aksi "Jagoan Cikiwul" Dicopot dari Ketua GMBI Bantargebang Megapolitan

    1 Perekam Aksi "Jagoan Cikiwul" Dicopot dari Ketua GMBI Bantargebang Megapolitan

    Perekam Aksi “Jagoan Cikiwul” Dicopot dari Ketua GMBI Bantargebang
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Wanita berinisial M dicopot dari jabatannya sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bawah Masyarakat Indonesia (GMBI) Bantargebang.
    M dicopot dari jabatannya karena turut meminta tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan di Bantargebang, Bekasi, bersama tiga rekannya, Suhada alias
    jagoan Cikiwul
    , A, dan D.
    Selain itu, M juga menandatangani proposal THR yang diduga dikirimkan ke puluhan perusahaan di Bantargebang.
    “Betul, (posisi M) dibekukan, sekaligus dicopot sebagai ketua LSM GMBI Bantergebang,” kata Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya kepada
    Kompas.com,
    Jumat (21/3/2025).
    Selain dicopot dari jabatannya, GMBI Distrik Kota Bekasi juga akan memanggil M untuk menjalani sidang etik.
    “Nanti dia akan kita panggil untuk kita bina di dalam sidang Dewan Kode Etik. Nah, itu langkah-langkah secara secara kelembagaan seperti itu,” ungkap dia.
    Asep mengatakan, GMBI Distrik Kota Bekasi melarang anggotanya meminta THR Lebaran, baik ke pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya.
    Oleh sebab itu, lanjut Asep, setiap anggota yang melanggar larangan tersebut akan menerima konsekuensi yang sama dengan M.
    “Jadi berlaku bukan hanya untuk dia (M), tapi berlaku keseluruh GMBI di tingkat kecamatan,” imbuh dia.
    Adapun Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan Suhada sebagai tersangka pengancaman buntut aksinya meminta THR Lebaran ke perusahaan plastik.
    “Untuk perkenaan pasal dari tersangka, kita kenakan Pasal 335 (pengancaman) atau 368 untuk Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (21/3/2025).
    Binsar menyebutkan, proposal THR yang diajukan Suhada ditandatangani M pada 3 Maret 2025. M merupakan ketua LSM GMBI Bantargebang.
    Proposal tersebut kemudian diserahkan ke perusahaan plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
    Dua pekan setelahnya, Suhada, M, dan dua rekannya mendatangi perusahaan tersebut untuk memastikan apakah proposal itu sudah ditindaklanjuti.
    Sesampainya di lokasi, Suhada berdebat dengan sekuriti lantaran proposal yang diajukan tak direspons perusahaan.
    Merasa kesal, Suhada sempat mengancam sekuriti dengan mengeklaim dirinya sebagai “jagoan Cikiwul”.
    “Kemudian yang bersangkutan juga mengatakan bahwa ‘Saya memiliki banyak massa’,” ungkap Binsar.
    Pada saat Suhada berdebat, M yang berada di lokasi diam-diam merekam aksi tersebut. Sepulang dari lokasi, M menyebarkan rekaman video itu ke grup Whatssapp LSM GMBI Bantargebang.
    Begitu disebar, video tersebut kemudian viral di media sosial. Saat video tersebut menuai kritik, Suhada dan tiga rekannya saling curiga dan menuding adanya pengkhianatan di antara mereka.
    “Pada saat viral di antara mereka saling curiga, ini ada pengkhianat. Setelah tahu viral dan tidak terbendung, akhirnya tersangka S melarikan diri,” imbuh Binsar.
    Pelarian Suhada berakhir ketika polisi meringkusnya di Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (20/3/2025) sekitar pukul 18.30 WIB.
    Dalam penetapan tersangka Suhada, polisi turut menyita barang bukti berupa formulir pendaftaran keanggotaan GMBI dan pakaian yang dikenakan tersangka pada saat kejadian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Waspada! Ini Modus Penipuan Pinjol Ilegal-Investasi Bodong Jelang Lebaran

    Jakarta –

    Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai macam modus penipuan di sektor keuangan selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

    Pada periode Januari sampai dengan Februari 2025, Satgas PASTI telah menemukan 508 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi serta 28 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

    “Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Berikut ini modus-modus penipuan pinjol ilegal hingga investasi bodong jelang Lebaran:

    1. Tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat
    2. Phising yang memancing korban untuk memberikan informasi atau data pribadi melalui link/tautan
    3. Impersonation atau penipuan yang menggunakan identitas lembaga berizin untuk mengelabui korban
    4. Penawaran kerja paruh waktu.

    Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diminta untuk, pertama waspada dan tidak meng-klik link/tautan yang berasal dari sumber tidak jelas. Kedua, berpikir logis terhadap segala tawaran menjanjikan keuntungan cepat tanpa risiko.

    Ketiga, tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal; dan keempat emastikan legalitas dari pihak-pihak yang menawarkan suatu produk keuangan.

    Secara kumulatif, sejak 2017 sampai dengan 13 Maret 2025, Satgas PASTI telah menghentikan 12.721 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.737 entitas investasi ilegal, 10.733 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

    Selain itu, Satgas PASTI kembali mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang dilakukan oleh entitas ilegal bernama World Pay One (WPONE). World Pay One (WPONE) telah dinyatakan sebagai entitas ilegal sejak tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana siaran pers Satgas PASTI Nomor SP 1/STPASTI/I/2025.

    Mencermati informasi mengenai semakin maraknya tawaran investasi yang kembali dilakukan oleh beberapa pihak yang dikaitkan dengan World Pay One (WPONE) di beberapa wilayah di Indonesia (Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan), Satgas PASTI menegaskan bahwa aktifitas WPONE adalah kegiatan yang tidak berizin atau ilegal.

    Satgas PASTI berkoordinasi dengan anggotanya untuk melakukan tindakan yang diperlukan menanggapi perkembangan tersebut, termasuk dengan aparat penegak hukum.

    Pemblokiran Kontak Debt Collector

    Satgas PASTI menemukan nomor whatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan. Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.092 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

    “Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat,” Hudiyanto.

    Dalam rangka meningkatkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, saat ini telah beroperasi Indonesia Anti-Scam Centre/IASC (Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan).

    IASC didirikan oleh OJK bersama anggota Satgas PASTI yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk penanganan penipuan transaksi keuangan (scam) yang terjadi di sektor keuangan secara cepat dan berefek-jera.

    Sejak awal beroperasi 22 November 2024 sampai dengan 12 Maret 2025, IASC telah menerima 67.866 laporan. Total rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 71.893 dimana dari jumlah rekening tersebut sejumlah 31.398 di antaranya telah dilakukan pemblokiran.

    Sementara itu, total kerugian dana yang dilaporkan korban sebesar Rp1,2 triliun dengan dana yang telah diblokir sebesar Rp 129,1 miliar.

    Pembentukan IASC bertujuan untuk mempercepat koordinasi antar-pelaku jasa keuangan dalam penanganan laporan penipuan dengan melakukan penundaan transaksi segera dan pemblokiran rekening terkait penipuan, melakukan identifikasi para pihak yang terkait penipuan, mengupayakan pengembalian sisa dana korban yang masih diselamatkan, dan melakukan upaya penindakan hukum.

    (ada/hns)

  • Pegadaian Jamin Stok Emas untuk Bank Emas Tercukupi

    Pegadaian Jamin Stok Emas untuk Bank Emas Tercukupi

    Jakarta –

    Bank Emas kini ramai dibicarakan. Bagi yang tertarik berinvestasi emas tak perlu khawatir karena stok emas tercukupi.

    Bank Emas sendiri resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025). PT Pegadaian pun menjadi pengelola Bank Emas pertama di Indonesia.

    Ssalah satu produk unggulan Bank Emas Pegadaian adalah deposito emas. Investor bisa melakukan investasi emas berjangka dengan imbal hasil berupa tambahan gram emas.

    Layanan ini dinilai aman karena emas fisik tidak perlu lagi disimpan di rumah. PT Pegadaian akan menaruh emas di tempat penyimpanan yang terjamin keamanannya.

    Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Riana Rifani, mengatakan Bank Emas ramai diminati usai diluncurkan.

    “Pada awal Maret 2025, sudah ada 1,6 juta gram emas disimpan,” ujar Riana di Erian Hotel, Kamis (20/3/2025)

    Bagi yang mau berinvestasi di Bank Emas juga tak perlu punya modal besar karena cukup dengan Rp 10 ribu sudah bisa investasi emas. Selain itu, caranya juga mudah karena calon investor bahkan bisa memanfaatkan uang digital mereka yang tersisa di platform e-commerce,
    seperti Shopee dan Tokopedia.

    Lantas bagaimana jika ke depannya antusiasme masyarakat begitu tinggi akan deposito emas? Akankah Pegadaian mampu memenuhi kebutuhan tersebut?

    “Kalau untuk kebutuhan emas, kita akan terus mengikuti pergerakan permintaan masyarakat. Tapi yang jelas insyaAllah pasokan kita akan selalu aman karena kita sudah melakukan estimasi terhadap kondisi makro, mikro, fundamental, maupun teknis,” jelas Riana.

    Riana menambahkan, ketersediaan emas akan selalu ada, dan tidak terjadi kekurangan ketika masyarakat membutuhkan emas atau bertransaksi emas di Pegadaian

    (adr/hns)

  • Soal Teror Kepala Babi, Menkomdigi Ungkap Pemerintah Jamin Kebebasan Pers

    Soal Teror Kepala Babi, Menkomdigi Ungkap Pemerintah Jamin Kebebasan Pers

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang tidak dapat ditawar atau dikompromikan.

    Pernyataan Menkomdigi tersebut merespons terkait teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo yang dibungkus kotak kardus beberapa waktu yang lalu.

    Disampaikan Meutya, pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga. Sebagai mantan jurnalis, Meutya menyayangkan dan mengecam akan teror tersebut.

    “Saya sebagai mantan jurnalis sangat menyayangkan jika ada ancaman terhadap kebebasan pers. Kami mendukung kejadian ini agar dilaporkan dan diproses hukum oleh Kepolisian,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menkomdigi juga menegaskan pemerintah terus menjaga kebebasan pers dengan memastikan kritik dan masukan dari masyarakat tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

    “Presiden selama ini sangat terbuka terhadap masukan, termasuk dari masyarakat melalui media sosial. Tidak jarang, beberapa kebijakan telah kami koreksi berdasarkan masukan tersebut,” tambahnya.

    Terkait isu yang melibatkan kebebasan pers, Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan pemerintah mendukung langkah yang akan diambil oleh Dewan Pers maupun aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan.

    Melalui hal ini, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap kebebasan pers dan supremasi hukum tetap terjaga, sekaligus memperkuat demokrasi yang sehat di Indonesia.

    “Kalau memang ada laporan atau temuan, kami akan mendorong agar hal ini diproses secara hukum. Prinsipnya, pemerintah mendukung, silakan untuk berproses secara hukum kepada polisi,” jelasnya.

    (agt/fay)

  • Prabowo Perlu Bijak Memutuskan Kenaikan Tarif Royalti Minerba

    Prabowo Perlu Bijak Memutuskan Kenaikan Tarif Royalti Minerba

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menunda kenaikan tarif royalti mineral dan batu bara (minerba). Presiden Prabowo Subianto perlu bijak dalam memutuskan regulasi tersebut.

    Pemerintah sendiri saat ini tengah membahas kenaikan tarif royalti minerba. Hal ini bahkan telah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/3/2025) malam.

    Kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besarannya diperkirakan berada dalam kisaran 1-3% dan akan bersifat fluktuatif, menyesuaikan dengan harga komoditas di pasar.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan bahwa pemerintah harus arif dan bijak. Apalagi, beberapa hari terakhir ini banyak sekali aspirasi pengusaha agar pemerintah tidak menaikkan atau paling tidak menunda rencana tersebut.

    Menurut Bisman, kenaikan tarif royalti bisa menghimpit pengusaha. Saat ini mereka dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi.

    “Pemerintah juga harus melihat kondisi objektif bahwa kondisi usaha dan ekonomi memang benar-benar berat. Jika beban berat ditambahkan lagi pada pelaku usaha, bisa berdampak fatal,” katannya kepada Bisnis, Jumat (21/3/2025).

    Bisman juga menilai, tambahan penerimaan negara yang akan didapatkan dari kenaikan royalti tidak sebanding dengan dampak risiko. Menurutnya, risiko itu memungkinkan sebagian pelaku usaha akan menurunkan produksi bahkan bisa berhenti operasi.  

    “Artinya jika kondisi tersebut terjadi, justru tidak baik bagi perekonomian,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Bisman mengaku dukung pemerintah untuk upaya menambah sumber pendapatan dari sektor pertambangan maupun energi. Akan tetapi, tidak dengan cara menaikkan royalti saat ini. 

    “Upaya itu bisa dengan memperbaiki tata kelola, memberantas illegal mining dan menutup kebocoran yang mungkin terjadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya telah menyampaikan kepada Prabowo terkait wacana kenaikan tarif royalti minerba. 

    Menurut Bahlil, kenaikan royalti terutama akan diterapkan pada emas dan nikel, termasuk batu bara juga berpotensi mengalami penyesuaian tarif.  

    “Kami lakukan exercise sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk batu bara,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). 

    Penyesuaian itu seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu, Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara. 

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, draf revisi dari peraturan itu saat ini sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurutnya, semua proses hampir selesai.

    Oleh karena itu, dia mengungkapkan aturan baru terkait kenaikan tarif royalti minerba itu kemungkinan terbit sebelum Idulfitri atau 31 Maret 2025.

    “Ini tanggal berapa? Mungkin lah ya [terbit sebelum Lebaran],” katanya di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Pengusaha Pilih Setop Produksi

    Wacana kenaikan tarif royalti minerba ini menuai kerisauan para pengusaha tambang. Bahkan, beberapa penambang mengklaim terancam berhenti produksi bila tarif royalti naik. 

    Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut tak sedikit penambang yang bakal semakin tertekan profitnya imbas rencana kenaikan tarif royalti minerba di tengah tingginya biaya produksi. 

    Dalam revisi yang diusulkan pemerintah, besaran kenaikan tarif royalti bijih nikel naik dari sebelumnya single tariff 10% menjadi tarif progresif 14%-19%.  

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, kenaikan tarif royalti dengan besaran tersebut dapat menekan margin produksi dengan cukup signifikan, bahkan di bawah biaya produksi. Hal ini membuat pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memilih berhenti beroperasi. 

    “Kalau penerapan royalti 14%, ada beberapa IUP yang ‘sudahlah tutup saja, daripada produksi, rugi,” kata Meidy dalam konferensi pers ‘Wacana Kenaikan Tarif Royalti Pertambangan’, Senin (17/3/2025).

    Dia menerangkan, mengacu pada harga mineral acuan (HMA) periode kedua bulan Maret 2025, harga patokan mineral (HPM) untuk bijih nikel berkadar 1,7% NI dan moisture 35% adalah US$30,9 per wet metric tons (wmt).   

    Dengan demikian, apabila tarif royalti tambang bijih nikel naik ke level 14%, maka royalti yang akan dikenakan sebesar US$4,3 per wmt. Artinya, margin yang tersisa hanya US$26,6 per wmt. 

    “Margin tersebut bahkan lebih kecil daripada biaya produksi sejumlah penambang,” kata Meidy.

  • Astronaut NASA Bertaruh Nyawa Tangkap Satelit Palapa RI yang Lepas

    Astronaut NASA Bertaruh Nyawa Tangkap Satelit Palapa RI yang Lepas

    Jakarta, CNBC Indonesia  – Tinggal di luar angkasa bagaikan menggantungkan hidup pada kematian. Para astronaut harus bersiap menghadapi risiko ancaman sangat tinggi. Mulai dari ketiadaan oksigen, perubahan fisiologis, hingga ancaman-ancaman dari luar angkasa itu sendiri. 

    Risiko tersebut makin besar ketika muncul kejadian tak terduga. Seperti yang menimpa dua astronaut NASA, Dale Gardner dan Joseph Allen, pada 1984 silam. Kala itu, kedua astronaut AS menerima kabar dari Bumi kalau ada dua satelit komunikasi yang keluar dari orbit.

    Salah satunya adalah satelit komunikasi Palapa milik Indonesia. Delapan tahun sebelumnya, tepat tahun 1976, Indonesia meluncurkan satelit komunikasi pertamanya dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satelit itu berhasil menyatukan jalur komunikasi antara kepulauan-kepulauan di Indonesia. 

    Sayang, setelah beberapa tahun dari peluncuran perdana, satelit tersebut keluar dari orbit atau lintasan yang semestinya. Ini terjadi karena roket gagal mendorong orbit untuk berada di jalur lintasan yang benar. Kasus demikian membuat satelit harus dikembalikan ke jalur yang benar, cepat atau lambat.

    Satu-satunya cara adalah menangkap satelit tersebut menggunakan tenaga manusia secara manual. Mengutip IFL Science, para astronaut harus mengenakan pakaian khusus antariksa lalu keluar dari wahana untuk menangkap satelit sebelum dikembalikan ke Bumi. Artinya, para astronaut harus berjalan mengambang di angkasa yang gelap gulita ke titik keberadaan Palapa. 

    Masalahnya, keputusan keluar dari wahana antariksa sangat berisiko. Di angkasa yang gelap ada banyak ancaman antariksa, mulai dari blackhole hingga radiasi matahari. Namun, tugas tetap harus dilaksanakan. Dale Gardner dan Joseph Allen mesti berbagi tugas untuk menangkap Palapa. 

    “Allen dan Gardner akhirnya keluar ke ruang tanpa gravitasi untuk memulai bagian perjalanan luar angkasa dari tangkapan satelit,” ungkap NASA. 

    Allen keluar ke ruang angkasa menggunakan baju khusus dengan pengait di wahana. Ia kemudian berjalan mengambang menghampiri Palapa yang terancam bergerak tanpa arah.

    Sesampainya di sana, ia kemudian mengaitkan semacam kabel yang terhubung dengan wahana. Sementara Gardner bertugas di atas wahana menunggu kedatangan satelit. Dia bertugas memastikan satelit sudah terkunci dan berada tepat di ruang muatan. Keduanya bekerja dalam pengawasan seorang astronaut lain yang berada di wahana. 

    Untungnya, setelah 5 jam 42 menit, kedua astronaut berhasil menyelesaikan tugas. Semuanya berjalan tanpa hambatan. Allen dan Gardner pun selamat. Satelit Palapa akhirnya bisa kembali ke Bumi. 

    (mfa/mfa)

  • Fase Final FFNS 2025 Spring Siap Digelar di Medan, Mulai 22 Maret 2025

    Fase Final FFNS 2025 Spring Siap Digelar di Medan, Mulai 22 Maret 2025

    Jakarta –

    Babak grand final Free Fire Nusantara Series (FFNS) 2025 Spring akan segera diselenggarakan. Kompetisinya akan dimulai Hari Sabtu, 22 Maret 2025.

    Pertandingannya bisa disaksikan secara offline di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Medan, Sumatra Utara. Keseruan turnamen esports Free Fire tier satu di Tanah Air ini akan berlangsung selama dua hari, yang mana berakhir pada 23 Maret 2025.

    Ajang bergengsi tersebut mempertemukan 12 tim terbaik dari seluruh Indonesia. Mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara, total hadiah senilai Rp 700 juta, dan satu tiket menuju kejuaraan Free Fire tingkat Asia Tenggara.

    Selama fase final, seluruh tim akan bermain di dua babak, yakni point rush dan grand final. Babak point rush akan menjadi ajang pemanasan, yang memaksa setiap tim mengumpulkan poin tambahan untuk mendulang posisi mereka di partai puncak.

    Adapun tim yang bertanding merupakan kombinasi dari jebolan play-ins FFNS 2025 Spring, FFWS ID 2025 Fall, danFFWS SEA 2024 Fall. Berikut daftar Tim yang akan tampil di babak point rush dan grand final FFNS 2025 Spring.

    ZN Pasti JuaraTeam VagosSriwijaya EsportsFrom BorneoDewa United ApolloBandit FamsJigleeMBR EpsilonInvictusKraken EsportsVesakha EsportsKagendra

    Dari 12 partisipan di atas, satu tim ini akan menjadi wakil Indonesia kelima di turnamen Free Fire se-Asia Tenggara. Mereka akan bergabung dengan RRQ Kazu, Bigetron Delta, Onic Olympus, dan Evos Divine untuk merebut dominasi tim Thailand.

    Nah beruntungnya, tiket nonton babak point rush dan grand final FFNS 2025 Spring gratis. Untuk cara mendapatkan tiketnya bisa kunjungi Instagram Free Fire Esports Indonesia.

    Namun bagi gamer yang tidak bisa hadir ke lokasi, masih bisa menikmati keseruan acaranya secara online. Garena Indonesia menayangkan siaran langsung FFNS 2025 Spring di kanal YouTube FF Esports ID.

    (hps/fyk)

  • Pembatasan Truk Barang Tetap 16 Hari, Pengusaha Logistik Dapat Diskon Jasa dari Pelindo

    Pembatasan Truk Barang Tetap 16 Hari, Pengusaha Logistik Dapat Diskon Jasa dari Pelindo

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tetap memberlakukan pembatasan operasional truk barang selama 16 hari selama periode mudik Lebaran 2025. Sebagai kompensasi, pengusaha logistik mendapat diskon atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas dari Pelindo.

    Pembatasan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara, dan Kementerian Pekerjaan Umum tertanggal 6 Maret 2025 yang memberlakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. 

    Terkait aturan tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi truk angkutan barang untuk beroperasi selama periode mudik Lebaran 2025. 

    “Sebaliknya, pemerintah memberlakukan pembatasan operasional untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus mudik dan balik,” katanya di Jakarta melalui keterangan pers, Jumat (21/3/2025). 

    Dudy menjelaskan bahwa pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

    Perusahaan angkutan barang tetap dapat melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan. 

    Kemudian terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang juga harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Menanggapi protes dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) terkait durasi pembatasan yang dianggap terlalu lama, Menhub menekankan bahwa aturan dirancang untuk mencapai keseimbangan antara arus mudik dan distribusi barang serta mengutamakan keselamatan di jalan raya.​

    “Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengaturan lalu lintas selama periode mudik dan mendukung kelancaran distribusi barang, serta memberikan insentif untuk meringankan beban biaya bagi pelaku industri logistik,” lanjut Menhub.

    Di saat yang sama, Menhub mengapresiasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang memberikan diskon hingga 60% atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2025. 

    Diskon ini berlaku dari 24 Maret hingga 8 April 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dan untuk meringankan biaya bagi pelaku usaha logistik yang terdampak pembatasan operasional truk.